UNIVERSITAS INDONESIAPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER PADA KASUSMALPRAKTEKSKRIPSIKANINA CAKRESWARA0806342453FAKULTAS HUKUMPROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN KEJAHATANDEPOKJULI 2012Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012UNIVERSITAS INDONESIAPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER PADA KASUSMALPRAKTEKSKRIPSIKANINA CAKRESWARA0806342453FAKULTAS HUKUMPROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN KEJAHATANDEPOKJULI 2012Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012UNIVERSITAS INDONESIAPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER PADA KASUSMALPRAKTEKSKRIPSIDiajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana HukumKANINA CAKRESWARA0806342453FAKULTAS HUKUMPROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN KEJAHATANDEPOKJULI 2012Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012iSkripsi ini adalah hasil karya sendiri,dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuktelah saya nyatakan dengan benar.Nama : Kanina CakreswaraNPM : 0806342453Tanda Tangan :Tanggal : 17 Juli 2012Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 iiPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 iiiKATA PENGANTARDengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segalakarunia-Nya sehingga penulisan skripsiyang berjudulPertanggungjawabanPidana Dokter pada Kasus Malpraktek dapat penulis selesaikan sebagai tugasakhirdalam menempuh studiprogram sarjana regulerdiFakultas HukumUniersitas Indonesia.Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari keterlibatan dan peranpihak-pihak lain yang telah memberi dukungan moril dan materiil. Untuk itudalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:1. Ibu Surastini Fitriasih dan Bapak Fachri Bey selaku pembimbingpenulis yang dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenanmeluangkan waktu untuk mengkoreksi, memberik kritik danmasukan, mengarahkan, dan membimbing dalam penulisan skripsi inisampai selesai2. Seluruh staf pengajar PK 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesiayang telah membagikan banyak sekali ilmu kepada penulis3. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yangtelah bersedia memberikan bekal ilmu yang berguna bagi masa depanpenulis4. Kedua orang tua penulis yang dengan segala kesabaran tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materiil dan kerepotanmenemani penulis berkeliling Jakarta untuk mencari putusanpengadilan dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk skripsi5. Semua kerabat dari orangtua penulis yangtelahmendoakanterselesaikannya skripsi ini6. Dr. Enrico Rawung, Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Manado yangtelah berbaik hati mengirimkan dokumen dari Manado danmendukung terselesaikannya skripsi ini7. Rekan-rekan PK 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telahmemberi masukan dan informasi mengenai proses penulisan skripsiPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 iv8. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telahmemberikan dukungan moril bagi penulis9. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini,yang tidak bisa disebutkan satu per satuPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 vHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASITUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISSebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:Nama : Kanina CakreswaraNPM : 0806342453Program Studi : Sarjana RegulerFakultas : HukumJenis Karya : Skripsidemi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepadaUniversitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusiveRoyalty-FreeRight) atas karya ilmiah saya yang berjudul:PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER PADA KASUSMALPRAKTEKbeserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database),mendistribusikannya,dan menampilkan/mempublikasikannya diinternetataumedia lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selamatetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik HakCipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Ciptadalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.Dibuat di : DepokPada Tanggal : Juli 2012Yang Menyatakan(Kanina Cakreswara)Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 viABSTRAKNama : Kanina CakreswaraProgram Studi : Sarjana RegulerJudul : Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus MalpraktekHukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masihtergolong muda di Indonesia. Hukum kedokteran yang baru berkembang danmalpraktek yang baru dikenal konsepnya ini berbanding terbalik denganbanyaknya sorotan terhadap hukum kesehatan, khususnya kepada dokter danrumahsakit. Berangkat dari permasalahantersebut, skripsi ini membahasmalpraktek medis yang dilakukan dokter ditinjau dari segi hukum pidana danmengenaipertanggungjawaban pidana doktertersebut.Penelitian iniadalahpenelitian kualitatif dengan jenis yuridis-normatif. Teknik pengumpulan dataadalah dengan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder.Data sekunder yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, putusanMahkamah Agung No. 1347 K/PID.SUS/2010, dan Putusan Pengadilan NegeriManado No. 90/PID.B/2011/PN.MDO, buku-buku hukum, serta berbagai kamus.Kesimpulan skripsi ini yaitu malpraktek medis adalah kelalaian atau ketidakhati-hatian seorang dokter dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya, sementararuang lingkup malpraktek adalah kelalaian yang menyebabkan kematian atauluka.Kata kunci:Malpraktek, pertanggungjawaban, tindak pidanaPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 viiABSTRACTName : Kanina CakreswaraMajor : LawTitle : Doctors Criminal Liability in Malpractice CaseHealth law is considered a new branch of law in Indonesia. The developing healthlaw and the newly recognized concept of malpractice are inversely proportional tothe vast attention given to health law, particularly to doctors and hospitals.Departing from this problem, this thesis discusses about medical malpracticecommitted by doctor from criminal law perspective and about doctors criminalliability. This research is a qualitative judicial-normative research. Data collectiontechnique used is literature study. Data are collected in the form of secondarydata. Secondary data used consist of Indonesian Penal Code, The Law of RepublicIndonesia Number 29 of 2004 on Doctors Practice, Supreme Court decision No.1347 K/PID.SUS/2010, Manado District Court decision No.90/PID.B/2011/PN.MDO, law textbooks, and various dictionaries. The conclusionof this thesis is that medical malpractice is doctors negligence in doing hisprofessional duties, while the scope is a negligence that causes harm or death.Keywords:Malpractice, criminal liability, criminal offensePertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 viiiDAFTAR ISIHALAMAN JUDULHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..........................................iHALAMAN PENGESAHAN...........................................................................iiKATA PENGANTAR...iiiHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..vABSTRAK.viDAFTAR ISI...viiiBAB 1 PENDAHULUAN1. 1. Latar Belakang.11. 2. Pokok Permasalahan61. 3. Tujuan Penelitian.71. 4. Definisi Operasional.71. 5. Metode Penelitian.81. 6. Kegunaan Teoritis dan Praktis...101. 7. Sistematika Penulisan.10BAB 2 MALPRAKTEK SECARA TEORITIS2. 1. Profesi Dokter....122. 1. 1. Definisi Profesi Dokter..122. 1. 2. Kode Etik Dokter...162. 1. 3. Hak Dokter.212. 1. 4. Kewajiban Dokter..252. 1. 5. Hubungan Dokter dan Pasien.302. 2. Malpraktek Medis..452. 2. 1. Definisi Malpraktek Medis452. 2. 2. Syarat-syarat Malpraktek Medis482. 3. Pertanggungjawaban Pidana..522. 3. 1. Tindak Pidana.522. 3. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana562. 3. 3. Kesalahan dalam Hukum Pidana...632. 3. 4. Kemampuan Bertanggungjawab dalam Hukum Pidana67BAB 3 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAMBEBERAPA PERATURAN DI INDONESIA3. 1. Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam KUHP703.1.1.Kelalaian yang Menyebabkan Kematian,Cacat,atauLuka...............................................................................703. 1. 2. Pemberatan Pidana dan Pidana Tambahan723. 2. Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Undang-Undang Nomor29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasca Putusan MahkamahKonstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Praktek Kedokteran73Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 ixBAB 4 PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTERPADA KASUS MALPRAKTEK DI INDONESI4. 1. Kasus dr. Bukhari, SpOG...834. 1. 1. Posisi Kasus...834. 1. 2. Analisa Kasus.864. 2. Kasus Malpraktek di RS Kandou...894. 2. 1. Posisi Kasus...894. 2. 2. Analisa Kasus...1014. 3. Kasus Jared dan Jayden1074. 3. 1. Posisi Kasus.1084. 3. 2. Analisa Kasus...1084. 4. Pembahasan Kasus-Kasus Malpraktek....110BAB 5 PENUTUP5. 1. Kesimpulan..1135. 2. Saran.114DAFTAR PUSTAKA115Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 1Universitas IndonesiaBAB 1PENDAHULUAN1.1. Latar BelakangNegara Indonesia bercita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita negarayang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalampembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga1.Kesejahteraan yang dimaksud dalam cita-cita Indonesia cakupannya luas,termasuk kesejahteraan dalam bidang kesehatan baik secara fisik dan mental2.Untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan dalam bidang kesehatan, diperlukanadanya berbagaiupaya dibidang kesehatan.Akan tetapiupaya dibidangkesehatan tersebut sangat riskan bila dilakukan oleh tenaga medis khususnyadokter yang kurang memiliki kehati-hatian atau kompetensi.Dokter sebagai profesi luhur dituntut memiliki etika, moral, dan keahliandalam melaksanakan praktek kedokteran yang merupakan rangkaian kegiatanyang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakanupaya kesehatan. Bentuk konkret dari tuntutan tersebut dapat terlihat dalamkewajiban dokter yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yaitu: (1) memberikan pelayanan medissesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhanmedis pasien; (2) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyaikeahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatupemeriksaan atau pengobatan; (3) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinyatentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; (4) melakukanpertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang1Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 19452Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 2Universitas Indonesialain yang bertugas dan mampu melakukannya; (5) menambah ilmu pengetahuandan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.Cara bekerja dokter dalam menangani seorang pasien adalah antarakemungkinan dan ketidakpastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dantidak dapat dimengerti sepenuhnya. Belum diperhitungkan variasi yang terdapatpada setiap pasien: usia, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi, dan hal-hallain yang bisa mempengaruhi hasil yang bisa diberikan oleh dokter3. Oleh karenasifat kemungkinan dana ketidakpastian dari pengobatan itulah maka dokteryangkurangberhati-hati dantidakkompetendi bidangnya bisa menjadiberbahaya bagi pasien. Demi melindungi masyarakat dari praktek pengobatanyang kurang bermutu inilah diperlukan adanya hukum kedokteran.Hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yangmasih tergolong muda,terutama bagikhasanah hukum nasionalIndonesia.Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secaramandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktek belum bisa dirumuskan,sehingga isi pengertian dan batasan-batasan malpraktik kedokteran belumseragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya4. Pada kenyataannyaUU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tidak memuat tentangketentuan malpraktek kedokteran karena Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi setiaporang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter ataudokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secaratertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia hanyamegandung perngertian mengenai kesalahan praktek dokter5.Kata malpraktek sendiri di Indonesia baru pertama kali digunakan dalammajalah Tempo edisi 25 Oktober 19866. Seperti yang telah disebutkan diatas,malpraktek sendiribelum memilikibatasan yang jelas,pengertiannya punberbeda-beda. Veronica menyatakan bahwa istilah malpraktek berasal dari katamalpractice yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi3J. Guwandi, Pengantar Ilmu Hukum dan Bio-etika, (Jakarta: Fakultas KedokteranUniversitas Indonesia, 2009), hal 34Crisdiono M. Achadiat, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam tantanganZaman, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2004), hal 21.5Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran6Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter,(Jakarta: Erlangga, 1991), hal 58.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 3Universitas Indonesiayang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukandokter7. Sedangkan J. Guwandi menyebutkan bahwa malpraktek adalah istilahyang memiliki konotasi buruk, bersifat stigmatis, dan menyalahkan.8Hukum kedokteran yang baru berkembang dan malpraktek yang barudikenal konsepnya ini seperti berbanding terbalik dengan banyaknya sorotanmasyarakat terhadap hukum kesehatan, khususnya kepada dokter dan rumah sakit.Kondisi ini dipicu oleh pemberitaan mengenai kasus malpraktek yang menimpapasien. Pemberitaan mengenai malpraktek yang marak semakin memperjelasadanya peningkatan jumlah dugaan kasus malpraktek medis.9Lebih lanjut lagi, kasus malpraktek sendiri di Indonesia bukanlah halyang tergolong baru. Pada tahun 1923 telah ditemukan kasus kasus Djainun yangkelebihan dosis obat, namun kasus ini berdiri sendiri seperti kasus-kasus di bidanglain. Kasus Djainun ini tidak menimbulkan suatu ilmu di bidang hukum tersendiri.Kasus-kasus lain yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lampauantara lain kasus Raad van Justitie pada tahun 1938 mengenai salah obat, kasus DrBlume tahun 1960 mengenai aborsi, kasus Dr The Fong Lan tahun 1968 mengenaimasalah pasca-bedah, dan kasus-kasus lainnya10. Semua kasus tersebut lagi-lagitidak menimbulkan suatu ilmu di bidang hukum sendiri.Jarak waktu antara kasus-kasus tersebutsatu sama lain agak jauhsehingga tidak sampai menimbulkan suatu gejolak dalam masyarakat. Selain itusituasi dan kondisi pada waktu terjadinya kasus dan sekarang sangatlah berbeda.Lagipula perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis saat itu memangbelum semaju sekarang11.Titik tolak kasus malpraktek yang menjadi isu nasional ialah kasus diWedariyaksa, Pati, Jawa Tengah pada tahun 1981. Pada kasus yang terjadi di Pati,seorang wanita bernama Rukimini Kartono meninggal setelah ditanganiSetianingrum,seorang dokter puskesmas.Pengadilan NegeriPatimemvonisdokter Setianingrum bersalah melanggar Pasal 360 KUHP. Dia dihukum tiga7Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, (Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 1989), hal 87.8J. Guwandi, Hukum Medik, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004),hal 9.9Ibid.10Ibid.11Ibid.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 4Universitas Indonesiabulan penjara. Setelah menyatakan banding ke tingkat pengadilan tinggi, putusanPengadilan Negeri Pati ini diperkuat oleh putusan pengadilan tinggi. Akan tetapiia selamat dari sanksi pidana setelah putusan Pengadilan Negeri Pati ini dikasasioleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Juni 1984.12Kasus Pati ini sangatmenyita perhatian masyarakat pada waktu itu dan menginspirasi cabang ilmuhukum kesehatan timbul di Indonesia.Berdasarkan hal itulah maka perlu dibahas mengenai malpraktekkedokteran dari sudut pandang hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kajianmalpraktek kedokteran dari sudut hukum sangatlah penting. Persoalan malpraktekkedokteran lebih dititikberatkan pada permasalahan hukum, karena malpraktekkedokteran adalah praktek kedokteran yang mengandung sifat melawan hukumsehingga merugikan pasien, dan tidak jarang memiliki akibat fatal.Tanggung jawab hukum (liability) merupakan proses tanggung jawabatas sikap tindak hukum. Dalam ranah medis, maka tanggung jawab doktertersebut terkait erat dengan profesi kedokteran13. Oleh karena itu maka dokter pundapat memiliki pertanggungjawaban pidana apabila telah terjadi tindak pidanayaitu peristiwa tersebut mengandung salah satu dari tiga unsur: (1) perilaku atausikap tindak yang melanggar norma hukum pidana tertulis; (2) perilaku tersebutmelanggar hukum; (3) perilaku tersebut didasarkan pada kesalahan14.Seperti yang telah disebutkan di atas, saat ini semakin sering terungkapke permukaan akan tetapi sangat disayangkan konsep tentang malpraktek medisitu sendiri masih belum jelas. Ketidakjelasan konsep ini jelas-jelas merugikanpasien. Ada banyak tindakan dan pelayanan medik yang dilakukan dokter atautenaga medis lainnya yang berpotensi merupakan malpraktek yang dilaporkanmasyarakat tapi tidak diselesaikan secara hukum seperti kasus Prita dan RS Omnidimana tangan kiri, tangan kanan, leher kiri, dan mata kanan Prita membengkaksetelah mendapat suntikan dan infus. Banyaknya tindakan dan pelayanan medikyang berpotensi merupakan malpraktek ini sejalan dengan data WHO yang12Nurlis E. Meuko, et al., Malpraktik: Dokter Penghantar Maut,http://en.vivanews.com/news/read/34856-tabib_pengantar_maut, diunduh 24 September pukul17.0613Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Kesehatan, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1989), hal 12414Ibid., hal 132Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 5Universitas Indonesiamenyatakanbahwa dari 193negara anggota WHO, Indonesia mendudukiperingkat ke-92 dalam performa pelayanan kesehatan dan servis kedokteran.Disamping kasus Prita,berikut iniadalah contoh kasus-kasus yangterungkap lewat media massa tetapi tidak sampai ke tingkat pengadilan15:1) Kasus Uzair pada tahun 1981 mengenai masalah intra-operative2) Kasus Ny. Samsiah pada tahun 1982 mengenai kain kasa yangtertinggal pasca operasi3) Kasus Ny. Masaulina pada tahun 1983 mengenai kuret4) Kasus Ny. Ngatemi pada tahun 1983 mengenai kuret5) Kasus Cahyadi pada tahun 1984 mengenai anestesi6) Kasus Buchari pada tahun 1984 mengenai laser batu7) Kasus Ny. Indah pada tahun 1985 mengenai anestesi8) Kasus Ny. Endang pada tahun 1985 mengenai anestesi danvegetative state (keadaan vegetatif)9) Kasus dokter gigi pada tahun 1988 mengenai operasi usus buntu10) Kasus yang terjadi di Lampung pada tahun 1988 mengenai tabungyang meledak11) Kasus Prof. Irwanto dari Fakultas Psikologi Universitas Atmajayamengalami kelumpuhan karena dokter yang menanganinyamemberikan obat yang salahDalam laporan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Pusat yang dikutipoleh dr. H. Yunanto pada tahun 2009 tercatat kurang lebih terdapat 150 kasusmalpraktek di Indonesia walaupun sebagian besar dari kasus-kasus tersebut tidaksampai ke meja hijau16. Data yang lebih baru menunjukkan dari Januari sampaiJuli 2010, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menerima 20 laporan dugaan malprakteksetiap bulannya. Ratusan lainnya tidak pernah dilaporkan. Dalamduniakedokteran Indonesia, tidak pernah ada data yang jelas mengenai berapa jumlahdokter yang pernah melakukan malpraktek. Selain itu, seandainya kasusmalpraktek tersebut dibawa ke meja hijau, jarang sekali ada dokter yang dikenai15J. Guwandi, 2004, op. cit., hal 1016H. Yunanto, Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik tesis padamagister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009, hal 3Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 6Universitas Indonesiasanksi pidana. Contoh dari kasus malpraktek yang dilaporkan ke polisi tetapi tidaksampai ke peradilan pidana adalah kasus Jared dan Jayden pada tahun 2010 yangmengakibatkan kerusakan pengelihatan pada kedua bayi tersebut.Contoh terbaru dari kasus yang dibawa ke pengadilan negeri tetapi tidakdikenai sanksi pidana adalah kasus di RSUP Kandou. Pada kasus di RSUPKandou, dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak, dandokter Hendy Siagian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanmalpraktekdalammelaksanakanoperasi terhadapkorbanalmarhumSiskaMakatey seperti yang didakwakanoleh Jaksa PenuntutUmum TheodorusRumampuk dan Maryanti Lesar di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23September 201117. J. Guwandi pun memaparkan bahwa sampai saat ini belum adakeputusan hakimyang memuat pertimbangannya dapat dikumpulkan dandijadikan yurisprudensi tetap bagi perkara malpraktek ini.18Belumadanya parameter yang tegas terhadap pelanggaran yangdilakukan dokter pada pasiennya tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan akanadanya hukum yang bisa benar-benar diterapkan dalam pemecahan masalahmedik. Hukum ini sendiri baru akan bisa diperoleh jika fenomena yang terjadi dibidang kedokteran berhasil dipahami. Demikian juga dengan adanya kerancuanpemahaman atas masalah malpraktek medis yang masih sering dianggap sebagaipelanggaran kode etik dokter saja yang dianggap tidak perlu diberikan sanksipidana.Berangkat dari deskripsi permasalahan yang telah diuraikan di atas,penulis ingin mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudulPertanggungjawaban Pidana Dokter pada Kasus Malpraktek1.2. Pokok PermasalahanBerdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahanyang akan dibahas dalam penelitian ini yang berjudul Pertanggungjawaban PidanaDokter pada Kasus Malpraktek adalah sebagai berikut:17Sweetly Lahope, Terdakwa Kasus Malpraktek Dokter RSUP Kandou Diputus Bebas,http://www.palakat.com/terdakwa-kasus-malpraktek-dokter-rsup-kandou-diputus-bebas/5039,diunduh 16 Oktober 2011 pukul 01.1718J. Guwandi, 2009, op. cit., hal 6.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 7Universitas Indonesia1. Apakah definisi dan ruang lingkup dari malpraktek medis?2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter pada kasusmalpraktek dalamberbagai peraturan perundang-undangan diIndonesia?3. Bagaimana penerapan pertanggungjawabanpidana dokter padakasus malpraktek dalam kenyataannya?1.3. Tujuan PenelitianTujuan dari penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Dokter padaKasus Malpraktek ini adalah sebagai berikut:1. Mendapatkan pengetahuan tentang hukum kesehatan pada umumnyadan aspek hukum malpraktek pada khusunya2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter pada kasusmalpraktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku di Indonesia3. Mengetahuikekurangan yang terdapatpada sanksipidana bagidokter yang berkaitan dengan masalah malpraktek1.4. Definisi OperasionalSuatu definisi operasional diperlukan untuk menghindarkan perbedaanpenafsiran antara istilah-istilah yang sering digunakan dalam skripsi ini. Berikutini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut:1)Malpraktek adalah istilah yang memiliki konotasi buruk, bersifatstigmatis, menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yangmemegang suatu profesi dalam arti umum.192)Profesi adalah suatu bidang atau jenis pekerjaan yang memerlukanpendidikan khusus20.Tidak semua semua jenis pekerjaan dapatdisebut profesi.3)Dokter adalah pihak-pihak yang mempunyaikeahlian dibidangkedokteran.2119J. Guwandi, 2004., op. cit., hal 20.20Daldiyono, Pasien Pintar dan Dokter Bijak, (Jakarta: PT Buana Ilmu Popular, 2007),hal 175.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 8Universitas Indonesia4)Malpraktek medik adalah malpraktek yang ditujukan pada seseorangyang memilikiprofesimedis sepertidokter,dokter gigi,dokterhewan, dan sebagainya.225)Tindak pidanayang juga sering disebut perbuatan pidanaadalahperbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan manadisertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwaperbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukumdilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwalarangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan ataukejadian yang ditimbulka oleh kelakukan orang), sedangkan ancamanpidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.236)Kemampuan pertanggungjawaban pidana adalah hal mengenai jiwaseseorang yang diperlukan dalam haluntuk dapatmenjatuhkanpidana, dan bukan untuk terjadinya tidak pidana.241.5. Metode PenelitianPenelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif, di manapenelitian inimengacu pada norma hukum yang terdapatdalam peraturanperundang-undangan. Peraturanperundang-undanganyang digunakandalampenelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-UndangNomor 23 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan, danUndang-UndangNomor 29Tahun2004TentangPraktekKedokteran pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil terhadapUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. MenurutRonald Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, penelitian normatif inidisebut juga denganpenelitiandoktrinal (doctrinal research), yaitusuatu21Wila Chandra Supriadi, Hukum Kedokteran, cet. 1, (Bandung: Penerbit Mandar Maju,2001), hal 27.22J. Guwandi, 2004, loc. cit.23Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 59.24Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Press,2010), hal 146.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 9Universitas Indonesiapenelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book,maupun sebagai law as it decided by judge through judicial process.25Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiankepustakaan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan yangdapatmemperkaya sumber penelitian.Data yang dikumpulkan berupa datasekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telahdisusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.26Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan pustaka hukum, yang terdiridari:a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa norma dasar,peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan normahukum yang ada.27Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yangdigunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran pascaputusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor29Tahun2004Tentang PraktekKedokteran,putusan Mahkamah Agung No. 1347 K/PID.SUS/2010, dan PutusanPengadilan Negeri Manado No. 90/PID.B/2011/PN.MDO.b) Bahan hukum sekunder,yaitu bahan hukum yang memberikaninformasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer sertaimplementasinya28. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalampenelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang hukumpidana malpraktek medis.c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjukmaupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder29.Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah25Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum danHasil Penulisan pada Majalah Akreditasi, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,2002), hal 2.26Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat,cet. 6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), hal 37.27Ibid., hal 30.28Ibid., hal 31.29Ibid.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 10Universitas Indonesiaberbagai kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus BahasaInggris.Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder,maka alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalahstudi dokumen, yaitu mempelajari sumber-sumber tertulis yang ada. Cara yangdapat digunakan dalam melakukan studi dokumen terkait dengan penelitian iniadalah dengan menganalisa dokumen dengan cara mengindentifikasisecarasistematik maksud dari dokumen tersebut30.1.6. Kegunaan Teoritis dan PraktisPenelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis danpraktis. Dalam hal ini, manfaat teoritis yaitu bahwa penelitian ini diharapkandapat menjadi sumber wawasan atau informasi bagi para pembacanya, dan hasilpenelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagipengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan denganhukum medis.Selain itu,penelitian inijuga diharapkan dapatmemberikegunaanpraktis. Kegunaan praktis yang diharapkan yaitu menjadi acuan pertimbanganbagi penegak hukumdalamupaya mengatasi tindak pidana malpraktekkedokteran.1.7. Sistematika PenulisanPenulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa skripsiyang direncanakan terbagi dalam 4 bab, yaitu:Bab 1 Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan yangmembuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuahskripsi. Pendahuluan tersebut terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan,tujuan penelitian, sistematika penulisan, metode penelitian, kegunaan teoritis danpraktis, dan kerangka operasional.Bab 2 Malpraktek Secara Teoritis berisi tentang uraian mengenai profesidokter, malpraktek medis, dan pertanggungjawaban pidana. Bab 2 membahas30Ibid., hal 30.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 11Universitas Indonesiatentang profesi dokter yang berisi macam-macam definisi profesi dokter, uraianmengenai kode etik dokter, hak dokter, kewajiban dokter, dan hubungan dokterdengan pasien. Bab 2 juga membahas tentang malpraktek medis yaitu uraiantentang definisi malpraktek medis, ruang lingkup malpraktek medis, dan syarat-syarat terjadinya malpraktek medis. Selain mengenai malpraktek, dalam Bab IIjuga terdapat berbagai definisi pertanggungjawaban pidana menurut doktrin paraahli.Bab 3 berisi tentang pertanggungjawaban pidana dokter dalam kasusmalpraktek yang terdapat dalam berbagai undang-undang. Bab 3 membahastentang pertanggungjawaban pidana dokter dalam KUHP danpertanggungjawaban pidana dokter dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004Tentang Praktek Kedokteran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang UjiMateriil Undang-Undang Praktek Kedokteran.Bab 4 berisi kasus-kasus malpraktek yang nyata terjadi di Indonesia danpembahasan kasus-kasus tersebut. Dalam Bab IV terdapat posisi kasus malpraktekdr. Bukhari, SpOG, posisi kasus malpraktek di RS Kandou, posisi kasus Jared danJayden, analisa ketiga kasus tersebut, serta perbandingan kasus malpraktek dr.Bukhari, SpOG dan kasus malpraktek di RS Kandou.Bab 5 berisikesimpulan yang diperoleh daripenelitian mengenaipertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktek dan saran dalammenangani kasus malpraktek medis.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 12Universitas IndonesiaBAB 2MALPRAKTEK SECARA TEORITIS2.1. Profesi Dokter2.1.1. Definisi Profesi DokterProfesisecara sederhana dapatdisebutsebagaisebuah pekerjaan(simplifikasi profesi sebagai suatu pekerjaan sebetulnya dapat menyesatkan),maka pekerjaan itu sangatberkaitan dengan tahap-tahap perkembanganmasyarakat. Pada era manusia hanya mengenal pertanian, maka pekerjaantersebutkorelasinya lebih kepada pendekatan otot,sedangkan pada eraindustrialisasi sudah mengarah kepada dominasi otak.Bahkan pada erateknologi, komunikasi dan informasi dominasi otak sudah semakin halus(subtle/delicate).Secara awam istilah profesi sering digunakan tidak secara profesional,sehingga pekerjaan wanita penghibur, pengemis, atau pemulung jugadianggap sebagai sebuah profesi. Penggunaan istilah seperti ini jelas tidaktepat karena profesi itu memerlukan suatu keahlian yang berlatar belakangpendidikan formal dalam kurun waktu tertentu dan pendidikan tersebut diakuiatau dihargai pemerintah casu quo masyarakat.31Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip ChristineS.T. Kansil, dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasipendidikan keahlian (keterampilan,kejuruan,dan sebagainya) tertentu.32Sedangkan dalam kamus A Modern Dictionary of Sociology sebagaimanadikutip Soerjono Soekanto, profesi dirumuskan sebagai:33a high status occupation of highly trained experts performing a veryspecializedrole insociety. Aprofesssionhas exclusive posessionof31Marwan Effendy, Tanggung Jawab Profesi Jaksa, materi kuliah umum TanggungJawab Profesi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 4 September 2010, hal 3.32Christine S.T.Kansil,Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,(Jakarta: PT PradnyaParamita, 1997), hal 3.33Soerjono Soekanto, 1998, op. cit., hal 124Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 13Universitas Indonesiacompetence in certain types of knowledge and skills crucial to society and itsindividual clients.Menurut Daldiyono, profesi adalah suatu bidang atau jenis pekerjaanyang memerlukan pendidikan khusus. Tidak semua jenis pekerjaan dapatdisebut profesi karena suatu profesi memiliki ciri spesifik yaitu:1)Ada bidang ilmu tertentu yang jelas dan tegas yang dipelajari,misalnya profesi kedokteran yang melaksanakan ilmukedokteran2)Ada sejarahnya dan dapat diketahui pendahulunya3)Adanya suatu ikatan profesiyang bersifat independen danberhak mengatur anggotanya4)Bersifat melayani dengan mementingkan yang dilayani(altruism) yang diatur dalam kode etik34Ciri-ciri profesi menurut Budi Susanto sebagaimana dikutip ChristineS.T. Kansil adalah sebagai berikut:351) Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektualyangterus-menerus dan berkembang dan diperluas2) Suatu teknis intelektual3) Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis4) Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi5) Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapatdiselenggarakan6) Kemampuan untuk memberi suatu kepemimpinan pada profesisendiri7) Asosiasidarianggota-anggota profesiyang menjadisuatuanggota kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasiyang tinggi antar sesama anggota8) Pengakuan sebagai profesi9) Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yangbertanggungjawab dari pekerjaan profesi34Daldiyono, loc. cit.35Christine S.T. Kansil, 1997, op. cit., hal 4.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 14Universitas Indonesia10) Hubungan erat dengan profesi lainMuladisebagaimana dikutip oleh Marwan Effendy mensyaratkanadanya tiga karakteristik dari profesional yaitu:361) Perlu adanya persyaratan pelatihan luas (extensive training)untuk dapat berpraktek sebagai profesional2) Pelatihan (training) tersebut mengandung apa yang dinamakankomponen intelektual yang nyata (a significant intellectualcomponent), tidak hanya sekedar bersifat pelatihan keahlian(skill training) semata3) Pentingnya kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuanuntuk pelayanan masyarakat yang semakin kompleks karenaadanya proses modernisasiBeberapa ciri profesi menurut Veronica Komalawati antara lain:371) Merupakan suatu pekerjaan yang berkedudukan tinggi daripara ahli yang terampil dalam menerapkan pengetahuan secarasistematis2) Mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuandan keterampilan tertentu3) Didasarkan pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu4) Mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkanpengetahuan dan keterampilannya, serta mempertahankankehormatan5) Mempunyai etik tersendiri sebagai pedoman untuk menilaipekerjaannya6) Cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat atauindividu7) Pelaksanaannya dipengaruhi oleh masyarakat, kelompokkepentingan tertentu, dan organisasi profesional lainnya,terutama dari segi pengakuan terhadap kemaandiriannya36Marwan Effendy, op. cit., hal 4.37Veronica Komalawati,Peranan Informed Consentdalam TransaksiTerapeutik,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 19.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 15Universitas IndonesiaDilihat dari peranannya, Bayles membagi profesi menjadi dua jenisyaitu sebagai berikut:381) Profesi konsultasi (consulting profession)Profesi ini yaitu seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultandalam bidang teknik, psikolog dan psikiater, mereka yangberpraktek berdasarkan pelayanan yang diberikan (fee-for-service basis) dalam kerangka hubungan profesional dan klienyang bersifat personal dan individual.2) Profesi akademisi (scholarly profession)Profesi ini yaitu seperti dosen perguruan tinggi, peneliti ilmiah,non-consulting engineers, jurnalis dan teknisi baik yangmempunyai klien banyak seperti hubungan dosen danmahasiswa atau yang tidak memiliki klien personal sepertimereka yang ditugaskan dalam korporasi, mereka lebih banyakbekerja atas dasar gaji (work for a salary) daripada sebagaiwirausaha (enterpreneur).Daribeberapa literatur,tidak ditemukan definisibaku mengenaidokter. Akan tetapi tiap-tiap sarjana berusaha untuk mendefinisikan istilahdokter tanpa mengurangi makna dan peran dokter itu sendiri.Christine S.T. Kansil mengartikan dokter sebagai orang yangmenjalankan praktek-praktek pengobatan yang memegang wewenangmenurut peraturan-peraturan yang berlaku.39Sedangkan Bantuk HadiyantoTarjoto sebagaimana dikutip dr H. Yunanto mendefinisikan profesi doktersebagai pekerjaan dokter yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan,kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etikyang bersifat melayani masyarakat.40WB van der Mijn menyatakan bahwa dokter ialah hij die ingevolgewetveging bevoegd is zelfstanding en oner eign verantwoordelijkeheiddegeneeskunstin volle ofbeperkte omvang te oefenen en die van deze38Marwan Effendy, op. cit., hal 5.39Christine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hal 2.40H. Yunanto, op. cit., hal 30.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 16Universitas Indonesiabevoegdheid feitelijk gebruik maakt. Pernyataan WB van der Mijn tersebutdapat diterjemahkan menjadi barang siapa yang berdasarkan perundang-undanganyangada mempunyai wewenanguntuksecara mandiri danbertanggung jawab melaksanakan ilmu kedokteran menurut ruang lingkupnyaatau sebagian dari ruang lingkup tersebut serta memanfaatkan wewenangsecara nyata.412.1.2. Kode Etik DokterSecara etimologis, etika berasal dari kata Yunani ethikos, ethos, yangberarti adat, kebiasaan, praktek (Inggris: customs).42Menurut Kamus BesarBahasa Indonesia sebagaimana dikutip Christine S.T. Kansil, yangdimaksudkan dengan etika adalah43:a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentanghak dan kewajiban moralb) Kumpulan asas atau nilai yanng berkenaan dengan akhlakc) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golonganatau masyarakatSelain itu, dalam Ensiklopedi Indonesia terbitan Ikhtisar Baru tahun1984 dijelaskan bahwa etika (berasaldarikata bahasa Inggrisethics)mengandung artiilmu tentang kesusilaan,yang menentukan bagaimanapatutnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai:44a) Apa yang baik dan apa yang burukb) Segala ucapan yang senantiasa berdasarkan hasil-hasilpemeriksaan tentang perikeadaan hidup dalam artiseluas-luasnyaMenurut Budi Susanto, istilah etika menghubungkan penggunaan akalbudi perseorangan. Penghubunganpenggunaanakal budi perseorangan41Husein Kerbala, Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent, (Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 1993), hal 35.42Ari Yunanto dan Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik, (Jogjakarta: Penerbit Andi,2010), hal 7.43Christine S.T. Kansil, 1997, op. cit., hal 1.44Ibid.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 17Universitas Indonesiatersebut bertujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkahlaku seseorang terhadap orang lain.45Secara historis, etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukantatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu.Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk sudah tak lagidipercayai, para filsuf mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagikelakuan manusia. Situasi tersebut berlaku juga pada zaman sekarang, danbagi pribadi masing-masing.46Etika dalam perkembangannya mendapatberbagaiarti.Berbagaimacam arti tersebut yaitu: (a) bagi ahli filsafat, etika adalah bagian dari ilmufilsafat yang mengkaji tentang moral dan moralitas; (b) bagi profesional danpraktisi (termasuk dalam hal ini dokter), etika adalah pedoman dan aturanyang disepakatibersama tentang bagaimana mereka berperilaku dalammenjalankan profesi masing-masing dengan baik dan benar.47Fungsi utama etika yaitu untuk membantu manusia mencari orientasisecara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan.Disini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, danyang dihasilkannya secara langsung bukanlah kebaikan melainkan suatupengertian yang lebih mendasar dan kritis.48Etika profesiadalah bagian darietika sosial,yaitu filsafatataupemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusiasebagai anggota umat manusia.49Etika dalam sebuah profesi disusun dalamsebuah kode etik. Dengan demikian kode etik dalam sebuah profesiberhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadikeseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi normaadalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikitada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untukberperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma45Ibid.46Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar, (Jogjakarta: Kanisius, 1987), hal 15.47Ari Yunanto dan Helmi, op. cit., hal 8.48Christine S.T. Kansil, 1997, op. cit., hal 2.49Ibid., hal 4.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 18Universitas Indonesiahukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandungnorma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etikamaupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberinorma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apayang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.50Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalamsuatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang dikodifikasiatau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etikibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesidan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat.51Kodeetik profesi menunjukkan arah bagi anggotanya dengan mengadakanlarangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akanmerugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.52Senada dengan Bertens,Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedahperilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatuprofesi.53Akan tetapikode etik profesiitu sendirijuga masih harusditafsirkan lagi berdasarkan intelegensia, keterampilan, dan pertimbangan.Suatu kode etik profesi juga dipengaruhi oleh perubahan terhadap nilai-nilaidalam masyarakat, sehingga tidak bersifat statis.54Dokter sebagai sebuah profesi tentunya juga memiliki kode etikprofesi. Menurut Mason dan McCall Smith, asal mula materi etika kedokteranmodern yang dipergunakan sekarang adalah berasal dari Mesir dan Babilonia.Sekitar tahun 500 SM, pengaruh kuat dari para pendeta mulai memudar dandiambil alih oleh para ahli filsafat yang dengan cara proses berpikir denganmenggunakan logika, observasi, dan deduksi telah mengadakan perubahan-perubahan terhadap cara-cara praktek kedokteran. Tidak terhindarkan bahwahal ini menimbulkan timbulnya mahzab-mahzab yang bersifat perkumpulan50Wiradharma Dannya,Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran,(Jakarta: Bina RupaAksara, 1996), hal 7.51K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal 280-281.52Biniziad Kadafi, et al., mengutip Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, Analisis danEvaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, Badan Pembinaan Hukum NasionalR.I, Jakarta 1997, hal. 1153Ibid., hal. 252-253.54J. Guwandi, EtikadanHukumKedokteran, (Jakarta: Balai Penerbit FakultasKedokteran Universitas Indonesia, 1991), hal 31.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 19Universitas Indonesiatertutup, paternalistik, dan yang mengandung unsur-unsur warung tertutup(closed shops). Timbul suatu kode intra-profesional tentang sikap tindakdokter. Selain itu konsep-konsep cara berpraktek baru ini menimbulkankeharusan bagi para dokter untuk mendatangi pasien dan tidak lagi pasienyang harus datang ke kuil-kuil untuk meminta pertolongan dokter. Padawaktu itu sangat dibutuhkan suatu standar praktek yang cocok dengan ide-idebaru,sehingga sumpah Hippokrates tetap bertahan dan dipakaisebagaipedoman.55Hippokrates tetap menjadi figur yang paling terkenal dalamkedokteran Yunani, tetapi mungkin ia tidak sendirian saja. Terdapatkemungkinan ide-ide dan materi yang tercantum dalam sumpah tersebut telahada sebelum mahzab Hippocrates. Namun hal yang terpenting ialah bahwaSumpah Hippokrates tersebut memberikan petunjuk-petunjuk mengenai etikakedokteran yaitu:561) Bahwa sumpah itu memenuhi suatu kebutuhan akan adanyasuatu instruksi dan registrasiyang terkoordinasi dari paradokter. Masyarakat harus dilindungi sedapat mungkin daripenipu yang bukan dokter.2) Tercantumsangat jelas bahwa dokter itu adalah untukkepentingan dan keuntungan pasien. Para dokter harusberusaha dengan segala kemampuannya untuk memberikanpengobatan.Mereka tidak boleh melakukan sesuatu yangmereka tahu akan merugikan pasien.3) Larangan euthanasia dan abortus. Petunjuk-petunjuk tentanglithotomi mungkin melarang untuk melakukan pembedahanyang merusak (mutilating operations) seperti castration(pengebirian). Serta diadakan pembatasan bahwa hanya paradokter yang ahlidibidang iniyang diperbolehkan untukmelakukannya.55J. Guwandi, Trilogi Rahasia Kedokteran, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UniversitasIndonesia, 1992), hal 2.56Ibid.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 20Universitas Indonesia4) Diberikan garis-garis besar tentang sifat hubungan dokter-pasien. Mengambil keuntungan dari hubungan dokter-pasienini tidaklah dibenarkan.Dasar etika profesi kedokteran yang telah diturunkan sejak zamanHippocrates: Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan (the healthof my patient will be my first consideration) tetaplah menjadi asas yang tidakpernah berubah dan merupakan rangkaian kata yang mempersatukan paradokter di dunia. Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi enam asas etik yangbersifat universal, yang juga tidak akan berubah dalametik profesikedokteran yaitu:571) Asas menghormati otonomi pasien (principle of respect to thepatients autonomy)Pasien memiliki kebebasan untuk mengetahui apa yang akandilakukan oleh dokter serta memutuskan apa yang terbaik bagidirinya sendiri sehingga kepadanya perlu diberikan informasiyang memadai. Pasien berhak untuk dihormati pendapat dankeputusannya, dan tidak boleh dipaksa.2) Asas kejujuran (principle of veracity)Dokter hendaknya mengatakan hal yang sebenarnya secarajujur mengenai apa yang terjadi, apa yang dilakukan, serta apaakibat atau resiko yang dapat terjadi. Informasi yang diberikanhendaknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien yangbersangkutan. Selain jujur pada pasien, dokter juga harus jujurpada diri sendiri.3) Asas tidak merugikan (principle of non-maleficence)Dokter berpedoman primum non nocere (first of all do noharm), tidakmelakukantindakan yangtidak perlu, danmengutamakan tindakan yang tidak merugikan pasien, sertamengupayakan resiko fisik, resiko psikologis, maupun resikososial akibat tindakan tersebut seminimal mungkin.4) Asas manfaat (principle of beneficence)57Ari Yunanto dan Helmi, op. cit., hal 8.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 21Universitas IndonesiaSegala tindakan dokter yang dilakukan dokter terhadappasiennya haruslah bermafaat bagi pasien guna mengurangipenderitaan atau memperpanjang hidupnya. Demi mencapaihal itu, dokter wajib membuat rencana perawatan atau tindakanyang berlandaskan kepada pengetahuan yang sahih dan dapatberlaku secara umum. Resiko yang mungkin akan timbul harusdikurangi sampai seminimal mungkin sementara manfaatnyaharus semaksimal mungkin bagi pasien.5) Asas kerahasian (principle of confidentiality)Dokter harus menghormati kerahasiaanpasien, meksipunpasien tersebut telah meninggal dunia.6) Asas keadilan (principle of justice)Dokter harus berlaku adil, tidak memandang kedudukan ataukepangkatan,tidak memandang kekayaan,dan tidak beratsebelah dalam merawat pasien.Daridasaretik tersebutkemudian disusun peraturan kode etikkedokteran yang menjadi landasan bagi setiap dokter untuk mengambilkeputusan etik dalam melakukan tugas profesinya sebagai seorang dokter.58Etika kedokteran sudah sewajarnya berladaskan pada norma-norma etik yangmengatur hubungan manusia pada umumnya, dan memiliki asas-asas dalamfalsafah masyarakat yang diterima dan terus dikembangkan.59Etika profesikedokteran dengan demikian tidak boleh bertentangan dengan etika umummasyarakat dan bahkan seringkali satu dengan lainnya saling mengisi ataumelengkapi.6058Ibid., hal 9.59Ibid., hal 12.60Hermien Hadiati Koeswadji, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1992), hal 104.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 22Universitas Indonesia2.1.3. Hak DokterPasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang PraktekKedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya.Dokter dalam menjalankan praktek kedokteran memiliki hak:1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakantugas sesuaidengan standar profesidan standar proseduroperasionalDalam hal ini dokter yang melakukan praktek sesuai denganstandar tidak dapat disalahkan dan bertanggungjawab secarahukum atas kerugian dan cedera yang diderita pasien karenakerugian dan cedera tersebut bukan disebabkan oleh kesalahanatau kelalaian dokter.Perlu diketahuibahwa cedera ataukerugian yang diderita pasien dapat saja terjadi karenaperjalanannya sendiri atau karena resiko medis yang dapatditerima (acceptable) dan telah disetujui pasien dalaminformed consent.2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi danstandar prosedur operasionalDokter diberihak untuk menolak permintaan pasien ataukeluarga pasien yang dianggap melanggar standar profesi danatau standar prosedur operasional.3) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien ataukeluarganyaDoktertidak hanya memerlukan informasikesehatan daripasien, akan teapi juga informasi pendukung yang berkaitandengan identitas pasien dan faktor-faktorkontribusiyangberpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan penyembuhanpenyakit.4) Menerima imbalan jasaHak atas imbalan jasa adalah hak yang timbul sebagai akibathubungan dokter dengan pasien, yang pemenuhannyamerupakan kewajiban pasien. Dalam keadaan darurat atauPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 23Universitas Indonesiadalam kondisi tertentu, pasien dapat tetap dilayani oleh doktertanpa mempertimbangkan aspek finansial.Hak-hak dokter menurut Fred Ameln yaitu sebagai berikut:611)Hak untuk bekerja sesuai standar medikHak iniadalah hak terpenting dariseorang dokter.Untukmemelihara kesehatan pasien maka seorang dokter mempunyaihak untuk bekerja sesuai standar profesinya.2)Hak menolak melaksanakan tindakan medik karena secaraprofesional tidak dapat mempertanggungjawabkannya3)Hak untuk menolak suatu tindakan medik yang menurut suarahatinya tidak baikSeorang dokter menurut hak ini mendapat hak untuk bertindaksesuaisa science etsa conscience (pengetahuan dan hatinurani) dan jika ia menghadapi suatu kasus tersebut ini dimanaia menolak, maka ia mempunyai kewajiban untuk merujuk padadokter lain.4)Hak mengakhiri hubungan dengan seorang pasien apabila iamenilai bahwa kerja sama dengan pasien tersebut tidak adagunanya (geen zinvolle samenwerking)Contoh dari hak ini misalnya dokter memberikan instruksipengobatan yang perlu dan wajib dilaksanakan oleh pasien,akan tetapi pasien berkali-kali tidak mengikutinya sebagianmaupun keseluruhannya tanpa memperhatikan suatupenyesalan tapi tiap kali hanya mengemukakan bahwa ia lupa.Dalam hal ini pasien dirujuk pada dokter lain.5)Hak atas privasi dokterPasien harus menghargai dan menghormati hal yangmenyangkut privasi dokter, misalnya jangan memperluas halyang sangat pribadi dari dokter yang pasien tersebut ketahuisewaktu ia mendapatkan pengobatan.61Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hal64.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 24Universitas Indonesia6)Hak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalammenghadapi pasien yang tidak puas terhadapnya (itikad baikpasien/fair play)Jikalauseorang pasientidakpuas daninginmengajukankeluhan maka seorang dokter mempunyaihak agar pasientersebut bicara dahulu dengannya sebelum mengambil langkah-langkah lain misalnya melaporkan dokteritu pada IkatanDokter Indonesia (IDI) ataumengajukangugatanperdataataupun tuntutan pidana.7)Hak atas balas jasaHak ini pula sesuai dengan persetujuan terapeutik dimana daripihak pasien di samping memiliki hak pasien, ia jugamempunyai kewajiban untuk memberikan suatu honor kepadadokter dan kewajiban pasien tersebut merupakan salah satu hakseorang dokter. Dalam hal ada asuransi kesehatan pasien inidiambil oper oleh asuransi.8)Hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh pasien tentangpenyakit yang dideritanyaMisalnya agar dokter dapat mendiagnosa dengan baik, pasienjuga harus bekerjasama sebaik mungkin dengan dokter yangmenanganinya.9)Hak untuk membela diri10) Hak memilih pasienHak untuk memilih pasien ini sama sekali bukan merupakanhak yang mutlak.Lingkungan sosialmerupakan halyangsangat mempengaruhi hak ini dalam masyarakat yang bersifatkolektivitas, seorang dokter biasanya dididik communityoriented dan sama sekali mengesampingkan adanya hak ini.Dalam masyarakatyang individualistissepertikebanyakanmasyarakat Eropa Barat, ada keadaan dimana hak ini pula tidakberlaku. Hak ini juga tidak berlaku misalnya untuk seorangdokter dalam status terikat ikatan dinas.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 25Universitas Indonesia11) Hak menolak memberikan keterangan tentang pasien dipengadilan (verschoningsrecht van de arts)Seorang dokter dapat meminta agar untuknya dapat diterapkanPasal 170 ayat (1) KUHP dimana diatur mengenai pembebasankewaibanuntukmemberi keterangansebagai saksi, yaitutentang hal yang dipercayakan pada mereka(verschoningsrecht).Selain itu menurut Ari Yunanto dan Helmi, dokter juga memiliki hakyang berasal dari hak asasi manusia seperti:621) Hak atas privasinya2) Hak untuk diperlakukan secara layak3) Hak untuk beristirahat4) Hak untuk secara bebas memilih pekerjaan5) Hak untuk terbebas dari intervensi, ancaman dan kekerasan,dan lain-lain sewaktu menolong pasien2.1.4. Kewajiban DokterSelain memiliki hak, dokter juga memiliki kewajiban-kewajiban yangharus dipenuhi. Kewajiban dokter terhadap pasien menurut Leenen meliputibeberapa hal, antara lain:631) Kewajiban yang timbul dari sifat pelayanan medis, dimanaseorang dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesimedis atau menjalankan praktek kedokterannya secara legeartis2) Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumberdari hak asasi dalam bidang kesehatan3) Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosialpemeliharaan kesehatan62Ibid., hal 24.63Danny Iskandar, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien, (Jakarta: Sinar Grafika,1998), hal 66Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 26Universitas IndonesiaMenurut Fred Ameln, kewajiban dokter dibedakan dalamtigakelompok yaitu:641) Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosialpemeliharaan kesehatan (health care)Pada kelompok ini, kepentingan masyarakat menonjol danbukan hanya kepentingan pasien saja.Karena itu,dalammelakukan kewajiban disini seorang dokter harusmemperhitungkan faktor kepentingan masyarakat(doelmatiggebruik) misalnya:a.Pada sarana tempat ia bekerja (misalnya Rumah Sakit,klinik, Puskemas), setiap dokter harus berhati-hati dalammendistribusikan obat-obatan yang persediaannya hanyasedikitb. Dalam menentukan diopnamenya seorang pasien, dokterharus memperhitungkan jumlah tempat tidur yang ada dirumah sakit dan keadaan sakit pasienc.Memperhitungkan untuk tidak menulis suatu resep untukobat yang tidak begitu perlud. Mempertimbangkan penulisan resep obat yang murahdaripada penulisan obat yang mahal untuk penyembuhanpasien2) Kewajiban yang berhubungan dengan hak pasienTermasukkewajibanprofesi seorang dokter untukselalumemperhatikan dan menghormati semua hak pasien. Beberapahak pasien yang harus dihormati antara lain:a.Hak atas informasib. Hak memberikan persetujuanc.Hak memilih dokterd. Hak memilih sarana kesehatane.Hak atas rahasia kesehatanf. Hak menolak pengobatan/perawatan64Fred Ameln, op. cit., hal 56.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 27Universitas Indonesiag. Hak menolak suatu tindakan medis tertentuh. Hak menghentikan pengobatani. Hak mendapatkan second opinion (pendapat kedua)j. Hak melihat rekam medis3) Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesikedokteran dan kewajiban yang timbul dari standar profesikedokteranKewajiban yang termasuk dalam kewajiban ini adalah:a.Terus-menerus menambah pengetahuan medis, mengikutiperkembangan ilmu kedokteran pada umumnya dan ilmukategori spesialisasi sendiri pada khususnyab. Selalu membuat rekam medis yang baik secaraberkesinambungan atau kontinu, berkaitan dengan keadaanpasien misalnya diagnosa, terapi, riwayat medis pasien, danhal-hal lain yang berhubungan dengan penyakit danperawatan pasienKewajiban dokter yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yaitu:1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesidan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yangmempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabilatidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentangpasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan,kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampumelakukannya5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembanganilmu kedokteran atau kedokteran gigi.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 28Universitas IndonesiaDalam kaitannya dengan kewajiban dokter, Kode Etik KedokteranIndonesia (KODEKI) menyebutkan bahwa kewajiban dokter dikelompokkanmenjadi empat yaitu:1) Kewajiban umuma.Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati danmengamalkan sumpah dokter (Pasal 1)b. Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakanprofesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi(Pasal 2)c.Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang doktertidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkanhilangnya kebebasan dan kemandirian profesi (Pasal 3)d. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yangbersifat memuji diri (Pasal 4)e.Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkandaya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untukkepentingan dan kebaikan pasien,setelah memperolehpersetujuan pasien (Pasal 5)f. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalammengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknikatau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya danhal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat(Pasal 6)g. Seorangdokter hanya memberi surat keterangan danpendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya (Pasal7)h. Seorang dokterharus,dalam setiap praktik medisnya,memberikan pelayanan medisyang kompeten dengankebebasan teknis dan moralsepenuhnya,disertairasakasih sayang (compassion) dan penghormatan atasmartabat manusia (Pasal 7a)Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 29Universitas Indonesiai. Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungandengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untukmengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memilikikekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yangmelakukan penipuan atau penggelapan, dalam menanganipasien (Pasal 7b)j. Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, danharus menjaga kepercayaan pasien (Pasal 7c)k. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibanmelindungi hidup makhluk insani (7d)l. Dalammelakukan pekerjaannya seorang dokter harusmemperhatikan kepentingan masyarakat danmemperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yangmenyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif),baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadipendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya(Pasal 8)m. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat,harus saling menghormati (Pasal 9)2) Kewajiban dokter terhadap pasiena.Setiap dokter wajib bersifat tulus ikhlas danmempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untukkepentingan pasien. Dalamhal ini ia tidak mampumelakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ataspersetujuan pasien,ia wajib menujuk pasien kepada dokteryang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut (Pasal10)b. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasienagar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga danPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 30Universitas Indonesiapenasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalahlainnya (Pasal 11)c.Setiap dokterwajib merahasiakan segala sesuatu yangdiketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelahpasien itu meninggal dunia (Pasal 12)d. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagaisuatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin adaorang lain bersedia dan mampu memberikannya (Pasal 13)3) Kewajiban dokter terhadap teman sejawata. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnyasebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan (Pasal 14)b. Setiap dokter tidak boleh mengambilalih pasien danteman sejawat, kecuali dengan persetujuan atauberdasarkan prosedur yang etis (Pasal 15)4) Kewajiban dokter terhadap diri sendiria. Setiap dokterharus memelihara kesehatannya,supayadapat bekerja dengan baik (Pasal 16)b. Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembanganilmupengetahuandanteknologi kedokteran/kesehatan(Pasal 17)2.1.5. Hubungan Dokter dan PasienPada umumnya seseorang datang berhubungan dengan dokter adalahdalam keadaan sakit atau dirinya merasa sakit. Namun dapat pula terjadiseseorang datang kepada dokter hanya untuk memeriksakan kesehatan secaraberkala yang biasa disebut check-up.65Dalam hubungan seseorang dengan dokter maka faktor kepercayaanmenjadi salah satu dasarnya. Hal ini berarti pasien berhubungan dengandokter itu, yakin bahwa dokter tersebut dapat dan mampu menyembuhkanpenyakitnya. Kepercayaan dari pasien inilah yang mengakibatkan kedudukan65Husein Kerbala, op. cit., hal 37.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 31Universitas Indonesiadokter lebih tinggi daripada pasien, di samping faktor keawaman pasienterhadap profesi dokter dan faktor adanya sikap solider antar teman sejawat,serta adanya sikap isolatif terhadap profesi lain.66Pasien/keluarga menaruh kepercayaan kepada dokter karena:67a) Doktermempunyaiilmu pengetahuanketerampilan untukmenyembuhkan penyakit atau setidak-tidaknya meringankanpenderitaannyab) Dokter akan bertindak dengan hati-hati dan telitic) Dokter akan bertindak berdasarkan profesinyaDengan berkembangnya masyarakat dan ilmu pengetahuan kesehatan,maka hubungan dokter-pasien yang tadinya bersifat timpang secara perlahan-lahan mulai mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi karena:68a) Kepercayaan tidak lagi pada dokter secara pribadi, akan tetapikepada kemampuan ilmu kedokteranb) Ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kesehatan itubukan lagi merupakan keadaan tanpa penyakit, akan tetapiberarti kesejahteraan fisik, mental, dan sosialc) Semakin banyak peraturan yang memberikan perlindunganhukum kepada pasien. Dengan demikian hubungan dokter-pasien tidak hanya bersifat sosial-yuridis.Menurut Darmono SS sebagaimana dikutp Ari Yunanto dan Helmi,sesungguhnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan dokter danpasien. Faktor-faktor tersebut antara lain:691) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran2) Berkembangnya industri pelayanan kesehatan3) Meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadappelayanan kedokteran mutakhir dan bermutu4) Meningkatnya faktor pendidikan, pengetahuan, arus informasi,dan kesadaran hukum masyarakat66Ibid.67M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, (Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), hal 87.68Husein Kerbala, loc. cit.69Ari Yunanto dan Helmi, op. cit., hal 16Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 32Universitas Indonesia5) Perkembangan masyarakat global yang menyebabkanpengabdian profesi kedokteran semakin kompleks, yangsemakin mengarah kepada hubungan kontraktualDalam hubungan kontraktual, hubungan demand and supplydalampelayanan akan menyulitkan dokter karena akandiperhitungkan untung-rugi bagi dokter.Sayangnya,dalampelayanankesehatanpengabdianprofesi kedokterantidakdapat melepaskan diri dari dinamikan kehidupan masyarakatyang mana hubungan dokter-pasien tidak seperti zaman dahulusaat jumlah dokter masih sangat terbatas. Hubungan dokterdengan pasien adalah setara dan dengan makin meningkatnyapengetahuan, informasi, dan pendidikan, maka pasien semakinmenuntut pemenuhan akan hak-haknya. Dokter yangdibutuhkan adalah dokter yang friendly, satisfied with service,client centered approach, dan best attitudes. Pasienmenghendaki agar dokter selalu bersikap ramah danmemahami kebutuhan pasien.Ada tiga pandangan mengenai hubungan yang seharusnya antaradokter dan pasien menurut Thiroux yaitu:701) PaternalismeMenurut pandangan paternalisme, dokter harus berperansebagai orang tua terhadap pasien atau keluarganya. Hal inidisebabkan karena dokter mempunyai pengetahuan yangsuperior tentang pengobatan, sedangkan pasien tidak memilikipengetahuan demikian sehingga harus mempercayai dokter dantidak boleh campur tangan dalam pengobatan yangdianjurkannya. Dalampandangan ini, segala dan setiapkeputusan tentang perawatan dan pengobatan pasien termasukinformasi yang diberikan harusseluruhnya berada dalamtangan dokter dan asisten profesionalnya.2) Individualisme70Veronica Komalawati, op. cit, hal 46-47.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 33Universitas IndonesiaMenurut pandangan individualisme, pasien mempunyai hakmutlak atas tubuh dan nyawanya sendiri. Dalam pandangan ini,segala dan setiap keputusan tentang perawatan dan pengobatanpasien, termasuk mengenai pemberian informasi kesehatannyaberada dalam tangan pasien karena sepenuhnya pasien yangmempunyai hak atas dirinya sendiri.3) Reciprocal atau collegialMenurutpandangan reciprocalatau collegial,pasien dankeluarganya adalah anggota inti dalam kelompok, sedangkandokter,juru rawat dan para profesional kesehatan lainnyabekerja sama untuk melakukan yang terbaik bagi pasien dankeluarganya. Dalam pandangan ini, kemampuan profesionaldokter dilihat sesuai dengan ilmu dan keterampilannya, dan halpasien atas tubuh dan nyawanya sendiri tidak dilihat secaramutlak tetapi harus diberi prioritas utama. Dalam hal ini,terutama mengenai hak pasien untuk mendapatkan informasitentang setiap prosedur yang harus didasarkan persetujuansetelah diberi informasi secukupnya. Oleh karena itu,keputusan yang diambil mengenai perawatan dan pengobatanharus bersifat reciprocal (menyangkut memberi danmenerima) dan collegial (menyangkut suatu pendekatankelompok atau timyang setiap anggotanya mempunyaimasukan yang sama).Sebenarnya pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutamaberdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien, menurut Szas danHollender (1956) yang dikutip oleh Ari Yunanto dan Helmi, dapat dibedakanmenjadi tiga yaitu:711) Activity PassivityPola hubungan initerjadipada pasien yang keselamatanjiwanya terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita71Ari Yunanto dan Helmi, op. cit., hal 15Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 34Universitas Indonesiagangguan mental berat.Pola terapi terjadi dalam keadaanpasien tidak berdaya.2) Guidance CooperationHubungan membimbing-kerjasama, seperti halnyahububungan antara orang tua dengan remaja. Pola ini terjadibila keadaan penyakit pasien tidak terlalu berat,misalnyapenyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipunsakit, pasien tetapi sadar dan memiliki perasaan serta kemauansendiri.Ia berusaha mencara pertolongan pengobatan danbersedia bekerja sama. Walaupun dokter mengetahui lebihbanyak,ia tidak semata-mata menjalankan wewenangnya,namu mengharapkan kerja sama pasien yang diwujudkandengan menuruti nasehat dan anjuran dokter.3) Mutual participationFilosofi dasar dari pola pendekatan ini adalah berdasarkanpemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hakyang sama. Pola ini terjadi pada mereka yang inginmemelihara kesehatan dengan melakukan medical check upatau pada pasien yang menderita penyakitkronissepertihipertensi atau diabetes melitus. Pasien secara sadar dan aktifberperan dalam pengobatan terhadap dirinya sendiri.Menurut Bahder Johan Nasution sebagaimana dikutip RinantoSuryadimirtha, hubungan dokter dan pasien merupakan transaksi terapeutikyaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belahpihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksiterapeutik memiliki sifat atau ciri berbeda dengan perjanjian pada umumnya.Kekhususan ini terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Jadi,perjanjian atau transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukanatau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan olehdokter. Menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukanlahPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 35Universitas Indonesiakesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhanpasien.72Oleh karena transaksi terapeutik merupakan bagian pokok dari upayakesehatan berupa pemberian pelayanan medik yang didasarkan atas keahlian,keterampilan, serta ketelitian, maka tujuannya tidak dapat dilepaskan daritujuan ilmu kedokteran itu sendiri. Tujuan transaksi terapeutik adalah sebagaiberikut:731) Menyembuhkan dan mencegah penyakitDalam hubungan ini, pemberi pelayanan medik berkewajibanuntuk memberikan bantuan medik yang dibatasi oleh kriteriummemiliki kemampuan untuk menyembuhkan, dan dapatmencegah atau menghentikan proses penyakit yangbersangkutan. Tujuan bertindak untuk menyembuhkanmenjadikan rasa percaya pada dirisendiri yang dimilikimanusia menjadi optimal. Oleh karena itu, pemberianpertolongan medik, tidak boleh lebih dari yang diperlukan.2) Meringankan penderitaanOleh karena tindakan medik yang dilakukan dalampenyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien harussecara nyata ditujukan untuk memperbaiki keadaan pasien,atau agar kesehatan pasien lebih baik dari sebelumnya, makapenggunaan metode diagnostik atau terapeutik yang lebihmenyakitkan seharusnya dihindarkan. Seorang pasien dapatmengharapkan bahwa seorang dokter akan membantuberupaya melakukan tindakan medik yang dapat meringankanperasaan sakitnya. Pemberian bantuan atau pertolongan untukmeringankan penderitaan inimerupakan bagian darisuatutugas pemberi pelayanan medik profesional, sehingga berlakustandar pelayanan medik yang didasarkan pada ketelitian dansikap berhati-hati.72Rinanto Suryadhimirtha, Hukum Malapraktik Kedokteran, (Jogjakarta: Total Media,2011), hal 15.73Veronica Komalawati, op. cit., hal 134.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 36Universitas Indonesia3) Mendampingi pasienDalam pengertian ini,mendampingipasien termasuk jugamendampingimenuju kematiannya.Kegiatan mendampingipasien ini seharusnya sama bersarnya dengan kegiatan untukmenyembuhkan pasien. Di dalam dunia kedokteran tidak adaalasan yang menyatakan bahwa kegiatan yang didasarkankeahlian secara teknis merupakan kewajiban yang lebihpenting daripada kegiatan untuk mengurangi penderitaan dankegiatan untuk mendampingi pasien. Oleh karena itu, jikapendidikan ilmu kedokteran kurang memperhatikan masalahkewajiban profesional menurut norma etis dan hukum, makapara dokter yang dihasilkannya cenderung untuk melakukankegiatan teknis pelayanan medik.Beberapa bentukhubungankontrakdokter-pasien yaitusebagaiberikut:741) Kontrak yang nyata (expressed contract)Dalam bentuk expressed contract ini sifat atau luas jangkauanpemberian pelayanan pengobatan sudah ditawarkan oleh sangdokter yang dilakukan secara nyata dan jelas, baik secaratertulis maupun secara lisan.2) Kontrak yang tersirat (implied contract)Dalam bentuk ini, adanya kontrak disimpulkan dari tindakan-tindakan para pihak. Timbulnya bukan karena adanyapersetujuan, akan tetapi dianggap ada oleh hukum berdasarkanakal sehat dan keadilan. Maka jika seorang pasien datang kesuatu klinik medis dan sangdokter mengambil riwayatpenyakitnya, memeriksa keadaan fisik pasien dan memberikanpengobatan yang diperlukan, maka dianggap tersirat sudah adahubungan kontrak antara pasien dan dokter.74J. Guwandi, Dokter, Pasien, dan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas KedokteranUniversitas Indonesia, 1996), hal 20.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 37Universitas IndonesiaDilihat dari jenis perikatannya, maka perikatan yang timbul darihubungan dokter dengan pasiennya pada umumnya merupakaninspanningverbintenis yaitu suatu perikatan yang prestasinya berupa suatuusaha yang sungguh-sungguh dan usaha yang keras (met zorg en inspanning).Karena prestasinya berupa suatu usaha maka hasilnya jelas belum pasti.Namun ada juga perjanjian medis yang termasuk resultaatsverbintenis yaitusuatu perikatan antara dokter dengan pasien yang prestasinya berupa suatuhasil tertentu. Perikatan resultaatsverbintenis ini contohnya seorang pasiendatang kepada dokter gigi untuk ditambal giginya yang berlubang. Makadalam haliniprestasiyang diusahakan oleh dokter berupa hasilyaituditambalnya gigi yang berlubang tersebut.75Di samping bentuk inspanningverbintenis dan resultaatsverbintenismaka ada perjanjian yang merupakan bentuk antara keduanya. Suatu operasiusus buntu yang dilakukan di kota besar dengan rumah sakit yang relatifsempurna/lengkap dan modern peralatannya dengan dokter-dokter spesialisasiyang cukup berpengalaman, maka operasi tersebut dapat dimasukkan dalamresultaatsverbintenis. Namun apabila operasi usus buntu itu dilakukan disebuah Puskesmas atau rumah sakit di kota kecil yang serba terbatas peralatandan tenaga medisnya, maka tepat bila dimasukkan dalam jenisinspanningsverbintenis.76Syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan kepada Pasal 1320KUHPerdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukanempat syarat berikut:771)Sepakat mereka yang mengikatkan dirinyaSecara yuridis, yang dimaksud dengan adanya kesepakatanadalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan(Pasal 1321 KUHPerdata). Sepakat ini dilihat dari rumusanaslinya yang berbunyi persetujuan (toestemming) dari merekayang mengikatkan dirinya. Berarti di dalam suatu perjanjianminimal harus ada dua subjek hukum yang dapat menyatakan75Husein Kerbala, op. cit., hal 3976Ibid.77Veronica Komalawati, op. cit., hal 155-166Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 38Universitas Indonesiakehendaknya untuk mengikatkan diri. Sepakat itu terjadi jikapernyataan kehendak kedua subjek hukum itu bersesuaian,dalam arti kehendak dari pihak yang satu mengisi kehendakpihak lainnya secara bertimbal balik.Adapun cara menyatakan persesuaian kehendak itu dapatdilakukan dengan berbagai cara, baik secara tegas maupundiam-diam. Oleh karena itu sebenarnya yang dimaksud dengansepakat adalahpersesuaianpernyataankehendak. Dengandemikian didasarkan asas konsensualisme, maka untukterjadinya perjanjian disyaratkan adanya persesuaianpernyataan kehendak dari kedua belah pihak.Syarat sepakat dari kedua belah pihak ini dapat dikaitkandengan informed consent. Pada hakikatnya, persetujuan atasdasar informasi atau dikenal dengan nama informed consentmerupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiridi dalam praktek dokter. Secara konkret persyaratan informedconsent adalahuntuksetiaptindakanbaikyangbersifatdiagnostik maupun terapeutik, pada asasnya senantiasadiperlukan persetujuan pasien yang bersangkutan.Dalam penyelenggaraan pelayanan medik khususnya padarumahsakit atauklinikdi Indonesia, penerapandoktrininformed consent cenderung dikaitkan dengan tujuan untukmenghindarkan resiko dan atau demi terselenggaranyatindakan medik. Terpenuhinya syarat kesepakatan untukdilakukannya tindakan medik tertentu bukanlah dalam artibahwa pasien telah menandatangani formulir yang disediakanoleh pihak pemberipelayanan medis.Halinidisebabkanpenandatanganan formulir persetujuan yang disediakan olehpihak pemberi pelayanan medik selama ini hanyalahmerupakan kelengkapan administratif yang harus dipenuhi,walaupunjuga dapat digunakansebagai alat pembuktiantertulis.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 39Universitas Indonesia2)Kecakapan untuk membuat perikatanSecara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untukmembuat perikatan adalah kewenangan seseorang untukmengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang.Hal ini didasarkan Pasal 1329dan 1330 KUHPerdata. MenurutPasal 1329 KUHPerdata bahwa setiap orang adalah cakapuntuk membuatperikatan,jika oleh undang-undang tidakdinyatakan tidak cakap. Kemudian dalam Pasal 1330KUHPerdata disebutkan bahwa orang-orang yang dinyatakantidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yangditaruh di bawah pengampuan, dan pada umumnya semuaorang kepada siapa undang-undang telah melarang dibuatperjanjian tertentu.Didasarkan pada dua pasal tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan bahwa kecakapan bertindak merupakankewenangan yang umum untuk mengikatkan diri, sedangkankewenangan bertindak merupakan kewenangan yang khusus.Dengan kata lain ketidakwenangan hanya menghalangiseseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu,danorang yang dinyatakan tidak berwenang adalah otang yangsecara umum cakap untuk bertindak. Berarti orang yang tidakcakap untuk bertindak adalah orang yang mempunyaiwewenang hukum, karena orang yang wenang hukum adalahorang yang pada umumnya cakap untuk bertindak tetapi padaperistiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukumdan tidak wenang menutup perjanjian tertentu secara sah.Didalam transaksiterapeutik,pihak penerima pelayananmedik terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk bertindak,orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak yangmemerlukan persetujuan dari pengampunya, anak di bawahumur tetapi telah dianggap dewasa atau matang, dan anak dibawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tua atauPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 40Universitas Indonesiawalinya.Mengenai kedewasaan,karena masalah kesehatanseseorang tidak terlepas dari tanggung jawab keluarga danUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansampai saat ini dipandang sebagai dasar hukum keluarga, makaPasal 47 dan 50 Undang-Undang Perkawinan mengenai batasumur di bawah kekuasaan orang tua dan perwalian dapatdigunakan sebagai landasan yuridis untuk menentukan batasusia kedewasaan 18 tahun dalam hubungan transaksiterapeutik.3)Suatu hal tertentuDi dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwasuatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yangpaling sedikit ditentukan jenisnya. Pasal 1333 ayat (2)menyebutkan bahwa tidaklah menjadi halangan bahwa jumlahbarang tidak tentu, asalkan jumlah itu kemudian dapatditentukan atau dihitung. Di samping itu, Pasal 1337KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang,apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanandengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.Bila dihubungkan dengan transaksi terapeutik, maka urusanyang dimaksudkan adalah sesuatu yang perlu ditangani, yaituberupa upaya penyembuhan.Upaya penyembuhan tersebuthanya dapat dijelaskan karena dalam pelaksanaannyadiperlukan kerja sama yang didasarkan sikap saling percayaantara dokter dan pasien.Jadi, jika dokter tidak dapat menentukan dan menjelaskan, ataumemberikan informasimengenaiupaya medik yang akandilakukannya, maka berarti syarat ini tidak terpenuhi.4)Suatu sebab yang halalSuatu sebab yang halal dalam undang-undang tidak dijelaskansecara tegas.Akan tetapihalinidapatditafsirkan secaraPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 41Universitas Indonesiacontrario menurut ketentuan Pasal 1335 dan 1337KUHPerdata.DalamPasal 1335KUHPerdata disebutkanbahwa suatuperjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatusebab yang palsu, tidak mempunyai kekuatan. Dari ketentuantersebutdapatdisimpulkan bahwa dapatterjadi3 macamperjanjian, yaitu perjanjian dengan suatu sebab yang halal,perjanjian tanpa sebab, dan perjanjian dengan suatu sebab yangpalsu atau terlarang. Dalam Pasal 1337 KUHPerdatadisebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabiladilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengankesusilaan baik atau ketertiban umum.Dengan demikian, yang dimaksud dengan sebab yang halaladalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang,kesusilaan, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atauketertiban umum, sedangkan yang dimaksud dengan sebabadalah tujuannya. Bila dihubungkan dengan transaksiterapeutik,maka tindakan pengguguran kandungan denganalasan apapun merupakan perjanjian dengan sebab terlarang,sedangkan pengobatan melalui pembedahan terhadap penderitapenyakit terminal dengan tujuan penelitian terapeutikmerupakan perjanjian dengan sebab yang palsu.Menurut Picard, transaksi terapeutik antara dokter dan pasien baru sahapabila memenuhi empat syarat yaitu:781) Persetujuan diberikan secara sukarela2) Pasien mampu dan cakap memberikan persetujuan3) Persetujuan menyangkutpelayanan kesehatan dan pihak yangbertanggungjawab melakukannya4) Persetujuan diberikan setelah diberikan informasi78Soerjono Soekanto dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan, (Bandung: RemadjaKarya, 1987), hal 62.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 42Universitas IndonesiaAkan tetapi dalam keadaan darurat mungkin ada pengecualian yaknibahwa pelayanan kesehatan harus segera dilakukan pada pasien. Landasanhukumnya adalah zaakwaarneming yang dilakukan oleh dokter yangbersangkutan atau kepala rumah sakit.Zaakwaarneming adalah secarasukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan oranglain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu.79Dianggap tidak terdapat hubungan dokter-pasien dalamhal-halsebagai berikut:801) Suatu pemeriksaan kesehatan sebelummasuk bekerja untukmenentukan apakah calon tersebut cocok atau tidak untuklowongan pekerjaan tersebut2) Pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah seseorang memenuhisyarat untuk asuransiTidak ada hubungan dokter-pasien antara seorang calontertanggung untuk penutupan asuransi jiwa dan dokter perusahaanasuransi yang memeriksa, sehingga laporan dokter tersebut kepadaperusahaan asuransi bukanlah suatu hubungan istimewa (privilegecommunication).3) Apabila seorang dokter ditunjuk oleh pengadilan untuk memeriksaapakah tertuduh menderita penyakit jiwa atau tidak danmelaporkan kepada hakimpengadilan, maka tidak terdapathubungan dokter-pasien4) Seorang spesialis bedah yang melakukan suatu autopsi terhadapsuatu mayat, tidak terdapat hubungan dokter-pasienTidak terdapatnya hubungan dokter-pasien disebabkan karenamayat bukanlah seorang pasien.5) Tanya-jawab dalam percakapan antara seseorang dengan seorangdokter tidak menciptakan hubungan dokter-pasienDalam suatu pertemuan sosial, salah seorang yang hadir dalampertemuan tersebut telah menanyakan tentang suatu penyakit dan79Ibid.80J. Guwandi, Sekitar Gugatan Malpraktek Medik, (Jakarta: Balai Penerbit FakultasKedokteran Universitas Indonesia, 2010), hal 15.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 43Universitas Indonesiaapa pegobatannya.Tanya-jawab tersebuttidak berartibahwadokter tersebut telah menganggap orang yang bertanya itu sebagaipasiennya. Jawaban sang dokter terhadap pertanyaannya hanyasekedar basa-basi, untuk mencegah timbulnya perasaan yang tidakmenyenangkan apabila ia tidak memberi jawaban.Penentuan saat berakhirnya hubungan dokter dan pasien sangatlahpenting karena segala hak dan kewajiban yang diberikan pada dokter jugaakan berakhir. Kecuali sifat pengobatannya menentukan lain, makaberakhirnya hubungan menimbulkan mulai timbulnya kewajiban dari pasienuntuk membayar pelayanan pengobatan yang diberikan. Cara-caraberakhirnya hubungan antara dokter dan pasien yakni sebagai berikut:811)Sembuhnya pasien dari keadaan sakitnya dan sang doktermenganggap tidak diperlukan lagi adanya pengobatan,sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk pasien meneruskanpengobatannyaPenyembuhannya tidak usah sampai total. Penyembuhandianggap bahwa keadaan pasien tidak memerlukan lagipelayanan medik. Hal ini berarti bahwa penyembuhankeseluruhan hanya dapat diperoleh melalui perawatan yangtepat, penerusan peminuman obat yangdiresepkan, ataumemang sudah sembuh benar.Penentuan apakah pasien sudah sembuh benar sehingga tidakmemerlukan pengobatan lagi karena tidak ada manfaatnya bagipasien tergantung kepada dokternya. Hal ini dapat dilakukansesudah dilakukan penelitian lagi dan mengadakan evaluasiterhadap catatan mediknya, dan pasien itu sendiri mengadakanevaluasi terhadap dirinya sendiri bersama orang-orang yangmengkhawatirkan kondisinya. Mengakhiri secara prematur daripemberian pelayanan pengobatan sementara pasien masihmemerlukannya bisa mengakibatkan tuduhan terhadappenelantaran (abandonment).81J. Guwandi, 1996, op. cit., hal 24.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 44Universitas Indonesia2)Dokter mengundurkan diriSeorangdokter boleh mengundurkandiri dari hubungandokter-pasien asalkan:a.Pasien menyetujui pengunduran diri tersebutb. Kepada pasien tersebut diberikan waktu cukup danpemberitahuan, sehingga ia bisa memperoleh pengobatandari dokter lainc.Atau jika dokter itu merekomendasikan kepada dokter lainyang sama kompetensinya untuk menggantikan doktersemula itu dengan persetujuan pasiennya3)Pengakhiran oleh pasienSeorang pasien adalah bebas untuk mengakhiri pengobatannyadengan dokternya. Apabila diakhiri, maka sang dokterberkewajiban untuk memberikan nasehat mengenai apakahmasih diperlukan pengobatan lanjutan dan memberikan kepadapenggantinya informasi yang cukup, sehingga pengobatannyadapat diteruskan oleh penggantinya. Apabila pasien memakaidokter lain, maka dapat dianggap bahwa dokter yang pertamaitu telah diakhirihubungannya,kecualiada diperjanjikanbahwa mereka akan mengobati bersama atau dokter keduahanya dipanggil untuk konsultasi tujuan khusus.4)Meninggalnya sang pasienDengan meninggalnya sang pasien, hubungan dokter-pasiensecara otomatis berakhir.5)Meninggalnya atau tidak mampu menjalani lagi (incapacity)profesinya dari sang dokter6)Sudah selesainya kewajiban dokter seperti yang telahditentukan dalam kontrakPelayanan pengobatan yang diminta pasien sudah dilaksanakanoleh dokternya.Contoh mengenaihalinimisalnya dalamkasus-kasus rujukan kepada seorang spesialis untuk memeriksaorgan atau sistem untuk mendeteksi apakah adanya penyakitPertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 45Universitas Indonesiadan penerapan prosedur medik yang tepat. Kecuali ditentukanlain, maka konsultasi klinis berakhir pada setiap akhirkunjungan dari pasien.7)Di dalam kasus gawat darurat, apabila dokter yang mengobatiatau dokter pilihan pasien sudah datang, atau terdapatpenghentian keadaan gawat darurat tersebut8)Lewatnya jangka waktu,apabila kontrak medik itu telahditentukan untuk jangka waktu tertentuPersetujuan kedua belah pihak antara dokter dan pasiennyabahwa hubungan dokter-pasien itu sudah diakhiri2.2. Malpraktek Medis2.2.1. Definisi Malpraktek MedisMalpraktek adalah suatu istilah yang memiliki konotasi buruk, bersifatstigmatis, menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatuprofesi dalam arti umum. Profesi disini tidak hanya profesi medis saja,sehingga juga ditujukan pada profesi lainnya. Jika ditujukan kepada profesimedis, seharusnya juga disebut sebagai malpraktek medis. Namun entahmengapa, dimana-manaterutama mulai di luar negeriistilah malpraktekselalu pertama-tama diasosiasikan kepada profesi medis.82Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga sebagaimana dikutip AriYunanto dan Helmi menyebutkan istilah malpraktek dengan malapraktikyang diartikan dengan praktek kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahiundang-undang atau kode etik.83Selanjutnya, Kamus Inggris-Indonesiakarangan John. M. Echols dan Hassan Shadily mendefinisikan malpracticesebagai (1) salah mengobati, cara mengobati pasien yang salah; (2) tindakansalah.8482J. Guwandi, 2004, loc. cit.83Ari Yunanto dan Helmi, op. cit., hal 27.84John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, cet. 25, (Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama, 2005), hal 371.Pertanggungjawaban pidana..., Kanina Cakreswara, FH UI, 2012 46Universitas IndonesiaArti malpraktek dalam Dorlands Medical Dictionary 27thEditionkutipan Ari Yunanto dan Helmi yaitu improper or injurious practice;inskillful and faulty medical or surgical treatment. Pengertian iniditerjemahkan menjadi p