Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERLINDUNGAN PRT:TINJAUAN
SOSIOLOGIS
Oleh:
Dr. Ida Ruwaida, S.Sos, M.Si
Departemen Sosiologi, FISIP UI
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 1
DAFTAR PERTANYAAN dan TANGGAPAN
1. Apakah masyarakat siap dengan pengaturan hukum terkaitPRT?
2. Apakah perlu perjanjian tertulis antara PRT, pemberi kerja, maupun agen penyalur?
3. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan hubungankerja antara PRT, pemberi kerja, maupun agen penyalur?
4. Apakah perlu pemberian pelatihan berkelanjutan pada PRT, bagaimana pembiayaannya?
5. Bagaimana sebaiknya pengawasan terhadap implementasiUU kelak dilakukan?
6. Peran-peran apa saja yang harus dilakukan PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam RUU ini?
7. Hak dan kewajiban PRT apa saja yang sebaiknya diaturdalam RUU ini? Secara khusus, bagaimana pandangansaudara terkait PRT yang mengikuti organisasi serikat PRT?
8. Selain pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, adakahpermasalahan lain sehubungan dengan penyusunan RUU PPRT?
Landasan Filosofis:
Sistem
Metode
Instrumen
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 2
RASIONALISASI
Kondisi nyataPRT (danmajikan)
Kepeduliannegara
Kepedulianpublic/
stakeholders
Pengakuan ataseksistensi PRT
sebagai PEKERJA
PERLINDUNGAN PRT (DAN MAJIKAN)
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 3
ALASAN MAJIKAN PRTD MENGGANTI PRT Isu Kepentingan/Perlindungan Majikan
Kota Surabaya
(n=150)
Kota Makassar
(n=150)
Kota Bandung
(n=150)
Live-in
(n=15)
Live-out
(n=16)
Live-in
(n=21)
Live-out
(n=19)
Live-in
(n=17)
Live-out
(n=15)
Pindah rumah dan
PRT tidak mau ikut
0 0 4,8% 5,3% 5,9% 6,7%
PRT minta pulang 86,7% 68,8% 61,9% 78,9% 41,2% 73,3%
PRT tidak terampil
bekerja
13,3% 25% 28,6% 15,8% 41,2% 20%
PRT minta gaji lebih
tinggi
0 6,3 4,8% 0 11,8% 0
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 4
ALASAN KELUAR DARI MAJIKAN SEBELUMNYA PADA RESPONDEN PRTD (n=450)
Kota Surabaya
(n=51)
Kota Makassar
(n=42)
Kota Bandung
(n=26)
ALASAN PRTD KELUAR KERJA Live-in
(n=22)
Live-out
(n=29)
Live-in
(n=17)
Live-out
(n=25)
Live-in
(n=14)
Live-out
(n=12 )
Terlalu banyak pekerjaan 14,3% 16,7% 5,9% 36% 22,7% 41,4%
Majikan pindah rumah 14,3% 0 23,5% 16% 9,1% 6,9%
Mendapat pekerjaan yang dekat dengan
rumah
7,1% 16,7% 5,9% 12% 9,1% 6,9%
Upah terlalu rendah 7,1% 41,7% 29,4% 16% 36,4% 31%
Tidak suka dengan majikan 42,9% 25% 11,8% 8% 0 6,9%
Majikan memberhentikan PRTD 14,3% 0 23,5% 8% 9,1% 0
Anak majikan sudah mulai sekolah dan
tidak lagi memerlukan PRTD
0 0 0 4% 4,5% 6,9%
Lansia atau orang sakit sudah meninggal
dan tidak lagi membutuhkan PRTD
0 0 0 0 9,1% 0
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 5
KONDISI NYATA: PRT MINIM PERLINDUNGANMULTI KEKERASAN & PELANGGARAN HAK SEBAGAI PEKERJA
Multi Kekerasan
Kekerasan EKONOMI (HAK sbgPEKERJA) upah, jam kerja, dll
Lainnya:
Eksklusi sosial(dilarang bergaul , tidak boleh keluar
rumah, dll)
Kekerasan FISIK
Kekerasan PSIKIS (simbolik + verbal)
KekerasanSEKSUAL
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 6
327 Kasus336 Kasus
408 Kasus
402 Kasus
Data Kasus Kekerasan 2012 –2019
428 Kasus
20122013
2014 20152016
417
Kasus
2017
2018
434
Kasus
2019
467
Kasus
Sumber: JALA PRT, 2019
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 7
Tindak kekerasan Yang dialami PRTD/PRTA (Survey LabSosio UI, 2015)
Pelecehan verbal (diteriaki, dimarahi, dsb)
Telat dibayar upahnya
Dipotong upahnya
Tidak dibayar upahnya
Dipaksa bekerja ketika sakit
Tidak diijinkan berkomunikasi dengan siapa pun (di dalam rumah atau di luar)
Tidak diizinkan meninggalkan rumah
Tidak diberi waktu untuk melakukan hobi Anda/beristirahat di waktu luang
Pelecehan seksual
Dibangunkan saat tidur/kurang tidur
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 8
ISU ke-1:“KESIAPAN MASYARAKAT (+ NEGARA)”
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 9
RUU PERLINDUNGAN PRT Intervensi struktural demi terjadinya TRANSFORMASI SOSIAL
Struktural(kebijakan)
Kultural(nilai/norma,
tradisi)
Prosesual(pola
tindakan danrelasi sosial)
Pembangunan sosial adalahpeningkatan kualitas norma dan nilaidalam pranata sosial, tercermin daripola interaksi/relasi sosial, yang bukanmengedepankan relasi kuasa baikantar individu maupun kelompok.Karena, hakikat manusia adalahmahluk yang memiliki aspirasi,potensi, harga diri, dan kebebasan.
Jadi, pembangunan sosial adalahperbaikan manusia dalam dimensisosialnya, termasuk pengakuan atashak-hak manusia yang paling dasar
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 10
LANDASAN FILOSOFIS: “PERLINDUNGAN”
Ketentuan Umum, Pasal 1.7Perlindungan adalah: “segala upaya untuk menjaminpenghormatan dan pemenuhan hak-hak PRT untuk memperoleh rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hakatas PRT”
Bagaimana dg isu “RekognisiSosial”: Pengakuan atas eksistensi-nya, karena faktanya kontribusinyabesar baik di level RT hingga nasional
ASAS Perlindungan PRT: (Pasal 2)• penghormatan hak asasi manusia;• kesejahteraan;• keadilan dan kesetaraan; • kepastian hukum.
Rekognisi sosial cermin adanya“inklusi sosial” sehingga RUU PRT merupakan wujud “Kebijakan negarayang inklusif”
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 11
Peran Negara dan Perlindungan PRT
PILIHANNYA: apakah negara lebih Berperan ‘instrumental’ atau ‘transformatif?
Pada dasarnya, peran negara bisa tidak di-dikotomi-kan. Artinya negara dimungkinkan berperan ‘ganda’ agendamengedepankan hak ekonomi (orientasi pasar) vs agenda kesejahteraanmasyarakatyang bertumpu pada ekonomi yang Berkeadilan (orientasi keadilan sosial).
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 12
• Kebijakan Perlindungan PRT merupakancermin keadilan sosial (Sila ke-5 Pancasila) melalui intervensi struktural, jugakultural.
PENDAPAT MAJIKAN adanyaPERATURAN TENTANG PRT
TIDAK PERLU ada peraturantentang PRT (Sby 41,3%, Bdg30%; Mks 16.4%)
• Alasan:
lebih baik dibicarakan langsung antara majikan dan PRT saja, didasarkan atas kekeluargansaja, karena PRT adalah pekerjaan yang ringan, dan urusan PRT itu tergantungmajikan.
dibicarakan langsung antara majikan dan PRT, dan karena PRT adalah pekerjaan yang ringan.
PRT bukan pekerja formal yang diatur olehundang-undang/peraturan ketenagakerjaan, antara majikan dan PRT ditetapkan secarakekeluargaan saja.
PERLU ada peraturantentang PRT (Sby 58.7%, Bdg 70%; Mks 83.6%.)
• Alasan: peraturan tentang PRT
akan menjadi dasar dariperjanjian tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. agar ada kejelasan kerja
bagi PRT, agar ada peraturan yang
melindungi PRT.
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 13
Survey LabSosio,2014
ISU ke-2 sampai ke-6:PERJANJIAN KERJA; PERSELISIHAN;PELATIHAN & PEMBIAYAAN;PENGAWASAN;PERAN PEMERINTAH dan MASYARAKAT
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 14
ISU DISKRIMINASI DI TEMPAT KERJA
PROSES/TAHAPAN
tahapan sebelum bekerja (pre-employment),
Tahapan bekerja(employment)
Tahapan setelah bekerja (post employment).
HUBUNGAN KERJA
Rekruitmen,
seleksi,
pelatihan dan pendidikan,
promosi,
pengupahan,
kesejahteraan,
jaminan sosial,
lingkungan kerja,
kondisi kerja secara umum
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 15
Landasan Filosofis: PERJANJIAN KERJA (mencakup tahap pra-kerja, kerja, dan pasca-kerja)
KEPENTINGAN MAJIKAN
KEPENTINGAN PRT
Ego/
KepentinganMoral Edukasi
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 16
PERJANJI-AN KERJA
= KONTRAK
SOSIAL
Esensi KONTRAK SOSIAL scr Sosiologis
PENDAPAT tentang KESEPAKATAN PRT dan MAJIKAN
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 17
PRTDBandung Surabaya Makassar
Live in Live out PRTD Live in Live out PRTD Live in Live out PRTD
Sebelum bekerja ada baiknya PRT dan majikan harus memiliki kesepakatan tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk upah, jam kerja, istirahat, hari libur, tugas yang harus dilakukan
Ya 68% 58,7% 63,3% 65,3% 70,7% 68% 77,3% 70,7% 74%
Tidak 32% 41,3% 36,7% 34,7% 29,3% 32% 22,7% 29,3% 26%
Total n 100%(n=75)
100%(n=75)
100%(n=150)
100%(n=75)
100%(n=75)
100%(n=150
)
100%(n=75)
100%(n=75)
100%(n=150
)
Survey LabSosio,2015
BENTUK dan CAKUPAN PERJANJIAN KERJA
Faktor Penentu PERJANJIAN KERJA
KOMPE-TENSI/
SKILL
PRT
KEBUTUHAN PEMBERI
KERJA
KARAKTE-RISTIK
WILAYAH KARAK-
TERISTIK PRT
KARAKTERISTIK MAJIKAN
(KELUARGA)
CAKUPAN PERJANJIAN”
Pasal 4 s/d Pasal 12
Faktor Kondisional
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 18
INSTRUMEN PRASYARAT PERJANJIAN KERJA
• Profil Diri dan Keluarga
• List kebutuhan “Jasa PRT” deskipsi kerja dan kualifikasi/kompetensi
• Informasi tentang lingkungan kerja dan ketersediaan fasilitas kerja
• Surat Pernyataan Kesanggupan Imbal Jasa (termasuk asuransi dantunjangan lainnya)
MAJIKAN
• Profil Diri dan Riwayat Kerja
• Resume/Referensi (dari majikan sebelumnya)
• List Kemampuan/Kompetensi PRT
• Surat Ijin Keluarga (Orangtua/Wali/Suami/Istri), diketahuiKades/Lurah
• Memiliki Kartu Penduduk (termasuk NIK/KK)
PRT
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 19
PERJANJIAN KERJA Untuk Pasal 7 dan 8 bisa dikembangkan (merujuk ke UU.No 13/2003)
Pasal 51
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis ataulisan.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secaratertulis dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku.
Pasal 52
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan
perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dand. pekerjaan yang diperjanjikan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihakyang bertentangan dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihakyang bertentangan dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.
Pasal 53
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagipelaksanaan pembuatan perjanjian kerjadilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawabpengusaha.
Pasal 54 persyaratan yang harus terpenuhi
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 20
PIHAK BERWENANG yg TERLIBAT FUNGSI PENGAWASAN
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 21
Bandung Surabaya Makassar
Live in Live out PRTD Live in Live out PRTD Live in Live out PRTD
Pihak yang berwenang
di wilayah Anda
bekerja yang paling
tepat untuk
mengetahui perjanjian
kerja tersebut
RT 100% 50% 66,7% 100% 100% 80% 100% 85,7%
RW 50% 33,3%
Kepala
desa
20% 14,3%
Total n 100%
(n=2)
100%
(n=4)
100%
(n=6)
100%
(n=5)
100%
(n=5)
100%
(n=5)
100%
(n=2)
100%
(n=7)
POLA REKRUITMENT (dan SELEKSI): Masukan utk Pasal 15
Langsung:
Jalur Pribadi/ Personal
Langsung:
Rekruitmen Terbuka (iklan, dll)
Tidak Langsung:
BLK
Tidak Langsung: Jasapihak ke-3/ AgenPenyalur RESMI (tersertifikasi)
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 2222
Berimplikasi pada Metode Pengawasan, serta Mediasi (jika ada perselisihan)
Temuan Survey LabSosio UI, 2015
Berdasarkan temuan hasil survey, ternyata majikan PRTD di Surabaya lah(57%) yang memiliki persentase tertinggi mendapat PRT dari jasaperantara.Sementara majikan PRTD di Bandung justru yang paling besar
persentasenya (75,8%) untuk yang tidak menggunakan perantara untukmendapatkan PRT yang sekarang bekerja dibandingkan majikan PRTD di Surabaya (43%) dan Makassar (49,3%).Di Surabaya dan Makassar, penggunaan perantara dalam mendapatkan
PRT lebih tinggi pada majikan PRTD live-in daripada majikan PRTD live-out. Sementara majikan PRTD live-in di Bandung justru lebih banyak yang tidakmenggunakan jasa seorang perantara untuk mendapatkan PRT.
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 23
PELATIHAN: PENGEMBANGAN KAPASITASBAB VI: PELATIHAN (Pasal 14)
1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan danpelatihan bagi calon PRT dan PRT.
2. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
a) pengetahuan tentang hubungan kerja PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
b) pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dankeahlian kerja; dan
c) pendidikan sosial budaya sesuai dengan kontekstempat bekerja.
3. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) milikpemerintah (??)
4. Pembiayaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada AnggaranPendapatan Belanja Negara dan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (???)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihandiatur dalam Peraturan Pemerintah.
PRT
Boga
PRT
SUPIR
PRT “Spesialis” (TERDIDIK)
PRT
AsuhBayi/
ANAK
PRT
Rawat
Lansia
PRT “Umum”
PRT Perta-
manan/ Kebun
PRT Kebersihan
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 24
FUNGSI PENGAWASAN
Survey monitoring
dan kunjunganberkala
oleh Fasilitator/
PendampingLapangan dari:
Agen Penyalur/BLK/
Suku DinasKetenagakerjaan
Usulan: PelibatanKelurahan
Institusional
Pengawasanberkala
oleh“otoritas
terdekat” (RT/RW);
sertaPelaporan
masyarakatsetempat)
Komunitas
Pelaporanberkala
majikan+PRT
Keluarga
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 25
BAB VIII PENGAWASAN
(pasal 16)
• Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah
bertanggungjawab melakukanpengawasan terhadap
perlindungan PRT.
ISU PERSELISIHAN
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 26
PRTD
Bandung Surabaya Makassar
Live in Live out PRTD Live in Live out PRTD Live in Live out PRTD
PRT diperbolehkan menyampaikan masalah yang dihadapinya dengan majikan kepada yang berwenang/aparat negara
Ya 74,3% 73,7% 74% 73,7% 64,9% 69,3% 38,7% 57,3% 48%
Tidak 25,7% 26,3% 26% 26,3% 35,1% 30,7% 61,3% 42,7% 52%
Total n 100%(n=75)
100%(n=75)
100%(n=150)
100%(n=75)
100%(n=75)
100%(n=150)
100%(n=75)
100%(n=75)
100%(n=150)
Pihak tempat PRT menyampaikan masalah yang dihadapi dengan majikan
Polisi 35,2% 18,2% 26,6% 20% 35,4% 27,2% 34,5% 25,6% 29,2%
RT/RW 61,1% 70,9% 66,1% 52,7% 50% 51,5% 51,7% 55,8% 54,2%
Satpam 1,9% 5,5% 3,7% 23,6% 12,5% 18,4% - 2,3% 1,4%
Keluarga 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% 1,9% 10,3% 11,6% 11,1%
Dinas tenaga kerja
- 3,6% 1,8% - - - - 4,7% 2,8%
Agen penyalur - - - 1,8% ,0% 1,0% 3,4% - 1,4%
Total n 100%(n=54)
100%(n=55)
100%(n=109)
100%(n=55)
100%(n=48)
100%(n=103)
100%(n=29)
100%(n=43)
100%(n=72)
Survey LabSosio,2015
ISU PERSELISIHAN
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 27
PRTD
Bandung Surabaya Makassar
Live in Live out PRTD Live in Live out PRTD Live in Live out PRTD
perlu ada peraturan
tentang penyelesaian
sengketa antara PRT dan
majikan
Ya 71,6% 69,7% 70,7% 52,6% 54,1% 53,3% 49,3% 63,9% 56,5%
Tidak 28,4% 30,3% 29,3% 47,4% 45,9% 46,7% 50,7% 36,1% 43,5%
Total n 100%
(n=75)
100%
(n=75)
100%
(n=150)
100%
(n=75)
100%
(n=75)
100%
(n=150)
100%
(n=75)
100%
(n=75)
100%
(n=150)
perlu meningkatkan akses
PRT untuk mendapat
keadilan
Ya 62,2% 80,3% 71,3% 59,2% 60,8% 60% 36% 48,6% 42,2%
Tidak 37,8% 19,7% 28,7% 40,8% 39,2% 40% 64% 51,4% 57,8%
Total n 100%
(n=75)
100%
(n=75)
100%
(n=150)
100%
(n=75)
100%
(n=75)
100%
(n=150)
100%
(n=75)
100%
(n=75)
100%
(n=150)
Survey LabSosio,2015
PENYELESAIAN PERSELISIHAN : Masukan utk Pasal 17 & 18
• PRT vs MAJIKAN
Penyelesaianinternal
• PRT vs MAJIKAN vs RT/RW
MusyawarahMufakat • PRT vs MAJIKAN
vs SUKU DINAS KETENAGA KERJAAN
“TRIPARTIT”
• PRT vs MAJIKAN vs PENGADILAN
LANGKAH HUKUM
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 28
ISU ke-7 HAK DAN KEWAJIBAN PRTSERIKAT PEKERJA
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 29
HAK dan KEWAJIBAN PRT (dan MAJIKAN)
PRT
HAK PRT (pasal 11)
-rekognisi sosial- kesejahteraan
- keadilan
KEWAJIBAN PRT (PSAL 10)
- berkomitmen melayani majikan- berkompetensi
- Berkualitas- berkesungguhan/tanggungjawab
MAJIKAN
HAK MAJIKAN (Pasal 12)
- Mendapat PRT yang berkomitmen, berkompetensi, berkualitas, dan
bertanggungjawab
KEWAJIBAN MAJIKAN (Pasal 13)
-melindungi, - mensejahterakan,
- Memenuhi hak-hak PRT- memberdayakan PRT
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 30
Isu SERIKAT PEKERJA:PENDAPAT MAJIKAN ttg HAK BERSERIKAT BAGI PRT
• saya bu, nggak setujupembantu ikut
perkumpulan, paling-paling menjelekan majikan,
daripada itu mending jagarumah, kerja yang
bener…yang penting kerja, karena tujuan menjadi PRT
adalah bekerja.(Ny.F. 36, S2, Wiyung-Sby)
• lebih banyak majikan PRTD di Bandung (36%) dan Makassar (42.%) yang memiliki sikap yang positif dibandingkan majikan PRTD di Surabaya (26%)
• Alasan yang positif: karena sudah menjadi hakPRT, dan agar PRT memiliki sarana untukmenyampaikan aspiasi dan bersosialisasi.
• Alasan menolak: (Sby 37.3%; Bdg 16%; Mks12.5%) PRT tidak punya waktu, sudah lelah,
PRT fokus bekerja saja,
Kuatir PRT akan demo/menuntut.
PRT hanya melakukan pekerjaan domestic.
Serikat pekerja hanya untuk pekerja.
• Sebagian Majikan lebih memilih“tidak tahu”
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 31
Survey LabSosio,2015
SERIKAT PEKERJA sebagai MODAL SOSIAL
Serikat Pekerja
Bonding danBridging
Linking
Manfaat bagi PRT
Manfaat
bagi
Majikan
Manfaat
pembangunanKetenagakerjaanpada umumnya,
PRT padakhususnya
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 32
PENUTUP:Perlindungan PRT merupakan Realitas Sosiologis, yang akanmengintervensi dari tataran mikro hingga makro
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 33
Sistim Budaya(Nilai/Standart Moral)
Sistim Sosial(Pola Relasi Sosial)
Sistim Kepribadian(Pola Tindakan Sosial)
Sistim Biologis(Dorongan Individual)
Ekonomi
Politik(kepentingan)
Institusi/Struktural
BudayaMasyarakat
Nilai /Tujuan Budaya
Agen/aktor
Kebijakan/Tata Kelola
SistemInsentif
Rujukan• Draf Awal RUU Perlindungan PRT dan Naskah Akademik
• Gwendolyn dan Vienna, Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Jurnal Arena Hukum, 2018
• Ruwaida, Ida, Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan, Jurnal Perempuan, 2018
• Jala PRT, Data Kasus Kekerasan PRT 2012-2019, Handout, 2019
• ILO, Konvensi No 189 ILO mengenai Kerja Layak bagi pekerja rumah tangga, Flyers
• LabSosio FISIP UI, ”Laporan Survey KAB PRT dan Majikan tentang Kondisi Kerja Layak PRT”, 2015
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 34
TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT untuk ME-WUJUD-KAN DUNIA KERJA YANG LAYAK bagi SEMUA PEKERJA, TANPA TERKECUALI
11/05/2020 Materi RDPU_RUU PRT_11.05.2020_IdaRuwaida_FISIP UI 35