GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARANOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, FENCEGAHAN PEI{YAI.AHGUNAAN DAN

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVTNSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perahrran Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 2L Tahun 2013 tentang

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang

menyatakan "Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan

penyalahguna€m narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di

wilayahnya";

b. bahwa dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika

di kalangan masyarakat, perlu dilakukan upaya

pemberantasan tindak pidana dimaksud;

c. bahura pemberantasan narkotika memerlukan upaya

penegakan hukum luar biasa yang mengiategrasikan kekuatan

antarlembaga pemerintatr terkait dengan strategi yang tepat,

memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efelrtif dan

elisien, mamplr menimbulkan efek jera, serta mampu

mengurangi kerugian Negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Satuan T[gas Pemberantasan,

Pencegahan Penyalahguna.an dan Peredaran Gelap Narkotika

di Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

-2-

1. Undang-Undang Nornor 24 Tahun 1956 tentang Pernbentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor @, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OOg tentang Narkotika

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O62);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOq tentang kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nornor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Norror 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AAtentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara

Repubtrik Indonesia Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2OLL tentang

Pelaksanaan Wajib Lapor Bagr Pecandu Narkotika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nornor 46, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52I1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2AOg tentang

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nornor 96, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

-3-

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

tentang Badan Narkotika Nasional;

g. peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional

Provinsi dan Bad.an Narkotika Nasiona,l KabupatenlKota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan

Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasiona-l Kabupaten / Kota;

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2013

Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352\;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS

PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PEI{YAI.AHGUNAAN DAN

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI SUMATERA

UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1" Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2.Pemeintah Daerah adaiah Gubernur dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-4-

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara'

5.Satgas Pencegahan, Pemberantasan, Pelayalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Provinsi Sumatera Utara

adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Gubernur untuk

bertugas melaksanakan P4GN yang bertanggung Jawab

Langsung kepada Gubernur Sumut.

6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke

dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2449.

7. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun

psikis.

8. Prekursor Narkotika adalah zat ata:u bahan pemula atau bahan

kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika

yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OA9. Produksi adalah

kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan

menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung

melalui ekstraksi atau non- ekstraksi dari sumber alami atau

sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas

dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

9. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan

secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan

sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

10. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun

psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai

oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-

menerus dengan takaran yang meningkat agar

menghasilkan efek yang salna dan apabila pengglrnaannya

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,menimbulkan gejala lisik dan psikis yang khas,

-5-

1l.Penyalah Guna adalah orang yan8 menggunakan Narkotika

tanpa hak atau melawan hukum'

12. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan

secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

ketergantungan Narkotika.

13. Rehabititasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan

secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas

pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial

dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a. membuat suatu komitmen bersama untuk mewujudkan

Sumatera Utara bersih dari penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba;

b. sebagai dasar hukum dan kebijakan bagi SKPD Pemprovsu

dalam melaksanakan prograrn pencegahan dan

pemberantasan penyalahgr-rnaan dan peredaran gelap

narkoba.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar

terlaksananya upaya meuujudkan Sumatera Utara bersih dari

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB IIPEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka dibentuk

Satuan Tugas pemberantasan, pencegahan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Provinsi Sumatera Utara.

-6-

Pasal 5

Susunan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

1. Pembina Satgas adalah:

a. Gubernur Sumatera Utara;

b. Pimpinan DPRD Provsu;

c. Kepala Kepolisian Daerah Sumut;

d. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

e. Panglima Daerah Militer l/Bukit Barisan.

2. Ketua Satgas ada-lah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi

Sumatera Utara;

3. Wakil Ketua Satgas I adalah Direktur Reserse Narkoba Polda

Sumut;

4. Wakil Ketua Satgas II ada-lah Asisten Operasional Kodam I BB;

5. Wakil Ketua Satgas III adalah Kepala Badan Kesbangpollinmas

Provsu;

6. Sekretaris Satgas adalah Kepala Bagian Umum Badan

Narkotika Nasional Provsu;

7. Wakil Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesbangpollinmas

Provsu dengan susunan Anggota adalah:

a. Kabid Pembinaan kewaspadaan Badan Kesbangpollinmas

Provsu;

b. Bappeda Provsu;

c. Biro Hukum Setdaprovsu;

d. Biro Keuangan Setdaprovsu;

e. Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu;

f. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu.

8. Kepala Satgas Pemberantasan adalah Kepala Bidang

Pemberantasan BNN Provinsi Sumut dengan susunan anggota

terdiri dari unsur:

a. BNN Provsu;

b. Kodam IIBB;c. Polda Sumut;

d. Kejaksaan Tinggi Sumut;

e. Lantamal I Belawan;

f. Divisi Irnigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut;

g. Lanud Soewondo;

-7-

h. POM TNI AL;

i. POM TNI AD;

j. PoM TNI AU;

k. Badan Kamla;

1. Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara;

m. Badan POM Sumatera Utara;

n. Satpol PP Provsu;

o. Dinas Kehutanan Provsu;

p. Dinas Pertanian Provsu;

q. Balat Besar Karantina Tumbuhan Kementerian Pertanian

Belawan,

r.Balai Besar Karantina T\rmbuhan Kementerian Pertanian Kuala

Namu.

9. Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan

Masyarakat BNN Provsu dengan susunan anggota terdiri dari

unsur:

a. BNN Provsu;

b. Kodam IIBB;c. Polda Sumut;

d. Kanwil Kementrian Agama Sumut;

e. Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu;

f. Dinas Kesehatan Provsu;

g. Dinas Kesejahteraan Sosial Provsu;

h. Dinas Pendidikan Provsu;

i. Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu;

j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu;

k. Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu;

1- Dinas Perhubungan Provsu;

m. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu;

n. Komisi Penyiaran Daerah Provsu;

o. Komisi Perlindungan Anak Daerah Provsu;

p. BUMN dan BUMD terkait;

q. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Sumut;

r. Kornponen Masyarakat.

-8-

1O. Kepa-1a Satgas Rehabilitasi adalah Kepala Bidang Rehabilitasi

BNNP Sumut, dengan susunan anggota terdiri dari unsur:

a. BNN Provsu;

b. Kodam llFB;c. Polda Sumut;

d. Dinas Kesehatan Provsu;

e. Dinas Sosial Provsu;

f. Div. Pas Kanwil Kemenkumham;

g. Lapas/Rutan/Bapas;

h. RSU Daerah/Swasta dan Puskesmas;

i. Komponen Masyarakat.

BAB IIIURAIAN TUGAS

Pasai 6

Tugas Pokok Satgas adalah melaksanakan kegiatan penanganan

secara terpadu terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba dalam rangka mewujudkal Sumatera Utara bersih dari

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 7

Pembina mempunyai tugas:

a. mengawasi dal mengekoordisikan pelaksanaan tugas seluruh

kegiatan operasi;

b. memberi masukan kebijaksanaan strategis dalam

mengendalikan pelaksanaan operasi;

c. melakukan koordinasi di lingkungan instansinya termasuk

permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan

operasi.

Pasal 8

Ketua mempunyai tugas:

a. memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas

seluruh kegiatan operasi;

-9-

b. menentukan kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan

pelaksanaan operasi;

c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait diwilayah

termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran

pelaksanaan operasi.

Pasal 9

Wakil Ketua mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Satgas dalam Memimpin, mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;

b. membantu terlaksananya kebijaksanaan teknis dalam

mengendalikan pelaksanaan operasi.

Pasal 1O

Sekretaris mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Satgas da,lam Memimpin, mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;

b, membantu terlaksananya kebijaksanaan teknis daiam

mengendalikan pelaksanaan operasi;

c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan

bantuan/ dukungan administrasi dan perencanaan untuk

kelancaran pelaksanaan operasi masing-masing Satgas dalam

bentuk:

1. Bantuan sa.rana dan prasarana beserta personelnya guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas;

2. Melaksanakan kehumasan dengan pembentukan opini positif

dalam rangka mencegah munculnya opini negatif terhadap

pelaksanaan operasi yang digelar.

d. menyelenggarakan Pos Instruksi dan Pengendalian opersi

(Pusdal) dengan administrasi operasi dan monitoring evaluasi

untuk menjamin terselengaranya tugas Satgas.

-10-

Pasal 1 1

Kepaia Satgas Pemberantasan mempunyai tugas:

a. memimpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan

tugas-tugas penyelidikan berupa pemetaan jaringan data

analisa intelijen dan penindakan atau kegiatan terpadu dengan

instansi terkait dalam rangka kegiatan operasi;

b. melakukan pengamanan tersangka dan barang bukti yang

ditemukan dalam pelaksanaan operasi;

c. memimpin, mengawasi dan melaksalakan serta mengendalikan

tugas-tugas dibidang penegakan hukum;

d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua

Satgas.

Pasal 12

Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas:

a. memimpin, pelaksanaan Advokasi dalam membangun jejaring

pembangunan anti narkoba di pemangku pemerintahan pada

Daerah rawan narkoba dan Diseminasi Informasi melaui tatap

muka dengan masyarakat rawan narkoba dan penyebaran

informasi melalui media cetak, stiker, spanduk, baliho dan

media elektronik memberikan informasi materi pemberdayaan

a-lternatif dalam talk show di radio dan televesi dan lain lain;

b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

da-lam rangka mewujudkan perubahan cara pandang dan

prilaku tidak bergantung kepada peredaran narkoba melaui

peran serta masyarakat dengan pembentukan relawan anti

narkoba di kampung kubur dan pemberdayaan alternatif yang

memberikan ketrampilan (life skill) kepada masyarakat

kampung kubur;

c. memimpin pelaksanaan kegiatan advokasi dan diseminasi

informasi secara terpadu dan bekerjasama sinergi dengan

instasi pemerintahan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

d.

e.

- I 1-

menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan

berkerjasama dengan instansi terkait dan stake holder;

dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua

Satgas.

Pasal 13

Kepala Satgas Rehabilitasi mempunyai tugas:

(1) Memimpin pelaksanaan kegiatan dukungan penguatan

lembaga rehabilitasi berupa assesment pecandu dan

penyaiahguna narkotika, baik sukarela maupun proses hukum

agar dapat diberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan atau

rawat inap di lembaga rehabilitasi intasi pemerintah atau

komponen masyarakat.

(2) Memimpin Melakukan kegiatan pasca rehabilitasi berupa

layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan

kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut.

(3) Memimpin, Melakukan kegiatan rehabilitasi dan pasca

rehabilitasi berkoordinasi dan sinergi dengan lembaga

rehabilitasi instasi pemerintah dan komponen masyarakat.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua

Satgas.

BAB IVPEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS

Pasal 14

Operasional satgas dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir

melalui kerjasama program kerja yang sinergis dan komprehensif.

Pasal 15

(1) Objek dari operasional satgas terdiri dari manusia, lokasi,

barang dan kegiatan.

(2) Manusia sebagaimana tersebut dalam ayat (U terdiri dari

bandar narkoba, agen/penyalur/pengecer/pengedar narkoba,

pecandu dan penyalahguna narkotika, masyarakat terdampak

narkotika langsung mauplin tidak langsung, lembaga dan

instansi pemerintah.

(3)

{4}

(s)

-12-

Lokasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terdiri dari tempat

peredaran narkotika, kawasan rawan peredaran narkotika,

pintu masuk Provinsi Sumatera Utara baik darat, laut maupun

udara, baik resmi maupun tidak resmi'

Barang sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) terdiri dari

segala jenis narkotika dan non narkotika, alat atau barang

terkait narkotika.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari

penyediaan narkotika, pendistribusian narkotika, penyimpanan

narkotika dan pengoplosan narkotika.

Pasal 16

Dalam melaksanakan kegiatannya satgas memiki cara bertindak

sebagai berikut:

a. melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral Provinsi

Sumatera Utara untuk kesamaan persepsi dan kesatuan tindak

dalam Satgas P4GN;

b. pola operasionalisasi Satgas P4GN dilaksanakan dengan opersi

rutin dan opersi khusus baik secara terbuka dan secara

tertutup;

c. melaksanakan kegiatan intelden meliputi penyelidikan, dengan

pemetaan jaringan narkoba dan penggalangan dengan langkah-

langkah deteksi, identifikasi dan anatomi jaringan peradaran

narkoba;

d. melaksanakan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi

terkait berupa tindakan razia, penggeledahan dan penangkapan

pelaku peredaran dan penyalahgunaan peredaran gelap

narkolika;

e. melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana

yang di temukan dan pengawasan terpadu di tempat dan

kawasan rawan peredaran narkoba;

f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan

masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkoba

dalam rangka mengubah prilaku dan cara pandang masyarakat

berdaya tangkal sehingga menjadi Imun dari peredaran

narkoba;

-13-

g. melaksanakan Rehabilitasi pecandu dan penyalahguna

narkoba melaui assement gilna dilaksanakan perawatan jalan

atau inap d.ilanjutkan progam pasca rehabilitasi'

Pasal 17

Daerah operasi satgas meliputi seluruh wilayah Provinsi sumatera

Utara.

Pasal 18

Pelaksanaan operasionalisasi satgas ditetapkan oleh ketua satgas.

Pasal 19

Operasional satgas dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan

ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, tegas dan lugas.

Pasal 2O

Pelaksanaan Operasi P4GN disesuaikan dengan situasi dilapangan

dan merurnuskan sasaran serta target secara tajam.

Pasal 2 1

Operasional satgas menggunakan logistik yang tersedia di masino-

masing satuan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan operasi satgas memiliki tahap sebagai

berikut:

a. tahap persiapan:

1. Mempersiapkan dan menyusun data awal;

2. Analisa dan pengembangan data awal untuk penentuan

sasaran elektif sebagai target operasi;

3. Mempersiapkan piranti lunak dan piranti keras operasi;

-t4-

4. penyiapan petugas, logistik, materiil dan anggaran yang

diperlukan;

5. Meiaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain'

b. tahap Pelaksanaan:

1. Menindak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan

narkoba;

2. Meiakukan razia. secara menyeluruh di lokasi rawan

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta alat dan

barang terkait narkoba;

3. Melakukan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi

terkait berupa tindakan sweeping, penggeledahan dan

penangkapan pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan

narkoba;

4. Melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan

masyarakat meialui pembangunan berwawasan anti narkoba

daiam rangka mengubah prilaku dan cara pandang agar

masyarakat berdaya tangkal dan imun terhadap peredaran

narkoba dan memberdayakan masyarakat anti narkoba

memlalui sumberdaya yang ada baik dari Kemandirian,

Partisifasi Masyarakat maupun Partisipasi Stakeholder secara

Efisien dan Bfektif;

5. Melakukan kegiatan Rehabilitasi pecandu dan penyalahguna

narkoba melaui assement guna dilaksanakan perawatan jalan

atau inap dilanjutkan progam pasca rehabilitasi"

c" tahap Konsoiidasi:

1. Membuat laporan akhir tugas operasi;

2. Membuat analisa, monetering dan evaluasi/kaji ulang atas

pelaksanaan dan hasil operasi;

3- Mendatakan hasil-hasil operasi sebagai bahan untuk operasi

berikutnya;

4. Melanjutkan penanganan program yang belum selesai.

-15-

BAB VPELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 23

Laporan sesuai sistem laporan yang ditentukan dalam Administrasi

Umum secara periodik (setiap bulan) Kasatgas P4GN kepada Ketua

Satgas P4GN 6ilsrnbr:skan kepada Menko Polhukkam, Panglima

TNI, Kapolri, Mendagri, Men PAN RB dan Kepala BNN'

Pasal24

Untuk Laporan Operasi Khusus dilaporkan sesuai dengan Waktu

dan Situasi yang terjadi.

Pasal 25

Sarana komunikasi dapat menggltnakan sandi, telefon dan

faximili.

Pasal 26

Pos pengendalian Satgas P4GN Provinsi Sumatera Utara bertempat

di Kantor BNN Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di

Jalan Balai POM Nomor 1 Telp. (061) 80032820/8003281O Fax.

(061) 80032820, Email: bnnp sumu(@bnn.qo.id.

BAB VIPEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur inidibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara danf atau sumber lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- i6-

BAB ViI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinSra, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medanpada tanggal 1 November 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADi

Diundangkan di Medanpada tanggal '3 ivcVi2.rYbo' $o[l:SEKRETARIS DAERAH PRO SI SUMATERA UTARA,

RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 20t6 NOMOR 3.1