PERTEMUAN KE-6

TRANSAKSI ELEKTRONIKLAYANAN PAJAK ONLINE

Pokok Bahasan1. Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik2. Transaksi Elektronik3. Layanan Pajak Online4. Pengajuan Permohonan Aktivasi EFIN5. Aktivasi EFIN6. Memiliki Sertifikat Elektronik7. Sistem pembayaran pajak secara elektronik8. Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak Kode Billing

Sistem Elektronik dan DokumenElektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedurelektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, meng-umumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau SistemElektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti ataudapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ataumedia elektronik lainnya.

Wajib Pajak dapat melakukan Transaksi Elektronik denganDirektorat Jenderal Pajak melalui Layanan Pajak Online untukmelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan melaluiLayanan Pajak Online, Wajib Pajak harus memiliki EFIN.

EFIN diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiapWajib Pajak.

Layanan Pajak Online Layanan Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh DirekturJenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukanTransaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJPOnline dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.

DJP Online adalah Layanan Pajak Online yang disediakan olehDirektorat Jenderal Pajak melalui laman (website) dan/atau aplikasiuntuk perangkat bergerak (mobile device).

Penyedia Layanan SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk olehDirektur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan yangberkaitan dengan proses penyampaian SPT Elektronik ke DirektoratJenderal Pajak meliputi Penyedia Aplikasi SPT Elektronik danPenyalur SPT Elektronik.

Pendaftaran Layanan Pajak Online1. Wajib Pajak harus mendaftarkan diri pada Layanan Pajak Online

untuk dapat melakukan Transaksi Elektronik dengan Ditjen Pajak.2. Untuk menjamin keamanan Transaksi Elektronik dalam Layanan

Pajak Online, Wajib Pajak yang telah mendaftarkan dirisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan username danpassword yang berfungsi sebagai salah satu alat autentikasi.

3. Alat autentikasi pengguna selain username dan password yangdapat digunakan dalam Layanan Pajak Online antara lain:a. EFIN;b. Sertifikat Elektronik;c. Token; ataud. PIN

Username dan Password serta Autentikasi

Username (identitas Pengguna) adalah identitas unik yangdimiliki oleh Wajib Pajak yang digunakan sebagai alatautentikasi dalam Layanan Pajak Online. Password (sandi Lewat) adalah serangkaian angka

dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakansebagai alat autentikasi Wajib Pajak dalam Layanan PajakOnline. Autentikasi adalah verifikasi terhadap hak pengguna atau

kebenaran suatu informasi elektronik.

EFIN dan Sertifikat Elektronik

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yangmelakukan Transaksi Elektronik dengan Ditjen Pajak. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik

yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yangmenunjukkan status subjek hukum para pihak dalamTransaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.

Token, dan PIN Token adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau

karakter tertentu yang dikirimkan oleh sistem informasiDitjen Pajak melalui layanan pesan singkat dan/atau suratelektronik (e-mail) Wajib Pajak sebagai bentuk verifikasiTransaksi Elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajakdalam Layanan Pajak Online. PIN (Personal Identification Number) adalah serangkaian

angka tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasiWajib Pajak dalam salah satu Layanan Pajak Online.

Pengajuan Permohonan Aktivasi EFIN

Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau SistemElektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik,Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN.

Permohonan) dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan FormulirPermohonan Aktivasi EFIN.

Permohonan aktivasi EFIN dinyatakan lengkap dalam hal:a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Wajib Pajak orang

pribadi; ataub. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Wajib Pajak badan;

atauc. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Wajib Pajak badanyang merupakan kantor cabang.

Pengajuan Permohonan Aktivasi EFINBagi Wajib Pajak Orang Pribadi

1. dilakukan Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan dikuasakan kepada pihak lain;2. Wajib Pajak mengisi, manandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan

Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP terdekat, KP2KPterdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP;

3. Wajib Pajak menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:a. identitas diri berupa:

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan wargaNegara Indonesia; atau

2) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin TinggalTetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing;

b. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar(SKT);

4. menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasidalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Pengajuan Permohonan Aktivasi EFINBagi Wajib Pajak Badan

1. dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangkamelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

2. pengurus mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir PermohonanAktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajakterdaftar;

3. pengurus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:a. surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badandalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. identitas diri berupa:1) KTP dalam hal pengurus merupakan warga Negara Indonesia; atau2) Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus merupakan warganegara asing;

3) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan; dan4) kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak badan.

4. menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasidalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

Pengajuan Permohonan Aktivasi EFINWajib Pajak Badan Kantor Cabang

1. pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalamrangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya mengisi, menandatangani danmenyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP tempat Wajib Pajak kantorcabang terdaftar;

2. pimpinan kantor cabang menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:a. surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;b. surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili badan

dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;c. identitas diri berupa:

1) KTP dalam hal pengurus merupakan warga Negara Indonesia; atau2) Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus merupakan warga negara asing;3) kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan; dan4) kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang.

3. menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalamrangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Aktivasi EFIN1. KPP atau KP2KP melakukan aktivasi EFIN dalam hal:

a. permohonan dinyatakan lengkapb. NPWP dinyatakan valid dengan kriteria sebagai berikut:

1) bagi Wajib Pajak orang pribadi, nama dan NPWP atas Wajib Pajak orangpribadi sesuai dengan nama dan NPWP Wajib Pajak dalam basis dataDitjen Pajak.

2) bagi Wajib Pajak badan:a) nama dan NPWP atas Wajib Pajak badan sesuai dengan nama dan

NPWP Wajib Pajak dalam basis data Ditjen Pajak; danb) nama dan NPWP atas wakil Wajib Pajak badan sesuai dengan nama

dan NPWP wakil Wajib Pajak dalam basis data Ditjen Pajak;c) kebenaran fisik pemohon dapat dibuktikan sesuai dengan data dan

identitas yang disampaikan oleh pemohon.2. Aktivasi EFIN diselesaikan KPP atau KP2KP dalam jangka waktu satu hari kerja

Permohonan Aktivasi EFINSecara Berkelompok

1. Wajib Pajak orang pribadi karyawan dapat mengajukan permohonanaktivasi EFIN secara berkelompok melalui pemberi kerja ke KPP atauKP2KP terdekat.

2. Permohonan dapat dilakukan dalam hal:a. jumlah pegawai yang mengajukan permohonan EFIN lebih dari 20

orang;b. nama pegawai tercantum dalam SPT PPh Pasal 21;c. pemberi kerja menyediakan tempat dan sarana pendukung yang

dibutuhkan KPP atau KP2KP untuk melakukan aktivasi EFIN; dand. pegawai hadir pada saat aktivasi EFIN.

3. Pengajuan permohonan kepada KPP atau KP2KP untuk melakukanproses aktivasi EFIN dilakukan oleh Pemberi Kerja dengan menggunakansurat permohonan aktivasi EFIN berkelompok melalui Pemberi Kerja.

Memiliki Sertifikat Elektronik• Wajib Pajak yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari

Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan layananpembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik tidak perlumengajukan permohonan aktivasi EFIN.

• Wajib Pajak yang ingin menggunakan layanan elektronikpada DJP Online atau Penyedia Layanan SPT Elektronikharus melakukan pendaftaran pada Layanan Pajak Online.

Sistem pembayaran pajak secaraelektronik

1. Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian darisistem Penerimaan Negara secara elektronik yangdiadministrasikan oleh Biller Ditjen Pajak dan menerapkan BillingSystem.

2. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajakdengan sistem pembayaran pajak secara elektronik

3. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:a. pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan

pembayarannya oleh Biller Ditjen Bea dan Cukai; danb. pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Sistem pembayaran pajak secaraelektronik (Lanjutan)

4. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi pembayaran dalam matauang Rupiah dan $-AS.

5. Pembayaran dalam mata uang $-AS hanya dapat dilakukan untukPajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 danPajak Penghasilan yang bersifat Final yang dibayar sendiri olehWajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakanpembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang$-AS.

6. Transaksi pembayaran/penyetoran pajak dilakukan melaluiBank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing.

Transaksi Pembayaran/penyetoranpajak Kode Billing

Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak dapat dilakukan melaluiTeller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), InternetBanking dan EDC.

Atas pembayaran/penyetoran pajak, Wajib Pajak menerima BPNsebagai bukti setoran.

BPN termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya, kedudukannyadisamakan dengan SSP dan SSP PBB.

Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang terteradalam BPN dengan data pembayaran menurut sistem PenerimaanNegara secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah datasistem Penerimaan Negara secara elektronik.

Bukti Penerimaan Negara (BPN)BPN diterbitkan dalam bentuk:a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi,

untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan KodeBilling;

b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;c. dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui

internet banking; dand. teraan BPN pada SSP/SSP PBB, untuk pembayaran melalui

Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB.

Perolehan Kode Billing

Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing dengan cara:a. membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat

diakses melalui laman Ditjen Pajak dan lamanKementerian Keuangan;

b. melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjukoleh Dirjen Pajak; atau

c. diterbitkan secara jabatan oleh Ditjen Pajak dalam halterbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBBatau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Pembuatan Sendiri Kode Billing1. Wajib Pajak membuat sendiri Kode Billing dengan melakukan input data setoran

pajak yang akan dibayarkan.2. Input data dilakukan atas nama dan NPWP sendiri, atau atas nama dan NPWP

Wajib Pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai Wajib Pungut.3. Wajib Pajak dalam melakukan input data terlebih dahulu melakukan log-in dengan

memasukkan User ID dan PIN akun pengguna Aplikasi Billing DJP yang telahaktif.

4. Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh User ID dan PIN secaraonline melalui menu daftar baru Aplikasi Billing DJP dan mengaktifkan akunpengguna melalui konfirmasi e-mail.

5. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan, Dirjen Pajak dapat melakukanpenutupan secara jabatan atas akun pengguna Aplikasi Billing DJP.

6. Dalam hal terjadi pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak yang mengakibatkanperubahan NPWP, Aplikasi Billing DJP akan menyesuaikan akun penggunadengan NPWP baru.

Perolehan Kode Billingmelalui Bank/Pos Persepsi

Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing melalui Bank/PosPersepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur JenderalPajak dengan cara:a. mendatangi Teller Bank/Pos Persepsi dengan

menyerahkan SSP/SSP PBB; ataub. menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah

terhubung dengan Sistem Billing Ditjen Pajak

Pembayaran Pajak Kode Billingmelalui Teller Bank/Pos Persepsi

1. Mekanisme pembayaran/penyetoran pajak melalui Teller Bank/PosPersepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB adalah sebagai berikut:a. Wajib Pajak menyerahkan SSP/SSP PBB dalam rangkap 4 (empat)

yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada Teller Bank/PosPersepsi, dengan menyertakan uang sejumlah nominal yangdisebutkan dalam SSP/SSP PBB.

b. Teller Bank/Pos Persepsi merekam data pembayaran/setoran pajakuntuk menerbitkan Kode Billing.

c. Teller Bank/Pos Persepsi mencetak bukti penerbitan Kode Billing danmenyerahkannya kepada Wajib Pajak.

d. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada buktipenerbitan Kode Billing dengan isian SSP/SSP PBB.

Pembayaran Pajak Kode Billing melaluiTeller Bank/Pos Persepsi (lanjutan)e. Dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan Kode

Billing telah sesuai dengan isian SSP/SSP PBB, Wajib Pajakmenandatangani bukti penerbitan Kode Billing dan menyerahkannyakembali kepada Teller Bank/Pos Persepsi.

f. Teller Bank/Pos Persepsi memproses transaksi pembayaran pajakatas Kode Billing dimaksud.

g. Wajib Pajak menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1dan lembar ke-3 yang telah ditera dengan elemen-elemen data BPNserta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank/Pos Persepsidan cap Bank/Pos Persepsi sebagai bukti bayar/setor.

2. Kebenaran elemen data yang tertera pada BPN merupakan tanggungjawab Wajib Pajak yang telah menandatangani bukti penerbitan KodeBilling

LATIHAN SOALPERTEMUAN KE-6