PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN … · KSM/PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan

1

BAGIAN 1

PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS

(PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN)

KATA PENGANTAR

Kegiatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan salah satu bagian pelaksanaan yang didanai program PNPM Mandiri Perkotaan secara stimulan untuk mengentaskan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. PNPM Mandiri Perkotaan hanya menyediakan alternative kegiatan pembangunan lingkungan, namun masyarakat sendiri yang menentukan jenis dan bentuk kegiatan prasarana dan sarana agar sejalan dengan kebutuhan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan seluruh tahapan pembangunan kegiatan prasarana dan sarana lingkungan yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan perlu didukung dengan berbagai kriteria teknis sehingga dapat tepat sasaran, terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan yang optimal untuk mendukung pemanfaatan sesuai dengan harapan P2KP khususnya PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk mencapai hal tersebut maka petunjuk pelaksanaan berupa supplemen teknis pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana mutlak untuk diberikan, dipahami dan dilaksanakan seluruh pelaku kegiatan lingkungan. Supplemen Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungan dibuat sebagai acuan bagi pelaku kegiatan lingkungan yang juga mengatur hal-hal teknis yang wajib dilaksanakan pelaku agar proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan berjalan baik dan tepat sasaran sesuai dengan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Melalui buku Supplemen Teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana lingkungan bagi masyarakat miskin dalam rangka program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal. Semoga bermanfaat Jakarta, Agustus 2008 Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono P

DAFTAR ISI Daftar Isi .................................................................................................... i I. PENDAHULUAN.................................................................................. 1

1.1 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 1 1.2 Ruang Lingkup ............................................................................. 2

II. KSM LINGKUNGAN............................................................................ 2 2.1 Pengertian KSM ........................................................................... 2 2.2 Mengapa KSM Perlu Dilibatkan ................................................... 3 2.3 Peran KSM Lingkungan ............................................................... 3 2.4 Kriteria Kelayakan KSM Lingkungan ............................................ 3

III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN........................................... 5 IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN ................................... 13 V. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN USULAN ........................... 16

5.1 Penyediaan Lahan ..................................................................... 18 5.2 Survey Teknis Prasarana ........................................................... 22 5.3 Survey & Investigasi Swadaya Masyarakat ............................... 31 5.4 Survey & Investigasi Harga Satuan ............................................32 5.5 Survey Calon Tenaga Kerja ........................................................ 35 5.6 Rembug Warga Kesepakatan Swadaya .................................... 36 5.7 Rembug Warga Kesepakatan Harga Satuan ............................. 37 5.8 Pembuatan Desain & Gambar Rencana..................................... 39 5.9 Pengamanan Dampak Lingkungan ............................................ 46 5.10 Perhitungan RAB ...................................................................... 49 5.11 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan ........................................... 67 5.12 Penyusunan Rencana Pengadaan .......................................... 74 5.13 Pembentukan Organisasi Lapangan ........................................ 77 5.14 Pernyataan Kesanggupan Pemeliharaan ................................ 80 5.15 Susunan Dokumen Proposal .................................................... 81

VI. TATA CARA VERIFIKASI USULAN KEGIATAN ............................. 81 6.1 Mekanisme & Pembagian Tugas Tim ........................................ 82 6.2 Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan ...................................... 82

LAMPIRAN : 1. SURVEY SEDERHANA UNTUK JALAN & CONTOH FORMULIR SURVEY 2. CONTOH FORMULIR SURVEY & BA KESEPAKATAN HARGA SATUAN 3. REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN 4. OUTLINE PROPOSAL KSM LINGKUNGAN 5. CONTOH FORMULIR & BA VERIFIKASI KEGIATAN LINGKUNGAN

Bagian-1 : Persiapan & Perencanaan TeknisKegiatan Pembangungan Sarana & Prasarana (i)

I. PENDAHULUAN

Persiapan & perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan (tahap awal) kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana. Yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM dalam rangka Penyusunan Usulan Kegiatan Sarana & Prasarana sebelum melaksanakan proses pelaksanaan pembangunan (fisik/konstruksi) sarana & prasarana. Keseluruhan proses kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Dokumen yang disebut Doumen Proposal Usulan Kegiatan KSM. Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi KSM Lingkungan, terutama : a) Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang baik dan layak secara teknis,

keuangan dan aman terhadap lingkungan & sosial (safeguards); b) Untuk memampukan masyarakat dalam membuat rencana pelaksanaan

kegiatan; c) Memenuhi persyaratan bagi Panitia untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri

Perkotaan; Baik KSM sebagai Pelaksana Kegiatan Lingkungan maupun Kegiatan Lingkungan yang diusulkan oleh KSM untuk dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Program.

1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan dalam rangka memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis, khususnya dalam rangkaian kegiatan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan.

2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan Lingkungan, yang mencakup : Organisasi KSM Lingkungan, Komponen Kegiatan Lingkungan, Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan, Langkah-langkah teknis Penyusunan Usulan Kegiatan dan Tatacara Verifikasi Kelayakan Usulan Kegiatan Lingkungan. Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan PAKET maupun ND yang sumber dananya berasal dari BLM, khususnya kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Bagian II, Persyaratan Kelayakan Teknis Kegiatan, Bagian III Komponen Kegiatan, Bagian V, semua Kegiatan Perencanan Teknis (kecuali PAKET yang harus menyesuaikan kegiatan Pernyataan Kesanggupan O&P dan dapat menggunakan Formulir Pengamanan Dampak Lingkungan bila tidak memerlukan proses UPL/UKL) dan Bagian VI, khususnya komponen Verifikasi pada Aspek Manajemen & Kelayakan Teknis Kegiatan.

Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana 1

II. KSM LINGKUNGAN 1. Pengertian KSM/Panitia

Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan PANITIA adalah sebutan bagi KSM yang mengelola kegiatan Lingkungan (pembangunan sarana dan prasarana) dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Panitia merupakan suatu kelompok kemasyarakatan yang ada di kel/desa setempat, bukan di kel/desa lain. Kelompok ini tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. KSM/PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan kebutuhan dalam kelompok tersebut. Jadi bukan organisasi yang dibentuk karena mengejar keuntungan (finansial) dari melaksanakan kegiatan proyek PNPM Mandiri Perkotaan. KSM yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai filosofi, yaitu ”KSM adalah Yang Mengusulkan/Merencanakan, Melaksanakan dan Memanfaatkan & Memelihara Sarana dan prasarananya sendiri”. Artinya bahwa KSM sendirilah yang merencanakan kegiatannya, melaksanakan proses pembangunan apa yang sudah direncanakannya dan memanfaatkan & memelihara hasil kegiatan pembangunan (sarana & prasarana) yang telah dibangunnya. KSM/PANITIA dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu sendiri. Organisasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu atau sebagai wadah bagi suatu kelompok yang ada dalam masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini misalnya, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pedagang dan sejenisnya yang sungguh – sungguh mengemban dan mengupayakan perwujudan kepentingan masyarakat desa/kelurahan. KSM bisa merupakan pengembangan dari organisasi kemasyarakatan yang sudah ada atau pembentukan organisasi baru. Tatacara pembentukan/pengembangan KSM dapat dilihat dalam buku Pedoman Teknis Pembentukan/Pengembangan KSM PNPM Mandiri Perkotaan.


2. Mengapa KSM/Panitia perlu dilibatkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan? 1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam

perencanaan pembangunan sarana & prasarana di wilayahnya. 2. Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat baik dalam

hal pengelolaan pembangunan yang bersifat teknis maupun dalam hal berorganisasi.

3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap prasarana yang akan dibangun.

4. Memberikan peluang dan kesempatan berfungsinya gerakan keswadayaan modal masyarakat untuk turut serta di dalam proses pembangunan, seperti menyumbangkan tanah atau tanaman yang terkena proyek, sumbangan bahan/alat yang dibutuhkan, ikut bekerja langsung, dll.

5. Dalam rangka lebih mendaya gunakan dan melibatkan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang ada terkait dengan pembangunan daerahnya (kel/desa).

3. Peran KSM/PANITIA pada tahap Persiapan & Perencanaan Pembangunan Infrasrtuktur Peran KSM/Panitia dalam tahap kegiatan Persiapan & Perencanaan Teknis kegiatan pembangunan sarana & prasarana, antara lain adalah : 1. Membangun/Mengembangkan Organisasi KSM/PANITIA; 2. Melakukan Perencanaan Teknis Pembangunan sarana & prasarana; 3. Mensosialisasikan program PNPM; 4. Mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan dan

pemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun diwilayahnya;

4. Kriteria bagi KSM sehingga terpilih menjadi pelaksana kegiatan Kriteria kelayakan Panitia untuk menjadi pelaksana kegiatan pembangunan sarana & prasarana, dapat dilihat dari dua aspek yang harus dipenuhi dari Aspek Organisasi KSM dan Manajemen & Teknis Kegiatannya, yaitu : 1. Aspek Organisasi :

a) Memiliki struktur organisasi pengurus, anggota dan aturan main organisasinya;

b) Anggota KSM minimal 30% adalah perempuan;

c) Mendaftarkan diri pada BKM/LKM setempat dan Dinyatakan Layak oleh BKM/LKM;

d) Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Infrastruktur yang dibangun;


2. Aspek Manajemen dan Teknis Kegiatan :

a) Jumlah Total dana BLM PNPM yang diajukan dalam proposal tidak melampaui Rp. 50 Juta per KSM;

b) Mempunyai Rencana Kerja Pelaksanaan, seperti RAB, Jadwal, Organisasi & Tim Pelaksa Pekerjaan dan cukup ketersediaan tenaga kerja yang akan terlibat;

c) Memiliki atau mampu menyediakan tenaga yang berpengalaman, atau mampu membaca gambar kerja atau memiliki ketrampilan teknis konstruksi yang ditempatkan dalam Tim Pelaksana sebagai Koordinator/Ketua Tim atau Pelaksana Lapangan (minimum 1 orang dengan pengalaman sebagai Tukang atau Mandor);

d) Prasarana yang diusulkan tercantum didalam dokumen Renta/PJM-Pronangkis. KSM tidak diperbolehkan melakukan perubahan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dari Renta/PJM. Perubahan jenis kegiatan hanya boleh dilakukan karena suatu alasan tertentu/terpaksa melalui Kesepakatan Musyawarah BKM/LKM yang melibatkan seluruh warga (Ada Berita Acara Perubahan Kegiatan);

e) Tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang; f) Tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap

Lingkungan dan Sosial; e) Desain/perencanaan teknis harus aman dan dapat tahan lama (sesuai

standar teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis, seperti PU); f) Dapat dilaksanakan oleh Panitia (secara langsung atau melalui

kerjasama dengan pihak ketiga); g) Waktu pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan

program; h) Mempunyai potensi swadaya masyarakat baik untuk tahap pelaksanaan

maupun tahap pemeliharaannya; i) Prasarana yang akan dibangun tidak sedang dibangun oleh Pemerintah

atau program lain; j) Khusus, Untuk sarana dan prasarana yang bersifat kompleks atau

berteknologi tinggi, maka pelaksanaan kegiatannya harus mendapat persetujuan Tim KMW atau instansi teknis terkait (seperti PU) didaerah setempat;


III. KOMPONEN KEGIATAN LINGKUNGAN

Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang dibangun oleh KSM/PANITIA dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana perumahan dan permukiman baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan individu masyarakat miskin (Individual). Semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut haruslah memenuhi persyaratan kelayakan teknis kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada kriteria kelayakan teknis kegiatan yang diusulkan oleh KSM/PANITIA (lihat poin (d) s/d (k) pada aspek Manajemen & Teknis Kelayakan KSM/PANITIA diatas). Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain, meliputi : 3.1. JALAN dan Bangunan Pelengkapnya Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa/kelurahan ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan/kab/kota). Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat-manfaat bagi masyarakat, seperti : Membuka isolasi; Mempermudah pengiriman sarana produksi; Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa

maupun yang diluar, dan Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan

penyuluhan. Jenis-jenis konsrtuksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal. Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah yang tidak diberikan lapis perkerasan sebagai penutup dan dipadatkan. Jalan ini dapat merupakan jalan tanah didaerah galian atau didaerah timbunan. Untuk dapat melindungi badan jalan dari pengaruh lalu lintas atau perubahan alam, maka diatas badan jalan diberi lapisan perkerasan (Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal). Jenis lapis perkerasan yang umum dipergunakan dalam pembangunan jalan adalah : Jalan Beraspal : 1. Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal), merupakan hasil

penyiraman/penyomprotan aspal diatas permukaan jalan, kemudian ditabur dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup.

2. Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari susunan batu pokok (3-5cm), batu pengunci (1-2cm) dan batu penutup


(pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan dan dipadatkan sebagai lapis penutup.

3. Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 2-3cm), bahan pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup.

Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas (1). Perbaikan jalan beraspal yang telah ada (2). Peningkatan jalan Diperkeras yang telah ada. Jalan Diperkeras : 4. Perkerasan sirtu/kerikil (pasir campur batu), dimana bahan perkerasan

Sirtu terdiri dari campuran pasir batu yang langsung diambil dari alam (sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2 – 5 cm dengan pasir urug. Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 10 cm.

5. Perkerasan batu belah (telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun sesuai dengan spesifikasi diatas alas pasir urug dengan ketebalan 20 cm. Badan jalan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pasir dihamparkan. Perkerasan Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Untuk ketebalan pasir urug minimal 3 cm.

6. Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), bahan perkerasan Makadam terdiri atas agregat pokok ukuran 3 - 5 cm, agregat pengunci dengan ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup.

7. Perkerasan Beton Tumbuk (Rabat Beton), dibuat dari bahan semen pasir dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerilil/batu pecah. Perkerasan ini dipergunakan untuk jalan lingkungan/permukiman atau di daerah yang tanah dasarnya labil, mudah pecah, lembek, pada turunan/tanjakan dan diatas singkapan batu. Tebal perkerasan rabat beton ini minimal 7 cm.

Bangunan Pelengkap Jalan Infrastruktur Bangunan Pelengkap Jalan dapat berupa (1). Gorong-gorong yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jalan dan (2) Penahan Lereng/Tebing Jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya kelongsoran tanah ke badan jalan atau kelongsoran badan jalan dan (3). saluran samping jalan. Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jalan mengacu pada Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU, 1996.

3.2. DRAINASE Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan di permukiman, termasuk sumur resapan.


3.3. JEMBATAN Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai atau jurang yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di perdesaan adalah untuk sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan. Konstruksinya sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jenis jembatan dikembangkan antara lain terdiri dari : (1). Jembatan Beton, Pelimpas/Bronjong/Batu; Jembatan Gantung; Jembatan Gelagar Besi; Jembatan Kayu, dll. Penjelasan lebih detail system dan spesifikasi Jembatan mengacu pada Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU Tahun 1996 . 3.4. PRASARANA IRIGASI (BANGUNAN AIR) Irigasi yang dimaksud disini adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu; Meningkatkan produksi pangan terutama beras. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi. Meningkatkan intensitas tanam. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan

jaringan irigasi perdesaan. Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana dibatasi dengan prioritas sebagai berikut : 1. Perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada. 2. Peningkatan irigasi perdesaan yang telah ada. 3. Pembangunan baru irigasi perdesaan. Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara lain : Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dgn Turap, Bangunan Penahan Longsoran Tanah, dll. Standar Irigasi mengacu pada Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Bangunan Pengairan untuk Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Pengairan - Dep. PU Tahun 1995.

3.5. PRASARANA AIR BERSIH Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan akses air bersih dan atau memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat desa, khususnya warga miskin.


Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ; 1. Sistem Komunal, Efisien diterapkan untuk pelayanan lebih dari 20 KK.

Jenis prasarana pendukung antara lain : Pelindung Mata Air (PMA); Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL/SKNT; Sumur Bor (SBR); Hidran Umum (HU); Perpipaan, dll

2. Sistem Individual, Dapat melayani 1-4 KK, jaraknya kurang dari 100 m. Jenis prasarana pendukungnya antara lain : Sumur Gali (SGL); Sumur Pompa Tangan (SPT); Penampung Air Hujan (PAH)

Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survey sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti.

a) Pembuatan Perlindungan Mata Air (PMA) Yang dimaksud dengan PMA adalah bangunan yang dibangun untuk melindungi mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung. Bak Penampung adalah bangunan bak kedap air yang berfungsi sebagai penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat. Bak penampung dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa peluap dan meter air. PMA dapat dilengkapi dengan bangunan penangkap yaitu bangunan yang berfungsi sebagai penangkap dan pengumpul dari mata air.

b) Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) Yang dimaksud dengan IPAS adalah bangunan pengolah air baku yang mampu mengolah air dengan tingkat kekeruhan kurang dari 150 NTU menjadi bersih secara sederhana untuk pelayanan secara komunal. Kata sederhana diartikan sebagai : Mudah dalam pelaksanaan pembuatan, Murah dalam pembiayaan, Murah dan mudah dalam operasi dan pemeliharaan IPAS.

c) Sumur Bor (SBR) SBR adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Sumur bor direncanakan apabila penggunaan sumur pompa tangan tidak bisa dilakukan. Untuk pembangunan sumur bor ini harus ada data potensi air tanah dalam dari dan yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Selama proses pelaksanaan pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan.

d) Hidran Umum (HU) Hidran umum adalah sarana penyediaan air bersih yang sumbernya berasal dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal.


Jenis bak penampung terdiri dari : Fibre glass, Pasangan bata dan Ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : pondasi, bak penampungan air , lantai dan saluran drainase; Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan mencuci. Perencanaannya direncanakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa kekeluarga (komunal).

e) Sistem Perpipaan Sistem penyediaan Air Bersih Perpipaan merupakan jaringan pengaliran (transmisi) air bersih melalui pipa dari bangunan pengambil (sumber air baku) sampai ke pelanggan (SR dan HU) secara gravitasi maupun pompa. Bangunan dan perlengkapan system perpipaan ini terdiri atas : 1. Bangunan pengambil air baku (intake, sumur bor, bronkaptering); 2. Jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi; 3. Bangunan penunjang seperti reservoir, Bak pelepas tekan, instalasi

pengolah air minum, rumah jaga, dll. 4. Perlengkapan pipa seperti : katup (valve), meter air, katup udara, katup

penguras, dll; 5. Bangunan Pelayanan, seperti Sambungan Rumah (SR), HU; 6. Jembatan pipa (siphon).

f) Sumur Gali (SGL) Sumur gali adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter setiap hari per keluarga atau harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.

g) Sumur Pompa Tangan (SPT) SPT adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Pengambilan air baku dilakukan dengan menghisap atau menekan air kepermukaan tanah dengan menggunakan pompa yang digerakkan dengan tangan dan biasa disebut dengan pompa tangan.

h) Penampungan Air Hujan (PAH) Yang dimaksud dengan PAH adalah tangki untuk menampung dan menyimpan air hujan yang akan dipergunakan selama musim kemarau dengan sistem individual. Fungsi utama tangki ini adalah untuk menampung air hujan yang ditangkap oleh atap rumah dan disalurkan melalui talang pada musim hujan dan akan digunakan pada musim kemarau. Disamping itu tangki ini juga digunakan untuk menampung air bersih lain seperti dari


PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki. Mengingat kuantitas air yang ditampung terbatas, air ini hanya akan digunakan untuk keperluan air minum saja. Direncakan untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga (bukan fasilitas umum) dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air + 30 liter/orang/hari.

3.6 PRASARANA MANDI, CUCI, KAKUS Dapat berupa MCK Umum (Komunal) dan Jamban/WC Keluarga (Individual). MCK dapat dibedakan atas 2, yaitu; 1. MCK umum permukiman, adalah suatu sarana atau fasilitas umum pada

lingkungan pemukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga (10 – 25 jiwa), untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah yang berupa cubluk atau tangki resapan.

2. MCK pelayanan umum, adalah suatu sarana atau fasilitas umum didaerah komersial (pasar, pertokoan atau stasiun) yang digunakan bersama oleh beberapa jiwa (10-25 jiwa) untuk mandi, cuci dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah berupa cubluk atau tangki resapan.

3.7. PRASARANA PERSAMPAHAN Prasarana persampahan yang dimaksudkan disini adalah prasarana persampahan dilingkungan permukiman yang mencakup rumah sampah (termasuk TPS) dan Gerobak sampah.

3.8. PRASARANA KESEHATAN Kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKBM) yang dikembangkan dalam PNPM Perkotaan antara lain: Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos bersalin desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa.

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi atau pembangunan baru prasarana pelayanan kesehatan disini harus dikoordinasikan (termasuk desain dan penataan ruang) dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas Kesehatan/sektor terkait di daerah. 3.9. PRASARANA PENDIDIKAN Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana/prasarana pendidikan disini diprioritaskan pada perbaikan atau renovasi pembangunan baru prasarana pendidikan yang ada ditingkat kelurahan/desa, mencakup renovasi/pembangunan baru bangunan Taman Kanak-kanan (TK), Renovasi Sekolah Dasar/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/MTs. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi prasarana pendidikan disini harus dikoordinasikan dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas/sector terkait di daerah.



3.10 PRASARANA PERUMAHAN/PERMUKIMAN Prasarana/kegiatan lingkungan permukiman yang dibangun dalam PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat individu bagi masyarakat miskin, misalnya perbaikan dan pembangunan prasarana rumah tangga (renovasi rumah warmis, dll).

3.11. PRASARANA PENERANGAN UMUM Prasarana/kegiatan lingkungan penerangan umum yang dibangun dalam PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat, bentuk kegiatannya dibatasi pada penerangan jalan/tempat umum (Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah Genset).

3.12 PRASARANA PERDAGANGAN Prasarana/kegiatan Perdagangan yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin, misalnya Pasar Desa (termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

3.13 TAMBATAN PERAHU Yang dimaksud dengan tambatan perahu adalah tempat untuk mengikat/ menambat perahu-perahu saat berlabuh. Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh dan tempat penghubung antar 2 tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. Terdapat 2 tipe tambatan perahu; terdiri dari : 1. Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup

dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai. 2. Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup

landai, dibangun menjalar ketengah. Secara lebih rinci pengelompokan prasarana dan jenis komponen kegiatan lingkungan beserta satuan pengukurannya sebagaimana diuraikan pada diagram berikut :

DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA

Tanah Rabat Beton Sirtu/Kerikil Makadam Telford Aspal

Meter

Paving Blok Tembok Penhan Beton Turap Kayu Tembok Ps Bata/Batu Bronjong Sal. Ps. Bata/ Batu Saluran Tanah

Meter

Saluran Beton

Meter/Unit Gorong2 Beton/Plat

Kayu Baja/pipa besi Beton Pelimpas

Meter

Gantung

Wadah Besi Wadah Ps Bata/Batu TPS

Unit

Gerobak Sampah

Sumur Gali Sumur P. Tangan Penampung Air Hujan

Unit

Hidran Umum

Meter/ Km

Air Bersih Perpipaan Penangkap Mata Air Instalasi Pengolah Air Sederhana (SPL/SKNT) Sumur Bor

Unit

Kran Umum

Pasar Unit Tempat

Pelelangan Ikan (TPI)

Unit Box Pengambil Bebas Sal. Pembawa & Box Bagi Meter Sal. Pembuang Bend. Cerucuk Meter Bend. Bronjong

Unit Pintu Air

Unit Embung/ Waduk

Unit Tambatan Perahu

Drainase Permukiman

Prasarana Jembatan

Prasarana T. Perahu

Prasarana Perumahan

Prasarana M C K

Mandi, Cuci Kakus Unit Jamban/ Kakus

Prasarana Jalan & Pelengkapnya

Sal. Pas. Bata/Batu Sal. Tanah Meter

Sal. Beton

Unit Sumur Resapan

Prasarana Persampahan

Prasarana Air Bersih

Penerangan Umum (Kabel +Tiang + Lampu) Unit Pemb. Listrik (Genset/PLTM +Jaringan + Rmh Genset)

Penerangan Umum

Bangunan Air/ Irigasi

Prasarana Perdagangan

Prasarana Kesehatan

Poskesdes Posyandu Unit Polindes

Prasarana Pendidikan

Taman Kanak2 Rehab. SD Unit

Rehab. SMP

Prasarana Lain-Lain

Unit Balai Pertemuan Warga

… …….

Unit Rehab Rumah Warga Miskin


IV. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUNGAN

Secara umum mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KSM/PANITIA dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarana & prasarana, mencakup 3 tahapan yaitu a). Tahap Persiapan & Perencanaan Teknis, b). tahap pelaksanaan pembangunan dan c). tahap pasca konstruksi (pemanfaatan & pemeliharaan). Masing-masing tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan Teknis, mencakup :

a. Mengikuti Pelatihan-pelatihan/Coaching yang diselenggarakan oleh Tim KMW & UPL

b. Pengorganisasian KSM/Panitia : Pada tahap ini, KSM/Panitia pada dasarnya melaksanakan kegiatan–kegiatan persiapan organisasi KSM/Panitia agar dapat mengikuti atau melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan/desanya. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan disini adalah mencakup : a) Pembentukan/Pengembangan Organisasi KSM/Panitia; b) Pendaftaran KSM/Panitia ke BKM/LKM; c) Registrasi KSM/Panitia oleh BKM/LKM : KSM/Panitia mendapatkan

nomor registrasi/pendaftaran sebagai calon pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur.

c. Perencanaan Teknis/Penyusunan Usulan Kegiatan : pada tahap ini KSM/Panitia melaksanakan/membuat rencana teknis kegiatan yang lebih rinci dan detail yang menjadi muatan/substansi usulan kegiatan KSM. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh KSM/Panitia pada tahap ini mencakup : d) Penyediaan Lahan, e) Survey dan Identifikasi : dilakukan untuk Swadaya Masyarakat,

Teknik Infrastruktur, Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, serta Calon Tenaga Kerja;

f) Dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal/nol prosen (0%);

g) Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan sederhana; h) Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial i) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan

Pekerjaan; j) Pembuatan Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;



k) Pembuatan Rencana Pengadaan Bahan/Alat’ l) Penyusunan Struktur Organisasi & Tim Pelaksana Pekerjaan; m) Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan.

Keseluruhan kegiatan tahap ini pada dasarnya adalah merupakan serangkaian kegiatan penyusunan usulan kegiatan (Proposal).

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi) : a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meli[uti kegiatan :

a) Membentuk Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan (Pengelola) prasarana (termasuk rencana kerja dan aturan mainnya);

b) Mengikuti Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K); c) Melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan

Dana kegiatan Lingkungan (SPPD-L); d) Mengikuti Kegiatan Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi

atau On The Job Trainning yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitator dan UPL;

e) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek; f) Sosialisasi Kegiatan KSM/Panitia kepada warga.

b. Pelaksanaan Konstruksi; Pada tahap ini, KSM/panitia melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : a) Pencairan Dana (Uang Muka dan Termin) b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat; c) Melaksanakan kegiatan pembangunan Prasarana/fisik; d) Supervisi kegiatan Konstruksi e) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada); f) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan; g) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%; h) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%; i) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan; j) Melakukan Pemeriksaan & Membuat Berita Acara Penyelesaian

Pekerjaan (BAP2); k) Menyusun & menyampaikan laporan Akhir/Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Kegiatan kepada BKM/UPL. 3. Tahap Pasca Konstruksi, yaitu pelaksanaan Pemanfaatan &

Pemeliharaan sarana & prasarana yang telah dibangun.

Secara lebih rinci keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram -1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan lingkungan berikut :


PJM/ RENTA

Pembentukan & Pendaftaran

KSM

Justifikasi KSM

Registrasi KSM

Penyediaan Lahan

(Safeguards)

Pengamanan Dampak

Lingkungan (Safeguards)

Desain & Gambar/ Spesifikasi Teknis

Calon Tenaga Kerja

Swadaya Masyarakat

Harga Satuan Upah/Bahan

/ Alat

Teknis Prasarana

(Photo 0%)

SU

RV

EY &

IN

VES

TIG

ASI

Rembug Kesepakatan

Swadaya

Rembug Kesepakatan

Harga

Penyusunan Dok. Proposal & Penyampaian

ke UPL/BKM

Organisasi Lapangan

Pernyataan Kesnggupan

O&P

Penyusunan RAB

Rencana Jadwal

Rencana Pengadaan

Coaching KSM: Teknis Penyusunan

Usulan Kegiatan

DIAGRAM-1 : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (TINGKAT KELURAHAN/DESA)

PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

SIKLUS : PEMANFAATAN BLM SIKLUS : PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KSM & USULAN KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS PELAKSANAAN KONSTRUKSI

PASCA KONSTRUKSI

Pen

PERSIAPAN

PENGEMBANGAN KSM

yusunan Usulan Kegiatan & Verifikasi Kelayakannya

Coaching KSM

(Teknis, AdminstrasiKeuangan)

T. Tangan S P P D - L

Sosialisasi Kegiatan

Penajaman Rencana

Kerja

Pelaksanaan Konstruksi, Pencairan Dana,

Pengamanan Dampak, Laporan Kemajuan,

Rapat Evaluasi Lapangan, Administras,

PHOTO (50%, 100%)

Mobilisasi (T. Kerja,

Bahan, Alat)

Praktek Kerja Lapangan (OJT)

Supervisi Pelaksanaan

Rembug Penyiapan Organisasi & R. Kerja

O&P

Rembug Pengadaan

Bahan, Alat

Musyawarah Persiapan

Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

V. LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN LINGKUNGAN

Sejalan dengan uraian umum mekanisme pelaksanaan kegiatan diatas, maka langkah awal persiapan penyusunan usulan kegiatan adalah melakukan pengorganisasian KSM/PANITIA. Setelah kegiatan persiapan tersebut selesai maka dilakukan serangkaian kegiatan perencanaan teknis dalam rangka penyusunan Usulan kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan perencanaan teknis, KSM harus terlebih dahulu memastikan beberapa hal berikut : 1. KSM telah mendapatkan bimbingan teknis dari Faskel/UPL/Relawan

terkait dengan substansi dan prosedur pelaksanaan kegiatan penyusunan proposal kegiatan lingkungan;

2. Telah memperoleh salinan/copy hasil Justifikasi/verifikasi Berita Acara Pembentukan & Pendaftaran KSM dari BKM/LKM yang telah dinyatakan layak;

3. Telah memperoleh Nomor Registrasi Pendaftaran dari BKM/LKM; 4. Cek kembali pada Dokumen PJM/Renta, apakah jenis kegiatan yang

akan diajukan sudah tercantum di dalam PJM/Renta (atau untuk kegiatan yang mengalami perubahan, apakah sudah ada Berita Acara Perubahan Kegiatan dari BKM/LKM);

Agar kegiatan penyusunan proposal dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik maka sebaiknya KSM membentuk Tim kecil/khusus yang akan bertanggungjawab untuk hal tersebut (disarankan tim ini melibatkan beberapa orang yang paham kegiatan perencanaan teknik infrastruktur) sedangkan pelaksanaan seluruh kegiatannya dilakukan secara partisipatif. Adapun langkah-langkah/proses kegiatan penyusunan usulan kegiatan lingkungan yang harus dilakukan oleh KSM (setelah persiapan diatas selesai), secara grafis dapat dilihat pada diagram-2 langkah-langkah penyusunan usulan kegiatan. Dan selanjutnya setiap kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :


Diagram-2. Langkah-langkah Penyusunan Usulan Kegiatan Lingkungan

PERSIAPAN PERENCANAAN TEKNIS

Penyusunan Dok. Proposal &

Penyampaian ke UPL/BKM

Pengamanan Dampak

Lingkungan (Safeguards)

Penyusunan RAB

Desain & Gambar/ Spesifikasi Teknis

Rencana Jadwal

Organisasi Lapangan

Pernyataan Kesanggupan O&P

Rembug Kesepakatan

Swadaya

Rembug Kesepakatan

Harga

PJM/ RENTA

Pembentukan & Pendaftaran

Panitia Justifikasi Panitia

Registrasi Panitia

Penyediaan Lahan

Calon Tenaga Kerja

Swadaya Masyarakat

Harga Satuan Upah/Bahan/

Alat

Teknis Prasarana

(Photo 0%) SUR

VEY

& IN

VESTIG

ASI


1. PENYEDIAAN LAHAN

Untuk mewujudkan bangunan sarana dan prasarana yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dalam PJM Pronangkis, diperlukan ketersediaan lahan/tanah sebagai lokasi pembangunannya. Sementara disisi lain, tanah memiliki sifat yang terbatas dan keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada pihak manapun yang diperkenankan membangun tanpa seijin pemilik tanah karena bukti kepemilikan diakui secara sah dalam hukum. Dan jika terjadi pelanggaran (membangun diatas tanah tanpa seijin pemiliknya) maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seringkali ditemukan adanya kegiatan infrastruktur yang telah dibuat perencanaannya dengan matang dan siap dibangun kemudian menjadi batal atau adanya bangunan infrastruktur yang telah selesai dibangun kemudian harus dibongkar kembali (atau tidak bisa dimanfaatkan) hanya karena permasalahan lahan/lokasinya yang kemudian tidak disetujui oleh pemilik/yang terkena dampaknya. Kebutuhan akan lahan kosong untuk lokasi pembangunan infrastruktur juga menambah tingkat kesulitan lain dalam proses penyediaan lahan karena seringkali didalam suatu lahan, juga terdapat aset bernilai lainnya seperti bangunan, tanaman produktif dan harta/benda lain yang bernilai. Berangkat dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersebut maka proses penyediaan lahan (termasuk aset-aset bernilai didalamnya) yang dilakukan oleh KSM merupakan salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian sejak awal penyiapan kegiatan pembangunan infrastruktur. Tujuan utamanya adalah agar diperoleh lahan yang sesuai kebutuhan dan jangan sampai menimbulkan/ada dampak sosial bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik dan semua warga yang terkena dampak termasuk penduduk asli disekitarnya. Sejalan dengan itu maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui PNPM MP meletakan penyediaan lahan/pembebasan lahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan teknisnya, dilakukan sesuai ketentuan/norma-norma yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dan secara teknis seluruh proses penyediaan lahan beserta-bukti-bukti tertulisnya harus disampaikan dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM bersangkutan dan diverifikasi oleh fasilitator. Beberapa prinsip dalam proses penyediaan lahan adalah :

Menghindarkan atau meminimalkan adanya dampak sosial bagi masyarakat, termasuk bagi penduduk asli setempat;

Transparan, semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dapat mengetahui dan memahami semua informasi yang ada termasuk konsekuensi atau akibat-akibatnya,

18 Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

Partisipatif, melibatkan semua pihak (termasuk yang terkena dampak/pemiliknya) dalam proses/forum pengambilan keputusannya;

Akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, bahwa semua proses dilakukan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, proses didokumentasikan dan hasil-hasil kesepakatan/keputusan dibuat secara tertulis dan dihadapan saksi-saksi.

Berdasarkan pengalaman P2KP lalu, dimana kegiatan infrastruktur adalah bersakala kecil/sederhana, maka secara umum ada 3 pola penyediaan lahan yang terjadi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, yaitu : 1) Penyediaan lahan melalui kontribusi lahan oleh warga penerima

manfaat langsung 2) Penyediaan lahan melalui mekanisme kompensasi (ganti rugi tunai).

Biasanya lokasi ini memang merupakan lokasi yang tidak dapat digantikan dgn lokasi lain seperti kasus penampungan air didekat mata air;

3) Penyediaan lahan melalui kontribusi pemerintah setempat. Biasanya lokasi ini adalah lahan negara (state land) untuk pembangunan prasarana/sarana yang pembiayaannya dilakukan secara patungan seperti pada kegiatan Paket/Panitia Kemitraan. Dimana Proposal kegiatan juga disusun bersama antara masyarakat dan pemerintah setempat.

Sedangkan cara kontribusinya, dapat dilakukan melalui : (1). Hibah, kontribusi secara sukarela yang disertai dengan pelepasan hak

milik dari pemiliknya kepada pihak lain tanpa ada batas waktu tertentu (selamanya);

(2). Ijin pakai, kontribusi secara sukarela tanpa disertai pelepasan hak milik dari pemiliknya kepada pihak lain dan hanya dalam kurun waktu tertentu;

(3). Ijin dilalui, pada prinsipnya sama dengan ijin pakai, hanya disini bahwa pemilik masih tetap diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut sepanjang tidak merusak kepentingan pihak yang diberi ijin. Contoh sederhana adalah ijin pemasangan pipa air bawah tanah yang melewati pekarangan rumah warga, dimana pemilik masih diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut (bagian atas/permukaannya) sebagai tempat lalulintas orang atau ternaknya, dll.

(4). Kompensasi atau gantirugi tunai, penyediaan lahan yang diberikan oleh pihak pemilik dengan persyaratan ada ganti rugi tunai.

Dalam penyediaan lahan ini, bentuk kontribusi warga dapat berupa tanah, tanaman produktif atau aset lain didalamnya dan tidak harus melalui satu cara yang digunakan, tetapi dapat merupakan kombinasi dari kesemua cara dan pola tersebut diatas.


Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan langkah-langkah kegiatan adalah sebagaimana terlihat pada diagram proses penyediaan lahan. Diagram tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. : 1. Periksa, apakah kegiatan infrastruktur yang diusulkan membutuhkan

pembebasan tanah? Jika tidak maka kegiatan ini tidak perlu dilakukan, misalnya untuk kegiatan yang bersifat perbaikan atau rehabilitasi ringan atau kegiatan yang bersifat individu bagi warga miskin seperti jamban keluarga,dll. Dan jika Ya, lanjutkan ke langkah berikut.

2. Kumpulkan informasi dasar/minimum berupa : Luas Lahan Yang Dibutuhkan ? Alamat Lokasi tanah yang diperlukan tersebut ? Siapa Pemiliknya? Apa Status Kepemilikan-nya (milik pribadi/milik keluarga/adat/milik perusahaan, pemerintah, dll)

Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini? Informasi ini dapat diperoleh dengan cara menanyakan langsung kepada warga atau pemerintah kelurahan setempat atau pemantauan langsung kelapangan atau melalui informasi/data-data hasil PS atau dokumen PJM pronangkis yang sudah ada di BKM/LKM.

3. Lakukan pertemuan/rembug dengan pihak pemilik/yang terkena dampak dan melibatkan pihak-pihak lain seperti Lurah/Kades, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat/adat, BKM/LKM dan lain-lain yang dianggap perlu. a. Dalam rembug ini agar dapat dijelaskan semua informasi dasar yang

telah diperoleh sebelumnya (poin 2) termasuk bentuk/cara2 kontribusi bagi masyarakat, konsekuensi/akibat-akibat yang akan diterima oleh pihak yang akan terkena dampak/pemiliknya.

b. Pertemuan ini dapat dilakukan berulang-ulang hingga KSM memperoleh kesepakatan dengan semua pihak yang terkena dampak/pemiliknya.

c. Buat dokumentasi : Daftar hadir, Catatan Hasil/Notulen dan photo-photo pelaksanaan pertemuan tersebut.

d. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang terkena dampak adalah kontribusi dalam bentuk Ijin Pakai atau Ijin Dilalui maka harus disepakati juga batas waktunya (minimal 5 tahun) dan bentuk sanksi-sanksi/syarat bagi pemilik dan pemakai.

e. Apabila kesepakatan yang dicapai dengan pemilik/pihak-pihak yang terkena dampak adalah kompensasi atau ada ganti rugi tunai maka harus disepakati besarnya biaya ganti rugi, siapa yang akan membiayai ganti rugi dan kapan penyerahan ganti rugi tersebut.

f. Buatlah Peta lokasi lahan yang dikontribusikan tersebut.


Diagram Proses Penyediaan Lahan Lokasi Infrastruktur

21

4. Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai, buatlah administrasi

pertanggungjawaban yang diperlukan sesuai bentuk kontribusinya :

Apakah Kesepakatan Pembebasan

Lahan : “HIBAH”

?

Kumpulkan Informasi Dasar : 1. Berapa Luas Lahan Yang Dibutuhkan? 2. Dimana Alamat Lokasi tersebut? 3. Siapa Pemiliknya? 4. Apa Status Kepemilikan-nya (milik probadi/milik

keluarga/adat/milik perusahaan, dll) 5. Apa Peruntukan Lahan tersebut saat ini?

Lakukan Rembug2 Kesepakatan Pembebasan Lahan

(KSM dengan Pemilik) Daftar Hadir

Notulen & Photo2

Buat Surat : 1. Pernyataan HIBAH dari

Pemilik; 2. Surat Pelepasan Hak Milik; 3. Permhnan Pemisahan Hak

Surat Pemisahan Hak Milik (PPAT)

Pernyataan Hibah

Apakah Subproyek membutuhkan

Pembebasan Lahan ?

Ya

Ti dak


Lahan : Ijin Pakai/

Dilalui” ?

Buat Surat Kesepakatan “ Ijin Pakai atau Ijin Dilalui” (KSM dengan Pemilik Lahan)

Pernyataan Ijin Pakai/Ijin Dilalui Ya

Ti dak


Lahan : “Gantirugi”

?

Buat Surat Kesepakatan “Ganti Rugi”

(KSM dengan Pemilik Lahan)

Surat Pernyataan Gantirugi

Membuat Surat : 1. Bukti Pelunasan Gantirugi. 2. Surat Pelepasan Hak Milik; 3. Permhnan Pemisahan Hak

Surat Pemisahan Hak Milik (PPAT)

Kuitansi

Ya

SELESAI (Verifikasi oleh

UPL & Fasilitator)

Tidak

Tidak

Ya

Penyerahan Lahan

Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

a. Hibah : Surat Pernyataan Hibah, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat.

b. Ijin Pakai/Ijin Dilalui : Surat Pernyataan Ijin Pakai atau Ijin Dilalui dari Pemilik, yang juga mencantumkan batasan waktu dan sanksi/syarat-syaratnya.

c. Kompensasi : Surat Pernyataan Ganti Rugi, Surat Pelepasan Hak Milik, Surat Permohonan Pemisahan Hak Milik dari Pemilik, Kwitansi Pembayaran/Bukti Pelunasan Ganti rugi dan Surat Pemisahan Hak Milik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/intansi lain yang berwenang setempat.

5. Seluruh proses dan administrasi yang diperlukan selanjutnya diverifikasi kelayakannya oleh Fasilitator Kelurahan bersama UPL; Adapun contoh bentuk Surat Pernyataan Kontribusi Lahan dapat mengacu pada formulir yang telah disediakan (lihat contoh Form 2, Proposal) terlampir. Catatan : 1. Dana BLM PNPM MP tidak dapat dipergunakan untuk membiayai

ganti rugi penyediaan lahan, termasuk aset-aset didalamnya; 2. Uraian terkait penyediaan lahan atau pembebasan lahan dalam buku

ini hanya merupakan penjelasan teknis yang mengacu pada buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (Bab VI Pengamanan, beserta Lampirannya). Oleh karena itu maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, dipersilahkan membaca buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan tersebut.

3. Penerima Dampak yang harus diperhatikan adalah pemilik lahan atau warga lain disekitar lahan tersebut, termasuk penduduk asli setempat (Dampak Sosial);

4. Oleh karena proses pengurusan Surat Pemisahan Hak dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Instansi lain yang berwenang setempat memerlukan waktu yang cukup panjang maka administrasi ini tidak perlu dilampirkan dalam dokumen proposal usulan kegiatan KSM.

2. SURVEY TEKNIS PRASARANA Tujuan Survey Teknis prasarana ini adalah untuk mendapatkan data-data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Data-data/informasi tersebut selanjutnya akan dipergunakan dalam menentukan desain dan gambar rencana bangunan yang akan dibangun. Sebelum melakukan survey, KSM yang memiliki keahlian teknik dan relawan/ masyarakat yang berminat perlu dibekali dengan pemahaman teknik, terutama mencakup :


Jadwal dan Urutan kegiatan; Pembentukan Tim Survey dan pembagian tugas masing-masing; Kebutuhan data-data yang diperlukan (sesuai jenis prasarana); Teknik pengumpulan data/Cara pengisian formulir survey; Cara penggunaan alat survey yang akan digunakan; Persiapan peralatan yang dibutuhkan, seperti : patok2, meteran, dll;

Selanjutnya kegiatan survey teknis dan pengukuran lebih detail dapat dilakukan oleh Tim Survey secara partisipatif yang dibentuk dan difasilitasi oleh fasilitator teknik, UPL dan Relawan. Hasil Survey dan pengukuran ini dimasukan kedalam format-format survey yang telah disediakan sebelumnya, seperti SAP, VAP dan MAP (Form ST1-ST6, Lampiran 1). Perlu menjadi perhatian juga sebelum melakukan langkah-langkah survai untuk perencanaan, harus dilakukan konsultasi awal dengan Lurah/Kepala Desa bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Institusi, sehingga pekerjaan perencanaan ini tidak akan mendapatkan rintangan. Hal – hal lain yang penting untuk disurvei karena akan berkaitan dengan desain dan pelaksanaan adalah : Gambar lokasi dan lingkungan prasarana, seperti : permukiman, sawah,

jalan, sungai, hutan, dll; Situasi lokasi dan tataletak prasarana, meliputi : ukuran letak

prasarana, ketinggian/elevasi, ukuran letak dengan bangunan lain yang ada, dll;

Kondisi lingkungan lokasi, seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, air tanah, saluran air, material yang ada, dll;

Akses/jalan masuk lokasi untuk pengangkutan material/alat.

Selain survey teknis ini, KSM juga sekaligus membuat dokumentasi/photo awal (0%) kegiatan. Yaitu potret kondisi atau keadaan awal pada lokasi yang akan dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret disesuaikan dengan kondisi lapangan dan jenis infrastruktur yang akan dibangun, misalnya untuk Jalan/drainase/saluran irigasi/air bersih perpipaan dapat diambil pada beberapa titik lokasi (awal, tengah dan ujung akhir atau tempat lain yang dianggap penting) sedangkan untuk bangunan seperti MCK, jembatan, air bersih non perpipaan, rehab perumahan/pendidikan/kesehatan, dll, cukup diambil dari sisi yang berbeda yaitu sisi depan, samping atau belakang). Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 0% ini, nantinya akan menjadi pengambilan gambar pada saat pelaksanaan konstruksi, yaitu kondisi 50% dan 100%.

Beberapa prosedur yang umum dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan survei prasarana adalah :


1). Survai Teknis Perencanaan Jalan Langkah-langkah pelaksanaan survey teknis-nya adalah sebagai berikut :

a. Pemasangan Patok Bench Mark (BM), meliputi; Patok BM dibuat dari kayu kasau (5 x 7) cm panjang 1 (satu) meter. Patok BM ditanam sedalam 50 cm di dalam tanah dan 50 cm berada

di atas tanah. Identitas patok BM dengan di beri nomor (BM No: 1,2, dst…), dan

patok BM tersebut harus jelas tertera di dalam gambar peta ukur dengan disebutkan nomor BMnya.

b. Pengukuran Teknis Cara Pengukuran Jalan dapat dilakukan secara sederhana yaitu dilakukan dengan cara Survai Antar Patok (SAP), VAP, MAP yang sudah disediakan formulirnya (lihat Lampiran 1-2) terdiri dari : Survai antar patok untuk informasi dasar. Volume antar patok untuk meghitung volume kegiatan. Prakiraan tenaga kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja. Dalam melakukan survai lapangan untuk jalan desa yang dilakukan

oleh masyarakat maka kegiatan survey cukup dilakukan tanpa menggunakan alat-alat ukur sederhana yang ada dan dapat digunakan oleh masyarakat desa, seperti pita ukur, selang air, dll.

Contoh Format Survey Jalan sebagaimana form : ST1s/ ST3, terlampir.

2). Survai Teknis Prasarana Jembatan Memilih Lokasi jembatan sebaiknya pada :

Bentang sungai/jarak terpendek Daerah sungai yang lurus Lokasi tanah keras Di tebing sungai yang tidak terlalu tinggi/curam Lurus dengan atau pada jalan yang ada

Mengumpulkan informasi jembatan yang akan dibangun : Lebar dan kedalaman sungai Situasi dan kondisi disekitar calon jembatan

Mengukur tinggi muka air normal dan tinggi muka air banjir, didapat dari informasi penduduk sekitar lokasi. 3). Survai Teknis Prasarana Irigasi Survai teknis untuk prasarana Irigasi Perdesaan : Bagunan Pengambil, Saluran Pembawa, Saluran Pembuang, Jalan Inspeksi, Tanggul Pengaman dan Bangunan Air lainnya), mencakup : 1. Survey dan pengukuran tingkat kerusakan bangunan yang ada serta

membuat sketsa yang dilengkapi ukuran-ukuran yang jelas. Sebaiknya saat survey ini juga dibuat photo-photo yang untuk mendukung data survey dan sekaligus akan menjadi photo kondisi 0%.


2. Buat Inventarisasi kondisi bangunan yang berisi kondisi baik, perlu perbaikan, perlu diganti.

3. Untuk pekerjaan pengembangan jaringan irigasi dan bangunan yang baru diadakan pengukuran profil memanjang dan melintang dengan jarak tertentu dengan mencantumkan elevasi-elevasi yang dihubungkan dengan elevasi yang ada berupa titik BM. Sehingga menjadi acuan bagi penentuan elevasi rencana, baik untuk jaringan yang baru maupun bangunan baru.

4. Seluruh data-data akan disusun dalam satu formulir pengukuran yang dilengkapi dengan sketsa yang jelas. Dimana formulir ini akan digunakan sebagai dasar pembuatan gambar rencana yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perhitungan RAB.

4). Survai Teknis Prasarana Air Bersih Survai teknis prasarana disini mencakup prasarana Air Bersih, PMA, SGL, SPT, PAP, PAH dan lain-lain. Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survai sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti, yang menyangkut antara lain; 1. Kuantitas, dipilih alternatif sumber air yang kapasitasnya cukup

memenuhi kebutuhan. 2. Kontinuitas debit; dipilih alternatif sumber air yang debit kontinyu

sepanjang tahun. 3. Kualitas; diutamakan sumber air yang kualitasnya sesedikit mungkin

memerlukan pengolahan/perbaikan kualitas. 4. Jarak sumber air ke area yang akan dilayani tidak terlalu jauh, maksimal

6 km. 5. Elevasi; diutamakan ketinggian lokasi sumber air lebih tinggi dari

ketinggian lokasi area yang akan dilayani sehingga air dapat mengalir secara gravitasi.

6. Trase/lintasan yang dilalui; diutamakan trase yang rata/tidak turun naik, sehingga pengaliran air tidak terhambat.

CARA PELAKSANAAN SURVEY MATA AIR : Pada survai teknis mata air cara pengerjaannya adalah sebagai berikut: 1. Tanyakan pada masyarakat setempat lokasi mata air. 2. Tanyakan pada penduduk setempat tentang besarnya air pada musim

kemarau dan musim hujan. 3. Tanyakan pada penduduk setempat apakah pemunculan mata air

tersebut berpindah-pindah. 4. Tanyakan pada penduduk setempat mengenai pemanfaatan mata air

tersebut. 5. Pastikan bahwa sumber mata air tersebut berpotensi untuk digunakan. 6. Ukur debit air dengan alat ukur waktu dan ember atau dengan alat ukur

debit air.


7. Apabila tersedia peralatan, maka ukur parameter kualitas air seperti suhu, derajat keasaman, dll;

8. Ukur jarak sumber mata air ke kelurahan/desa. 9. Ukur ketinggian sumber mata air dari daerah pelayanan;

10. Gambar sketsa mata air dan sekitarnya secara horizontal dan dilengkapi dengan ukuran;

11. Buat sketsa penampang sumber mata air dan sekitarnya. 12. Perkirakan jenis batuan dan lapisan tanah pada lokasi sumber mata air. 13. Catat kondisi dan pemanfaatan lahan di atas sumber mata air. 14. Tentukan apakah sumber mata air tersebut layak untuk digunakan. 15. Cari sumber mata air yang lain jika sumber mata air diatas tidak layak

dan ulangi tahapan survai sumber mata air sesuai tahapan diatas. Data Yang Diperlukan Untuk Survai Air Baku

26

No Jenis

Sumber Air Baku

Data yang diperlukan Keterangan

1 Mata Air • Lokasi dan ketinggian • Kualitas air • Kuantitas dan kontinuitas air

(hasil pengamatan dan pengukuran pada musim kemarau)

• Peruntukan saat ini • Kepemilikan lahan di sekitar

mata air • Jarak ke daerah pelayanan • Yang mempengaruhi kualitas • Jalan masuk ke MA

• Sumber layak dipilih jika tidak ada konflik kepentingan (musyawarah)

• Kualitas dan kuantitas memenuhi ketentuan yang berlaku

2 Air Tanah

• Lokasi • Kualitas, kuantitas dan

kontinuitas • Peruntukan saat ini • Kepemilikan • Jarak ke daerah pelayanan • Jalan untuk masuk ke lokasi

Untuk mengetahui kondisi air tanah dalam di lokasi, perlu dilakukan pemeriksaan geolistrik. Sedangkan untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal dapat melihat peta kondisi air tanah yang dikeluarkan oleh Ditjen Geologi Tata Lingkungan

3 Air Permukaan

• Lokasi dan ketinggian • Kualitas air (visual dan

pemeriksaan laboratorium) • Kuantitas dan kontinuitas air

(hasil pengamatan dan pengukuran pada musim kemarau)

• Peruntukan saat ini • Jarak ke unit pengolahan dan

ke daerah pelayanan

Sumber dipilih jika alternatif 1 dan 2 tidak ada


27

Jenis No Sumber Data yang diperlukan Keterangan

Air Baku 4 Air Hujan • Curah hujan

• Kualitas dan kuantitas air hujan

Sumber dipilih jika alternatif 1, 2 dan 3 tidak ada.

EVALUASI HASIL SURVEY MATA AIR :

EVALUASI KUALITAS AIR

No Parameter Masalah Ualitas

Alternatif Pengolahan Kesimpulan

Bau tanah Kemungkinan dengan saringan karbon aktif

Dpat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil

Bau besi Aerasi + saringan pasir lambat atau aerasi + saringan karbon aktif

Bisa dipakai dengan pengolahan

Bau sulfur Kemungkinan aerasi Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil

1 Bau

Bau lain Tergantung jenis bau Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil

Rasa asin/payau tergantung jenis bau Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil

Rasa besi Aerasi + saringan pasir lambat atau aerasi + saringan karbon aktif

Bisa dipakai dengan pengolahan

Rasa tanah tanpa kekeruhan

Saringan kabron aktif Mungkin bisa dipakai dengan pengolahan

2 Rasa

Rasa lain Tergantung jenis rasa

Tidak dapat dipakai

Kekeruhan sedang, coklat dari lumpur

Saringan pasir lambat

Bisa dipakai bila dengan pengolahan

Kekeruhan tinggi, coklat dari lumpur

Pembubuhan PAC + saringan pasir lambat

Bisa dipakai bila dengan pengolahan, dengan biaya relatif besar

Putih Pembubuhan PAC Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil

3 Kekeruhan

Agak kuning sesudah air sebentar diember

Aerasi + saringan pasir lambat atau aerasi + saringan karbon aktif

Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil


28

Masalah Alternatif No Parameter Kesimpulan Ualitas Pengolahan

Coklat tanpa kekeruhan

Kemungkinan dengan saringan karbon aktif

Dapat dipakai jika percobaan pengolahan berhasil

Coklat bersama dengan kekeruhan

Sama dengan kekeruhan

Sama dengan kekeruhan

Putih Kemungkinan dengan pembubuhan PAC

Tidak dapat dipakai kecuali percobaan pengolahan berhasil

4 Warna

Lain Tergantung jenis warna

Tidak bisa dipakai kecuali percobaan pengolahan berhasil

EVALUASI DEBIT AIR Aliran Fluktuasi MUSIM Liter/d

etik Musiman Musim basah

sesaat setelah hujan

Musim basah > 2 hari yang lalu

Permulaan musim kemarau

Akhir musim kemarau

< 1 lebih kurang konstan

aliran cukup kecil

aliran cukup kecil

kemungkinan tidak mencukupi : pengukuran pada akhir musim kemarau kemarau

hanya memungkinkan jika lebih besar dari kebutuhan

jelas berkurang pada musim kemarau

aliran cukup kecil

aliran cukup kecil

aliran terlalu kecil

hanya memungkinkan jika > 50% lebih besar dari kebutuhan

1-3 lebih kurang konstan

aliran cukup kecil

kemungkinan terlalu kecil : pengukuran pada akhir musim kemarau


hanya memungkinkan jika > dari kebutuhan


aliran cukup kecil

aliran cukup kecil



3-5 lebih kurang konstan

kemungkinan terlalu kecil : pengukuran pada akhir

hanya memngkinkn jika 100% lbh besar dari kebutuhan : jika

hanya memungkinkan jika > 50% lebih besar dari kebutuhan : jika

hanya memungkinkan jika lebih besar dari


29

Aliran Fluktuasi MUSIM Liter/d

etik Musiman Musim basah

sesaat setelah hujan

Musim basah > 2 hari yang lalu

Permulaan musim Akhir musim kemarau kemarau

musim kemarau

lebih kecil pengukuran pd akhir musim kemarau

lebih kecil pengukuran pada akhir musim kemarau

kebutuhan


aliran terlalu kecil

kemungkinan terlalu kecil : pengukuran pada akhir musim kemarau

hanya memungkinkan jika 100% lebih besar dari kebutuhan : jika lebih kecil pengukuran pada akhir musim kemarau


> 5 lebih kurang konstan

hanya memungkinkan jika 200% lebih besar dari kebutuhan

hanya memngkinkn jika 100% lbh besar dari kebutuhan : jika lebih kecil pengukuran pd akhir musim kemarau


hanya memungkinkan jika lebih besar dari kebutuhan

kurang jelas pada musim kemarau

mungkin pengukuran pada akhir musim kemarau

hanya memungkinkan jika 100% lebih besar dari kebutuhan : harus dicek selama musim kemarau

hanya memungkinkan jika100% lebih besar dari kebutuhan : jika lebih kecil pengukuran pada akhir musim kemarau


EVALUASI PENGGUNAAN AIR MATA AIR

Penggunaan Air Mata Air Kesimpulan

Air minum, cuci, dan mandi Air bisa digunakan, kalau orang yang menggunakan sekarang tetap dapat kran umum dan/ atau MCK. Hal ini akan berpengaruh terhadap perluasan sistem penyediaan air pada desa tetangga.

Irigasi sawah atau kolam ikan dimiliki oleh orang desa sendiri

Air bisa digunakan, namun kesempatan yang jelas harus dicapai dengan rakyat pemilik lahan. Menurut peraturan penyediaan air minum memiliki prioritasyang lebih tinngi dan normalnya


30

Penggunaan Air Mata Air Kesimpulan masih akan ada air yang tersisa untuk irigasi selama periode tertentu dalam setahun.

Irigasi sawah atau kolam ikan dimiliki oleh orang desa tetangga

Mata air tidak dapat digunakan. Resiko untuk terjadinya konflik mengenai pemakaian air yang menimbulkan terjadinya pengrusakan pipa transmisi adalah cukup besar.

Irigasi sawah atau kolam ikan dimiliki oleh orang desa tetangga di bawah

Mata air dapat digunakan, namun harus ada penjelasan secara jelas dan membicarakan dengan desa yang berada dibawahnya. Desa yang berada dibawahnya masih akan mendapatkan air hampir sepanjang tahun

EVALUASI LOKASI MATA AIR

1. Hitung Jarak Mata air, jika jarak mata air kedaerah pelayanan memenuhi ketentuan (kurang dari 6 km), maka mata air dapat dipergunakan;

2. Jika lokasi mata air berada didesa lain atau jalur pipa melalui desa lain, maka mata air belum dapat dipergunakan, kecuali ada ijin dan kesepakatan bersama untuk mata air dan jalur yang akan dilalui pipa;

3. Bandingkan beda tinggi antara mata air dan daerah pelayanan, dapat dikategorikan sebagai berikut :

No Beda Tinggi

antara Mata Air dan Desa

Jarak Penilaian

1. Lebih besar dari 30 m

Lebih kecil dari 2 km

Baik, system gravitasi

2. 10 – 30 m Lebih kecil dari 1 km

Berpotensi tetapi detail desain perlu rinci untuk system gravitasi, pipa berdiameter besar mungkin diperlukan

3. 3 – 10 m Lebih kecil dari 0,2 km

Kemungkinan diperlukan pompa, kecuali untuk system yang sangat kecil

4. Lebih kecil dari 3 m

- Diperlukan pompa

5). Survai Teknis Prasarana MCK Survai teknis untuk MCK langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Lakukan pendataan lokasi, seperti nama desa, kampung atau dusun, RT,

RW dan daftar kelompok calon pemakai MCK.


2. Buatkan penempatan rencana lokasi MCK hendaknya dekat dari lingkungan pemukiman yang dapat dicapai dengan mudah, butkan tata letaknya.

3. Status kepemilikan tanah harus jelas, milik desa atau masyarakat yang dihibahkan luas tanah minimum 30 m2.

4. Jenis sumber air bersih yang akan digunakan, berapa jarak dari rencana lokasi MCK guna menentukan alternatif pemilihan sarana penyediaan air.

5. Catat jumlah orang yang akan menggunakan MCK, berapa KK dan jumlah jiwa untuk menentukan alternatif pilihan tipe MCK.

6. Lakukan penentuan jenis tanahnya, tinggi muka air tanah dan tingkat penyerapannya untuk menentukan tipe bangunan bawah.

3. SURVEY & INVESTIGASI SWADAYA MASYARAKAT

Prasarana yang dibangun melalui dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan merupakan prioritas kebutuhkan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu maka PNPM MP mendorong sebesar besarnya kegiatan dilaksanakan secara swadaya/gotong royong. Namun bila kegiatan tidak dapat seluruhnya dilaksanakan dengan swadaya masyarakat, maka kegiatan pembangunan prasarana tersebut dapat menggunakan dana bantuan program/BLM, terutama untuk pengadaan Bahan/Alat Konstruksi. Tujuan dari Survey & investigasi swadaya masyarakat ini adalah untuk mengetahui siapa, apa saja bentuknya dan berapa besarnya swadaya yang akan diberikan oleh masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan. Jenis dan nilai dari swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya tidak dibatasi, namun demikian sesuai dengan kebijakan dan mekanisme PNPM MP maka komponen keswadayaan masyarakat yang dapat diperhitungkan untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, hanyalah difokuskan pada 7 bentuk/komponen, yaitu : Tenaga Kerja, Bahan/Material Bangunan, Peralatan Kerja, Administrasi proyek, Lahan (Tanah,Tanaman Produktif dan asset lain yang terkena lokasi kegiatan), Dana Tunai, dan Konsumsi. Bila ada sumbangan uang tunai, sebaiknya KSM mengarahkannya dalam bentuk bahan/alat/administrasi sehingga nantinya tidak menyulitkan pertanggungjawaban keuangannya dan untuk swadaya tenaga kerja agar dinyatakan dalam bentuk jumlah hari berkerja bukan dengan cara mengurangi harga upahnya sehingga dalam perhitungan anggaran pekerjaan lebih mudah. Tatacara pelaksanaannya adalah Tim Survey yang telah ditetapkan KSM (secara partisipatif) langsung mendatangi semua warga pemanfaat dan melakukan wawancara langsung, termasuk memastikan kesanggupan untuk merealisasikannya. Hal-hal yang perlu ditanyakan adalah nama, alamat, jenis kelamin, bentuk dan jumlah swadaya yang akan diberikan.


Selain itu untuk tenaga kerja agar bentuk swadayanya langsung diidentifikasi apakah sebagai tukang, pekerja atau mandor. Seluruh informasi hasil kegiatan tersebut dicatat pada formulir Daftar Swadaya. Contoh formulir pencatatan dapat dibuat seperti table berikut :

Cara Pengisian Kolom : No : Diisi nomor urut; Nama : Diisi Nama warga yang berkontribusi; L/P : Diisi Jenis kelamin (L : Laki-laki, P : Perempuan); Alamat : Diisi alamat lengkap warga yang berkontribusi; Bentuk Swadaya : Diisi bentuk swadaya, khusus swadaya tenaga kerja supaya

Langsung diisi dengan kualifikasinya seperti Mandor, dll. Volume & satuan : Diisi jumlah swadaya dan satuannya; Tandatangan : Diisi Tandatangan langsung warga yang berkontribusi

4. SURVEY & INVESTIGASI HARGA SATUAN UPAH/BAHAN/ALAT

Yang dimaksudkan dengan harga satuan upah/bahan/alat disini adalah harga per satu satuan pengukuran upah tenaga kerja (misalnya harga Upah Tukang per hari (HOK) Rp. 50.000, Pekerja per hari Rp. 45.000, dll) atau bahan bangunan (misalnya harga Semen per Zak Rp. 37.000,-, harga pasir beton per kubik Rp. 95.000, atau alat/peralatan konstruksi (misalnya biaya sewa alat buldózer per jam Rp. 15.000, dan seterusnya). Kegiatan ini sangat penting terutama untuk : a). Menyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan b). Melaksanakan Pengadaan (pembelian/sewa) Bahan/Alat pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk memperoleh berapa besar harga satuan tiap jenis tenaga kerja/bahan/alat maka KSM/Panitia harus melakukan survey harga, minimal pada 3 toko/pemasok setempat/terdekat. Sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM MP, khususnya untuk meningkatkan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pihak KSM/Panitia harus melakukan survey Harga Satuan ini minimal pada 3 toko/pemasok setempat/terdekat, yang harus dilakukan oleh Tim Survey yang dipilih secara terbuka dari anggota KSM/Panitia yang dipercaya dan minimal berjumlah 3 (tiga) orang. Tujuannya adalah untuk transparansi dan mendapatkan besarnya harga satuan (termasuk jumlah, kualitas & ketersediaannya) yang paling efisien.


Pada kenyataannya dilapangan, diantara toko/pemasok yang satu dengan yang lain, besarnya harga satuan bahan/alat tersebut dapat berbeda-beda. Namun demikian secara umum, harga satuan bahan/alat tersebut dapat dikelompokan sebagai (a). harga bahan/alat sampai dilokasi proyek, atau (b). harga dilokasi pemasok/toko (harga dasar). Mengingat adanya perbedaan-perbedaan harga ditiap toko/pemasok (harga sampai di lokasi kegiatan atau harga di toko/Pemasok), maka pihak KSM/panitia didalam menyusun harga harus benar-benar sudah memastikan bahwa harga satuan yang dibuat adalah harga sampai dilokasi (sudah termasuk ongkos transportasi bahan/alat kelokasi). Apabila pihak KSM/Panitia menemui adanya harga hanya dilokasi toko/pemasok (bahan/alat tidak diantar) maka untuk membuat harga satuan harus terlebih dahulu menghitung biaya pengangkutan/transport material sesuai kondisi lapangan. Besarnya biaya transport per satuan bahan/alat dapat diperoleh langsung ditoko bersangkutan (apabila toko yang mengantar) atau sesuai harga pengangkutan bahan/alat yang berlaku secara umum didesa/kelurahan setempat/terdekat. Selanjutnya Harga satuan Bahan/Alat dapat dihitung dengan menjumlahkan harga satuan (yang dinyatakan oleh toko tanpa diantar) ditambah semua biaya/ongkos tarnsportasi material tersebut. Secara sederhana perhitungannya dapat menggunakan rumus :

HARG A SATUAN BAHAN/ALAT

(Rp) = Biaya Satuan Transportasi

Bahan/Alat sampai dilokasi

Harga Satuan Bahan/Alat yang dinyatakan oleh Toko/pemasok

tanpa diantar (Harga Satuan Dasar) +

Tatacara Pelaksanaan Survey Harga Satuan :

No Uraian P. jawab Pelaksana

Hasil Yang

Dicapai Metode Pelaksanaan

1 Ketua KSM membentuk Tim Survey

Ketua KSM/Panitia

Terbentuknya Tim Survey

Tim Survey dipilih secara terbuka dari anggota KSM/Panitia minimal 3 orang yang dipercaya untuk melakukan Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat.

2 Pelaksanaan Survey Harga Satuan.

Tim Survey

Formulir isian Data Harga Satuan Bahan/Alat Hasil Survey (formulir ter-isi)

1. Tim Survey harus melakukan Survey, minimal pada 3 toko/pemasok setempat/ terdekat;

2. Tim Survey Harga secara langsung mendatangi toko/pemasok material atau penyewa alat;

3. Melakukan tanya jawab terkait harga satuan dasar, biaya transportasi sampai diproyek,


34

No Uraian Hasil P. jawab

Pelaksana Yang Metode Pelaksanaan Dicapai

jumlah stok material yang ada, tatacara pembayaran, nama yang ditemui dan keterangan lain yang perlu. Seluruh informasi tersebut dicatat pada formulir survey harga.

4. Setelah kegiatan selesai maka Tim ini wajib membuat laporan Hasil Survey Harga sebagai bahan laporan pada saat Rapat Kesepakatan/Penetapan Harga satuan. Laporan dalam bentuk formulir Isian seperti Contoh terlampir;

Khusus upah, selain informasi dari calon tenaga kerja setempat juga dapat menggunakan sumber informasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait atau Upah Minimum Regional (UMR)/setempat. Contoh Formulir Pencatatan Hasil Survey Harga dapat dibuat seperti tabel berikut :

Dibuat untuk masing-masing Toko/Pemasok


5. SURVEY & INVESTIGASI CALON TENAGA KERJA

Selain ketiga survey sebagaimana telah diuraikan diatas maka dalam perencanaan teknis ini juga perlu dilakukan survey ketersediaan calon tenaga kerja yang akan terlibat nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian ketersediaan dan siapa saja yang akan terlibat menjadi tenaga kerja. Selain itu, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja ini juga sangat penting terutama untuk memperoleh kepastian bahwa kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan program. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja (seperti Mandor/Ketua regu kerja, Tukang dan Pekerja) terutama guna menjamin cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar sehingga dapat memenuhi kualitas fisik yang baik. Pelaksanaan PNPM MP sangat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempat baik laki2 maupun perempuan. Kehadiran tenaga kerja dari luar lokasi/kelurahan dibatasi, kecuali bilamana dilokasi kelurahan tersebut tidak cukup tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan. Hasil yang diharapkan diperoleh dari kegiatan ini adalah adanya calon tenaga kerja baik, berupa swadaya maupun tenaga kerja yang akan dibayar melalui dana BLM. Tenaga kerja BLM boleh dari warga yang juga memberikan swadaya tenaga kerja ataupun warga lainnya. Hal penting yang perlu untuk diperhatikan adalah agar calon tenaga kerja yang dipilih benar-benar sesuai keahlian/kualifikasinya sehingga dapat dijamin kebenaran cara pelaksanaan pekerjaan dan dapat memenuhi kualitas hasil pekerjaan yang baik sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tatacara pelaksanaan survey adalah :

Untuk calon tenaga kerja dari swadaya pada prinsipnya mengacu pada informasi swadaya tenaga kerja hasil dari kegiatan Survey & Investigasi Swadaya Masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk tanaga kerja BLM maka Tim Survey yang telah dibentuk KSM sebelumnya mendatangi langsung warga pemanfaat (khususnya yang memiliki pengalaman/keterampilan yang sesuai kebutuhan), kemudiaan menanyakan kesediaannya untuk menjadi tenaga kerja. Waktu pelaksanaan Survey Tenaga kerja ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan survey swadaya dan survey harga satuan, khususnya terkait informasi tenaga kerja. Catat Hasil kegiatan ini pada formulir tenaga kerja yang telah disiapkan sebelumnya. Informasi yang perlu dicatat antara lain adalah nama, jenis kelamin, status kemampuan (mampu,kurang mampu/miskin), umur, alamat dan tandatangan persetujuaannya.

Contoh formulir Pencatatan Survey Tenaga Kerja dapat dibuat seperti contoh berikut :


6. REMBUG WARGA ”KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT”

Hasil Survey & Investigasi Swadaya masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya, selanjutnya harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat (KSM) melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Forum ini dilakukan oleh KSM bersama-sama dengan seluruh warga selaku penerima manfaat kegiatan dengan tujuan untuk menyepakati besarnya nilai rencana/target swadaya yang akan dikontribusikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana sekaligus mensosialisasikannya kepada semua warga. Selain tujuan tersebut, melalui forum ini juga diharapkan dapat mendorong terbangunnya komitmen awal warga yang lebih kuat dan transparansi, akuntabilitas bagi KSM dalam mengelola kegiatan, khususnya terkait dengan swadaya yang diberikan oleh masyarakat. Rencana swadaya masyarakat yang disepakati ini diharapkan benar-benar dapat direalisasikan oleh warga sehingga tidak terjadi kekurangan biaya atau volume pekerjaan dilapangan.

TATACARA REMBUG KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT No Uraian

P. jawab Pelaksan

a

Output/Hasil Yang Dicapai

Pelaksanaan

1. Penyampaian Undangan Rapat Kesepakatan Swadaya Masyarakat

Ketua KSM

Surat Undangan diterima/diketahui peserta

Peserta yang diundang : Semua anggota KSM; BKM; UPL; Kepala Desa/Lurah; Tokoh Masy dan relawan serta Faskel.

2. Rembug Kesepakatan Swadaya berdasarkan Hasil Survey.

Ketua KSM difasilitasi oleh UPL/

1. Daftar Hadir Peserta;

2. BA Hasil Kesepak

1. Peserta diminta mengisi Daftar Hadir terlebih dahulu;

2. Acara dibuka oleh Ketua KSM; 3. Penjelasan Maksud, Tujuan,

Hasil Yang Ingin Dicapai serta


37

No Uraian

P. jawab Output/HasiPelaksan

a l Yang Pelaksanaan Dicapai

Relawan/ Faskel.

atan Swadaya

tatacara Rapat/forum; 4. Penyampaian Laporan Hasil

Survey Swadaya oleh Tim Survey

5. Pembahasan Swadaya warga (konfirmasi kembali hasil survey dan (dapat ditambahkan dengan penggalian kembali swadaya warga). Proses pembahasan dipandu oleh UPL dan Faskel. Untuk memudahkan proses pembahasan sebaiknya Data Hasil Survey dari Tim Survey dibagikan kepada semua peserta.

6. Pembacaan Hasil Kesepakatan; 7. Penyusunan BA Hasil

Kesepakatan Swadaya Masyarakat;

8. Penutup oleh Ketua KSM;

Nilai-nilai hasil kesepakatan swadaya inilah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai informasi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya Swadaya pekerjaan KSM.

Contoh bentuk Berita Acara Hasil Kesepakatan Swadaya Masyarakat ini mengacu pada formulir Form-3, Proposal terlampir.

7. REMBUG WARGA ”KESEPAKATAN HARGA SATUAN”

Seperti halnya swadaya masyarakat, Hasil Survey Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang telah dilaksanakan sebelumnya, juga harus disepakati bersama oleh warga pemanfaat (KSM) melalui Forum Rembug atau Musyawarah warga. Forum ini dilakukan oleh KSM bersama-sama dengan seluruh warga selaku penerima manfaat kegiatan dengan tujuan untuk menyepakati besarnya nilai harga satuan tiap jenis tenaga kerja, bahan/alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana, sekaligus juga mensosialisasikannya kepada semua warga.

Selain tujuan tersebut, melalui forum ini juga diharapkan dapat mendorong adanya transparansi, akuntabilitas bagi KSM dalam mengelola kegiatan, khususnya terkait dengan rencana pemanfaatan dana BLM. Beberapa Ketentuan Penetapan Harga Satuan yang harus diperhatikan : 1. Harga Upah Tenaga Kerja, paling tinggi sama dengan upah standar


yang ditetapkan oleh Instnasi Pemerintah Setempat atau UMR yang berlaku untuk desa/kelurahan bersangkutan.

2. Bahan/Alat, pada prinsipnya dipilih bahan yang berkualitas baik sesuai spesifikasi teknis, dengan harga yang termurah/terendah diantara minimal 3 Toko/Pemasok setempat yang di Survey;

3. Diprioritaskan menggunakan Tenaga Kerja/bahan setempat yang tetap memenuhi kualitas teknis yang dipersyaratkan;

4. Harga Satuan Dasar Bahan/Alat yang dipilih harus sudah memperhitungkan harga sampai dilokasi proyek (termasuk ongkos angkut bila ada);

5. Sebagai pembanding Harga Satuan hasil survey, maka digunakan Harga satuan Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah setempat. Apabila terdapat Harga Satuan Bahan/Alat Terpilih lebih besar dari Harga Satuan Kabupaten/Kota maka Harga Satuan Terpilih tersebut harus di Justifikasi/ada perincian alasannya.

6. Apabila dalam 1 (satu) kelurahan/desa terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan/prasarana maka harga satuan dasar (bahan/upah/alat) yang digunakan haruslah satu/tidak berbeda-beda.

TATACARA REMBUG PENETAPAN HARGA SATUAN

No Uraian

P. jawab Pelaksana

Output/Hasil Yang Dicapai

Metode Pelaksanaan

1 Penyampaian Undangan Rapat Penetapan Harga Satuan Bahan/Alat

Ketua KSM

Surat Undangan diterima/diketahui peserta

Peserta yang diundang : Semua anggota KSM/Panitia; BKM/LKM; UPL; Kepala Desa/Lurah; Tokoh Masy dan relawan (bila perlu) serta Faskel.

2 Rembug Penetapan Harga Satuan berdasarkan Hasil Survey.

Ketua KSM difasilitasi oleh UPL/ Relawan/ Faskel.

3. Daftar Hadir Peserta;

4. BA Hasil Kesepakat Harga Satuan Bahan/ Alat;

1. Peserta diminta mengisi Daftar Hadir terlebih dahulu;

2. Acara dibuka oleh Ketua KSM/Panitia;

3. Penjelasan Maksud, Tujuan, Hasil Yang Ingin Dicapai serta tatacara Rapat/forum;

4. Penyampaian Laporan Hasil Survey Harga oleh Tim Survey

5. Pembahasan Harga Satuan (menyepakati nilai/besarnya harga satuan tiap jenis bahan/alat dan membuat justifikasi bila perlu). Proses pembahasan dipandu oleh UPL dan Faskel. Untuk memudahkan proses


39

No Uraian

P. jawab Output/HasiPelaksana l Yang Metode Pelaksanaan

Dicapai pembahasan sebaiknya Data Hasil Survey dari Tim Survey dibagikan kepada semua peserta.

6. Pembacaan Hasil Kesepakatan;

7. Penyusunan BA Hasil Kesepakatan Harga Satuan Bahan/Alat untuk bulan bersangkutan (contoh form berita acara terlampir);

8. Penutup oleh Ketua KSM;

Contoh bentuk Berita Acara Hasil Kesepakatan Harga Satuan ini dapat dibuat seperti format RAB-1, Proposal, terlampir.

8. PEMBUATAN DESAIN/GAMBAR/SPESIFIKASI TEKNIS Perencanaan teknis prasarana lingkungan yang akan dilaksanakan melalui bantuan PNPM MP adalah merupakan perencanaan sederhana, namun harus dapat dipakai untuk menghitung rencana biaya pelaksanaan yang akan dilaksanakan/dikelola oleh Masyarakat melalui wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat. Berdasarkan hasil survey teknis prasarana yang telah dilakukan sebelumnya maka KSM melakukan pembuatan desain dan gambar rencana bangunan yang akan dibuat, termasuk spesifikasinya. Sasaran utama dalam tahap desain ini adalah :

Menentukan tingkat pelayanan prasarana sesuai dengan kebutuhan, seperti : kekuatan, ukuran, dll;

Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan tingkat pelayanannya; Menyiapkan sketsa hasil perhitungan.

Beberapa hal yang dianjurkan dalam pemilihan jenis konstruksi prasarana : Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat; Sedapat mungkin menggunakan konstruksi dan atau teknologi sederhana, sehingga pembangunan dan pemeliharaannya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat;

Sebanyak mungkin menggunakan material dan tenaga kerja setempat; Mudah dalam pengadaan material/alat/tenaga kerja; Kuat dan tahan lama; Memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat; Dapat dibangun oleh masyarakat dengan harga yang seimbang. Tidak mempunyai masalah teknis yang sangat berat. Tidak merusak lingkungan;


Kriteria desain untuk setiap jenis infrastruktur yang direncanakan harus mengacu pada kriteria desian standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum atau instansi teknis terkait lainnya. Untuk pelaksanaan PNPM MP ini maka dapat dapat dilihat atau mengacu pada buku Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Sarana & Prasarana yang telah diperbanyak ulang oleh PNPM MP. Berikut diuraikan kriteria desain untuk beberapa jenis infrastruktur yang umum dibangun, antara lain :

a). Kriteria desain pembangun jalan yang perlu diperhatikan :

1. Jalan Aspal (Buras/Lapen/Lasbutag) : Lebar badan jalan minimal 2,50 m; Lebar bahu jalan / berm minimal 0,50 m (kiri + kanan = 1,00m) Kemiringan tanjakan / menurun jalan maximal 12 % Panjang tanjakan / turunan maximal 150 Mtr Memakai saluran kiri dan kanan (kondisional) Harus sudah ada Lapis Pondasi Bawah (LPB) minimal 1 tahun;

2. Jalan Tanah/Kerikil (Sirtu) : Lebar badan jalan minimal 2,50 m; Lebar bahu jalan / berm minimal 0,50 m (kiri + kanan = 1,00m) Kemiringan tanjakan / menurun jalan maximal 12 % Kemiringan Punggung Jalan minimum 3% Kemiringan Bahu Jalan minimum 3-6% Panjang tanjakan / turunan maximal 150 Mtr Memakai saluran kiri dan kanan (kondisional)

3. Jalan Telford / Macadam : Lebar badan jalan minimal 2,50 M Lebar badan jalan / berm minimal 0,50 M (kiri + kanan = 1,00 Mtr) Memakai batu tepi Kemiringan tanjakan /menurun jalan maximal 12 % Panjang tanjakan / turunan maximal 150 M Memakai saluran kiri dan kanan (kondisional)

Catatan : dijalan menurun / tanjakan kemiringan yang lebih dari 12 % dapat diberi konstruksi beton/aspal.

4. Jalan Rabat Beton : Lebar badan jalan minimal 1,50 M Kemiringan tanjakan /menurun jalan maximal 12 % Tebal rabat minimal 7 CM (kondisional) Permukaan rabat dibuat kasar/tidak licin; Memakai saluran kiri dan kanan (kondisional)

Untuk pembangunan gorong-gorong dapat digunakan bahan dari pasangan batu kali atau buis beton dengan memperhatikan kriteria :

Diameter minimal 30 CM Ada dinding pengaman pondasi minimal 1,00 Mtr


Ada buick dinding minimal 0,80 Mtr Ada Bak kontrol (Inlet/outlet ) Ada bangunan pelimpah (kondisional khusus outlet)

Catatan : apabila diameter <30 CM maka diganti dengan konstruksi plat beton (plat duicker)

b). Kriteria desain pembangun jembatan yang perlu diperhatikan :

1. Jembatan Beton : Panjang bentang bersih maximal 6 M Dilengkapi dinding pengaman pondasi Perlu pengawasan lebih intensif Posisi jembatan tidak berada di tanjakan/turunan jalan dan tikungan sungai Catatan : apabila usulan >6M maka design harus mendapat persetujuan dari KMW

2. Jembatan Gantung : Panjang bentang bersih maximal 60 M Lebar lantai bersih maximal 1,20 M Menggunakan kabel seling pengaman yang cukup; Posisi jembatan tidak berada di tanjakan/turunan jalan dan tikungan sungai

Catatan : apabila usulan >60Mtr maka design harus mendapat persetujuan dari KMW

3. Jembatan Gelagar Besi/Jembatan Besi : Memakai lantai kayu, tebal minimal : 10 CM Panjang bentang bersih maximal 10 Mtr; Jumlah gelagar besi minimal 3 ruas Memakai landasan roda Posisi jembatan tidak berada di tanjakan/turunan jalan dan tikungan sungai

Bila tidak diberi perlindungan lantai (permukaan lantai ditutup aspal + grosok) maka harus ada landasan untuk roda kendaraan;

Catatan : apabila usulan >10Mtr maka design harus mendapat persetujuan dari KMW

c). Kriteria pembangunan Irigasi yang perlu diperhatikan :

1. Irigasi tidak tercatat dalam buku inventaris PU Pengairan 2. Luas areal irigasi perdesaan maksimum 150 Ha 3. Pengelolaan, Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi perdesaan

dilaksanakan oleh P3A atau kelompok tani. 4. Merupakan usulan dari masyarakat petani yang didukung adanya

kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan sanggup melaksanakan operasi dan pemeliharaan setelah pekerjaan selesai.


5. Dapat merupakan rehabilitasi jaringan tersier dalam daerah irigasi teknis dan semi teknis.

6. Usulan bendung baru dari pasangan batu atau beton terbatas pada : panjang bendung maksimum : 10 m, sedangkan untuk

panjang > 10 m sebaiknya dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait.

tinggi bendung maksimum : 3 m debit banjir rencana : 30 m/dtk

7. Pembangunan irigasi baru sederhana harus memenuhi ketentuan : ada sumber air cukup; adanya sawah (tadah hujan); ada petani;

kualitas air memenuhi; tanah/ sawah baik untuk pertanian (padi); ada pemasaran hasil produksi; Daerah irigasi perdesaan bukan merupakan daerah banjir rutin.

8. Pembangunan Embung harus memenuhi ketentuan : Berada didaerah tadah hujan paling luas 100Ha; Kolam embung berkapsitas maksimum 100.000 M3 Tinggi maksimum tubuh embung 5 m Pelimpah Tanah, berupa saluran terbuka kapasitas paling besar

sama dengan banjir 50 tahun; Embng milik masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan bukan

termasuk dalam daftar inventarisasi PU; Karena proses pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi peredesaan (mulai dari penyuluhan, survai, disain sampai pelaksanaan konstruksi) harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, maka urutan prioritas ditetapkan sebagai berikut : 1. Diutamakan pekerjaan perbaikan atau rehabilitasi jaringan irigasi

yang telah ada, dan tidak memerlukan kajian teknis yang berat. 2. Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yang telah ada, yang benar-

benar diperlukan. 3. Pembangunan jaringan irigasi baru.

d). Kriteria pembangunan prasarana air minum/air bersih yang perlu diperhatikan :

Prasarana dan sarana air minum yang akan dibangun, dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain ketersediaan sumber air baku, ketersediaan lahan, bahan, kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat.

Sistem penyediaan air minum Sistem penyediaan air minum didasarkan pada : a) Sumber air baku yang berupa mata air, air tanah, air permukaan

dan air hujan b) Pengolahan air, yaitu pengolahan lengkap atau tidak lengkap,

yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan kualitas air baku c) Sistem pendistribusian, yaitu gravitasi atau pemompaan


d) Sistem pelayanan yang berupa sambungan rumah/langsung dan hidran umum/kran umum

Alternatif sistem penyediaan air minum secara garis besar ditunjukkan pada gambar 1.

Sumber AirMata air

Bangunan Penangkap air Resevoar Konsumen

43

Sumber AirAir Tanah

Sumur bor/ Sumur gali Resevoar Konsumen

Sumber AirAir Tanah

BangunanSadap

UnitPengolah Reservoar Konsumen

Sumber AirAir Hujan

BakPenampung

Bak penampung air hujan yang dilengkapaiDengan saringan dan kran

KonsumenHidran Umum

Gravitasi/Pemompaan

Gravitasi/Pemompaan

Pemompaan

Gravitasi/Pemompaan

Gravitasi Gravitasi

GravitasiPemompaan

Gravitasi Gravitasi

Gambar 1 Alternatif system penyediaan air minum

Alternatif jenis prasarana dan sarana Jenis prasarana dan sarana yang diperlukan dalam sistem penyediaan air minum sesuai dengan sumber air baku serta sistem pengolahannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Alternatif jenis prasarana dan sarana

No Sumber Air Pemanfaatan

Sumber Sarana Sistem PAM Sistem Pelayanan

1 Mata air Gravitasi pemompaan

Penangkap mata air Intake Hidran Umum/Kran Umum

Sambungan Langsung Hidran Umum Kran Umum Terminal Air

2 Air Tanah - Air tanah

dangkal SGL ps bata SGL cincin beton SPT dangkal

Sumur Gali SPT Dangkal

Hidran Umum

- Air Tanah dalam

Pemompaan Pompa Bak Penampung/Reser voir Hidran Umum/ Kran Umum

Sambungan Langsung Hidran Umum Kran Umum Terminal Air

3 Air Permukaan - Sungai Gravitasi Intake Sambungan

Langsung Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

44

Pemanfaatan Sistem Sumber Air Sarana Sistem PAM No Sumber Pelayanan - Danau/ waduk Pemompaan Sistem Instalasi

Pengolahan Hidran umum

- Embung Air Sederhana (IPAS) Kran Umum - dll Saringan Pasir

Lambat Terminal Air

4 Air Hujan PAH Cetakan Fiber

Penampungan Air Hujan

Kran Umum

PAH ps bata Catatan : SGL : sumur gali; SPT : sumur pompa tangan; PAH : penampung air hujan

Kriteria Disain

Kriteria disain untuk setiap sistem penyediaan air minum, pipa transmisi dan pipa distribusi disajikan dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel. Kriteria disain sistem penyediaan air minum No SPAM Keterangan

1 Penangkap Mata Air (PAM)

• Skala komunal • Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari

• Waktu pengambilan 8 jam – 12 jam • Pelayanan minimal 20 KK

2 Sumur Gali (SGL) • Skala komunal • Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari • Pelayanan minimal 5 KK

3 Penampungan air hujan • Skala komunal • Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari • Pelayanan 5 KK – 10 KK

4 Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)

• Skala komunal • Waktu operasional 6 jam – 8 jam • Kapasitas optimum 0,25 L/detik • Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari • Pelayanan 20 KK – 30 KK

5 Hidran Umum/Kran Umum • Skala komunal • Cakupan pelayanan 60% - 100% penduduk • Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari • Jarak minimum penempatan 200 meter • Pelayanan 20 KK – 30 KK

6 Sumur Pompa Tangan • Skala komunal • Asumsi kebutuhan 30 L – 60 L perorang/hari • Pelayanan minimal 5 KK

7 Bangunan penyadap/intake

• Kecepatan aliran (v) = 0,3m/detik – 2m/detik


45

No SPAM Keterangan 8 Bak Pengumpul • Waktu detensi = 5 menit – 15 menit

9 Saringan Pasir Lambat • Surface loading/kecepatan filtrasi = 0,1-0,3 m3/m2. jam

• Tinggi air = 0,7 meter – 1 meter • Tinggi media = 0,7 meter – 1 meter • Efective Size = 0,15 mm – 0,35 mm

e). Kriteria pembangunan prasarana MCK yang perlu diperhatikan :

1. Harus tersedia lokasi, pemakai dan sistem penyediaan air bersih. 2. Air limbah dari MCK umum harus dibuang melalui unit pengolah,

agar tidak mencemari lingkungan. 3. Sumber / air bersih tersedia, debitnya cukup (meskipun saat musim

kemarau) 4. Lengkap dengan septictank + peresapan 5. Sirkulasi udara kedalam ruang M.K cukup 6. Buangan air limbah tidak mencemari lingkungan 7. Pemilihan bentuk konstruksi memperhatikan kondisi sosial budaya

lokal; f). Kriteria pembangunan Tambatan Perahu yang perlu diperhatikan :

Pada sungai yang lurus / tidak pada bagian berbelok Tidak pada bagian mudah erosi Lalulintas perahu dan kegiatan berada disekitar tamabatan perahu; Tidak pada pantai yang ombaknya cukup besar; Sekitar lokasi harus bersih; Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja dan tambatan perahu harus tersedia.

Selanjutnya berdasarkan sketsa desain dan data-data hasil survey teknis maka dilakukan pembuatan Gambar Rencana. Gambar rencana ini akan menjadi acuan perhitungan volume rencana dan sebagai acuan pembangunan pada tahap pelaksanaan konstruksi. Terdapat beberapa macam gambar yang perlu disiapkan pada tahap ini, yaitu: 1. Gambar Peta Situasi : gambar peta situasi ini minimum harus dapat

menunjukan letak prasarana yang akan dibangun. Sebagai dasar gambar situasi ini, dapat menggunakan gambar peta desa/kelurahan yang sudah ada.

2. Gambar Denah Bangunan : gambar denah/layout prasarana ini minimum harus dapat menunjukan ukuran pokok prasarana dan jarak terhadap patokan ukur, bangunan pelengkap;


3. Gambar Teknik/Detail : gambar ini meliputi gambar bangunan induk dan bangunan pelengkap yang dibuat secara lebih detail. Gambar ini sedapat mungkin terdiri atas gambar potongan (2 arah) dengan memperlihatkan secara jelas detail ukuran, jenis bahan dan spesifikasi khusus (seperti perbandingan campuran beton) dan kondisi existing, dll.

4. Khusus untuk bangunan yang mempunyai bentuk sama atau sebahagian dapat menggunakan gambar typikal.

Mengingat pembuatan gambar rencana ini dilakukan oleh masyarakat, maka semua gambar-gambar tersebut diatas tidak harus dibuat dengan bentuk standar menggunakan mesin gambar dan juru gambar, tetapi cukup dibuat sederhana namun jelas dan mudah dimengerti. Gambar-gambar ini harus diperiksa oleh fasilitator teknik atau askot infrastruktur di kabupaten/kota sampai dinyatakan layak. Dan untuk untuk infrastruktur yang lebih kompleks/rumit harus disetujui oleh TA. Infrastruktur KMW atau Instansi teknis, seperti Dinas PU setempat. Gambar rencana ini selanjutnya akan dipergunakan untuk menghitung Volume/Kuantitas Pekerjaan pada perhitungan RAB. Contoh gambar-gambar konstruksi dapat mengacu pada Pedoman Teknis Infrastruktur yang sudah ada sedangkan untuk etiket Gambar, dapat mengacu pada Contoh format Gambar Rencana seperti Format (Form-Gbr, Proposal) terlampir.

9. PENGAMANAN DAMPAK LINGKUNGAN & SOSIAL

Sebagai program yang sangat terdesentralisasi, PNPM Mandiri Perkotaan berinvestasi pada sejumlah besar sub-proyek/kegiatan di area miskin di perkotaan. Melalui BLM, PNPM Mandiri Perkotaan berharap dapat menyediakan pembangunan infrastruktur (skala sederhana dengan pagu adalah Rp. 50 juta) yang berkelanjutan. Tidak diperkenankan untuk membuat suatu kegiatan yang skalanya sangat besar dan kegiatan yang dampaknya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Desain kegiatan yang sedemikian (relatif kecil) dan pelaksanaan kegiatan yang menjamin partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama, mulai dari pengusulan kegiatan/kebutuhan, pelaksanaan, monitoring dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (DOUM) maka diharapkan segala permasalahan yang muncul dapat dipecahkan secara bersama-sama pula oleh masyarakat sehingga tidak ada dampak negatif yang signifikan akibat pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan masyarakat. Umumnya dampak lingkungan terjadi dari manajemen pembangunan di lokasi selama konstruksi berlangsung. Oleh sebab itu, dalam hal ini PNPM Mandiri Perkotaan akan tetap melembagakan mekanisme pemeriksaan,


meninjau serta menerapkan prosedur khusus untuk menjamin setiap masalah lingkungan yang terjadi dapat diatasi . Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah sebagai berikut : 1). Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi

dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya;

2). Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan

3). Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Setiap proposal KSM yang mengajukan kegiatan infrastruktur (proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan prosedur/kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada sub-proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan kegiatan tersebut layak atau tidak, sesuai kriteria pemeriksaan berikut :

Usulan Kegiatan yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara menyeluruh tidak akan didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan;

Usulan kegiatan yang membutuhkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan kajian yang terbatas dan spesifik lokasi sub-proyek hanya akan didanai bilamana telah disetujui hasil study UKL/UPLnya sesuai kriteria yang ditetapkan Menteri PU dan Menneg LH. Diharapkan tidak ada proposal yang masuk kategori ini.

Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan prosedur operasi standar (standard operation procedure), dimana praktek yg baik (good practice) cukup menyelamatkan lingkungan. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menetapkan pedoman/prosedur operasi standar utk proyek/sub proyek jenis itu (termasuk pengendalian debu, kebisingan, lalulintas di lokasi konstruksi, spesifikasi pengisian tanah dan penghijauan dilahan kritis, prosedur mengendalikan dampak negatif pengangkutan sampah, dsb). Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini

47

Prinsip dasar yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah meminimumkan efek negatif dan memaksimumkan dampak positif dari setiap kegiatan konstruksi (termasuk dampak negatif atas pembebasan lahan). Oleh sebab itu, maka pendekatan


penanganan pengamaman dampak (safeguards), akan dilakukan melalui : a). Desain perencanaan teknis bangunan yang mengacu pada kriteria desain/standar teknis pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan instansi teknis seperti Departemen Pekerjaan Umum; dan b). Pemeriksaan terhadap dampak lingkungan kegiatan PNPM MP (skala kecil/sederhana) melalui prosedur khusus atau prosedur operasi standar/POS untuk setiap kegiatan infrastruktur yang diusulkan, yaitu Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan. Penyusunan Daftar Periksa Dampak Lingkungan ini dilaksanakan : 1) Dalam proses perencanaan (kondisi awal atau kemajuan 0%), digunakan

daftar periksa (checklist) identifikasi kemungkinan/potensi persoalan lingkungan dan menyusun berbagai tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mencegah atau memperbaiki persoalan lingkungan (mitigasi);

2) Pada tahap pelaksanaan yaitu (a). kira-kira pertengahan proses kontruksi (kondisi kemajuan 50%), disaat peluang untuk memperbaiki masih ada maka dilakukan pemantauan kelapangan dimana daftar yang sama (checklist tadi) di cocokkan lagi, apakah semua tindakan yang telah direncanakan telah dilakukan atau belum. Dan terakhir, (b). Di akhir konstruksi (kondisi kemajuan 100%), daftar yang sama (checklist tadi) dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya guna memastikan bahwa semua tindakan pengamanan yang telah direncanakan, telah dilakukan.

Untuk lebih menyederhanakan proses perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan dampak sosial akibat dari kegiatan infrastruktur PNPM MP maka telah ditetapkan prosedur operasi standar yang akan menjadi pedoman dilapangan, khususnya bagi KSM Lingkungan, yaitu : 1. Daftar Periksa Kegiatan Terlarang (Negatif List) : Formulir ini telah

menyediakan identifikasi semua masalah/kegiatan yang dilarang untuk dibiayai melalui dana BLM PNPM MP. KSM pada tahap perencanaan, tinggal memeriksa kegiatannya terhadap butir-butir kegiatan yang dilarang tersebut, apakah ada yang sama atau termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang tersebut. Apabila terdapat kegiatan yang dilarang maka usulan kegiatan KSM ditolak atau tidak dapat didanai; Adapun contoh bentuk dan kriteia kegiatan terlarang secara lengkap mengacu pada formulir Daftar Kegiatan Terlarang (List Negatif) sebagaimana pada formulir : Form-4, Proposal terlampir.

2. Daftar Periksa/Uji Identifikasi Dampak Lingkungan : Formulir ini merupakan daftar identifikasi awal berupa, Potensi sumber dampak, usulan alternatif tindakan penanganannya dan rencana pemantauannya. KSM pada tahap perencanaan, memeriksa desain/usulan kegiatannya terhadap potensi sumber dampak dan membuat jenis tindakan


pengamanan/mitigasinya yang sesuai. Kemudian pada tahap pelaksanaan kegiatan, dilakukan pemantauan ulang untuk memastikan bahwa semua tindakan penanganan dampak yang direncanakan/dipilih telah dilaksanakan dilapangan. Pemantauan ulang ini dilakukan sebanyak 2 kali masing-masing pada tahap kemajuan pekerjaan mencapai kira-kira 50% dan kemajuan mencapai 100% atau telah selesai. Adapun contoh bentuk Identifikasi Dampak Lingkungan ini secara lengkap mengacu pada formulir Uji Identifikasi Dampak Lingkungan sebagaimana pada formulir : Form-5, Proposal terlampir.

Adapun cara pengisian kedua formulir tersebut adalah sebagai berikut : 1) Daftar Periksa Kegiatan Terlarang (Negatif List) : Periksa setiap usulan

kegiatan, Apakah desain/spesifikasi/rencana kegiatan yang diusulkan ada yang sama atau termasuk dalam salah satu butir kegiatan yang dilarang sebagaimana tercantum pada kolom Item/Butir yang dilarang. Jawaban atas pertanyaan tersebut dituliskan dengan tanda (√) pada kolom ”Ya” atau ”Tidak” yang sesuai/dipilih.

2) Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan : Untuk pengisian formulir ini dapat mengacu pada Referensi Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan (Lampiran-4). Periksa setiap usulan kegiatan, apakah terdapat potensi sumber dampak lingkungan seperti butir-butir potensi yang telah dicantumkan dalam Daftar (tersedia pada kolom potensi sumber dampak). Apabila Ada, maka pilih tindakan penanganannya/mitigasi yang sesuai (tersedia pada kolom alternatif penanganan dampak). Salin Potensi dan Rencana Penanganan yang dipilih ke format Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan (Form-5, Proposal). Bilamana ditemukan ada potensi dan atau tindakan penangana lain yang belum tercantum pada Daftar tersebut, silahkan ditambahkan/dimasukan.

10. PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pada dasarnya semua jenis kegiatan pembangunan sarana & parasana dapat dikerjakan langsung oleh KSM dengan cara swadaya masyarakat, seperti bergotong royong. Namun karena jumlah infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat cukup banyak dan tidak semua kegiatan tersebut dapat dipenuhi (mampu ditangani) dengan cara swadaya maka melalui program PNPM (kegiatan Lingkungan), disediakan stimulan bantuan dana (dari pinjaman Luar Negeri) untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut. Jadi penting untuk dipahami/dilihat bahwa dana BLM/PNPM hanyalah merupakan pendukung dari swadaya masyarakat sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan pembangunan sarana & prasarana yang dihasilkan dapat lebih banyak. Hal ini juga berarti bahwa melalui program PNPM ini,


masyarakat harus senantiasa mengupayakan sebanyak-banyaknya swadaya (termasuk sumber-sumber pendanaan dari pemerintah atau pihak swasta setempat) dan tidak berhenti hanya dengan adanya dana BLM saja.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/proyek/sub-proyek adalah merupakan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana sesuai dengan rencana (Gambar dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan). Sesuai ketentuan program PNPM MP dalam pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maka pembiayaan usulan kegiatan prasarana yang akan dibangun oleh masyarakat berasal dari dana Swadaya masyarakat dan dana BLM/PNPM MP. Oleh karena itu maka nilai RAB kegiatan prasarana adalah merupakan gabungan perhitungan biaya dari kedua sumber dana tersebut. Atau dengan kata lain bahwa didalam perhitungan RAB Kegiatan/Prasarana, sudah harus dengan jelas memperlihatkan besarnya komponen dana swadaya dan komponen dana PNPM MP /BLM. Kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/prasarana merupakan tahap yang cukup penting dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan proses/langkah-langkah kegiatannya, agar hasil yang diperoleh paling mendekati nilai biaya pada saat pelaksanaan kegiatan (realistis) serta sesuai dengan ketentuan PNPM MP dan dapat dipertanggunjawabkan. Adapun manfaat RAB adalah :

Untuk mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesiakan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan;

Mengetahui jumlah/volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan;

Sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, khususnya pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja, bahan dan alat, baik menyangkut jumlah, jenis, maupun harga satuannya masing-masing. Hal yang perlu dipahami disini bahwa RAB sifatnya adalah suatu perkiraan/rencana, artinya bahwa nilai volume maupun harga satuan tiap jenis tenaga/bahan/alat yang paling menentukan dalam penyelesiaan pekerjaan ádalah nilai kebutuhan nyata (realisasi) dilapangan. Dan seharusnya nilai realisasi ini sama atau tidak berbeda jauh dengan RAB yang dibuat sebelumnya;

Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dibuat didalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan KSM/Panitia.

Sedangkan Hasil/Keluaran yang diharapkan dari seluruh proses perhitungan RAB adalah :

Masyarakat memperoleh/mengetahui volume/kuantitas kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat termasuk administrasi yang diperlukan untuk


melaksanakan/menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapakan agar pada saat pelaksanaan konstruksi nantinya KSM lebih mudah dan efisien dalam mengelola/mengalokasian dana-nya (tidak terjadi pembelanjaan yang berlebih yang mengakibatkan pemborosan dana);

Mayarakat mengetahui total nilai biaya kegiatan dari kontribusi swadaya masyarakat dan total kebutuhan dana dari BLM.

Adanya integrasi kontribusi swadaya warga dengan dana BLM PNPM MP; Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penyusunan RAB :

RAB disusun oleh KSM/Panitia, yaitu Ketua Panitia dibantu oleh anggota KSM yang mampu dan memahami cara pembuatan RAB;

RAB harus disusun secara teliti/hati-hati dan benar sehingga diperoleh nilai RAB yang seimbang dengan biaya pelaksanaan pembangunan prasarana yang telah direncanakan (RAB realistis). Atau dengan kata lain bahwa RAB yang disusun tidak berlebihan (pemborosan) atau kekurangan dana (kualitas atau kuantitas pekerjaan tidak dapat dipenuhi);

RAB bersifat terbuka, artinya siapapun warga boleh mengetahui RAB; Dana BLM/PNPM tidak dapat digunakan untuk membiayai ganti rugi. Masalah ganti rugi harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri;

Apabila terjadi kekurangan dana pada tahap pelaksanaan pembangunan, maka harus diusahakan/ditambah melalui swadaya agar memenuhi kualitas/kuantitas pekerjaan sesuai yang direncanakan;

Dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan dana maka harus digunakan kembali hanya pada paket kegiatan tersebut dengan cara menambah volume atau menyempurnakan parasarana yang dibangun tersebut;

Informasi atau data-data awal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyusunan RAB : 1. Rencana Swadaya berdasarkan hasil rembug/musyawarah

”Kesepakatan Swadaya Masyarakat” (Berita Acara Rembug Swadaya); 2. Harga Satuan Upah/Bahan/Alat berdasarkan hasil rembug/musyawarah

”Kesepakatan Harga Satuan” (Berita Acara Rembug Harga); 3. Gambar-gambar rencana prasarana yang akan dibangun, termasuk data-

data pendukung hasil survey teknik sebelumnya; 4. Metode/Cara pelaksanaan setiap kegiatan (apakah menggunakan tenaga

kerja atau peralatan); 5. Menyiapkan formulir-formulir perhitungan RAB yang diperlukan.

Setelah data-data hasil kegiatan tersebut (poin 1,2,3) diperoleh maka proses perhitungan RAB dapat dilakukan sesuai langkah-langkah berikut : 1) Perhitungan Volume/Kuantitas Pekerjaan 2) Perhitungan Volume/Kuantitas Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat 3) Perhitungan Anggaran Biaya Ketiga langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :


10.1 PERHITUNGAN VOLUME/KUANTITAS PEKERJAAN

Yang harus dipersiapkan : Gambar Rencana Detail yang sudah mencantumkan semua ukuran

prasarana dan spesifikasi (jenis/kualitas dari material/alat) yang harus dipenuhi serta didukung dengan data-data hasil survey teknis.

Formulir perhitungan Kuantitas Pekerjaan (Form : RAB 2 & 2A).

Langkah – langkah Perhitungan Volume Pekerjaan : 1. Buat daftar inventarisasi jenis-jenis (item) kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan bangunan prasarana sebagaimana yang direncanakan. Daftar item pekerjaan tersebut harus sudah mencantumkan satuan pengukurannya. Sebagai contoh misalnya :

Item Pekerjaan Satuan 1. Pekerjaan Penyiapan Tanah Dasar/Badan Jalan M2 2. Penimbunan Badan Jalan M3 3. Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu) M3 4. Galian Parit M3 5. Pekerjaan Beton M2 6. Pekerjaan Saluran Ps. Batu Kali M3

Untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana/infrastruktur maka secara teknis harus ada gambar perencanaan infrastruktur, minimal gambar denah dan potongan dari prasarana/infrastruktur yang akan dibangun tersebut. Sebab dari gambar-gambar tersebut dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun infrastruktur tersebut sampai selesai. Apabila gambar-gambar tidak tersedia maka diperlukan orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang sama dengan prasarana yang hendak dibuat, misalnya tukang atau mandor bangunan. Kemudian Urutan jenis-jenis atau item pekerjaan tersebut hendaknya dibuat sesuai urutan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

2. Lakukan perhitungan kuantitas/volume tiap jenis/item pekerjaan. Volume pekerjaan yang dimaksudkan disini adalah banyaknya pekerjaan yang harus dibuat (rencana) menurut satuan pengukuran pekerjaannya. Ketentuan perhitungan volume tiap item pekerjaan adalah : Volume harus sesuai dengan satuan pengukuran pekerjaannya atau dengan kata lain bahwa setiap item pekerjaan yang satuan pengukurannya berbeda mempunyai cara perhitungan volume pekerjaan yang berbeda pula.

Misalnya ; Volume pekerjaan penyiapan badan jalan yang diukur dalam satuan


meterpersegi (m2) = panjang tanah dasar yang akan disiapkan x lebar yang harus disiapkan;

Berbeda dengan Volume Penimbunan Badan Jalan yang diukur dalam satuan

meterkubik (m3) = panjang timbunan x lebar x tinggi (atau tebal) timbunan.

Sedangkan ukuran (panjang, lebar, tinggi/tebal) harus sesuai dengan yang direncanakan (sesuai ukuran pada gambar).

Agar diperoleh ketelitian dan memudahkan perhitungan volume pekerjaan maka sebaiknya perhitungan dilakukan per item pekerjaan sesuai urutan item pekerjaan pada daftar yang telah dibuat sebelumnya. Cara melakukan perhitungan dapat dibuat format Tabel Contoh perhitungan Volume Pekerjaan sederhana (Form-RAB2A). Karena Perhitungan Volume Pekerjaan tersebut akan menjadi acuan pada pelaksanaan pembangunan prasarana maka perhitungan volumenya harus cukup teliti, sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami.

No Uraian Pekerjaan Satuan Sketsa dan Perhitungan Volume 1.

Lapis Pondasi Bawah Kelas C (Sirtu)

M3

Vol. = P x L x T = 200 x 2 x 0,2 = 80

80

Dst.

L= 2mT= 20cm

P (panjang)= 200m

3. Buat Rekapitulasi Daftar Kuantitas/Volume seluruh pekerjaan. Daftar Rekapitulasi Kuantitas ini berupa tabel yang menggambarkan/memuat volume dan satuan tiap jenis pekerjaan secara keseluruhan kegiatan (proyek). Adapun sumber informasinya adalah hasil perhitungan langkah 2 diatas. Adapun Contoh bentuk fomatnya adalah seperti pada tabel / formulir (RAB-2) berikut.


Cara Pengerjaan Formulir : No. Urut : Isi nomor urut jenis pekerjaan; Uraian Pekerjaan : Diisi nama jenis pekerjaan Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran pekerjaan Volume/Kuantitas Diisi dengan nilai volume pekerjaan

10.2 PERHITUNGAN VOLUME/KUANTITAS KEBUTUHAN PEKERJAAN

(Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan/Material dan Peralatan)

Komponen kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan konstruksi yang harus diperhitungkan biayanya disini adalah mencakup komponen Tenaga Kerja, Bahan Bangunan, Peralatan dan Administrasi. Untuk komponen Tenaga Kerja, Bahan dan Alat harus dihitung berdasarkan kebutuhan tiap jenis/item pekerjaan yang akan dilakukan dilapangan sedangkan untuk administrasi dihitung sekaligus untuk keseluruhan penyelesaiaan pekerjaan atau proyek/sub-proyek (tidak diperhitungkan langsung pada tiap jenis/item pekerjaan).

Perhitungan Volume kebutuhan disini mencakup 3 tahapan, yaitu : a. Perhitungan Volume Kebutuhan Total Pekerjaan/Proyek; b. Perhitungan Volume Kebutuhan Swadaya masyarakat; c. Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM; Masing-masing tahapan dapat diuraikan sebagai berikut :

A). Perhitungan Volume Total Kebutuhan Kegiatan/Proyek/Sub-proyek

Sebagai dasar perhitungan Volume Kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan peralatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasarana adalah Hasil Perhitungan Kuantitas/Volume tiap item Pekerjaan sebelumnya (lihat Langkah 2) dan rencana metode pelaksanaan pekerjaan yang dipilih. Metode kerja disini lebih kepada apakah pekerjaan dilakukan secara padat karya (menggunakan tenaga manusia) atau dengan menggunakan peralatan (mesin).

Langkah – langkah Perhitungan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja, Bahan, Alat dan administrasi untuk seluruh kegiatan proyek : 1. Hitung kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan.

Lakukan perhitungan ini sampai semua jenis (item) pekerjaan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya.

2. Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek.

3. Hitung kebutuhan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek.

Masing-masing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan/alat tiap jenis pekerjaan.

Cara pelaksanaannya adalah : 54 Bagian - 1. Persiapan & Perencanaan Teknis Kegiatan Sarana & Prasarana

a. Berdasarkan metode pelaksanaan yang dipilih, maka setiap item pekerjaan, perlu diidentifikasi/ditentukan semua jenis/macam dari :

Tenaga Kerja yang diperlukan, misalnya Mandor/ketua kelompok, Tukang, Pekerja;

Material/bahan yang dibutuhkan, misalnya pasir, semen, besi, dll;

Peralatan Kerja yang dibutuhkan, misalnya beton molen, mesin gilas, dll. Untuk alat seperti cangkul, linggis, ember dapat dikelompokan menjadi satu set alat dan biasa disebut alat bantu;

b. Kemudian harus ditentukan/diketahui besarnya kebutuhan dasar untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan tersebut atau biasa disebut koefisien dari setiap jenis/macam Tenaga Kerja, Material/bahan, Peralatan Kerja.

c. Hasil identifikasi dan koefisien masing-masing tenaga kerja, bahan dan alat dicatat untuk masing-masing item pekerjaaan yang ada.

d. Berdasarkan data hasil poin a,b, Lakukan perhitungan kebutuhan untuk semua jenis/item kegiatan selesai. Sebagai dasar acuan jenis-jenis pekerjaan dapat mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya.

e. Prinsip dasar perhitungan Volume kebutuhan ini adalah : koefisien tiap jenis kebutuhan dikali volume tiap jenis pekerjaan. Dengan demikian maka kebutuhan untuk masing-masing jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan, Alat, dapat dihitung dengan rumus umum berikut :

Untuk memudahkan proses perhitungan Kebutuhan tiap item pekerjaan maka dapat dibuat formulir seperti Formulir RAB-3 berikut. .

Volume TK = Koefisien TK x Volume Pekerjaan

Volume Bahan = Koefisien Bahan x Volume Pekerjaan

Volume Alat = Koefisien Alat x Volume Pekerjaan


Cara Pengerjaan Formulir : Uraian : Diisi nama tiap jenis komponen biaya Tenaga Kerja, Bahan,

Peralatan yang sesuai kebutuhan pekerjaan tersebut; Satuan : Diisi dengan satuan pengukuran tiap jenis komponen biaya

pekerjaan Volume/Kuantitas per satu satuan pekerjaan (koefisien): Diisi dengan nilai

volume persatuan pekerjaan Jumlah/Volume Kebutuhan : Diisi dengan nilai Volume/kebutuhan untuk

masing-masing Tenaga Kerja, Bahan dan Alat. Caranya Tuliskan hasil Perkalian antara angka Koefisien dengan Volume Item Pekerjaan;

2. Buat Rekapitulasi Kebutuhan total Tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Dasar perhitungan rekapitulasi ini adalah hasil perhitungan volume kebutuhan tiap pekerjaan (lihat langkah 1 diatas). Prinsip perhitungannya adalah Jumlah total masing-masing kebutuhan tiap jenis/macam dari Tenaga Kerja, Bahan dan Alat yang dibutuhkan pada tiap jenis pekerjaan dijumlahkan untuk seluruh jenis pekerjaan yang ada. Untuk memudahkan proses perhitungan maka dapat dibuat tabel bantu seperti berikut :

Tabel bantu Perhitungan Rekapitulasi Kebutuhan Proyek/Sub Proyek :

Vol. Kebutuhan T. Kerja

Man

dor

Ka.

Tu

kang

Tuka

ng

Peke

rja

Sem

en

Pasi

r

Ker

ikil

Bt.

Kal

i

Bt B

ata

Dst

….

Bet

on

Mol

enM

esin

G

ilas

Ala

t B

antu

Dst

….

(HOK) (HOK) (HOK) (HOK) (Zak) (M3) (M3) (M3) (Buah) (…..) (Jam) (Jam) (Set) (….)

12

dst

Total

Vol. Kebutuhan AlatVolume Kebutuhan Bahan

No Uraian Pekerjaan

Cara Pengerjaan Formulir : No : Diisi Nomor urut pekerjaan; Uraian Pekerjaan : Diisi nama tiap jenis pekerjaan; Kolom Volume Kebutuhan Tenaga Kerja (Mandor/Ka. Tukang,

Tukang,Pekerja) diisi nilai volume/jumlah masing-masing sesuai jenis pekerjaannya;

Kolom Volume Kebutuhan Bahan dan Volume Kebutuhan Alat, prinsip pengisiannya sama dengan Volume Kebutuhan Tenaga Kerja

Baris Total pada setiap kolom kebutuhan : Diisi hasil penjumlahan Volume Kebutuhan dari kegiatan pertama (baris teratas) sampai kegiatan terakhir (baris terbawah);


Hasil perhitungan rekapitulasi ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat untuk perhitungan biayanya. Salinlah nilai-nilai total dari setiap jenis kebutuhan yang ada pada tabel tersebut kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk masing-masing komponen yang sesuai.

3. Hitung Kebutuhan Administrasi yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek. Komponen kegiatan administrasi untuk menyelesaikan seluruh kegiatan/proyek, disini hanya mencakup kegiatan administrasi minimal yang harus dibuat/dilakukan oleh KSM selama pelaksanaan konstruksi, yaitu mencakup komponen :

Pembuatan Papan Nama Proyek; Pembuatan administrasi Harian dan Mingguan Lapangan; Pembuatan Laporan Kegiatan KSM (Kemajuan Dwi-Mingguan dan Pertanggungjawaban/Akhir);

Photo copy (seperti dokumen proposal, laporan, administrasi, dll); Pengadaan ATK yang diperlukan; Dokumentasi/photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%); Materai secukupnya; Pengujian Kualitas Air Minum (1 sampel/contoh benda uji), hanya untuk infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya.

Besarnya volume kebutuhan untuk tiap komponen administrasi tersebut pada dasarnya dihitung sesuai kebutuhan lapangan. Dalam hal volume setiap komponen tidak dapat diperkirakan dengan pasti maka dapat digunakan volume 1 (satu) dengan satuan ”Lumpsum” (Ls), kecuali untuk pengujian kualitas air minum, yaitu 1 (satu) sampel/contoh benda uji.

Hasil perhitungan ini akan menjadi masukan volume total kebutuhan kegiatan administrasi untuk perhitungan biaya proyek. Salinlah nilai-nilai volume dari setiap jenis kebutuhan administrasi tersebut kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4) untuk komponen administrasi.

Beberapa hal yang perlu dipahami berkaitan dengan penggunaan koefisien tenaga kerja, bahan dan alat :

Koefisien selalu dinyatakan dalam bentuk angka, bisa angkanya bulat (1, 2, dst) atau angka pecahan (ada angka dibelakang koma seperti 0,003 atau 0,03, dst);

Angka koefisien dapat berbeda-beda untuk tiap jenis tenaga kerja, bahan, alat serta untuk tiap jenis pekerjaan;

Angka koefisien biasanya diperoleh dari hasil pengujian yg dilakukan


khusus untuk itu (meskipun juga ada yang bisa dihitung sendiri), sehingga didalam penyusunan RAB umumnya koefisien mengacu pada referensi/sumber yang diterbitkan secara resmi seperti Analisa BOW, Analisa SNI, Analisa K, informasi yang diterbitkan oleh pemerintah, dinas/sektor terkait di daerah;

Pengertian KOEFISIEN :

Yang dimaksud dengan koefisien tenaga kerja atau biasa disebut produktivitas tenaga kerja disini adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dikerjakan/diselesaikan oleh seorang tenaga kerja dalam satu satuan waktu tertentu atau banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah Hari Orang Kerja (HOK). Satu HOK biasanya sama dengan 6 sampai 8 jam kerja (sesuai kondisi setempat).

Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien tenaga kerja adalah :

0,18 untuk Mandor/Kepala Kelompok 0, 12 untuk Kepala Tukang Batu 1,20 untuk Tukang Batu 3,60 untuk Pekerja

Pengertiannya adalah 0,18 mandor + 0,12 kepala tukang + 1,2 tukang + 3,6 pekerja, bekerja bersama dalam 1 hari dapat menyelesiakan 1 m3 pasangan pondasi batu kali.

Yang dimaksud dengan koefisien bahan/material disini adalah banyaknya/jumlah bahan/material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan. Satuan yang digunakan adalah sama dengan satuan pengukuran bahan, misalnya pasir dinyakatakan dalam m3, semen dinyatakan dalam zak, dst.

Sebagai contoh, misalnya untuk pekerjaan 1 M3 pasangan pondasi batu kali adukan 1semen : 4 pasir, maka koefisien bahan :

1,20 M3 untuk batu kali 0,522 M3 untuk pasir pasangan 2,86 untuk zak semen

Yang dimaksud dengan koefisien alat/peralatan atau biasa disebut juga produktivitas peralatan adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dihasilkan oleh suatu peralatan dalam satu satuan waktu tertentu atau banyaknya suatu peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan/menyelesiakan pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah jam atau hari untuk


Sebagai contoh, misalnya untuk pemadatan pekerjaan lapis pondasi sirtu per m3 dengan menggunakan alat mesin gilas, maka koefisien alat mesin gilas adalah 0,083 per m3.

B). Perhitungan Volume Swadaya Masyarakat Perhitungan Volume tiap jenis swadaya yang diberikan oleh masyarakat pada tahap ini mencakup seluruh komponen swadaya masyarakat yang dikontribusikan oleh warga, berupa: Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi, Dana Tunai, Lahan dan Konsumsi. Data atau informasi utama untuk perhitungan volume swadaya ini adalah Daftar Swadaya masyarakat yang telah disepakati pada Rembug Kesepakatan Swadaya sebelumnya. Sedangkan proses perhitungannya, pada prinsipnya sama dengan membuat rekapitulasi volume kebutuhan proyek diatas, yaitu dengan menjumlahkan semua volume tiap macam bentuk swadaya yang sama, misalnya berapa jumlah dari tiap jenis Tenaga Kerja Mandor, Kepala Tukang, Tukang, Pekerja, semen, alat bantu cangkul, dll. Hasil perhitungan rekapitulasi swadaya ini akan menjadi masukan volume kebutuhan swadaya untuk perhitungan RAB. Salinlah nilai-nilai volume kontribusi swadaya ini kedalam Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4) pada kolom Volume Kebutuhan ”Swadaya” (Kolom 5) Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 1) Apabila ada swadaya dalam bentuk dana tunai yang belum

dijadikan menjadi bentuk barang seperti bahan/alat/administrasi pada waktu rembug kesepakatan swadaya masyarakat sebelumnya, maka dalam proses perhitungan RAB ini perlu terlebih dahulu diubah nilainya kedalam bentuk komponen swadaya non dana tunai (berupa barang) yang sebanding, misalnya menjadi bahan semen 1 zak, atau biaya administrasi pembuatan papan nama proyek, dll.

2) Untuk tiap jenis tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang, pekerja) maka perlu diperhatikan bahwa satuannya harus dibuat dalam bentuk HOK, yaitu jumlah hari kerja yang disawadayakan dikali jumlah jam kerja perhari. Besarnya Jam Kerja perhari biasanya 6 sampai 8 jam (dipilih sesuai jam kerja setempat).

C). Perhitungan Volume Kebutuhan BLM/PNPM MP

59

Volume kebutuhan untuk sumber dana dari BLM PNPM hanya mencakup 4 komponen utama biaya konstruksi, yaitu berupa :


Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Administrasi (termasuk Biaya Pengujian Kualitas Air Minum, untuk infrastruktur Air Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya). Dasar perhitungannya adalah dilakukan dengan cara Kebutuhan Total Proyek dikurangi dengan Kebutuhan swadaya masyarakat untuk masing-masing komponen tenaga kerja, bahan alat dan administrasi yang sesuai. Proses perhitungannya dapat langsung menggunakan formulir Formulir Rencana Anggaran Biaya (Formulir RAB-4 kolom 6) yaitu ”nilai volume kebutuhan total” (kolom 4) dikurangi ”volume kebutuhan swadaya” (kolom 5). Hasil akhir kegiatan perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat ini akan diperoleh gambaran : 1. Rekapitulasi dan rincian Volume kebutuhan Bahan, Tenaga kerja

dan Peralatan yang akan digunakan dari seluruh item pekerjaan pembangunan prasarana

2. Rekapitulasi dan rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan dari kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan prasarana.

3. Rekapitulasi dan Rincian Volume/kuantitas kebutuhan Bahan, Tenaga kerja dan Peralatan, untuk porsi sumber dana BLM.

10.3 PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) Swadaya & BLM Perhitungan RAB disini adalah mencakup perhitungan RAB Prasarana yang dirinci untuk masing-masing sumber dana swadaya (kontribusi warga) dan sumber dana BLM PNPM MP. Prinsip dasar perhitungan RAB ini adalah diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya (RAB) dari setiap komponen yang diperlukan. Sedangkan besarnya biaya setiap komponen adalah Volume setiap komponen dikali harga satuannya. Dasar perhitungan RAB, secara sederhana dapat digunakan rumus berikut :

Adapun proses perhitungan RAB disini, mencakup :

RAB = VOLUME HARGA SATUAN x

A. RAB Swadaya Masyarakat dan RAB BLM/PNPM MP; B. Rekapitulasi RAB Swadaya dan BLM (Diperlukan bilamana usulan

kegiatan KSM lebih dari satu jenis). A). Perhitungan RAB Swadaya Masyarakat dan BLM/PNPM MP

o Swadaya Masyarakat : Komponen biaya kontribusi/swadaya masyarakat yang diperhitungkan pada RAB disini, mencakup 7 (tujuh) komponen,


yaitu : komponen Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Dana Tunai, Lahan, Konsumsi dan Administrasi proyek; Sebagai dasar perhitungan RAB Swadaya masyarakat adalah data/informasi hasil perhitungan volume kebutuhan/kontribusi swadaya yang telah dibuat sebelumnya (langkah 10.2.B) dan data harga satuan. Harga satuan yang dipergunakan untuk menilai swadaya ini adalah sama dengan harga satuan yang telah disepakati (hasil survey 3 toko) dan khusus untuk tanah/tanaman produktif, konsumsi dan administrasi maka dapat menggunakan harga pasar setempat.

o BLM/PNPM MP : Komponen RAB kegiatan yang diperhitungkan dari sumber dana BLM PNPM MP adalah mencakup komponen biaya : upah tenaga kerja, material/bahan, peralatan dan biaya Administrasi.

Sebagai dasar perhitungan RAB kegiatan dari sumber dana BLM PNPM MP adalah data/informasi hasil perhitungan volume kebutuhan tenaga kerja, material/bahan, peralatan dan administrasi untuk BLM yang telah dibuat sebelumnya (langkah 10.2.C) dan data Harga satuan hasil survey 3 toko yang telah disepakati. Adapun Penjelasan Cara Perhitungan tiap komponen biaya dalam RAB tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

No Jenis Komponen Satuan Volume Harga Satuan

(Rp) Nilai/Biaya

(Rp.) 1. Tenaga Kerja

(Mandor/K.Klp, Tukang,Pekerja, dlll)

HOK Jumlah Org TK dikali jumlah hari kerja yang diberikan untuk tiap jenis TK. (sesuai jumlah yg telah disepakati KSM)

Sesuai Nilai Upah harian setempat atau untuk tk. Kota dapat memakai UMR perhari

Jum. HOK x Upah perhari

2. Bahan Bangunan (Pasir, Batu, Semen,dll)

Sesuai satuan

jenis bahan (m2,m3,za

Sesuai jumlah yang telah disepakati KSM untuk tiap jenis

Sesuai Harga satuan dasar tiap jenis bahan termasuk biaya

Jumlah Volume x Harga Satuan Dasar Bahan

Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan secara terbatas sumber dana dari BLM/PNPM, sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Penggunaan dana tersebut harus diverifikasi baik perencanaannya maupun realisasinya oleh Tim Konsultan dan BKM/UPL. Batasan besarnya pagu per KSM dan cara pengalokasiannya dapat dilihat pada penjelasan Catatan Yang Harus Diperhatikan, pada bagian akhir penjelasan Rekapitulasi RAB.


62

No Jenis Komponen Satuan Volume Harga Satuan Nilai/Biaya

(Rp) (Rp.) k, dll) Bahan transportnya

sampai dilokasi. 3. Alat/Peralatan Kerja

(pacul, pengaduk semen, ember beton, dll)

Sesuai satuan

jenis Alat (bh, zak,

dll)

Sesuai jumlah yang telah disepakati KSM untuk tiap jenis Alat

Sesuai Nilai pembelian/ pembuatan/ sewa, untuk tiap jenis Alat

Jumlah Volume x Harga Satuan Alat

4. Administrasi : Papan Nama Proyek; Administrasi Harian/Mingguan Laporan Kegiatan KSM (Kemajuan Dwi-Mingguan dan Pertanggungjawaban/Akhir); Photo copy Pengadaan ATK Photo-photo kegiatan (0%, 50%, 100%); Materai; Pengujian Kualitas Air Minum

Sesuai satuan

kebutuhan tiap

komponen atau

digunakan satuan Ls

(Lumpsum) untuk

masing-masing

komponen

Dihitung sesuai kebutuhan tiap

komponen untuk keseluruhan

kegiatan/proyek (atau gunakan volume = 1 bila

satuannya adalah Ls (Lumpsum)

Dihitung biaya sesuai kebutuhan

tiap komponen

Jumlah Volume x Harga Satuan tiap komponen

5. Dana Tunai (Swadaya)

Bila ada swadaya tunai, supaya dijadikan berbentuk non-tunai yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi (bisa seperti bahan, alat, administrasi) sehingga pada saat dimasukan dalam perhitungan RAB, swadaya dana tunai tersebut sudah terintegrasi atau langsung dipergunakan.

6. Tanah/Tanaman yang terkena proyek : a. Tanah M2 Luas tanah yang

terkena proyek Sesuai NJOP (Nilai Obyek Pajak) setempat

Jumlah Volume x Harga Satuan Tanah

b. Tanaman Produktif

Batang/ Pohon

Jumlah tanaman yang terkena

proyek

Sesuai nilai Tanaman dilokasi setempat

Jumlah Volume x Harga Satuan Tanah

7. Konsumsi : (dapat dirinci sesuai jenis konsumsi dan harganya)

Ls/paket Sesuai jumlah yang ada

Sesuai Nilai pembelian/ pembuatan tiap jenis konsumsi

Total Nilai semua jenis Konsumsi

Hasil akhir dari perhitungan RAB ini adalah diperolehnya gambaran besarnya nilai rencana swadaya masyarakat dan BLM PNPM MP yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana, meliputi : 1. Volume/kuantitas dari setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP;


2. Besarnya nilai/biaya setiap bentuk swadaya dan BLM/PNPM MP; Selanjutnya perhitungan RAB Swadaya dan BLM ini dapat langsung menggunakan formulir (Formulir RAB-4), seperti tabel berikut :

CARA PENGERJAAN FORMULIR RAB-4 :

Judul Kolom Penjelasan Cara Pengerjaan

No. Urut (Kolom 1)

Kosongkan (pada formulir sudah ada)

Uraian (Kolom 2)

Tuliskan hasil identifikasi tiap jenis komponen kebutuhan RAB (baik swadaya maupun BLM) yang diperlukan. Sebagai acuan dapat menggunakan jenis-jenis komponen hasil perhitungan kebutuhan proyek dan swadaya.


Satuan (kolom 3)

Diisi dengan satuan pengukuran jenis komponen yang sesuai (HOK untuk Tenaga Kerja dan untuk satuan bahan/alat adalah yang sesuai)

Volume Kebutuhan ”Total” (Kolom 4)

Diisi dengan jumlah kebutuhan total pekerjaan (sub proyek) untuk tiap jenis komponen masing-masing

Volume ”Swadaya” (Kolom 5)

Diisi dengan jumlah kebutuhan masing-masing komponen dari swadaya.

Volume Kebutuhan ”BLM” (Kolom 6)

Diisi dengan nilai Volume/kebutuhan untuk masing-masing Tenaga Kerja, Bahan dan Alat dari sumber dana BLM. Caranya : Nilai Volume Kebutuhan Total (kolom 4) dikurangi dengan nilai Kebutuhan Swadaya (kolom 5) untuk masing-masing komponen;

Harga Satuan (kolom 7)

Diisi dengan harga satuan masing-masing komponen. Nilai Harga Satuan yang dipakai berpedoman pada Hasil Kesepakatan Harga Satuan Hasil Survey, sedangkan untuk Hraga satuan Tanah/Tanaman, Konsumsi harus menggunakan harga harga pasaran di desa/kelurahan setempat.

Jumlah Biaya ”Swadaya” (Kolom 8)

Diisi dengan nilai jumlah biaya masing-masing komponen swadaya. Caranya Nilai Volume Swadaya (kolom 5) dikali dengan nilai Harga Satuan masing-masing (Kolom 7);

Jumlah Biaya ”BLM/PNPM MP” (Kolom 9)

Diisi dengan nilai jumlah biaya masing-masing komponen BLM/PNPM. Caranya Nilai Volume BLM (kolom 6) dikali dengan nilai Harga Satuan masing-masing (Kolom 7);

Baris : Jumlah Total Biaya (Swadaya dan BLM)

Kolom 8-Swadaya) : Diisi dengan nilai total biaya semua komponen Swadaya. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Dana Tunai (subtotal 5) + subtotal Tanah/Tanaman (subtotal 6) + subtotal Konsumsi (subtotal 7) yang ada

Kolom 9-BLM) : Diisi dengan nilai total biaya semua komponen BLM/PNPM MP. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Administrasi (subtotal 4) yang ada.

Baris : Jumlah Total Biaya Upah T. Kerja

Diisi dengan nilai total jumlah total biaya semua komponen Tenaga kerja dari swadaya dan BLM. Caranya Salin Nilai pada Subtotal Tenaga Kerja (subtotal 1) swadaya ditambah Subtotal Tenaga Kerja BLM yang ada.

Baris : Jumlah Total Biaya Konstruksi Swadaya & BLM

Diisi dengan nilai total jumlah Biaya Langsung Konstruksi dari Swadaya dan BLM. Caranya Jumlahkan Nilai pada Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Administrasi (subtotal 4) baik Swadaya maupun BLM yang ada.


2). Rekapitulasi RAB (Swadaya dan BLM/PNPM)

Rekapitulasi RAB ini pada dasarnya hanya merupakan penggabungan dari masing-masing RAB Swadaya dan RAB BLM/PNPM MP kedalam satu format, bilamana kegiatan KSM lebih dari satu kegiatan. Atau dengan kata lain bahwa bila kegiatan KSM yang ada hanya satu maka Rekapitulasi ini tidak perlu dibuat, cukup formulir RAB-4 saja. Sedangkan prinsip perhitungannya adalah dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan masing-masing biaya tiap komponen yang sesuai dari swadaya dengan BLM untuk tiap kegiatan, misalnya KSM mengusulkan 2 kegiatan yaitu pembangunan MCK dan Jalan Rabat Beton, maka Rekapitulasi yang dilakukan adalah menjumlahkan nilai biaya setiap komponen yang sama pada kegiatan MCK dan kegiatan Jalan Rabat Beton.

Untuk memudahkan proses dan cara perhitungan dapat menggunakan formulir Rekapitulasi RAB (Formulir RAB-5) berikut.

CARA PENGERJAAN FORMULIR RAB-5 Penjelasan Penggunaan Formulir Rekapitulasi RAB

1. Bila jumlah kegiatan yang diusulkan hanya ada satu maka formulir rekap ini tidak perlu dibuat. 2. Bila jumlah kegiatan (Form RAB-4) yang dibuat lebih dari dua maka jumlah kolom (7), (8), (9)

dan (10) harus ditambah lagi sesuai jumlah RAB/kegiatan tersebut. 3. Kotak yang dihitamkan tidak perlu diisi.

Judul Kolom Penjelasan Cara Pengerjaan No. Urut (kolom 1) dan Uraian (Kolom 2), Kosongkan (pada formulir sudah ada)


Dari Swadaya (Kolom 3) (sesuai No. RAB)

Diisi dengan nilai hasil total biaya semua komponen Swadaya sesuai kegiatan masing-masing/No. RABnya Caranya, Salin nilai Formulir RAB-4 masing-masing kegiatan yang sesuai untuk Nilai Subjumlah Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + sub total administrasi (sub total 4) + subtotal Dana Tunai (subtotal 5) + subtotal Tanah/Tanaman (subtotal 6) + subtotal Konsumsi (subtotal 7).

Dari BLM/PNPM (Kolom 4) (sesuai No. RAB)

Diisi dengan nilai hasil total biaya semua komponen BLM sesuai kegiatan masing-masing/No. RABnya. Caranya salin nilai Formulir RAB-4 masing-masing kegiatan yang sesuai untuk nilai pada subtotal Tenaga Kerja (subtotal 1) + subtotal Bahan (subtotal 2) + subtotal Alat (subtotal 3) + subtotal Administrasi (subtotal 4).

Total (Kolom 5)

Diisi dengan nilai total penjumlahan biaya masing-masing komponen BLM dan Swadaya. Caranya Nilai Swadaya (kolom 3) ditambah dengan nilai BLM (kolom 4) untuk masing-masing jenis uraian yang ada.

Bobot (Kolom 6)

Diisi dengan nilai bobot masing-masing komponen biaya pada setiap kegiatan tersebut, yaitu masing2 nilai biaya tiap komponen dibagi dengan jumlah total biaya dari semua komponen pada kegiatan tersebut, kemudian dikali dengan 100. (Dikalikan dengan angka 100 karena satuan bobot adal prosen/per seratus). Caranya untuk masing-masing komponen, yaitu nilai biaya pada kolom (5) dibagi dengan jumlah total biaya (jumlah A s/d G) yang ada pada kolom (5), kemudian nilai tersebut di kali 100.

Baris : Jumlah HOK Konstruksi

Diisi dengan nilai total HOK tenaga Kerja. Caranya jumlahkan semua nilai volume kebutuhan tenaga kerja baik swadaya maupun BLM dari semua kegiatan KSM., (Jumlahkan nilai subtotal 1, kolom 4 pada tiap Formulir RAB-4/tiap kegiatan) Perhatikan, Nilai HOK ini bukan nilai uangnya/bentuk rupiah tetapi volumenya (satuannya HOK).

Baris : Jumlah Biaya Konstruksi

Diisi dengan jumlah nilai Biaya Tenaga kerja, Bahan, Alat, Administrasi dari Swadaya dan BLM. Caranya jumlahkan nilai Biaya Tenaga kerja, Bahan, Alat, Administrasi yang ada pada kolom total (4).

Kolom (7), (8), (9) dan (10)

Prinsip pengisian sama dengan pengisian kolom kolom (3) s/d kolom (6) tetapi untuk kegiatan KSM yang lain (dibuat, bila kegiatan KSM lebih dari satu jenis prasarana)

Kolom (11), (12), (13) dan (14)

1. Untuk Biaya Swadaya (kolom 11) didapat dengan cara menjumlahkan semua biaya swadaya yang ada pada setiap Kegiatan (nilai kolom 3 + nilai kolom 7);

2. Biaya BLM (kolom 12) didapat dengan cara menjumlahkan semua biaya BLM yang ada pada setiap Kegiatan (nilai kolom 4 + nilai kolom 8);

3. Total (kolom 13) didapat dengan cara menjumlahkan biaya Swadaya (nilai kolom 13) dan biaya BLM/PNPM (nilai kolom 14);

4. Bobot (kolom 14) : Diisi dengan nilai bobot masing-masing komponen biaya, yaitu masing-masing nilai biaya tiap komponen dibagi dengan jumlah total biaya kegiatan tersebut, kemudian dikali dengan 100. Caranya untuk masing-masing komponen, yaitu nilai biaya pada kolom (13) dibagi dengan jumlah total biaya (jumlah A s/d G, pada kolom (13) baris H) kemudian nilai tersebut di kali 100. Nilai bobot ini benar, apabila jumlah bobot dari semua komponen (kolom 14) hasilnya sama dengan 100, jika tidak maka ulangi/cek lagi hitungan yang ada.


Catatan yang harus diperhatikan : 1. Apabila satu KSM/Panitia mempunyai kegiatan prasarana lebih dari

satu jenis maka RAB Swadaya maupun BLM (Formulir RAB-4), sebaiknya dibuat secara terpisah masing masing untuk tiap jenis kegiatan. Contohnya adalah kegiatan pembangunan MCK dan Pembuatan Gorong-gorong oleh satu KSM/Panitia, maka RABnya dibuat masing-masing untuk MCK dan Gorong-gorong.

2. Bagi KSM yang mempunyai RAB kegiatan lebih dari satu supaya perhitungan biaya administrasi ini diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi duplikasi (tumpang tindih) disetiap RAB kegiatannya. Sebaiknya hanya dicantumkan pada satu Formulir RAB kegiatan saja (tidak pada semua RAB kegiatan yang dibuat).

3. Khusus untuk pembiayaan kegiatan administrasi KSM, sangat didorong untuk dipenuhi dari dana Swadaya masyarakat atau dukungan pihak ketiga lainnya. Namun demikian dimungkinkan dapat menggunakan sumber dana dari BLM/PNPM sepanjang dapat dipastikan penggunaannya oleh konsultan (“tidak disalah gunakan”) dan ini tidak menutup kemungkinan adanya swadaya. Sejalan dengan itu, PNPM MP memberikan stimulan dana administrasi kegiatan (tidak harus dihabiskan) dengan batasan, sebagai berikut : Pagu maksimum Rp. 150.000 untuk total Nilai BLM s/d Rp. 25

Juta per KSM; Pagu maksimum Rp. 200.000 untuk total Nilai BLM diatas Rp.

25 Juta per KSM; Untuk Pengujian Kualitas Air Minum, pada infrastruktur Air

Minum yang sumber airnya bukan berasal dari air hujan, PDAM atau perusahaan air minum lainnya sesuai harga setempat.

Penggunaan dana tersebut harus diverifikasi baik perencanaannya maupun realisasinya oleh Tim Konsultan dan BKM/UPL.

11. PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN

Secara sederhana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah formulir yang menggambarkan rencana waktu pelaksanaan dari semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan suatu prasarana. Rencana jadwal pelaksanaan ini perlu dibuat, karena : 1) Waktu pemanfaatan atau pencairan dana BLM/PNPM telah ditetapkan

batas waktunya; 2) Agar dapat diatur penggunaan (waktu dan jumlah) sumberdaya yang akan

digunakan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana seperti dana, tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan;

3) Agar semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dapat berjalan secara teratur dan terarah menuju terwujudnya bangunan/prasarana yang akan dibuat;


4) Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pembangunan prasarana yang diajukan dalam proposal pelaksanaan kegiatan;

Sedangkan manfaat dari Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah : 1) Mengetahui berapa lama pekerjaan pembangunan prasarana dapat

dilaksanakan; 2) Mengetahui kapan harus memulai pelaksanaan setiap jenis kegiatan dan

berapa lama kegiatan tersebut dapat diselesaikan; 3) Mengetahui berapa banyak volume setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; 4) Sebagai pedoman untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan

pada saat pelaksanaan pembangunan prasarana; Adapun Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini berisi : 1) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Volume dari setiap jenis kegiatan yang harus dibuat; 3) Waktu pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan (Durasi); 4) Bobot Kegiatan, yaitu suatu ukuran untuk mengetahui besarnya nilai suatu

jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan ini bisa berupa nilai biaya atau waktunya;

Untuk pelaksanaan kegiatan PNPM MP yang skala kegiatannya cukup kecil maka digunakan bentuk jadwal yang sangat sederhana dan paling umum dipakai, yaitu berbentuk bagan balok (barchart). Adapun Prinsip pembuatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Kegiatan yang akan dilakukan digambarkan dalam bentuk balok pada skala waktu. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut : 1. Tentukan/Identifikasi semua jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2. Buat urut-urutan pelaksanaan semua jenis kegiatan tersebut. 3. Tentukan Volume tiap jenis kegiatan (termasuk satuannya); 4. Tentukan ”lamanya waktu setiap jenis kegiatan (biasa disebut juga durasi)”.

Satuan durasi ini dapat dinyatakan dalam hari, minggu, dst; 5. Hitung Bobot masing-masing jenis kegiatan 6. Gambarkan ”waktu pelaksanaan” dari tiap jenis kegiatan dalam bentuk

bagan balok pada skala waktu. Langkah-langkah tersebut dapat diuraikan untuk implementasi PNPM MP, sebagai berikut : 1. Menentukan Jenis-jenis Kegiatan

Jenis-jenis kegiatan adalah mengikuti jenis-jenis kegiatan yang ada pada daftar Kuantitas Pekerjaan (lihat Formulir RAB-2).

2. Membuat Urut-Urutan Kegiatan; Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (berurut-urutan) untuk menghasikan bangunan/infrastruktur.


Urutan atau susunan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibuat berdasarkan urut-urutan (logika) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Berikut diberikan contoh yang tidak terurut dan terurut:

Daftar Kegiatan Pelaksanaan Membuat Drainase Kegiatan Tidak Terurut Kegiatan Terurut

1) Pembersihan Lapangan 1) Pembersihan Lapangan 2) Pemasangan Bouwplank 2) Pemasangan Bouwplank 3) Urugan Pasir dasar saluran 3) Galian Tanah 4) Galian Tanah 4) Urugan Pasir dasar saluran 5) Urugan kembali tanah bekas galian 5) Pasangan Batu Kali 6) Pasangan Batu Kali 6) Urugan kembali bekas galian 7) Meratakan & pemadatan urugan 7) Meratakan & pemadatan urugan 8) Plesteran dan acian 8) Plesteran dan acian

Untuk menyusun urut-urutan pelaksanaan kegiatan dari suatu pembangunan infrastruktur maka perlu mempelajari gambar-gambar bangunan yang akan dibuat serta metode pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan. Cara penulisan urutan kegiatan lazimnya disusun/ditulis dari atas kebawah, sehingga secara sederhana susunan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa suatu kegiatan dilaksanakan setelah selesai kegiatan sebelumnya (kegiatan nomor diatasnya) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya (kegiatan nomor dibawahnya). Contoh : Dari Tabel diatas (Kolom Kegiatan Terurut), dapat dilihat bahwa Kegiatan Pasangan Batu Kali dilaksanakan setelah selesai “Kegiatan Memasang Pasir Urug didasar saluran” dan selanjutnya diikuti oleh “Kegiatan Urugan/Timbunan kembali tanah bekas galian”, Dst. Sebagai alat bantu sederhana untuk mengecek urut-urutan kegiatan pembangunan infrastruktur, maka terhadap setiap kegiatan dapat dibuat pertanyaan :

Apakah Kegiatan ini didahului oleh kegiatan sebelumnya/diatasnya ? Apakah kegiatan ini diikuti oleh kegiatan berikut/kegiatan dibawahnya ?

Hasil akhir kegiatan tahap ini, maka buatlah tabel seperti pada tahap pertama, tetapi semua kegiatan-kegiatannya sudah dibuat berurutan.

3. Menentukan Volume Kegiatan Seperti halnya pada tahap identifikasi jenis kegiatan, maka pada langkah ini, Volume setiap jenis kegiatan dapat langsung mengikuti hasil hitungan yang sudah ada pada Daftar Kuantitas Pekerjaan yang telah dibuat sebelumnya.

4. Menentukan Waktu Pelaksanaan kegiatan Yang dimaksudkan dengan Waktu pelaksanaan kegiatan (Durasi) disini adalah jumlah waktu (boleh hari, minggu dan seterusnya) yang diperlukan


untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Misalnya 5 hari waktu yang dibutuhkan untuk membuat pondasi. Untuk menentukan waktu pelaksanaan dari suatu jenis kegiatan maka pertama kita harus ketahui lebih dahulu volume kegiatan yang akan dibuat (volume rencana), kemudian kita tentukan metode kerja apa yang akan kita pakai. Metode pekerjaan disini lebih kepada menetapkan apakah pekerjaan akan dikerjakan dengan tenaga manusia (padat karya) atau menggunakan peralatan (metode mekanis) seperti alat excavator, bulldozer, dll. Peranan Metode kerja cukup penting karena akan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Hal ini karena kemampuan kerja (produktivitas) antara tenaga manusia (metode padat karya) dengan peralatan (metode mekanis) akan sangat berbeda. Metode mana yang akan digunakan, ini sangat tergantung pada kondisi yang ada dilapangan (seperti ketersediaan tenaga kerja atau peralatan), apakah memungkinkan bila menggunakan peralatan besar, bisa dipilih tenaga kerja atau peralatan atau kombinasi antara keduanya (t. kerja dan peralatan). Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya adalah kegiatan yang sederhana, maka penentuan waktu tiap jenis kegiatan disarankan untuk dapat dilakukan dengan cara perkiraan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai pengalaman seperti tukang atau mandor bangunan agar taksiran waktunya lebih mendekati kenyataan dilapangan (lebih realistis). Namun demikian, bila terdapat jenis kegiatan tertentu yang sulit dikerjakan oleh tenaga masyarakat maka boleh dikerjakan dengan metode mekanis (menggunakan peralatan berat seperti pemadatan jalan sirtu dengan mesin gilas atau excavator untuk galian, dll). Untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis kegiatan (durasi), dengan cara perkiraan maka dapat dilakukan dengan memperkirakan langsung durasi setiap item pekerjaan. Atau dapat dilakukan dengan langkah-langkah pendekatan perhitungan sederhana sebagai berikut : 1) Perlu di ketahui volume dari tiap jenis kegiatan, volume kegiatan yang

besar tentu akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan volume yang lebih sedikit (dalam kondisi jumlah tenaga kerja/alat yang tetap/sama);

2) Perlu ditentukan metode kerja yang akan digunakan, apakah dengan tenaga kerja atau peralatan. Dari Metode kerja yang dipilih, selanjutnya perlu diketahui produktivitas/kemampuan kerja dari setiap tenaga kerja atau peralatan yang akan digunakan. Kemampuan Kerja disini dapat diartikan sebagai “jumlah volume pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seorang tenaga kerja atau satu unit peralatan persatuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu ini bisa dipakai satuan hari atau jam kerja. Sebagai contoh, misalnya kemampuan seorang tenaga kerja untuk menggali tanah adalah 3 meterkubik per hari (6 jam kerja) atau kemampuan alat


excavator untuk menggali adalah 3 meterkubik perjam (18 M3 perhari). Informasi untuk memperoleh nilai produktivitas tenaga kerja tiap jenis pekerjaan dapat langsung ditanyakan pada masyarakat (tukang/mandor) setempat, sedangkan untuk peralatan dapat diperoleh dari pemilik peralatan atau pengalaman masyarakat atau dari instansi teknis setempat atau informasi lain yang diterbitkan.

3) Perlu ditentukan berapa jumlah tenaga kerja (tukang) atau peralatan yang akan digunakan (tersedia). Dari jumlah tenaga kerja atau peralatan ini dapat diketahui berapa volume pekerjaan yang akan dihasilkan secara berkolompok dalam satu satuan waktu tertentu (produktivitas kelompok). Misalnya 4 orang tenaga kerja melakukan pekerjaan galian, maka dalam satu hari, volume galian yang bisa dihasilkan adalah 12 m3 (4 org x 3 M3), begitu juga dengan penggunaan peralatan seperti excavator, dll.

4) Berdasarkan informasi ketiga hal tersebut, maka Durasi tiap pekerjaan dapat dihitung dengan cara Volume Kegiatan di bagi jumlah produktivitas kelompok kerja atau peralatan yang akan dipergunakan.

5) Lakukan langkah sesuai cara nomor 4) diatas untuk semua jenis kegiatan proyek;

Hal Yang perlu diperhatikan adalah : Satuan Waktu (Durasi) untuk semua jenis kegiatan harus dibuat sama, apakah hari atau minggu.

5. Menghitung Bobot Kegiatan Bobot Kegiatan disini digunakan untuk mengukur atau mengetahui besarnya nilai suatu jenis kegiatan terhadap keseluruhan kegiatan (proyek), yang dinyatakan dalam satuan prosen (%). Secara sederhana bobot ini bisa diartikan, bahwa makin besar bobot suatu kegiatan maka makin besar pula nilai kegiatan tersebut didalam proyek dan sebaliknya makin kecil bobot suatu kegiatan maka kegiatan tersebut mempunyai nilai lebih kecil didalam proyek (merupakan suatu indicator). Manfaat dengan diketahuinya bobot tiap kegiatan ini, maka Ketua KSM/Panitia atau Penanggung Jawab Kegiatan Lapangan KSM dapat membuat prioritas pilihan terhadap kegiatan yang bobotnya besar untuk dijadikan sebagai fokus atau pusat perhatian pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan nantinya dapat selesai tidak terlambat, kualitas bangunan baik dan biaya yang digunakan efisien (pengendalian perjenis kegiatan). Manfaat berikutnya adalah pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan (atau progres) kegiatan dilapangan. Cara menentukan bobot tiap kegiatan pada pekerjaan konstruksi/ infrastruktur lazimnya dihitung dengan mengacu pada jumlah biaya kegiatan, yaitu biaya kegiatan dibagi jumlah total biaya, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan 100 (angka 100 digunakan karena satuan bobot


adalah adalah prosen/per seratus). Dan Jumlah keseluruhan bobot kegiatan (proyek) harus sama dengan 100 %. Dalam hal penentuan bobot pekerjaan, maka bila KSM memiliki/melakukan perhitungan biaya per-kegiatan maka dapat menggunakannya sebagai dasar perhitungan bobot, Namun bila tidak tersedia maka sebagai pendekatan untuk menghitung bobot kegiatan ini dapat digunakan waktu (durasi) tiap kegiatan. Cara perhitungannya adalah bobot tiap kegiatan sama dengan jumlah waktu kegiatan tersebut (durasi) dibagi total jumlah waktu seluruh kegiatan, kemudian nilainya di kali dengan 100%. Catatan : Penting untuk diperhatikan bahwa bila pendekatan waktu digunakan sebagai acuan perhitungan bobot kegiatan maka “perkiraan waktu setiap kegiatan (durasi)” agar dibuat oleh orang yang cukup paham seperti tukang/mandor sehingga durasi lebih realistis dan dapat menghasilkan bobot yang juga realistis.

6. Menggambarkan Bagan Balok Menggambarkan Bagan Balok atau diagram batang pada prinsipnya adalah menggambarkan durasi setiap kegiatan secara horizontal/mendatar pada skala waktu untuk tiap jenis kegiatan. Langkah ini dilakukan mulai dari kegiatan pertama (nomor teratas) kemudian diikuti oleh kegiatan berikutnya sampai kegiatan terakhir. Untuk menggambarkan bagan balok dari setiap jenis kegiatan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipahami :

“Skala Waktu” adalah semua kolom-kolom satuan waktu yang ada pada kolom jadwal pelaksanaan. Setiap kolom mewakili satu satuan waktu. Sedangkan Jumlah kolom ini dibuat sesuai jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan semua jenis kegiatan proyek . Misalnya, suatu proyek akan dilaksanakan selama 4 minggu maka jumlah kolom mingguan dibuat 4 kolom, masing-masing kolom secara berutan ke kanan mewakili Minggu I, Minggu II, Minggu III dan Minggu IV.

“Durasi” atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis kegiatan, digambarkan sebagai panjang balok yang dibuat.

“Waktu Memulai” setiap jenis kegiatan atau kapan suatu jenis kegiatan dapat dimulai pelaksanaannya adalah merupakan titik awal membuat bagan balok kegiatan tersebut; o Berdasarkan urut-urutan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya,

maka waktu memulai suatu kegiatan pada dasarnya adalah sama dengan waktu berakhirnya kegiatan sebelumnya atau memulai suatu penggambaran balok suatu kegiatan adalah sejajar akhir/ujung balok kegiatan sebelumnya (lihat contoh 1, Pekerjaan Pasangan Bouwplank dengan pekerjaan Galian Tanah), atau


o Oleh karena suatu proyek terdiri dari banyak jenis kegiatan, sedangkan waktu pelaksanaan proyek sangat terbatas atau ada percepatan penyelesaian, maka kadang2 waktu memulai suatu kegiatan tidak harus menunggu selesainya seluruh kegiatan sebelumnya (biasa disebut pelaksanaan bertahap), tetapi dapat dimulai menjelang berakhirnya kegiatan sebelumnya. Apabila kondisi seperti ini dipilih maka penggambaran baloknya akan terlihat seperti berlapis (lihat contoh 1, Pekerjaan Galian dengan Urugan Pasir).

“Waktu Selesai” suatu kegiatan atau kapan berakhirnya pelaksanaan suatu jenis kegiatan adalah merupakan ujung akhir dari bagan balok kegiatan tersebut; Contoh 1.

Contoh 2. Formulir Jadwal Pelaksanaan Kegiatan secara Lengkap :

Contoh Bentuk Jadwal untuk proposal seperti pada Form-6, Proposal terlampir


12. PEMBUATAN RENCANA PENGADAAN

Pengadaan yang dimaksudkan disini adalah Pembelian bahan bangunan atau Sewa Peralatan Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana, termasuk juga tenaga kerja ahli bila pekerjaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi (kompleks). Khusus untuk pengadaan tenaga ahli ini umumnya tidak dilakukan karena kegiatan PNPM MP relatif merupakan kegiatan yang sederhana (skala kecil) dan dapat difasilitasi oleh tenaga konsultan. Namun demikian bila sangat diperlukan oleh masyarakat maka rencana pengadaannya harus terlebih dahulu disetujui oleh KMW.

Maksud dan tujuan penyusunan rencana pengadaan ini adalah untuk mendorong adanya proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan, khususnya terkait dengan pelaksanaan pengadaan bahan & alat kegiatan lingkungan. Sedangkan hasil/keluaran yang diharapkan adalah adanya rencana pengadaan yang dimiliki oleh setiap KSM sejak awal dan untuk menjadi pedoman pengadaan dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun metode pengadaan yang dikembangkan dalam program PNPM MP ada 2 (dua) yaitu metode pengadaan secara langsung dan metode pengadaan Terbatas. Lebih jauh tentang tatacara pengadaan ini dapat dilihat pada buku II : Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana.

Langkah-langkah penyusunan Rencana Pengadaan : 1. Tentukan jenis dan volume bahan/alat yang diperlukan untuk pelaksanaan

setiap/keseluruhan sub-proyek. Informasi Jenis/Item dan volume kebutuhan pengadaan ini mengacu pada Jenis kebutuhan Bahan/Alat BLM yang sudah ada di RAB sebelumnya.

2. Dari Jenis dan volume kebutuhan bahan tersebut, tentukan apakah kebutuhan dilapangan harus diadakan sekaligus (seluruh volumenya) atau bisa bertahap (mengikuti kemajuan pekerjaan dan atau untuk menghindari kerusakan/kehilangan material sebelum digunakan). Pembelian satu jenis bahan dapat dilakukan sekaligus, hanya bila stok bahan dan atau pemasok yang tersedia terbatas sehingga dikuatirkan bila tidak dilakukan pembelian sekaligus maka penyelesaiaan pekerjaan dilapangan bisa terlambat.

3. Tentukan volume dan biaya pengadaan tiap jenis bahan/sewa alat tersebut. Apabila terdapat rencana pengadaan dari satu atau lebih jenis bahan, akan dilakukan secara bertahap maka setiap jenis bahan tersebut harus tentukan masing-masing berapa volume dan biaya per tahap pengadaannya.

4. Dari Nilai biaya setiap jenis pengadaan tersebut, tentukan Metode Pengadaannya. Ketentuannya adalah : Untuk Pengadaan dengan total jumlah biaya, tidak melebihi Rp. 15 Juta,

digunakan metode Langsung; Untuk Pengadaan dengan total jumlah biaya, melebihi atau diatas Rp. 15

Juta, digunakan metode Terbatas;


5. Tentukan nama dan alamat jelas dari toko/pemasok yang direncanakan. Untuk Pengadaan Langsung, nama dan alamat toko/pemasok mengacu pada hasil kesepakatan Harga Satuan yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan untuk pengadaan Terbatas, diisi dengan kalimat ”Ditetapkan Kemudian” atau tidak perlu diisi (kosongkan) karena calon pemasoknya hanya dapat diketahui setelah proses pengadaan terbatas selesai (tahap pelaksanaan konstruksi);

6. Tentukan Jadwal pelaksanaan dari setiap item pengadaan. Apabila sulit menentukan tanggal rencana pelaksanaan pengadaan ini maka dapat ditaksir berdasarkan Jadwal Pelaksanaan yang sudah ada dengan menggunakan satuan Mingguan sejak waktu pelaksanaan fisik dimulai. Contoh Minggu-I, Minggu-II atau Minggu-III dan seterusnya.

Untuk penyusunan Rencana Pengadaan ini maka KSM pada saat perencanaan tinggal mengisi formulir saja. Adapun bentuk formulir rencana pengadaan adalah sebagaimana tabel berikut (Form-7, Proposal) :

75

CARA PENGERJAAN FORMULIR RENCANA PENGADAAN : Judul Kolom Penjelasan Cara Pengerjaan

No. (kolom 1) Isi nomor urut jenis pengadaan Uraian Jenis/Item Pengadaan (kolom 2)

Diisi jenis pengadaan yang direncanakan (nama bahan/alat) seperti semen, pasir, dst. Bila terdapat satu jenis bahan yang total biayanya diatas Rp. 15 Juta (volume banyak) akan dilakukan pengadaan secara bertahap maka pada kolom ini sudah harus jelas dicantumkan pertahapnya.

Volume & Satuan (kolom 3)

Diisi dengan Jumlah Volume dan satuan dari tiap jenis pengadaan bahan/alat yang direncanakan,

Jumlah Biaya (kolom 4)

Diisi dengan Jumlah Biaya (Rupiah) dari tiap jenis pengadaan bahan/alat yang direncanakan.

Metode Pengadaan (kolom 5)

Diisi dengan metode pengadaan yang direncanakan : - ”Langsung” untuk semua item pengadaan yang Jumlah

Biayanya (kolom 4) sampai dengan Rp. 15 Juta; - ”Terbatas” untuk semua item pengadaan yang Jumlah

Biayanya (kolom 4) diatas Rp. 15 Juta. Nama Toko/Pemasok & Alamat/Telp (kolom 6)

Diisi dengan Nama Toko/Pemasok yang akan digunakan termasuk alamatnya (dan no. Telp bila ada). - Untuk Pengadaan Langsung, diisi sesuai nama/alamat

toko pada Hasil Kesepakatan Harga Satuan yang telah


76

Judul Kolom Penjelasan Cara Pengerjaan dilakukan sebelumnya.

- Untuk pengadaan Terbatas diisi kalimat ”Ditetapkan kemudian” (saat perencanaan nama calon pemasoknya belum diketahui).

Jadwal Pengadaan (kolom 7)

Diisi dengan waktu rencana pengadaan (minggu keberapa sejak mulai pelaksanaan, contoh : Minggu-I, atau Minggu-III, dst)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan : 1. Rencana Pengadaan harus mengacu pada Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan. Artinya, agar pengadaan bahan/alat dilakukan sesuai kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pemborosan akibat kerusakan/hilangnya bahan tersebut ditempat penyimpanan/gudang sebelum digunakan (pemborosan). Selain itu juga, diharapkan agar terjadi pengelolaan dana oleh KSM secara efektif, dimana setiap tahap pencairan dari BKM/LKM, tidak hanya digunakan untuk pembelian material saja tetapi juga untuk membiayai pembangunan fisik dilapangan (upah tenaga kerja) atau dengan kata lain bahwa kemajuan pencairan dana agar seimbang dengan kemajuan fisik dilapangan.

2. Metode Pengadaan hanya ditentukan berdasarkan Nilai Pengadaan (jumlah biaya) dari setiap jenis bahan bangunan dan atau sewa perjenis peralatan konstruksi. Artinya bahwa Metode Pengadaan tidak menyangkut/melihat Nilai pengadaan yang dilakukan secara paket (semen+pasir+dll), melainkan hanya melihat perjenis bahan (semen saja atau pasir saja).

Contoh-contoh pengadaan Langsung: a) Pembelian Semen saja atau Pasir saja, yang dilakukan sekaligus

atau secara bertahap sesuai kebutuhan lapangan disatu toko tertentu yang bernilai tidak melebihi Rp. 15 Juta;

b) Pembelian secara bersamaan (paket) antara semen, pasir, dll, disatu toko tertentu yang diantara jenis bahan semen atau pasir, dll, tersebut tidak, ada yang bernilai melebihi Rp. 15 Juta

c) Pembelian Kayu jembatan sekaligus (Tiang, Gelagar, Lantai, Bantalan Roda, Sandaran) disatu toko tertentu dengan nilai total biayanya tidak melampaui Rp. 15 Juta;

d) Sewa Alat Berat seperti mesin gilas disatu pemasok tertentu yang nilai sewanya tidak melampaui Rp. 15 Juta.Tapi bila terdapat lebih dari satu KSM disatu kelurahan yang membutuhkan peralatan yang sama maka harus dijumlahkan keseluruhan total sewanya, jika melebihi Rp. 15 Juta, maka harus dilakukan secara terbuka (untuk dipakai bergiliran/bersama).

e) Pekerjaan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 460 meter dengan rencana waktu pelaksanaan selama 7 Minggu, dibutuhkan


sebanyak 251 zak semen (Rp. 15,060,000, @ Rp. 60.000) dengan rencana pengadaan akan dilakukan 5 kali/tahap, maka pembagiaan jenis/item pengadaannya adalah : Semen tahap 1, 40 zak, Rp. 2,4 Juta dilakukan pada Minggu-I; Semen tahap 2, 70 Zak, Rp. 4,2 Juta, dilakukan pada Minggu-II; Semen tahap 3, 70 Zak, Rp. 4,2 Juta, dilakukan pada Minggu-IV; Semen tahap 4, 45 Zak, Rp. 2,7 Juta dilakukan pada Minggu-VI; Semen tahap 5, 26 Zak, Rp. 1,56 Juta, pada Minggu-VII.

Contoh-contoh pengadaan terbatas : a) Pembelian Pipa Air Bersih (termasuk aksesoris) disatu toko tertentu

yang bernilai diatas Rp. 15 Juta; b) Pembelian Kayu jembatan sekaligus (Tiang, Gelagar, Lantai,

Bantalan Roda, Sandaran) disatu toko tertentu yang bernilai diatas Rp. 15 Juta;

c) Pembelian bahan Kabel/Seling Jembatan Gantung sekaligus (Seling Utama, Penggantung, Angin dan Aksesoris), pada satu toko tertentu dengan jumlah nilai keseluruhannya melebihi Rp.15 juta);

d) Pembelian bahan Profil/Pipa Baja Jembatan (Tiang, Gelagar, Sandaran) disatu toko/pemasok tertentu;

e) Sewa Alat Berat seperti mesin gilas disatu pemasok tertentu, baik KSM secara sendiri maupun bersama-sama dengan KSM yang lainnya, yang bernilai diatas Rp. 15 Juta;

3. Pertimbangan terhadap keamanan dan ketersediaan gudang penyimpanan bahan adalah penting menjadi perhatian, khususnya apabila KSM merencanakan pengadaan dalam jumlah banyak sekaligus.

13. PEMBENTUKAN ORGANISASI PELAKSANA LAPANGAN

Struktur Organisasi Pelaksana Lapangan/Kegiatan adalah merupakan Bagan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang menggambar posisi/kedudukan dari unit kerja/bagian-bagian yang ada atau diperlukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur tersebut, termasuk penentuan/pengisian orang-orang yang akan bertanggung jawab dalam setiap unit-unit kerjanya. Dengan adanya struktur organisasi ini maka diharapkan dapat diketahui, antara lain : Adanya hubungan kerja dan pembagian tugas/tanggungjawab antar

orang/unit kerja (siapa/unit kerja mana yang mempertangungjawabkan apa, siapa memimpin dan siapa yang dipimpin, siapa melaporkan hasil kegiatan kepada siapa);

Adanya tugas/tanggungjawab yang jelas pada setiap orang/unit kerja (siapa melakukan apa);

Adanya orang-orang yang akan bertanggungjawab secara jelas (Siapa saja yang akan terlibat dalam organisasi)


Sesuai dengan skala kegiatan Lingkungan PNPM MP yang sederhana, maka bentuk organisasi yang diperlukan haruslah cukup sederhana juga. Sejalan dengan itu maka disarankan bentuk Organisasi Pelaksanaan infrastruktur adalah struktur organisasi dengan unit kerja meliputi : Ketua, Sekretaris, Bendahara, bagian Pengadaan/logistik dan Pelaksana Lapangan (termasuk ketua-ketua regu kerja/Mandor), seperti diagram Bagan contoh berikut :

Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing unit kerja, meliputi :

Ketua, mempunya tugas dan tanggung jawab : Memberikan dorongan, semangat kepada seluruh anggotanya; Menyelenggarakan rembug pembentukan Organisasi O&P; Menandatangani kontrak kerja/SPPD-L KSM dengan BKM, termasuk perubahan bila ada;

Penanggungjawab Utama atas seluruh pelaksanaan & pengendalian kegiatan.

Mengatur dan mengawasi seluruh pelaksanaan tugas Unit/Tim Kerja yang ada;

Membuat dan menyampaikan laporan Pelaksanaan Kegiatan KSM yang dipersyaratkan;

Mendorong sebanyak-banyaknya partisiapasi dan swadaya masyarakat;

Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan konsultasi/evaluasi kemajuan lapangan baik bersama seluruh anggota tim pelaksana maupun bersama UPL dan Konsultan;

Bersama Tim yang telah ditetapkan, melakukan pencairan dana KSM dari BKM/LKM;

Menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan, termasuk pengamanan dampak lingkungan dan sosial (safeguards);

Sekretaris, mempunya tugas dan tanggung jawab : Membantu/melaksanakan tugas-tugas administrasi umum kegiatan; Menjaga & Menyimpan arsip administrasi kegiatan KSM; Melakukan pengadaan ATK dan administrasi lain yang diperlukan;


Bendahara/Keuangan, mempunya tugas dan tanggung jawab : Membuat administrasi, pembukuan dan pelaporan keuangan KSM; Melakukan pembayaran : Upah TK, Bahan/Alat, Administrasi kegiatan Panitia;

Membantu pembuatan administrasi pencairan dana dari BKM/LKM; Bersama Tim yang telah ditetapkan, melakukan pencairan dana KSM dari BKM/LKM;

Bagian Pengadaan/Logistik, mempunya tugas dan tanggung jawab : Melaksanakan penyediaan/pengadaan bahan dan alat secara tepat waktu dan berkualitas baik;

Melakukan pemeriksaan bahan yang diterima untuk memastikan volume dan kualitas sesuai dengan pesanan (dapat dilakukan bersama pelaksana Lapangan);

Menerima, menyimpan sementara (gudang) & menjaga bahan/alat yang telah diterima;

Membuat administrasi proses pengadaan bahan/alat termasuk pelaporan bahan;

Pelaksana/Koordinator Lapangan, mempunya tugas dan tanggung jawab :

Berada dilokasi kegiatan setiap hari; Mengatur/mengarahkan semua pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan;

Memeriksa, mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik, guna memastikan pencapian kualitas, kuantitas, manfaat dan target waktu pelaksanaan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;

Melakukan pembinaan kepada Tenaga Kerja Lapangan (Mandor/Tukang);

Menyampaikan kebutuhan pengadaan bahan/alat pelaksanaan kepada unit Pengadaan;

Melakukan opname hasil kegiatan lapangan; Membuat administrasi harian dan pelaporan kemajuan terkait pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan;

Memastikan/Melaksanakan tindakan pengamanan dampak lingkungan/sosial yang telah direncanakan;

Meminta bimbingan teknis dan administrasi dari UPL atau konsultan infrastruktur;

Bersama UPL dan Tim Konsultan melakukan Sertifikasi/Pemeriksaan Akhir seluruh hasil kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakannya;

Menghitung dan merekomendasikan besarnya pembayaran upah tenaga kerja yang telah bekerja sesuai periode pembayaran upah yang digunakan.

Ketua Regu Kerja/Mandor, mempunyai tugas dan tanggungjawab : Mengatur dan mengawasi pekerjaan tukang;


Melaksanakan kegiatan konstruksi/fisik sesuai kualitas/spesifikasi teknik dan volume yang dipersyaratkan;

Memantau pembayaran Upah Tenaga Kerja yang dikoordinirnya Membantu pembuatan administrasi kegiatan, seperti Daftar Hadir (bila diperlukan).

Dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas/tanggungjawab setiap unit kerja tersebut, maka KSM pada tahap perencanaan tinggal melengkapi dengan susunan Tim-nya atau menentukan orang-orang yang akan duduk (bertanggungjawab) pada setiap unit/bagian kerja tersebut (apabila diperlukan dilapangan maka struktur ini dapat saja disesuaikan kembali dengan kondisi pekerjaaan dan ketersediaan sumberdaya yang ada termasuk tugas-tugasnya). Hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam Penentuan Orang yang akan mengisi Unit Kerja Organisasi ini adalah sedapat mungkin orang yang dipilih memiliki kemampuan/pengalaman sesuai tugas dan tanggungjawab yang akan dilaksanakannya. Misalnya : Pelaksana Lapangan hendaknya adalah yang memiliki pengalaman/pemahaman terhadap bangunan seperti Mandor atau Tukang, dan seterusnya. Selanjutnya pengisian orang-orang yang akan duduk dalam organisasi Pelaksanaan Lapangan KSM ini dapat menggunakan format yang telah disediakan, sebagaimana pada Form-8, Proposal, terlampir.

14. PEMBUATAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN (O&P)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana pada dasarnya merupakan pernyataan kesediaan dan janji/komitmen KSM/Panitia untuk memanfaatkan dan memelihara sarana & prasarana yang menjadi tanggunjawbnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan kesanggupan semua warga/anggota KSM/Panitia selaku warga pemanfaat dari prasarana yang akan dibangun. Hal-hal apa yang perlu dicantumkan dalam surat pernyataan ini adalah : • Nama dan alamat Ketua KSM/Panitia, selaku wakil warga pemanfaat; • Pernyataan kesanggupan memanfaatkan dan memelihara prasarana

yang akan dibangunnya; • Nama & Lokasi jenis sarana & prasarana yang menjadi

tanggungjawabnya; • Hari, tanggal, bulan, tahun pembuatan pernyataan • Nama dan tandatangan Ketua BKM/LKM, Lurah/Kepala Desa dan BPD

selaku wakil masyarakat dan Pemerintah Desa/kelurahan. Bentuk Surat Pernyataan ini, sebagaimana pada Formulir Proposal KSM (Form-9, Proposal) terlampir.


15. Penyusunan Dokumen Proposal & Penyampaian kepada UPL/BKM

Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan pada dasarnya merupakan dokumen yang memuat (kumpulan) dokumen-dokumen hasil kegiatan persiapan dan Perencanaan teknis dari KSM untuk melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana. Dokumen ini selanjutnya disampaikan kepada UPL & Konsultan untuk dilakukan verifikasi kelayakannya. Pada tahap ini pada dasarnya KSM hanya tinggal menyusun semua hasil kegiatan persiapan dan perencanaan yang telah dilakukan diatas, sesuai bentuk dan urutan dokumen proposal usulan kegiatan yang dipersyaratkan. Adapun pokok-pokok muatan substansi dan urutan isi Dokumen Proposal usulan kegiatan lingkungan/infrastruktur adalah mencakup : 1. Usulan Kegiatan, (Form-1) 2. Surat Pernyataan Kontribusi Lahan dari Pemilik, (Form-2) 3. Daftar Calon Tenaga Kerja (TK-1) 4. Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat (Form-3) 5. Hasil Kesepakatan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat (RAB-1) 6. Gambar Rencana (Peta Situasi/Lokasi, Denah/Tampak, Potongan 2

arah), (Form-Gbr-1) 7. Photo Kegiatan 0%,(Form-Photo) 8. Penilaian Terhadap Kegiatan Terlarang (List Negatif), (Form-4) 9. Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan, (Form-5) 10. Daftar Kuantitas Pekerjaan, (RAB-2) 11. RAB Swadaya & BLM, (RAB-4) 12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, (Form-6) 13. Daftar Rencana Pengadaan (Form-7) 14. Struktur Organisasi & Susunan Tim Pelaksana Lapangan KSM, (Form-8) 15. Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan dan Memelihara Prasarana

(Form-9) Sedangkan contoh bentuk atau formulirnya, secara lengkap dapat dilihat pada Outline Proposal, terlampir.

VI. VERIFIKASI KELAYAKAN PROPOSAL Untuk mewujudkan hasil pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas, berfungsi baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan (minimal 3 tahun) maka prosesnya tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan saja, tetapi harus dimulai sejak awal persiapan dan perencanaan teknisnya. Salah satu upaya untuk memastikan bahwa proses dan hasil perencanaan teknis kegiatan yang dilakukan oleh KSM benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratakan dalam PNPM MP maka dokumen Proposal sebagai hasil persiapan dan perencanaan teknis kegiatan harus diverifikasi kelayakannya.


Verifikasi kelayakan usulan kegiatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari dokumen proposal usulan kegiatan yang telah dibuat oleh KSM. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan apakah usulan kegiatan yang direncanakan sudah layak atau belum layak untuk dibangun. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi ini adalah adanya rekomendasi atas kelayakan dari usulan kegiatan. Adapun substansi yang diverifikasi pada dasarnya adalah seluruh aspek Organisasi KSM dan aspek Manajemen & Teknik kegiatan yang telah dilakukan dalam persiapan dan perencanan teknis sebagaimana yang tercantum dalama Dokumen Proposal Usulan Kegiatan KSM Lingkungan. Dan untuk memudahkan proses pelaksanaan kegiatan ini maka aspek-aspek verifikasi tersebut telah di rumuskan dalam bentuk kriteria-kriteria kedalam suatu Daftar Periksa atau Formulir Sertifikasi, sehingga pada tahap pelaksanaannya tinggal mengisi formulir yang telah ada. Pendekatan pelaksanaannya adalah dilakukan secara bersama-sama oleh UPL dan Tim Konsultan (khususnya Faskel Teknik, Askot Infrastruktur dan Tenaga Ahli Infrastruktur), sehingga diharapkan juga terjadi proses belajar bagi UPL (terjadi pemindahan pengetahuan).

1). Mekanisme dan Pembagian Tugas Tim Pelaksanaan Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukan pada Gambar Diagram Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi. Diagram tersebut dapat dijelakan sebagai berikut : a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen proposal usulan kegiatan KSM

dan bila diperlukan maka Tim verifikasi dapat menemui pihak KSM atau kunjungan langsung pemeriksaan dilapangan.

b. Proses Verifikasi dilakukan secara tim yang terdiri dari UPL dan pihak Konsultan (Faskel Teknik dan Askot Infrastruktur).

c. Kesimpulan verifikasi berupa Rekomendasi Akhir, selanjutnya dibuat bersama (harus disetujui oleh Askot atau TA. Infrastruktur) dengan kesimpulan dan tindaklanjut sebagai berikut : i. Kegiatan Layak : Dibuat Berita Acara Kelayakan Kegiatan; ii. Layak dengan Penyempurnaan : Proposal & Formulir Hasil

Verifikasinya dikembalikan kepada Panitia melalui UPL untuk dilakukan penyempurnaan sesuai catatan hasil verifikasinya. Segera setelah penyempurnaan maka UPL dapat langsung meyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada Faskel Teknik/Askot Infra untuk diverifikasi kembali.

iii. Tidak Layak : Proposal & Formulir Hasil Verifikasinya dikembalikan kepada UPL dan diteruskan kepada BKM/LKM untuk dibahas status usulan tersebut dalam forum rapat BKM/LKM (Rapat BKM ini harus mengundang Panitia bersangkutan). Apabila hasil kesepakatan Rapat BKM/LKM mengakibatkan perubahan usulan kegiatan maka


harus mengacu prioritas pada PJM/Renta Pronangkis (harus ada Berita Acara Kesepakatan) dan mekanisme selanjutnya adalah melakukan pembentukan & Pendaftaran Panitia kembali (bila ternyata usulan kegiatan pengganti tidak akan dilaksanakan oleh KSM ini), penyusunan proposal usulan kegiatan dan proses verifikasi usulan. Sedangkan bila tidak mengakibatkan perubahan usulan maka mekanismenya kembali mengikuti mekanisme layak dengan penyempurnaan.

d. Setelah proses verifikasi selesai dan hasil rekomendasinya adalah layak maka dilakukan penyusunan Berita Acara Kelayakan Kegiatan Lingkungan yang ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat (Formulir V.3). Berita Acara ini selanjutnya menjadi bahan masukan penetapan prioritas/BAPPUK. Seluruh Proposal (termasuk penyempurnaanya) dan formulir Verifikasi yang telah diisi agar diarsipkan dikantor UPL/BKM dan Korkot.

Selanjutnya dengan mengingat kemampuan UPL yang masih proses belajar, khususnya terkait substansi teknis infrastraktur serta adanya tingkat kerumitan/kompleksitas kegiatan infrastruktur yang cukup bervariasi dilapangan maka dalam pelaksanaan proses verifikasi, dibuat semacam pembagian tanggungjawab substansi, antara UPL dan Tim Konsultan, termasuk juga antar Tim Konsultan sendiri (Faskel Teknik dan Askot Infrastruktur). Pembagian tanggungjawab tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

No Tim Tugas/Tanggungjawab Keterangan 1. Tim UPL 1) Melaksanakan verifikasi semua dokumen

usulan kegiatan, dengan proioritas pada materi/hal-hal non-teknik sesuai acuan verifikasi;

2) Melaporkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan kepada Faskel Teknik.

2. Faskel Teknik

1) Melaksanakan verifikasi semua aspek/hal-hal non-teknis sesuai acuan verifikasi;

2) Bertanggyngjawab melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap semua jenis Sarana dan Prasarana Sederhana yang bersifat Rehabilitasi/Perbaikan dan atau pembangunan baru dengan nilai dana (pagu alokasi BLM) maksimum Rp. 30 juta.

3) Dalam hal verifikasi yang menjadi tanggungjawabnya, terdapat desain perlu mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat meminta verifikasi lebih lanjut dari Askot Infra.

4) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang

Semua verifikasi yang dilakukan oleh UPL, tetap dapat diperiksa oleh Faskel Teknik;


No Tim Tugas/Tanggungjawab Keterangan menjadi tanggungjawab verifikasi Askot;

3. Askot Infra

1) Melaksanakan verifikasi aspek non-teknis, khususnya terhadap 5 aspek non-teknis yang menentukan “Tidak Layak” (lihat Penjelasan Justifikasi “Tidak Layak”);

2) Melaksanakan Verifikasi Teknis terhadap semua jenis sarana & prasarana yang bersifat Pembangunan Baru dan atau peningkatan dengan nilai dana (pagu alokasi BLM) diatas Rp. 30 Juta;

3) Dan terhadap desain pembangunan baru untuk jenis prasarana yang lebih kompleks, yaitu : Jembatan Kayu/Beton diatas 6 meter (termasuk box culvert); Jembatan Baja/Besi, diatas 10 meter; Jembatan Gantung; Saluran Irigasi, Drainase; Prasarana Sumur Dalam/Bor, Perpipaan, IPAS;

4) Dalam hal terdapat desain yang menurut Askot perlu mendapat verifikasi lebih lanjut maka dapat meminta verifikasi dari TA. Infra.

5) Melaporkan Daftar jenis infrastruktur yang menjadi tanggungjawab verifikasi TA. Infra secara tertulis.

Semua verifikasi teknis yang dilakukan oleh Faskel teknik, tetap dapat diperiksa oleh Askot Infra.

4. TA. Infra 1). Memfasilitasi (termasuk menyiapkan SOP) untuk desain pembangunan baru atau peningkatan prasarana yang bersifat lebih kompleks;

2). Melaksanakan verifikasi jenis infrastruktur yang perlu mendapat verifikasi lebih lanjut dari Askot.

Semua verifikasi teknis & non- teknis yang dilakukan oleh Askot infra, tetap dapat diperiksa oleh TA. Infra.

2). Langkah-langkah Teknis Pelaksanaan Adapun langkah-langkah teknis pelaksanaan Verifikasi dapat diuraikan sebagai berikut : A. Persiapan • Memahami cara melaksanakan verifikasi (termasuk cara pengisian

formulir) dari Faskel/Askot Infra; • Menyiapkan Dokumen Proposal yang sudah diterima dari KSM;

84 • Menyiapkan Formulir Penilaian Verifikasi (Formulir : V.1, terlampir);



B. Pelaksanaan Verifikasi : 1. Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa/menilai kebenaran atau

kelayakan dari setiap dokumen proposal yang ada. Cara pemeriksaan kebenaran/kelayakan untuk setiap aspek verifikasi (pertanyaan) dapat dilihat pada penjelasan Aspek Verifikasi (terlampir).

2. UPL, Faskel Teknis dan Askot Infrastruktur melakukan proses verifikasi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Gunakan Formulir : V.1 seperti terlampir.

3. Jawaban atas setiap pertanyaan Verifikasi dituliskan pada formulir, Kolom Penilaian Kelayakan, yaitu : a. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan pada proposal

secara benar/ lengkap maka tuliskan jawaban ”Ya” (atau tanda (√)) pada kolom jawaban ”Ya” yang tersedia, dan

b. Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah diuraikan secara tidak benar atau kurang atau tidak ada sama sekali pada proposal maka tuliskan jawaban ”Tidak” (atau tanda (√)) pada kolom jawaban ”Tidak” yang tersedia.

c. Apabila terdapat jawaban ”Tidak” (poin 3.b) maka harus dicantumkan/dicatat apa saja kekurangan/kesalahan yang ditemukan. Hal-hal yang menjadi catatan ini dituliskan pada kolom ”Catatan (Penyempurnaan)” yang telah disediakan

4. Berikan Rekomendasi Hasil Verifikasi dengan ketentuan berikut : • Layak : bila semua aspek yang dinilai mempunyai jawaban

Ya/Terpenuhi. • Layak dengan Penyempurnaan : bila hasil Penilaian terdapat satu

atau lebih Jawaban aspek ”Tidak Layak” atau terdapat catatan penyempurnaan;

• Tidak Layak : bila ada jawaban ”Tidak Layak” diantara pertanyaan/kriteria berikut : o ASPEK ORGANISASI

1) Adakah pengurus/anggota organisasi KSM/Panitia jelas ? 2) Apakah jumlah anggota KSM dari peremuan, minimal 30%? 3) Apakah sudah dijustifikasi dan dinyatakan layak oleh

BKM/LKM? 4) Apakah Panitia/KSM Merupakan Pemanfaat & Pemelihara

Sarana & Prasarana yang dibangun ? o ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN

5) Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada dampak sosial)?

6) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ?

7) Apakah Infrastruktur yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan ?

Diagram Alir Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan Lingkungan

PJM / RENTA PRONANGKIS

La

yak

U P L

Faskel Teknik

Penyusunan BA

Kelayakan

Askot Infra

Rekomendasi Hasil Verifikasi

Pembentukan, Pendaftaran &

Justifikasi Panitia

Penyusunan Proposal Usulan

Kegiatan

Layak dengan Perbaikan

Tida

k La

yak

(Pen

ggan

tian/

Revie

w U

sulan

Keg

iatan

)

Dokumen Proposal Usulan

Kegiatan (atau Revisi)

NT s/d

Rp.

30 Jt

Diat

as R

p.

0 Jt

3

Laporkan

Laporkan

TIM VERIFIKATOR


8) Kelayakan Teknis (Perencanaan Desain/Spesifikasi), mencakup : Kesesuaian dengan spesifikasi standar teknis, Keamanan/kenyamanan Pemakaian, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat/Fungsi Infrastruktur.

5. Cantumkan rekomendasi yang sesuai/dipilih tersebut pada bagian akhir formulir dengan cara mencoret semua alternatif rekomendasi yang tidak dipilih;

6. Buatlah Berita Acara Kelayakan Verifikasi Kegiatan Lingkungan yang ditandatanagani bersama dan diketahui oleh minimal Lurah/Ka Desa, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat (Contoh bentuk BA, seperti Formulir V.2, terlampir).

7. Hasil Verifikasi (Lembar Verifikasi yang telah diisi dan ditandatangani) dicopy satu rangkap sebagai laporan.

Adapun penjelasan masing-masing krteria pada setiap aspek verifikasi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :


Aspek dan Kriteria Verifikasi beserta Penjelasan : No ASPEK YANG DIVERIFIKASI PENJELASAN CARA PEMERIKSAAN

A. ASPEK ORGANISASI 1 Adakah pengurus, anggota,

serta aturan organisasi KSM yang jelas ?

2 Apakah jumlah anggota organisasi KSM dari perempuan, minimal 30% ?

3 Apakah KSM telah dijustifikasi dan dinyatakan layak oleh BKM/LKM?

Cek Berita Acara Pembentukan & Formulir Pendaftaran KSM yang bersangkutan di BKM/UPL sesuai hasil penilaian kelayakan dari UPL/BKM sebelumnya. Pastikan bahwa formulir tersebut sudah ada.

4 Apakah KSM Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana?

Cek kebenaran & kelengkapan Pernyataan Kesanggupan O&P (Form-9). Cek juga Apakah Pemilihan Desain/Spesifikasi teknis sudah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk dapat melaksanakan pemeliharaan?

5 Adakah Kontribusi Swadaya masyarakat ?

Cek kebenaran & kelengkapan Berita Acara Kesepakatan Swadaya Masyarakat (Form-3), Cek juga nilai RAB Swadaya (Form : RAB-4)

B. ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN 1 Apakah Prasarana yang

diusulkan sesuai dokumen PJM-Pronangkis ?

Cek kebenaran dan kesesuaian Usulan Kegiatan (Form-1, Proposal) dengan dokumen Renta/PJM Pronangkis.

2 Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada dampak sosial)?

Cek Kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Pernyataan Kontribusi lahan dari pemilik (Form-4, Proposal).

3 Adakah calon tenaga kerja yang akan terlibat ?

Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Tenaga Keja (Form : TK-1)

4 Adakah Kesepakatan Harga Hasil Survey (minimal 3 toko setempat)

Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir RAB (Form RAB-1), bila perlu dapat dilakukan pengecekan dilapangan;


No ASPEK YANG DIVERIFIKASI PENJELASAN CARA PEMERIKSAAN

5 Adakah Gambar sederhana Infrastruktur ?

Cek adakah gambar-gambar Teknis sederhana Infrastruktur (Form Gbr).

6 Adakah dokumentasi/photo kondisi awal (0%) ?

Cek kebenaran dan kelengkapan dokumentasi kegiatan (Form-Photo).

7 Apakah rencana Bangunan tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ?

Cek Kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Daftar Kegiatan Terlarang (Form-4)

8 Apakah rencana Bangunan tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) Lingkungan?

Cek Kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Penilaian Daftar Uji Dampak Lingkungan (Form-5)

9 Adakah Daftar Kuantitas Pekerjaan?

Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Daftar Kuantitas (Form RAB- 2).

10 Adakah Perhitungan RAB (Swadaya & BLM/PNPM ?

Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir RAB (Form RAB-4). Termasuk hal berikut terpenuhi juga : • Apakah jumlah nilai biaya untuk Upah Tenaga Kerja dari prasarana

yang dibangun (bukan padat karya), tidak melampaui kewajaran (wajar : kira-kira nilainya kurang dari 40%)

• Apakah Nilai Total Biaya BLM seimbang dengan Volume Pekerjaan Yang Direncanakan (Tidak Kelebihan Biaya atau Kekurangan Dana) ?

11 Adakah Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ?

Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Form 6). Termasuk hal berikut terpenuhi : Apakah perkiraan waktu pelaksanaan infrastruktur tersebut sudah cukup (tidak akan dikerjakan tergesa-gesa sehingga mengurangi kualitas)

12 Adakah Rencana Pengadaan Kegiatan ?

Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Organisasi Lapangan (Form -7).

13 Adakah Struktur Organisasi/Susunan Tim Pelaksanaan Kegiatan ?

Cek Kebenaran & kelengkapan pengisian Formulir Organisasi Lapangan (Form 8).



No ASPEK YANG DIVERIFIKASI PENJELASAN CARA PEMERIKSAAN

14 Apakah rencana Bangunan layak secara teknis? (Kesesuaian spesifikasi/desain dengan standar teknis, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat, dan Keamanan/kenyamanan Pemakai)

Selain UPL, Verifikasi Kelayakan ini harus dilakukan oleh Tim KMW (TA.Infra/Askot Infra/Faskel Teknik) dan Apabila dianggap perlu dapat dilakukan verifikasi langsung dilapangan. Gunakan referensi Gambar (Form Gbr/Spesifikasi, termasuk Photo/Dokumentasi yang ada). Hal-hal yang perlu diverifikasi, antara lain : 1. Apakah Lokasi Yang Dipilih sesuai dengan Jenis Infrastruktur yang

direncanakan ? 2. Apakah Desain/Spesifikasi & kualitas bahan utama yang direncanakan

baik/kuat (sesuai persyaratan stándar teknis bangunan) ? 3. Apakah bangunan utama dan pelengkap dari prasarana sudah

direncanakan (minimal untuk menjamin keamanan bagi pemakai atau agar usia pemakaian prasarana lebih lama) ?

4. Apakah desain sudah memperhatikan kebiasaan lokal? 5. Apakah KSM Mampu mengerjakan sendiri Prasarana tersebut? (Khusus

untuk pekerjaan pemadatan perkerasan (Kerikil/Sirtu, Telfor, Makadam) agar diupayakan menggunakan mesin gilas/pemadat);

6. Apakah perencanaan sudah mempertimbangkan pencapaian manfaat dari prasarana (setelah bangunan selesai dapat langsung bermanfaat), khususnya prasarana seperti Air Bersih, Drainase, dll;

7. Dan lain-lain persyaratan teknis yang dianggap prinsip pada bangunan (lihat Pedoman Teknis);

LAMPIRAN :

1) CONTOH SURVEY JALAN 2) CONTOH FORMULIR

SURVEY/PERENCANAAN JALAN 3) FORMULIR & BA KESEPAKATAN

HARGA SATUAN 4) REFERENSI DAFTAR UJI

IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

5) OUTLINE PROPOSAL KEGIATAN 6) FORMULIR & BA VERIFIKASI


LAMPIRAN 1. CONTOH SURVEY JALAN

CONTOH SURVEI LAPANGAN UNTUK KEPERLUAN DESAIN JALAN DESA

DENGAN MENGGUNAKAN ALAT UKUR SEDERHANA A. Survei Pengukuran Jalan Desa

Untuk desain jalan diperlukan trase jalan, polygon dan lebarnya, maka tata cara survei pengukuran jalan yang sederhana tetapi memenuhi kebutuhan untuk desain jalan dapat dilakukan sebagai berikut. Sebelum dilakukan survei pengukuran ini harus sudah ditetapkan arah trase jalan desa yang akan ditangani (survey reconnaisanse)

1) Pengukuran Trase Jalan untuk mengukur trase jalan diruas jalan A, B, C, D di gambar dapat dilakukan.

λ λ

λ λ

λ λ

λ λ

λ λ

λ

λ

λ λ

λ λ A

B

C

Akhir Proyek

D

0 Awal Proyek

1 2

3 4

5 6

7

9 10

11 12

13 14

15

a. Di titik A, B, C, dan D dipasang patok kayu dengan ukuran kurang lebih garis tengah 5 cm (bisa di dapat di tempat).

b. Di titik 1, 2, 3 dan seterusnya dipasang patok kayu dengan ukuran yang lebih kecil (bisa di dapat di tempat).

c. Letak titik-titik 1, 2, 3 dan seterusnya dibuat dengan jarak kurang lebih 25 meter, diukur dengan pita ukur (meet band).

d. Dengan cara ini akan didapatkan panjang trase A, B, C, D

2) Pengukuran Polygon sudut di titik B dan C perlu ditetapkan sudutnya, yaitu a. Di titik B dan C telah dipasang patok kayu garis tengah kurang lebih 5 cm. b. Dari titik B ke titik 4 dan 6 sudah diukur 25 meter. c. Ukur jarak dari titik 4 ke titik 6 dengan ketelitian sampai kurang lebih 2 angka dibelakang

koma dalam meter. d. Dengan cara ini maka dapat digambar sudut A, B, C dan sudut B, C, D dengan perantaraan

segi 4 B 6 dan 9 C 11.

3) Pengukuran Lebar Jalan (tanpa menggunakan alat ukur) Pengukuran lebar jalan ini dibuat tegak lurus terhadap poros trase A, B, C, D dengan menggunakan rumus pythagoras (siku-siku) 3, 4, 5. a. Ambil tali rapia (yang di lilit)

b. Buat suatu segi tiga dengan dibuat simpul pada setiap titik sudut segi tiga tersebut. c. Ukuran dari titik sudut atau simpul diambil 6 meter, 8 meter dan 10 meter. d. Tempatkan titik-titik simpul yang berhubungan dengan ukuran 6 meter, 8 meter di titik A (0)

dipatok kayu yang sudah ada. e. Tarik rapia kencang-kencang dengan arah 6 meter ke arah kiri (ki) atau kanan (ka) dari titik A

(0) dan arah 8 meter ke arah titik 1, bila rapia telah ditarik kencang di segala arah maka segi tiga yang dibuat adalah segi tiga tegak lurus di titik A (0).

f. Ukur ke arah kiri atau ke titik A (0) sepanjang 3 meter dan pancang patok kayu dititik 3 meter tersebut dengan ukuran sama dengan patok kayu di titik A (0).

4) Untuk mempermudah pencatatan hasil pengukuran di lapangan yang kemudian di pergunakan

untuk membuat peta hasil ukur kami sajikan form untuk pencatatan hasil pengukuran maupun lebar jalan.

Dengan cara ini survei pengukuran di lapangan untuk jalan desa dapat dilakukan oleh masyarakat atau KSM/Panitia bersangkutan. Penggambaran peta bisa juga dilakukan oleh mereka dengan diberikan bimbingan sederhana.

FORM UNTUK PENCATATAN HASIL PENGGAMBARAN TRASE JALAN DESA Trase Jarak titik dalam meter Keterangan

A B C D

A (0) – 1

1 – 2 2 – 3 3 – 4

4 – 5 (B) B (5) – 6

AB Dsl BCD

252525252525

150

Ada parit kurang lebih 5 meter Ada selokan kurang lebih 15 meter Ada bukit kecil yang dipotong trase jalan bisa juga trase tidak memotong tetapi mengelilingi bukit.

FORM UNTUK PENCATATAN HASIL SUDUT JALAN DESA

Trase Jarak titik dalam meter Keterangan

A B C D

4 – B (5) B (5) – 6

4 – 6

9 – C (10) C (10) – 11

9 – 11

25 25

47,55

25 25

32,25

47.556

25

B

5254

10

32.2511 9

254

25

FORM : ST1

FORM : ST1

FORM : ST2

FORM : ST2

FORM : ST3

FORM : ST3

FORM : Gbr

RAB-1A LAMPIRAN - 2

RAB-1B

BERITA ACARA PENETAPAN HARGA SATUAN UPAH/BAHAN/ALAT

UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN

KSM/Panitia : ..........................................

BULAN : ..........................................

Pada hari ini ........... tanggal ................ bulan ..................... tahun ................, bertempat di ........................................................................................................., telah dilaksanakan rapat Penetapan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat yang akan dipergunakan untuk pekerjaan ..................................................................................... Rapat dibuka pada pukul ..............., oleh Ketua/Sekretaris*) KSM/Panitia, yang dihadiri oleh :

No Peserta Yang Hadir Jumlah (Org)

Keterangan

1 Ketua, Pengurus dan seluruh Anggota KSM/Panitia

2 Wakil BKM 3 Wakil UPL 4 Relawan 5 Wakil Pemerintah

Desa/Kelurahan

6 Tokoh Masyarakat (Tomas) 7 Fasilitator Kelurahan/KMW 8 Dst.... (bila ada)

Daftar Hadir seluruh Peserta Terlampir.

Adapun rangkaian acara dalam rapat ini adalah sebagai berikut :

No Agenda Acara Penanggungjawab/

Fasilitator 1 Pembukaan 2 Penjelasan Maksud, Tujuan, Hasil Yang Ingin

Dicapai serta tatacara Rapat/forum;

3 Penyampaian Laporan Hasil Survey Harga 4 Pembahasan Harga Satuan (menyepakati

nilai/besarnya harga satuan tiap jenis bahan/alat dan membuat justifikasi bila perlu).

5 Pembacaan Hasil Kesepakatan; 6 Penyusunan BA Hasil Kesepakatan Harga Satuan

Bahan/Alat untuk bulan ini;

7 Penutup

Kesimpulan yang telah dicapai dalam pertemuan ini adalah disepakatinya HARGA SATUAN UPAH/BAHAN/ALAT secara bersama-sama sebagaimana terlampir, berdasarkan hasil Survey Harga yang telah dilaksanakan oleh Tim Survey KSM/Panitia.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil peserta masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat/Disepakati Oleh :

KSM/Panitia : ....................................

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

: : :

..........................

Ketua KSM/Panitia

..........................

Mengetahui :

Wakil BKM :

....................................

Wakil Pemerintah Kel/Desa :

.......................................

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

:

:

:

.............................

Koordinator BKM .............................

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

:

:

:

..........................

Lurah/Kades

..........................

Diperiksa & Diverifikasi Oleh :

Faskel, UPL,

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

:

:

:

.............................

.............................

.............................

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

:

:

:

..........................

..........................

..........................

RAB

- 1

UJI IDENTIFIKASI DAMPAK DAFTAR KUANTITAS PEKERJAAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

JADWAL PELAKSANAAN

DAFTAR RENCANA PENGADAAN

TIM PELAKSANA PERNYATAAN KESANGGUPAN OPERASI & PEMELIHARAAN (O&P)

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

USULAN KEGIATAN PERNYATAAN KONTRIBUSI LAHAN DAFTAR CALON TENAGA KERJA KESEPAKATAN SWADAYA KESEPAKATAN HARGA

GAMBAR

PHOTO LIST NEGATIF

CAKUPAN ISI :

F-9

F-8

F-7

F-6

RAB-2

F-5

F-4

F-3

TK-1

F-2

F-1

F-Gbr

F-Photo

RAB-1

RAB-4

LAMPIRAN - 4

FORM - 1 A. USULAN KEGIATAN

Kota/Kabupaten : Kecamatan : Kelurahan/Desa : Nama BKM :

Nama KSM/Panitia Jumlah Pengurus & Anggota KSM/Panitia (Org)

L P Jumlah KSM/Panitia :

Kegiatan : Lingkungan

Nama Pekerjaan :

Volume

Pekerjaan :

Alasan

Pembangunan Prasarana

:

Lokasi

Pekerjaan : Dusun/RT/RW : ……………..........................

Kelurahan/Desa : ……………..........................

Penerima Manfaat

: Jumlah : …...... KK Miskin : ……...... KK Miskin : …...... %

Metode Konstruksi :

Semi Gotong Royong

Kerjasama Pihak Ketiga

Gotong Royong

Status Tanah Lokasi

Kegiatan :

PERNYATAAN HIBAH / IJIN PAKAI/IJIN DILALUI/GANTIRUGI*)

Yang bertanda tangan dibawah ini , Saya: Nama : ................................................... No. KTP : ................................................... Pekerjaan : ................................................... Alamat : Jl. ................................................. RT/RW/Dusun …………... ...............

Kel /Desa ………………..............., Kab./Kota ........................................ Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah, Nomor : ............................................. Tanggal ........................................dari Notaris/PPAT/Instansi lain yang Sah. Dengan ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk : Hibah/Ijin Pakai selama..........tahun/Ijin Dilewati selama ........... tahun/Gantirugi*), berupa :

Bentuk Kontribusi Volume

& Satuan Asset

Alamat Asset Sketsa Peta Lokasi

1. Tanah/Lahan

2. Tanaman Produktif

3. Asset lainnya (sebutkan)

Syarat/Bentuk Kontribusi Yang disepakat dengan Pemilik : ...............................................................................................................................................................

Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan : ............................................., untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum sesuai rencana kegiatan : ............................................................., di Lokasi ............................................................. oleh KSM : .................................................................... Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

. ……………….. , …………………………. 20..... Yang Menerima, Yang Memberikan,

Lurah/Ka Desa Pemilik

(_______________________) (_______________________)

FORM - 2

Materai Rp.6.000

Cantumkan : 1. Batas dan status kepemilikan kanan, kiri, depan

dan belakang tanah warga 2. Bagian atau seluruh lahan milik warga disertai

ukuran luas 3. Jalan sekitar lahan untuk identifikasi lokasi 4. Batas bagian tanah yang akan diberikan 5. Orientasi lokasi (arah mata angin)

Mengetahui : Nama Jabatan Tandatangan

BKM/Mewakili Ketua KSM Ketua RT/Mewakili

*) Pilih yang sesuai;

TK - 1

Dibuat Oleh : Ketua KSM

(………………………..)

Diverifikasi Oleh : UPL,

(………………………..)

Diverifikasi Oleh : Faskel Teknik,

(………………………..)

FORM-3

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN SWADAYA MASYARAKAT

Pada hari ini…………… tanggal ….. bulan ………. tahun 200…. bertempat di ........…………………… Kelurahan/Desa …………………., telah dilaksanakan Rembug Kesepakatan Swadaya Masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan : ......................................................, oleh KSM : ...................................................... Atas nama warga masyarakat penerima manfaat kegiatan, disepakati bahwa jika usulan kegiatan KSM tersebut, disetujui oleh Badan Keswadayaan Masyarakat, kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagai berikuti :

Jenis Swadaya Volume Sat. Jenis

Swadaya Volume Sat.

1. Tenaga Kerja : 3. Peralatan : a. Mandor HOK a. Truk/Mobil b. Kepala Tukang HOK Pengangkut c. Tukang HOK b. Mesin Gilas d. Pekerja HOK

Juml. Laki-laki (L) Org Juml. Perempuan (P) Org

4. Administrasi

2. Bahan : a. Batu Kali M3

5. Dana/Uang Tunai

Rp.

b. Semen Zak 6. Tanah/ Tanaman : c. Kerikil M3 a. Tanah M2 d. Pasir M3 b. Tanaman e. Benang/Ember/ Produktif

Btg

Linggis/Cangkul,dll Dst

c. Asset Lainnya

7. Konsumsi

Daftar Rincian Nama-nama dan bentuk Swadaya terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………………………. 200…. Mengetahui, Dibuat,

BKM/UPL, Lurah/Ka. Desa Ketua KSM/Panitia (……………..………) (……………………) (……………………)

Atas nama warga masyarakat ,

No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan

1. Ketua RT ….. 2. Ketua RW …..

RAB-1

FORM

– Gb

r

FORM-Photo

PENILAIAN TERHADAP DAFTAR KEGIATAN TERLARANG (NEGATIF LIST) FORM-4

Apakah usulan kegiatan, termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang untuk dibiayai oleh dana PNPM Mandiri Perkotaan ?

No BUTIR / ITEM YA TIDAK 1. Pembangunan atau Rahabilitasi gedung Kantor Pemerintah atau kantor BKM 2. Pembangunan atau Rahabilitasi Rumah Ibadah, termasuk infrastruktur

lainnya yang secara langsung berada didalam lokasi rumah ibadah;

3. Pembebasan Lahan; 4. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi,

sumbangan politik, dll);

5. Kegiatan Militer atau semi-militer (pembelian/perdagangan senjata dan sejenisnya);

6. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti : Membangun didalam dan atau berbatasan langsung dengan area yang dilindungi seperti : Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan pantai berhutan bakau (Mangrove), Kawasan Resapan Air, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Hutan Wisata, Daerah Pengungsian Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya & Ilmu Pengetahuan, Lokasi Situs Purbakala, lokasi peninggalan sejarah; Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes; . Kegiatan produksi dan pengolahan yang menghasilkan emisi atau effluent cair dan gas kecuali kegiatan dalam skala kecil dan kegiatan-kegiatn yang telah direview dan diberikan sertifikat oleh Bappedalda berdasarkan standar kontrol polusi air dan udara. Memanfaatkan dan atau menghasilkan bahan-bahan limbah berbahaya, termasuk pestisida dan herbisida, dan produk terkait lainnya; Memproduksi, memproses, pengolahan, penyimpanan atau penjualan produk tembakau atau produk yang mengandung tembakau. Memproduksi atau menggunakan bahan yang membahayakan ozon; Memproduksi, menyimpan dan pengangkutan cairan, gas atau emisi yang berbahaya (termasuk kategori limbah berbahaya- B3); Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan, pengadaan kayu dan peralatan perkayuan. Pengadaan Kayu diatas 3M3 per kegiatan harus memiliki SKSHH/FAKO Pembangunan MCK, Kakus/Jamban tanpa Septictank dan resapan; Bangunan/fasilitas Persampahan yang belum terintegrasi dengan sistem persampahan kota yang sudah ada; Drainase yang belum terintegarasi dengan sistem drainase kota yang telah ada atau drainase tanpa pembuangan akhir;. Jaringan Listrik (termasuk lampu penerangan) yang pengelolaan O&Pnya bukan oleh masyarakat; Berdampak negatif terhadap penduduk asli; Berdampak negatif terhadap kelestarian budaya lokal;

7. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga Bank; 8. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau

garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya;

9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan


(………………………..)


(………………………..)


(………………………..)

FORM-5

DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

Hasil uji identifikasi dampak negatif terhadap lingkungan yang mencakup uraian jenis potensi dampak dan Rencana Tindakan penanganan/mitigasinya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. Kemudian kami akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengamanan tersebut, pada saat perkembangan kegiatan kira-kira mencapai kemajuan 50% dan 100% guna memastikan bahwa seluruh pengamanan dampak telah kami lakukan.

PEMANTAUAN

PENYELESAIAN No POTENSI/SUMBER DAMPAK NEGATIF

UPAYA PENANGGULANGAN/ MITIGASI

(50%) (100%)

..............................................., ............................200....

(Lihat Referensi Daftar Uji Dampak Lingkungan-Lampiran 4)


(………………………..)


(………………………..)


(………………………..)

RAB - 2


(………………………..)


(………………………..)


(………………………..)

RAB - 4


(………………………..)


(………………………..)


(………………………..)

FORM

– 6

FORM-7


(………………………..)


(………………………..)


(………………………..)

FORM-8 STRUKTUR ORGANISASI LAPANGAN

(KSM/Panitia)

SUSUNAN TIM PELAKSANA KSM/PANITIA :

KSM/PANITIAKetua

Sekretaris

PELAKSANA LAPANGAN

L O G I S T I K BENDAHARA

Ketua Regu Kerja/ Mandor

Ketua Regu Kerja/ Mandor

MASYARAKAT

No N A M A P O S I S I 1. Ketua/Penanggungjawab 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Pelaksana Lapangan 5. Logistik/Pengadaan 6. Ketua Regu Kerja (Mandor) 7. Ketua Regu Kerja (Mandor)

Dst Susunan Tim Pelaksana Lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi Lapangan/SDM KSM


(………………………..)


……………..)


(………………………..) (…………

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

PENGOPERASIAN & PEMELIHARAAN PRASARANA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami : Nama : …………………..................................………............................ Jabatan : Ketua KSM............. ………………………................................,

Kel./Desa ................................. Kecamatan ........................... Kab./Kota ................................................................................

Alamat : Jl. .................................... Dusun/RT/RW ……………............ Menyatakan kesanggupan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana & prasarana yang kami bangun, yaitu : No Jenis Sarana & Prasarana Lokasi (Jl/Dusun/RT/RW) 1. 2. 3. dst

Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana tersebut akan kami sampaikan setelah kami ditetapkan sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan

sarana & prasarana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

……………….. , …………………………. 20.....

Yang Menyatakan , Ketua KSM ………………

(……………………………)

Mengetahui : Nama Jabatan Tandatangan

BKM/Mewakili

UPL

Ketua RT/Mewakili

Ketua RT/Mewakili

FORM-9

Materai Rp.6.000

REFERENSI DAFTAR UJI IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN

No POTENSI/SUMBER DAMPAK NEGATIF ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASI

PRASARANA JALAN, JEMBATAN, GORONG-GORONG, TAMBATAN PERAHU Pemindahan trase/jalur jalan atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman

Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panas

Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan

1 Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai

2 Jembatan mengganggu lalu lintas perahu Perletakan jembatan diperbaiki/disesuaikan

Tata letak dipindahkan untuk menghindari masalah

Perletakan jembatan diperbaiki/disesuaikan

3 Jembatan/T.Perahu merubah arah/aliran sungai

Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai Tampingan diperlandai 4 Meningkatnya erosi pada tebing Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan Dasar saluran diperlandai Dipasang penahan pelindung tebing saluran Dipasang gorong2 bantu untuk mengurangi debit (sub drainase)

5 Meningkatnya erosi pada saluran pinggir/samping

Perkerasan khusus pada badan jalan disekitar saluran, seperti beton, aspal, dll. Permukaan jalan dipadatkan 6 Jalan tanah meningkatkan debu Permukaan jalan diberikan perkerasan dari bahan berbutir kasar (kerikil/sirtu)

7 Jalan menutup/memotong aliran air alamiah/drainase Dipasang gorong2 sesuai aliran alamiah/drainase

Drainase dibuat dari bahan pasangan batu/bata atau beton Drainase dibuat mengikuti kemiringan alamiah

8 Saluran samping/drainase terjadi pendangkalan/ sedimentasi

Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan atau saluran kota yang ada (terintegrasi)

9 Jalan baru akan menebang banyak pohon-pohon

Pemindahan trase/jalur jalan ke tempat lain yang lebih aman

10 Tidak ada pembuangan akhir /ada genangan air dari drainase/Gorong-gorong

Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota; Dibuat pagar pengaman pada Tikungan Jalan yang tajam Dibuat penahan longsor diderah tebing/lereng atau badan jalan Dibuat pagar pengaman pada jembatan dan di pintu masuk/ keluar jembatan (kiri+kanan)

11 Bangunan tidak nyaman/aman

Dibuat tembok pengaman pada gorong-gorong (kiri+kanan)

12 Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada rencana kegiatan pemeliharaan

LAMPIRAN - 5

POTENSI/SUMBER DAMPAK No ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASINEGATIF

PRASARANA IRIGASI Pemindahan jalur Saluran atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan

1. Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing

Dipasang pelindung tebing diarea terkena arus sungai/pantai Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringan

2 Meningkatnya erosi pada tebing atau dinding saluran tanah

Dipasang penahan pelindung tebing saluran

Pengaturan penggunaan Air 3 Konsentrasi air tidak terkendali disaluran/sawah Dibuat pintu-pintu air

Dasar saluran diperlandai Saluran dibuat dari bahan pasangan batu atau beton Saluran dibuat mengikuti kemiringan alamiah

4 Saluran terjadi pendangkalan/sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing

Saluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan

5 Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan PRASARANA AIR BERSIH

Dibuat turap penahan tanah 1 Galian Sumur (sumur dangkal) longsor Dinding Sumur menggunakan Cincin Beton

2 Galian sumur dalam/bor bisa memunculkan bahan2 tambang yang bisa berbahaya, seperti minyak,gas

Koordinasi dengan dinas pertambangan & geologi/ instansi terkait sebelum kegiatan dimulai;

3 Kualitas air sumur bercampur mineral/bahan2 berbahaya bagi kesehatan

Dilakukan Pengujian kualitas air sebelum dimanfaatkan

4 Sumur Gali (sumur dangkal) longsor Dinding Sumur dibuat menggunakan Cincin Beton 5 Sumur terlalu dekat dengan

MCK/WC Lokasi Sumur dan Septicktank/Resapan minimal 11 meter

Dibuat bibir sumur yang cukup tinggi 6 Air Sumur tercampur air permukaan/Air Rembesan Lokasi Sumur dicari tempat yang tidak sering banjir

Dibuat Pelindung disekitar mata air untuk mencegah air masuk

7 Mata Air tercampur air permukaan

Daerah sekitar mata air diberi pelindung jalur hijau 8 Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan

PRASARANA MCK, JAMBAN, SALURAN LIMBAH RUMAHTANGGA Dibuat saluran pembuangan sampai ketempat pembuangan atau drainase yang ada

1 Tidak ada saluran pembungan limbah cair domestik (MCK,Jamban,Air Cucian Dapur,dsb) Dibuat Septictank dan Resapan untuk MCK/Jamban

POTENSI/SUMBER DAMPAK No ALTERNATIF UPAYA PENANGGULANGAN/MITIGASINEGATIF

Tanam pipa sanitasi dari kakus keseptictank 2 Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, dan kenakalan manusia

Buat Lubang Kontrol dan Pipa Udara untuk septicktank

3 Bangunan MCK, Jamban, Drainase air limbah, tidak sesuai standar teknis

Desain/Spesifikasi teknis disesuaikan dengan ketentuan standar teknis bangunan

4 Septicktank/Resapan MCK/WC terlalu dekat dengan Sumur.

Jarak lokasi Septicktank/Resapan dengan Sumur minimal 11 meter

5 Jenis bangunan Septicktank tidak sesuai jenis tanah

Jenis bangunan Septicktank disesuaikan dengan daya resap tanah

6 Tidak ada pembuangan akhir dari saluran MCK, WC, Saluran Limbah Rumah Tangga/ada genangan air

Dibuat Drainase sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota;

7 Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada rencana kegiatan pemeliharaan

PRASARANA DRAINASE PERMUKIMAN

Pemindahan jalur atau bangunan ke tempat lain yang lebih aman Batasi pemindahan tanah hanya pada musin kering/panas Dibangun tanggul atau turap penahan Tampingan diperlandai Penanaman Vegetasi/jerami didaerah kemiringan

1. Resiko Longsor akibat Kegiatan Galian/Timbunan Tanah diarea lereng/tebing


Tampingan diperlandai

Penanaman Vegetasi/jerami di daerah kemiringan

2 Meningkatnya erosi pada tebing


Dasar saluran diperlandai Saluran dibuat dari bahan pasangan batu atau beton Saluran dibuat mengikuti kemiringan alamiah

3 Saluran terjadi pendangkalan/sedimentasi akibat erosi dari dinding sal. Tanah/Tebing

Saluran pembuangan dibuat sampai ketempat pembuangan

4 Tidak ada pembuangan akhir drainase/ada genangan air

Drainase dibuat sampai ketempat pembuangan akhir (seperti sungai, laut) atau terintegrasi dengan Sistem Drainase kota;

5 Bangunan Drainase Tiidak sesuai standar teknis


6 Belum terjamin O&P kegiatan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan PRASARANA PERSAMPAHAN

1 Bangunan Sampah Tiidak sesuai standar teknis


2 Tidak ada Pembuangan Sampah dari TPS TPS dibuat terintegrasi dengan Sistem persampahan kota;

3 Belum terjamin O&P kegiatan Persampahan Dibentuk O&P kegiatan dan ada kegiatan pemeliharaan

LEMBAR VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN KEGIATAN KSM LINGKUNGAN

PENILAIAN KELAYA KAN No ASPEK YANG DIVERIFIKASI YA TIDAK

CATATAN (PENYEMPURNAAN)

A ASPEK ORGANISASI 1 Adakah pengurus, anggota, serta aturan organisasi

yang jelas ?

2 Apakah jumlah anggota organisasi KSM dari perempuan, minimal 30% ?

3 Apakah KSM telah Mendaftar pada BKM/LKM dan dinyatakan layak ?

4 Apakah Merupakan Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana?

5 Adakah kontribusi Swadaya masyarakat ? B ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN 1 Apakah Prasarana yang diusulkan sesuai dokumen

PJM-Pronangkis ?

2 Apakah rencana lahan lokasi Bangunan telah dibebaskan (tidak akan ada dampak sosial)?

3 Adakah calon tenaga kerja yang akan terlibat ?

4 Adakah Kesepakatan Harga Hasil Survey (minimal 3 toko setempat) ?

5 Adakah Gambar sederhana Infrastruktur ? 6 Adakah dokumentasi/photo kondisi awal (0%) ?

7 Apakah rencana Bangunan tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ?

8 Apakah rencana Bangunan tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) Lingkungan?

9 Adakah Daftar Kuantitas Pekerjaan?

10 Adakah Perhitungan RAB (Swadaya & BLM/PNPM) ?

11 Adakah Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ? 12 Adakah Rencana Pengadaan Kegiatan ? 13 Adakah Struktur Organisasi/Susunan Tim

Pelaksanaan Kegiatan ?

14 Apakah rencana Bangunan layak secara teknis? (Kesesuaian spesifikasi dengan standar teknis, Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat, dan Keamanan/kenyamanan Pemakai).

1. Apakah Lokasi Yang Dipilih sesuai dengan Jenis Infrastruktur yang direncanakan ?

2. Apakah Desain/Spesifikasi & kualitas bahan utama yang direncanakan baik/kuat (sesuai persyaratan stándar teknis bangunan) ?

LAMPIRAN - 6

PENILAIAN KELAYA KAN No ASPEK YANG DIVERIFIKASI YA

CATATAN (PENYEMPURNAAN)

TIDAK 3. Apakah bangunan utama dan pelengkap dari

prasarana sudah direncanakan (minimal untuk menjamin keamanan bagi pemakai atau agar usia pemakaian prasarana lebih lama) ?

4. Apakah desain sudah memperhatikan kebiasaan lokal?

5. Apakah KSM Mampu mengerjakan sendiri Prasarana tersebut? (Untuk pekerjaan pemadatan perkerasan (Kerikil/Sirtu, Telfor, Makadam) agar diupayakan menggunakan mesin gilas/pemadat);

6. Apakah desain sudah mempertimbangkan pencapaian manfaat dari prasarana (setelah bangunan selesai dapat langsung bermanfaat), khususnya prasarana seperti Air Bersih, Drainase, dll;

7. Dan lain2 persyaratan/standar teknis yang dianggap prinsip pada bangunan (lihat Pedoman Teknis perjenis prasarana);

JUSTIFIKASI KELAYAKAN : Nama Yang Memverifikasi Rekomendasi Hasil Verifikasi*) Tandatangan

U P L : ______________________

Faskel Teknik : ______________________

Askot Infrastruktur : ______________________

LAYAK /

LAYAK DENGAN PENYEMPURNAAN /

TIDAK LAYAK

(..............................................)

(................................................)

(................................................)

*) Pilih Yang Sesuai

Form : V.2

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELAYAKAN USULAN KEGIATAN LINGKUNGAN

Pada hari ini ………………tanggal ………………bulan……………tahun ……….telah dilaksanakan verifikasi kelayakan proposal usulan kegiatan KSM Lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas, Renta PJM pronangkis. Berdasarkan kesepakatan hasil verifikasi maka dinyatakan bahwa kegiatan berikut :

Uraian Kegiatan Rekomendasi Kelayakan

1. Nama pekerjaan :………………………………….

2. Lokasi :………………………………….

3. Volume :………………………………….

4. Nilai Kegiatan

a. Swadaya : Rp…………………………….

b. BLM PNPM : Rp…………………………….

c. TOTAL (a+b) : Rp…………………………….

5. Nama KSM/Panitia :………………………………….

LAYAK untuk dilaksanakan

sesuai ketentuan PNPM yang ada

Secara lengkap hasil verifikasi terlampir (Formulir Verifikasi Form V.1). Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

............................,. tgl......................................

Tim Verifikasi :

Mengetahui/Saksi-saksi :

Faskel Teknik

(…………………………) Askorkot Infra

(…………………………)

U P L,

(…………………………)

Ketua PANITIA

(…………………………)

Pengusul :

No Nama Jabatan Tandatangan

Lurah/Kades

Ketua RW

Ketua RT

To Mas/Mewakili

2

BAGIAN 2

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA

KATA PENGANTAR


Bagian 2 : Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana (i)

DAFTAR ISI Daftar Isi ................................................................................................. (i) I. PENDAHULUAN ..................................................................................1

1.1 Maksud dan Tujuan ......................................................................1 1.2 Ruang Lingkup ..............................................................................1

II. PERAN PELAKU PADA TAHAP PELAKSANAAN ............................2 III. LANGKAH-LANGKAH TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN...........5

3.1 Tahap Persiapan ..........................................................................5 1. Penyiapan Organisasi Pengelola O&P ...................................5 2. Penajaman Rencana Kerja .....................................................7 3. Penandatanganan SPPD-L .....................................................8 4. Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) ......8 5. Pelatihan (Coaching) KSM ....................................................11 6. Sosialisasi Kegiatan ..............................................................11 7. Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan .............11

3.2 Tahap Pelaksanaan Konstruksi ..................................................12 1. Pencairan Dana .....................................................................12 2. Mobilisasi ...............................................................................12 3. Musyawarah Pengadaan .....................................................22 4. Praktek Kerja Lapangan (OJT) .............................................22 5. Pelaksanaan Konstruksi ........................................................23 6. Supervisi Pelaksanaan Konstruksi ........................................26 7. Rapat Evaluasi Kemajuan Kegiatan ......................................28 8. Pemantauan Dampak Lingkungan ........................................29 9. Pembuatan Dokumentasi (50%, 100%) ................................30 10. Perubahan Pekerjaan di Lapangan ...................................30 11. Penyelesaian Pekerjaan ....................................................31 12. Pemeriksaan/Sertifikasi Kegiatan ......................................33

IV. ADMINISTRASI & PEMBUKUAN KSM LINGKUNGAN ...................39 4.1 Pengertian Administrasi Kegiatan KSM.......................................39 4.2 Tujuan Administrasi Kegiatan KSM ............................................39 4.3 Bentuk Administrasi Pada Tahap Pelaksanaan ..........................40 4.4 Laporan Kemajuan Kegiatan (Dwi-Mingguan) KSM ...................48 4.5 Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan KSM .........................48 4.6 Musyawarah Pertanggungjawaban Kegiatan KSM .....................49 4.7 Administrasi Keuangan KSM Lingkungan .................................49 4.8 Siapa Yang Melakukan Pencatatan ...........................................54 4.9 Dimana Menyimpan Hasil Pencatatan ......................................55

LAMPIRAN : 1. CONTOH BENTUK SPPD-L 2. CONTOH BENTUK RENCANA KERJA & SYARAT (RKS) PENGADAAN 3. CONTOH FORMULIR SERTIFIKASI, BAP2 DAN SP3 4. CONTOH BENTUK LAPORAN DWI-MINGGUAN & LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN KSM LINGKUNGAN

Bagian 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana 1

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana & prasarana merupakan kelanjutan dari tahapan persipan & perencanaan teknis kegiatan. Posisi kegiatan ini dalam siklus PNPM Mandiri Perkotaan adalah termasuk kegiatan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Sederhananya adalah tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM dalam rangka untuk mewujudkan bangunan atau sarana & prasarana yang yang dibutuhkan sesuai dengan standar atau hasil perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, harus memperhatikan kesesuaian dari spesifikasi teknis (persyaratan teknis) agar bangunan yang dibuat lebih aman dan kuat sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan lebih lama. Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan ini adalah (1). Hasil yang dicapai/Bangunan yang terwujud harus berkualitas baik, bermanfaa/berfungsi sesuai umur rencana bangunan (minimal 3 tahun) dan dipelihara secara bersama-sama oleh warga masyarakat pemakai sehingga terjadi kesinambungan manfaat dan lestari.

1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana bagi KSM Lingkungan, dalam rangka memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Sarana & Prasarana bagi KSM Lingkungan, agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan.

2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, peran pelaku pada kegiatan pembangunan, Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tahap pelaksanaan pembangunan, Administrasi & Pembukuan KSM. Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan PAKET dan ND, khususnya kegiatan sebagaimana diuraikan dalan Bagian III, Langkah-Langkah Pelaksanaan (kecuali Pengorganisasian O&P dan SPPD-L, untuk PAKET harus disesuaikan kembali) dan Bagian IV. Administrasi dan Pembukuan.


II. PERAN PELAKU PADA TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan perlu didukung oleh berbagai pihak seperti BKM, UPL, serta masyarakat penerima manfaat langsung yaitu warga miskin dan warga sekitar. Sedangkan KSM/Panitia sebagai pelaksana pembangunanpun akan didukung peran sertanya oleh Fasilitator Kelurahan. Berikut ini penjelasan peran-peran pelaku pembangunan ;

1. Peran BKM

a. Memfasilitasi KSM dalam Pengadaan Bahan/Alat, terutama pengadaan yang bernilai diatas Rp. 15 Juta;

b. Melaksanakan pencairan dana kepada KSM/Panitia; c. Dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun; d. Memfasilitasi Peningkatan Swadaya Masyarakat e. Menyelenggarakan rembug/musyawarah pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan KSM; f. Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L)

dengan KSM pelaksana kegiatan Lingkungan; g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat

kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L;

2. Peran UPL a. Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola O&P setiap KSM (Tim

Pengelola dan Rencana Kerjanya); b. Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi

(MP2K) bagi semua KSM Lingkungan; c. Menyiapkan dan Memfasilitasi penandatanganan Surat Perjanjian

Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) antara BKM dengan KSM pelaksana kegiatan Lingkungan;

d. Bersama Faskel/Askot Infra memfasilitasi kegiatan Coaching atau On The Job Training (OJT) kepada KSM;

e. Memfasilitasi dan Memverifikasi administrasi pencairan dana kepada KSM (RPD, LPD, BA Pembayaran);

f. Merekomendasi dan Memfasilitasi pencairan dana kepada Panitia; g. Menyusun Tim, Jadwal dan Melaksanakan Pengadaan Bahan/Alat

secara Terbatas (Bernilai diatas Rp. 15 Juta) yang dibutuhkan oleh KSM, (bila ada);


h. Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia/KSM termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan;

i. Menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi rutin bersama KSM untuk mengevaluasi kemajuan kegiatan infrastruktur dan mendorong upaya-upaya percepatan penyelesaiaan kegiatan lapangan;

j. Bersama Faskel Teknik dan KSM melakukan Opname pekerjaan dilapangan;

k. Memastikan seluruh kegiatan KSM tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;

l. Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporan-laporan Kegiatan KSM (Harian, Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi);

m. Memfasilitasi dan merekomendasikan perubahan (amandemen) SPPD-L akibat adanya perubahan pekerjaan dilapangan (bila ada)

n. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan Infrastruktur kepada BKM;

o. Memastikan semua infrastruktur memenuhi ”Lifetime’ minimal 3 tahun (Bangunan berKualitas Baik/Kuat & Tahan Lama, Bermanfaat/Berfungsi dan Ada O&P termasuk Rencana Kerjanya);

p. Bersama Faskel/Askot Infrastruktur dan pihak KSM melakukan Sertifikasi Kegiatan (termasuk membuat BAP2-nya);

q. Memfasilitasi Peningkatan Swadaya Masyarakat r. Menyelenggarakan rembug/musyawarah pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan KSM; s. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat

kelurahan, termasuk merekomendasikan sanksi/peringatan atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L;

3. Peran KSM

a. Memperoleh amanat masyarakat untuk mengelola kegiatan infrastruktur yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

b. Mengikuti coaching/OJT yang dilaksanakan UPL/faskel baik terkait teknis infrastruktur, administrasi maupun pembukuan keuangan KSM;

c. Memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Lingkungan dan Social

d. Melakukan musyawarah untuk Membentuk Organisasi Pemanfaat dan Pemelihara (O&P)

e. Menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, Tim Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum MP2K/PCM;

f. Melaksanakan Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat, Musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan memastikan Tim O&P turut serta dalam MP2K;

g. Membangun Prasarana dengan kualitas baik dan bermanfaat minimal 5 tahun

h. Membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum;

i. Membuat administrasi, termasuk photo-photo, laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengarsipkannya;

j. Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL selama proses konstruksi berlangsung;

k. Mendorong Peningkatan Swadaya Masyarakat, minimal merealisasikan seluruh swadaya yang telah disepakati sebelumnya;

l. Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan;

m. Dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun; n. Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul

akibat pelaksanaan kegiatannya;

4. Bagaimana hubungan antara KSM dengan BKM ?


Organisasi Pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat desa/kelurahan terdiri dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM/Panitia);

Kedudukan BKM dan KSM/Panitia pada dasarnya adalah mitrakerja;

Pada Organisasi BKM terdapat UP-UP (Unit-Pengelola), diantaranya adalah UPL (Unit Pengelola Lingkungan). UPL inilah yang akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Panitia; BKM bertanggungjawab dalam hal penyaluran dana BLM kepada Panitia dan pengawasan pemanfaatan dana tersebut, sedangkan Panitia bertanggunjawab untuk melaksanakan langsung kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (pemanfaatan dana BLM);

Pengurus BKM (termasuk UPL) tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus KSM/Panitia, begitu juga sebaliknya;


III. LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN (Konstruksi)

Tahap Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan pelaksanaan kegiatan tahapan pemanfaatan dana dalam Siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan dalam tahapan ini pada garis besarnya dibagi atas 2 tahapan yaitu (1). tahap persiapan pelaksanaan dan (2). tahap pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Adapun mekanisme kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagaimana terlihat pada gambar 1. diagram alir pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana. Masing-masing kegiatan pada diagram tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1. TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KONSTRUKSI)

1. Penyiapan Organisasi Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan

Penyiapan organisasi Pengelola Pemanfaatan & pemeliharaan prasarana disini mencakup kegiatan (1). pembentukan Organisasi Pengelola (Struktur Organisasi) termasuk penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja, (2). Penyusunan Rencana Kerja Pemanfaatan dan pemeliharaan. Pada prinsipnya semua prasarana yang telah dibangun harus dipelihara. Namun demikian, mengingat pemanfaat setiap prasarana tidak seluruhnya sama maka pembentukan/pengorganisasian O&P disini hanya diprioritaskan pada prasarana yang berifat umum/publik dan prasarana kelompok. Sedangkan untuk prasarana yang bersifat individu atau pengunaan oleh satu keluarga saja, tidak perlu dibentuk Organisasi Pengelolanya, seperti Jamban Keluarga, Saluran Limbah Rumah Tangga, karena sudah langsung dipelihara oleh masing-masing keluarga pengguna. Waktu pelaksanaan pembentukan organisasi Pengelola ini dilakukan sejak awal persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi tidak dibentuk setelah pekerjaan fisik selesai. Pendekatan ini diharapkan dapat memunculkan “kesadaran dan rasa tanggungjawab” bagi KSM untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari. Selain itu juga diharapkan agar Tim Pengelola yang dipilih sejak awal dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan fisik/konstruksi sehingga setelah pekerjaan selesai masyarakat/tim pengelola sudah siap melaksanakan pemeliharaan. Penyelenggaraan penyiapan organisasi pemanfaat dan pemeliharaan ini dilakukan oleh KSM melalui forum musyawarah warga pemanfaat (atau forum musyawarah pengambilan keputusan tertinggi KSM). Dan difasilitasi oleh pihak BKM/UPL, Konsultan, Ka Desa/Lurah.

Gambar 1. Diagram Alir Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana

PELAKSANAAN KONSTRUKSI

SIKLUS : PEMANFAATAN BLM (PERTAHAP) PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Coaching KSM (Teknis, AdminstrasiK

euangan)

T. Tangan S P P D - L

Sosialisasi Kegiatan

Penajaman Rencana

Kerja

Pelaksanaan Konstruksi, Pencairan Dana,

Pengamanan Dampak, Laporan Kemajuan,

Rapat Evaluasi Lapangan, Administras,

PHOTO (50%, 100%)

Mobilisasi (T. Kerja,

Bahan, Alat)

Praktek Kerja Lapangan (OJT)

Supervisi Pelaksanaan

Rembug Penyiapan

Organisasi & R. Kerja O&P

Musyawarah Persiapan

Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

Rembug Pengadaan

Bahan, Alat



Secara lebih detail penjelasan apa dan bagaimana pelaksanaan dari kedua tahapan kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada Buku Tatacara Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana.

2. Penajaman Rencana Kerja

Suatu rencana kerja hendaklah dibuat serinci mungkin agar lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Untuk mencapai hal tersebut tidak cukup mudah, apalagi ada keterbatasan kemampuan teknis personil dalam menyusun perencanaan dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk merencankan kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya kelemahan-kelemahan dalam perencanaan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi atau penajaman kembali rencana kerja sebelum pelaksanaan dimulai. Penajaman rencana kerja disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KSM selaku pelaksana kegiatan pembangunan, khususnya oleh Tim Pelaksana yang telah dibentuk, dengan tujuan untuk memperoleh suatu rencana pelaksanaan pembangunan yang lebih rinci dari rencana kerja awal (sudah diajukan dalam proposal/SPPD-L) sehingga lebih siap dijalankan dilapangan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi adanya perubahan-perubahan dalam rencana kerja awal baik yang disebabkan oleh adanya pemahaman baru yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi lapangan dilokasi prasarana, ketersediaan tenaga kerja, bahan, peralatan ataupun kondisi Tim Pelaksana kegiatan sendiri, dan lain-lain yang akan mempengaruhi metode kerja pelaksanaan untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan konstruksi. Penajaman rencana kerja yang dicakup disini antara lain adalah rencana jadwal pelaksanaan, rencana pengadaan/mobilisasi tenaga kerja/ bahan/alat, rencana tim pelaksana lapangan, rencana Calon Tenaga Kerja yang akan terlibat, termasuk rencana pelatihan administrasi dan teknis konstruksi bagi tim pelaksana lapangan. Pelaksanaan hal tersebut dilakukan dengan cara mengevaluasi atau memeriksa kembali dari setiap rencana yang telah ada, apakah semua hal-hal yang diuraikan pada rencana semula (SPPD-L/Proposal) masih dapat diterapkan dilapangan. Jika ada rencana yang perlu disesuaikan kembali maka dapat langsung diperbaiki. Hasil perbaikan/perubahan inilah yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Tim Pelaksana Lapangan sebagai acuan dalam pelaksanaan, disamping juga sebagai alat monitoring suatu pekerjaan dilapangan nanti. Keseluruhan hasil penajaman rencana ini akan menjadi masukan dalam penyelenggaraan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi yang diselenggarakan oleh UPL.


3. Penandatangan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L)

SPPD-L merupakan salah satu bentuk kesepakatan perjanjian kerjasama antara BKM dengan KSM dalam rangka pemanfaatan dana BLM untuk pembangunan sarana & prasarana sesuai ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini antara lain : • Hal – hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu ;

Lingkup kegiatan, dokumen perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan serta nilai perjanjian kerja

• Hal-hal khusus yang masuk dalam perjanjian seperti hak dan kewajiban para pihak, tahap pencairan dana, penyelesaian pekerjaan dan pemeliharaan hasil pekerjaan

• Sedangkan hal – hal umum yang perlu diatur dalam perjanjian untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan seperti : sanksi, force majeure dan penyelesaian perselisihan

Dengan adanya perjanjian tersebut maka semua pihak baik BKM/UPL maupun KSM harus mentaatinya. Secara teknis bagaimana pelaksanaan isi kontrak tersebut agar dijelaskan kembali oleh UPL/BKM kepada KSM pada saat penyelenggaraan MP2K. Adapun contoh bentuk SPPD-L sebagaimana terlampir.

4. Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi disingkat MP2K adalah merupakan Rapat/Forum musyawarah warga dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Konstruksi Fisik/Pembangunan Infrastruktur (Pre Construction Meeting/PCM). Jadi Rapat ini diselenggarakan sesegera mungkin setelah ditandatanganinya SPPD-L dan sebelum dimulainya kegiatan pembangunan prasarana/fisik. Penyelenggara kegiatan MP2K ini adalah BKM/UPL (dengan difasilitasi oleh Faskel Teknik) dan dihadiri oleh seluruh pihak KSM/Panitia yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur diwilayahnya. Forum ini ditujukan untuk membahas dan mengetahui sejauh mana persiapan-persiapan yang telah dilakukan KSM/Panitia serta untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan penyepakatan hal-hal yang menyangkut teknis maupun administrasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan prasarana. Jadi pada forum ini juga pihak KSM dapat melakukan konsultasi terkait hal-hal yang belum dipahami baik teknis maupun administrasi kegiatan. a) Mengapa MP2K penting untuk diadakan sebelum dilakukannya

pelaksanaan konstruksi ? Pentingnya pengendalian waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam proposal sebagai bagian dari


substansi proses, maupun kualitas teknis konstruksi prasarana guna memenuhi persyaratan LIFETIME prasarana yang pada umumnya belum sepenuhnya dipahami dan mampu dilaksanakan oleh KSM;

Masyarakat belum terbiasa menyusun rencana Jadwal, organisasi pelaksanaan pekerjaan, calon tenaga kerja dan rencana swadaya masyarakat, seperti yang tertuang dalam Proposal, sehingga belum sepenuhnya dipedomani dilapangan dan cenderung bersifat global bahkan banyak dipahami hanya sebagai persyaratan proposal saja;

Pentingnya pengelolaan dan Rencana Pengadaan kebutuhan bahan/alat bagi KSM yang sinkron dengan ketersediaan dana dan Jadwal Pelaksanaan;

Sejak awal KSM harus membentuk Organisasi O&P dan anggotanya seharusnya dapat dilibatkan langsung pada pelaksanaan kegiatan fisik;

b) Apakah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan MP2K Adanya Organisasi & Rencana Kerja O&P yg telah disepakati KSM; Adanya Rencana & Jadwal Pengadaan Bahan/Alat bagi KSM; Adanya Kepastian Daftar Calon T. Kerja yang akan dimobilisasi; Adanya Tim Pelaksana Kegiatan Yang Paham Tugas-tugasnya; Adanya kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; Meningkatnya pemahaman KSM untuk melaksanakan SPPD-L/kegiatan secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya, tertib administrasi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan PNPM;

c) Apa Saja Yang Perlu Dipersiapkan UPL Dalam Pelaksanaan MP2K (1) Menyiapkan/memastikan : Jadwal/Waktu Pelaksanaan MP2K;

Tempat Penyelenggaraan MP2K; Agenda/Susunan Acara & Metode Pembahasan; Daftar Undangan; Form Daftar Hadir Peserta; Draft BA Pelaksanaan;

(2) Membuat dan mendistribusikan Undangan kepada seluruh Peserta;

d) Apa Saja Yang Perlu Dipersiapkan KSM Dalam Pelaksanaan MP2K 1) Berita Acara Pembentukan Organisasi/Susunan Pengurus O&P

Prasarana, termasuk rencana kerjanya; 2) Daftar Rencana Pengadaan Bahan/Alat yang siap dilaksanakan; 3) Daftar Calon Tenaga Kerja untuk BLM maupun Swadaya (siap

dimobilisasi); 4) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan lebih rinci; 5) Struktur Organisasi, termasuk susunan Tim Pelaksana Kegiatan; Untuk selain point 1 diatas, apabila tidak ada perubahan/revisi KSM terbaru, maka dapat membawa salinan dari pada proposal sebelumnya.

e) Siapa Saja Pelaksana Dan Peserta MP2K? Pelaksana : Penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan MP2K adalah UPL/BKM dengan difasilitasi oleh Tim Faskel. Sedangkan Peserta : Peserta adalah semua Tim Pelaksana dari Panitia yang ada


dan mengundang BKM, Tomas, Lurah/ Kades dan Tim Konsultan serta undangan lain yang dianggap perlu.

f) Bagaimana mekanisme pelaksanaan MP2K? Secara rinci langkah-langkah pelaksanaan MP2K sbb :

No Tahapan Pelaksana Hasil Pelaksanaan 1 Penyampaian

Undangan MP2K

BKM/UPL Surat Und. diterima/ diketahui peserta

Semua Tim Pelaksana dari KSM, BKM, UPL, Tomas, Lurah/Kades dan Tim Konsultan serta undangan lain yang dianggap perlu.

2 Pelaksanaan MP2K

UPL/Faskel • Adanya Orgn. O&P (& Renc. Kerjanya), Jadwal Kegiatan, Renc. Pengadaan, Tim Lapangan dan kesiapan Calon Tenaga Kerja, tiap KSM;

• Meningkatnya pemahaman KSMuntuk melaksanakan SPPD-L/kegiatan secara tepat waktu, tertib administrasi, memenuhi lifetime dan tidak bertentangan dengan ketentuan PNPM;

• Daftar Hadir; • BA Pelaksanaan;

• Peserta diminta mengisi Daft. Hadir;

• Acara dibuka oleh Ketua BKM/UPL;

• Penjelasan Maksud, Tujuan, Hasil Yang Ingin Dicapai serta tatacara forum;

• Pembahasan setiap Agenda. Proses pembahasan dipandu oleh UPL dan Faskel. Untuk pembahasan materi O&P (termasuk rencana kerjanya), Jadwal, Organisasi Lapangan, apabila waktu tidak memungkinkan maka dapat meminta cukup 1 KSM untuk mempresentasikan kemudian ditanggapi oleh peserta lain (khususnya faskel & UPL mengarahkan untuk hasil yang benar & optimal). Selanjutnya KSM yang lain dapat langsung melakukan perbaikan/melengkapi sesuai masukan presentasi sebelumnya;

• Pembacaan Hasil Kesepakatan;

• Penyusunan BA MP2K


5. Pelatihan (Coaching) Teknis dan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi

Yaitu bimbingan/coaching yang diberikan terutama oleh Faskel Teknik dan UPL tentang teknik-teknik pelaksanaan konstruksi prasarana dan administrasi pencatatan atau pelaporan kegiatan pembangunan prasarana yang akan dilakukan KSM selam pelaksanaan konstruksi. Kegiatan ini sangat penting dan diharapkan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan konstruksi guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan KSM sehingga tidak menemui kesulitan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi secara benar, sesuai persyarata teknis yang ditentukan. Kegiatan ini harus dilakukan sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh KSM sehingga mereka benar-benar mampu dan siap untuk melaksanakan kegiatan fisik dan pengadministrasiannya. Adapun cakupan substansi materi kegiatan ini mengacu pada standar teknis dan administrasi yang telah ada dalam PNPM Mandiri Perkotaan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap KSM, khususnya terkait jenis prasarana yang dibangunnya. Proses pembelajaran KSM ini diharapkan akan berlanjut pada kegitan “Praktek Kerja dilapangan/On the Job Trainning (OJT)” pada setiap awal pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan (tahap pelaksanaan konstruksi).

6. Sosialisasi Kegiatan

Pada tahap ini, KSM melakukan sosialisasi kepada warga, khususnya anggota KSM bersangkutan mengenai keseluruhan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai SPPD-L;

7. Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan

Sebelum kegiatan fisik dimulai, KSM harus membuat dan memasang papan nama kegiatan/sub-proyek pada tempat strategis dilokasi kegiatan. Papan nama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan transparansi kegiatan serta wajib terpasang selama kegiatan pembangunan prasarana berlangsung. Informasi yang perlu tercantum dalam Papan Nama Proyek ini antara lain : Wilayah administratif kegiatan (kelurahan, kecamatan & kabupaten); Nama BKM Penanggung jawab Kegiatan; Jenis/Nama Kegiatan; Volume Kegiatan; Biaya Kegiatan (Swadaya, BLM dan Total); Waktu pelaksanaan; Lokasi kegiatan; Nama KSM Pelaksana


3.2. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KONSTRUKSI) 1) Pencairan Dana (Uang Muka dan Termin)

a) Bagaimana cara mengajukan uang muka/tahap pertama? Setelah ditandatanganinya SPPD-L, KSM dapat mengajukan pembayaran uang muka kepada BKM sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 20% dari nilai SPPD-L. Ada 3 dokumen yang harus disiapkan untuk penarikan uang muka, yaitu : i. SPPD-L ii. Berita Acara Penarikan Uang Muka iii. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Uang Muka

b) Bagaimana cara mengajukan pembayaran tahap kedua KSM dapat mengajukan pembayaran tahap kedua sebesar 50% dari nilai SPPD-L setelah pekerjaan fisik mencapai kemajuan minimal sebesar 30% . Ada 4 jenis dokumen yang diperlukan untuk pengajuan angsuran tahap kedua adalah : 1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Dwimingguan

dilengkapi photo-photo infrastruktur terakhir) 2) Laporan Penggunaan Dana (LPD) Termin Pertama/Uang Muka; 3) Berita Acara Pembayaran Termin Kedua; 4) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Termin Kedua.

c) Bagaimana caranya mengajukan pembayaran tahap ketiga/terakhir Angsuran tahap ketiga (sebesar 30% dari SPPD-L) atau terakhir diajukan setelah prestasi pekerjaan mencapai minimal 90% dan KSM sudah benar-benar mengambil alih tugas pemeliharaan prasarana sebagaimana yang ditunjukkan oleh surat kesanggupan pemeliharaan yang ditantatangani di atas materai dan struktur organisasi O&P (termasuk rencana kerjanya) yang disampaikan sebelumnya. Adapun kelengkapan dokumen yang diperlukan KSM pada tahap ini ada 4, yaitu : 1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Dwimingguan

dilengkapi photo-photo infrastruktur terakhir) 2) Laporan Penggunaan Dana (LPD) Termin Kedua; 3) Berita Acara Pembayaran Termin Ketiga; 4) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Termin Ketiga.

2) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat Kegiatan mobilisasi Tenaga Kerja adalah mendatangkan tenaga kerja yang diperlukan (masyarakat yang terdaftar untuk bekerja) guna


melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dilokasi pekerjaan. Sedangkan mobilisasi bahan dan alat adalah mendatangkan bahan (pembelian) dan alat (sewa) yang diperlukan untuk pembangunan sarana/prasarana kelokasi pekerjaan. Sebagai pedoman pelaksanaannya adalah Daftar Rencana Pengadaan yang telah dibuat dan disepakati dalam MP2K sebelumnya (tahap persiapan pelaksanaan konstruksi). Hal terpenting yang juga harus diperhatikan dalam keseluruhan proses ini adalah kesesuaian jumlah maupun kualitas/ketrampilan dari tenaga kerja/bahan/alat yang akan dipergunakan/dimobilisasi serta ketepatan waktunya karena hal ini akan sangat mempengarhi kualitas akhir dan waktu penyelesaiaan suatu pekerjaan dilapangan. Dalam rangka pengadaan bahan/alat ini, maka terdapat 2 (dua) ”Metode Pengadaan” yang telah ditentukan dalam PNPM (maupun untuk kegiatan seperti PAKET, Chanelling dan ND) yang wajib diikuti, yaitu (1). metode pengadaan secara langsung dan (2). metode pengadaan Terbatas. Kedua metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No Metode Pengadaan Batasan

Nilai Biaya

Penjelasan

1 Pengadaan Secara Langsung atau tanpa penawaran dari minimal 3 toko, yaitu Pengadaan yang dilakukan oleh KSM (minimal 2 orang) secara langsung bahan/alat yang dibutuhkan pada toko/suplier setempat/terdekat dengan mengacu pada harga satuan hasil survey sebelumnya.

sampai dengan Rp. 15 Juta

Pengadaan Perjenis Bahan Bangunan dan atau Sewa perjenis Peralatan Konstruksi yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus, disatu toko/pemasok tertentu dengan nilai total pembelian tidak melebihi Rp. 15 Juta). Contoh:

Pembelian bahan semen atau pasir saja pada satu toko tertentu dengan nilai masing-masing tidak melebihi Rp.15 juta); Pembelian bahan yang sama seperti Kayu Jembatan sekaligus (Tiang, Gelagar, Lantai, Sandaran) disatu toko tertentu dengan jumlah nilai keseluruhannya tidak melebihi Rp.15 juta);

2 Pengadaan Secara Terbatas, yaitu pengadaan yang harus menggunakan pihak ketiga sebagai

lebih besar dari Rp. 15 Juta

Pengadaan Perjenis Bahan Bangunan dan atau Sewa perjenis Peralatan Konstruksi yang dilakukan secara


No Metode Pengadaan Batasan

Nilai Biaya

Penjelasan

pemasok (minimum ada penawaran dari 3 toko/pemasok setempat yang berbeda). Dilakukan oleh Tim Pengadaan yang dibentuk oleh BKM selaku Penanggungjawabnya. Proses Pemasukan Penawaran sampai Penetapan Pemenang dilakukan melalui Forum ”Musyawarah”

bertahap atau sekaligus, disatu toko/pemasok tertentu dengan nilai total pembelian melebihi Rp. 15 Juta). Contoh :

Pembelian bahan Pipa Air Bersih saja atau kayu jembatan atau sewa mesin gilas saja pada satu toko/pemasok tertentu dengan nilai masing-masing melebihi Rp.15 juta); Pembelian bahan Kabel/Seling Jembatan Gantung sekaligus (Seling Utama, Penggantung, Angin dan Aksesoris), pada satu toko tertentu dengan jumlah nilai keseluruhannya melebihi Rp.15 juta); Sewa peralatan secara bersama oleh beberapa KSM, seperti mesin gilas pada satu pemasok tertentu dengan nilai sewa total melebih Rp. 15 Juta)

Dalam keadaan tertentu dimana Metode Pengadaan Terbatas ini tidak dapat dilakukan, karena calon pemasok/toko yang menyediakan bahan/alat yang diperlukan hanya ada satu (satu-satunya) diwilayah provinsi bersangkutan dan atau karena calon pemasok/toko penyedia bahan/alat tersebut berada diluar wilayah provinsi bersangkutan maka metode pengadaa terbatas ini dapat dilakukan secara khusus. Kata kuncinya adalah jika jumlah calon pemasok/toko yang ada, hanya ada satu-satunya diwilayah provinsi lokasi KSM dan atau kedudukan toko/pemasok berada diluar wilayah provinsi KSM bersangkutan. Penggunaan metode khusus ini hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari KMW/Askot Infrastruktur. Contohnya adalah Pembelian bahan Kabel/Seling Jembatan Gantung sekaligus (Seling Utama, Penggantung, Angin dan Aksesoris),dll, pada satu toko tertentu dengan jumlah nilai keseluruhannya melebihi Rp.15 juta). Sebagai bagian dari metode Pengadaan Terbatas maka Pengadaan khusus ini juga dilakukan oleh Tim Pengadaan yang dibentuk oleh BKM selaku Penanggungjawab pengadaan Terbatas;


Batasan nilai/biaya pembelian bahan bangunan atau sewa peralatan sebagaimana diuraikan pada Metode pengadaan diatas haruslah dilihat per-jenis bahan bangunan/peralatan dan bukan hanya pada nilai keseluruhan pembelian/sewa yang dilakukan saja, misalnya pengadaan sekaligus pasir + semen + besi (paket) disatu toko, meskipun nilai total keseluruhannya melebihi Rp. 15 Juta tetapi diantara ketiga jenis bahan tersebut tidak ada yang bernilai diatas Rp. 15 Juta sendiri maka pengadaan ini dapat dilakukan dengan metode pengadaan secara langsung. Dan sebaliknya bila salah satu diantaranya terdapat nilai diatas Rp. 15 Juta maka bahan tersebut harus dilakukan dengan metode Pengadaan Terbatas. Penjelasan terkait Metode pengadaan ini juga dapat dilihat pada ”Buku Suplemen Teknis : Persiapan & Perencanaan Teknis, bagian Penyusunan Rencana Pengadaan Bahan/Alat”. Adapun tatacara Pelaksanaan Kedua Metode Pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Langsung Pelaksanaan Pengadaan Secara Langsung atau tanpa penawaran dari toko, dilaksanakan secara langsung oleh KSM minimal terdiri dari 2 orang, dengan langkah-langkah berikut : a. Tentukan jenis-jenis bahan/alat yang akan dibeli/dipesan. Acuan

yang digunakan adalah Daftar Rencana Pengadaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa hal perlu diperhatikan disini adalah : (1) Pembelian material/alat harus sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan dilapangan pada saat itu, sebab jika pembelian terlampau banyak (tidak terkontrol) maka dapat berlebih (merupakan pemborosan), akibatnya dana yang ada bisa-bisa tidak cukup untuk membeli bahan lain atau membayar upah, dll).

(2) Harus memperhatikan kecukupan dana yang ada untuk kebutuhan lain, misalnya membayar upah pekerjaan dilapangan (pemasangan bahan yang dibeli). Hal ini penting untuk menjaga agar kegiatan dilapangan tetap berjalan terus-menerus (ada kemajuan pekerjaan). Jangan sampai dilakukan pembelian bahan/alat tetapi tidak dapat dipasang dilapangan karena tidak ada dana untuk membayar upah kerja;

(3) Harus memperhatikan kemampuan gudang untuk menyimpan bahan/alat yang dibeli secara baik dan aman, karena kalau sampai pembelian material terlampau banyak sedangkan ruang gudang tidak cukup maka bisa mengakibatkan bahan yang dibeli bisa rusak/hilang sebelum digunakan.

(4) Harus selalu memperhatikan/membandingkan total volume pembelian yang sudah dilakukan dengan volume yang


direncanakan pada RAB untuk tiap jenis bahan, apabila ditemukan kemungkinan bahwa volume pembelian akan melebihi volume RAB maka segera lakukan konsultasi dengan Tim Konsultan.

b. Tetapkan Toko/Pemasok yang akan memasok bahan/alat tersebut. Acuan yang digunakan adalah Daftar Rencana Pengadaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Buat Surat Pesanan Bahan/Alat yang ditujukan kepada Toko/Pemasok yang dipilih. Penting untuk diperhatikan bahwa surat pesanan ini agar sampaikan juga ke bagian keuangan/Bendahara KSM untuk persiapan pembayarannya.

d. Bahan yang diterima di proyek harus diperiksa kesesuaian jumlah dan kualitasnya, kemudian dicatat pada Nota Penerimaan Bahan untuk selanjutnya dapat langsung dipergunakan dilapangan atau disimpan sementara digudang dengan aman dan baik. Penting untuk diperhatikan, agar Nota Penerimaan Bahan/Alat ini juga disampaikan kebagian bendahara/keuangan untuk pembayarannya.

e. Tatacara pembayaran material/alat dilakukan oleh bendahara atau bagian keuangan KSM.

Beberapa Ketentuan Umum berkaitan dengan pengadaan ini : 1. Pihak KSM/Panitia selaku pelaksana kegiatan pembangunan

infrastruktur dalam melakukan proses Pengadaan harus berpedoman pada metode pengadaan yang telah ditetapkan diatas;

2. Pelaksanaan pengadaan oleh pihak KSM (metode langsung) atau Tim Pengadaan (metode Terbatas) pada toko/pemasok yang menyediakan bahan bangunan atau menyewakan peralatan konstruksi. Dan tidak boleh menggunakan pihak ketiga/perantara (orang atau badan yang bukan pemasok/toko), kecuali sebagi fasilitator saja;

3. Sebagai pedoman harga bagi KSM/Panitia dalam pelaksanaan pengadaan Bahan/alat untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur adalah HARGA SATUAN BAHAN/ALAT HASIL SURVEY minimal dari 3 pemasok setempat/terdekat;

4. Bagi KSM/Panitia yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur lebih dari 1 (satu) bulan maka sebelum melakukan kegiatan pengadaan bahan/alat pada bulan berikutnya, terlebih dahulu harus melakukan kembali survey harga;

5. Untuk meningkatkan kualitas/mutu bangunan maka sangat penting untuk dipertimbangkan agar menggunakan peralatan konstruksi, khususnya pekerjaan pemadatan pada jalan perkerasan (Sirtu/Kerikil, Telford/Makadam);

6. Tidak dibenarkan personil Tim KMW/Konsultan duduk sebagai Tim Pengadaan atau sebagai Pelaksana Pengadaan dan Pemasok.

2) Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Secara Terbatas Jadwal Pelaksanaan Output/Hasil Kegiatan No. Uraian Kegiatan Mulai Selesai Durasi

Penanggung jawab

1. Pembentukan Tim Pengadaan, o Tim ini dibentuk dan

ditetapkan oleh BKM/UPL.

o Jumlah Tim Pengadaan minimal terdiri dari 5 orang dan harus berjumlah ganjil;

o Anggota Tim Pengadaan harus terdapat wakil UPL dan KSM terkait dan boleh ditambah pihak ketiga yang dianggap lebih mampu (tidak boleh Konsultan PNPM duduk sebagai Anggota Tim Pengadaan)

Selambat-lambatnya 1 hari setelah BKM melakukan pencairan Dana ke rekening KSM

Selambat-lambatnya 1 hari sebelum pengumuman

2 hr BKM/UPL Terbentuknya Tim Pengadaan


Jadwal Pelaksanaan Output/Hasil Kegiatan No. Uraian Kegiatan Mulai Selesai Penanggung

Durasi jawab 2 Penyusunan dokumen

pengadaan Contoh bentuk Dokumen RKS, terlampir.

Selambat-lambatnya 1 hr sebelum Pendaftaran/ pengambilan dokumen

2 hr Tim Pengadaan

Dokumen pengadaan/RKS yang minimal memuat : Nama/Volume/Spesifikasi Teknis Pekerjaan, Sumber Dana, Tempat Pekerjaan dan Pemberi pekerjaan; Jadwal Pengadaan (Penjelasan Kantor/Lapangan, Pemasukan Penawaran), Ketentuan Penawaran (bentuk surat penawaran, bentuk Rincian Harga Penawaran, Cara penyampaian penawaran), persyaratan penyedia jasa, Metode Evaluasi Penawaran.

3 Pengumuman

selambat-lambatnya 1 hari setelah Ada-nya Tim Pengadaan

Tim Pengadaan

Pengumuman melalui media yang ada. Diupayakan informasi ini dapat diketahui oleh pihak pemasok yang ada di desa setempat/terdekat;

4 Pendaftaran Peserta & Pengambilan Dokumen

pada hari dikeluarkan-nya pengu-muman.

Selambat-lambatnya 3 hr sejak pengumman

3 hr Tim Pengadaan

Daftar Peserta & Tanda Terima Dokumen Pengadaan

5 Undangan/Penyampaian Undangan kepada Calon Peserta untuk mengikuti Penjelasan Kantor

Sejak hari pertama pendaftaran

Selambat-lambatnya 1 hari setelah berakhirnya pengambilan dokumen

3 hr Tim Pengadaan

Undangan diterima Pemasok


19

Jadwal Pelaksanaan Output/Hasil Kegiatan No. Uraian Kegiatan Mulai Selesai Penanggung

Durasi jawab 6 Penjelasan Kantor

(diikuti Penjelasan Lapangan bila diperlukan)

1 hari setelah berakhirnya pendaftaran

- 1 hr Tim Pengadaan

Daftar Hadir Peserta Pemasok dan BA Penjelasan (masing-masing untuk kantor & Lapangan)

7 Pemasukan, Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran & Penetapan Pemenang (Musyawarah Pengadaan) Catatan : Untuk meningkatkan transparanasi dan akuntabilitas kegiatan maka pada acaran : Pemasukan, pembukaan, Evaluasi & Penetapan Pemenang ini, Tim Pengadaan harus mengundang seluruh anggota KSM terkait, wakil BKM, wakil UPL, Kepala Desa/Lurah, Tomas setempat dan Faskel.

3 hr setelah penjelasan kantor

Pada Jam yang disepakti oleh Tim & seluruh Peserta Pemasok bahwa Pembukaan Penawaran telah selesai hari yang sama dengan pemasukan)

1 hr Tim Pengadaan

Daftar Hadir seluruh Peserta (baik Peserta undangan maupun Peserta Pemasok) BA Hasil Pemasukan, Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran & Penetapan Pemenang Sebaiknya Daftar Hadir Pemasok dan Undangan dibuat terpisah.

Penjelasan Tatacara Pemasukan, Pembukaan Penawaran, Penilaian/Evaluasi Penawaran & Penetapan Pemenang :

1. Peserta Pemasok menyampaikan penawaran dalam satu sampul tertutup kepada Tim Pengadaan, selanjutnya peserta mengisi daftar hadir;

2. Setelah waktu/Jam yang ditentukan (sesuai jadwal pemasukan pada dokumen pengadaan) untuk pemasukan Bagian 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana

Jadwal Pelaksanaan Output/Hasil Kegiatan No. Uraian Kegiatan Mulai Selesai Durasi Penanggung

jawab selesai, Tim Pengadaan menyampaikan kepada peserta bahwa waktu pemasukan penawaran telah selesai/ditutup;

3. Tim Pengadaan meminta 2 orang dari wakil peserta pemasok yang berbeda untuk menjadi saksi; 4. Tim membuka satu-persatu penawaran yang di terima dihadapan seluruh peserta/undangan yang hadir, lalu

membacakan kelengkapan dokumen penawaran yang disampaikan (besarnya nilai penawaran, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengadaan dan Surat Pernyataan Kebenaran Usaha);

5. Segera setelah poin 2 selesai, Tim secara langsung melakukan pengecekan kebenaran hasil perkalian/penjumlahan nilai biaya penawaran seperti yang tertera pada Rincian harga penawaran yang diajukan pemasok (koreksi aritmetika), lalu menyampaikan kebenaran atau kesalahan yang terjadi apabila ditemukan.

6. Apabila ditemukan perbedaan antara Nilai Penawaran yang ditulis dalam Angka dan Huruf maka Nilai yang dipakai harus yang tertera sesuai tulisan huruf.

7. Apabila hasil koreksi aritmetika ditemukan ada kesalahan maka Nilai akhir penawaran peserta yang digunakan adalah nilai hasil koreksi aritmetika (bukan sebagaimana yang tertulis dalam surat penawaran).

8. Apabila ada Nilai penawaran pemasok yang berubah menjadi terendah diantara seluruh penawaran yang ada, maka Tim wajib melakukan klarifikasi langsung kepada pemasok bersangkutan yang hadir, apakah masih sanggup menyediakan seluruh bahan/alat sesuai volume dan spesifikasi yang dipersyaratkan? Apabila untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemasok yang bersangkutan membutuhkan waktu untuk klarifikasi/konfirmasi kepada atasannya/Tuan Toko, maka Tim harus menyepakati dengan seluruh peserta besarnya tambahan/kelonggaran waktu yang akan diberikan pemasok tersebut. Apabila sesuai waktu yang diberikan tidak ada tanggapan atau tanggapannya menyatakan tidak mampu maka langsung dinyatakan bahwa pemasok tersebut GUGUR.

9. Dalam proses pengadaan ini sedapat mungkin diupayakan tidak ada peserta yang gugur, kecuali (peserta dinyatakan gugur) apabila : a. Didalam Dokumen Penawarannya tidak terdapat rincian harga penawaran; b. Dinyatakan gugur berdasarkan prosedur poin 8 diatas. c. Ketiadaan salah satu atau ketiga-tiganya dari surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, pernyataan

kesanggupan penyediaan bahan/alat yang diadakan dan surat Pernyataan Kebenaran Usaha, tidak dapat menggugurkan pemasok, kecuali bila pemasok yang bersangkutan tidak dapat menyediakan surat-surat tersebut dalam waktu 2 jam (waktu ini hendaknya disepakati bersama oleh semua peserta).

d. Peserta/Pemasok yang tidak mengambil dokumen dan atau tidak mengikuti Acara Penjelasan Kantor/Lapangan tidak dapat dijadikan alasan untuk digugurkan.

10. Panitia menetapkan peringkat pemenang berdasarkan urutan nilai penawaran dari nilai terendah sampai tertinggi;



Jadwal Pelaksanaan Output/Hasil Kegiatan No. Uraian Kegiatan Mulai Selesai Durasi Penanggung

jawab 11. Peserta dengan Peringkat Pemenang Pertama dinyatakan sebagai Pemenang sekaligus berhak melakukan

perjanjian Kerjasama dengan KSM.

8 Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara KSM selaku Pemberi Kerja dengan Pemasok

Selambat-lambatnya 2 hari setelah Pengumuman Pemenang

2 hr Ketua KSM Surat Perjanjian Pengadaan Bahan/Alat.

Catatan : Bentuk perjanjian kerjasama ini dapat berbentuk Harga Satuan atau Lampsum dan tanpa kompensasi berupa kenaikan harga meskipun ada perubahan harga kemudian hari;

Sedangkan untuk pelaksanaan Pengadaan secara Khusus pada prinsipnya dilaksanakan oleh Tim Pengadaan dan langsung dapat dilakukan negosiasi harga (sampai dilokasi) sesuai volume & spesifikasi bahan/alat yang dibutuhkan. Dalam hal ini pihak pemasok tetap harus memberikan dokumen penawaran sebelum negosiasi harga kepada Tim Pengadaan (dalam metode ini harus tetap ada dokumen penawaran dari pahak toko/pemasok) dan menjadi bahan pertanggungjawaban tim pengadaan. Sedangkan untuk langkah-langkahnya teknis lainnya dapat dilakukan penyesuain pada langkah - langkah pengadaan terbatas.

Suplemen Teknis : Bagian 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana 22

3) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat

Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat adalah forum musyawarah pengadaan terbatas, untuk menetapkan siapa pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerja KSM dalam rangka Pengadaan Bahan/Alat yang dibutuhkan. Jadi Forum ini hanya dilakukan pada setiap ada kegiatan Pengadaan Terbatas. Penyelenggaraan Forum Musyawarah Pengadaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan adanya transparanasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pemanfaatan dana pada kegiatan pengadaan bahan/alat, bagi KSM Lingkungan. Mekanisme pelaksanaan forum ini pada dasarnya merupakan mekanisme pelaksanaan secara sekaligus dari rangkaian acara : Pemasukan, Pembukaan, Evaluasi Penawaran Pemasok & Penetapan Pemenang pada proses pengadaan terbatas. Sedangkan peserta yang diundang adalah calon pemasok/toko dan anggota KSM terkait, wakil BKM, wakil UPL, Kepala Desa/Lurah, Tomas setempat dan Tim Konsultan.

4) Praktek Kerja dilapangan/”On the Job Training” (OJT)

Yaitu magang atau latihan kerja atau pemberian contoh kerja langsung dilapangan, khususnya tentang teknik atau cara-cara pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan prasarana yang akan dilaksanakan. Difasilitasi/dibimbing oleh fasilitator kelurahan/desa bidang teknik, UPL atau pihak ketiga yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Fokus perhatiaannya lebih kepada bagaimana cara pengerjaan yang benar dari suatu pekerjaan, misalnya bagaimana cara melaksanakan komposisi campuarn beton, bagaimana cara pengadukan (pemberian air), bagaimana cara pengangkutan atau pemasangannya, bagaimana cara pemadatan, bagaimana cara penyambungan, bagaiman cara perapihan/finishing pekerjaan, dll. Pendekatan pelaksanaannya adalah : • Disesuaikan dengan jenis pekerjaaan yang akan dilaksanakan

dilapangan. Artinya OJT ini mengikuti tahapan/jadwal pekerjaan dilapangan sehingga tidak memerlukan biaya khusus untuk pengadaan tenaga kerja atau bahan/alat yang diperlukan, tetapi dapat langsung menggunakan tenaga kerja atau bahan yang sudah tersedia untuk pekerjaan tersebut. Sebaiknya tidak melakukan OJT pekerjaan plesteran sementara pekerjaan dilapangan masih melakukan pasangan batu/bata, dll.

• Dilaksanakan pada awal memulai pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar dengan pemahaman/keterampilan yang telah dipraktekkan pada saat OJT tadi, dapat langsung diikuti oleh masyarakat untuk menyelesaikan seluruh volume pekerjaan tersebut;

• Dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang diprioritaskan. Artinya OJT ini tidak perlu dilakukan untuk semua pekerjaan tetapi cukup diprioritaskan pada pekerjaan tertentu yang dianggap paling menentukan kualitas dan atau kurang dipahami oleh pelaksana lapangan/tenaga kerja.

On the Job Training harus dilakukan terutama untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kurang dipahami oleh masyarakat/tenaga kerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi di kegiatan PNPM maupun kegiatan lain seperti PAKET, Chanelling dan ND.

5) Pelaksanaan Konstruksi/Fisik

Pelaksanaan Konstruksi adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan pembangunan/fisik saran & prasarana untuk mewujudkan bangunan yang direncanakan. Termasuk juga disini adalah kegiatan-kegiatan penanganan Dampak Lingkungan/mitigasi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tersebut, harus diperhatikan kesesuaian dari spesifikasi teknis (persyaratan teknis) agar bangunan yang dibuat lebih aman dan kuat sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan lebih lama. Pelaksanaan setiap jenis pekerjaan/kegiatan membutuhkan cara-cara penanganan yang berbeda-beda sesuai spesifikasi dari masing-masing jenis prasarana tersebut. Untuk itu maka pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur harus mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis, cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pedoman teknis pembangunan prasarana, baik untuk kegiatan yang didanai melalui swadaya maupun melalui BLM. Petunjuk pelaksanaan konstruksi dapat dilihat buku Jilid I-IV, Pedoman Teknis pembangunan sarana & prasarana, tentunya sesuai dengan prasarana yang ditangani. Untuk menjaga capaian hasil pekerjaan fisik tetap berkualitas baik sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku maka pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana oleh KSM dapat dilakukan selain dengan cara gotong-royong juga dapat dilaksanakan dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga yang lebih mampu, khususnya untuk pekerjaan yang memerlukan teknologi yang rumit/sulit atau tidak mampu ditangani oleh masyarakat sendiri.



Tujuan Pelaksanaan melalui cara kerjasama oleh KSM/Panitia dengan pihak ketiga ini adalah selain untuk memenuhi persyaratan teknis konstruksi, juga untuk meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas pelaksanaan dan sekaligus dapat menjadi wahana pembelajaran bagi masyarakat dalam hal pekerjaan yang memerlukan teknologi yang rumit/sulit. Penting untuk diperhatikan bahwa pelaksanaan dengan cara kerjasama ini bukanlah ditujukan untuk mencari keuntungan finansial bagi KSM/Panitia melainkan semata-mata untuk memenuhi persyaratan teknis dan prinsip-prinsip diatas. Beberapa hal yang berkaitan dengan cara pelaksanaan kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Metode Kerja Metode Kerja atau cara kerja disini adalah merupakan cara bagaimana pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Apakah menggunakan tenaga kerja atau dengan peralatan berat/besar. Pada prinsipnya penentuan metode kerja telah dilakukan sejak awal perencanaan teknis sebelumnya, seperti tahap penyusunan RAB, Penyusunan Jadwal Pelaksanaan. Dengan tetap mengacu pada metode kerja yang telah dibuat sebelumnya tersebut maka pada tahapan ini peranan metode kerja lebih difokuskan untuk memilih dan menentukan bagian mana dari pekerjaan yang akan ditangani sendiri atau ada yang perlu Disub-kontrakan (dipihak ketigakan). Untuk pelaksanaan kegiatan PNPM, maka metode pelaksanaan pekerjaan konstruksinya dapat dilaksanakan dengan salah satu metode kerja berikut : i. Metode Gotong-Royong, adalah pelaksanaan kegiatan konstruksi

dengan cara mengunakan tenaga kerja swadaya dari masyarakat; ii. Metode Semi Gotong-Royong, adalah pelaksanaan kegiatan

konstruksi, selain dengan cara mengunakan tenaga kerja swadaya dari masyarakat, juga dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga yang lebih mampu.

iii. Metode Kerjasama (Disub-kontrakkan), adalah pelaksanaan kegiatan konstruksi dengan cara dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang lebih mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Apa saja Jenis Kegiatan yang boleh dikerjasamakan oleh KSM dengan pihak Ketiga ? Secara umum jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh KSM melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu : 1). Pelaksanaan pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang secara

teknis tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh KSM/Panitia, yaitu

pekerjaan/kegiatan yang memerlukan Teknologi/Metode Kerja yang Sulit, dengan kriteria berikut : a. Bila dikerjakan oleh KSM/Panitia sendiri akan memerlukan

waktu yang lebih lama dari yang ditetapkan oleh program PNPM;

b. Pekerjaan memerlukan alat-alat berat, seperti Excavator, Mesin Gilas/Pemadat, dll.

c. Pekerjaan memerlukan Tenaga Kerja yang mempunyai keahlian/pengalaman khusus dan tidak dimiliki oleh KSM/Panitia.

Misalnya : kegiatan Pemadatan Konstruksi Perkerasan Jalan, Pemasangan kabel Jembatan Gantung atau Pemasangan rangka/gelagar jembatan baja, dll.

2). Pengadaan Bahan Bangunan atau Peralatan Konstruksi (alat berat/besar) dengan nilai biaya diatas Rp. 15 Juta. (Penjelasan tatacara pengadaan ini secara rinci dapat dilihat pada buku Suplemen Teknis Tatacara Pengadaan Bahan/Alat Konstruksi).

Siapa Pihak Ketiga Yang boleh bekerjasama dengan KSM ? Sesuai dengan keterlibatan pihak ketiga didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, maka pihak ketiga yang boleh bekerjasama dengan KSM, dapat dibedakan atas dua, yaitu : a. Pihak ketiga untuk pengadaan Bahan/Alat : a). Toko/Pemasok

Bahan Bangunan atau b). Pemasok/Penyewa Alat Besar/Berat;


b. Pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi : dapat berbentuk Kelompok Tenaga Kerja (atau perorangan) yang mempunyai keahlian/pengalaman dan lebih mampu melaksanakan kegiatan dan atau Pemasok Alat berat/besar (termasuk operator alatnya). Untuk pengadaan tenaga kerja maka diprioritaskan kepada tenaga kerja setempat yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara upah Borongan atau upah Harian. Penting untuk diperhatikan bahwa meskipun kegiatan tertentu dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga, hal tersebut bukan


berarti bahwa tanggunjawab pelaksanaan kegiatan berpindah kepada pihak ketiga tersebut, tetapi tetap ada ditangan KSM sendiri. Jadi KSM harus bisa mengendalikan/mengatur semua kegiatannya agar sesuai dengan hasil yang diharapkan, termasuk kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga (bila ada);

6) Supervisi Pelaksanaan Konstruksi

Pengawasan/supervisi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjadikan segala kegiatan di proyek berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka Supervisi pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan/tindakan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi/rencana yang telah ditetapkan, kemudian mengadakan pengukuran/penilaian pelaksanaan sesuai standar pengukuran kegiatan tersebut dan membandingkan antara hasil pelaksanaan yang dicapai dengan standar/rencananya untuk mengetahui apakah ada penyimpangan (evaluasi). Standar yang dipergunakan adalah mencakup standar konstruksi itu sendiri atau spesifikasi/persyaratan teknis pekerjaan, seperti kuantitas, dimensi/ukuran, kualitas, cara pengerjaan atau rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya seperti biaya atau jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan disini dapat merupakan hasil yang sesuai atau lebih baik (hal ini merupakan suatu prestasi) dan penyimpangan yang negatif atau tidak sesuai/dibawah standar yang telah ditetapkan (merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan). Sasaran pengawasan pekerjaan konstruksi adalah untuk melihat apakah terjadi penyimpangan negatif dari standar teknis atau rencana yang telah ditetapkan, seperti apakah kualitas bahan yang dipergunakan kurang, apakah volume atau ukuran/dimensi pekerjaan kurang atau apakah cara pengerjaan salah, atau apakah waktu pelaksanaan pekerjaan terlambat, dll, yang bisa berakibat pada kualitas dan kuantitas bangunan yang hendak dibangun tidak terpenuhi sesuai standar teknis/rencana awalnya. Sedangkan tujuannya adalah agar dilakukan tindakan perbaikan atau penyelesaiaan (pengendalian) bilamana ditemukan adanya kesalahan atau kukurangan dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan sehingga tujuan untuk mewujudkan bangunan/infrastruktur yang berkualitas baik (kuat) dan dapat berfungsi/dimanfaatkan minimal 5 tahun dapat tercapai dengan baik. Pengawasan secara teratur merupakan cara yang diperlukan untuk menghindari hasil yang tidak dapat diterima yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti bentuk/ukuran konstruksi yang dibuat dilapangan tidak sesuai dengan desain/gambar kerja, ketrampilan kerja yang kurang, perubahan bahan (bermutu jelek), peralatan yang tidak sesuai atau tidak


memadai, kuantitas yang kurang dan kondisi lain yang merugikan/menghambat kelancaran pekerjaan di lapangan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dalam proses pengawasan ini dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan berikut : 1. Volume pekerjaan, termasuk dimensi atau ukuran konstruksi, yang

perlu disupervisi antara lain, adalah : Jenis dan volume tiap pekerjaan, termasuk dimensi atau ukuran

konstruksi yang tercantum dalam daftar kuantitas dan gambar rencana, apakah sesuai dengan kondisi pada saat supervisi;

Kondisi lokasi, apakah sesuai dengan perencanaan/gambar atau ada perubahan;

Apakah secara keseluruhan bangunan dapat berfungsi/bermanfaat; Termasuk juga disini adalah apakah semua rencana pengamanan

dampak lingkungan sudah dilaksanakan;

2. Mutu/Kualitas pekerjaan, yang perlu disupervisi antara lain, adalah : Apakah sumber, kualitas, kuantitas bahan/Alat/tenaga kerja yang

dipergunakan pada sestiap jenis pekerjaan sesuai rencana; Apakah kualitas hasil pekerjaan sudah sesuai/baik; Apakah kelengkapan bangunan sudah cukup atau kurang untuk

keamanan dan atau kenyamanan pemakai; Apakah metode atau cara pelaksanaan tiap jenis pekerjaan benar; Apakah telah dilakukan koordinasi pelaksanaan dengan

pihak/instansi/dinas terkait setempat, seperti : Sumur dalam/Bor harus koordinasi dengan dinas pertambangan atau perindustrian dan geologi setempat,

Prasarana Pendidikan harus berkoordinasi dengan dinas Pendidikan setempat;

Prasarana kesehatan harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat;

Prasarana persampahan dengan dinas kebersihan kota/terkait. Khusus air bersih yang sumber airnya bukan dari Air

PDAM/Sejenis, Air Hujan, apakah telah dilakukan pengujian kualitas Air bersih;

3. Waktu pelaksanaan, yang perlu disupervisi antara lain, adalah : Apakah Pelaksanaan tiap-tiap item pekerjaan tetap mengacu pada

jadual yang telah direncanakan. Apabila terjadi keterlambatan dan/atau percepatan waktu

pelaksanaan pekerjaan maka harus diperhitungkan perubahan waktu kerja tersebut terhadap jadual kerja sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu


sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam SPPD-L atau perubahannya (bila ada)

Apabila diperkirakan seluruh pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadual, maka konsultan memberikan justifikasi/pertimbangan teknis kepada UPL/BKM untuk : memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak atau menghentikan pekerjaan/pemutusan kontrak (bila perlu).

4. Biaya, yang perlu disupervisi antara lain, adalah : Apakah tidak terjadi pembelanjaan atau penggunaan dana yang

berlebihan pada suatu kegiatan sehingga dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan;

Apakah tidak terjadi penyelewengan dana; Apakah proses transaksi selalu disertai dengan bukti-bukti tertulis; Apakah dilaksanakan pembukuan Keuangan dengan baik; Apakah aspek kontribusi swadaya masyarakat dipenuhi.

5. Administrasi pelaksanaan, yang perlu disupervisi, adalah : Apakah semua administrasi yang diperlukan dibuat lengkap, benar

dan sesuai kondisi lapangan/yang sebenarnya; Apakah semua administrasi diarsipkan dan dipelihara dengan baik,

Tanggungjawab Supervisi ini dilakukan secara rutin selama proses pelaksanaan kegiatan konstruksi oleh pihak UPL bersama Konsultan (pihak diluar KSM) dan tentunya juga oleh KSM/Tim Pelaksana Lapangan secara internal sebagai fungsi yang melekat pada tugas/tanggungjawabnya. Termasuk hasil monitoring partisipatif yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai masukan dalam proses pengawasan ini.

7) Rapat Evaluasi Kemajuan Lapangan

Kegiatan evaluasi pada prinsipnya merupakan bagian dari proses pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan, hanya umumnya dilakukan untuk periode waktu tertentu, meskipun juga dapat dilakukan sewaktu-waktu (mendesak). Rapat Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan pertemuan yang dilaksanakan oleh KSM (tim pelaksana kegiatan) pada setiap setiap peride waktu tertentu (biasanya mingguan atau sesuai periode waktu yang disepakati) untuk mengevaluasi sejauhmana kemajuan pelaksanaan kegiatan telah dicapai, termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul. Rapat ini dihadiri oleh semua pengurus/pelaksana kegiatan (termasuk dapat mengundang pihak-pihak terkait lainnya yang diperlukan). Rapat Evaluasi ini sangat penting dilakukan karena selain untuk membagi/memberikan informasi hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai juga untuk melaksanakan evaluasi (menilai laporan atau hasil temuan


dalam pengawasan) dan merumuskan tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila hasil pengawasan menunjukan adanya penyimpangan yang berarti dari rencana semula atau terdapat permasalahan-permasalahan yang mengganggu kelancaran kegiatan. Sehingga dengan adanya rapat-rapat rutin ini maka diharapkan semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama-sama, terjadi koordinasi kerja yang baik antar semua unsur pelaksana yang pada gilirannya akan membawa kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan. Beberapa hal penting yang perlu menjadi agenda evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, antara lain :

Apakah Volume pekerjaan (kemajuan pelaksanaan) yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan?

Apakah Realisasi Volume Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai atau apakah masih cukup/memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba bandingkan total Volume dari hasil pengadaan Tenaga/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Volume yang masih harus dibeli/dibayar lagi sampai proyek selesai;

Apakah Realisasi Biaya Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai dan cukup/masih memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba Bandingkan total biaya dari hasil pembayaran Upah/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Biaya yang masih harus dikeluarkan/dibayar lagi sampai proyek selesai (termasuk total dana yang Belum dicairkan).

Apakah Realisasi Swadaya Masyarakat sesuai rencana swadaya ? Apakah Administrasi/laporan-laporan sudah dibuat dan diarsipkan ? Apakah masalah-masalah yang timbul dilapangan, termasuk dampak

lingkungan/sosial sudah diselesaikan?, dll. Hasil pembahasan setiap agenda/permasalahan hendaknya dapat memberikan/menyepakati apa bentuk penyelesaian, siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan dan kapan akan dilakukan tindakan tersebut. Hasil-hasil kesepakatan/pembahasan tersebut dicatat pada Notulen/Catatan Hasil Rapat Mingguan dan diarsipkan dengan baik.

8) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50% & 100%

Pengamanan dampak lingkungan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan dampak lingkungan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Pemantauan Dampak Lingkungan disini adalah merupakan monitoring atau pengecekan atas hasil pelaksanaan rencana tindakan penanganan dampak/mitigasi tersebut. Apakah telah dikerjakan atau belum selesai?


Kegiatan Pemantauan ini dilakukan pada Pada tahap pelaksanaan Konstruksi/pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan instrumen pemantauan berupa Ceklist/Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan (sesuai Form-7, Proposal) yang telah dibuat sebelumnya, yaitu : a) Kira-kira pertengahan proses konstruksi (kondisi kemajuan 50%),

disaat peluang untuk memperbaiki masih ada maka dilakukan pemantauan kelapangan dimana daftar yang sama (checklist tadi) di cocokkan lagi, apakah semua tindakan yang telah direncanakan telah dilakukan atau belum. Dan terakhir,

b) Di akhir konstruksi (kondisi kemajuan selesai 100%), daftar yang sama (checklist tadi) dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya guna memastikan bahwa semua tindakan pengamanan yang telah direncanakan.

Keseluruhan kegiatan pemantauan diatas dilakukan baik oleh KSM sendiri maupun oleh UPL dan Tim Konsultan dilapangan.

9) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%;

Yaitu potret kondisi atau keadaan pertengahan pelaksanaan pekerjaan (kira-kira pada progres mencapai 50%) atau keadaan akhir setelah pekerjaan selesai 100% pada lokasi dibangun Infrastruktur. Jumlah titik lokasi yang diambil/potret minimal sama dengan titik lokasi pengambilan potret kondisi nol (0%) sebelumnya. Penting untuk diperhatikan bahwa titik lokasi dan arah pengambilan gambar kondisi 50% dan 100% ini harus sama dengan titik dan arah pengambilan gambar kondisi awal (0%) sebelumnya.

10) Perubahan Pekerjaan dilapangan

Dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, seringkali tidak dapat dihindari adanya perubahan pekerjaan karena kesalahan desain atau perubahan kondisi lokasi prasarana yang mengakibatkan perubahan kontrak kerja/SPPD-L. Meskipun demikian, sedapat mungkin perubahan pekerjaan dilapangan dihindari karena bila terjadi kekurangan dana/volume pekerjaan dari rencana awal maka harus diupayakan dengan mengusahakan melalui swadaya. Dalam keadaan tertentu, dimana usaha swadaya atau lainnya tidak cukup juga untuk menutupi volume sesuai rencana awal maka dapat dilakukan perubahan kegiatan dari rencana awal atau perubahan SPPD-L sehingga kegiatan tetap dapat selesai sesuai kontrak. Perubahan SPPD-L adalah cukup dengan membuat Berita Acara Perubahan yang memuat adanya perubahan kegiatan yang terjadi dilapangan dari keadaan awal (SPPD-L sebelumnya). Apabila terjadi perubahan demikian maka KSM/Panitia akan melaksanakan kegiatan dilapangan sesuai perubahan tersebut. Adapun yang boleh mengusulkan perubahan tersebut adalah dapat diajukan oleh BKM (bila menurut keputusan BKM perlu perubahan) atau


boleh diajukan oleh KSM/panitia karena menurut KSM/Panitia harus dilakukan adanya perubahan dilapangan. Semua perubahan tersebut harus disetujui oleh Tim KMW. Perubahan SPPD-L tersebut dapat dilakukan diawal, ditengah atau diakhir pelaksanaan pekerjaan, apabila : a) Adanya perubahan total Volume Pekerjaan menjadi lebih kecil dari

rencana awal sedangkan jumlah total dana BLM/PNPM tetap (tidak berubah). Misalnya Jalan Kerikil direncanakan 100 meter berubah menjadi 90 meter, dll;

b) Adanya perubahan berupa penambahan volume item kegiatan tertentu atau pengurangan/penghilangan item pekerjaan tertentu pada pekerjaan, Sedangkan nilai total dana BLM tetap (tidak berubah);

c) Adanya perubahan jumlah total dana BLM yang digunakan dari rencana semula, misalnya SPPD-L semula Rp. 15 Juta berubah menjadi Rp. 14 Juta;

11) Penyelesaiaan pekerjaan KSM

Penyelesaian pekerjaan adalah pencapaian realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai kuantitas/volume dan Nilai/biaya pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam SPPD-L beserta semua dokumen perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SPPD-L. Dengan demikian maka Pekerjaan hanya dapat dikatakan selesai apabila dana BLM yang diusulkan oleh KSM/Panitia sesuai SPPD-L (atau perubahannya), sudah habis dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan volume pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai rencana sebagaimana tercantum dalam SPPD-L atau perubahannya. Jadi ukuran untuk menyatakan bahwa kegiatan BLM telah selesai adalah dana BLM yang sudah habis (tidak ada sisa) dan jumlah volume pekerjaan yang dibuat dilapangan sudah dicapai sesuai dengan rencana (dinyatakan dalam dokumen SPPD-L). Setelah pekerjaan selesai 100% atau minimal 97%, KSM berhak mengajukan secara tertulis kepada BKM/UPL dan Konsultan untuk melakukan Sertifikasi Pekerjaan. Hasil Sertifikasi Pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dan KMW ini dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2). Penting diperhatikan :

Dana BLM hanya boleh dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur (Biaya Upah, Bahan, Alat, Administrasi);

Tidak diperbolehkan dana BLM digunakan untuk insentif atau fee/keuntungan bagi KSM/Panitia.

• Bagaimana jika pada akhir pelaksanaan pekerjaan masih terdapat sisa dana yang belum digunakan untuk pembangunan infrastruktur?


Apabila terdapat sisa dana pelaksanaan kegiatan infrastruktur maka sisa dana tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh KSM/Panitia bersangkutan untuk meningkatkan fungsi pelayanan prasarana/sarana yang dibangun. Caranya adalah dengan : i. Menambah volume item kegiatan yang sudah ada, misalnya

pembangunan jalan kerikil yang semula hanya 200 meter ditambah panjangnya menjadi 210 meter;

ii. Menambah item kegiatan baru (masih satu kesatuan) dilokasi prasarana yang bersangkutan, misalnya semula hanya direncanakan membangun perkerasan kerikil, tetapi karena ada sisa dana maka dapat digunakan untuk membuat saluran atau penahan tanah ditempat yang memerlukan disepanjang jalan kerikil yang dibangun.

iii. Menambah kegiatan baru dilokasi yang berbeda tetapi masih mendukung secara langsung peningkatan fungsi layanan prasarana yang bersangkutan, misalnya semula hanya direncanakan membangun jembatan kayu, namun karena ada sisa dana maka dapat digunakan untuk membangun gorong-gorong pada jalan yang menghubungkan jembatan tersebut, dll.

Untuk mendukung pemanfaatan dana tersebut, maka administrasi yang perlu dibuat oleh KSM adalah : i. Surat Pernyataan Kesanggupan KSM untuk menyelesaikan seluruh

kegiatan fisik (100%) sebelum berakhirnya masa pencairan BLM; ii. Perubahan SPPD-L disertai Justifikasi/alasan Teknisnya.

• Bagaimana jika hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sama dengan bestek/perencanaan awal? Jika hasil pekerjaan melebihi rencana volume pekerjaan awal maka kelebihan itu merupakan prestasi KSM dan dapat dicatat sebagai keswadayaan yang dilakukan. Namun jika hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SPPDL, baik yang ditemukan sebelum maupun setelah Sertifikasi maka pihak KSM selaku pelaksana pekerjaan wajib memperbaiki ketidak sesuaian tersebut dengan cara swadaya, dan dalam waktu yang disepakati antara KSM dengan pihak BKM/UPL. Masa perbaikan/penyempurnaan ini selambat-lambatnya harus selesai sebelum laporan pertanggungjawaban KSM/Panitia dilaksanakan.

• Bagaimana jika terdapat sisa dana tetapi KSM/Panitia sudah tidak bersedia memanfaatkan kembali sisa tersebut untuk pembangunan infrastruktur ?

Pada dasarnya dana kegiatan fisik yang dianggarkan untuk tiap kegiatan KSM harus dimanfaatkan seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur, namun apabila volume pekerjaan yang dibuat sudah sesuai SPPD-L dan masih terdapat sisa dana, sedangkan pihak KSM sudah tidak bersedia


memanfaatkan sisa dana tersebut untuk menambah volume kegiatannya, maka KSM harus mengembalikan semua sisa dana kepada BKM dengan melampirkan surat pernyataan bahwa KSM.

12) Pemeriksaan/Sertifikasi Kegiatan

Kegiatan pembangunan sarana & prasarana atau kegiatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat (KSM Lingkungan/Panitia) merupakan salah satu komponen pendekatan pembelajaran masyarakat, yang didukung melalui dana pinjaman luar negeri (Bank Dunia) dan disalurkan kepada masyarakat secara langsung sebagai dana stimulan (dana BLM/PNPM MANDIRI PERKOTAAN). Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat terjadi proses pembelajaran masyarakat untuk mewujudkan kebutuhkan akan sarana & prasarana yang berkualitas baik (berfungsi, kuat dan tahan lama) dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan (minimal 3 tahun). Sejalan dengan hal tersebut, maka konsultan selaku pendamping masyarakat harus dapat mengawal dengan baik agar Investasi (melalui pembangunan fisik) yang diberikan benar-benar dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Salah satu upaya yang diperlukan untuk memenuhi terwujudnya pembangunan sarana & prasarana yang berkualitas baik maka perlu dilakukan fasilitasi kepada masyarakat agar proses dan hasil penyusunan perencanaan teknik pembangunan sarana & prasarana sesuai ketentuan teknik yang dipersyaratkan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan program dan teknis (kualitas baik dan bermanfaat) maka konsultan, khususnya tenaga-tenaga infrastruktur bersama UPL harus melakukan sertifikasi atau penilaian kegiatan tersebut. • Apa saja Tujuan dan Hasil Yang diharapkan

Sertifikasi disini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai capaian kualitas dan pemanfaatan dari sarana & prasarana yang telah dibangun oleh KSM. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana telah memenuhi persyaratan teknik (kualitas yang baik) dan dapat bermanfaat lebih lama (minimal 3 tahun). Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan Sertifikasi ini adalah adanya rekomendasi atas kelayakan (kualitas dan manfaat) dari sarana dan prasarana yang telah dibangun tersebut.

• Apa saja Materi Sertifikasi Pelaksanaan Sertifikasi hasil pembangunan sarana & prasarana dilakukan terhadap aspek capaian kualitas proses, kualitas konstruksi, manfaat dan pemanfaatan dana (termasuk penanganan dampak dan


dokumen proses kegiatan yang mendukung). Sedangkan uraian secara terinci dari masing-masing aspek tersebut dapat dilihat pada Formulir Sertifikasi, terlampir.

• Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan Pendekatan pelaksanaan Sertifikasi ini adalah dilakukan langsung dilapangan secara Tim yang terdiri atas : wakil UPL (masing-masing BKM), Faskel Teknik/Askot Infrastruktur dan Wakil KSM bersangkutan. Sedangkan TA. Infra KMW selaku Penanggungjawab kegiatan. Adapun mekanismenya secara diagram dapat dilihat pada gambar 1, yang dapat diuraikan sebagai berikut : a. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan KSM yang menunjukan

bahwa kemajuan pekerjaan telah selesai 100%, maka KSM mengajukan surat permohonan kepada Tim Sertifikasi (c.q. Askot Infra selaku Ketua Tim Sertifikasi) untuk dilakukan Sertifikasi hasil pekerjaan; Surat ini juga agar disampaikan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) agar dapat ikut serta sekaligus pemberitahuan.

b. Askot Infra bersama-sama dengan Faskel Teknik, UPL dan wakil KSM melakukan pemeriksaan dan penilaian atas semua aspek sertifikasi. Hasil Penilaian masing-masing aspek sertifikasi disepakati bersama-sama oleh Tim (termasuk KSM);

c. Setelah seluruh pemeriksaan aspek selesai, maka dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Adapun alternatif bentuk kesimpulan dan rekomendasi, yaitu : i. Pekerjaan dinyatakan Layak/Selesai (berkualitas baik &

bermanfaat); Apabila pekerjaan dinyatakan selesai maka dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaiaan Pekerjaan (SP3).

ii. Pekerjaan dinyatakan Belum Selesai/Layak dengan Penyempurnaan; Adapun tindaklanjutnya adalah KSM harus melakukan perbaikan sebagaimana catatan/rekomendasi pemeriksaan. Penyempurnaan ini harus dievaluasi kembali oleh Tim Sertifikasi. Dan setelah hasil perbaikan/penyempurnaan dinyatakan diterima baru dapat dilanjutkan dengan pembuatan SP3.

d. Seluruh hasil Sertifikasi ini dimasukan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2) dan dilaporkan kepada Askot Infrastruktur dan PJOK.


• Bagaimana Langkah – langkah Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan

A. Persiapan Tim Sertifikasi : • UPL dan Faskel memperoleh penjelasan cara melaksanakan

Sertifikasi (termasuk cara pengisian formulir) dari Askot Infra/TA. Infra;

• UPL menginformasikan jadwal sertifikasi kepada KSM; • Membawa laporan kemajuan pekerjaan terakhir yang disampaikan

oleh KSM; • Menyiapkan Formulir Penilaian Sertifikasi (Form-S1);

B. Pelaksanaan Sertifikasi :

Langkah-langkah pelaksanaan Sertifikasi: 1. Kegiatan Sertifikasi dilakukan untuk setiap jenis Kegiatan yang

dilaksanakan oleh KSM; 2. Metode yang digunakan dapat mencakup pemeriksaan terhadap

dokumen yang diperlukan, pemeriksaan langsung dilapangan (fisik) maupun wawancara langsung dengan pihak KSM (yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan);

3. Acuan proses Sertifikasi adalah formulir Sertifikasi (Form : S.1), contoh format terlampir;

4. Jawaban atas setiap pertanyaan Sertifikasi dilakukan sebagai berikut : a. Jawaban Pertanyaan bagian A. Capaian Kualitas Proses &

Pemanfaatan dituliskan pada Kolom Penilaian berupa tanda (√) yaitu : • Apabila hasil pemeriksaan/penilaian adalah telah

dilakukan/telah dibuat/sesuai secara benar/ lengkap maka jawabannya ”Ya”, kemudian tuliskan tanda (√) pada kolom jawaban ”Ya” yang tersedia, dan sebaliknya apabila jawabannya belum//tidak benar/tidak lengkap maka tuliskan tanda (√) pada kolom jawaban ”Tidak” yang tersedia.

• Apabila terdapat jawaban ”Tidak” maka cantumkan/dicatat apa saja kekurangan/kesalahan yang ditemukan. Hal-hal yang menjadi catatan ini dituliskan pada kolom ”Catatan” yang telah disediakan;

b. Jawaban Pertanyaan Pertanyaan bagian B. Kesesuaian Volume & Kualitas Pekerjaan, yaitu : • Kolom No. Diisi dengan nomor urut; • Kolom Uraian Kegiatan diisi dengan nama jenis kegiatan/item

kegiatan sesuai uraian pekerjaan yang ada (mengacu pada Daftar Kuantitas Pekerjaan);

Gambar 2. Diagram Alir Proses Sertifikasi Kegiatan


• Kolom Kesesuaian Volume diisi dengan tulisan ”Ya” (apabila volume yang telah dilaporkan oleh KSM benart/sesuai dengan hasil pengukuran/pemeriksaan lapangan) atau ”Tidak” (apabila volume yang telah dilaporkan oleh KSM ternyata kurang atau tidak sesuai dengan hasil pengukuran/pemeriksaan lapangan).

• Kolom Cacat & Kekurangan diisi dengan catatan jenis/macam dari cacat/kekurangan kualitas pekerjaan dilapangan (setelah membandingkan antara spesifikasi rencana & realisasi lapangan);

• Kolom Rekomendasi Perbaikan diisi dengan catatan tindaklanjut penyelesaiaan dari setiap temuan (cacat & kekurangan) atau hal-hal yang harus disempurnakan kembali oleh KSM;

c. Jawaban Pertanyaan bagian C. Pemanfaatan Dana BLM & Swadaya, yaitu: • Pertanyaan poin (a) s//d poin (c) adalah pertanyaan untuk

dana BLM yang dijawab berdasarkan data kontrak/SPPD-L untuk rencana dan data laporan pembukuan/Laporan Keuangan KSM untuk Realisasi;

Permintaan Sertifikasi

(Oleh Panitia)

Hasil Pembangunan &

Administrasi PANITIA

SelesaiS P 3 Penyusuna

n LPJ Layak

PemeriksaanOleh UPL,

Faskel/Askot Infra bersama Panitia

Penyusunan B A P 2

Belum Selesai/ Layak dgn Penyempurnaan


• Pertanyaan poin (d) s//d poin (f) adalah pertanyaan untuk Nilai Swadaya Masyarakat yang dijawab berdasarkan data RAB/Proposal untuk rencana dan data laporan Swadaya KSM untuk Realisasinya;

5. Berikan Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Sertifikasi dengan pilihan berikut : a. Pekerjaan dinyatakan Selesai/Layak (berkualitas baik &

bermanfaat), apabila : • Jawaban atas pertanyaan bagian A. Capaian Kualitas Proses

& Pemanfaatan, seluruhnya terisi ”Ya” atau minimal 6 pertanyaan berikut, terjawab ”Ya”.

A. Capaian Kualitas Proses & Pemanfaatan 1 Apakah KSM sudah memperoleh pelatihan/coaching

mengenai cara perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan ?

2 Apakah kelengkapan Bangunan yang dibuat dapat memberikan keamanan/kenyamanan bagi pemakai ?

3 Apakah bangunan dapat berfungsi/bermanfaat ? 4 Apakah semua tindakan penanganan dampak telah

dilaksanakan dengan baik/terpenuhi? 5 Apakah KSM telah membentuk dan menyepakati

Organisasi Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana

6 Apakah KSM telah membuat dan menyepakati Rencana Kerja Pemeliharaan?

• Jawaban atas pertanyaan bagian B. Kesesuaian Volume & Kualitas Pekerjaan, terisi jawaban ”Ya/sesuai” untuk kolom kesesuaian volume dan tidak terdapat cacat & kekurangan untuk seluruh jenis kegiatan.

• Jawaban atas pertanyaan bagian C. Pemanfaatan Dana BLM dan Swadaya Masyarakat, point (c). sisa dana SPPD-L adalah Nol atau apabila ada sisa yang tidak digunakan telah dikembalikan kepada BKM.

b. Pekerjaan dinyatakan Belum Selesai/Layak Dengan Penyempurnaan; Apabila terdapat satu atau lebih jawaban yang tidak memenuhi status Selesai/Layak diatas.

Perlu diperhatikan bahwa kesimpulan atau rekomendasi yang dimasukan dalam hasil sertifikasi ini agar telah disepakti bersama oleh seluruh Tim dengan pihak KSM selaku penanggungjawab pelaksana.


6. Buatlah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2), dilampiri lembar Sertifikasi yang telah diisi dan ditandatangani. Semua administrasi ini diarsipkan minimal oleh UPL dan Askot Infra, termasuk dilaporkan juga kepada PJOK.

• Apa yang dimaksud dengan BAP2? Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan disingkat BAP2, adalah bukti secara administrasi bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seluruh hasil pekerjaan KSM, khususnya terkait teknis dan keuangan. BAP2 dibuat bersama-sama antara KSM dengan UPL dan Tim Konsultan setelah melakukan pemeriksaan/Sertifikasi pekerjaan dilapangan. Jadi syarat BAP2 dibuat adalah apabila telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan bersama-sama (Tim Serifikasi). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam BAP2 adalah : 1) Pengisian tabel Status Penyelesaiaan Fisik yang belum selesai

100%, diambil berdasarkan hasil kesimpulan/rekomendasi dari Pemeriksaan/Sertifikasi sebelumnya.

2) Batasan waktu penyelesaiaan kekurangan/penyempurnaan yang ditetapkan, hendaknya disepakti bersama dengan pihak KSM selaku penanggungjawab pelaksananya.

3) Status Pencairan Dana dan Pemanfaatannya, agar diambil sesuai hasil laporan pembukuan KSM bersangkutan. Dalam BAP2 ini seharusnya tidak terdapat sisa dana atau sisa adalah nihil (Nol/0) atau hanya sisa dana yang harus dikembalikan kepada BKM karena tidak dimanfaatkan kembali oleh KSM bersangkutan. Sebab bilamana terdapat sisa dana dan masih dapat dimanfaatkan kembali oleh KSM harusnya diakomodir terlebih dahulu dalam perubahan pekerjaan/perubahan SPPD-L, sebelum terjadi proses serttifikasi pekerjaan (lihat penjelesan penyelesaiaan pekerjaan/perubahan pekerjaan). Contoh Bentuk SP3 ini sebagaiman format terlampir.

• Apa yang dimaksud dengan SP3 ?

Surat Pernyataan Penyelesaiaan Pekerjaan disingkat SP3, merupakan Pernyataan Bersama antara pihak KSM, BKM dan Konsultan yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan KSM sesuai SPPD-L yang disepakti awal telah selesai 100%.

Dengan demikian maka SP3 ini merupakan tindak lanjut dari hasil Sertifikasi/Pemeriksaan Pekerjaan, termasuk telah dilakukan penyempurnaan pekerjaan (bila ada) atau yang dinyatakan telah layak/Selesai. Contoh Bentuk SP3 ini sebagaiman format terlampir.


IV. ADMINISTRASI KEGIATAN & PEMBUKUAN KSM LINGKUNGAN

1. Pengertian Administrasi KSM/Panitia Administrasi KSM adalah proses pencatatan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/PANITIA dalam program PNPM. Pencatatan dilakukan pada formulir – formulir yang telah disediakan dan tinggal mengisikan hal-hal yang terjadi, dilaksanakan, dan diperlukan dalam formulir tersebut. Pencatatan yang dilakukan KSM adalah untuk mendokumentasikan atau merekam seluruh kegiatan KSM terkait dengan program PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Tujuan dilakuan administrasi KSM secara tertib

Dengan pencatatan yang tertib dan kemudian menghimpun atau mengarsipkannya maka akan dapat digambarkan kembali proses-proses yang telah dilalui dan dilakukan KSM/PANITIA, sehingga apabila pada suatu saat dibutuhkan dapat dibuka kembali. Tujuan dilaksanakannya administrasi KSM/PANITIA adalah untuk : a. Keterbukaan; dengan adanya pencatatan atas setiap kegiatan, dan hasil

pencatatan tersebut dapat diketahui oleh semua pihak, maka akan sangat kecil sekali kemungkinan untuk menyembunyikan sesuatu, sebab semua kejadian sudah tercatat dalam formulir administrasi.

b. Menghindari pertentangan; konflik dalam suatu organisasi biasanya terjadi karena adanya kesalahpahaman, sedangkan salah paham terjadi karena adanya perbedaan informasi di antara pihak-pihak yang berselisih tersebut. Perbedaan informasi tersebut dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan dengan adanya pencatatan/administrasi.

c. Alat monitoring; dokumen administrasi KSM/PANITIA adalah dokumen yang terbuka dalam arti siapapun pihak yang terlibat dalam kegiatan yang sedang berjalan, berhak untuk mengetahui setiap kejadian ataupun kesepakatan yang telah dibuat bersama.

d. Bahan penyusunan laporan; selama pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik, KSM/PANITIA harus menyusun beberapa laporan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat serta berdasarkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Apabila pencatatan administrasi KSM/PANITIA dilakukan secara disiplin dan tertib, maka hasilnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan. Sebagai data – data yang mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan di lapangan, termasuk mutu pekerjaan.


3. Bentuk-bentuk Administrasi KSM Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan Bentuk-bentuk formulir administrasi KSM/PANITIA, khusus untuk tahap konstruksi/pembangunan sarana & prasarana akan mencakup administrasi : 1). Catatan Harian Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari formulir berikut :

a. Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja dari Swadaya dan BLM (Form TK2) b. Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja untuk Penyediaan Material dari

Swadaya (Form TK2a); c. Daftar Harian Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM (Form-BA1) d. Nota Penerimaan Bahan/Alat;

2). Daftar Mingguan Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari formulir berikut : Administrasi Mingguan ini dapat dibuat untuk periode pelaksanaan kegiatan KSM per minggua yang mencakup : a. Daftar Hadir Mingguan Tenaga Kerja dari Swadaya (Form-TK3a) b. Daftar Hadir Mingguan & Pembayaran Upah Tenaga Kerja dari BLM

(Form-TK3b) c. Daftar Mingguan Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM (Form-

BA2) d. Daftar Mingguan/Dwi-Mingguan Opname Pekerjaan (Form-Opname)

3). Laporan Kegiatan yang mencakup : a. Laporan Dwi Mingguan (dua mingguan) Kemajuan Kegiatan KSM

(Form-L.Lm); b. Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Kegiatan KSM (Form-L.LPJ).

Masing – masing jenis administrasi tersebut dapat diuraikan sebagai beriut :

1). Apa yang dimaksud dengan Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja ? Formulir ini sangat penting untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang bekerja dilapangan dan berapa lama bekerjanya, baik tenaga kerja dari swadaya maupun dari BLM/PNPM. Formulir Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja Swadaya & BLM/PNPM (Form TK-2), merupakan formulir harian (dibuat setiap hari) untuk mencatat kehadiran Tenaga Kerja yang ikut melaksanakan pekerjaan konstruksi (Mandor, Tukang, Pekerja) dilapangan. Yang dimaksud tenaga kerja dari swadaya adalah tenaga kerja gotong royong atau upahnya diswadayakan (tidak langsung menerima upah dari BLM). Sedangkan tenaga kerja BLM/PNPM adalah tenaga kerja yang akan mendapat upah dari BLM/PNPM. Formulir ini sangat penting, khususnya untuk mendukung kebenaran pembayaran tenaga kerja BLM/PNPM (sumber utama pembukuan keuangan tenaga kerja-Form KSML-5, buku Ongkos Tenaga Kerja). Khusus untuk tenaga kerja dari BLM/PNPM, hal penting yang harus diperhatikan/disosialisasikan kepada pekerja disini, bahwa khusus untuk


jumlah HOK pekerjaan konstruksi, ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran upah masing-masing tenaga kerja yang bekerja melaksanakan pekerjaan konstruksi. Misalnya HOK, Ali (tukang) pada hari itu = 0,5 dan besarnya upah tukang per hari Rp. 40.000, maka besarnya Upah yang diterima Ali adalah 0,5 x Rp. 40.000, sebesar Rp. 20.000 saja. Sedangkan untuk tenaga kerja pengumpulan bahan besarnya pembayaran upah dapat dibayar sesuai volume masing-masing bahan yang dikumpulkan.

Adapun Cara pengisian formulirnya adalah sebagaiberikut : a. Sebelum tenaga kerja bersangkutan memulai kerja maka harus mengisi

nama, keahlian, umur, jenis kelamin, jam mulai kerja dan apakah hari tersebut bekerja sebagai tenaga swadaya atau BLM;

b. Kemudian pada saat selesai bekerja atau hendak pulang, baru mengisi kembali jam selesai kerja, jumlah HOK dan tanda tangan;

c. Terakhir, pelaksana KSM/Panitia melakukan/melengkapi dan memeriksa kebenaran pengisian jumlah dari masing-masing tenaga kerja tersebut (baris/kolom) termasuk mengisi rekapitulasi jumlah tenaga kerja dan HOK untuk swadaya dan BLM masing-masing.

Cara Pengisian/perhitungan HOK adalah : a. Tetapkan sesuai kebiasaan setempat mengenai lama kerja tiap hari,

misalnya 6 jam per hari (tidak termasuk istirahat/makan siang). Berdasarkan Jam Kerja yang dicatat pada formulir, maka dapat diketahui jumlah jam kerja tiap tiap tenaga kerja;

b. Nilai HOK diperoleh dengan cara, jumlah jam kerja hari itu dibagi jumlah jam kerja yang ditetapkan sesuai kebiasaan setempat. Nilai HOK ini dapat berbentuk angka bulat yaitu 1 HOK (artinya tenaga kerja bekerja penuh satu hari kerja) atau berbentuk angka pecahan seperti 0,5 HOK (artinya tenaga kerja hanya bekerja setengah hari kerja saja).

Untuk pengisian jumlah HOK tiap tenaga kerja sebaiknya dilakukan oleh pelaksana kegiatan KSM supaya kebenarannya lebih terjamin. Contoh Formulir sebagai berikut :

Penjelasan : Nama, adalah nama tenaga kerja


K/T/P, adalah kualifikasi tenaga kerja (K=Kepala Kelompok/Mandor, T=Tukang, P=Pekerja)

Umur/Usia, adalah umur tenaga kerja bersangkutan Jenis kelamin, adalah jenis kelamin tenaga kerja (L=Laki-laki, P=Perempuan) M/KM, adalah status kemampuan tenaga kerja (M=Mampu; KM=Kurang

Mampu/Miskin) Jam Kerja Mulai, adalah waktu/jam tenaga kerja mulai kerja, misalnya pukul

08.00 Jam Kerja Selesai, adalah waktu/jam tenaga kerja selesai bekerja, misalnya

pukul 17.00 Hari Orang Kerja (HOK), adalah jumlah Hari Kerja dari tenaga kerja tersebut. Sumber dana, adalah menunjukan apakah tenaga kerja pada hari tersebut

bekerja sebagai tenaga Swadaya atau tenaga kerja BLM/PNPM. Isilah salah satu kolom swadaya bila dari tenaga swadaya atau kolom BLM bila dari tenaga BLM/PNPM, dengan tanda ” √ ”.

Tandatang/cap jempol, adalah tandatangan tenaga kerja bersangkutan. Jumlah (K/T/P/L/P/M/KM) adalah jumlah masing-masing tenaga kerja

(K/T/P/L/P/M/KM) pada hari itu.

2). Apa yang dimaksud dengan Daftar Harian Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM/PNPM ? Daftar Harian Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM/PNPM (Form-BA1), adalah merupakan formulir untuk mencatat penerimaan bahan/alat yang diperoleh melalui swadaya masyarakat/pihak ketiga (pemerintah/swasta) dan yang diperoleh melalui BLM/PNPM dari pemasok/toko; Untuk Bahan yang diterima untuk BLM/PNPM, Formulir ini sangat penting, khususnya untuk mendukung kebenaran volume dan kualitas serta pembayaran kepada pemasok/toko (sumber utama pembukuan keuangan Material/Alat-Form KSML-5, buku Material/Alat). Formulir ini juga dibuat harian oleh KSM. Sedangkan contoh formulirnya adalah sebagai berikut :

Penjelasan:

No, adalah nomor urut pencatatan; Hari/Tanggal, adalah Hari/Tanggal bahan/alat diterima diproyek; Nama Donatur/Pemasok/Toko, adalah nama masyarakat/pihak

ketiga/Pemasok/Toko yang menyerahkan bahan. Alamat, Alamat Donatur/Pemasok/Toko;


Uraian Jenis Bahan, adalah tempat mencatat nama tiap jenis bahan/alat yang diterima;

Ukuran, adalah ukuran/dimensi sesuai tiap jenis bahan (P=Panjang, L=Lebar, T=tebal). Ukuran ini diisi bila dianggap penting seperti balok gelagar/papan jembatan, dll.

Volume dan Satuan, adalah jumlah volume dan satuan yang sesuai dari tiap jenis bahan/alat;

Sumber dana, adalah menunjukan apakah Bahan/Alat yang diterima pada hari tersebut merupakan Swadaya atau BLM/PNPM. Isilah salah satu kolom swadaya bila dari swadaya atau kolom BLM bila bahan/alat dari BLM/PNPM, dengan tanda ” √ ”.

Penting untuk diperhatikan bahwa, hendaknya formulir tersebut diisi berdasarkan tanda terima/Nota Penerimaan Bahan/Alat yang sebelumnya telah dilakukan pengecekannya (volume, kualitas) sesuai pesanan KSM, khususnya bahan/alat dari BLM/PNPM.

3). Apa yang dimaksud dengan Nota Penerimaan Bahan/Alat ? Nota Penerimaan Bahan/Alat, merupakan surat bukti bahwa KSM/Panitia telah menerima Bahan/Alat dilokasi pekerjaan. Nota ini hendaknya dibuat/ada untuk setiap periode waktu penerimaan bahan/alat, baik bahan/alat dari swadaya maupun dari pihak toko/pemasok. Nota ini sangat penting, terutama untuk mencocokan volume & jenis bahan/alat (kualitas) antara yang diterima dan yang dibayar sekaligus dapat menghindari kesalah pahaman yang bisa muncul dikemudian hari. Nota ini, baik yang dibuat untuk swadaya yang diterima KSM maupun Nota pembelian dari toko selanjutnya merupakan bagaian yang tak terpisahkan dengan buku material/alat (Form KSML-4).

4). Apa yang dimaksud dengan Daftar Hadir Mingguan Tenaga Kerja dari Swadaya ?

Formulir ini merupakan Rekapitulasi Mingguan Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja dari Swadaya (Mandor, Tukang, Pekerja) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Sumber data pengisian formulir ini adalah dari data-data Formulir Daftar Hadir Harian TK Swadaya & BLM/PNPM yang telah dibuat sebelumnya (Form-TK2 untuk bagian sumber dana Swadaya). Cara pengerjaan : a. Perhatikan bahwa pada formulir ini, data yang diperlukan hanyalah data

terkait tenaga kerja swadaya saja pada Form TK2, dan tidak termasuk tenaga Kerja BLM/PNPM. Untuk BLM/PNPM akan dihitung pada formulir TK3b).

b. Kumpulkan semua Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja Swadaya & BLM/PNPM (Form-TK2) yang ada pada minggu tersebut;


c. Mulai-lah memindahkan data yang ada pada hari pertama (misalnya hari senin), mulai no, nama, jenis tenagakerja, jenis kelamin, kemampuan, rincian HOK;

d. Kemudian diikuti oleh data hari berikutnya (hari kedua/selasa) dan seterusnya sampai semua data yang ada pada formulir hari pertama sampai ke-6 dipindahkan.

e. Hitung jumlah HOK dengan cara menjumlahkan semua nilai HOK mulai dari HOK hari pertama sampai hari ke enam/terakhir untuk masing-masing tenaga kerja.

f. Lengkapi semua data-data yang belum terisi, seperti judul dan tandatangan Contoh Formulir-nya sebagai berikut :

Penjelasan:

No, adalah nomor urut penulisan Nama, adalah nama tenaga kerja K/T/P, adalah kualifikasi tenaga kerja (K=Kepala Kelompok/Mandor,

T=Tukang, P=Pekerja) Jenis kelamin, adalah jenis kelamin tenaga kerja (L=Laki-laki, P=Perempuan) M/KM, adalah status kemampuan tenaga kerja (M=Mampu; KM=Kurang

Mampu/Miskin) Rincian HOK diisi dengan Jumlah HOK tenaga Kerja sesuai hari kerjanya. Nilai

yang ditulis adalah bentuk angka. Misalnya Hari Senin (kolom Sn) = 0,5; Selasa (kolom Sl) = 1; Rabu (R) : 1, Kamis (K) : 0,5; Jumat (J) : 1, Sabtu (Sb) : 1.

Jumlah HOK, jumlah nilai HOK mulai hari pertama (Sn) sampai hari terakhir (Sb) untuk tiap tenaga;

Tandatang/cap jempol, adalah tandatangan tenaga kerja bersangkutan. Jumlah (K/T/P/L/P/M/KM) adalah jumlah masing-masing tenaga kerja

(L/P/M/KM) pada minggu bersangkutan. Jumlah Total HOK : Jumlah HOK dari semua tenaga kerja selama minggu

bersangkutan.


5). Apa yang dimaksud dengan Daftar Hadir Mingguan & Pembayaran Upah Tenaga Kerja dari BLM/PNPM?

Formulir Daftar Hadir Mingguan Tenaga Kerja dari BLM/PNPM (Form-TK3b), merupakan Rekapitulasi Mingguan dari Formulir Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja untuk pekerjaan konstruksi dan Perhitungan Pembayaran Upah yang diperoleh/dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja dari BLM/PNPM. Sumber data pengisian formulir ini adalah dari data-data Formulir Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja dari Swadaya & BLM/PNPM yang telah dibuat sebelumnya (Form-TK2 untuk bagian sumber dana BLM/PNPM). Formulir ini juga sangat diperlukan untuk memastikan besarnya pembayaran upah yang harus diterima oleh setiap tenaga kerja dari BLM/PNPM dalam satu kurun waktu atau periode mingguan. Data ini selanjutnya dipergunakan sebagai surat bukti untuk proses pembukuan Ongkos tenaga kerja BLM/PNPM (Form-KSML-5). Cara pengerjaan : 1) Perhatikan bahwa pada formulir ini, data yang diperlukan hanyalah data

terkait tenaga kerja BLM/PNPM saja dari Form TK2. 2) Kumpulkan semua Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja dari BLM (Form-TK2)

yang ada pada minggu tersebut; 3) Mulai-lah memindahkan data yang ada pada hari pertama (misalnya hari

senin), mulai nomor urut, nama, jenis tenagakerja, jenis kelamin, kemampuan, rincian HOK;

4) Kemudian diikuti oleh data hari berikutnya (hari kedua/selasa) dan seterusnya sampai semua data yang ada pada formulir hari pertama sampai ke-6 dipindahkan.

5) Hitung jumlah HOK dengan cara menjumlahkan semua nilai HOK mulai dari HOK hari pertama sampai hari ke enam/terakhir untuk masing-masing tenaga kerja.

6) Masukkan Harga Satuan Upah (per hari) untuk masing-masing jenis tenaga kerja, sesuai nilai yang disepakati sebelumnya;

7) Hitung Jumlah Biaya Upah dengan cara : Nilai HOK dikalikan dengan besarnya upah untuk masing-masing tenaga kerja.

Contoh formulirnya sebagai berikut :


Penjelasan: Nama, adalah nama tenaga kerja K/T/P, adalah kualifikasi tenaga kerja (K=Kepala Kelompok/Mandor,

T=Tukang, P=Pekerja) Jenis kelamin, adalah jenis kelamin tenaga kerja (L=Laki-laki, P=Perempuan) M/KM, adalah status kemampuan tenaga kerja (M=Mampu; KM=Kurang

Mampu/Miskin) Rincian HOK diisi dengan Jumlah HOK tenaga Kerja sesuai hari kerjanya. Nilai

yang ditulis adalah bentuk angka. Misalnya Hari Senin (kolom Sn) = 0,5; Selasa (kolom Sl) = 1; Rabu (R) : 1, Kamis (K) : 0,5; dst.

Jumlah HOK, jumlah nilai HOK mulai hari pertama (Sn) sampai hari terakhir (Sb) untuk tiap tenaga, misalnya dari rincian diatas maka jumlah HOKnya = 5.

Tandatang/cap jempol, adalah tandatangan tenaga kerja bersangkutan. Jumlah adalah jumlah total masing-masing tenaga kerja

(K/T/P/L/P/M/KM/HOK/Biaya) pada minggu bersangkutan.

6). Apa yang dimaksud dengan Daftar Mingguan Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM/PNPM ?

Seperti halnya daftar mingguan tenaga kerja sebelumnya, Daftar Mingguan Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM/PNPM (Form-BA2), adalah merupakan formulir Rekapitulasi pencatatan Penerimaan Harian bahan/alat yang diberikan melalui swadaya masyarakat/pihak ketiga (pemerintah/swasta) dan yang dari pemasok/toko untuk sumber BLM/PNPM. Formulir ini dibuat setiap minggu oleh KSM/panitia. Kalau pada Formulir Harian Penerimaan Bahan/alat dilakukan pencatatan terhadap semua jenis bahan/alat pada satu formulir, maka pada formulir Mingguan ini dilakukan rekapitulasi pencatatan bahan berdasarkan tiap jenis bahan untuk sumber dari swadaya maupun BLM pada satu formulir. Jadi setiap Formulir dibuat hanya untuk satu jenis bahan saja. Sumber data yang digunakan adalah data formulir harian penerimaan bahan dari swadaya & BLM/PNPM (form-BA1). Contoh formulirnya dapat dibuat sebagai berikut :


Penjelasan: No, adalah nomor urut pencatatan; Tanggal, adalah tanggal bahan/alat diterima (sesuai form harian); Nama Donatur/Pemasok/Toko/Suplier, adalah nama Donatur/Pemasok/

Toko/Suplier pihak ketiga yang menyerahkan swadaya atau pembelian; Nomor Bukti, adalah Nomor bukti Penerimaan Bahan/Alat; Satuan, adalah satuan volume yang sesuai Jenis Bahan/Alat yang diterima

(sesuai bukti/nota); Volume, adalah jumlah volume dari tiap jenis bahan/alat. Volume Swadaya bila

bahan/alat dari swadaya dan volume untuk bila bahan/alat dari pembelian/sewa (sesuai bukti/nota);

Biaya, adalah jumlah biaya dalam rupiah dari tiap jenis bahan/alat yang dibeli/sewa melalui dana BLM/PNPM. Jumlah biaya disini ditulis sesuai jumlah volumenya sebagaimana yang tercantum di Nota pemeblian bahan/sewa alat.

Formulir ini sangat penting dipergunakan untuk alat pengendalian pembelian atau pengadaan bahan (baik volumenya atau biayanya) apakah tidak berlebih dari rencana dalam RAB.

7). Apa Yang dimaksud dengan Daftar Mingguan Opname Pekerjan ? Formulir ini penting untuk mengetahui berapa besarnya volume tiap pekerjaan yang sudah dicapai, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai data untuk menghitung kemajuan pekerjaan pada laporan kemajuan pekerjaan pada minggu tersebut. Daftar Mingguan Opname Pekerjaan (Form-Opname) adalah Formulir pencatatan hasil pengukuran/perhitungan dari Volume tiap jenis kegiatan yang dihasilkan selama periode satu minggu. Formulir ini dibuat oleh KSM/Panitia pada setiap akhir minggu. Agar pengukuran hasil pekerjaan tersebut akurat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dikemudian hari, maka sebaiknya KSM/Panitia pada saat melakukan pengukuran opneme ini mengundang pihak UPL dan Faskel Teknik untuk dilakukan bersama-sama. Dalam hal salah satu atau kedua-duanya dari UPL dan Faskel Teknik tidak dapat hadir, maka KSM/Panitia tetap dapat melaksanakannya sendiri. Contoh formulir Daftar Mingguan Opname (Form-Opname) sebagai berikut :


Penjelasan: Uraian Pekerjaan, adalah Nama jenis kegiatan yang dikerjakan; Satuan, adalah satuan volume yang sesuai Jenis kegiatan; Volume, adalah jumlah volume dari tiap jenis bahan/alat; Sketsa, Ukuran dan Perhitungan Volume, diisi dengan sketsa/gambar dari

kegiatan yang dikerjakan dilapangan dengan dilengkapi ukuran-ukurannya seperti Panjang, lebar, tebal/tinggi. Kemudian tuliskan dibawah/disamping sketsa tersebut perhitungan volume pekerjaan sampai didapatkan nilainya;

Volume Yang dicapai, adalah nilai volume tiap kegiatan yang dihasilkan pada minggu tersebut. Nilai ini diperoleh dari hasil perhitungan tadi (pada sketsa).

Keterangan, diisi dengan keterangan lokasi, misalnya jalan dari sta. .... s/d sta. ... atau hal lain yang secara spesifik menunjukan lokasi pekerjaan yang diukur.

4. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Dwi-Mingguan) Laporan Dwi-Mingguan (Form-L.Lm) merupakan formulir laporan tentang kemajuan kegiatan yang telah dicapai/dihasilkan oleh KSM selama periode dua mingguan. Jadi laporan ini dibuat setiap akhir pelaksanaan dua mingguan. Laporan ini dibuat minimal 3 rangkap, masing-masing rangkap disampaikan untuk UPL, Faskel Teknik dan arsip KSM. Formulir ini pada dasarnya merupakan rekapitulasi dari formulir Daftar Mingguan yang telah dibuat. Dengan demikian maka sumber data utama untuk pengisian formulir ini adalah data-data dari rekapitulasi datrar mingguan dan harian. Hal-hal yang dilaporkan adalah : 1). Kemajuan Fisik Pekerjaan, adalah Nilai prosentase (dan volume) yang

telah dicapai oleh keseluruhan kegiatan, termasuk sisa pekerjaan yang belum dikerjakan. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibuat berdasarkan tiap bagian pekerjaan dan dihitung bobot atau persentasenya terhadap hasil akhir keseluruhan pekerjaan.

2). Realisasi dana, adalah besarnya dana yang telah terealisasi (pencairan BLM, Realisasi Swadaya dan Realisasi Dana Lain-lain (bila ada));

3). Realisasi Penggunaan dana BLM dan Penggunaan Swadaya, yaitu Realisasi penggunaan dana BLM dan realisasi Swadaya untuk kegiatan konstruksi (dirinci untuk komponen upah, bahan, alat, administrasi dan konsumsi);

4). Realisasi Tenaga Kerja, adalah realisasi penggunaan tenaga kerja baik dari sumber dana BLM maupun Swadaya (jumlah HOK, Jumlah Tenaga Kerja (L/P/Miskin);

Contoh bentuk format laporan dwi-mingguan, seperti terlampir.

5. Laporan Akhir atau Pertanggungjawaban Kegiatan Laporan Akhir atau Pertanggungjawaban Kegiatan KSM (Form-L.La) merupakan laporan yang dibuat oleh KSM setelah pekerjaan selesai (setelah dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/BAP2, termasuk telah dilakukan perbaikan pekerjaan bila ada). Laporan ini sekaligus menjadi laporan dwi-


mingguan terakhir pelaksanaan kegiatan. Jadi pada periode terakhir pelaksanaan kegiatan, KSM tidak perlu membuat laporan Dwi-Mingguan terakhir lagi, melainkan langsung membuat Laporan Akhir. Adapun cakupan laporan akhir ini adalah juga cakupan laporan laporan Dwi Mingguan terakhir ditambah 2 (dua) substansi, yaitu (1). Realisasi Usulan Kegiatan dan (2). Rincian Realisasi Penggunaan Dana BLM dan Swadaya sejak awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan, termasuk dokumentasi/photo. Contoh format Laporan Akhir, seperti terlampir (Form-L.La).

6. Musyawarah Pertanggungjawaban Musyawarah Pertanggungjawaban Kegiatan merupakan forum pertemuan yang diselenggarakan oleh BKM/UPL dengan agenda untuk penyampaian laporan Akhir Pelaksanaan atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan KSM. Forum ini dihadiri oleh BKM/UPL selaku penyelenggara, KSM selaku yang menyampaikan laporan, Pihak Konsultan (Faskel) dan undangan, seperti Pemerintah Kelurahan/Desa, Warga, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pendekatan pelaksanaannya adalah dapat dilakukan bersamaan/sekaligus beberapa KSM atau bisa juga hanya satu KSM yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Pendekatan mana yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kondisi penyelesaiaan kegiatan KSM dilapangan. Hasil kegiatan ini menjadi masukan bagi bahan evaluasi atau laporan pertanggungjawaban BKM. Contoh bentuk laporan, terlampir

7. Administrasi Keuangan KSM Lingkungan Bentuk-bentuk formulir administrasi Keuangan KSM, meliputi : a. Buku Tabungan KSM di Bank (Form KSM L-1) b. Buku Kas (Form KSM L-2) c. Buku Transport Bahan dan Alat (Form KSM L-3) d. Buku Material dan Peralatan (Form KSM L-4) e. Ongkos Tenaga Kerja (Form KSM L-5) f. Administrasi (Form KSM L-6) g. Rencana Penggunaan Dana (RPD); h. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Masing-masing administrasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Apa yang dimaksud dengan Buku Tabungan KSM di Bank Buku tabungan KSM di Bank adalah buku/kartu untuk mencatat data dan mutasi tabungan masing- masing KSM sebagai penabung di Bank. Pencatatan dilakukan untuk setiap transaksi uang masuk dan keluar berdasarkan tanggal, uraian dan nomor bukti, untuk kemudian dihitung saldo pada tanggal tersebut. (Lihat Form KSM L-1)


Penjelasan: Tanggal, adalah tanggal pada saat terjadi pencatatan transaksi; Uraian, adalah transaksi/jenis kegiatan yang dikerjakan; Nomor Bukti , adalah nomor urutan yang dicatat sebagai pembuktian Transaksi , adalah catatan jumlah uang masuk (M) dan uang keluar (K) Saldo (D), adalah jumlah total transaksi yang tercatat pada tanggal tersebut

2). Apa yang dimaksud dengan Buku Kas Harian

Buku Kas Harian adalah catatan tentang pemasukan dan pengeluaran uang tunai pada tanggal pelayanan, untuk mengetahui sisa kas pada setiap akhir hari (tanggal tercatat). (Lihat Form KSM L-2)

Penjelasan: Tanggal, adalah tanggal pada saat terjadi pencatatan transaksi; Keterangan, adalah jumlah saldo awal; Nomor Bukti , adalah nomor urutan yang dicatat sebagai pembuktian Masuk, adalah catatan jumlah uang masuk (M) Keluar, adalah catatan jumlah uang keluar (K) Saldo (D), adalah jumlah total transaksi yang tercatat pada tanggal tersebut

3). Apa yang dimaksud dengan Buku Transport Bahan/Alat Buku Transport Bahan/Alat adalah catatan tentang biaya pengeluaran pada tanggal terjadinya pengiriman bahan/alat, sesuai dengan yang tercatat pada nota. (Lihat Form KSM L-3).


Penjelasan:

Tanggal, adalah tanggal pada saat terjadi pencatatan transaksi; Keterangan, adalah jenis kegiatan transport bahan/alat ; Nomor Bukti , adalah nomor urutan yang dicatat sebagai pembuktian Jumlah (Rp), adalah catatan jumlah uang dalam rupiah yang dibayarkan sebagai

biaya transport Jumlah Total, adalah jumlah total pengeluaran yang tercatat pada tanggal

tersebut

4). Apa yang dimaksud dengan Buku Material & Peralatan

Buku Material dan Peralatan adalah catatan tentang pengadaan material/peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan harga tiap unit serta sumber dana yang diperlukan untuk pengadaannya sesuai dengan nomor bukti. (Lihat Form KSM L-4)

Penjelasan: Tanggal, adalah tanggal pada saat terjadi pencatatan transaksi; Jenis material/peralatan, adalah jenis material/peralatan yang diadakan sesuai

dengan kegiatan ; Nomor Bukti , adalah nomor urutan yang dicatat sebagai pembuktian Jumlah Unit, adalah catatan jumlah material/peralatan yang diadakan Harga per unit, adalah satuan harga material/peralatan yang diadakan Jumlah Rupiah Swadaya, jumlah dana yang diberikan masyarakat untuk

pengadaan material/peralatan secara swadaya Jumlah Rupiah BLM, jumlah dana BLM yang dipergunakan untuk pengadaan

material/peralatan Jumlah Total, adalah jumlah total pengeluaran yang tercatat pada tanggal

tersebut


5). Apa yang dimaksud dengan Buku Ongkos Tenaga Kerja Buku Ongkos Tenaga Kerja adalah catatan tentang pengadaan tenaga kerja yang diperlukan suatu kegiatan yang meliputi nama/jabatan, rentang waktu dan jumlah hari kerja, upah per orang/hari serta sumber dana yang diperlukan untuk pengadaannya sesuai dengan nomor bukti. (Lihat Form KSM L-5)

Penjelasan:

Tanggal, adalah tanggal pada saat terjadi pencatatan transaksi; Jenis material/peralatan, adalah jenis material/peralatan yang diadakan sesuai

dengan kegiatan ; Nomor Bukti , adalah nomor urutan yang dicatat sebagai pembuktian Jumlah Unit, adalah catatan jumlah material/peralatan yang diadakan Harga per unit, adalah satuan harga material/peralatan yang diadakan Jumlah Rupiah Swadaya, jumlah dana yang diberikan masyarakat untuk

pengadaan material/peralatan secara swadaya Jumlah Rupiah BLM, jumlah dana BLM yang dipergunakan untuk pengadaan

material/peralatan Jumlah Total, adalah jumlah total pengeluaran yang tercatat pada tanggal

tersebut

6). Apa yang dimaksud dengan Biaya Administrasi Biaya Administrasi adalah catatan tentang biaya – biaya administrasi yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan .(Lihat form KSM-6)


Penjelasan: Tanggal, adalah tanggal pada saat terjadi pencatatan transaksi; Keterangan, adalah macam kegiatan administrasi yang terjadi; Nomor Bukti , adalah nomor urutan yang dicatat sebagai pembuktian Jumlah Rp, adalah jumlah pengeluaran untuk tiap kegiatan administrasi Jumlah Total , adalah jumlah pengeluaran berbagai kegiatan administrasi yang

dicatat pada tanggal yang sama

7). Apa yang dimaksud dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Rencana Penggunaan Dana (RPD) merupakan Formulir atau Daftar yang memuat rincian rencana kebutuhan biaya Tenaga Kerja/Bahan/Alat dan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan lingkungan. RPD ini merupakan syarat administrasi untuk pencairan dana bagi KSM sehingga harus dibuat oleh KSM setiap akan mengajukan termin atau pencairan dana ke BKM. Adapun bentuk formulirnya dapat dibuat seperti tabel berikut.

Penjelasan:

Kolom (1), dikosongkan (sudah terisi); Kolom (2), diisi uraian tiap jenis tenaga kerja/bahan/alat/administrasi yang

diperlukan ; Kolom (3), diisi satuan tiap jenis tenaga kerja/bahan/alat/administrasi; Kolom (4), diisi volume/jumlah tiap jenis tenaga kerja/bahan/alat/administrasi; Kolom (5), diisi Harga satuan dari tiap jenis tenaga

kerja/bahan/alat/administrasi Kolom (6), diisi Jumlah biaya dari tiap jenis tenaga

kerja/bahan/alat/administrasi (nilai kolom (4) di kali nilai kolom (5));

8). Apa yang dimaksud dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD)

Laporan Penggunaan Dana (LPD) merupakan Formulir atau Daftar yang memuat rincian penggunaan dana BLM yang telah dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dilapangan. Seperti halnya RPD, LPD ini juga merupakan syarat administrasi untuk pencairan dana termin Kedua dan Ketiga bagi KSM dari ke BKM.


Sumber data yang dipergunakan adalah adalah buku material/Peralatan, buku Ongkos kerja dan buku Administrasi. Adapun bentuk formulirnya dapat dibuat seperti tabel berikut.

Penjelasan: Kolom (1), dikosongkan (sudah terisi); Kolom (2), diisi uraian tiap jenis tenaga kerja/bahan/alat/administrasi yang

telah diadakan melalui dana BLM; Kolom (3), diisi satuan tiap jenis tenaga kerja/bahan/alat/administrasi; Kolom (4), diisi volume/jumlah tiap jenis tenaga kerja/bahan/alat/administrasi; Kolom (5), diisi Harga satuan pengadaan dari tiap jenis tenaga

kerja/bahan/alat/ administrasi; Kolom (6), diisi Jumlah biaya dari tiap jenis tenaga

kerja/bahan/alat/administrasi (nilai kolom (4) di kali nilai kolom (5)); Baris (E),diisi Jumlah total nilai kolom (6) Baris (F),diisi Jumlah nilai BLM yang telah diterima (yang sedang

dipertanggungjawabkan) Baris (G),diisi Jumlah sisa dana BLM yang diterima (Nilai (F) dikurang nilai (G))

8. Siapa yang melakukan pencatatan ?

Pencatatan formulir-formulir administrasi KSM tersebut dilakukan oleh sekretaris, bagian pengadaan, pelaksana lapangan dan bendahara sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan kepada setiap unit/bagian kerja KSM tersebut.


9. Dimana menyimpan hasil pencatatan administrasi ? Hasil pencatatan administrasi KSM/PANITIA disimpan di Kantor KSM/Panitia sendiri, sebagai butki pelaksanaan pekerjaan PANITIA dan juga sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada pihak pemberi pekerjaan dan kepada masyarakat. Dengan demikian perlu diarsipkan atau dihimpun sehingga siap digunakan atau dilihat bilamana diperlukan.

10. Kapan pencatatan dilakukan? Pencatatan dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berjalan atau segera dilakukan setelah suatu pekerjaan selesai. Jadi tidak perlu menunggu sampai beberapa lama untuk mencatat suatu kejadian kegiatan, sebab kalau pencatatan ditunda-tunda, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan-kesalalahan yang timbul karena lupa.


LAMPIRAN :

1) CONTOH BENTUK SPPD-L 2) FORMULIR SERTIFIKASI, BAP2 &

SP3 KEGIATAN 3) CONTOH BENTUK LAPORAN DWI-

MINGGUAN dan PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN


CONTOH BENTUK SPPD-L

SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN DANA LINGKUNGAN (SPPD-L) PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Proyek : PNPM MANDIRI Perkotaan Tahun Anggaran 200…1) Paket Perjanjian Kerja : Pekerjaan/Kegiatan .....................2) No Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan : …..................3) Berdasarkan : 1. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM) antara BKM dengan

Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri Perkotaan Kec....................... Kab./Kota ...................... 5), Nomor : ..................... tanggal.............................. 5)

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : .....................................................................6)

Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ................................ 7) Desa/Kelurahan ........................…, Kecamatan .......................…, Kabupaten/Kota .......................…, Provinsi .......................…8) Berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan dan disyahkan/dicatatkan di Notaris ..............................…, tanggal ................................ 9) Alamat : ..................................................................… 10) Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : .....................................................................11)

Jabatan : Ketua KSM/Panitia*) ................................. 12), Desa/Kelurahan ........................…, Kecamatan .......................…, Kabupaten/Kota .......................… Provinsi .......................…13) Berdasarkan Hasil Musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan disyahkan/dicatatkan pada buku register BKM tentang KSM dengan No. Induk..............................…14), Alamat : ..................................................................… 15) Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut, hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki Pekerjaan, yaitu : Nama Paket/Jenis Pekerjaan : ......................................................................16)

Lokasi : ..........................................................................................17)


PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen Perjanjian Kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini, yaitu : (1) Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) (2) Persyaratan Umum Perjanjian sebagaimana terlampir (3) Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana (4) Dokumen Usulan Proposal Pelaksanaan Kegiatan (termasuk catatan/perubahan

hasil verifikasinya) : (i) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (ii) Struktur Organisasi dan Usulan Tim Pelaksana Kegiatan KSM (iii) Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan & Kuantitas Pekerjaan (iv) Daftar Usulan Tenaga Kerja (v) Gambar Rencana (iv) Adendum, bila ada

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1. Sesuai dengan SPPD-L dan lampirannya ini, jangka waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja, adalah………18) (.................................……19) hari kalender kerja).

3.2. Perjanjian Kerja tersebut berlaku sejak tanggal penanda-tanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perjanjian ini juga sekaligus sebagai Surat Perintah Mulai Kerja.

PASAL 4 JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Jumlah Nilai Perjanjian Kerja untuk pekerjaan yang tertuang didalam Pasal (1) SPPD-L ini, sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada dokumen Usulan Proposal Pelaksanaan Kegiatan PIHAK KEDUA bersangkutan, sebesar : Rp..................................... (........................................................ Rupiah)20) tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

5.1. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, berdasarkan uraian pekerjaan, persyaratan serta gambar-gambar kerja dan ketentuan lain yang terdapat dalam SPPD-L ini.

5.2. PIHAK KEDUA berkewajiban : (1). Melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dengan penuh

ketelitian dan kesungguhan, serta menyediakan tenaga teknis pelaksana lapangan (atau mandor), tenaga kerja, bahan-bahan bangunan, peralatan kerja, pengangkutan ke atau dari lapangan dan di dalam atau disekitar pekerjaan, serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan.

(2). Melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam perjanjian ini sampai


diterima baik oleh Konsultan Manajemen Wilayah, kecuali apabila menurut hukum ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan.

(3) Menyediakan dan memenuhi seluruh kontribusi swadaya berupa uang dan natura atau lainnya, dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantum pada usulan proposal kegiatan KSM/Panitia sebelumnya;

(4) Melakukan pembongkaran dan atau perbaikan atas kekurangan pekerjaan yang telah dilaksanakan atas biaya sendiri/swadaya sesuai rekomendasi hasil sertifikasi atau sesuai perintah yang disampaikan oleh KMW.

(5) Membuat papan nama pekerjaan dilokasi pekerjaan; (6) Membuat administrasi dan laporan kemajuan pekerjaan secara berkala

maupun laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan dengan dilampiri photo-photo kegiatan.

(7) Dalam hal terdapat kelebihan sisa dana nilai perjanjian dan PIHAK KEDUA tidak bersedia ataupun secara fisik tidak mungkin melakukan pekerjaan tambah untuk memanfaatkan kembali sisa dana tersebut maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikannya kepada PIHAK PERTAMA.

5.2. PIHAK PERTAMA berkewajiban : (1). Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan

pekerjaan pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.

(2). Memantau dan memberikan bimbingan keterampilan kepada PIHAK KEDUA agar mutu konstruksi dan administrasi hasil pekerjaan dapat tercapai. Pelaksanaan hal ini selanjutnya secara harian akan dijalankan oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL).

5.3 Tanggungjawab kedua belah pihak dijelasakan secara lebih rinci pada persyaratan umum perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

PASAL 6 TAHAP PENCAIRAN

6.1. Pelaksanaan pencairan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) Surat Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap melalui Bank PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA;

6.2. Tahap Pertama sebesar 30 % (tigapuluh per seratus) dari nilai SPPD-L diberikan sebagai uang muka setelah penandatanganan dokumen SPPD-L tanpa harus ada jaminan/Bank Garansi. PIHAK PERTAMA mengajukan surat permintaan pembayaran dengan melampirkan Rencana Kerja dan Rencana Penggunaan Dana (RPD);

6.3. Tahap Kedua sebesar 60 % dari nilai SPPD-L dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai minimum sebesar 30% dengan melampirkan RPD, Laporan Penggunaan Dana (LPD) dan Laporan Mingguan/Bulanan terakhir dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Seluruh Kegiatan Fisik.

6.4. Tahap Ketiga sebesar 10 % dari nilai SPPD-L dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai minimum sebesar 90% dengan melampirkan RPD, Laporan Penggunaan Dana (LPD), Laporan Mingguan/Bulanan terakhir.


PASAL 7 SANKSI

7.1. Berdasarkan hasil penilaian Konsultan Manajemen Wilayah dan atau PJOK, apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan terhadap ketentuan teknis atau ditemukan adanya penyalahgunaan dana maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa penghentian sementara pencairan dana dan atau pemutusan perjanjian dan atau pengembalian dana dan atau sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7.2. Bentuk-bentuk sanksi tersebut sebagaimana diuraikan secara rinci pada Persyaratan Umum Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PEKERJAAN

8.1. Setelah pekerjaan selesai 100% atau minimal 97%, PIHAK KEDUA berhak mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan Konsultan untuk melakukan Sertifikasi Pekerjaan.

8.2. Hasil Sertifikasi Pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dan KMW ini dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2).

PASAL 9 PEMELIHARAAN HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sepakat dan berjanji untuk memelihara hasil pekerjaan atau sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui swadaya masyarakat dengan sebaik-baiknya.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

10.1 Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari dari hari terjadinya keadaan memaksa, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu.

10.2 Yang dimaksud “Keadaan Memaksa” (“Force Majeure”) adalah sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaan seperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada, perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya Keadaan Memaksa), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah.

10.3 Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPD-L, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.

10.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan memaksa tidak dapat dikenai sanksi.


PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(a) Para Pihak yang akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPD-L ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPD-L ini .

(b) Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPD-L ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 12 PENUTUP

Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Sosial (SPPD-L) ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut dibawah, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) lembar asli dan bermaterai secukupnya dan 1 (satu) lembar asli tanpa materai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

......................., ................ - ......... 200 ...20) PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Ketua KSM/Panitia*)

...............……..........……7) ………………....................13)

Meterai 6000

Mengetahui, Konsultan Manajemen Wilayah

………………………………… 21) PENJELASAN 1) = Tahun Anggaran Pelaksanaan Proyek 2) = Nama Pekerjaan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan 3) = Nomor Perjanjian Kerja 4) = Nama Kecamatan dan Kab/Kota Lokasi Kegiatan 5) = Nomor dan Tanggal SPPB BLM 6) = Nama Koordinator BKM bersangkutan 7) = Nama BKM bersangkutan 8) = Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi Lokasi Kegiatan 9) = Nomor dan Tanggal Pengesahan Notaris dari BKM 10) = Alamat Sekretariat BKM 11) = Nama Ketua KSM/Panitia 12) = Nama KSM/Panitia 13) = Nomor Induk/Registari KSM yang tercatat dibuku Registrasi BKM 14) = Alamat Sekretariat KSM/Panitia 15) = Lokasi Kegiatan/Prasarana (RT/RW/Dusun/Kampung) 16) = Tanggal Mulai Kerja yang sama dengan tanggal penandatangan perjanjian ini 17) = Jumlah hari kalender pelaksanaan pekerjaan 18) = Jumlah Nilai BLM dalam angka dan huruf 19) = Tempat, Tanggal Perjanjian dibuat 20) = Nama KMW (atau yang mewakili dari Infrastruktur) …* = Dipilih yang sesuai


Lampiran SPPD-L PPE

Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPD-L dan memiliki ketentuan yang mengikat.

A. Definisi Kecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan ini diartikan sebagai berikut: 1. “Hukum yang berlaku” berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan

dinyatakan berlaku di Pemerintah Indonesia; 2. “SPPD-L” berarti Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan PNPM MANDIRI

PERKOTAAN yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumen yang tercantum pada pasal 2 SPPD-L PNPM MANDIRI PERKOTAAN yang ditandatangani;

3. “Persyaratan Umum” berarti persyaratan umum pada SPPD-L ini; 4. “Pemerintah” berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Satker PNPM

MANDIRI PERKOTAAN Pusat 5. PJOK adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang berkedudukan di

Kecamatan 6. KMW adalah Konsultan Manajemen Wilayah yang berkedudukan di

Regional/Propinsi 7. UPL adalah Unit Pengelola Lingkungan, dibentuk oleh BKM sebagai unit operasional

bidang lingkungan 8. Nilai Perjanjian adalah nilai/harga yang tercantum dalam SPPD-L dan selanjutnya

dapat disesuaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. 9. Hari adalah hari kalender; Bulan adalah bulan kalender. 10. Kekurangan adalah bagian Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian. 11. Sertifikasi disini diartikan sebagai Pemeriksaan adalah kegiatan mengukur dan

menilai hasil Pekerjaan KSM/Panitia. 12. Pengukuran adalah kegiatan mengukur panjang, lebar, tinggi, luas atau isi hasil

Pekerjaan 13. Pekerjaan Sementara adalah pekerjaan yang dirancang, dibangun, dipasang dan

dibongkar oleh KSM/Panitia yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemasangan Pekerjaan

14. Pekerjaan adalah hal-hal yang ditentukan didalam SPPD-L yang mewajibkan KSM/Panitia untuk melaksanakan, memasang, memperbaiki bila ada yang rusak dan setelah selesai harus dimanfaatkan dan dipelihara secara swadaya oleh KSM/Panitia (melalui Organisasi Pengelola Pemanfaaat & Pemeliharaan).

15. Penyelesaian pekerjaan adalah pencapaian realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai kuantitas/volume dan Nilai/biaya pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam SPPD-L beserta semua dokumen perjanjian .yang merupakan bagian dari SPPD-L ini.

B. Tanggungjawab 1. Tanggungjawab BKM: (a) Menjamin bahwa anggota KSM/Panitia adalah masyarakat miskin dan masyarakat

yang berhak mendapat bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN, berdasarkan peta

ERRSSYYAARRAATTAANN UUMMUUMM PPEERRJJAANNJJIIAANN PPEEMMAANNFFAAAATTAANN DDAANNAA LLIINNGGKKUUNNGGAANN


kemiskinan yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukan masyarakat sendiri;

(b) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan oleh UPL dan kemudian disetujui BKM adalah merupakan kegiatan yang didasarkan dari hasil pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif (baik PJM maupun rencana tahunan Pronangkis) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat.

(c) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman PNPM MANDIRI PERKOTAAN maupun kriteria tambahan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM MANDIRI PERKOTAAN;

(d) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KSM/panitia telah diverifikasi dan dinyatakan layak serta telah direkomendasi/disetujui oleh KMW;

(e) Menjamin jumlah kebutuhan dana yang diperjanjikian tidak melebihi nilai biaya usulan kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam proposal kegiatan (termasuk hasil verifikasinya bila ada);

(f) Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan BKM, minimal satu kali satu tahun dengan biaya BKM. Selain itu, BKM juga akan terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya.

(g) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM, maka BKM wajib mengembalikan dana yang dimaksud.

(h) BKM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan PNPM MANDIRI PERKOTAAN selama jangka waktu 5 tahun.

(i) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK dan KMW; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, BKM berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK dan KMW.

(j) Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai PNPM MANDIRI PERKOTAAN secara konsisten oleh segenap pelaku di tingkat masyarakat, KSM/Panitia, UPL dan BKM.

(k) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi prasarana lingkungan dan permukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman pembebasan lahan dan penampungan serta pedoman lingkungan sebagaimana diatur Panduan PNPM MANDIRI PERKOTAAN dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

(l) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN adalah bukan kegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di PNPM MANDIRI PERKOTAAN (negatif list).

(m) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat miskin di lokasi kegiatan.

2. Tanggung jawab KSM/Panitia (a) Menjamin dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, pedoman lingkungan

dan pedoman pembebasan lahan dan penampungan (jika diperlukan, dilampirkan di perjanjian ini).


(b) Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM/panitia, sejak tahap penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN.

(c) Menjamin bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN adalah bukan kegiatan atau hal-hal yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di PNPM MANDIRI PERKOTAAN (negatif list).

(d) Melibatkan tim atau petugas teknis Organisasi Pemanfaat & Pemelihara Sarana & Prasarana yang telah dibentuk sebelumnya oleh KSM/Panitia dalam pelaksanaan pekerjaan.

(e) Menjamin bahwa hasil keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan berkualitas baik, sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan dibentuk organisasi pengelola pemanfaat dan pemelihara sehingga dapat bermanfaat minimal sampai 3 (tiga) tahun kedepan.

(f) Menjamin pengelolaan pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil kegiatan yang telah dibangun, dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.

(g) Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh BKM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana maka KSM/panitia wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. KSM/Panitia wajib menyimpan catatan, laporan dan bukti-bukti pengeluaran berkaitan dengan PNPM MANDIRI PERKOTAAN selama jangka waktu 3 tahun.

(h) Menjamin bahwa dilakukan sosialisasi atau publikasi rencana kegiatan dan hasil-hasilnya (termasuk rencana anggaran dan penggunaannya) kepada masyarakat melalui papan-papan informasi PNPM atau media lainnya yang ada dimasyarakat.

(i) Namun demikian, KSM/Panitia diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika: 1) Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak

pekerjaan di luar kemampuan pengendalian KSM/Panitia. Dalam keadaan demikian, KSM/Panitia wajib melaporkan kepada BKM untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM. Selanjutnya BKM melaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari setelah Rapat Anggota BKM dimaksud dan keputusan harus diambil KMW dalam batas waktu 14 hari;

2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 hari;

Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairan dana dapat juga terjadi jika KSM/Panitia melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka KMW harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

3. Tanggung jawab KMW: (a) Memfasilitasi penyiapan usulan kegiatan oleh masyarakat dalam hal ketepatan

sasaran, kesesuaian dengan prinsip dan nilai PNPM MANDIRI PERKOTAAN, serta pembelajaran masyarakat untuk membuat usulan kegiatan berdasarkan


kebutuhannya, khususnya dalam kegiatan Survey & Investigasi, RAB, Detailed Engineering Design (DED), penyusunan Proposal Kegiatan dan lainnya sehingga dapat menjamin capaian masa pemanfaatan minimal 3 tahun (kualitas baik, prasarana fungsi dan dapat dipelihara oleh masyarakat).

(b) Memfasilitasi penguatan kapasitas UPL untuk mampu memberikan fasilitasi dan bimbingan (teknis, administrasi, keuangan, dan lingkungan) baik selama tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan maupun pemeliharaan kepada KSM/Panitia.

(c) Menilai dan memberikan rekomendasi terhadap proses dan hasil penilaian kelayakan oleh UP apakah telah memenuhi kesesuaian dengan prinsip dan nilai PNPM MANDIRI PERKOTAAN serta standard penilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan;

(d) Mengawasi dan memfasilitasi proses prioritas dan persetujuan usulan kegiatan yang dilakukan oleh BKM.

(e) Membantu BKM dan PJOK dalam memproses administrasi pencairan dana. (f) Melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan. (g) Melaksanakan pengecekan keabsahan pengeluaran BKM dan KSM-KSM/panitia

serta menandatangani dokumen pembayaran. (h) Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara KSM

dan BKM berdasarkan bukti-bukti faktual dan perjanjian yang ada. (i) Mengadakan penyesuaian biaya bila terjadi perubahan dalam rincian awal pekerjaan,

dan perubahan ini dibenarkan oleh KMW. Perubahan spesifikasi pekerjaan ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan/Amanademen.

(j) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan asas PNPM MANDIRI PERKOTAAN oleh masyarakat, KSM/Panitia, UPL dan BKM dalam keseluruhan proses kegiatan PNPM MANDIRI PERKOTAAN di wilayah itu.

(k) Menjamin bahwa kegiatan yang disetujui telah memenuhi Pedoman Pembebasan Lahan dan Penampungan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, jika diharuskan, atau persyaratan teknis lainnya, sebagai prasyarat pencairan dana.

(l) Bersama dengan PJOK, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja BKM maupun pencapaian hasil keseluruhan kegiatan KSM/Panitia sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan rekomendasi pembayaran dana tahap berikutnya.

(m) Memfasilitasi BKM sedemikian rupa sehingga menjamin BKM memiliki kemampuan untuk berkelanjutan (sustainability) dan mandiri.

C. Sanksi 1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN: (a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN

(1) Dimaksud dengan penyimpangan ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN adalah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Buku-Buku Pedoman/Petunjuk PNPM MANDIRI PERKOTAAN, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek PNPM MANDIRI PERKOTAAN, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPD-L ini beserta lampirannya.

(2) Termasuk penyimpangan ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN dalam hal ini, antara lain ialah: ketidaksesuaian terhadap prinsip dan nilai PNPM


MANDIRI PERKOTAAN, ketidaksesuaian dengan tujuan dan sasaran PNPM MANDIRI PERKOTAAN, ketidakmampuan mengelola dana lingkungan sesuai dengan prinsip standard, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikator-indikator antara lain: o Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai PNPM MANDIRI PERKOTAAN tidak

dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara taat asas dan konsisten; dan/atau

o Pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA tidak melibatkan dan/atau tidak bermanfaat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; dan/atau

o Pencapaian kemajuan Pekerjaan KSM/Panitia tidak memuaskan dalam kurun waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan/atau

o Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN; dan/atau

o Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) kegiatan; dan/atau o Terdapat indikasi bahwa PIHAK KEDUA mengabaikan tanggungjawab dan

kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam SPPD-L ini beserta lampirannya.

(b) Sanksi Selama Masa Proyek PNPM MANDIRI PERKOTAAN (1) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Sementara

i. Apabila berdasarkan penilaian KMW dan PJOK, PIHAK KEDUA dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN, maka PIHAK PERTAMA berhak menghentikan bantuan untuk sementara waktu sampai batas waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

ii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, PIHAK KEDUA diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN, sebagaimana ditetapkan pada Buku-Buku Pedoman PNPM MANDIRI PERKOTAAN, SPPD-L beserta lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.

iii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan maupun langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN dapat dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

iv. Termasuk kategori sanksi penghentian yang bersifat sementara ini adalah penundaan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan, penundaan atau penghentian sementara pembayaran dana BLM tahap berikutnya dan tindakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

(2) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Tetap/Permanen i. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis PNPM

MANDIRI PERKOTAAN, dengan difasilitasi oleh KMW ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, ternyata PIHAK KEDUA dinilai masih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yang berlaku di PNPM MANDIRI PERKOTAAN sampai batas waktu yang ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA berhak menghentikan pencairan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN secara tetap/permanen di KSM/Panitia tersebut.

ii. Melalui penghentian pencairan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN yang bersifat tetap/permanen, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menunjuk


pihak lain untuk melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan dimaksud. Hal ini berarti bahwa PIHAK KEDUA tidak diperkenankan lagi diikutsertakan dalam pelaksanaan PNPM MANDIRI PERKOTAAN.

2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM : (a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM Mandiri

Perkotaan : 1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM

MANDIRI PERKOTAAN adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PNPM MANDIRI PERKOTAAN, ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPD-L ini beserta lampirannya.

2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN dalam hal ini, antara lain ialah: o Dana Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN digunakan atau dimanfaatkan

untuk kegiatan fiktif; dan/atau o Dilakukan potongan dana Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN yang

disalurkan kepada KSM/Panitia atau masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN; dan/atau

o Menggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) PNPM MANDIRI PERKOTAAN; dan/atau

o Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau o Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan (BLM) PNPM MANDIRI

PERKOTAAN lainnya.

(b) Sanksi Selama Proyek PNPM MANDIRI PERKOTAAN 1) Sanksi Penghentian Sementara Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN dan

Audit Khusus i. Apabila terdapat indikasi bahwa PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan

atau penyalahgunaan dana bantuan PNPM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN, Pemerintah Indonesia, dalam Satker PNPM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN Pusat berhak melakukan penghentian kegiatan dan bantuan PNPM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan.

ii. Selama masa penghentian bantuan sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN, berhak menunjuk auditor independent untuk melakukan audit khusus kepada PIHAK KEDUA.

2) Sanksi Penghentian Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN dan Tindakan Hukum

i. Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN, maka PIHAK PERTAMA menghentikan kegiatan dan bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN secara tetap

ii. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

iii. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM MANDIRI PERKOTAAN Pusat, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


D. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel Para Pihak yang terikat dalam SPPD-L ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain, transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan SPPD-L ini.

E. Perubahan Kegiatan Pekerjaan 1). Apabila menurut penilaian KMW atau PJOK, terdapat perbedaan yang signifikan

antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen perjanjian atau jika setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, tetapi masih terdapat kelebihan sisa dana nilai perjanjian maka PIHAK PERTAMA dan Kedua yang telah disetujui KMW dapat melakukan perubahan perjanjian, yang meliputi antara lain : a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian. b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan. c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam perjanjian yang

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 2). Pekerjaan Tambah dilaksanakan dengan pertimbangan tidak ada dana tambahan

atau tetap mengioptimalkan dana yang tercantum dalam nilai surat perjanjian SPPD-L yang telah ada.

3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan KMW, ditindak lanjuti dengan verifikasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian awal.

4) Hasil verifikasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum perjanjian.

F. Penyelesaian Perselisihan 1. Penyelesaian Secara Musyawarah: Para Pihak yang akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPD-L ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPD-L ini .

2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku: Jika terjadi perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPD-L ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


SERTIFIKASI INFRASTRUKTUR

Nama KSM/Panitia : …………………………... Desa/Kelurahan : ………………………………. Jenis Kegiatan : . ..……………………….. Kecamatan : …………………………….... Volume : . ..……………………….. Kota/Kabupaten : ………………………………. Progres Fisik : . ..………… % KMW/Provinsi : ……………………………….

Berilah tanda (√) pada Kolom ”Ya/Tidak” yang sesuai

PENILAIAN No BUTIR SERTIFIKASI YA TIDAK

CATATAN

A. CAPAIAN KUALITAS PROSES & PEMANFAATAN 1 Apakah Panitia sudah memperoleh pelatihan/coaching mengenai cara

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan ?

2 Apakah kelayakan Teknik Kegiatan Panitia telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim KMW ?

3 Apakah Panitia melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian bahan yang diterima dengan spesifikasi teknik/contoh yang disetujui konsultan ?

4 Apakah pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga kerja/tukang yang memahami cara melakukan pekerjaan?

5 Apakah kelengkapan Bangunan yang dibuat dapat memberikan keamanan/kenyamanan bagi pemakai ?

6 Apakah bangunan dapat berfungsi/bermanfaat ? 7 Apakah prosedur penanganan dampak telah dilaksanakan dengan

baik/terpenuhi? (Jawaban pertanyaan ini berdasarkan hasil ceklist pengamanan dampak/Form 5,Proposal)

8 Apakah ada Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana dari Panitia ?

9 Apakah Panitia telah membentuk dan menyepakati Organisasi Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana ?

10 Apakah Panitia telah membuat dan menyepakati Rencana Kerja Pemeliharaan?

B. CAPAIAN KESESUAIAN VOLUME & KUALITAS PEKERJAAN

Total Realisasi Volume Pekerjaan s.d saat ini adalah ...................... dan hasil Pemeriksaan Kegiatan sbb :

No URAIAN KEGIATANKESESUAIAN

VOLUMECACAT & KEKURANGAN REKOMENDASI PERBAIKAN

123456789

Dst

CONTOH BENTUK FORMULIR SERTIFIKASI Form : S.1


C. PEMANFAATAN DANA BLM & CAPAIAN SWADAYA MASYARAKAT

a. Nilai BLM (SP3 s.d perubahan. terakhir (bila ada)) : Rp. ……...………......... b. Jumlah dana SP3 yang telah terserap dari BKM : Rp………………........... c. Sisa dana SP3 (a-b) : Rp……..………............

d. Jumlah Nilai Target Swadaya : Rp. ……...………......... e. Jumlah Nilai Realisasi Swadaya : Rp………………........... f. Prosen Raealisasi Swadaya terhadap total nilai Kegiatan (dx100/e) : ........... %

Kesimpulan & Rekomendasi :

Demikian hasil Sertifikasi ini dibuat dalam keadaan yang sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan ada ketidaksesuaian maka bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi sesuai ketentuan yang ada.

............................, ......... - ............. – 200....

Tim Sertifikasi : Faskel Teknik

Ketua KSM

(…………………………

U P L,

(…………………………

(………………………… Catatan : Lampirkan Copy Ceklist Daftar Uji Identifikasi Lingkungan yang telah terisi

)

Askorkot Infra

(…………………………)

)

)


BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAP2)

Nomor : …………………………………………..

Pada hari ini,…………tanggal …………………bulan …….tahun...…… kami yang bertanda-tangan dibawah ini masing-masing : 1. N a m a : …………………………………… Jabatan : Koordinator BKM/UPL*) : ……..……………………………., Kel/Desa………………… Kecamatan………………………….

Kab. …….…………… Alamat : ………………………………………………………………….. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2. N a m a : ………………………………….. Jabatan : Ketua KSM : ………………………………….., Kel/Desa………………… Kecamatan………………………….

Kab. …….…………… Alamat : ………………………………………………………………….. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan : b. Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L)/Perubahan terakhir : Nama Pekerjaan : …………………………………… Volume (sesuai

perubahan terakhir): ……………………………………

Nomor : …………………………………… Tanggal : …………………………………… c. Laporan Dwi-Mingguan Terakhir Nomor : …………………………………… Tanggal : …………………………………… Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan sampai saat ini sebesar…….…… %

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan bersama-sama oleh UPL, pihak KSM dan Konsultan Manajemen Wilayah (TA/Infra/Askot Infra/Faskel Teknik*), disepakati : 1. KSM Telah Membentuk Organisasi (Pengelola) Pemanfaatan & Pemeliharaan dan

bertanggungjawab atas pelaksanaan pemeliharaan Infrastruktur yang telah dibangun; 2. Status Penyelesaian Fisik Pekerjaan yang telah dicapai, adalah *) :

a. Realisasi fisik seluruh pekerjaan telah selesai 100%; b. Realisasi fisik seluruh pekerjaan telah selesai 100%, namun masih perlu

dilakukan penyempurnaan pada beberapa pekerjaan berikut :


No Jenis Pekerjaan Pekerjaan yang perlu disempurnakan

1 2 3 4 5 dst

Penyempurnaan pekerjaan tersebut diatas akan diselesaikan oleh KSM/Panitia, selambat - lambatnya tanggal ………………. atau sebelum dilaksanakan Laporan Pertanggungjawaban KSM.

3. Status pencairan dana BLM pada saat pemeriksaan sebagai berikut :

a) Nilai SPPD-L (s.d perubahan terakhir (bila ada)) : Rp. ……...……….... b) Jumlah dana SPP-L yang telah terserap dari BKM : Rp……………….....

c) Sisa dana SPP-L (a-b) : Rp……..……….......

4. Capaian atas kemanfaatan/fungsi infrastruktur yang dibangun terhadap tujuan awalnya*) :

Demikian Berita Acara ini kami buat rangkap …….(…..) dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan seperlunya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tercapai Tidak Tercapai

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KSM, BKM/UPL*),

(..………………….……….)

(..………………….……….)

Disetujui Oleh Mengetahui Konsultan Manajemen Wilayah P J O K,

(..………………….……….) TA. Infra/Askot Infra/Faskel Teknik*)

(..………………….……….)

Keterangan : *) pilih yang sesuai

Lampirkan Copy Formulir Sertifikasi yang telah terisi


Kelurahan/Desa : ___________________ Kecamatan : ___________________ Kotamadya/Kabupaten : ___________________ SWK :___________________

Yang bertandatangan di bawah ini, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat *) ………………………… di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ………………..........…… oleh Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut, telah mencapai kemajuan 100% sebagaimana dalam Proposal yang disetujui.

Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka tanggungjawab “pengoperasian dan pemeliharaan prasarana berada di tangan Tim Pemelihara (masyarakat) dibawah pendampingan UPL” .

Yang Membuat Pernyataan, KSM/Panitia………………….. Badan Keswadayaan Masyarakat (___________________________) (____________________) Ketua/Penanggungjawab Koordinator,

Pernyataan KMW,

(* Coret yang tidak perlu)

Catatan : Format ini merupakan bagian harus dilengkapi untuk pencairan Dana BLM tahap II dan tahap III, dibuat sesuai jumlah KSM atau panitia prasarana yang telah menerima dana BLM PNPM MANDIRI-P2KP tahap sebelumnya.

Selanjutnya Format ini harus tersimpan di BKM dan tersedia setiap saat dilakukan pemeriksaan. Untuk kelengkapan dokumen pencairan BLM, cukup dibuat Berita Acara Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (BA PPP) yang didasarkan pada SP3 di atas

SSUURRAATT PPEERRNNYYAATTAAAANN PPEENNYYEELLEESSAAIIAANN PPEEKKEERRJJAAAANN BBLLMM ((SSPP33 BBLLMM))

Nama jelas dan tandatangan Team Leader/Koorkot serta cap KMW

(_____________________)

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan dengan ini menyatakan turut bertanggung jawab atas kebenaran isinya

Contoh Bentuk Laporan Kemajuan Kegiatan (Dwi-Mingguan)



Contoh Bentuk Laporan Akhir/Pertanggungjawaban

A. USULAN KEGIATAN

Kota/Kabupaten : Kecamatan : Kelurahan/Desa : Nama BKM :

Nama KSM/Panitia Jumlah Pengurus & Anggota KSM/Panitia (Org)

L P Jumlah KSM/Panitia :

Kegiatan : Lingkungan

Nama Pekerjaan :

Volume

Pekerjaan :

Alasan Pembangunan

Prasarana

:

Lokasi

Pekerjaan : Dusun/RT/RW : ……………..........................

Kelurahan/Desa : ……………..........................

Penerima Manfaat

: Jumlah : ……...... KK Miskin : ……...... KK Miskin : …...... %

Metode Konstruksi

: Semi Gotong Royong

Kerjasama Pihak Ketiga

Gotong Royong

Status

Tanah/Lokasi Kegiatan




Seterusnya............ Laporan Pembukuan Keuangan dan Bukti/Kuitansi Seterusnya............ Laporan Pembukuan Keuangan dan Bukti/Kuitansi

Halaman berikutnya diisi dengan Laporan Pembukuan Keuangan dan Bukti/Kuitansi Belanja KSM (Asli)


3

BAGIAN 3

PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN

SARANA & PRASARANA

KATA PENGANTAR


DAFTAR ISI Daftar Isi........................................................................................... i

I. PENDAHULUAN......................................................................... 1 1.1 Maksud dan Tujuan ............................................................. 1 1.2 Ruang Lingkup .................................................................... 1

II. PENDEKATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN ............. 2 2.1 Pentingnya Kegiatan O&P ................................................... 2 2.2 Pengertian O&P ................................................................... 3 2.3 Tujuan O&P ......................................................................... 4 2.4 Klasifikasi Prasarana ........................................................... 4 2.5 Keterlibatan Masyarakat Dalam O&P .................................. 5 2.6 Ukuran Keberhasilan O&P .................................................. 5

III. PROGRAM KERJA O&P ........................................................... 7 3.1 Penyusunan Peraturan Organisasi O&P ............................. 7 3.2 Pembentukan Organisasi O&P ............................................ 9 3.3 Rencana Kegiatan O&P .................................................... 14

1. Pendataan Anggota...................................................... 14 2. Penggalian Sumber-Sumber Pembiayaan ................... 15 3. Inventarisasi Kondisi Prasarana .................................. 15 4. Rencana Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan .......... 16 5. Penyusunan RAB & Jadwal Perbaikan ........................ 18 6. Rapat-rapat Rutin ......................................................... 19 7. Pelaporan Berkala ........................................................ 19

IV. PEMBIAYAAN KEGIATAN O&P.............................................. 20 4.1 Sumber – Sumber Pembiayaan Kegiatan O&P ................. 20 4.2 Penggunaan Dana O&P .................................................... 25

LAMPIRAN :

BERITA ACARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA O&P FORMULIR-FORMULIR RENCANA KERJA O&P

Bagian 3. Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana (i)

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor Kualitas Konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah Pengelolan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana. 1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfatan & Pemeliharaan sarana & prasarana bagi KSM Lingkungan dalam rangka Pengelola Kegiatan Pemanfaatan & Pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfatan & Pemeliharaan sarana & prasarana agar pemanfaatan sarana & prasarana dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan berkesinambungan.

2. RUANG LINGKUP

Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, pendekatan pemanfaatan & pemeliharaan, Program Kerja, Pembiayaan, Pemeliharaan sarana & prasarana.

Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana 1

II. PENDEKATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN

1. PENTINGNYA KEGIATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN

Salah satu kegiatan penting dari seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya pada pendekatan pelaksanaan kegiatan lingkungan ini adalah kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan (atau Operasi dan Pemeliharaan, disingkat O&P) yang dilakukan melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat oleh KSM/Pengelola O&P sebagai penggerak utama dari kegiatan ini. Hampir semua pembangunan prasarana yang selesai dibangun ternyata mengalami kerusakan karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Atau walaupun dapat dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya menjadi terbatas (kurang dari umur yang direncanakan). Selain itu, kualitas prasarana yang dibangun menjadi kurang terjamin dan harapan diperolehnya manfaat yang berkelanjutan tidak dapat tercapai. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan, penanggungjawab dan rencana pengelolaan (pemanfaatan dan Pemeliharaan) prasarana yang baik sesuai kebutuhan terhadap sarana & prasarana yang telah dibangun. Kesadaran akan kondisi tersebut, maka pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan dengan entry poin pemberdaayan masyarakat mengupayakan langkah antisipasi hal tersebut melalui pengembangan dan penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, yaitu bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan


memutuskan sendiri prasarana yang akan dibangun. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, masyarakat dan melaksanakan sendiri dan mengawasai kegiatan pembangunan prasarananya. Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan prasarana (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul “kesadaran dan rasa tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari.

Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar :

Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara;

Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana.

Meskipun hal tersebut sudah diupayakan, namun berdasarkan pengalaman selama ini, masih sangat diperlukan dukungan, fasilitasi dan pembinaan lebih lanjut oleh pihak UPL/BKM dan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun oleh warga melalui wadah Organisasi KSM, benar-benar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

2. PENGERTIAN

PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN

Pemanfaatan dan Pemeliharaan (P&P) adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana.


Sesuai dengan mekanisme kegiatan PNPM MP, maka penyiapan organisasi pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dilakukan sejak awal pembangunan prasarana, sehingga dengan demikian masyarakat/anggota pengelola pemanfaatan & pemeliharaan dapat terlibat dan memahami berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan fisik (termasuk teknis dan administrasi kegiatan) sehingga setelah kegiatan pembangunan selesai, mereka sudah siap melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun tersebut.

3. TUJUAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN PRASARANA

Adapun tujuan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan ini adalah : a. Untuk Memelihara

prasarana secara berkelanjutan;

b. Adanya jaminan terhadap kualitas prasarana;

c. Adanya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana.

4. KLASIFIKASI PRASARANA

Berdasarkan pada cakupan layanan prasarana yang dibangun maka secara umum prasarana yang dibangun melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: a. Prasarana Umum (Publik), Setiap orang boleh mempergunakan

prasarana tersebut. Dalam arti bahwa tidak ada orang yang dapat dikecualikan dalam penggunaannya, misalnya jalan.

b. Prasarana Kelompok, Prasarana yang hanya dapat manfaatkan oleh sekelompok orang, misalnya saluran irigasi. Yang mempergunakan saluran irigasi ini antara lain adalah petani-petani yang mempunyai lahan di sekitar saluran irigasi tersebut, orang-orang yang mempunyai kolam di sekitarnya, dll.

c. Prasarana Pribadi/Individual, Prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang seorang/individual. Prasarana ini biasanya dibangun oleh perseorangan/keluarga untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya jamban keluarga. Pemakai jamban tersebut adalah keluarga yang membangunnya.


Klsaifikasi sarana & prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan “mudah tidaknya pembiayaan prasarana untuk operasi dan pemeliharaan. Sebagai contoh seperti tabel berikut.

Kemungkinan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Prasarana

Prasarana Umum Prasarana Kelompok

Kemungkinan mudah menarik “retribusi”

- Tambatan perahu

- Saluran irigasi - Lntai jemur - Gudang penyimpanan - MCK - Air bersih

Kemungkinan sulit menarik “retribusi”

- Jalan - Jembatan

5. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM O&P

Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaannya. Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar :

Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara;

Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana.

6. UKURAN KEBERHASILAN O&P

Adapun ukuran keberhasilan kerja O&P dapat dilihat, antara lain dari: 1. Kegiatan bersama, mampu menumbuhkan kesetiakawanan

dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana agar prasarana tersebut dapat berkesinambungan;

2. Ketentuan kelompok, tertulis dan menjadi aturan kerja kelompok yang saling ditaati;

3. Keanggotaan mantap, semua anggota tahu akan hak dan kewajibannya.

4. Rapat anggota, berjalan rutin dan dihadiri anggota. 5. Administrasi dan pelaporan, dikerjakan dengan tertib, tahu

manfaatnya.


6. Ada usaha kelompok, yang berorientasi kepada pasar, keuntungan, efisiensi, dan kebersamaan. Yang sebagian dapat disisihkan untuk pemeliharaan sarana & prasarana;

7. Interaksi diantara anggota hidup, terarah, saling menunjang, dan saling memperkembangkan satu sama lain.

8. Pengurus, aktif menggerakkan dan memotivasi anggota agar kegiatan bisa berjalan.

9. Dari aspek Teknis, Prestasi kerja diukur dari :

Berapa prasarana dan sarana yang ada

Berapa prasarana dan sarana yang digunakan.

Berapa prasarana dan sarana yang tidak berfungsi.

Berapa orang atau masyarakat yang menggunakan

Berapa jumlah penduduk yang terlayani 10. Dari aspek Keuangan, Prestasi kerja diukur dari :

Berapa pendapatan yang dihasilkan

Berapa biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut

Berapa jumlah uang yang diterima

Berapa jumlah uang yang dikeluarkan


III. PROGRAM KERJA KEGIATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN

1. PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI O&P

Setiap organisasi apapun namanya dan bentuknya selalu ada aturan. Sebab organisasi tanpa aturan namanya bukan organisasi. Begitu juga O&P harus ada aturan organisasi. Organisasi tanpa aturan pasti akan kacau. Pengaturan/peraturan yang diperlukan antara lain adalah peraturan tentang hal-hal yang mendasar atau yang pokok-pokok bagi organisasi, termasuk hubungannya dengan pihak lain diluar organisasi dan peraturan yang bersifat kebijakan operasional. Beberapa peraturan dasar yang diperlukan, seperti Peraturan Dasar Organisasi O&P (seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja) maupun kebijakan-kebijakan penting terkait lainnya seperti adanya Iuran/Retribusi bagi pemanfaat, harus dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh anggota KSM/warga pemanfaat melalui forum Musyawarah Warga Pemanfaat atau forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi KSM yang ada (bukan ditentukan sendiri oleh Tim Pengelola). Dalam penyusunan ketentuan organisasi ini sangat dipengaruhi juga oleh kelompok masyarakat pemanfaat prasarana itu sendiri. Setiap desa/kelurahan atau daerah dapat mengembangkan peraturan yang jelas sesuai dengan kondisi sosial-budaya, adat-istiadat dan lain-lain yang dianut pada daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, Sebagai contoh peraturan dasar organisasi O&P akan meliputi hal-hal seperti pada table berikut.

Rancangan Pokok-Pokok Peraturan Dasar O&P Bagian Aspek-aspek Penguraian Keterangan

I. Nama Organisasi dan Daerah Kerja

Lokasi organisasi Lingkup pelayanan prasarana

II. Asas Tujuan dan Tugas Organisasi

1. Asas organisasi 2. Tujuan organisasi 3. Tugas organisasi

III. Ruang Lingkup

Cakupan penanganan kegiatan

Misalnya untuk saluran irigasi mencakup pengelolaan, penggunaan air, pengamanan air beserta sumber-sumbernya pada jaringan tersier



Bagian Aspek-aspek Penguraian Keterangan IV. Keanggotaan

1. Persyaratan Keanggotaan 2. Kewajiban dan Tanggung

Jawab Anggota 3. Hak Anggota

Dimusyawarahkan di kelurahan/ desa yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang representatif

V, Kepengurusan/ Tim Pengelola

1. Syarat-syarat kepengurusan

2. Susunan anggota pengurus

3. Kewajiban dan tanggung jawab pengurus

4. Hak pengurus

VI. Penutup

Untuk aturan yang bersifat opersional hendaknya dibuat cukup sederhana, seperti Siapa Yang Piket/Jaga, dll. Catatan : 1. Bilamana KSM telah memiliki aturan dasar Organisasi KSM

sebelumnya, seperti AD/ART, yang belum mengakomodir/mencakup kegiatan O&P maka untuk pengaturan terkait hal-hal dasar O&P dapat dilakukan dengan mengamandemen aturan yang sudah ada atau membuat peraturan tambahan khusus untuk O&P. Tetapi bilamana dalam AD/ART Organisasi KSM telah mencakup O&P juga maka aturan dasar O&P dapat mengacu pada AD/ART yang sudah ada tersebut;

2. Bilamana KSM selaku pengelola O&P belum mempunyai aturan dasar terkait dengan Pengelolaan O&P, maka peraturan dasar tentang O&P ini akan menjadi bagian dari tanggungjawab Pengelola/Pengurus O&P yang baru pertama kali terbentuk/terpilih untuk memfasilitasi penyusunannya. Oleh karena itu maka proses penyusunan aturan dasar ini akan dilakukan setelah kegiatan Pembentukan Organisasi Pengelola O&P.

Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh KSM/Tim Pengelola adalah bahwa seluruh peraturan dasar organisasi yang akan dijalankan oleh Tim Pengelola dan Anggota, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Masa Tugas Tim Pengelola, Program Kerja maupun Pertanggungjawaban Tim Pengelola harus dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh anggota KSM/warga pemanfaat melalui forum Musyawarah Warga Pemanfaat atau forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi KSM yang ada (bukan ditentukan sendiri oleh Tim Pengelola).

2. PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA O&P

Pada prinsipnya organisasi pelaksana kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan (atau Operasi dan Pemeliharaan, disingkat O&P) sarana & prasarana adalah organisasi KSM Lingkungan yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana itu sendiri. Atau sederhananya adalah KSM Lingkungan yang merencanakan kegiatan infrastruktur, adalah juga yang melaksanakan pembangunan fisiknya dan melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangunnya tersebut. Pendekatan ini, adalah untuk meletakkan dasar komitmen bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat untuk terlibat dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pemeliharaan atas bangunan yang merupakan prioritas kebutuhannya, yang telah disepakati bersama dan dibangun sendiri oleh masyarakat. Dalam pendekatan yang demikian ini maka akan sangat efektif bilamana setiap KSM/Pengelola O&P prasarana yang dibangunnya dapat berjalan dengan baik atau untuk Pengelolaan O&P pada infrastruktur yang memiliki karakteristik pemanfaat kelompok (semi public) atau infrastruktur public yang tidak ada keterkaitan fungsional bangunan (tidak satu kesatuan fungsi struktur bangunan). Dalam situasi tertentu dimana terdapat ketentuan bagi KSM untuk melaksanakan pembangunan prasarana, seperti batasan dana per KSM maka sangat mungkin bisa terjadi bahwa ada satu prasarana yang sesungguhnya adalah satu kesatuan fungsi bangunan, tapi karena nilainya cukup besar maka dilakukan proses pembangunan yang ditangani secara bersamaan oleh lebih dari satu KSM. Untuk Prasarana yang demikian maka dengan pendekatan bahwa setiap KSM mengelola bangunan yang ditanganinya perlu mendapat perhatian lebih khusus. Terutama terkait dengan adanya kemungkinan ketidak efektifan pengelolaan oleh masing-masing KSM yang telah ada. Sebagai contoh, katakanlah ada 2 KSM/Pengelola O&P (KSM-A dan KSM-B), mengelola prasarana Jalan dalam satu ruas masing-masing sepanjang 200 meter dan 150 meter, atau KSM-A mengelola prasarana gorong-gorong/jembatan dan KSM-B mengelola prasarana jalan pada ruas yang sama, atau KSM-A mengelola drainase 80 meter yang satu ruas mengalir dari drainase KSM-B sepanjang 100m. Bila salah satu KSM/Pengelola tersebut (KSM-A) tidak aktif menjalankan tugas pengelolaan O&Pnya atau ada kesulitan pendanaan sehingga berakibat pada tidak berjalannya kegiatan pemelihraan oleh salah satu KSM/Pengelola tersebut (misalnya KSM-A) maka sudah tentu akan sangat berdampak pada tidak optimalnya fungsi pelayanan prasarana secara keseluruhan (seperti Drainase tidak akan mengalir dengan baik/air


tergenang; Jalan tidak dapat berfungsi dengan baik karena gorong-gorong/jembatan rusak). Oleh karena itu, bila terdapat situasi yang demikian (ada infrastruktur publik yang merupakan satu kesatuan fungsi struktur bangunan) yang ditangani oleh lebih dari satu KSM, maka KSM-KSM tersebut selaku Pengelola O&P yang ada, perlu untuk :

Melakukan kesepakatan Kerjasama antar KSM dalam rangka keterpaduan & sinkronisasi pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan kegiatan O&P. Bentuk kerjasama dapat berupa :

o Ada koordinasi untuk sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan O&P antar KSM/Pengelola (Jenis Kegiatan, Jadwal Pelaksanaannya dan Lokasi pelaksanaan kegiatannya);

o Penggalian & penggunaan sumber dana pemeliharaan dilakukan bersama, trasparan dan akuntabel;

Atau Menyepakati satu Pengelola O&P Bersama. Bentuknya dapat berupa ”membentuk satu wadah Organisasi dengan Tim Pengelola yang baru” atau ”menyepakati salah satu dari wadah KSM yang sudah ada menjadi pengelolaan O&P” dimana Tim Pengelola O&Pnya adalah dari Tim Pengelola yang sudah ada pada salah satu KSM tersebut atau dibentuk Tim Pengelola baru yang mewakili semua KSM yang ada.

Bagaimana Bentuk Struktur Organisasi/Tim Pengelola O&P Untuk melaksanakan tugas pokok O&P, maka organisasi Pengelola O&P memerlukan unit atau satuan kerja dan orang-orang yang akan duduk atau bertanggungjawab sehari-hari pada setiap unit kerja tersebut (Tim Pengelola). Bentuk Pengelola pada setiap KSM/Organisasi O&P dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan prasarana, kemampuan warga pemanfaat dan karakteristik kelompok penerima manfaat (gender). Meski demikian, dari beberapa bentuk yang diterapkan, setidaknya terdapat 2 bentuk pendekatan yang umum dilakukan untuk setiap KSM/Organisasi O&P, yaitu : satu pengelola untuk semua jenis prasarana atau satu pengelola untuk setiap jenis prasarana. Misalnya satu KSM memiliki dua jenis parasana yang dimanfaatkan yaitu Air Bersih dan Jalan maka bentuk organisasinya dapat berupa satu Pengelola untuk Air Bersih dan satu Pengelola untuk Jalan atau satu Pengelola untuk Air Bersih dan Jalan.

Bentuk Pengelolaan mana yang dipilih, apakah pengelola perjenis prasarana atau satu pengelola untuk lebih dari satu jenis prasarana dalam satu KSM/Organisasi Pengelola O&P, hendaknya mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan potensi sumber pembiayaan



pemeliharaannya. Kemampuan SDM dimaksud adalah dapat berupa kemampuan manajemen pengelolaan dan ketersediaan orang yang sesuai dengan kebutuhan didalam KSM/Organisasi Pengelola tersebut. Sedangkan kemungkinan untuk memperoleh sumber pembiayaan O&P adalah berkenaan dengan potensi dari setiap prasarana untuk dapat menghasilkan/memperoleh dana dari warga pemafaat guna membiayai pemeliharaannya. Misalnya dari contoh Air bersih dan Jalan diatas, maka bila pengelolaannya dilakukan sendiri-sendiri maka potensi memperoleh pembiayaan untuk Air bersih dari pemanfaat cukup tinggi dibandingkan dengan Jalan, tetapi bila pengelolaannya adalah satu maka dapat dilakukan subsidi silang, yaitu dana yang diperoleh dari Air bersih dapat disisihkan sebahagian untuk pembiayaan pemeliharaan Jalan. Berdasarkan kedua bentuk organisasi pengelola O&P tersebut, maka struktur organisasi Pengelolanya hendaklah dibuat sederhana, yaitu : untuk satu jenis prasarana dapat dibuat dengan struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Petugas Teknis/Lapangan dan Anggota, sedangkan untuk Pengelola yang lebih dari satu jenis prasarana maka struktur organisasinya dapat dibuat dengan struktur yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Petugas Teknis/Lapangan pada setiap jenis prasarana dan Anggota (Anggota Organisasi Pengelola O&P adalah seluruh warga yang menerima manfaat dari prasarana yang dikelolanya). Perbedaan kedua bentuk tersebut hanya terletak pada unit kerja Petugas Lapangannya saja, dimana untuk Pengelola yang mencakup lebih dari satu jenis prasarana maka Petugas Lapangan dibuat sesuai jumlah jenis prasarana yang dikelola. Secara diagram kedua struktur tersebut dapat digambarkan seperti gambar 1. berikut.

K E T U A

SEKRETARIS

A N G G O T A

PETUGAS LAPANGAN

BENDAHARA

K E T U A

SEKRETARIS

A N G G O T A

PETUGAS LAPANGAN

PRASARANA-1

PETUGAS LAPANGAN

PRASARANA-2

BENDAHARA

Struktur Organisasi Pengelola O&P (satu jenis Prasarana)

Struktur Organisasi Pengelola O&P (Dua jenis Prasarana)

Bagaimana Membentuk Organisasi Pengelola ? Adapun Langkah-langkah teknis pembentukan organisasi O&P ini adalah : 1. KSM selaku organisasi

Pemanfaat & Pemelihara, mengumpulkan semua warga pemanfaat.

2. Lalu dijelaskan perlunya dibentuk pengelola prasarana. Dijelaskan untung ruginya bila dibentuk dan bila tidak dibentuk termasuk peran masyarakat didalamnya.

3. Lalu warga pemanfaat diminta pendapatnya, bagaimana bentuk organisasi pengurus dan siapa saja yang akan duduk sebagai pengurus.

4. Setelah disepakati struktur organisasi termasuk susunan tim pengelola, maka dibuat Berita Acara Pembentukan Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan prasarana. Bila perlu lakukan peresmian Pengelola, bisa mengundang Camat, Tim KMW, Kepala Desa, Aparat atau Tokoh Masyarakat, agar keberadaannya dapat lebih diakui dan diperhatikan.

Waktu pelaksanaan pembentukan organisasi Pengelola ini dilakukan sejak awal persiapan pelaksanaan kegiatan atau selambat-lambatnya sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan pembangunan/fisik prasarana. Dilakukan oleh KSM melalui forum musyawarah warga pemanfaat (atau forum musyawarah pengambilan keputusan tertinggi KSM). Dan difasilitasi oleh pihak BKM/UPL, Konsultan, Ka Desa/Lurah. Bila perlu, Lakukan peresmian O&P setelah Tim Pengelola terbentuk, bisa mengundang Camat, Tim Konsultan, Kepala Desa/Lurah, Aparat atau Tokoh Masyarakat, agar keberadaannya dapat diakui dan diperhatikan.

Apa Tugas Pokok Organisasi Pengelola Sejalan dengan tujuan O&P diatas, maka tugas pokok Pengelola selaku penggerak utama kegiatan atau Penanggungjawab O&P, adalah : 1) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana 2) Menyusun rencana penerimaan dan belanja Pengelola 3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan

pembangunan prasarana; 4) Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan

pembangunan prasarana; 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana &

Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya.


Apa Tugas Tim Pengelola Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka tugas-tugas dari setiap unit kerja organisasi Pengelola O&P (Tim Pengelola) sehari-hari, adalah : 1) Ketua, Memimpin/Penanggungjawab utama seluruh kegiatan dan

usaha organisasi. Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi sesuai peraturan organisasi serta program kerja yang telah diputuskan bersama. Antara lain mencakup tugas :

Mengkoordinir Tim Pengelola/pengurus O&P Mengundang dan menyelenggarakan Rapat-rapat rutin atau Musyawarah

Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah desa/kelurahan, Dinas/Instansi terkait dan pihak swasta atau lainnya guna meningkatkan peroleh pembiayaan pemeliharaan atau pengembangan layanan prasarana.

Mendorong peningkatan kesadaran dan kontribusi warga untuk melakukan pemeliharaan prasarana.

Bersama seluruh Tim Pengelola membuat laporan baik secara berkala maupun Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelola;

Bersama seluruh Tim Pengelola, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan, khususnya kepada warga pemanfaat;

Bersama seluruh Tim Pengelola menyusun draft peraturan dasar, program kerja O&P dan rencana pendanaan O&P untuk ditetapkan dalam Musyawarah Warga (bila belum ditetapkan sebelumnya).

2) Sekretaris atau bagian administrasi, melaksanakan kegiatan administrasi umum/ketatausahaan O&P, antara lain mencakup :

Menyiapkan surat menyurat Mengarsip surat masuk dan surat keluar Menyimpan dan memelihara dokumen/dokumentasi kegiatan Membuat notulen rapat/ musyawarah warga pemanfaat Menginvebtarisasi anggota atau warga pemanfaat

3) Bendahara atau bagian Keuangan, melaksanakan : Menerima dan menyimpan uang/dana O&P; Mengeluaran uang dengan persetujuan ketua Membuat dan menyimpan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran Mencatat pembukuan keuangan O&P Membuat laporan keuangan secara periodik dan laporan pertanggungan jawab keuangan;

4) Petugas Lapangan atau bagian Teknik, melakukan : Monitoring dan inventarisasi kondisi prasarana, Menyusun rencana kebutuhan, biaya dan jadwal pemeliharaan & perbaikan prasarana,

Membimbing dan mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan oleh warga;


Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. 5) Anggota :

Mendapatkan informasi, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam setiap kegiatan;

Mengikuti rapat-pertemuan/Musyawarah yang dilakukan Pengelola Melaksanakan/terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemeliharaan yang dilakukan

Membangun kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Memikirkan dan mengusahakan pengembangan KPP Membayar iuran atau memberikan kontribusi lainnya untuk pemeliharaan prasarana sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Untuk mendukung tugas-tugas Tim Pengelola yang ada, maka Ketua Pengelola dapat melakukan penugasan kepada anggota terkait aspek kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan, baik berupa kegiatan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidentil. Kesepakatan mengenai penugasan ini hendaknya diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama warga pemanfaat. Contoh penugasan dalam pelaksanaan kegiatan seperti siapa yang piket atau penugasan pemeliharaan kebersihan MCK secara bergiliran.

3. RENCANA KEGIATAN O&P

Rencana kerja O&P pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana. Secara umum pokok-pokok rencana kegiatan O&P ini adalah mencakup : 1) Kegiatan Pendataan Anggota 2) Penggalian sumber-sumber pembiayaan 3) Monitoring dan Inventarisasi kondisi prasarana; 4) Rencana Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana 5) Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan (termasuk pengembangan bila

perlu); 6) Rapat-rapat Berkala 7) Pelaporan secara Berkala Masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. Pendataan Anggota Pendataan anggota ini sangat penting, selain untuk mengetahui jumlah dan siapa saja warga pemanfaat juga akan berkaitan dengan potensi kontribusi dalam pemeliharaan dari prasarana yang dikelola atau pengaturan pemanfaatan bila diperlukan. Hal-hal yang perlu dicatat berkaitan dengan Anggota ini adalah : Nama, Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan), Alamat tempat tinggal dan Pekerjaannya, bila perlu dapat dilengkapi dengan status kondisi sosial


ekonomi masing-masing. Selain itu perlu ditetapkan sebaiknya pendataan ini dilakukan secara periodik, seperti per bulan atau triwulan atau tahunan. Contoh bentuk formulir Pendataan Anggota ini dapat dibuat seperrti contoh terlampir.

3.2. Penggalian sumber sumber – sumber pembiayaan Yang membiayai kegiatan O&P pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana. Dana pemeliharaan bisa diupayakan dari berbagai sumber. Dalam hal ini perlu usaha untuk menggali sumber-sumber dana tersebut baik dari masyarakat maupun dari sumber-sumber lainnya, antara lain : • Retribusi/Iuran penggunaan prasarana, seperti prasarana jalan,

tambatan perahu, air bersih, prasarana sanitasi dan irigasi; • Jasa pemasangan baru, seperti air bersih; • Donatur; • Bantuan dari Pemda Kabupaten, Kecamatan atau Desa; Secara lebih rinci bagaimana penggalian sumber-sumber pembiayaan ini dapat dilihat pada penjelasan Bagian IV. Pembiayaan kegiatan O&P.

3.3. Inventarisasi Kondisi Prasarana Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi prasarana yang telah dibangun, apakah ada kerusakan atau kekurangan ataupun permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani segera. Cara pelaksanaannya adalah dengan melakukan monitoring/pengecekan langsung kelapangan, sedangkan pelakunya dapat dilakukan oleh Tim Pengelola, khususnya Petugas Lapangan/Teknis sendiri atau Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pengecekan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan diantara anggota, seperti mingguan atau bulanan. Agar proses kegiatan inventarisasi kondisi prasarana ini berjalan secara efektif maka perlu dilakukan fokus pengecekan yaitu pada setiap jenis system atau bagian bagian prasarana. Hal-hal yang perlu dicatat pada saat inventarisasi satiap komponen system prasarana tersebut, adalah : jumlah/volume yang ada, kondisi pada saat pengecekan, apakah baik atau rusak. Kemudian bila ada kerusakan, dapat juga ditentukan rencana penanganan/perbaikannya, termasuk berapa perkiraan biayanya. Dari hal


tersebut juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakannya ringan atau dapat diselesaikan melalui pemeliharaan rutin atau permasalahannya adalah berat dan harus dilakukan perbaikan khusus. Juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakan tersebut sangat mendesak untuk segera ditangani atau dapat ditunda demi untuk menjaga kualitas perbaikan.

3.4. Rencana Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana a. Rencana Teknis Pemanfaatan Prasarana

Rencana teknis pemanfaatan atau penggunaan prasarana yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan penggunaan prasarana sesuai fungsi utamanya. Dalam kaitan ini, ada 2 hal prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : 1) Penggunaan Prasarana Secara Optimal

Setiap jenis prasarana yang dibangun tentu mempunyai cara penggunaan tertentu pula. Artinya bahwa jenis prasarana yang berbeda tentu mempunyai cara penggunaan yang berbeda pula, sesuai dengan jenis prasarananya. Banyak ditemukan dilapangan adanya pemakaian prasarana yang tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya dari prasarana tersebut atau fungsinya berubah, misalnya prasarana MCK atau saluran irigasi juga dipergunakan sebagai tempat memandikan kerbau, Lantai Jemur dipergunakan sebagai tempat parkir atau bermain, jalan Sirtu/jembatan kayu yang seharusnya untuk mobil beban ringan tetapi dilalui oleh Mobil bermuatan berat, dll. Apabila terjadi kesalahan penggunaan seperti ini maka akan berakibat pada kerusakan yang lebih cepat sehingga prasarana tersebut tidak dapat dipergunakan lebih lama. Untuk menghindari penggunaan prasarana di luar peruntukannya tersebut maka perlu dibuat dan disepakati cara penggunaan prasarana secara benar atau sesuai fungsinya. Setelah ditetapkan kemudian perlu di sosialisasikan agar dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua warga pemanfaat. Secara rinci tatacara pemanfaatan setiap prasarana dapat mengacu pada tatacara pemanfaatan prasarana yang telah ditetapkan sesuai buku Petunjuk Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

2) Pengaturan Penggunaan Prasarana Untuk prasarana tertentu diperlukan pengaturan penggunaan prasarana, agar tidak terjadi konflik ataupun tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Pengaturan ini dilakukan dengan membagi jadwal giliran penggunaannya. Tentunya cara pengaturan penggunaan prasarana ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan


pemanfaatan dan jenis prasarannya. Sebagai contoh, perlu dilakukan pengaturan pemakaian air Irigasi atau air bersih pada saat-saat tertentu agar semua pemanfaat dapat memperoleh manfaat yang sama dan tetap optimal. Hal penting yang perlu diperhatikan juga disini adalah bilamana diperlukan suatu pengaturan semacam ini maka harus disepakati bersama oleh semua warga pemanfaat.

b. Rencana Teknis Pemeliharaan Prasarana Rencana pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga prasarana agar tidak rusak atau tetap berfungsi secara optimal. Rencana pemeliharaan disini mencakup pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan insidentil/mendesak. o Pemeliharaan rutin dilakukan secara terus menerus, biasanya dalam

periode waktu seperti setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Umumnya kegiatan ini bersifat pekerjaan pencegahan untuk menjaga agar prasarana tidak rusak, biasanya terdiri atas tugas-tugas yang berulang-ulang dengan teknik yang sederhana, misalnya kegiatan pembersihan.

o Pemeliharaan Berkala dilakukan dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan atau setiap tahun. Umumnya kegiatannya mencakup kegiatan pemeliharaan yang sudah dapat diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu, seperti perawatan dan semua perbaikan ringan serta penggantian bagian-bagian kecil/sekunder, termasuk perbaikan sederhana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi prasarana pada tingkat kemampuan yang dimilikinya atau fungsi secara yang seharusnya dari parasaran. Misalnya kegiatan pengecatan komponen prasarana, pemberian pelumas pada pintu air, penggantian kran air yang rusak, dll.

o Pemeliharaan Insidentil/mendesak, pekerjaan yang mendesak yang memerlukan penanganan segera, yang umumnya tidak direncanakan terlebih dahulu. Sifat kemedesakan ini biasanya karena dapat membahayakan pemanfaat, Bisa membawa akibat kerusakan besar atas milik pribadi masyarakat (seperti rumah, lahan


produktif, dll) dan kerusakan yang bisa menjadi penyebab kerusakan yang lebih besar. Misalnya penggantian lantai jembatan, kerusakan akibat banjir/ longsor, dll.

Pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya adalah menjadi tanggungjawab bersama warga pemanfaat, dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinir oleh Petugas Lapangan. Selain hal tersebut, juga dapat dilakukan dengan cara Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Misalnya anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pelaksanaannya dapat diatur sesuai periode pemeliharaan rutin prasarana, seperti harian, mingguan atau bulanan. Untuk kegiatan perawatan seperti pemberian pelumas pada mesin pompa, pintu air, atau perbaikan kecil seperti penutupan lubang-lubang kecil pada jalan yang rusak hendaknya dilakukan oleh Petugas atau penugasan kepada warga yang mempunyai pengalaman melakukan hal tersebut agar tetap sesuai dengan standar perawatan yang benar. Setiap jenis prasarana telah dilengkapi dengan standar teknis pemeliharaan baik rutin maupun berkala. Oleh karena itu, maka penentuan jenis kegiatan atau hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan ini hendaknya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Prasarana, khususnya pada Bagian Pemeliharaan. Selain penentuan jenis kegiatan dan pemahaman cara pelaksanaannya, pada tahap ini juga penting untuk disepakati bersama bagaimana pembiayaannya, berapa besarnya dan dari mana sumbernya.

3.5. Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Perbaikan, pada dasarnya dibuat sesuai kebutuhan dilapangan. Artinya bahwa kegiatan ini dilakukan karena ada kebutuhan perbaikan kerusakan prasarana. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan tindaklanjut hasil inventarisasi kondisi prasarana. Dimana ternyata ditemui adanya kerusakan yang perlu dilakukan perbaikan. Adapun pelaksanan kegiatan perbaikan ini dapat dilakukan pada saat pemeliharaan rutin atau berkala atau insidentil. Disini juga dapat termasuk rehabilitasi dan perbaikan besar, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi prasarana dari kondisi yang sudah tidak layak menjadi layak kembali. Perhitungan RAB disini pada prinsipnya adalah menentukan berapa besar dana yang diperlukan, termasuk apa saja kebutuhan perbaikan tersebut sedangkan Jadwal disini adalah menentukan kapan waktu kegiatan



perbaikan tersebut akan dilaksanakan, termasuk berapa lama pelaksanaannya. Secara lebih detail bagaimana langkah-langkah perhitungan RAB dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dapat mengacu pada buku Petunjuk Teknis Tatacara Persiapan dan Perencanaan Teknis Kegiatan Lingkungan (Penyusunan Proposal).

3.6. Rapat-rapat rutin Rapat rutin dapat dilakukan tiap bulan atau peride waktu tertentu yang

disepakati, dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan (memutuskan rencana penyelesaiaan masalah), atau agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas bersama.

Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua, jika memang diperlukan peserta rapat rutin tidak hanya pengurus namun juga dari masyarakat yang berkepentingan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang bersangkutan.

Pada setiap rapat harus selalu dibuat daftar hadir peserta dan catatan hasil rapat (notulen) dan diarsipkan oleh sekretaris.

3.7. Pelaporan secara berkala Pelaporan seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab ketua kelompok dibantu oleh Tim Pengelola. Dalam laporan tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut : a) Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan dilakukan oleh bendahara. Dalam kaitan dengan kegiatan tersebut bendahara melaporkan penerimaan dan pengeluaran baik berkaitan dengan administrasi Pengelola maupun yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan. Laporan ini mencakup minimal : keadaan kas, laporan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendanaan (seperti iuran, retribusi, donatur, dll), laporan pengeluaran baik untuk kegiatan administrasi maupun kegiatan pemeliharaan/perbaikan, dll.

b) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan kegiatan, mencakup laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan insidentil, termasuk hasil Inventarisasi kondisi prasarana maupun hasil-hasil pertemuan yang dilaksanakan.

c) Data Mengenai Barang Inventaris Data dan penggunaan barang inventaris kelompok perlu dilaporkan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi barang yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan penambahan ataupun perbaikan barang untuk masa yang akan datang.

IV. PEMBIAYAAN KEGIATAN O&P

Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Yang membiayai kegiatan O&P pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana. 1. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN O&P

Dana pemeliharaan dapat berasal dari berbagai sumber, namun perlu usaha untuk menggali sumber-sumber dana tersebut. Sumber dana potensial pendanaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dapat diperoleh dari kontribusi masyarakat pengguna, pihak swasta (yang juga turut memetik manfaat dari pembangunan prasarana tersebut), serta pemerintah (pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas/Instansi terkait setempat). Masing-masing sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Kontribusi Warga

Pemanfaat Salah satu alternatif sumber pembiayaan O&P adalah melalui kontribusi warga sesuai dengan budaya setempat dan kesepakatan yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk kompensasi pemanfaat terhadap penggunaan prasarana tersebut. Adapun jenis kontribusi atau sumbangan warga pemanfaata adalah : a. Sumbangan berupa uang, yang didapatkan dari iuran anggota

kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan, ataupun retribusi dari penggunaan prasarana secara langsung.


b. Sumbangan selain uang seperti material, penyediaan fasilitas penunjang, tenaga kerja, peralatan dalam rangka kegiatan pemeliharaan

Sedangkan cara pengumpulan dana tersebut adalah bergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang secara umum terbagi atas dua golongan sebagai berikut : a. Sumbangan/Retribusi ditarik langsung pada saat menggunakan

prasarana yang bersangkutan, hal ini dapat diberlakukan untuk para pengguna yang tidak secara rutin menggunakan prasarana. Hal ini bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan swasta yang menjadi pengguna prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah tambatan perahu, fasilitas penggilingan padi, dan lain-lain.

b. Sumbangan/Iuran rutin, hal ini dapat diberlakukan untuk pengguna prasarana yang secara rutin menggunakan prasarana yang bersangkutan seperti irigasi, penyewa kios di pasar, MCK, fasilitas air bersih dan prasarana lainnya.

Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan berkaitan dengan penerapan “iuran/retribusi” yang akan diberlakukan oleh KSM/Tim Pengelola adalah bahwa hendaknya disesuaikan dengan situasi budaya dan kemampuan ekonomi warga pemanfaat dan kebutuhan akan biaya pemeliharaan/perbaikan. Besarnya iuran atau retribusi yang akan dikenakan baik perorangan atau per keluarga, baik rutin atau setiap kali penggunaan, kepada warga pemanfaat tetap atau dari luar, bagi warga kurang mampu atau mampu, hendaknya dimusyawarahkan dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh anggota KSM/warga pemanfaat yang ada sehingga tidak terlalu membebani dan semua warga pemanfaat tetap dapat memperoleh hak-hak yang sama dalam pemanfaatan prasarana (adil).

Sejauhmana kontribusi warga ini dapat diperoleh, khususnya terkait dengan dana dalam bentuk “Iuran/retribuís” sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut :

SKALA PELAYANAN PRASARANA Skala pelayanan merupakan cakupan luas daerah (jumlah warga pemanfaat) yang dapat dilayani oleh suatu prasarana. Skala pelayanan prasarana sangat ditentukan oleh jenis prasarana yang dibangun. Apakah prasarana itu menyentuh kebutuhan semua keluarga atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya jalan akan memiliki skala pelayanan yang cukup luas dibandingkan dengan MCK


yang skala pelayanannya hanya pada warga pemanfaat disekitarnya (kelompok tertentu) saja.

Gambar tersebut memperlihatkan skala pelayanan sebuah ruas jalan dan MCK pada suatu kelurahan/desa. Rumah tangga yang digambarkan dengan kota-kotak tersebut adalah penerima manfaat dengan adanya pembangunan jalan tersebut, tanpa harus memperhatikan rumah tangga apakah berada di dalam maupun di luar desa. Sedangkan MCK hanya dimanfaatkan oleh keluarga disekitarnya saja (4 rumah). Identifikasi pelayanan ini sangat penting untuk melihat seberapa banyak jumlah warga pemanfaat dapat dilibatkan. Selain itu, identifikasi prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan “mudah tidaknya pembiayaan (cost recovery)” prasarana untuk operasi dan pemeliharaan. (Lihat tabel kemungkinan mudah tidaknya pembiayaan menurut kalsifikasi prasarana sebelumnya)

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT Khusus untuk prasarana yang termasuk dalam prasarana umum, seperti jalan, jembatan, tambatan perahu, pasar, dll, perlu dipikirkan apakah memiliki skala pelayanan yang lebih luas, sehingga perlu diidentifikasi hal-hal sebagai berikut : a. Penerima manfaat langsung

Yaitu Warga yang memperoleh manfaat secara langsung karena mempergunakan prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah prasarana jalan, penerima manfaat langsung adalah orang yang mempergunakan jalan tersebut. Orang tersebut akan memperoleh manfaat dengan kemudahan dalam transportasi, waktu tempuh menjadi pendek dll.

b. Penerima manfaat tidak langsung Yaitu Warga yang memperoleh manfaat dari pembangunan prasarana tanpa harus mempergunakan prasarana tersebut. Sebagai contoh adalah pembangunan prasarana jalan, penerima manfaat tidak langsung misalnya orang yang mempunyai toko/warung di pinggir jalan tersebut, orang yang



mempunyai tanah di pinggir jalan tersebut karena harga tanah meningkat dll.

Besarnya manfaat yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima manfaat tersebut dikenai “iuran/retribusi”. Semakin besar manfaat yang diterima, maka semakin besar kemungkinan dikenakan iuran/retribusi.

PROFIL KELOMPOK PENERIMA MANFAAT Tinjauan profil kelompok pemanfaat terutama dipergunakan untuk prasarana yang termasuk dalam public goods/parasarana umum, kelompok pemanfaat sangat beraneka ragam tergantung pada berbagai karakteristik tertentu, misalnya : 1. Karakteristik Fungsional : Klasifikasi berdasarkan karakteristik fungsional berkaitan dengan posisi pengguna dalam kaitannya dengan pemanfaatan prasarana. Misalnya : a. Bis yang memanfaatkan prasarana jalan maka kelompok

pengguna dapat diklasifikasikan seperti : Perusahaan bis; Sopir bis; Penumpang bis

b. Perahu yang memanfaatkan prasarana tambatan perahu maka kelompok pengguna dapat diklasifikasikan seperti : Pemilik perahu, Pengemudi perahu, Penumpang perahu

Karakteristik penerima manfaat akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima manfaat tersebut dikenai “iuran”. Semakin banyak orang menerima manfaat, maka semakin besar kemungkinan dikenakan retribusi. 2. Karakteristik Sosial Ekonomi : Tinjauan terhadap karakteristik sosial ekonomi adalah berdasarkan status sosial ekonomi kelompok pemanfaat, dapat mencakup : a. Frekwensi Penggunaan Prasarana, Sebagai contoh adalah

seorang petani yang memanfaatkan prasarana tertentu dapat dikelompokkan menjadi : Petani yang memiliki lahan cukup luas, Petani pemilik lahan sempit, Petani penggarap Dapat dilihat sampai seberapa banyak frekwensi penggunaan prasarana oleh ketiga kelompok pemanfaat tersebut. Frekwensi penggunaan prasarana kemungkinan akan dapat mempengaruhi besarnya “iuran” yang dapat ditarik dari pengguna. Semakin sering seseorang/sekolompok menggunakan prasarana maka semakin besar pentensi dikenakan iuran dan sebaliknya.


b. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, Misalkan seseorang yang menggunakan Air Bersih, maka dapat dikelompokan apakah tergolong : warga Mampu; warga Kurang Mampu (miskin).

Dapat dilihat apakah sesorang tergolong mampu atau tidak mampu secara ekonomi. Hal ini juga akan mempengaruhi besarnya iuran yang akan dikenakan. Semakin mampu seseorang maka semakin besar potensi nilai iuran yang dikenakan.

2) Bantuan Pemerintah Kepala Desa/Lurah dapat memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan yang sudah dituangkan dalam peraturan desa. Besarnya tentu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa. Selain itu bisa dari Subsidi Dinas/Instansi Teknis terkait dikabupaten/Kota. Umumnya bantuan dari Pemerintah ini memungkinkan jika terjadi kerusakan berat yang memerlukan perbaikan besar pada fasilitas umum atau fasilitas vital seperti jalan, jembatan, tambatan perahu dan saluran air, ataupun prasarana lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memperoleh dukungan pemerintah, khususnya Dinas-dinas di Kab/Kota adalah harus memahami instansi mana yang dapat dituju oleh masyarakat, sebab setiap instansi telah mempunyai wewenang tertentu, misalnya Dinas PU untuk prasarana umum, Dinas Pendidikan untuk prasarana pendidikan, Dinas Kesehatan untuk prasarana kesehatan, dinas kebersihan/pemda untuk prasarana persampahan. Bantuan Pemerintah tersebut penting untuk digali mengingat pemerintah daerah/Desa adalah Pembina dan Fasilitator Pembangunan, khususnya diwilayahnya.

3) Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat Bantuan yang dimaksudkan disini, seperti dari organisasi lain atau perusahaan swasta. Umumnya potensi bantuan ini akan ada bilamana terjadi pemanfaatan bersama suatu prasarana. Misalnya jalan yang dibangun masyarakat juga dipergunakan oleh pihak lain tersebut. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan, bahwa Perusahaan tertentu yang berada disekitar wilayah tersebut dapat saja memberikan sumbangan.

4) Usaha lain dari pengurus yang syah Potensi sumber pembiayaan disini dapat berasal dari upaya pengembangan prasarana misalnya dari biaya pemasangan baru air bersih, penjualan air bersih, atau adanya keuntungan dari hasil usaha bersama kelompok, seperti Irigasi, dll.

2. PENGGUNAAN DANA O&P Penggunaan Dana O&P dapat dilakukan untuk : • Biaya gaji pengelola (bila diperlukan dan disepakati oleh warga) • Biaya Upah Tenaga Kerja • Biaya Bahan • Biaya Peralatan kantor/administrasi • Biaya Pemeliharaan rutin/berkala • Biaya Perbaikan dan Pengembangan • Dan lain-lain Apabila diperlukan dana yang cukup besar (untuk rehabilitasi) dan dari dana yang diperoleh tidak cukup tersedia, maka usulan kegiatan perbaikan/rehabilitasi tersebut perlu disampaikan/dimasukaan dalam daftar usulan kegiatan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan yang ada ditingkat Kelurahan/Desa. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan O&P maka baik dana yang diperoleh maupun penggunaannya agar diumumkan kepada masyarakat, baik melalui media papan-papan informasi yang ada maupun formu-forum pertemuan warga. Untuk pencatatan dan administrasi keuangan O&P dapat menggunakan administrasi keuangan dan pembukuan sebagaimana yang dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana (lihat format-format Administrasi Pembukuan & Keuangan)


LAMPIRAN :

1) BERITA ACARA PEMBENTUKAN

ORGANISASI PENGELOLA O&P 2) CONTOH FORMULIR RENCANA

KERJA O&P 3) CONTOH FORMULIR

PENDATAAN ANGGOTA 4) CONTOH FORMULIR

INVENTARISASI KONDISI PRASARANA

5) CONTOH FORMULIR RAB 6) CONTOH FORMULIR JADWAL

PELAKSANAAN PERBAIKAN


Contoh :

Berita Acara Pembentukan Organisasi Pengelola Pemanfaat dan Pemelihara ( O&P )

Pada hari ini ……….. tangggal ………….., bulan ……….., tahun …………… telah diadakan rapat pembentukan Organisasi Pengelola Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana & prasarana : KSM : ……………… Alamat : ……………… Kegiatan : ……………… Lokasi Kegiatan : .....................

Dalam rapat pembentukan O&P ini telah disepakati bersama bentuk struktur organisasi dan pengurus sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara pembentukan organisasi Pengelola pemanfaat dan pemelihara ini dibuat, dan akan dijadikan dasar bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan O&P.

............................................... 200....

BKM/UPL, Ketua KSM/Organisasi O&P

(....................................)

(.................................)

Mengetahui :

Lurah/Ka Desa : Ketua RW : Ketua RT : Tokoh Masyarakat :

Lampirkan Struktur Organisasi Pengelola & Daftar Nama Tim Pengelola



RENCANA KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA

Nama O&P : PPrraassaarraannaa : LLookkaassii KKeell//DDeessaa : KKeeccaammaattaann :

Form : OP-1

KKaabb//KKoottaa :

No JJeenniiss KKeeggiiaattaann FFrreekk wweennssii TTuuggaass--TTuuggaass PPeerrkkiirraaaann

BBiiaayyaa (Rp)

SSuummbbeerr PPeemmbbiiaayyaaaann

1 2 3 4 5 6 1. Pendataan

Anggota Pemanfaat

Ditentukan sesuai

kesepakatan warga,

misalnya mingguan

atau bulanan

Melakukan Pendataan warga yang menjadi anggota pemanfaat prasarana (Mengisi Form-2)

2. Penggalian Sumber Dana

Ditentukan sesuai

kesepakatan warga, sesuai sumber

perolehannya

Melakukan pencarian dana untuk membiayai kegiatan pemeliharaan prasarana (termasuk untuk pengembangan bila perlu) dari berbagai sumber pembiayaan yang dianggap sah seperti Iuran, Retribusi, Bantuan Pemda/Desa, Donatur, dll)

3. Inventarisasi Kondisi Prasarana

Ditentukan sesuai

kesepakatan warga,

misalnya mingguan

atau bulanan

Melakukan pemantauan langsung dan menginventarisasi kondisi bagian-bagian prasarana. (Mengisi Form-3)

4. Pemeliharaa : a. Rutin

Mingguan

b. Rutin Bulanan

Ditentukan sesuai cara

pemeliharaan Rutin/Berkala

dari jenis prasarana

yang dikelola

Uraian tugas/rincian kegiatan yang akan dilakukan diisi sesuai jenis prasarana (mengacu pada Cara Pemeliharaan, Buku Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan


Prasarana yang sudah ada)

5. Menyusun RAB & Jadwal Perbaikan

Sesuai hasil Inventarisasi

1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk Perbaikan Kerusakan Prasarana (Contoh Format : Form 4);

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Perbaikan dilapangan, termasuk menetapkan penanggungjawab pelaksanaan dilapangan (Mengisi Form-5)

6. Rapat-rapat Rutin

Sesuai Kesepakatan

7. Laporan Berkala Sesuai Kesepakatan

…………………….., ………………………………………….

Ketua/Koordinator O&P

(…………………………….) Petunjuk Pengisian :

Nama O & M diisi sesuai hasil kesepakan misal : O & M Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, misal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll

Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan)

Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi Uraian Kegiatan Pemanfaatan & Pemeliharaan prasarana yang akan dilaksanakan;

Kolom 3 : Diisi Jumlah frekwensi/periodik pelaksanaan kegiatan; Kolom 4 : Diisi rincian Tugas-tugas yang akan dilaksanakan; Kolom 5 : Diisi Besarnya Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan/tugas-tugas;

Kolom 6 : Diisi Perkiraan Sumber Pembiayaan kegiatan (Iuran/Retribusi/ Donatur/Bantuan Pemda atau Desa/ Lain-lain pendapatan yang sah);

DAFTAR ANGGOTA PEMANFAAT PRASARANA

Nama O&P : PPrraassaarraannaa : Tanggal

L

30

Lookkaassii KKeell//DDeessaa : KKeeccaammaattaann :

Form : OP-2

KKaabb//KKoottaa :

No NNaammaa

JJeenniiss KKeellaammiinn

AAllaammaatt

PPeekkeerrjjaaaann KKeetteerraannggaann

1 2 3 4 5 6

Bila pendataan anggota berdasarkan KK maka nama dicantumkan adalah nama Kepala Keluarga.


(…………………………….)

Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan misal : O & M Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, misal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll

Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan)

Kolom Tanggal diisi tanggal saat pencatatan; Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi Nama Masyarakat yang secara langsung memanfaatkan prasarana Kolom 3 : Diisi Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan) Kolom 4 : Diisi Alamat tempat tinggal / domisili Kolom 5 : Diisi Pekerjaan Petani / Pengusaha / PNS / Lainnya Kolom 6 : diisi Catatan/Keterangan lain yang diperlukan (bila ada)

KARTU INVENTARISASI KONDISI PRASARANA Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Nama O&P : PPrraassaarraannaa : Tanggal

L

31

Lookkaassii KKeell//DDeessaa : KKeeccaammaattaann :

Form : OP-3

KKaabb//KKoottaa :

KKoonnddiissii

PPeennggaammaattaann No KKoommppoonneenn PPrraassaarraannaa

VVoolluummee

SSaattuuaann

BAIK RUSAK

UUssuullaann PPeennaannggaannaann KKeerruussaakkaann

PPeerrkkiirraaaann BBiiaayyaa

PPeerrbbaaiikkaann ((RRpp))

1 2 3 4 5 6 7 8

Petugas Teknis O&P


Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan missal : O & P Melati, Gotong Royong dll.

Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, missal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll;

Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan);

Kolom Tanggal diisi tanggal pencatatan inventarisasi; Kolom 1 : Diisi Nomor Urut; Kolom 2 : Diisi jenis komponen prasarana yang ada, misal : Pipa pralon, Kran air

dll (untuk prasarana air bersih), Paving blok, Jalan Rabat Beton dll (untuk prasarana jalan), Atap, Dinding Bata, Pipa Udara, septik tank dll (untuk prasarana MCK) ;

Kolom 3 : Diisi volume total komponen prasarana ; Kolom 4 : Diisi satuan volume disesuaikan dengan komponen prasarana, misal :

meter kubik (M3), meter pesegi (M2), buah, unit dll. Kolom 5 dan 6 : Diisi dengan jumlah volume status kondisi

komponen/bagian/kelengkapan prasarana pada saat melakukan inventarisasi/pengamatan dilapangan, jumlah kondisi baik diisi pada kolom (5) dan jumlah kondisi rusak (diisi pada kolom (6);

Kolom 7 : Diisi dengan rencana usulan penanganan kerusakan sesuai komponen prasarana misal: penggantian kran air, penambalan lantai rabat beton, penggantian atap seng dll.

Kolom 8 : Diisi dengan nilai rupiah perkiraan biaya perbaikan kerusakan yang ada pada masing-masing kompoen prasarana.

RENCANA ANGGARAN BIAYA PERBAIKAN PRASARANA

Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Nama O&P : Tanggal PPrraassaarraannaa : LLookkaassii KKeell//DDeessaa : KKeeccaammaattaann :

Jenis Pekerjaan

Form : OP-4

K

32

Kaabb//KKoottaa : Volume

No Uraian Kebutuhan Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp)

1 2 3 4 5 6

Total Jumlah Biaya


(…………………………….) Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan missal : O & P Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, missal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan) Kolom Tanggal diisi tanggal penyusunan RAB; Kolom 1 : Nomor Urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan Kolom 3 : Diisi dengan volume bahan yang dibutuhkan, Kolom 4 : Diisi satuan volume disesuaikan dengan komponen prasarana, misal : meter

kubik (M3), meter pesegi (M2), buah, unit dll. Kolom 5 : Diisi dengan harga satuan masing-masing bahan Kolom 6 : Diisi Jumlah biaya yang dibutuhkan masing-masing bahan (volume x harga satuan)

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PERBAIKAN PRASARANA

Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Nama O&P : Tanggal PPrraassaarraannaa : LLookkaassii KKeell//DDeessaa : KKeeccaammaattaann :

Jenis Pekerjaan

Form : OP-5

K


Kaabb//KKoottaa : Volume



Jenis Kegiatan, diisi sesuai Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan, misal : O & P Melati, Gotong Royong; Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, missal : MCK, Air Bersih, dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan

kab/kota (sesuikan) Tanggal diisi tanggal saat penyusunan Jadwal; Jenis Pekerjaan, diisi nama pekerjaan yang akan dilaksanakan, seperti perbaikan

saluran, dll Volume, diisi volume pekerjaan dan satuannya, misalnya perbaikan saluran 5 m. Kolom No. : Diisi Nomor Urut kegiatan Kolom Uraian Pekerjaan : Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan Kolom Volume : Diisi dengan volume kegiatan yang akan dilakasnakan, Kolom Satuan : Diisi satuan volume, misal : meter kubik (M3), dll. Kolom Durasi : Diisi waktu/lamanya pelaksanaan tiap kegiatan (hari, minggu, dst) Kolom Jadwal Pelaksanaan : Tempat menggambarkan waktu pelaksanaan

(berbentuk balok datar) Kolom Keterangan : diisi dengan catatan/keterangan yang diperlukan, misalnya

nama penanggunjawab kegiatan, dll

Documents

PERSIAPAN & PERENCANAAN TEKNIS (PENYUSUNAN … · KSM/PANITIA ini dapat merupakan kelompok swadaya yang sudah tumbuh sejak lama atau baru dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan