Permenkes No.9 Thn 2014 Ttg Klinik

7/27/2019 Permenkes No.9 Thn 2014 Ttg Klinik

1/18

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk implementasi pengaturan

penyelenggaraan klinik sesuai perkembangan dan

perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan

perubahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Klinik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan



Pengeloaan Sampah (Lembaran Negara Republik




Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang . . .


2/18

- 2 -


Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik




Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3815);


Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang

Sistem Kesehatan Nasional;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan

Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan

Kesehatan;


269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;


290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan

Tindakan Kedokteran;


657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan

Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan

Muatan Informasinya;


411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium

Klinik;

15. Peraturan ...


3/18

- 3 -


1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

16. Peraturan Menteri KesehatanNomor 001 Tahun 2012

tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 122);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012

tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013

tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLINIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis

dasar dan/atau spesialistik.

2.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

3.

Instalasi Farmasi adalah bagian dari Klinik yang bertugas

menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi

seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan

teknis kefarmasian di Klinik.

4.

Pemerintah ...


4/18

- 4 -

4.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang kesehatan.

BAB II

JENIS KLINIK

Pasal 2

(1)

Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi:

a.

Klinik pratama; dan

b.

Klinik utama.

(2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar

baik umum maupun khusus.

(3) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau

pelayanan medik dasar dan spesialistik.

(4) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkhususkan

pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin

ilmu atau sistem organ.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klinik dengan kekhususan pelayanansebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 3

Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau

masyarakat.

Pasal 4

(1) Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus

didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat

jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.

(3) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat

inap harus didirikan oleh badan hukum.

BAB III . . .


5/18

- 5 -

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 5

(1)

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yangdiselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan

kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.

(2)

Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan

kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3)

Ketentuan mengenai persebaran Klinik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak berlaku untuk Klinik perusahaan atau Klinik instansi

pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan,

warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.

Bagian Kedua

Bangunan

Pasal 6

(1)

Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik

bangunannya dengan tempat tinggal perorangan.

(2)

Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumahsusun, dan bangunan yang sejenis.

(3)

Bangunan Klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan,

kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta

perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk

penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Pasal 7

(1)

Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas:

a.

ruang pendaftaran/ruang tunggu;b.

ruang konsultasi;

c.

ruang administrasi;

d.

ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang

melaksanakan pelayanan farmasi;

e. ruang tindakan;

f. ruang . . .


6/18

- 6 -

f. ruang/pojok ASI;

g.

kamar mandi/wc; dan

h.

ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

(2)

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik rawat

inap harus memiliki:

a.

ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;

b.

ruang farmasi;

c.

ruang laboratorium; dan

d.

ruang dapur;

(3)

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4)

Jumlah tempat tidur pasien pada Klinik rawat inap paling sedikit 5

(lima) buah dan paling banyak 10 (sepuluh) buah.

Bagian Ketiga

Prasarana

Pasal 8

(1)

Prasarana Klinik meliputi:

a.

instalasi sanitasi;

b.

instalasi listrik;

c.

pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

d.

ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat

inap; dan

e.

sistem gas medis;f.

sistem tata udara;

g.

sistem pencahayaan;

h.

prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

(2)

Sarana dan Prasarana Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Bagian Keempat

Ketenagaan

Pasal 9

(1)

Penanggung jawab teknis Klinik harus seorang tenaga medis.

(2) Penanggung ...


7/18

- 7 -

(2) Penanggung jawab teknis Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut, dan dapat

merangkap sebagai pemberi pelayanan.

Pasal 10

Tenaga Medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu)

Klinik.

Pasal 11

(1)

Ketenagaan Klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga

keperawatan, Tenaga Kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan

sesuai dengan kebutuhan.

(2) Ketenagaan Klinik rawat inap terdiri atas tenaga medis, tenaga

kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analis

kesehatan, Tenaga Kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai

dengan kebutuhan.

(3)

Jenis, kualifikasi, dan jumlah Tenaga Kesehatan lain serta tenaga non

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan

oleh Klinik.

Pasal 12

(1) Tenaga medis pada Klinik pratama yang memberikan pelayanan

kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau

dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

(2) Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan

kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis

dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan.

(3)

Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan pelayanan

kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi

spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

Pasal 13

(1)

Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus mempunyai SuratTanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2)

Setiap ...


8/18

- 8 -

(2) Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik harus mempunyai

Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat

Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan,

etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingandan keselamatan pasien.

Pasal 15

Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing di Klinik

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat)

jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuaikebutuhan pelayanan dan setiap saat berada di tempat.

Bagian Kelima

Peralatan

Pasal 17

(1) Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang

memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Peralatan medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.

(3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

peralatan medis harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 18

(1)

Peralatan medis yang digunakan di Klinik harus diuji dan dikalibrasi

secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang

berwenang.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ...


9/18

- 9 -

Pasal 19

Peralatan medis yang menggunakan sinar pengion harus mendapatkan izin

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penggunaan peralatan medis di Klinik harus dilakukan berdasarkan

indikasi medis.

Bagian Keenam

Kefarmasian

Pasal 21

(1)

Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi.

(2)

Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian

wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker

(SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.

Pasal 22

(1)

Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang

diselenggarakan apoteker.

(2)

Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani resep

dari dokter Klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dari

dokter praktik perorangan maupun Klinik lain.

Pasal 23Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis pecandu

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya wajib memiliki instalasi

farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker.

Bagian Ketujuh

Laboratorium

Pasal 24

(1)

Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayananlaboratorium klinik.

(2)

Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan

pelayanan laboratorium klinik.

(3)

Laboratorium ...


10/18

- 10 -

(3) Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

pada klinik pratama merupakan pelayanan laboratorium klinik umum

pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik

umum pratama atau laboratorium klinik umum madya.

(5) Perizinan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan (4) terintegrasi dengan perizinan Klinik.

(6)

Dalam hal Klinik menyelenggarakan laboratorium klinik yang memilikisarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi

kriteria dan persyaratan Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4), maka laboratorium klinik tersebut harus memiliki izin

tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 25

(1)

Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin

operasional.

(2)

Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3)

Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan

kabupaten/kota.

Pasal 26(1)

Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara Klinik harus

melengkapi persyaratan:

a.

identitas lengkap pemohon;

b.

salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha,

kecuali untuk kepemilikan perorangan;

c. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain

yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

d.

dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPLuntuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

e.

profil ...


11/18

- 11 -

e. profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian,

lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan,

kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;

f.

persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.

(2)

Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan

dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis danpemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus

mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

(1)

Untuk mendapatkan izin operasional, penyelenggara Klinik harus

memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

(2)

Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,

ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 24.

(3)

Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi

dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

(4)

Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan

dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 28

(1)

Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan

kabupaten/kota harus mengeluarkan keputusan atas permohonanizin operasional, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima

permohonan izin.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

penerbitan izin, penolakan izin atau pemberitahuan untuk

kelengkapan berkas.

Pasal 29

(1)

Apabila dalam permohonan izin operasional, pemohon dinyatakan

masih harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat

(3), maka Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas

kesehatan kabupaten/kota harus segera memberitahukan kepada

pemohon dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(2)

Pemohon ...


12/18

- 12 -

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu

60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan disampaikan, harus segera

melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, pemerintah daerah

kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota

mengeluarkan surat penolakan atas permohonan izin operasional

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 30

(1)

Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (4) harus diajukan pemohon paling lama 3 (tiga) bulan sebelum

habis masa berlaku izin operasional.

(2)

Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan perpanjangan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pemerintah daerah

kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus

memberi keputusan berupa penerbitan izin atau penolakan izin.(3)

Dalam hal permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditolak, pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala

dinas kesehatan kabupaten/kota wajib memberikan alasan penolakan

secara tertulis.

Pasal 31

(1)

Perubahan izin operasional Klinik harus dilakukan apabila terjadi:

a.

perubahan nama;

b.

perubahan jenis badan usaha; dan/atauc. perubahan alamat dan tempat.

(2)

Perubahan izin operasional Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan b dilakukan dengan mengajukan permohonan izin

operasional serta harus melampirkan:

a.

surat pernyataan penggantian nama dan/atau jenis badan usaha

Klinik yang ditandatangani oleh pemilik;

b.

perubahan Akta Notaris; dan

c.

izin operasional Klinik yang asli, sebelum perubahan.

(3)

Perubahan izin operasional Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dilakukan dengan mengajukan permohonan izin

mendirikan, izin operasional, serta harus melampirkan:

a.

surat pernyataan penggantian alamat dan tempat Klinik yang

ditandatangani oleh pemilik; dan

b.

izin operasional Klinik yang asli, sebelum perubahan.

(4) Perubahan . . .


13/18

- 13 -

(4) Perubahan kepemilikan dan/atau penanggung jawab teknis Klinik

harus dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau

kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 32

(1)

Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang

bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

(2)

Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (one day care)

dan/atau home care.

(3)

Pelayanan satu hari (one day care) sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah

ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakanatau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai

dengan 24 (dua puluh empat) jam.

(4)

Home care sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian

atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan

komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat

tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan,

mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan

tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.

Pasal 33

(1)

Klinik rawat inap hanya dapat memberikan pelayanan rawat inap

paling lama 5 (lima) hari.

(2)

Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari, maka pasien

harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1)

Klinik pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpaanestesi umum dan/atau spinal.

(2) Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan

bedah yang:

a.

menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal;

b. operasi . . .


14/18

- 14 -

b. operasi sedang yang berisiko tinggi; dan

c.

operasi besar.

(3)

Klasifikasi bedah kecil, sedang, dan besar ditetapkan oleh Organisasi

Profesi yang bersangkutan.

Pasal 35

Setiap Klinik mempunyai kewajiban:

a.

memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;

b.

memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-

diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien

sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar

prosedur operasional;

c.

memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan

kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu

atau mendahulukan kepentingan finansial;

d.

memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed

consent);e.

menyelenggarakan rekam medis;

f.

melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;

g.

menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi

dan etika serta peraturan perundang-undangan;

h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

i.

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan

kewajiban pasien;

j.

melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

k.

memiliki standar prosedur operasional;

l.

melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

m.

melaksanakan fungsi sosial;

n.

melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;

o.

menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan

p. memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa

rokok.

Pasal 36

Setiap Kinik mempunyai hak:

a.

menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. melakukan . . .


15/18

- 15 -

b. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan

pelayanan;

c.

menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

d.

mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan

kesehatan; dan

e.

mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyelenggara Klinik wajib:

a. memasang nama dan klasifikasi Klinik;

b.

membuat dan melaporkannya kepada dinas kesehatan daftar tenaga

medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dengan

menyertakan:

1)

nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)

bagi tenaga medis;

2)

nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat TandaRegistrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja

(SIK) bagi tenaga kesehatan lain.

c.

melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan

melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka

pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 38

(1)

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Klinik, dilakukan

akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Setiap Klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah

beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan

akreditasi.

(3)

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

lembaga independen pelaksana akreditasi yang membidangi fasilitas

pelayanan kesehatan.

Pasal 39

(1)

Dalam penyelenggaraan Klinik harus dilakukan audit medis.

(2) Audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

internal dan eksternal.

(3)

Audit ...


16/18

- 16 -

(3) Audit medis internal dilakukan oleh Klinik paling sedikit satu kali

dalam setahun.

(4)

Audit medis eksternal dapat dilakukan oleh organisasi profesi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

(1)

Menteri, gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota,

dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klinik.

(2)

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi profesi

dan perhimpunan/asosiasi Klinik.

(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan

pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapatmenimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.

(4)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi,

penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 41

(1)

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, gubernur, kepala

dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota, dan kepala dinas

kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masingdapat mengambil tindakan administratif.

(2)

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a.

teguran lisan;

b.

teguran tertulis;

c.

pencabutan izin tenaga kesehatan; dan/atau

d.

pencabutan izin/rekomendasi Klinik.

Pasal 42

(1) Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat

mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan Klinik.

(2) Ketentuan . . .


17/18

- 17 -

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1)

Klinik yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 666/Menkes/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat

Inap Pelayanan Medik Dasar, tetap dapat menyelenggarakan

pelayanan sampai habis masa berlakunya izin.

(2)

Perpanjangan izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

(1)

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Klinik yang telah terselenggara

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik, tetap dapat

menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlakunya izin.

(2)

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Klinik yang sedang dalam

proses pengajuan izin baru atau perpanjangan izin dan telah

memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik, tetap diberikan izin

Klinik dan rekomendasi operasional Klinik.

(3)

Klinik yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik, harus

menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak

diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:1.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011

tentang Klinik; dan

2.

Keputusan ...


18/18

- 18 -

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007

tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar, sepanjang

mengenai ketentuan perizinan penyelenggaraan Klinik;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2014

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 232

Documents

Permenkes No.9 Thn 2014 Ttg Klinik