Upload
doque
View
232
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
i
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASIDALAM HAL KERUGIAN YANG DITIMBULKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992TENTANG PERKOPERASIAN
T E S I S
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Dalam Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Narotama
Oleh :
ABU YASIS
NIM : 12108050
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA2009
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 1 Oktober 2009
Oleh :Pembimbing
SOEMALI, SH., MH.
Mengetahui,Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Narotama
Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.
iii
HALAMAN PANITIA PENGUJI
Telah Diuji Pada
Tanggal 31 Oktober 2009
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Muhadar, SH., MH.
Anggota : 1. Soemali, SH., MH.
2. Tutik Retnowati, SH., MH.
iv
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dalam penulisan tesis ini sehingga
dapat terselesaikan dengan baik, dalam rangka memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Narotama di Surabaya.
Pada kesempatan yang baik ini pula, Penulis menyadari bahwa
penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari
adanya suatu kesalahan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan saran dan
masukan yang berupa nasehat dari semua pihak yang bersifat
membangun demi kesempurnaan tesis ini.
Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis mengucapkan banyak terima
kasih kepada :
1. R. Djoko Soemadijo, SH, selaku Rektor Universitas Narotama di
Surabaya.
2. Dr. Maarten L. Souhoka, SH., MS., selaku Ketua Program Studi
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Soemali, SH., MH., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan
arahan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan hingga
terselesaikannya tesis ini.
4. Ketua dan Para Anggota Panitia Penguji Tesis Universitas Narotama
Surabaya.
v
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Narotama
Surabaya, yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan, dinamika
pemikiran dan analisis teori pada Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum.
6. Rekan-rekan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang
telah memberikan dorongan moril dan kebijaksanaan dalam proses
studi Program Pascasarjana sampai dengan penyelesaian penulisan
tesis ini.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas
Narotama Surabaya yang membantu penulis dalam urusan
administrasi yang berhubungan dengan penulisan tesis.
8. Rekan-rekan satu angkatan Program Pascasarjana Magister Ilmu
Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah mencurahkan
tenaga tanpa pamrih demi kelancaran penulisan tesis ini.
9. Untuk yang terhormat kedua orang tua kami atas do’a dan dorongan
moril yang diberikan selama penulisan tesis ini hingga selesai.
10.Buat istri dan anak-anakku tercinta, yang telah memberikan bantuan
moril dan motivasi yang tidak dapat dinilai dengan apapun, hingga
tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
Sumenep, Oktober 2009
Penulis
vi
RINGKASAN
Permasalahan krusial yang menjadi penghambat bagi upaya pengembangan koperasi adalah diterapkannya pola penyelesaian non-formal mengenai pertanggungjawaban pengurus terhadp kerugian koperasi akibat kesalahannya. Pola penyelesaian yang bersifat internal dan diadakan melalui forum rapat anggota ternyata tidak memberi manfaat yang bernilai materiil bagi lembaga koperasi karena putusan yang dihasilkan tidak menetapkan pembebanan ganti rugi yang harus dibayar oleh pengurus.
Berdasar wawancara yang dilakukan dengan Pejabat Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep sampai dengan tutup tahun buku 2002 penyelesaian terhadap kerugian akibat dari kesalahan pengurus hanya sebatas pada dilakukannya penggantian pengurus yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya kerugian.
Pola penyelesaian yang bersifat internal tersebut berbasis pada tidak adanya pemahaman dari anggota koperasi mengenai ketentuan hukum positif dibidang keperdataan yang dapat dirujuk untuk menyelesaikan pertanggungjawaban pengurus terhadap terjadinya kerugian. Padahal dengan pola penyelesaian ini lembaga koperasilah yang pada akhirnya akan sangat dirugikan karena akan berdampak signifikan baik pada sektor kelembagaan maupun permodalan koperasi yang bersangkutan.
Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal penyusunan tesis ini bertujuan untuk melakukan kajian normatif terhadap ketentuan hukum positif dibidang perkoperasian yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, AD/ART dan RK/RAPB koperasi dan dibidang hukum perdata dalam hal ini terhadap ketentuan pasal 1655, 1656, 1801 dan pasal 1243 KUH Perdata.
Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menganalogkan pengurus koperasi sebagai pengurus suatu perkumpulan sekaligus sebagai penerima kuasa dari rapat anggota maka ketentuan pasal 1655, 1656 dan 1801 KUH Perdata dapat dirujuk sebagai dasar hukum dalam proses pembuktian di pengadilan tentang adanya kesalahan pengurus terhadap kerugian yang terjadi. Selanjutnya dengan merujuk pasal 1243 KUH Perdata angga melalui pengawas koperasi dapat meminta kepada hakim untuk membebankan kerugian tersebut kepada pengurus.
vii
ABSTRACT
The crucial problem which become obstructor to developing a cooperative society is the nonformal settlement’s pattern applied to the loss responsibility cause its mismanagement. The internally settlement pattern and be accomplished through the member’s meeting forum give no materalistic benefit to be institution infact because of the resulted decision doesn’t determine the loss burdening should be paid by the managers.
Based on the interview with the cooperation, UKM’s public officer of Sumenep regency until the end of book year 2002 the loss’ settlement from the managers mistake limited only to the managers replacemnet who are considered responsible to the loss occurred.
Those settlement’s pattern based on the cooperation’s members missunderstanding on the positive law’s determination in civil which can be reviewed to settle the managers responsibilty. Whereas with those settlements will finally be harmed because they will significantly influence either the institutiion sector or the cooperation’s capital.
Therefore the doctinal’ s method research on this thesis purpose is making normative research to the postive law’s determination in cooperation namely law of the Repubclik of Indonesia Number 25 of the year 1992 Concerning Cooperative, the determine article 1655, 1656, 1801 dan 1243 of Civil Lawbook.
From the research’s result can be concluded that with analoging the cooperative a manager as association’s managers also as authority’s receiver of mambers meeting so those articles determineation can be reviewed as law’s basic on proving process about the managers mistake in court. By reviewing article 1243 of Civil Lawbook the members through the cooperation watch can ask the judge to burden the loss to the managers.
Keyword : Cooperative Society
viii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS ...................... iii
KATA PENGANTAR ........................................................................ iv
RINGKASAN..................................................................................... vi
ABSTRAKSI ..................................................................................... vii
DAFTAR ISI ..................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................ 12
C. Tujuan Penelitian .......................................................... 12
D. Manfaat Penelitian ........................................................ 12
E. Tinjauan Pustaka .......................................................... 13
F. Metode Penelitian ......................................................... 42
G. Sistematika Penulisan ................................................... 46
BAB II TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP
KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KESALAHANNYA
A. Pertanggungjawaban Terhadap Kerugian Dalam Koperasi 48
B. Tanggungjawab Pengurus Koperasi Terhadap Kerugian
Yang Timbul Akibat Kesalahannya................................ 59
ix
BAB III GUGAT BERDASAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT
KESALAHANNYA
A. Gugat Berdasar KUH Perdata Terhadap Pertanggung
jawaban Pengurus Atas Kerugian Yang Timbul Akibat
Kesalahannya ................................................................ 64
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................... 76
B. Saran-Saran .................................................................. 77
DAFTAR BACAAN
x
T E S I S
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASIDALAM HAL KERUGIAN YANG DITIMBULKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992TENTANG PERKOPERASIAN
Oleh :
ABU YASIS
NIM : 12108050
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA2009
xi
TESIS INI DISETUJUIPADA TANGGAL 2009
JUDUL
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASIDALAM HAL KERUGIAN YANG DITIMBULKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992TENTANG PERKOPERASIAN
OLEH :PEMBIMBING
SOEMALI, SH., MH.
MENGETAHUI,KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
Dr. MAARTEN L. SOUHOKA, SH., MS.
xii
DAFTAR BACAAN
A. BUKU
Akhlan Nor, Organisasi dan Manajemen Koperasi, Balai Diklat
Koperasi, PK dan M Prop. Jawa Timur, Malang, 2001.
Buku Pedoman Penelitian dan Tesis, Program Studi Magister Ilmu
Hukum, Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945,
Surabaya, 2002.
Kariady, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,
Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Malang,
2001.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
Nirbito, Seminar tentang Pemberdayaan SDM dalam Pengembangan
Koperasi Dimasa Depan, Panitia Hari Koperasi ke 54,
Tulungagung, 2001.
Pedoman Akuntansi KUD, Buku I, Dirjend. Pembinaan Koperasi
Pedesaan, Dept. Koperasi PK dan M, Jakarta, 1995.
Pedoman, Tatacara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi, Pembubaran Koperasi, Penggabungan Koperasi,
Proyek Peningkatan Produktivitas Usaha PKMK Jatim, Dinas
Koperasi PK dan M Prop. Jatim, Surabaya, 2001.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27, Ikatan
Akuntan Indonesia, Jakarta, 1994.
xiii
Petunjuk Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi/KUD, Departemen
Koperasi Dirjend. Bina Lembaga Koperasi, Jakarta, 1986.
Prasetya, Rudhi dan Oemar Wongsodiwiryo, Dasar-Dasar Hukum
Persekutuan, Dept. Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 1976.
Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,
Program Pascasarja Univ. 17 Agustus 1945, Surabaya, 2000.
----------------------- dan Marthalena Pohan, Onrechtmangedaad, Univ.
Airlangga, Surabaya, 1979.
Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi
di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.
Rencana Strategi Pembangunan Koperasi, PK dan M, Kantor Meneg
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 2000.
Rusli, Hardiyan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Luw,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
Soejono Ibnoe, Pengurus Koperasi, Kewajiban dan
Tanggungjawabnya sebagai Pimpinan Perusahaan, Dept.
Koperasi Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 19659.
Soerjono, Penyelenggara Rapat Anggota Koperasi, Balai Diklat
Koperasi, PK dan M Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
Sudiharto, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Koperasi, Balai Diklat Koperasi, PK dan M Prop. Jawa
Timur, Malang, 2001.
xiv
Surachmad, Permodalan SHU dan Lapangan Usaha Koperasi, Balai
Diklat Koperasi PK dan M Prop. Jawa Timur, Malang, 2001.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Kumpulan Hand Out MPH dan Statistik,
Program Pascasarjana Univ. 17 Agustus 1945, Surabaya, 2000,
hlm. 1-27.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Burgerlijk Wetboek, Pardnya Paramita, Jakarta, 1978.
-----------------------, KUHD dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1980
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, Kanwil Depkop dan PPK Prop. Jatim, Surabaya,
1997.