Permasalahan Dalam Pembuatan Keterangan Hak Mewaris

{t

PERMASALAHAI\ DALAM PEMBUATAI\ KETERANGAN HAK MEWARIS

SEHT]BUNGAN DENGAN BERLAKUNYA

TINDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDT'DUKAN

OIeh:

Milly Karmila Sareal, SH.

Disampaikan Dalam Kongres XX lkatan Notaris Indonesia

Tgl.29 Januari 2009rJ.W. Marriot Hotel Surabaya

PERMASALAHAN DALAM PEMBUATAN KETERANGAN HAK MEWARIS

SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA

UNDANG.UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAI\

[Oleh : Milly Karmila Sareal, SH.]

Penghapusan Diskriminasi dengan Undane-Undans Nomor 23 / 2006

Dasar-dasar pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku pada tanggal 29

Desember 2006 adalah untuk menghapuskan diskriminasi dalam pengadministrasian

kependudukan.

"Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil,masih ditemukan penggolongan Penduduk yong didasarkon pada perlakuandislcriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan dsn agamasebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda.Penggolongan Penduduk dan pelayanan dislviminatif yang demikian itu tidaksesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengabaikan pengadministrasiankependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber DataKependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnyacakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administasikependuduknn yang utuh dan optimal.Kondisi sosial dan administrasi seperti yang dikemukokan di atas tidakmemiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayananAdministasi Kependudukan." (Penjelasan tJmum (l(l No. 23/2006)

Tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 juga sejalan

dengan Perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yaitu :

- dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Indonesia.

- dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi

Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial.

- dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

- dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- dengan Undang'undang Nomor 23 tahun2}}2tentang Perlindungan Anak

Tujuan tersebut merupakan langkah-langkah realisasi menuju pada persamaan hak

semua warganegara, dalam pencatatan kependudukan yang nantinya dengan harapan

demi tercapainya perlindungan hak semua penduduk warga negara dan bukan

warganegara sehingga selanjutnya yang ada hanyalah pembedaan Warga Negara

Indonesia dan Warga Negara Asing. Salah satu pasal yang secara tegas mau

merealisasikan tujuan tersebut tercantum pada Pasal 106, yaitu menghapus dan

mencabut peraturan-peraturan pencatatan sipil yang dimuat dalam :

o Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetback voor Indonesie, Staatsblad 1847:23)

o Peraturan Pencatatan Spil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden

der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeenen, Staatsblad

I 849 : 2 5, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1 9 4 6 : I 3 6)

o Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan China (Bepalingen voor Geheel

Indonesie Betrffinde het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean,

Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir

dengan Staatsblad I 946 : I 36)

o Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het

Holden van de Registers van den Burgerlijken Stancl voor Eenigle Groepen

v.d. nit tot de Onderhoringer van een ZelJbestuur, behoorende Ind. Bevol king

vanJava en Madura, Staatsblad 1920:751 Jo. Staatsblad 1927:564)

r Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen lndonesia

(Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en

Amboiena, Staatsblad 1933:74 Jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah

terakhir dengan Staatsblad I 93 9 : 2 88)

o Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan

Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 196l Nomor 15, Tambahan

Lembaran negara Nomor 21 54).

Mengamati hal-hal yang dimuat dalam UU No. 2312A06, segera kita sadari

bahwa persamuuln yang dicapai hanya dalam akte-akte pencatatan sipil yang tidak lagi

menyebut golongan-golongan penduduk dan memuat tentang data-data penduduk

dengan membedakan hanya kelompok Warga Negara Indonesia dan Warga Negara

Asing serta mutasi perubahan-perubahannya. Masih banyak yang perlu dirumuskan

dalam Undang-undang tentang hak-hak sipil warga negara yang belum diatur dalam

UU No. 23/2006. Yang baru diatur adalah terrtang administasi kependudukan dalam

hal terjadi peristiwa-peristiwa lahir, kawin, cerai, kematian, pengangkatan anak,

pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan kewarganegaraan. Untuk

menunjang pencatatan yang akurat dan pelayanan kependudukan yang profesional

disusunlah dengan UU tersebut suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan

dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan: SIAK) yang bertujuan untuk :

l. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang

terpadu dan tertib;

2. terselenggaranya Administasi Kependudukan yang bersifat universal,

pernanen, wajib dan berkelanjutan;

3. terpenuhinya hak penduduk di bidang Administasi Kependudukan dengan

pelayanan yang profesional, dan

4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,

lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan

kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara umum tiap peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh penduduk

dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak terjadinya peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting (lahir, kawin, cerai, perubahan warganegara) dan dalam waktu 30

(tigapuluh) hari (mati, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak,

perubahan nama) kepada instansi pelaksana yang melaksanakan umsan Administasi

Kependudukan.

Pemerintah Kabupaten I Kota berkewajiban melaksanakan Administrasi

Kependudukan sampai pada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil pada tingkat

Kecamatan yang diberi wewenang menerbitkan akte pencatatan sipil (Unit Pelaksana

Teknis Dinas Instansi Pelaksana : UPTD Instansi Pelaksana), juga dengan melibatkan

khusus bagi pencatat nikah. talak- cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama

Islam pada tingkat kecamatan oleh pegauai pencatat pada Kantor Urusan Agama di

kecamatan setempat. Sebagai peraturan pelal:sana UU tersebut, terdapat Peraturan

Presiden dan Peraturan Pemerintah tentang syarat-syarat dan tatacara pencatatan

kelahiran, perkawinan, kematian, pengesahan, pengakuan anak, yaifu peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2A07 kntang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan.

Ilubunsan Undang-undang Nomor 2312006 dengan Pembuatan

Keterangan Hak Waris

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 telah mengatur pencatatan bagi mereka

yang lahir, kawin, cerai, mati, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta

perubahan kewarganegataan, dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang

menggantikan peraturan pencatatan sipil sebelumnya, setelah berlakunya Undang-

undang ini tidak lagi dicantumkan dasar hukum berupa Staatsblad tentang

penggolongan penduduk dalam akte-akte catatan sipil.

Mengikuti semangat menuju pada perundang-undangan yang menjamin

persamaan hukum dan hak sebagai warganegar4 UU No. 12 tahun 2006 tentang

Kew'arganegaruan Republik Indonesia dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Warga

Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lainyang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara. Hal tersebut membawa

dampak bahwa warga dari etnis Tionghoa, Arab, India dan lainnya (sesungguhnya

sudah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak menerima

kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri) kini masuk menjadi kelompokbangsa Indonesia asli. Dalam kaitan di atas selama ini dasar pengaturan sistem

Pencatatan Sipil Indonesia adalah menggunakan Golongan Penduduk sebagaimana

dimaksud oleh berbagai Reglement Pencatatan Sipil yang tertuang dalam berbagaiStaatsblad pada Kepala Akte Catatan Sipilr, yaitu :

staatsblad tahun 1920 nomor 751 yaitu Reglement pencatatan Sipilgolongan penduduk Indonesia asli bukan Nasrani

Staatsblad tahun 1933 nomor 75 yaitu Reglement pencatatan Sipilgolongan Indonesia asli beragama Nasrani

untuk

untukb.

t P. Heru Tumbelaka. SH: Undang-undang Kev,arganegaraan No l2 Tahun 2006 dan

Beberapa Permasalahannya. Horel Grand Mahakam, Jakarta, 20 SJptembe r 2006.

Staatsblad tahun 1917 nomor 130 yaitu Reglement Pencatatan Sipil

golongan Tionghoa

Staatsblad tahun 1849 nomor 25 yaitu Reglement Pencatatan Sipil

golongan Eropa.

untuk

untuk

Dahulu sebelum berlakunya UU nomor 2312006 Pencatatan Staatsblad-

staatsblad tersebut menjadi petunjuk bagi praktisi hukum dalam masyarakat bahwa

seseorang tunduk pada hukum perdata tertentu (KUH Perdata (BW) / bukan). Akibat

daripada tidak dicantumkannya dasar-dasar hukum yang mengakibatkan perbedaan

hukum Perdata mana yang berlaku bagi subyek tertentu yang mewakili akte catatan

sipil tersebut, memang bagi azas persamaan hak dapat mendukung hapusnya

diskriminasi dan rasialisme dalam pelayanan Administasi Kependudukan maupun

dalam pelayanan publik lainnya, namun justru dalam membuat Keterangan Hak

Mewaris jelas menimbulkan permasalahan yaitu tidak dapat dengan serta merta hanya

melihat akta Pencatatan Sipil dapat diketahui subyek,yang bersangkutan yang berlaku

baginya tunduk pada Hukum perdata yang mana.

Karena pencabutan peraturan-peraturan tentang Pencatatan Sipil yang dimuat

dalam pasal 106 UU No. 23 I 2006 BELUM BERARTI terhadap penduduk Warga

Negara Indonesia yang kini seragam pencatatan sipilnya berdasarkan UU No.

2312006, mempunyai pula Hukum perdata yang sama. Hukum Perdata yang berlaku

bagi Penduduk Warga Negara Indonesia di negara kita tercinta masih dibeda-bedakan

berdasarkan peraturan-peraturan yang lama yang mungkin perlahan-lahan harus juga

diperbaharui untuk menunjang maksud dan cita-cita pembuat UU dalam zaman

reformasi ini, yaitu hukum yang memberikan kesamaan hak bagi semua wargaNegara Indonesia.

Pembedaan Hukum Perdata yang berlaku bagi golongan-golongan penduduk

tersebut belum terhapuskan. Dalam Hukum Perdata tersebut termasuk bagian yang

amat penting dalam pembuatan Keterangan Hak waris yaitu Hukum waris.

Pluralisme hukum vang ditimbulkan oleh pembagian golongan-golongan

penduduk, timbul sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Penggolongan penduduk

d.

di Indonesia dibagi dalam tiga golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata

yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 juncto Pasal 16l Indische

Staatsregeling (IS). Penggolongan penduduk dan sistem hukum yang diberlakukan

ialah sebagai berikut :

l. Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa diberlakukan htrkum yang berlaku di negeri Belanda

secara konkordansi. Jadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke

Wetboek), Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Wetboekvan Koophandel),

hukum'pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang berlaku

di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi diberlakukan bagi golongan

Eropa di negeri-negeri jajahannya termasuk di Indonesia.

2. a. Golongan Timur Asing Tionghoa

(1) Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, Kitab undang undang

Hukum Perdata dan Kitab undang Undang Hukum Dagang

diberlakukan bagi

mereka;

(2) Pada mulanya dengan peraturan yang termuat di dalam Staatsblad

1855 Nomor 79 Hukum perdata Eropa (Kitab undang Undang

Hukum perdata dan Kitab undang undang Hukum Dagang)

diberlakukan bagi golongan Timur Asing, tanpa adanya pembedaan

antara golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur asing

lainnya- Dalam perkembangannya, bagi gorongan Timur AsingTionghoa, hukum Eropa yang berlaku bagi mereka diperluas;

(3) Sejak tahun 1917, dengan dikeluarkannya peraturan yang diletakkan

dalam Staatsblad 1917 Nomor 729, diberlakukan untuk seluruh

wilayah Hindia Belanda (Indonesia);

(4) sejak tahun 1925 ditenhrkan bahwa bagi golongan Timur Asing

Tionghoa berlaku seluruh hukum privat yang berlaku bagi

golongan Eropa, kecuali perafuran-peraturan yang mengenai

catatan sipil (Burgerlijke stand), upacara-upacara sebelum

berlangsungnya perkawinan (Bagian 2 dan 3 dari Bab 4 Buku IKitab Undang Undang Hukum perdata). dan bagi golongan Timur

6

i;:;,,:;;"#,i::'i*I1,'#,"';;::';_:X1"il:dibuat peraturan tersendiri tentang pengangkatan anak (adoptie)

yaitu dalam Bagian III Staatsblad tahun 1917 Nomor 129;

b. Golongan Timur Asing Lainnya

Bagi golongan Timur Asing yang lain (Arab, India dan lain lain)

diberlakukan sebagian dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan

Kitab undang-undang Hukum Dagang, yaitu pada pokoknya bagian-

bagian yang mengenai bidang hukum harta kekayaan;

3. Golongan Indonesia Asli

Bagi golongan Indonesia asli, berlaku hukum adat, yang bersifat harta benda

perkawinan dan harta waris bhineka pula, yaitu berbeda-beda dari daerah yang

satu dengan daerah yang lainnya.

Dengan demikian untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum

Perdata pengaturan harta benda perkawinan dan harta waris terdapat dalam KitabUndang Undang Hukum Perdata Buku I tentang Orang dan Buku II tentang HukumWaris. Termasuk di dalam Buku I diatur perkawinan dan akibat-akibat hukumnya,

serta kedudukan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan maupun yang

dilahirkan di luar perkawinan. Buku II mengatur dengan lengkap mengenai hak-hak

waris dari para keluarga sedarah yang sah maupun anak-anak luar kawin.

Pluralisme Dalam Hukum Waris

Hukum waris yang bersifat nasional masih menjadi cita-cita. terobosan-terobosan dibuat untuk mengatasi hal ini, misalnya keberadaan UU No. lllg74tentang Perkawinan tidak dapat menggantikan secara keseluruhan masalah hukumkeluarga, perkawinan dan pewarisan yang ada dalam KUH perdata, menimbulkanbermacam-macam tafsiran. Bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata, yaituorang-orang Eropa dan golongan timur asing, berlaku Hukum waris dalam KUHPerdata dengan aturan-aturan yang sudah j elas.

Bagi orang-orang yang tidak tunduk pada hukum Perdata, misalnya penduduk

pribumi yang tidak beragama Islam tunduk pada hukum adat, sedangkan bagi mereka

yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam. Pembedaan dalam hukum waris

juga melahirkan pembedaan instansi pembuat keterangan Hak Waris. Untuk orang-

orang Eropa dan Tingho4 diterima berlaku umum pembuatan surat keterangan hak

waris oleh notaris sebagai yang berwenang; untuk golongan timur asing non

Tionghoa, surat keterangan waris dibuat oleh Balai Hartapeninggalan.

Hukum waris manakah yang berlaku bagi seseorang? pendapat umum

mengatakan hukum waris yang berlaku adalah hukum si almarhum/pewaris.

Sekalipun telah ada uu yang menghapus golongan-golongan penduduk, yaitu :

- undang-undang No. I 2 I 2006 tentang Kewargane garaan Republik Indonesia

- undang-undang No.23 D0a6 tentang Administrasi Kependudukan

narnun pada prakteknya penggolongan pencatatan menurut Staatsblad bagi kalangan

notaris justru menguntungkan, karena memberi informasi kepada notaris, pada hukum

waris yang mana seorang pewaris tunduk. Bila dihilangkan penyebutan Staatsblad-

staatsblad penggolongan penduduk maka akan ditemui kesulitan untuk membuat akte-

akte pewarisan bagi yang meninggal karena tak dapat diketahui lagi masuk golongan

penduduk yang tunduk pada hukum waris yang mana. Di satu sisi, penulismendukung penghapusan golongan-golongan penduduk, di sisi lain, kami masih

belum puas karena aturan-aturan tersebut masih belum lengkap menyentuh aspek-

aspek hukum keluarga, belum ada pengaturan Hukum Waris yang berlaku nasionalterutama pewarisan, maka pluralisme dalam hal hukum waris masih berlangsungterus' Sehingga pembuatan keterangan hak waris masih mengikuti hukum waris yang

berlaku bagi rupa-rupa golongan penduduk, yaitu sebagai berikut :

- untuk warga keturunan Tionghoa berlaku KUH perdata Buku II Bab 12 dst- bagi penduduk Warga Negara Indonesia pribumi non Islam, berlaku hukum adat

masing-masing, yang sangat heterogen dan tidak ada kodifikasi.

Pada masa ini, di tengah era komunikasi sosial yang makin memperdekat umatmanusia dan dalam era globalisasi, Hukum Waris untuk mereka yang tunduk ada

hukum adat (Nasrani/non muslim), cenderung makin lama makin ditinggalkan,terutama oleh mereka yang hidup di kota-kota besar yang telah hidup modern. Bagimereka yang sudah tidak lagi mempunyai hubungan batin dengan daerah asalnya dan

telah berpendidikan cukup tinggi dan berpikir maju, berkembang tendensi

meninggalkan hukum adat masing-masing yang tidak jelas. LebihJebih bagi pasangan

suami isteri, yang meniti jenjang kair lusaha masing-masing, mengharapkan semua

hasil jerih payatnya dapat diwariskan kepada anak-anak dan pasangan yang

dikasihinya, merasa dirugikan bila harta I mata pencaharian yang dicarinya dengan

susah payah harus diwariskannya kepada kaum keluarga lainnya yang bukan anak-

anaknya sendiri / pasangannya. Suamilisteri dan anak-anak adalah keluarga terdekat

yang diharapkan menjadi ahliwaris. Mungkinkah terdapat atau dibentuk hukum waris

yang bersifat Nasional ?

Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat, Hukum Islam maupun Hukum perdata

Barat, terbuka pula kesempatan untuk memberlakukan hukum waris yang diinginkan

daripada yang diatur oleh hukum masing-masing golongan, yaitu dapat memilihbaginya suatu hukum waris yang dimuat dalam Surat Wasiat I Testamen, penetapan /pengangkatan ahli waris menurut wasiat/testamen. Dalam hal ini, penulis SANGATmenganjurkan, bagi mereka yang tunduk pada hukum adat, terutama yang tidaktunduk pada hukum Islam, SEBAIKNYA memilih pengaturan warisan mereka secara

tegas dalam SURAT WASIAT yang kuat dalam sebuah akte otentik di depan notaris.

Mereka berhak membuat surat wasiat, dan dengan memilih membuat surat wasiatdengan mengatur di dalamnya orang-orang yang diangkat sebagai ahliwaris, ataupunmemberikan benda-benda tertentu kepada orang-orang tertentu (hibah wasiat), lebihmenjamin kepastian hukum dan hak-hak para ahliwaris berdasarkan testamen tersebutsetelah yang bersangkutan meninggal dunia. Demikian pula bagi mereka yang tundukpada hukum Islam, jika menginginkan warisannya dibagi tidak menurut hukum Islam,dapat pula memakai caraini. Agar dengan demikian dapat menentukan proporsi yangadil bagi orang-orang yang dikasihinya, pasangan suami/istri serta anak-anaknya, baiklaki-laki maupun perempuan. Dalam hal para ahliwaris tunduk pada hukum yangberbeda, terdapat pendapat sebagaimana diungkapkan oleh rekan notaris Herlien,dalam makalahnya: Menuju Keterangan Hak waris yang uniform2 :

Dengan meninggalnya seseorang, maka hqrus ditentukan siapa ahli warisnya,penentuan mqno harus dilakuknn dengan memperhatikan hukum waris yangberlaku bagi pewaris. Apabila bagi peworis yang beragama Islam namun

' Dr. Herlien Budiono, SH.: Menuiu Keterangan Hak Waris yang (Jniform (lilacanapembuktian sebagai ahliwaris dengan akte notaris) , *ukutuh disampaikan f,ada

"seminar yang

diselenggarakan Pengda INI Surabayi pada tanggal l6Juni 2007.

paro ahliwaris terdiri dari mereks yang tunduk pada hulntm yang berbeda-beda, maka dalam hal demikian dapat digunakan Surst Edaran tentqngPetuniuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1990, dimana pqroahli waris boleh memilih hukum mena yang akan berlaku bagi pembigianwarisnya.

Masih diperlukan penentuan peraturan mengenai dimungkinkannya seseorang

pewaris yang tidak tunduk pada salah satu hukum perdata yang tertulis (KUH Perdata

atau Hukum Waris Islam) untuk memilih hukum perdata mana dan hukum waris

mana yang dikehendakinya. Dalam hal ini perlu pengaturan perundangan lebih lanjut

yang memungkinkannya. Selama peraturan tersebut belum ada, subyek-subyek

hukum yang bersangkutan mempunyai hak untuk memilih, misalnya dengan membuat

surat wasiat. Apa jaminan agar suatu surat wasiat mencapai sasaran yang dikehendaki

pembuatnya? Jika seseorang sudah membuat akte wasiat, maka pembuatan wasiat

tersebut harus didaftarkan di Seksi Daftar Wasiat di Departemen Hukum dan HAMRepublik Indonesia. Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin surat wasiat dapat

dilaksanakan, maka setiap instansi yang berruenang membuat keterangan hak warisharus diwajibkan meminta keterangan dari Seksi Daftar Wasiat di Departemen

Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang akan menjawab setiap permintaan

anggota masyarakat yang menanyakan adakah almarhum tertentu pernah membuatwasiat' Pejabat / instansi yang berwenang membuat Surat keterangan Hak Mewarishendaknya diharuskan untuk menanyakan lebih dahulu ada tidaknya wasiat atas namaalmarhum sebelum membuat / memutuskan surat keterangan hak mewaris darialmarhum.

Seksi Daftar wasiat di Departemen Hukum dan HAM, hendaknya jugamendaftarkan wasiat-wasiat yang dibuat di bawah tangan menurut hukum adat,wasiat-wasiat yang dibuat menurut hukum adat agarjuga dapat didaftarkan di SeksiDaftar Wasiat di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk ituDepartemen Hukum dan HAM sebaiknya juga meningkatkan kemampuannya untukmenampung dan melayani masyarakat dengan cepat dan tepat bila mendaftarkan

wasiat baik notariil dan maupun menurut hukum adat. Pendaftaran cukup mencatat :

nama pembuat, tempat dan tanggal lahir, tempat wasiat dibuat dan disimpan. Biladibuat di bawah tangan: nama dan pejabat dan tempat kedudukanyang membuat.

10

Perlu dipikirkan dalam hal penduduk yang tinggal di daerah terpencil dimungkinkan

untuk membuat wasiat di hadapan pejabat pemerintahan daerah setempat yang juga

harus didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM Republik lndonesia. Perlu

menjadi pemikiran bersama jug4 dan mudah-mudahan menjadi bola salju yang terus

menggelinding, adanya pemikiran menuju Hukum Waris yang bersifat nasional yang

diatur dalam sebuah Undang-undang sebagai pedoman dan pegangan bagi seluruh

komponen bangsa tentang hukum keluarga dan pewarisan. Masih menjadi

keprihatinan penulis bahwa sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang belum

tahu dan tidak mengerti hukum keluarga dan waris mana yang berlaku baginya.

Tetapi menurut pengamatan penulis, beberapa kalangan yang dinilai terpelajar dan

sudah berpikir modern, mereka lebih cenderung berpendapat bahwa kepastian hukum

Iebih didapat, bila tunduk pada KUH perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkemban gar-tnyajuga telah

tidak berlaku seutuhnya karena telah dicabut dengan beberapa undang-undang, antara

lain Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok

Agraria yang telah mencabut sebagian ketentuan Buku II Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang mengatur sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pasal-pasal Buku II Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang tidak turut dicabut adalah yang mengenai hipotik yang masih

berlaku pada tanggal 24 September 1964 sampai saat dikeluarkannya Undang-undang

Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan dicabutnya Buku II KitabUndang-Undang Hukum Perdata dan diterapkannya hukum adat menjadi dasar hukumtanah yang baru (konsideran/berpendapat serta Pasal 5 UUPA), maka diakhirilahdualisme dalam hukum tanah di Indonesia, dengan demikian tercapailah cita-citaunifikasi atau kesatuan hukum tanirh di Indonesia, yang sesuai dengan cita-citapersatuan bangsa.

Sebagian dari peraturan tentang Hukum Keluarga yaitu khususnya tentangperkawinan dicabut dengan undang Undang Nomor I tahun lg74 tentang

Perkawinan. Pasal 66 Undang Undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan

menentukan bahwa : unhrk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

l1

perkawinan, berdasarkan atas Undang Undang ini, maka dengan berlakunya Undang

Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (Burgerlijke Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwetijl<s

Ordonantie Christen Indonesiers ,S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan

Campuran Indonesia (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 no. 158) dan

peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur

Undang-undan g ini, dinyatakan tidak berlaku.3

Tujuan pencabutan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak jauh

berbeda dengan pencabutan Buku II, yakni dilakukan untuk menciptakan unifikasi

hukum di bidang perkawinan di Indonesia. Untuk itu, Pembentuk Undang-undang

menetapkan berlakunya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua

warga negara.a

Dengan dinyatakan berlakunya Undang Undang Nomor I tahun 1974 tentang

Perkawinan dan kemudian dikeluarkan Peraturan Pelaksanaan dengan peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983,

maka perkawinan di Indonesia didasarkan pada perlangsungan pemikahan menurut

kesamaan agama dengan akibat muncul macam-macam kesulitan bagi pasangan

pasangan yang ingin menikah namun berbeda agama hingga hal-hal tersebut

menambah peluang kesulitan pernikahan sah sebagaimana telah diuraikan di atas danjelas menambah populasi anak-anak luar nikah.

Penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui berapa banyak mereka yang tak

dapat melaksanakan pernikahan resmi dan sah di hadapan pejabat-pejabat yang

bersangkutan, dan berapa banyak anak-anak luar nikah yang mempunyai hak warisyang dibedakan dengan hak waris saudara-saudaranya yang adalah anak-anak sah.

Lebih membingungkan lagi dalam Undang Undang Nomor I tahun 1974 tentang

Perkawinan tersebut terdapat ketentuan yang bermaksud meniadakan situasi yang

tidak nyaman bagi anak-anak yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya sendiri bila ia tidak diakui sah. Langkah yang diambil oleh pembentuk

3 Bandingkan: Satrio, J. S.H.: Hukum l4taris tentang Pemisahan Boeclel, cet.l ,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, I 998), hal. 1 4- I 5.o

Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata, Pembahasan Mengenai Azas Azas Hukumperdata, cet. I, (Setio Acness, Jakarta: 2001), hal. 6g-69

12

Undang-und*g, Undang-undang Nomor I tahun 1974 mengatur hal tersebut dalam

Pasal43 yang mengatakan bahwa:

"f. Anak yang dilahirkon di luar perka,vinan hanya mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diaturdalam Peraturan pemerinteh. "

Ayat 2 Pasal 43 tersebut menyatakan tentang kedudukan anak yang dilahirkan di luar

perkawinan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai

sekarang walaupun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang undang

tersebut telah ada yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, belum ada

ketentuan yang mengatur lebih lanjut status anak tersebut.s Namun yang diatur baru

sebagian saja tanpa pengaturan lebih lanjut antara lain bagaimana hak-hak dan

kedudukan anak luar kawin dalam hukum keluarga antara anak dengan ibunya dan

keluarga ibunya.

Belum adanya pengaturan yang tegas tentang kedudukan hukum anak luar kawin jugamenimbulkan macam-macam tafsiran. Sebagian berpendapat dengan ketentuan pasal

43 tersebut jelas: Undang-undang memberi kedudukan sama terhadap tiap anak yang

dilahirkan ibu yang sama baik anak sah maupun anak luar kawin. Benarkah demikian?

Ada pula yang berpendapat, berhubung undang-undang Nomor lllg74 tidakmengatur lebih lanjut hak-hak waris bagi anggota keluarga maupun bagi anak luarkawin maka mengenai hak-hak waris kembali kepada peraturan yang lama, yaitudalam KUH Perdata, dengan pengertian ketentuan Pasal 43 memberikan kepada anakluar kawin kedudukan sama dengan anak luar kawin diakui sah karena bila dalamKUH Perdata untuk dapat mempunyai hubungan hukum dengan ibunya perlu adapengakuan sah (Pasal 280, 281). Dengan adanya ketentuan Pasal 43 Undang-undangNomor lll974, hubungan hukum antaraanak luar kawin dengan ibunya berdasarkan

ketentuan Undang-undang sudah tercipta tar:pa diperlukan pengakuan, Berhubungtidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hak warisnya maka berlaku ketentuan

- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum perkawinan dan Kelyarga diIndonesiq, cet. I, (Jakarta: Rizkita, 2002),ha]..96.

l1

pewarisan dalam hal ada anak luar nikah yang diakui sah (Pasal 863 KUH Perdata dst,

yang secara rinci akan diuraikan dalam sub judul di bawah).

Menurut Hukum dalam KUH Perdata seorang anak luar kawin yang tidak

diakui sah tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun, kecuali diakui sah ia

hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang yang mengakui sah (ayahiibunya).

Dalam hal seorang wanita yang adalah anak luar kawin dan tidak diakui oleh ibu

maupun ayal'nya, tidak menikah, meninggal dunia dan mempunyai anak luar kawin

yang lahir setelah tgl. 1 Oktober 1975 (UU No. 111975 telah berlaku, dengan

memperhatikan PP No.9/1975), maka yang berhak adalah yang mempunyai hubungan

hukum dengan wanita tersebut yaitu anak-anak luar nikahnya berdasarkan pasal 43

UU No. lll914 tentang Perkawinan. Dalam hal demikian dapatlah dimungkinkan

penafsiran bahwa anak luar kawin yang lahir setelah tgl. 1 Oktober 1975 menjadi

satu-satunya ahliwaris dari wanita anak luar i<awin yang tidak diakui sah dan tidak

menikah.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang No.l tahun 1974 tentangPerkawinan, bagi mereka yang menikah setelah berlakunya UU tersebut patut ditelitiharta apa yang menjadi boedel warisannya. Ketentuan mengenai boedel harus

memperhatikan ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU perkawinan yaitu hanya terdiridari harta bawaannya ditambah harta yang diperoleh sebagai warisan dari kaum

keluarganya atau hadiah dan separuh dari harta bersama yang diperoleh sepanjang

perkawinan' tidak termasuk : harta bawaan pasangan, harta yang diperoleh sebagai

warisan/pemberian hadiah oleh pasangannya dan setengah dari harta bersama yangmenjadi hak pasangannya.

Dalam bukunya berjudul Hukum Perkawinan dan Keluarga cli Indonesia,Prof' Wahyono6 menyatakan bahwa Undang-undang tidak mengatur dan tidakmenyinggung persoalan harta bersama dalam hal perkawinan putus karena kematian

salah satu pihak (suami/isteri). Oleh karena Undang-undang perkawinan tidakmengaturnya, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan diberlakukan

ketenhran yang ada dan berlaku bagi mereka. Dengan demikian bahwa bagi mereka

yang tunduk kepada KUH Perdata mengenai akibat hukum karena kematian ini diatur

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarifi Op.Cit. hal.j0-12

14

mennrut KUH Perdata dan demikian juga bagi mereka yang tunduk kepada Hukum

Islam, akan diatur menurut hukum Islam.

Bila seorang suami menikah kedua kali dengan seorang isteri sesudah

berlakunya UU Perkawinan, isteri baru pun mengalami masalah, karena UU

Perkawinan tidak mengatur bagaimana pembagian harta dalam hal perkawinannya

putus karena perceraian maupun karena kematian. Menurut hemat kami, karena pasal

66 UU perkawinan menyebutkan mencabut UU lama sejauh telah diatur dalam UU

Perkawinan, maka masih berlaku hukum masing-masing yang lama untuk hal hal

yang belum diatur. Dalam hal ini khusus bagi merekayang tunduk pada hukum

perdata, terhadap isteri/suami kedua ada pembatasan dalam pasal 181, pasal t52a,Pasal 902- Baik karena percampuran harta (pasal 181) maupun karena pembagian

warisan menurut UU (pasal 852a) dan juga karena surat wasiat (pasal 902), seorang

pasangan dari orang yang menikah untuk kedua kali atau lebih, tidak boleh mendapat

manfaaVkeuntungan lebih besar daripada bagian terkecil seorang anak dari

perkawinan pertama / perkawinan sebelumnya dengan maksimum seluruhnya l/4bagian hingga berdasarkan pasal 181 harta campur I hartatidak dibagi dua.

(Tinjauan Perbandingan menurut KIJH perdata)

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke l|retboek) tersebutdiatur tentang seorang anak yang tidak lahir dari perkawinan sah, yaitu anak luarnikah (natuurliike kinderen) atau anak-anak yang lahir atau dibenihkan di luarpernikahan. Mereka dibagi dalam dua golonganT :

a' anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpapernikahan orang tuanya;

b. dan anak-anak luar nikah dalam arti kata

dalam arti kata luas, kecuali anak-anak

(bloedschennig).

sempit, yaitu anak-anak luar nikah

zina (overspelig) dan sumbang

' Tan Thong Kie: Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, IchtiarBaru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Buku I. hal. 20.

l5

Menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan

bahwa: "dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah

hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya" 8 Pasal 283 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: 'osekalian anak yang dibenihkan dalam

zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang

terakhir ini, apa yang ditentukan dalam Pasal 273"e, menimbulkan hal-hal yang

janggal bahwa seorang wanita yangpada faktanya telah melahirkan seorang anak di

luar perkawinan yang sah, dan dalam masyarakat pasti disebut anak ibunya, yaitu

wanita yang telah melahirkan anak tersebut, namun tanpa adanya pengakuan yang sah

yang dilakukan dengan cara-cara yang disebut dalam pasal 281:

"Pengakuan terhadap seorang anak luar kowin, apabila yang demikian itu tidaktelah dilakukan, dolam aha kelahiran si anak atau pada waktu perkawinanberlangsung, dapat dilakukan dengan tiapliap aha otentik.Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat olehpegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut haripenanggalannya. Pengakuan ini harw dicatat dalam jihat aha kelahiron.Jika pengakuan itu dilakukan dengan akta otentik lain maka masing-masing yangberkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan itu dalim jihat aktakelahiran anak.Namun bagaimana tak bolehlah sesuatu kelalaian mencatatkan pengakuan itudipersalahkan kepada anak yang diakui, untuk mempertengkarkan ieduiukan yangdiperolehnya. "

Bagaimana kedudukan seorang ibu yang melahirkan anak tidak mempunyai hubungan

hukum dengan anaknya sendiri dan karenanya juga menurut hukum waris yang diatur

dalam Buku II tentang kebendaan, Bab XII tentang pewarisan karena kematian, juga

menjadi tidak mempunyai hak saling mewaris anak dari ibu biologisnya sendiri / ibuterhadap anaknya.

Hal ini juga banyak dikecam oleh para ahli yang mengatakan dalam bahasa

Belanda: "een moeder maakt geen bastard',l0 (seorang ibu tak mungkinmembuat/melahirkan yang bukan anaknya), sehingga akhimya di dalam tahun 1947,

ketentuan tersebut di negeri Belanda mengalami perubahan, diganti dengan ketentuan

8 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R Subekti dan R.'ljitrosudibio, cet.25, (Jakarta: pradnya paramita, 1992), pasal 2g0.

e tbid., pasal 2g3.

r0 Komar Andasasmita, Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan 'Waris, Menurut

K-itab. Ilndang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), Bandung: Ikatan Notaris IndonesiaKomisariat Daerah Jawa Barat, l9B7,hal.2lL.

r6

bahwa sejak kelahiran anak timbullah hubungan hukum keperdataan antara seorang

anak luar kawin dengan ibunya (Pasal 336 ayat I Burgerlijke Wetboek Nederland).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia tidak mengambil alih perubahan

tersebut, karena Indonesia pada waktu itu sudah merdeka (asas konkordansi tidak

berlangsung setelah Indonesia lepas dari penjajahan Belanda) dan Indonesia tidak

mengikuti perubahan Burgerlijke l|/etboek Nederland yang diadakan tahun 1947

tersebut.l I

Kedudukan hukum anak luar nikah berkaitan erat dengan hak mewarisi harta

peninggalan dari orang tuanya. Bilamana menurut hukum tersebut hubungan hukum

keperdataan hanya timbul dengan adanya pengakuan sah maka bagi anak-anak luar

nikah yang tidak diakui, tidak ada peluang untuk dapat mewarisi harta orang tuanya,

kecuali melalui surat wasiat. Sedangkan bagi anak luar nikah yang diakui sah, selain

timbul hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya, ia pun

mempunyai hak mewaris sesuai dengan ketentuan Pasal 862-873 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, hanya saja bagian warisan anak luar nikah sebagaimana

diatur dalam Pasal 863 sangat berbeda dengan bagian warisan anak-anak sah.12

Ketentuan tentang warisan ini perlu kiranya mendapat peninjauan kembali

apakah masih sesuai dengan harapan masyarakat jaman sekarang mengingat begitu

banyak orang yang dalam hidup sehari-hari berada dalam keadaan tidak jelas status

pernikahannya yang disebabkan oleh macam-macam harnbatanlalasan, hingga tidakmempunyai akte nikah sah hingga terlahir begitu banyak anak-anak luar nikah. Hal inijuga membutuhkan penyuluhan dan penelitian agar kedudukan seorang anak manusiabersamaan hak dengan anak manusia yang lain seperti didambakan oleh hak-hak asasi

manusia karena sesuai prinsip-prinsip termuat dalam "Declaration of Independence,,

: "All men ore created equal", semua orang mempunyai hak yang sama.

Anak-anak luar nikah dalam arti sempit, yaitu yang dilahirkan bukan karena

zinah ataupun sumbang, masih mempunyai peluang besar untuk ditingkatkan

ll

''volmar, H.F.A, pengantar studi Hukum perdatq, jilid I, terjemahan: LS.Adiwimarta (Jakarta: CV. Rajawali, 19g5), hal.122.

t2 Kitab Undang-tlndang Hukum perdara.op. cit pasal g63.

t7

kedudukan hukumnya, dari tidak mewaris menjadi mewaris dari ayah-ibunya dengan

pengakuan sah (erkennen),bah*an lebih lanjut ditingkatkan lagi menjadi anak-anak

sah melalui tindakan yang disebut pengesahan (wettiging). Dalam masyarakat

Indonesia banyak yang melangsungkan "pemikahan" tapi tidak mendaftarkan

pemikahannya di Pencatatan Sipil. Seumur hidup hanya mempunyai satu pasangan

yang sama, hidup nyata-nyata dan dikenal masyarakat sebagai suami isteri dengan

anak-anak sah. Namun sering bila diminta memperlihatkan akte nikah, tidak ada, dan

akte lahir anak-anaknya tercatat sebagai anak luar kawin dari ibunya. Keadaan inimemprihatinkan karena kedudukan anak luar nikah yang jelas-jelas menurut Undang-

undang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan juga tidak - sebelum

Undang-undang Nomor 1 I 1974 berlaku - dengan ibunya, sehingga ketika sang ayah

meninggal dengan terkejut dan menyesal istcri dan anak-anaknya baru mengetahui

bahwa harta almarhum menurut Hukum Waris tidak menjadi bagian mereka

melainkan bagian keluarga (bapak, ibu dan saudara-saudara) almarhum. Dalampraktek notaris perlu sekali melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat i klienyang datang agar diinformasikan posisi yang tak menguntungkan bagi kawan hidupdan anak-anak mereka dengan menempuh cara menurut Pasal 2T2KIJHperdata.

Menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan pengakuanyang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata arrtarasi anak dan bapak atau ibunya. Dalam istilah timbullah hubungan hukum berartihanya karena ada tindakan pengakuan, maka hubungan hukum tersebut terbentuk.Dengan istilah hubungan hukum, tercakup hak dan kewajiban timbal balik antarayang mengakui dan yang diakui dan diantarmtyaadalah hak waris dari orang tua yangmengakuinya, baik dari ayah maupun ibu yang mengakui sah.

Siapa yang dapat diakui? Hanyalah anak-anak luar nikah dalam arti sempit,yaitu yang bukan dilahirkan karena zinah maupun sumbang, yang diakui sah olehibunya maupun ayahnya. Bila tidak diakui oleh orang tuanya tidak terdapat hubunganhukuml3. Sedangkan hak waris dari anak luar nikah dalam arti sempit (bukan anakzinah maupun anak sumbang) diatur dalam hukum waris dalam Buku II Kitab

Kitab Undang-Undang Hakum perdata. op. cit.., pasal 2g0 :

18

Undang-Undang Hukum Perdata khusus untuk anak-anak luar nikah yang lebih

sempit lagi, yaitu yang diakui sah oleh orang tuanya (ibu dan bapaknya).

Pengakuan sah menurut Pasal 281 dilakukan terhadap anak luar nikah dengan

cara mencatatkan pada akte kelahiran si anak pada saat pernikahan kedua orang

tuanya di Kantor Catatan Sipil atau setiap rvaktu oleh bapak atau ibunya dengan

dengan tiap{iap akte otentik yang diikuti oleh pencatatan di Kantor Catatan Sipil.

Pengakuan dengan akte notaris dilakukan dengan akte khusus tentang pengakuan anak

ataupun dalam tiaptiap akte otentik, misalnya akte wasiat notariil. Syarat bagi

seorang laki-laki untuk dapat mengakui seorang anak, harus berusia 19 tahun dan

mendapat persetujuan dari ibu biologis anak tersebut, sedangkan bagi perempuan,

tidak ada batasan usia untuk dapat mengakui anak, asal saja anak tersebut telah

dilahirkan dari rahimnya sendiri. Mengakui sah seorang yang bukan anaknya baik

oleh seorang laki laki ("bapak") maupun oleh seorang wanita ("ibu"), dapat dikenakan

hukuman pidana 3 tahun karena kejahatan melakukan tindak pidana menggelapkan

kedudukan t"s"otatg.ta Anak-anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam

sumbang tidak dapat diakui, kecuali bila dengan ijin Presiden kedua orang tua anak

tersebut menikah satu sama lain dan sekaligus anak anak tersebut disahkan.

Pengakuan anak harus dilakukan dengan akte otentik; segala akte otentikmemenuhi syarat tersebut.ls Dengan demikian pengakuan anak tidak harus dilakukandalam suatu akte khusus seperti akte notaris dan akte pegawai Kantor Catatan Sipil.Pengakuan juga dapat dilakukan dalam suatu akte wasiat, asal saja wasiat ifubukanlah wasiat olografis.16 Pada umunmya pengakuan anak dilakukan olehmasyarakat dengan akte yang dibuat di Kantor Catatan Sipil yang didaftarkan dalamregister kelahiran di kantor tersebut dan dari pengakuan itu dibuat catatan pinggirpada surat asli akte kelahiran yang berada di kantor tersebut. Catatan pinggir ini

D Pasal 277-278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidan4 terdapat dalam Engelbrecht(Leiden: A.W. Sijthofls Uitgeversmrj N.V. 1956J, hal. iPtZS_lqZt.

tt Kitab ltndang-Undang Hukum perdata.op. cit., pasal 2gl.

16 Suatu wasiat yang ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wasiat sendiri sesuai

dengan pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

19

dibuat juga atas permintaanyangberkepentingan jika pengakuan anak telah dilakukan

dengan akte otentik lain yang tidak dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Agar status pasangan dan kedudukan hukum anak luar nikah menjadi lebih

baik, jalan/carayangpaling tepat,tak cukup hanyadengan pengakuan sah (erkenning)

menurut pasal 280 KUH Perdata, tetapi dlam hal kedua pasangan tidak terhalang satu

sama lain untuk menikah, adalah dengan pernikahan kedua orang tuanya dan

sekaligus mengakui dan mengesahkan (wettiging) anak-anak yang telah dilahirkan

oleh pasangan tersebut menurut Pasal 272. Dengan demikian suamiiisteri saling

mempunyai kedudukan sebagai pasangan nikah yang sah dan mempunyai hak untuk

saling mewaris, sekaligus anak-anaknya disahkan juga sehingga mempunyai status

sebagai anak sah dengan hak-hak waris menurut Undang-undattg. Pasal 272, pasal

274 dan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kemungkinan-

kemungkinan bagi pengesahan anak-anak luar kawin menjadi anak sah.

Tentang pewarisan dalam hal ada anak-anak luar nikah diatur dalam BagianKetiga Bab Keduabelas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 863. pasal

863 membagi hak waris anak luar nikah menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1' anak luar nikah yang diakui sah yang mewaris bersama dengan anak-anak

sah atau pasangan suami/isteri yang meninggal. Besar warisan untukgolongan ini adalah 113 bagian dari seandainya ia atau mereka anak-anak

s&,

2' anak luar nikah yang diakui sah yang mewaris bersama dengan keluarga

sedarah garis ke atas atau saudara laki-laki/perempuan dan keturunannya dari

si meninggal- Dalam hal ini, bagian waris seluruh anak luar nikah adalah ll2dari seluruh warisan,

3' bila anak luar nikah yang diakui sah mewaris bersama sanak keluarga dan

saudara dari derajat yang lebih jauh dari yang disebutkan di kelompok 2,

maka seluruh anak luar nikah mendapat bagian warisan sebanyak 3l4bagiandari seluruh warisan.

Ternyata makin banyak ahli waris dalam golongan pertama yang ikut mewaris, makinkecil bagian seorang anak luar kawin yang diakui sah. Pada kelompok kedua. terjadibilamana seorang anak luar nikah yang diakui sah menjadi ahlirvaris dari seorang

yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak sah, tetapi mempunyai orang rua dan

20

saudara. Dalam hal ini anak luar nikah yang diakui sah tersebut mewaris bersama

keluarga sedarah garis ke atas. Bagian warisan seluruh anak luar nikah yang diakui

sah adalah 1/2 (setengah) bagian dan sisa 1i2 (setengah) bagian lagi untuk para

saudara dan orangfua pewaris.

Bilamana tidak ada kaum keluarga sedarah dari pewaris sampai dengan derajat

keenam, barulah anak luar nikah diakui sah mendapat seluruh warisanlT. Ketentuan-

ketentuan bagian warisan anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan

dalam zinah atau dalam sumbang.ls Anak-anak yang dibenihkan dalam zinah dan

sumbang tak dapat diakuire, dengan kekecualian yang disebutkan dalam Pasal273.

Menjawab pertanyaan apakah anak luar nikah harus diakui sah terlebih dahulu

baru mewaris, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 280, jelas

disebutkan bahwa seorang anak luar kawin harus diakui sah oleh ayah dengan

persetujuan ibunya, dan juga oleh ibu yang melahirkannya, baru dapat menjadi ahli

waris. Pengakuan sah tersebut harus dilakukan pada saat yang mengakui dalam

keadaan tidak menikah sah. Dalam keadaan demikian barulah anak yang diakui sah

dapat memperoleh hak bagian warisan. Pengakuan sah yang dilakukan sepanjang

perkawinan, membawa akibat anak yang diakui tersebut tidak dapat memperoleh

bagian warisan apapunt0. Jadi sekian banyak anak luar nikah yang diakui, harus

diteliti kapan pengakuan itu dilakukan dan kapan anak yang diakui itu dilahirkan dan

dibenihkan.

Manakala ia dilahirkan atau dibenihkan sepanjang orang yang mengakuinya

masih menikah sah dengan orang lain, maka anak tersebut termasuk anak zinah, yang

tidak diperkenankan untuk diakui oleh Undang-undang. Bilamana anak tersebut

dilahirkan dan dibenihkan semasa orang tuanya tidak dalam pernikahan sah, ia dapat

17 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.op. cit., pasal g65 :

"Jika si meninggal tak meninggalkan ahliwaris yang sah, maka sekalian anak luar kawinmendapat seluruh warisan."

18 Kinb Undang-Undang Hukum perdata.op. cit., pasal g67

re Kilab Undong-Undang Hukum perdata.op. cit, pasal 283

20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.op. cit, pasal 285 ayat I

21

diakui. tetapi hendaknl'a pengakuan sah dilakukan selagi orang tuanya tidak terikat

dalam suatu perkawinan sah dengan siapapun. Pasal 285 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menentukan dalam hal pengakuan sah dilakukan sepanjang

pemikahan, pengakuan sah itu tak dapat merugikan pasangan nikah dan anak anak sah

,vang dilahirkan dari pernikahan tersebut; sehingga bagian anak luar nikah yang

diakui sah menjadi nihil, karena tidak boleh pengakuannya berakibat mendatangkan

kerugian terhadap anak-anak sah yang telah ada dan pasangan (suami/isteri)dari yang

mengakui.

Uraian mengenai warisan tersebut di atas adalah menurut ketentuan Undang-

undang (ab intestato). Bagaimana dengan warisan yang dapat diperoleh seseorang

berdasarkan wasiat (testamen)? Terhadap anak-anak luar nikah yang diakui sah, untuk

mendapatkan keuntungan warisan melalui testamen lebih dari yang telah ditetapkan

oleh undang-undang, tidak dimungkinkan, karena ketentuan bagian warisan yang

ditetapkan bagi anak-anak luar kawin yang diakui sah yang diatur dalam pasal 863

merupakan maksimum yang dapat dinikmati oleh anak-anak luar nikah.2r Oleh karena

itu dalam pembahasan tentang warisan dimana terdapat anak-anak luar kawin yang

diakui sah, bagian anak luar kawin tersebut dikeluarkan terlebih dahulu.

Seorang anak luar nikah yang diakui sah mendapat perlindungan dalam

warisan orang tua yang mengakuinya berupa hak atas legitime portie (bagian mutlak)

yang diatur dalam Pasal 916 Kitab Undang-undang Hukum perdata:

"Bagian mutlak seorang anak luar km,in yang telah diakui sah adalah setengah darilagian ycmg menurut (Jndang-undang sedianya harus diwarisinya dalam piwariscmkarena kematian"

Adalah lebih baik bagi seorang anak luar nikah bila ia tidak diakui oleh orang tuanya

tetapi mendapat warisan melalui testamen. Dalam hal pemberian testamen kepada

seseorang yang bukan anak luar nikah yang diakui, ia dianggap sebagai seorang pihak

ketiga, sehingga dimungkinkan baginya untuk menerima bagian lebih besar melalui

wasiat (testamen), yaitu maksimum yang diperbolehkan bagi orang luar /orang yang

bukan keluarga / pihak ketiga.

2?

o Kitab Undang-lJndang Hukum Perdata.op. cit., pasal 908

Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris

Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat keterangan

waris, terutama yang tersebut dalam Pasal 14 lhet op de Grootboeken der Nationale

Schuld harus dicantumkan dalam keterangan waris, yaitu22:

- nanna, nama kecil, serta tempat tinggal terakhir pewaris

- nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan

tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan bagian

mereka menurut undang-und*g, dan surat wasiat atau surat pemisahan dan

pembagian (b o e de I s che i ding)

- sedapat mungkin nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di

bawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orang tua), termasuk para

pengurus khusus (bewindvoerder)

- suatu perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-

undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar

diperolehnya hak itu.

- semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untukmemindahtangankan apa yangdiperoleh, dengan menyebut nama, nama kecil,

dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka yang terkenakan pembatasan itu,serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus

membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan

- serta pernyataan pejabat yang membuat keterangan waris bahwa dia telah

meyakinkan diri atas kebenaran dalJr apayang ditulisnya.

Ini bukan sekedar untuk memenuhi peruntlang-undangan Indonesia, tetapi agarketerangan ini diberikan selengkap mungkin.

Prakteknya notaris harus lebih meneliti dokumen-dokumen yang dilampirkanyang nantinya menjadi dasar penentuan bagian hak waris" termasuk meneliti tanggal-

tanggal peristiwa-peristiwa hukum yang tercatat dalam dokumen-dokumen asli / akte-

akte catatan sipil, misalnya apakah tanggal dilahirkannya seseorang terjadi sebelum /setelah perkawinan sah. Dapat terjadi tanggal-tanggal telah salah dicatat, misalnya

22 Tan Thong Kie: Studi llotariat dan Serba-serbi Praktek Notaris. Buku l, Ichtiar

Baru Van Hoeve, Jakarta,2000, hal. 2gl-29g.

tanggal lahir pada akte kelahiran dibuat berdekatan sehingga terjadi 2 kelahiran dalam

waktu kurang dart T bulan dari seorang ibu yang sama. Dalam hal demikian notaris

harus hati-hati. Apakah hal tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Bila dirasa ada

penggelapan datalkesalahan pencatatan / pemalsuan akte / isi akte tidak benar, notaris

sebaiknya menolak membuat keterangan hak mewaris, atau paling tidak

menganjurkan agar akte-akte 'bermasalah' tersebut dibereskan terlebih dahulu. Begitu

pula tentang kesalahan pencatatan kelahiran pada kantor catatan sipil.

Misal : pada tahun 1971, pasangan A dan B menikah sah, dalam surat nikah dicatat

turut disahkan seorang anak yang lahir 1969, menjadi anak sah menurut Pasal

272 KuHPerdata. Ternyata diserahkan pula akte lahir seorang anak yang lahir

pada tahun 1974 darj wanita B, disebut sebagai anak luar kawin. Dalam hal

demikian sebaiknya dipertanyakan: benarkah akta tersebut, karena di dalam

perkawinan seseorang tidak dapat melahirkan seorang anak luar kawin,

kecuali disangkal keabsahan oleh suaminya. Kemungkinan besar telah terjadi

kesalahan pencatatan pada akte lahir tersebut. Maka terlebih dahulu harus

dilakukan proses perbaikan akte kelahiran melalui Pengadilan Negeri.

Akte-akte pencatatan sipil harus diperlihatkan aslinya pada waktu menghadap notaris.

Sekalipun ada yang berpendapat bahwa setelah tahun 1974 dengan UUNo'1/1974 pernikahan sah bila dilakukan menurut agama masing-masing, namun bagi

ketelitian seorang notaris dalam membuat keterangan hak waris, tetap diperlukanbukti-bukti dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Aktenikah yang dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat Agama belum tentu dapat diterimasebagai bukti yang benar.

Misal : Penulis pernah menerima klien yang menyerahkan akte kematian suami, Surat

Bukti Warga Negara Indonesia, Surat Pernyataan Ganti Nama dan akte

pemikahannya dengan almarhum dari catatan sipil, yang menyebutkanpemikahannya telah dilakukan menurut agama di hadapan pendeta .x,.

Setelah meneliti surat-surat Pernyataan Ganti Nama dan WNI almarhum,

tercatat bahwa almarhum mempunyai isteri lain (isteri pertama?). Oleh karena

mendapat nama isteri pertama, maka notaris menanyakan apakah ada akte

perceraian atau akte kematian isteri pertama. sehingga almarhum

dimungkinkan untuk menikah sah dengan u.anita tersebut. Temyata dijawab.

bahwa sang suami tidak tega menceraikan isteri pertama dan sampai saat ini-

24

isteri pertama masih hidup. Penulis sebagai Notaris tentu saja terkejut dan

langsung berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita

tersebut bukanlah pemikahan yang sah, karena tidak mungkin seseorangyffiig

tunduk pada KUH Perdata yang masih terikat perkawinan sah dapat menikah

lagi dengan pasangan lain (bigami). Maka walaupun wanita tersebut memiliki

akte nikah dari Kantor Pencatatan Sipil, maka akte tersebut tidak dapat

dipergunakan untuk membuat keterangan hak waris, karena tidak

dimungkinkan seorang yang tunduk pada hukum perdata memiliki 2 isteri

yang sah dalam masa perkawinan yang silma.

Dalam hal-hal demikian, maka notaris dianjurkan untuk tidak membuat keterangan

hak waris.dengan mendasarkanpadaakte Pencatatan Sipil yang 'sepertinya' sah tetapi

nantinya pasti menimbulkan masalah. Hal ini harus terlebih dahulu dibereskan

melalui pengadilan. Dari contoh-contoh tersebut, ternyata tetap dibutuhkan akte-akte

Pencatatan Sipil untuk memastikan sebuah peristiwa hukum yang terjadi dan dialami

sebagai dasar pembuatan Keterangan Hak Waris. Maka untuk membuat akte

Keterangan Hak Waris penulis menganggap tidak cukup, hanya mengandalkan surat

yang dikeluarkan oleh pejabat agama yang bersangkutan, tetapi tetap diperlukan akte-

akte catatan sipil. Bahkan walaupun telah ada akte-akte catatan sipil tetap harus

diperiksa dengan teliti akte-akte tersebut.

Dalam rangka pembuatan keterangan hak waris. biasanya penulis :

a. meminta kepada klien akte-akte catatan sipil :

- Akte Kelahiran,

- Akte perkawinan

- Akte WNI dan Ganti Nama,

- Akte Perceraian (bila ada).

- Akte Kematian,

- Akte lahir anak-anak dan Akte kematian anak-anak (bila ada),

- Testamen yang pernah dibuat di hadapan notaris. Untuk memastikan

apakah wasiat itu berlaku atau tidak dengan terlebih dahulu mengecek

pada seksi Daftar Wasiat pada Deparetemen Hukum dan HAM.b. Hadirkan bukan saja semua ahli waris yang menerangkan semua di bawah

sumpah, juga saksi van vai hubun terdekat den

25

almarhum atau yang mengenal betul almarhum sejak lama bahkan sebelum

menikah, yang dapat memberikan kesaksian kebenaran bahwa almarhum

mempunyai berapa orang isteri dan berapa orang anak, atau tidak mempunyai

ahliwaris golongan satu tetapi mempunyai saudara-saudaru kandung, dan

seterusnya yang membuat akte Keterangan dalam bentuk notariil.

Dari keterangan di bawah sumpah oleh 2 orang saksi tersebut diperoleh

informasi data-data bagi pembuatan surat keterangan hak mewaris dibuat dalam

bentuk di bawah tangan, tetapi mempunyai kckuatan sebagai akte resmi dari notaris

yang berdasarkan pengetahuannya dalam hukum waris telah dapat menguraikan siapa

saja ahli waris dan berapa bagian-bagiannya. Akte keterangan hak waris dibuat

mengikuti model akte di bawah tangan karena tidak mungkin dapat dterima seorang

notaris menjadi penghadap dalam akte yang dibuatnya sendiri dan menguatkan

keterangannya dalam suatu relaas akte tentang hal hal yang

diterangkan/dinyatakannya sendiri.

26

Upava Menuiu pada Hukum Waris yang ielas.

Contoh-contoh / sikap notaris / formulasi :

l. Dalam menghadapi klien yang ingin membuat surat wasiat dan baginya tidak

berlaku Hukum Waris dalam KUH Perdata tetapi yang bersangkutan ingin agar

kelak orang-orang yang menjadi ahliwarisnyaadalahorang-orang yang disebutkan

menurut ketentuan Hukum Perdata, maka notaris sebaiknya lebih dahulu

menjelaskan menurut status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Indonesia

yang menikah sah atau tidak. Bila menikah sah maka ahliwarisnya adalah ahli

waris golongan I (suami/isteri dan anak-anak) dengan bagian yang sama yang

berasal dari Harta Warisan dengan memperhatikan hak pasangan hidup atas ll2bagian dari harta bersama.

Misalnya : tuan A, Warga Negara Indonesia, beragama Kristen bukan Tionghoa /

Eropa, menikah tahun 1930 (UU No. l/1974 tentang Perkawinan sudah berlaku

baginya) tanpa membuat perjanjian kawin. Ada harta bersama. Mereka

mempunyai 3 orang anak sah (2 laki-laki [c & D] dan 1 perempuan [E]). Tuan Amau membuat surat wasiat agar isteri dan ketiga anaknya mendapat bagian yang

sama besar dari harta peninggalannya. Maka dalam surat wasiat Tuan A,disiapkan oleh notaris antara lain berisi susunan kata-katasebagai berikut :

"Saya tarik kembali dan hapuskan semua testamen dan semua akte dengan kekuatantestamen yang dibuat oleh saya sebelum testamen ini, tidak ada yang dikecualikan. -

Saya menghendaki agar harta warisan saya dibagi menurut ketentuan HukumPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata eab XII dan Bab XIII khususnya bagikeluarga saya sebagaimana diatur dalam pasal 852.

saya angkat sebagai para ahli waris saya : isteri saya: Nyonya B, dan anak-anaksaya: tuan c, tuan D dan nona E, masing-masing untuk rl4 bagian yang sama atasharta warisan saya.

Saya angkat sebagai pelaksana testamen saya, isteri saya: Nyonya B tersebut,dengan diberi hak yang dapat diberikan kepada seorang peiaksana testamenjterutama hak untuk mengambil dan memegang (in bezit nemen en houden), seluruhharta peninggalan saya, menurut penetapan dalam Undang-Undang.,, ------------------

27

2. Dalam hal sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai notaris yang kemudian

diminta membuat Keterangan Hak Mewaris untuk seorang sebagaimana tersebut

di nomor I atas, maka dapat dibuat akte Keterangan dan kemudian surat

Keterangan Hak Mewaris dengan contoh sebagai berikut :

KETERANGANNonpr : , -

Pada hari ini,jam Waktu Lndonesia Bag-ianhadir-di hadapan saya, MILLY KARMILA SAREAL Saljananotaris di lakarta, berkantor di jalan Mangga Besarnomor 7A, Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksiakan disebut pada akhir akte ini I1. nyonya janda B

dilahi rkan diWarga Negara

.. .. pada tanggal

pemegang Kartu Tanda pendudukNomor Induk Kependudukan

2. tuan C

pemegang Kartu Tanda penduduk2. nyonya y, dilahirkan di da tanooal

Barat, -Hukum, ---VI Utara -saksi yang

Indonesia, partikelir, bertempat t.inggai di --

Para penghadap menerangkan dengan sesungguhnya dan dengan ____berani disumpah : --------- bahwa. suami penghadap nyonya janda B ....dan ayah para penghadap tuan- C, tuan D dan nona Eyaitu almarhum tuin A, dilahirftan oipada tanggalsebagaimana ternyata daritelah meninggal dunia disebagaimana ternyata dari

pada tanggal

- s.d.a. -4. nona E ....

- s.d.a. -

:-?il.i-13111, nerkawinan tersebut tetah dii;hi;k;;'i'c.igu) __orang anak sah, yalg sampai sekarang masih hidup, yiltu : ____1. tuan C, dilahi rkan d"i . . piAa tungjui-. : .::: .

semaia hidupnya 6"rt"*put tinggal d;' ::: :::::: : :: :: ::: :::: :::'- bahwa semasa hidupnya, almalfium tuan A tersebut pernahmenikah, pernikahannya yang pertama dan terakhi" tunpu membuatPerjanj'ian Kawin (huwelijki voorwaarden) OenSan p"ngfiuOap ____1yolyl janda B pada tanggal(setelah IJII No. 7/1974 ientang perkawinan berTaku)-iebaga;manaternyata dari

_ sebagaimana ternyata dari .. , . . .2. tuan D, dilahirkan di .. pada tanggat ::::::..._ sebagaimana ternyata dari .. . ,. .3. nona E, dilahirkan di .. pada tunggui ::::::...

. sebagaimana ternyata dari

;,lilill,'i;5lT"i:,::ff:?': ?:iiil1 i:::1 T:pe:i1i1______- bahwa semasa hidupnya, armarhum tuan A tersebut tidak pernahmengadopsi_maupun mengakui sah (erkennen) seorang uniilprn; ___- bahwa selain para penghadap nyonya jania e oan"a;i[ anak ---yang bernama tuan c, tuan D dan-nona E, tidak ada ahli waris -lain dari almarhum tuan A; --------Sekarang hadir d'i hadapan saya, notaris, dengan dihad-iri oreh-saksi saksi: ------1. tuan X, dilahirkan di pada tanggal

Warga Negara Indonesia, bertempat tinqgal di

28

Para penghadap tuan X dan nyonya y menerangkan dengansesungguhnya dan dengan berani disumpah, --------------------- bahwa apa yang diterangkan oleh para penghadap nyonya ------janda B dan anak anaknya yang bernama tuan C, tuan- D ian -----nona E sebagaimana tersebut di atas benar adanya;- bahwa para penghadap tuan A dan nyonya B dapitketerangan tersebut berhubung mereka adalah adik

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal dipemegang Kartu Tanda penduduk

adik ipar dari almarhum tuan A tersebut.

memberikan --kandung dan -

di buatl ah,---AKTE INI

Masing masing penghadap dikenalkan kepada saya, notaris, -----oleh para penghadap 1a-innya.Dari segaia sesuatu yang tersebut di atas ini

KETERANGAN WARISANNomor : . -

Yang bertanda tangan di bawah ini : ---MILLY KARMILA SAREAL, Sarjana Hukum,

notaris di Jakarta,

menerangkan,

- bahwa dari akte akte/dokumen dokumen yang diper'lihatkan kepada dan-dari keterangan yang didapat berdasartin itte' saya,-notaris, tanggal

(..... ....) nomor

ternyata : --------- bahwa tuan A. ...., Warga Negara Indonesia, dilahirkandi

, pada tanggal

sebagaimana ternyata dari

i:::: i::i::::: i:::;,!i";;;;:;;;,t:ll i*r",- bahwa semasa hidupnya, almarhum tuanA.... .. tersebut, selanjutnya akan disebutjuga "peninggal waris", pernah -----menikah, pernikahannya yang pertana dan terakhir, dengan

nyonya B..... , Warga Negara fndonesia, pada tanggal _____

:".'. (setelah urJ No. 1-/L974 tentang perkawinan bertaku) -sebaga'imana ternyata dar-i Kutipan

Illpu membuat.perjanjian kawin (huwelijks voorwaarden), olehKarenanya menikah dengan harta bersama sebaga-imana diitur dalam BabVrr undang -undang nomor 1 tahun 1974 (seriSu sembiranrarustujuhpu'luh empat) ----tentang perkawinan.

- bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) oranganaksah yaitu :

29

1. tuan C..... , dilahirkan di


_ yang sampai sekarang masih hidup;

2. tuan D..... , dilahirkan di


yang sampai sekarang masih hidup;

nona E dilahirkan di


, pada tanggal

, pada tanggal

, pada tanggal

;.

- bahwa menurut surat keterangan Direktur perdata Direktoratlenderal -Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tanggal .... nomor::..... dalam buku register Seksi Daftar Wasiat SubDlrektorat Harta --*-_. --- pen-inggalan Direktorat perdata, ..peninggalwaris" telah meninggalkan -surat was'iatnya yang terakhir ya.itu akte Wasiat tertanggal

:. .. . . nomor . . . yang dibuat di hadapan MILLY KARMILA __

SAREAL, Sarjana Hukum, notaris di lakarta yang bunyinya sebagai

berikut : --------"Saya tarik kembati dan hapuskan semta testamen dan semua akte dengan kekuatttestamen yang dibuat oleh saya sebelum testamen ini, tidak ada yang iikecuatikan.

Saya menghendaki agar harta warisan saya dibagi menurut ketentuan Hukum(Kitab undang-undang Hukum Perdata sab itt dan Bab nII khususnya bagt

keluarga saya sebagaimana diatur dalam pasal 852.

_ yang sampai sekarang masih hidup;

- bahwa pernikahan tersebut berakhir dengan meninggalnya "peninggal --waris"; --------- bahwa semasa hidupnya, "peninggal waris" tidak pernah mengadopsi --- maupun mengakui sah (erkennen) seorang anakpun; --------

saya angkat sebagai para ahli waris saya : isteri saya: Nyonya g dan anak-saya: tuan c tuan D dan nona E, masing-masing untuk I/4 bigian yang sama

slra anokat sebagai pelaksana testamen saya, isteri saya: Nyonya B tersebut,dengan diberi hak yang dapat diberikan kepada teorig pelakmna testamei,terutama hak untuk mengambil dan memegang (in bezit neien en houden), seturuhhafta peninggalan saya, menurut penetapan datam Undang-undang.. -----:------------

- bahwa oleh karena "peninggal waris" menikah setelah berlakunya -----undang undang Perkawinan nomor r- tahun 1974 (seribu sembilanritus ----tujuhpuluh empat) tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka hartayang diperoleh sepanjang pernikahan aoalltr harta bersama sedangkanyang ---dibawa sebelum pernikahan dan yang diperoleh karenahibah/warisan oleh masing-masing pasangan-adalah hak masing-masing,yanq disebut sebaoai-

30

harta bawaan/prfve; ------- bahwa harta peninggalan "peninggal waris" terdiri dari :

a. L/2 (setengah) bag'ian dari harta bersama antara "peningga-lwari s"

_ dan nyonya janda 8... .. . .. tersebut, ---------

_ sedangkan 1/2 (setengah) bagian lainnya dari harta bersama

_ tersebut, berdasarkan hukum harta perkawinan adalah miiiknya ---

_ nyonya janda 8..... .... tersebut; -----

_ b, bila ada, harta bawaan/prfve "peninggal waris"

Maka berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut diatas, orang ----orang yang tersendiri berhak atas harta peninggalan "pen-inggalwari s"-sesuai dengan Surat Wasiat tanggal nomor . ....tersebut-adalah : --------

A. dari harta bawaan "peninggal waris" adalah : --------- 1. nyonya janda 8....... . .tersebut untuk 1-l4 (seperempat)

bagi an;2. tuan C..... tersebut untuk L/4 (seperempat)

bagi an ;3. tuan D..... ... ...tersebut untuk 1/4 (seperempat)

bagi an ;4. nona E..... tersebut untuk 1/4 (seperempat)

bagi an;

_ B. dari 1/2 (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak

_ "peninggal waris" adalah : --------1. nyonya janda B......... tersebut; -----. tuan C..... tersebut; --------. tuan D..... tersebut;

nona E. .... tersebut; _____

_ masing masing untuk 114 (seperempat) bagian dari harta

_ peninggalan "peninggal waris" atau 1/g (satu per empat) bag'ian -dari harta bersama seluruhnya; --------

sehingga yang berhak atas seluruh harta bersama almarhum

tuan A. dengan nyonya janda 8..... .. adalah : ----

_ a. nyonya janda B. . .. . . . . tersebut untuk 1/2 (setenSah) -___

_ bagian ditambah L/s (satu per delapan) bagian atau sama dengan

5/8 (lima per delapan) bagian; --------b. tuan C..... tersebut untuk 1/8 (satu per delapan)i an;

3l

b. tuan D. ... . tersebut untukbagi an;

b. nona E. ..,. tersebut untukbagi an;dan merekalah yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima -----segala barang dan uang yang termasuk harta peninggalan tersebut dan--memberi kwitansi atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan." ---

1/8 (satu per delapan)

L/8 (satu per delapan)

3. Contoh dalam hal adaklien yang untuk pada Hukum BW :

Menghadap kepada Notaris: tuan duda B, ketunrnan Tionghoa, yang ingin

membuat surat Keterangan Hak Mewaris dari almarhum isterinya, yang juga

golongan Tionghoa, yang menikah setelah berlakunya UU No. lll974 tentang

Perkawinan, tanpa membuat perjanjian kawin (tahun 1986), tanpa ada wasiat,

memiliki 2 orang anak sah (nona C - lahir 1988 dan tuan D - lahir 1990) serta

seorang anak luar kawin (nona E lahir 1984), maka notaris dapat membuat

keterangan waris dengan memperhatikan hak anak luar nikah yang mewaris

bersama Golongan I dengan contoh sebagai berikut :

KETERANGAN WARISANNorcr :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MILLY KARMILA SAREAL, Sarjana Hukum,

notaris di lakarta. ----berkantor d'i jalan Mangga Besar Vr Utara nomor 7A, Jakarta

Barat,menerangkan,

- bahwa dari akte akte/dokumen dokumen yang d.iper'lihatkan kepada dan-dar"i keterangan yang didapat berdasart<in it<te'saya, notaris, tanggal

_..,.. .... nomor .., ternyata: _____

- bahwa almarhumah nyonya A, dilahirkan d.i

pada tanggal


telah meningga'l dunia di lakarta pada tanggal


- bahwa semasa hidupnya, almarhumah nyonya A, selanjutnya akandisebut juga "peninggal waris", pernah menikah, pernika-hannya yangpertama dan terakhi r dengan tuan B pada tanggai

sebaga-imana ternyata dari

tanpa membuat perjanjian kawin (huwel'ijks voorwaarden), olehkarenanya

32

menikah dengan harta

Undang nomor 1 tahun

tentang Perkawinan.

bersama sebagaimana diatur

7974 (seribu sembilanratus

dalam Bab VII Undang

tujuhpuluh empat) ---

- bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang ----anak sah:

,. nonu C, dilahirkan di pada tanggal


2. tuan D, di'lahirkan di pada tanggal

sebagaimana ternyata dar-i

yang semuanya sampai sekarang masih h"idupi ---_____

- bahwa pernikahan tersebut berakhir dengan meningga'lnya ,'peningga'l -

waris"; --------- bahwa semasa hidupnya, "peninggal waris" tidak pernah mengadopsi --maupun mengaku'i sah (erkennen) seorang anakpun; ________

- bahwa "peninggal waris" mempunyai 1 (satu) anak luar nikah yang ---masih hidup yaitu : --------

llli.l:.dilahirkan di pada tanssal

dan tidak pernah diakui sah oleh siapapun;

- bahwa anak luar nikah dari "peningga'l waris" yang bernama E -------tersebut tidak membutuhkan pengakuan sah oleh ibunya karena ia ------dilahirkan setelah berlakunya undang undang perkawinan nomor 1 tahun

1974 (seribu sembilanratus tujuhpuluh empat), maka berdasarkan --*---ketentuan Bab rX pasal 43 ayat 1 undang undang perkaw-inan nomor 1 ---ta!!! 1974 (seribu sembilanratus tujuhpuiuh empat) anak yang- dilahirkan diluar perkawinan hanyi mempunyai'nu6unfan perdatadengan -ibunya dan keluarga ibunya.

- bahwa peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedudukan anakI uarkaw'in sampai hari ini belum ada sehingga mengena.i bag-ian warisananak-luar kawin berlaku ketentuan dalam pasal g63 kal-imat kesatu Kitab ---undang undang Hukum perdata yang menetapkan besarnya bagian warisan -anak luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan kesatu-_(keturunan yang sah atau seorang suami atau isti-i) adarah 1/3 (satu

per tiga) dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnyaandai kata

't)

mereka anak anak

pasal 852a Kitab

gotongun kesatu;

yang sah, sedangkan sisanya

Undang Undang Hukum Perdata

sesuai pasal 852 juncto

untuk para ahli waris --

- bahwa menurut surat keterangan Direktur Perdata

lenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum

Manusia Repubiik Indones'ia tanggal

Di rektorat

dan Hak Asasi

nomor ... dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Sub ---Direktorat Harta Peninggalan Direktorat perdata, tidak terdaftarakta-wasiat atas nama "peninggal waris"; --------- bahwa oleh karena "peninggal waris" menikah seterah berrakunya ----unuung undang Perkawinan nomor 1 tahun L974 (seribu sembilanratus ----tujuhpuluh empat) tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka

harta yang d'iperoleh sepanjang pernikahan adalah harta bersama-_sedangkan yang d'ibawa sebelum pernikahan dan yang diperoleh -*-----karena hibah/warisan oleh masing-masing pasangan adalah -------hak masing-masing, yang disebut sebagai harta bawaan/prive; --____---

- bahwa harta peninggalan "peninggal waris" terdiri dari : ---_______

_ a. 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama antara

_ "peninggal waris" dan tuan duda B tersebut, sedangkan LIZ

_ (setengah) bagfan 'lainnya dari harta bersama tersebut,

_ berdasarkan hukum harta perkawinan adalah mi1-iknya tuan duda B -

_ tersebut; -----

_ b. bila ada, harta bawaan/prive ',peninggal waris,,. ______

Maka berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut diatas, orang ----orang yang tersendiri berhak atas harta penfnggalan ,,peninggalwari s"-adalah : --------

A. dari 1/2 (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak- "peninggal waris", yang berhak adalah : --------

nona E tersebut: mendapat 1/3 (satu per tiga) dikali 1/4 __-

(satu per empat ) dikali L/Z (setengah) atau sama denganL/24-

_ (satu per duapu-luh empat) bagian dari harta peninggalan ---_-

_ "peninggal waris" atau 1/48 (satu per empatpuluh delapan) ---bagian dari harta bersama seluruhnya; --------

2,4

2. tuan duda B tersebut;

_ ,, nona C tersebut;

. tuan D tersebut;

masing masing mendapat 1/3 (satu per tiga) dikali Ij-/24(sebel as-

_ per duapuluh empat) atau sama dengan Ll/72 (sebelas per --------

_ tujuhpuluh dua) bag'ian dari harta peninggalan "peninggal waris"

_ atau LL/I44 (sebelas per seratus empatpuluh empat) bagian dari -harta bersama seluruhnya; ---------

- sehingga yang berhak atas seluruh

nyonya A dengan tuan duda B adalah

a. nona E tersebut untuk L/24 (satu per duapuluh empat) atau3/72

_ (tiga per tujuhpuluh dua) bag-ian; --------

_ b- tuan duda B tersebut untuk 1/2 (setengah) bagian ditambah ---

_ 11/72 (sebelas per tujuhpuluh dua) bagian atau sama dengan --

_ 47/72 (enpatpu"luh tujuh per tujuhpuluh dua) bagian; _________

. nona C tersebut untuk Il/72 (sebelas per tujuhpuluh dua) ____

_ bagian; ----. tuan D tersebut untuk 71/72 (sebelas per tujuhpuluh dua) ____

gian; ----B. dan bilamana ada harta bawaan/prive ,,peninggal waris", yang ____

_ berhak adalah : --------1. nona E tersebut untuk 1/3 (satu per tiga) dikali 1/4 (satu

perpat) atau sama dengan r/12 (satu per duaberas) atau sama --ngan 3/36 (tiga per tigapuluh enam) bag-ian; ________

. tuan duda B tersebut untuk 1/3 (satu per tisa) dikali L]^/12 _

_ (sebelas per duabelas) atau sama dengan 11/36 (seberas per --

_ tigapuluh enam) bagian; ------. nona C tersebut untuk 1/3 (satu per t-iga) dikali Il/I2

_ (sebelas per duabelas) atau sama dengan II/36 (sebelas per __

gapuluh enam) bagian; ---*--. tuan D tersebut untuk 1/3 (satu per tiga) dika]ri 7I/LZ

(sebelas per duabeias) atau sama dengan L7/36 (sebelas per --

harta bersama almarhumah

35

_ tigapuluh enam) bagian; ------dan merekalah yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima ----segala barang dan uang yang termasuk harta peninggalan tersebut dan -

memberi kwitansi atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan

Contoh tersebut di atas disebabkan karena berdasarkan Pasal 43 UU No.

lll974, anak bernama E (anak luar nikah tidak diakui sah) mempunyai

hubungan hukum dengan ibunya tetapi karena UU No. 111974 tentang

Perkawinan tidak mengatur besarnya warisan maka berdasarkan ketenfuan

Pasal 66 UU Perkawinan tersebut pengaturannya kembali kepada Hukum

Waris yang diatur dalam KUH Perdata (Pasal 863 kalimat I).

36

Kesimpulan dan Saran

Undang-undang Nomor 23 I 2006 mempunyai tujuan yang sangat baik dan

modern dalam arti sesuai dengan tuntutan zafinn yaitu adanya persamaan hak

anlara semua Warga Negara Indonesia, perlindungan terhadap data-data

kependudukan serta perlindungan terhadap hak anak. Masih perlu ketertiban

pencatatan data yang berasal dari informasi penduduk yang walaupun dengan

sanksi pidana pada Pasal 93 s.d Pasal 98 yaitu yang disebut tindak pidana

kependudukan maupun penduduk yang dikenai sanksi administratif dalam

Pasal 90 (terhadap penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa penting),

demikian juga pada Pasal 92 (instansi memperlambat pengurusan). belum

dapat dipastikan apakah masyarakat dan instasi Pelaksana dapat sungguh-

sungguh mematuhi ketentuan UU ini yang berakibat pendataan SIAK belum

memadai / menjamin kebenaran yang otentik. Untuk itu masih perlu sosialisasi

UU ini dan perlu peningkatan pengetahuan perundang-undangan, disiplin dan

integritas yang tinggi dari para pelaksana, menyadari bahwa merekalah ujung

tombak pelayanan masyarakat/publik yang teramat penting untuk kepastian

hukum dalam hal data kependudukan.

Terhadap para notaris yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk

menerbitkan Keterangan Hak Mewaris, dibutuhkan ketelitian yang lebih

daripada sebelum UU No. 2312006 ini berlaku antara lain untuk meneliti lebihjauh subyek hukum yang jadi pewaris tersebut tunduk pada Hukum perdata

yang mana yang tak begitu saja kelihatan dari akte lahir, nikah dan matinya,

tetapi perlu meneliti : akte lahir, kawin, mati dari orang tuanya terutama dari

ayah/ibu, bahkan bila perlu sampai lebih dari 3 generasi masih perlu juga akte-

akte kakek dan nenek mereka Ini selama Hukum perdata (Hukum waris)yang nasional belum terbentuk untuk memperhatikan tunduk pada Hukum

Perdata yang manakah pewaris dengan meneliti akte-akte catatan sipil

menyebutkan Staatsblad yang mana orangtua/kakek nenek mereka.

Penelusuran dalam hal ini perlu dibedakan antara anak-anak yang sah dari akte

lahir ayahnya sedangkan anak-anak luar kawin (yang tidak diakui) dari ibunya

dan lebihiauh bagi orang tua mereka.

Tentang Pembuatan Keterangan Hak Mewaris yang lebih menjamin kepastian

hukum, membutuhkan juga selain ketelitian notaris dan kerjasama dari para

l.

2.

a-).

37

ahliwaris membuktikan dari akte-akte pencatatan sipil mereka juga partisipasi

pemerintah yang menyelenggarakan :

- data-datayang akurat I dapat dipercaya kebenarannyayang dimuat dalam

akte-akte catatan sipil

- data-data yang akurat dan tertib dari Departemen Hukum dan HAM

Republik Indonesia tentang Pendaftaran Wasiat yang dikelola secara up to

date dan nasional (seluruh Indonesia) bekerjasama dengan para notaris se-

Indonesia yang berdasarkan Pasal 15 ayat I huruf h dan i undang-undang

No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris wajib membuat dan mengirimkan

daftar akte wasiat selambatlambatnyatanggal 5 tiap bulan.

- mengharuskan kepada semua instansi yang berwenang membuat

Keterangan Hak waris (notaris. Balai Harta peninggalan, camat,

Pengadilan Negeri, dll) untuk terlebih dahulu meminta informasi tentang

ada tidaknya surat wasiat terakhir dari almarhum yang hendak dibuatkan

Keterangan hak Mewaris / Penetapan ahli warisnya kepada Departemen

Hukum dan HAM Republik Indonesia Bagian pendaftaran surat wasiat.

- Demi kepastian hukum waris yang berlaku bagi merekayangtunduk pada

Hukum Adat, yang merasa hukum waris yang berlaku baginya kurang

menjamin kepentingan para ahliwarisnya, pemerintah semestinya

mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan bagi

seseorang yang terhadapnya belum berlaku Ketentuan Hukum warisdalam uu (misalnya dalam KUH perdata atau menurut Hukum Islam),

memilih hukum waris mana yang akan berlaku bilamana ia meninggal

dunia, terhadap harta warisannya dan juga berlaku terhadap parc

ahliwarisnya

(Dari pengalaman penulis sebagai pengajar Hukum waris di universitasIndonesia sebagian besar mahasiswa bertanya-tanya bagi mereka yang

bukan tunduk pada Hukum waris perdata dalam KUH perdata

mungkinkah untuk memilih hukum waris bagi mereka kelak?!.)

-----oo0oo-----

38

Documents

Permasalahan Dalam Pembuatan Keterangan Hak Mewaris