Kebijakan DirektoratPendidikan Diniyah dan

Pondok Pesantren dalamPenerbitan Pedoman Standar

Pendidikan Kesetaraan PPS

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI

2018

Legitimasi Kebijakan Pend. Kesetaraan dalam visipemerintahan dan Nawa Cita

LEGITIMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAN DALAM KERANGKAPEMBANGUNAN PENDIDIKAN

LEGITIMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAN DALAMKERANGKA BANTUAN DAN AFIRMASI PENDIDIKAN

DIMANA POSISI STRATEGIS “PENDIDIKAN KESETARAAN” DALAM KEMENTERIAN

AGAMA

LEGITIMASI PENDIDIKAN KESETARAAN PADA VISI MISI KEMENTERIAN AGAMA

• TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

V I S I

• Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

• Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.

• Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.

• Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

• Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

• Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.

• Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

M I S I

LEGITIMASI “PENDIDIKAN KESETARAAN” PONDOK PESANTREN PADA RENCANA STRATEGIS KEMENAG 2015-2019

Kondisi UmumPeningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;

Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;

Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan

Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Ada 5 kegiatan prioritassasaran Program Pendidikan

Islam dalam renstraKementerian Agama

• Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan danSubsidi Pendidikan Agama Islam;

• Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan danSubsidi Pendidikan Keagamaan Islam;

• Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;

• Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam; dan

• Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

Legitimasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren DalamKebijakan Pendidikan Islam Yang Mengacu Pada Arah KebijakanKementerian Agama Bidang Pendidikan 2015-2019 adalah:

• Meningkatkan akses dan mutupendidikan dasar-menengah (wajibbelajar 12 tahun) yang meliputi:

• Memperluas akses masyarakat untukmendapatkan layanan pendidikan.

• Meningkatkan penyediaan saranaprasarana pendidikan yang berkualitas.

• Meningkatkan mutu peserta didik.

• Meningkatkan jaminan mutukelembagaan pendidikan.

PENINGKATAN AKSES MUTU KESEJAHTERAAN DAN SUBSIDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Unsur Pendidikan Keagamaan Islam dalam PMA 13 tahun 2014

Pendidikan Keagamaan Islam

PesantrenPendidikan

Diniyah

NARASI 1: LOGIC FRAME PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DALAM LOGIC FRAME RENSTRA

PENINGKATAN AKSES, MUTU, KESEJAHTERAAN DAN SUBSIDI PADA

PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ADALAH

PENINGKATAN PENINGKATAN AKSES, MUTU, KESEJAHTERAAN DAN SUBSIDI

PADA PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN DINIYAH

TERMASUK PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DIMANA MEMUNGKINKAN

PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SEBAGAI

PENINGKATAN AKSES TERHADAP PENDIDIKAN FORMAL

NARASI 2: LOGIC FRAME URGENSI PENDIDIKAN KESETARAAN/MASIH BUTUHKAH KITA DENGAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN?

Mengapa Pendidikan Kesetaraan PadaPondok Pesantren Masih dibutuhkan?

Karena Sebagai Landasan Program Peningkatan Akses Pendidikan JenjangPendidikan Wajib Belajar 12 Tahun yang mengakomodir PendidikanMenengah bagi Santri Pondok Pesantren

Sebuah Program tidak akan berhenti bila belum selesai persoalan ResiduAngka Putus Sekolah bagi Santri Pondok Pesantren Salafiyah

Legitimasi Akses Setara pada Pendidikan Vokasi, setara dengan SMK

NARASI 3: PERSOALAN APA YANG BELUM SELESAI DI NEGERIINI SOAL PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM, SEHINGGAPENDIDIKAN KESETARAAN MASIH DIBUTUHKAN?

• Belum Terwujudnya secara efektif Akses Pendidikan Menengah untuk Mencapai Program Wajib Belajar 12 Tahun pada Pondok Pesantren;

• Belum Selesainya Persoalan untuk Mengurangi Angka Residu Putus Sekolah, di sinilah masih dibutuhkan motto “Melayani yang Belum Terlayani”

• Belum adanya Peningkatan Akses Kesetaraan pada Pendidikan Vokasi/Keterampilan

PERSOALAN??????

TERIMA KASIHWallahulmuwafiq Ilaa

Aqwami Thariiiq