PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12079/1/09E02089.pdf · Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan ... Bombonk, Bureg, Urie, Icha

Irwansyah Ockap Halomoan : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia, 2008. USU Repository © 2009

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG

MEREK DAGANG TERKENAL ASING DARI

PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas-tugas

Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

IRWANSYAH OCKAP HALOMOAN NIM : 020 200 142

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PERDATA DAGANG

FAKULTAS HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2008

ii

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG TERKENAL ASING DARI

PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas-tugas Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Irwansyah Ockap Halomoan NIM : 020 200 142

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA DAGANG

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH.MS. NIP. 131 764 556

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.Hum. Ramli Siregar, SH.M.Hum. NIP. 131 460 767 NIP. 131 281 010

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2008

iii

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa atas segala kemurahan dan rahmatNya yang diberikan kepada penulis,

sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk

meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara, dimana hal tersebut

merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan

perkuliahannya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan “PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG TERKENAL

ASING DARI PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA”. Skripsi ini

membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran merek, faktor-faktor yang

menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang

terkenal asing dalam menegakkan hak-haknya serta upaya-upaya untuk

melindungi pemegang merek dagang terkenal asing.

Penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam

penyusunan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa di dalam penulisan

skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik isi maupun kalimatnya. Oleh sebab

itu skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih

kepada: :


1. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang

telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan

dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini;

2. Bapak Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH.MS., selaku Ketua Departemen Hukum

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

3. Bapak Ramli Siregar, SH.MHum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan

arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.

4. Ibu Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum, selaku dosen wali penulis.

5. Bapak Prof DR Suhaidi, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.

6. Bapak Husni, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum

universitas Sumatera Utara.

7. Bapak dan ibu dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik.

8. Seluruh staf pengajar dan pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara yang telah mencurahkan ilmunya dan membantu penulis

selama menjalani perkuliahan.

9. Teristimewa persembahan penulis untuk kedua orang tua tercinta:

10. Sutoyo Notowiyono dan Intan Panggabean. Terima kasih telah banyak

memberikan motivasi, semangat, kesabaran dalam menghadapai tingkah laku

penulis, doa serta melimpahkan segenap kasih sayangnya, bimbingannya dan

v

juga segala sesuatu yang diperlukan penulis serta bantuan moril dan materiil

yang tak putus-putus, semua itu tak akan pernah terbalas.

11. kepada adik-adikku tercinta Indah, Indira, dan Inne, terima kasih atas

dukungan kalian selama ini dan selalu menghibur penulis. Tak lupa penulis

sampaikan terima kasih juga kepada Opungku, Tante Gusti, Uda Wawan, Lia,

Dian, Wawan, Mario, Martha, Manuel, Keluarga Pakde Kadi, Keluarga Pakde

Parjo, dan Keluarga Om Aseh.

12. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Keluarga Om Abner Pasaribu,

Tante Dhuma dan sahabatku Elon Unedo Pasaribu, SH atas kasih sayang,

doa, dukungan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

13. kepada sahabat-sahabat penulis: Vero, Caca, Dobol, Trie Keling, Chici,

Bombonk, Bureg, Urie, Icha Bibir, Pak Mueng, Hade. Terima kasih atas

persahabatan yang indah dan telah membuat hari-hari penulis penuh dengan

canda, tawa, bahkan juga tangis. Guys, Thanks for always there for me, now,

I know what friends are for.

14. teman-teman angkatan 2002, 2003, 2004, dan 2005 Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara: Iqbal, Ijal, Jumex, Surya, Manda, Erik, Deri,

Wanda, Eko, Rico, Tika, Lidia, Nancy, Firdanta, Mul, Roy, Rico sacenk,

Yoyo, Kuartet Maut dan lainnya.

15. Teman-teman Futsall dan anak-anak genk ASTAGA (Asik Tajir Gaul) : Trie,

Caca, Iyel, Pai, Putra, Uja, Abram Emon, dan lain-lainnya yang tidak

disebutkan namanya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

vi

16. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak

dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik

yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis

mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya

kepada kita semua. Amin.

Medan, Januari 2008

Irwansyah Ockap Halomoan


ABSTRAKSI

Penanaman modal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia oleh sebab itu pemerintah berupaya dengan sebaik-baiknya untuk menarik minat para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah karena kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak konsisten dan lemahnya kepastian hukum. Lemahnya kepastian dan perlindungan hukum dibidang HaKI disebabkan oleh kondisi masyarakat Indonesia yang masih kurang dapat memahami sistem perlindungan HaKI, khususnya mengenai merek terkenal asing. Faktor lainnya yakni karena penegakan hukum dalam pelaksanaan dalam perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing mengalami hambatan-hambatan antara lain dengan adanya keterbatasan informasi kepada masyarakat tentang adanya permohonan pendaftaran merek dan keterbatasan kemampuan baik dari segi informasi maupun Sumber Daya Manusia, baik dari pemeriksa merek (Dirjen HaKI) maupun aparat penegak hukum.

Untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka Indonesia sebagai anggota WTO telah meratifikasi persetujuan mengenai TRIP’s yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan HaKI. Selain itu, pemerintah bersama DPR RI memandang perlu untuk mengganti UUM No. 21 Tahun 1961 dengan UUM No. 19 Tahun 1992, kemudian UUM No. 19 Tahun 1992 diubah dengan UUM No. 14 Tahun 1997, kemudian UUM NO. 14 Tahun 1997 diubah lagi dengan menetapkan UUM No. 15 Tahun 2001 karena terdapat ketentuan-ketentuan yang harus disesuaikan dengan TRIP’s Agreement. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa: buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar atau media cetak maupun media elektronik, Undang-undang Merek, serta Undang-undang lain dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan UUM No. 15 Tahun 2001, meningkatkan kemampuan aparat pemeriksa merek dan aparat penegak hukum dalam memahami perlindungan HaKI khususnya merek terkenal asing, pemanfaatan teknologi informasi tentang merek terkenal asing, pembatalan terhadap pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik oleh Direktorat Jenderal HaKI, penolakan perpanjangan perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan secara tanpa hak dengan itikad tidak baik.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

ABSTRAKSI ............................................................................................. v

DAFTAR ISI .............................................................................................. vi

BAB I : PENDAHULUAN .................................................................. 1

A. Latar Belakang Permasalahan ............................................ 1

B. Perumusan Masalah .......................................................... 6

C. Tujuan Penelitian .............................................................. 7

D. Tinjauan Pustaka ................................................................ 7

E. Metode Penelitian .............................................................. 15

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HAKI, MEREK

DAN MEREK DAGANG TERKENAL ASING ................... 17

A. TINJAUAN UMUM HAKI................................................ 17

1. Pengertian HAKI ......................................................... 17

2. Sifat-Sifat HAKI .......................................................... 19

3. Prinsip-Prinsip HAKI ................................................... 21

B. TINJAUAN UMUM MEREK ............................................ 24

1. Sejarah Hak Merek ...................................................... 24

2. Pengertian Merek ......................................................... 26

3. Fungsi Merek ............................................................... 27

4. Jenis Merek.................................................................. 27

5. Hak Atas Merek ........................................................... 28

vii

6. Merek Yang Dapat dan Tidak dapat Didaftar ............... 20


7. Jangka Waktu Perlindungan Merek .............................. 34

8. Pengalihan Hak Atas Merek ......................................... 35

9. Pengelolaan Administrasi Hak Atas Merek .................. 36

C. TINJAUAN UMUM MEREK DAGANG TERKENAL

ASING ............................................................................... 40

1. Pengertian Merek Asing ............................................... 40

2. Kriteria dan Ruang Lingkup Merek Terkenal ............... 43

3. Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal ........... 43

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN

MEREK ................................................................................. 47

A. Arti Pelanggaran merek ...................................................... 47

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek .................................... 48

C. Perbuatan Pelanggaran Merek Terkenal Asing Menurut

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ..................... 51

1. Persaingan Curang ....................................................... 51

2. Pembajakan (Pirate) .................................................... 53

3. Penyesatan (Missleading) ............................................. 54

4. Pemeriksaan Merek Yang Tidak Memadai ................... 55

5. Prosedur Gugatan Atas pelanggaran Merek .................. 58

6. Ketentuan-Ketentuan Pidana ........................................ 59

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

PEMEGANG MEREK DAGANG TERKENAL

viii

ASING DARI PELANGGARAN MEREK DI

INDONESIA .......................................................................... 62


A. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan

Perlindungan Hukum Terkenal Pemegang Merek

Dagang Terkenal Asing Dalam Menegakkan Hak-

Haknya .............................................................................. 62

B. Upaya-Upaya Untuk Melindungi Pemegang merek

Dagang Terkenal Asing ..................................................... 65

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap

Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ..................... 70

BAB V : PENUTUP ............................................................................. 77

A. Kesimpulan ....................................................................... 77

B. Saran ................................................................................. 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis yang melanda ekonomi Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan

mencapai puncaknya pada tahun 1998 mempunyai dampak yang buruk terhadap

prospek perekonomian Indonesia. Indikasi yang terjadi antara lain adalah laju

pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar minus 14 persen,

meningkatnya angka pengangguran, menurunnya nilai investasi serta nilai ekspor

dan impor.1 Untuk bangkit dari krisis ekonomi salah satu caranya dengan

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi akan lebih

tinggi jika dimulai dari peningkatan investasi baik ivestasi dalam negeri maupun

investasi asing. Krisis telah membuat terpuruknya perusahaan-perusahaan besar

lokal sehingga pemerintah tidak bisa mengandalkan investor dalam negeri untuk

menanamkan modalnya dalam jumlah yang besar. Padahal untuk pemulihan

ekonomi diperlukan modal yang tidak sedikit. Untuk itu pemerintah berupaya

mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sementara itu pasar modal asing semakin dijauhi oleh investor asing karena

kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak konsisten dan lemahnya kepastian

hukum yang pada akhirnya menyebabkan semakin melemahnya nilai tukar

rupiah.2

1 www.kompas.com, 24 november 2007. 2 Ibid.

Hal itu juga diperparah dengan situasi politik dan keamanan yang tidak

menentu. Iklim ekonomi Indonesia harus dinuat kondusif untuk investasi. Upaya

2

untuk menciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan menjaga kestabilan

politik dan keamanan, kepastian hukum serta melaksanakan kebijakan ekonomi

secara konsisten.

Seiring dengan era WTO (World Trade Organization) dan Indonesia

sebagai anggota WTO telah meratifikasi persetujuan mengenai TRIP’s (Trade

Relation Aspects of Intellectual Property Right) yang secara khusus mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka

perlindungan hukum terhadap HAKI sangat diperlukan. Lembaga peradilan

Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat Business secara nasional maupun

internasional untuk memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dicantumkan

dalam perjanjian TRIP’s dan dalam konvensi-konvensi internasional Paris,

London, Stocholm agar terciptanya persaingan bebas dan perdagangan ebas secara

sehat pada era globalisasi sekarang ini.

Perkembangan perekonomian sudah semakin pesat karena hubungan antar

bangsa yang menjadi saling tergantung dan pola perdagangan yang tidak terikat

pada batas-batas negara. Para pengusaha pemilik merek barang dan jasa saling

berlomba untuk memperoleh akses yang seluas-luasnya ke pasar internasional.

Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual digunakan untuk membedakan

barang atau jasa yang sejenis, yang diproduksi oleh perusahaan lain.

Dalam pengaturan HAKI di Indonesia adalah yang terburuk di Asia, baik

dalam pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang-undang perlindungan

tentang HAKI.3

3 Kompas, harian pagi, Soal HAKI Indonesia Terburuk di Asia, 9 Maret 2004.

Pada masyarakat kita ada kecenderungan berorientasi pada

pemakaian produk-produk luar negeri (label minded) , apalagi kalau itu merek

3

terkenal.4

Selain modal, kecenderungan lain adalah penggunaan teknologi tinggi

yang dinilai memberikan daya saing dan nilai tambah yang lebih besar. Besarnya

muatan teknologi yang digunakan sebagai bagian dari modal memerlukan

pengamatan yang maksimal dari kemungkinan adanya persaingan curang terhadap

suatu produk. Apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan

menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang

dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum yang pada akhirnya menjadi

kebutuhan untuk merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari

hak atas merek menjadi sangat penting, bukan hanya dari segi perlidungan hukum

saja, tetapi justru karena peranannya yang sangat penting dalam kehidupan

Akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan

mereka lebih memilih barang atau jasa yang harganya lebih murah walaupun

mereka tahu bahwa merek pada barang atau jasa itu palsu dan kualitasnya tidak

sebaik yang harganya lebih mahal. Keadaan seperti itu semakin memberikan

peluang pada pengusaha yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan merek

terkenal milik orang lain khususnya merek terkenal asing. Hal itu menyebabkan

pemilik asli merek terkenal asing dirugikan karena hak atas kekayaan

intelektualnya dilanggar dan secara tidak langsung telah menurunkan omzet

penjualan barang atau jasanya. Disisi lain masyarakat juga ikut dirugikan karena

telah menggunakan merek terkenal asing dengan kualitas yang tidak sebenarnya.

Keadaan seperti itu dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dengan

enggannya investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan jaminan

bahwa merek-merek dari produknya akan mendapatkan perlindungan memadai.

4 Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal: 51.

4

ekonomi. Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu

prilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan

apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.5

Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di

Indonesia maupun di luar negeri disebut dengan merek terkenal (wellknown

trademarks).

6

Hal itu pernah menjadi dasar keputusan hakim pada kasus pelanggaran

merek dagang NIKE, dimana merek terkenal asing itu telah didaftarkan untuk

pertama kali ke kantor merek oleh pengusaha lokal dengan itikad tidak baik.

Padahal menurut pengetahuan secara umum merek tersebut adalah merek terkenal

asing. Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek mirip dengan merek

terkenal milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen

terhadap asal usul dan kualitas barang.

Oleh Undang-undang Merek No 21 Tahun 1961, perlindungan

hukum bagi merek terkenal belum diatur didalamnya. Kemudian diperbaiki

dengan UUM No. 19 Tahun 1992 jo UUM No. 14 Tahun 1997 jo UUM No. 15

Tahun 2001 serta Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 03-HC.02.01 Tahun

1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek

Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.

7

5 Dyah Hasto Palupi Dan Hermawan Kertajaya, 36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia Seri 2, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, hal: 43. 6 Insan Budi Maulana, perlindungan Hukum Terhadap Merek terkenal Asing di Indonesia dari masa ke masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal: 91. 7 M. Djumhani dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknyadi Indonesia), Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hal: 143.

Lambat laun fungsi merek sebagai

jaminan kualitas menjadi tumpuan para pengusaha untuk meningkatkan

perdagangan. Walaupun sebenarnya fungsi merek adalah untuk menunjukkan

5

kepemilikan dan untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara

profesional.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur merek terkenal, Indonesia

selangkah lebih maju dalam mengatasi pembajakan-pembajakan merek terkenal.

Namun dalam praktek pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih

menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum

terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan.8 Permasalahan yang

dihadapi oleh para penegak hukum adalah menentukan kriteria dan daftar merek-

merek terkenal.9

Selain itu peranan aktif dari pemilik merek terkenal asli untuk mengajukan

permohonan pembatalan merek atas pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha

lokal yang mempunyai itikad tidak baik sangat diperlukan. Apalagi UUM yang

baru sudah merubah sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif dalam

perlindungan hukum terhadap merek sehingga lebih menjamin kepastian hukum.

10

Kenyataannya, perlindungan hukum bagi merek terkenal masih belum

memuaskan, hal ini dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut: penjatuhan sanksi

pidana bagi pelaku kejahatan di bidang merek relatif ringan jika dibandingkan

dengan sanksi pidana yang terdapat dalam UUM.

11

8 Insan Budi Maulana, Op cit, hal: 170 9 Insan Budi Maulana, Loc cit. 10 Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco, Bandung, 1995. 11 Insan Budi Maulana, Op cit, hal: 132.

dalam KUHP ancaman

pidananya paling lama hanya satu tahun empat bulan dan denda paling banyak

tiga belas ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam UUM ancaman pidananya

lebih berat, misalnya saja tindak pidana menggunakan merek yang sama pada

keseluruhanya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa

6

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain hal

tersebut, pihak yang dirugikan juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan

tuntutan ganti rugi pada pelaku kejahatan di bidang merek.

Dengan alasan pembajakan merek terkenal yang semakin banyak terjadi di

pasaran maka perlindungan hukum bagi merek terkenal khususnya merek terkenal

asing terhadap pelanggaran merek sangat membutuhkan penanganan yang lebih

bijaksana.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran merek dan bagaimana bentuk-

bentuk pelanggaran merek?

2. Apakah peraturan perundang-undangan di bidang merek cukup

memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal

asing untuk menegakkan hak-haknya?

3. Bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap pemegang merek dagang terkenal asing berdasarkan peraturan

perundang-undangan merek di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

7

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui arti dan bentuk-bentuk pelanggaran merek, pelaksanaan

penegakan hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap pemegang

merek dagang terkenal asing berdasarkan perundang-undangan merek di

Indonesia dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang merek

dagang terkenal asing untuk menegakkan hak-haknya.

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data guna penyusunan

penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Tinjauan pustaka

Undang-undang No. 7 Tahun 199412

Konsideran yang termuat didalam Undang-undang No. 7 Tahun 19994

memberikan “payung” bagi perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

tentang pengesahan Agreement

Establishing The World Trade Organization yang dalam konsideran huruf b

mengatakan:

“ Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing teri\utama dalam perdagangan internasional”.

12 Konsideran, Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, L.N. 1994 No. 57, TLN No. 3564.

8

dan suatu harapan agar meningkatnya kemampuan daya saing Indonesia di bidang

ekonomi terutama dalam perdagangan internasional.

Untuk itu pula pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI) memandang perlu untuk mengganti UUM No. 19 Tahun 1992

tentang merek sebagaimana telah diubah dengan UUM No. 14 Tahun 1997

tentang perubahan atas UUM No. 19 Tahun 1992, dengan menetapkan UUM No.

15 Tahun 2001 karena terdapat ketentuan-ketentuan yang harus disesuaikan

dengan TRIP’s Agreement dan atau disesuaikan dengan persetujuan internasional

lainnya seperti Konvensi Paris, London, dan Stockholm.

Pasal 6 bis Konvensi Paris telah mengatur soal merek terkenal (wellknown

trademarks). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang

terkenal asing akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pihak-pihak

yang berkepentingan mempunyai itikad baik dan adanya peraturan perundang-

undangan yang memadai. Pihak-pihak tersebut adalah Kantor Merek, pemegang

hak atas merek terkenal asing yang asli dan pengusaha lokal yang akan memakai

merek terkenal asing di Indonesia. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang

merek juga sudah mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang

merek dagang terkenal (asing) di Indonesia. Sebelumnya Undang-undang merek

No. 21 Tahun 1961 memiliki banyak kelemahan karena tidak mencantumkan

perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal terutama merek

dagang terkenal asing. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Merek No.

15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan merek adalah:

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan-perdagangan barang atau jasa”.

9

Pengertian itu lebih spesifik daripada yang diatur dalam Uum No. 21

Tahun 1961, dimana hak khusus atas merek diberikan kepada siapapun dan hanya

mensyaratkan daya beda. Maka, tidaklah mengherankan jika pada dekade tahun

70-an sampai 90-an banyak sekali pelanggaran terhadap merek terkenal asing di

Indonesia.

Selain itu karena UUM No. 21 Tahun 1961 tidak memberikan definisi atas

kriteria tentang merek terkenal, maka pemerintah RI menetapkan Keputusan

Menteri Kehakiman RI No. 02-HC.01 Tahun 1981 (KEPMEN 1981) yang

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 03-HC.02.01

Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau

merek-merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan

lain.

Karakteristik merek terkenal menurut KEPMEN 1991 telah mengalami

perluasan dari KEPMEN 1981, yaitu meliputi13

1. Merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang

yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan ; dan

:

2. digunakan di Indonesia maupun diluar negeri.

Untuk itu merek terkenal asing dapat didefinisikan dengan merek terkenal yang

diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau

berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang telah

menembus pasar Indonesia dan telah lama dikenal di Indonesia maupun di luar

negeri14

13 Insan Budi Maulana, loc cit. 14 M. Djumhana dan R. Djubaedillah, op cit, hal: 57

.

10

Kriteria merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum

masyarakat tetapi juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang

telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya.15

Saat ini perlindungan terhadap merek terkenal telah diperluas daripada apa

yang ditentukan dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris. Seperti yang tercantum dalam

persetujuan TRIPs bahwa pembatasan peniruan oleh pihak lain tidak hanya

terhadap pemakaian “barang yang sejenis” tetapi juga terhadap pemakaian

“barang yang tidak sejenis”. Negara anggota dari Paris Union ini menerima secara

ex-officio, jika perundang-undangan mereka membolehkan, atau atas permohonan

daripada pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan

pendaftaran dan juga melarang pemakaian daripada suatu merek yang merupakan

suatu reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan

(to create confusion) dari suatu merek yang telah dianggap oleh “competent

authority” (instansi yang berwenang) daripada negara dimana merek ini

didaftarkan atau dipakai, sebagai mmerek terkenal (wellknown), di dalam negara

itu, yakni sebagai suatu merek dari seorang yang berhak atas fasilitas menurut

Konvensi Paris ini dan dipakai untuk barang-barang yang sama (identik) atau

sebagian essential (utama).

Reputasi

suatu merek dapat dibuktikan dengan dukti pendaftaran merek tersebut di

beberapa negara.

16

15 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal: 57. 16 Ibid, hal: 45.

Dalam UUM No. 15 Tahun 2001 perlindungan merek terkenal diatur pada

pasal 6 ayat (1b) yang menyatakan:

11

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Merek terkenal asing yang didaftarkan oleh pengusaha lokal yang

mempunyai itikad tidak baik dan etika bisnis buruk, menyebabkan para pemilik

merek terkenal harus mengajukan gugatan atas pelanggaran merek tersebut.

Dalam pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris dinyatakan bahwa tidak ada jangka

waktu yang ditentukan untuk minta pembatalan daripada merek itu atau larangan

untuk memakai merek terdaftar tersebut yang dipakai dengan itikad buruk (in bad

faith).

Pada umumnya pelanggaran atas merek memerlukan penanganan yang

berbeda. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran itu adalah:17

1. Pendaftaran merek tanpa hak

Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang

sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek-

merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri

kemudian diperdagangkan si pelanggar sendiri kemudian tidak

menggunakan merek yang mereka daftarkan. Pelanggaran ini sangat

merugikan pemilik merek.

2. Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian

Pada pelanggaran ini, si pelanggar tidak saja melanggar hak orang lain

tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuhan atas sumber dan

kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan tidak

17 PPH, Upaya Memasyarakatkan UU Merek Dalam Rangka Memasuki PJPT II dan Era Globalisasi (Jakarta: Newsletter 13/IV/1993), hal 18.

12

hanya pemilik merek tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Pemilik

merek dirugikan karena terjadi perusakan citra atas merek mereka.

3. Pemakaian merek tanpa hak

Pelanggaran jenis ini sebetulnya sama dengan kedua jenis pelanggaran

yang tersebut diatas. Perbedaannya ialah yang terjadi pemakaian tanpa hak

adalah bahwa produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama

dengan aslinya. Dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik

merek dan konsumen.

Untuk mengatasi terjadinya pelanggaran atas merek terkenal asing

tersebut, dapat dilakukan upaya-upaya perlindungan merek terkenal asing yang

dapat dilakukan oleh Kantor Merek Indonesia dengan menolak pendaftaran

terhadap merek yang sudah terkenal di luar negeri. Penolakan penerimaan

pendaftaran merek secara absolut diatur dalam pasal 5 UUM No. 15 Tahun 2001

yang menyatakan:

“Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini”:

a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

b) Tidak memiliki daya pembeda; c) Telah menjadi milik umum, atau; d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimintakan pendaftarannya.

Sementara itu, merek terkenal asing yang sudah terlanjur didaftarkan oleh

pengusaha lokal yang tidak beritikad baik, dapat mengajukan gugatan pembatalan

merek sesuai dengan tata cara yang tersedia. Prinsipnya, merek hanya dapat

didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad

baik. Jadi itikad baik ini dijadikan suatu alasan utama dalam meminta pembatalan

terhadap pembatalan pendaftaran merek. Akan tetapi ada pengecualian untuk

13

pemilik merek terkenal, walaupun tidak terdaftar, pemilik merek dapat

mengajukan gugatan untuk pembatalan pendaftaran merek setelah mengajukan

permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal.18

a. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang

diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

Hal itu dimaksudkan untuk

memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal asing

yang tidak terdaftar dan mendorong pemilik merek terkenal asing untuk

mendaftarkan mereknya.

Apabila upaya-upaya perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing

tersebut diatas tidak berhasil, dapat dilakukan penanganan melalui ketentuan-

ketentuan hukum pidana atau hukum perdata.

Penanganan melalui ketentuan-ketentuan pidana diatur dalam pasal 90-95

UUM No. 15 Tahun 2001 yang pada intinya meliputi 6 macam bentuk tindak

pidana merek, yaitu:

b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi

dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus

juta rupiah).

18 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, Alumni Bandung, 1996, hal: 96.

14

c. Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi-

geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan

barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis

milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang

terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

e. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada

barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan

masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan

pidana paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

f. Memperdagangkan barang dan /atau jasa yang diketahui atau patut

diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil

pelanggaran (huruf a-e), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

Direktorat Jenderal juga memiliki kewenangan untuk menolak

permohonan perpanjangan merek yang serupa atau sama dengan merek terkenal

yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak.

15

Hukum Pidana Indonesia yang dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana atau KUHPidana mengatur tentang persaingan curang (oneerlijke

concurrentie), termuat didalam pasal 382 bis yang menyatakan:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.19

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sedangkan didalam Hukum Perdata, pihak yang dirugikan dapat

melakukan gugatan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya,

seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan sebagai

berikut :

20

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian

yang dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa:

buku-buku, artikel-artikel baik dari koran maupun dari media elektronik,

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-HC.01 Tahun 1981 (KEPMEN 1981)

yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 03-HC.02.01

Tahun 1991, Undang-Undang Merek (UUM) No. 21 Tahun 1961, UUM No. 19

E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam mencari data guna mendukung

penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan.

19 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal: 135. 20 R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal: 346.

16

Tahun 1992, UUM No. 14 Tahun 1997, UUM No. 15 Tahun 2001, Konsideran,

Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing

The World Trade Organization, PP No. 23 Tahun 1993, KUHPidana,

KUHPerdata.

Dalam penulisan skripsi ini tidak menggunakan penelitian lapangan, akan

tetapi penulis mengambil contoh kasus melalui internet yang memuat tentang

kasus yang terjadi antara NIKE INTERNATIONAL LTD dengan Lucas Sasmito.

Hal ini bertujuan agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang perlindungan

hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing dari pelanggaran merek

di Indonesia yang terjadi pada saat ini.


BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL, MEREK DAN MEREK DAGANG

TERKENAL ASING

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kekayaan yang berupa benda merupakan obyek hukum. Menurut

Subekti21

HAKI dahulu dikenal sebagai Hak Milik Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual

merupakan terjemahan langsung dari “Intellectual Property”. Selain istilah

“Intellectual Property” juga dikenal dengan istilah “intangible Property”,

“Creative Property”, dan “Incorporeal Property”. Di perancis orang

mengatakannya sebagai “Property Intellectuele”, dan “Propriete Industrielle”.

. Pengertian yang paling luas dari perkataan “benda” adalah segala

sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Benda dalam arti kekayaan atau hak milik

meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Salah satu bagian hak atas

benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual. Hak Atas kekayaan

Intelektual (HAKI) atau padanan kata Intellectual Property Rights adalah hak

yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan

intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra.

21 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 1993, hal: 60

18

Di Belanda biasa disebut “Milik Intelektual” dan “Milik Perindustrian”. World

Intellectual Property Organization atau WIPO sebagai organisasi internasional

yang mengurus bidang hak milik intelektual memakai istilah Intellectual Property

yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain karya kesusastraan,

artis, kaset, dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha

manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan

penentuan komersial (commercial names and disignation), dan perlindungan

terhadap permainan curang.

Pemilikan HAKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang bisa

dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan

berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis. Menurut

W.R Cornish yang dikutip Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah22

22 Muhamad Djumhan dan R. Djubaedillah, Op Cit, hal: 20

idea

termasuk hasil kemampuan intelektual : “Milik Intelektual melindungi pemakaian

idea informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi”.

HAKI sangat penting artinya sebagai suatu sistem yang berfungsi sebagai

sarana pemberian hak terhadap kekayaan berupa aset yang tidak kasat mata

(Intangible) kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan dan

memberikan perlindungan kepada pemegang hak, karena sifatnya tersebut maka

HAKI sebagai aset harus disempurnakan dokumentasi hukumnya yaitu, : dengan

pendaftaran ke instansi yang ditunjuk untuk itu, di Indonesia adalah Direktorat

Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia.

19

Konsideran huruf (b), yang dimuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun

1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization

merupakan “payung” bagi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan

memberikan harapan agar meningkatnya daya saing Indonesia di bidang ekonomi

terutama dalam perdagangan internasional. Konsideran huruf (b) selengkapnya

adalah sebagai berikut:

“ Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing teri\utama dalam perdagangan internasional”.23

HAKI sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka

pemiliknya dapat dengan leluasa menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan

berbuat bebas melakukan apa saja terhadap harta benda/ kekayaannya. Kebebasan

Untuk itu pemerintah bersama DPR RI memandang perlu untuk

mengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek, dengan menetapkan

Undang_undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, karena terdapat ketentuan-

ketentuan yang harus disesuaikan dengan TRIPs Agreement dan atau disesuaikan

dengan persetujuan internasional lainnya seperti Konvensi Paris, London, dan

Stockholm.

2. Sifat-sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual

23 Konsideran, Undang-undang No. 7 Tahun 1994, Loc Cit.

20

itu ada batasnya, yaitu, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan

kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hak milik intelektual dalam perkembangannya menempatkan

undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan melainkan juga bersifat

memaksa. Perubahan pengaturan tersebut masih tetap memperhatikan sifat asli

hak milik intelektual, diantaranya:

a. Mempunyai jangka waktu terbatas;

Dalam arti setelah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan

tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis

masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya hak merek,

tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali

dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu

perlindungan pertama, contohnya hak paten. Jangka waktu perlindungan

hak milik intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-

undangnya, misalnya merek dilindungi selama 10 tahun dan berlaku surut

sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak;

Maksud bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa si pemilik/pemegang

hak tersebut dapat mempertahankannya dan melakukan penuntutan

kepada seseorang (siapapun) atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang

lain tersebut. Si pemilik/pemegang hak milik intelektual mempunyai

suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya

dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat

ciptaannya/penemuan ataupun menggunakannya.

21

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

Pemilikan HAKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia

yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis,

memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia

serta bernilai ekonomis.

3. Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hubungan yang tercipta antara hukum dengan kepemilikan adalah hukum

menjamin bagi sertiap manusia penguasaan dan kenikmatan eksklusif atas benda

atau ciptaannya tersebut dengan keikutsertaan negara. Hukum dengan bantuan

negara memberikan perlindungan untuk kepentingan si pemilik baik secara

pribadi maupun secara kelompok. Hukum juga memberikan jaminan agar

ketertiban didalam masyarakat tetap terpelihara dan kepentingan masyarakat

tidak terganggu oleh kelompok pribadi. Untuk menyeimbangkan kepentingan-

kepentingan tersebut, maka sistem hak milik intelektual harus berdasarkan kepada

prinsip:24

a. Pinsip keadilan (the principle of natural justice)

Penciptaan sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil

dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan

tersebut dapat berupa materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman

karena dilindungi dan diakui atas hasil kerjanya. Hukum memberikan

perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan

24 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op cit, hal: 25-26

22

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut

hak. Setiap hak mwnurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa

tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Menyangkut hak milik intelektual maka peristiwa yang menjadi alasan

melekatnya itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan

intelektualnya. Perlindungan ini pula tidak terbatas di dalam negeri

penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan diluar

batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini

mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak

melakukan (omission) suatu perbuatan.

b. Prinsip ekonomi (the economic argument)

Hak milik intwelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan

kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada

khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta

berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya adalah bahwa

kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal

itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupan dalam masyarakat.

Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan

bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan

keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty, dan technical

fee.

c. Prinsip kebudayaan (the cultural argument)

Kita mengkonsepsikan bahwa kerja manusia itu pada hakekatnya

bertujuan unutk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula

23

akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak

karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, dan

perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi

peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu

juga akan memberikan kemashlahatan bagi masyarakat, bangsa dan

negara. Pengakuan atas kreasi, karsa, karya cipta manusia yang dibakukan

dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu yang tidak dapat

dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu

membangkitkan semangat dan melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip sosial (the social argument)

Hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai perseorangan yang

berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain, tetapi hukum mengatur

kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia didalam

hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam suatu

ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh

hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau

kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi

kepentingan perseorangan, persekutuan atau kesatuan lain itu saja, akan

tetapi pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu

diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak

tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu,

kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

24

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK

1. Sejarah Hak Merek

Pada awalnya merek digunakan oleh manusia untuk dibubuhkan secara

fisik kepada benda dengan maksud untuk menunjukkan asal-usul atau pada

kepemilikannya. Perkembangan merek yang pertama kali adalah dipisahkannya

merek menurut fungsinya yang spesifik. Fungsi merek sebagai tanda untuk

menghubngkan produk tertentu dengan sumbernya sekaligus dipakai karena bisa

membedakan dari penghasil barang lainnya.

Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek semakin berkembang

dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan, terlebih pula setelah

dunia perdagangan lsemakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga

dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang-barang menjadi

semakin luas. Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek sebagai alat untuk

membedakan asal-usul barang, kualitasnya, dan untuk menghindarkan peniruan.

Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam

sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang

diperdagangkan.25

25 Muhamad Djumhan dan R, Djubaedillah, Op Cit, hal: 149

Berkembangnya perdagangan barang antar negara akibat dari perluasan

pasar menyebabkan pemasaran dari suatu produk melewati batas-batas negara.

Keadaan ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan merek secara

internasional. Tahun 1883 di Paris dibentuk suatu konvensi mengenai hak milik

perindustrian yang kemudian menjadi tonggak sejarah dimulainya perkembangan

perlindungan merek secara internasional.

25

Pengaturan hukum merek di indonesia pertama kali pada saat

dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian pada masa sebelum

kemerdekaan yaitu dalam “Reglement Industrieele Eigendom Kolonien”, Stb. 545

Tahun 1912. sistem yang dianut Reglement Industrieele Eigendom Kolonien

adalah deklaratif. Sistem deklaratif tidak menerbitkan hak, tetapi hanya

memberikan sangkaan hukum (rechtsvermoeden) atau presemption iuris yaitu

bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek dan

sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Pendaftaran merek hanya

digunakan untuk memudahkan pembuktian bahwa pihak pendaftar diduga sebagai

pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

Sistem deklaratif masih digunakan dalam UU No. 21 Tahun 1961 tentang

merek sebagai pengganti Reglement tersebut. Secara keseluruhan UUM No. 21

Tahun 1961 dianggap tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang

memadai kepada pemilik atau pemegang merek yang sah dan perlindungan

hukum terhadap konsumen. Hal itu dimulai pada awal tahun 70-an ketika kasus

yang terkenal tentang merek TANCHO yang terjadi antara pengusaha lokal Cina

dengan pengusaha asing Jepang (Putusan perkara merek TANCHO Reg. No.

677/K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972). Walaupun untuk menutupi

kekurangan undang-undang merek itu telah ditetapkan Keputusan Menteri

Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun 1992 UUM No. 21 Tahun 1961 diganti dengan UUM No. 19

Tahun 1992 tentang merek yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. UUM

No. 19 Tahun 1992 tidak lagi menggunakan sistem deklaratif tetapi sistem

konstitutif. Sistem ini mendasarkan pada sistem pendaftaran yaitu bahwa

26

pendaftaran atas merek merupakan bukti adanya hak atas merek tersebut. Siapa

yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan secara eksklusif

dapat menggunakan merek tersebut.

Walaupun UUM No. 19 tahun 1992 dianggap telah cukup memberikan

kepastian hukum bagi perlindungan produsen dan konsumen, tetapi oleh

pemerintah Indonesia direvisi lagi dengan ditetapkannya UUM No. 14 Tahun

1997 tentang perubahan UUM No. 19 Tahun 1992 tentang merek, yang kemudian

diganti lagi dengan UUM No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

2. Pengertian Merek

Pengertian merek secara yuridis adalah pengertian yang diberikan oleh

undang-undang. Pasal 1 ayat (1) UUM No. 15 Tahun 2001 menyebutkan sebagai

berikut:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek berfungsi sebagai tanda pada produk (barang atau jasa) yang

diperdagangkan. Misalnya merek NIKE dengan lukisan sayap dibawahnya yang

merupakan merek dagang dan nama perniagaan dari NIKE International Ltd,

suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Bagian Oregon, USA. Hal itu

berarti antara merek yang satu dengan merek yang lain untuk barang dan jasa

yang sejenis harus berbeda. Suatu merek dikatakan berbeda apabila tidak

memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa

sejenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan itu bisa keseluruhan atau

pada pokoknya.

27

3. Fungsi Merek

Merek memiliki beberapa fingsi yang melekat padanya dengan melihat

pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk

barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan. Jadi merek

digunakan sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa yang sekaligus berfungsi

untuk menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Merek juga memberikan jaminan kualitas dari barang dan jasa yang

bersangkutan, dimana hal itu sangat bermanfaat bagi perlindungan pemilik merek

dan konsumen. Dengan adanya jaminan kualitas dari produsen, upaya untuk

mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akan

berjalan dengan baik. Di pasaran luar negeri, merek seringkali merupakan satu-

satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “goodwill” dimata

konsumen.26

26 Ibid, hal: 160

Goodwill atas merek yang telah diperoleh produsen akan

memberikan keuntungan yang besar bagi produsen terutama dalam memperluas

pasaran.

Fungsi merek yang paling penting dalam perkembangan perekonomian

Indonesia dalam menghadapi globalisasi pasar internasional adalah bahwa merek

dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang

sehat.

4. Jenis Merek

Ada 2 (dua) jenis merek yang disebutkan dalam undang-undang merek,

yaitu:

28

a) Merek dagang

b) Merek jasa

Pengertian mengenai merek dagang (trade mark) disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUM No. 15 Tahun 2001, yaitu:

“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.

Pengertian mengenai merek jasa (service mark) disebutkan dalam pasal 1

ayat (3) UUM No. 15 Tahun 2001, yaitu:

“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Selain itu disebutkan juga pengertian mengenai merek kolektif (collective

mark) yang terdapat dalam pasal 1 ayat (4) UUM No. 15 Tahun 2001, yaitu:

“Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”.

5. Hak Atas Merek

Pengertian mengenai hak atas merek diberikan menurut pasal 3 UUM No.

15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif

yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar

Unun Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli,

hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu suatu merek

memberi hak khusus atau hak mutlak kepada pemilik merek, maka hak atas merek

29

itu dapat dipertahankan kepada siapapun.27

1) Menciptakan hak tunggal (sole or single right)

Hak atas merek diberikan kepada

pemilik merek dagang atau jasa yang beritikad baik.

Sesuai dengan ketentuan nahwa hak merek itu diberikan pengakuannya

oleh negara, maka pendaftaran atas merek miliknya, merupakan suatu keharusan

apabila pemilik merek menghendaki agar menurut hukum dipandang sebagai

orang yang berhak atas suatu merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya

terdapat suatu kepastian hukum abhwa dialah yang berhak atas merek tersebut.

Dan bagi pihak lain harus menghormati hak tersebut, apabila mencoba akan

mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lain yang sejenis oleh

Direktorat Jenderal akan ditolak pendaftarannya.

Memperhatikan ketentuan pasal 3 UUM No. 15 Tahun 2001, pengertian

hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek meliputi jangkauan:

Hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik

merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur

yangan pihak lain.

2) Mewujudkan hak monopoli (monopoly right)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam

perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.

3) Memberi hak paling unggul kepada pemilik merek (superior right)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul

bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu

merek mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

27 Ibid, hal: 163

30

6. Merek Yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftar

Undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 mengatur secara tegas

mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Ada dua dasar alasan bagi

Direktorat Jenderal menolak setiap permohonan pendaftaran merek yaitu

penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif.28

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Penolakan permohonan

pendaftaran secara absolut apabila ada unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan

sebagai merek. Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut

pasal 5 UUM No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang

diperkenankan sebagai merek dapat menyinggung atau melanggar

perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak

umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu, maka dapat

dilarang tanda-tanda tersebut sebagai merek.29

b. Tidak memiliki daya pembeda

Misalnya tulisan “ALLAH”

atau “Muhammad” dalam huruf arab dilarang didaftarkan sebagai merek.

Pencapaian tujuan penggunaan merek sebagai tanda tidak akan tercapai

apabila pihak lain atau konsumen tidak dapat membedakan merek yang

satu dengan merek yang lain. Misalnya dalam perkara “KAMPAK” vs

“RAJA KAMPAK” (putusan Mahkamah Agung RI No. 178/K/SIP/1973

tanggal 9 April 1973) dimana merek KAMPAK dan lukisan kampak

28 Insan Budi Maulana, Op Cit, hal: 102 29 Sudargo gautama, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 1984

31

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK

dan lukisan mahkota diatas gambar dua kampak yang bersilang.

c. Telah menjadi milik umum

Tanda-tanda tertentu yang sudah terkenal dan dimiliki oleh masyarakat

luas juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimohonkan pendaftaran

Tanda-tanda tertentu yang hanya menunjukkan keterangan atau berkaitan

dengan produk tentunya tidak dapat berfungsi efektif sebagai merek.

Tanda-tanda ini dapat mengacaukan pikiran masyarakat kalau digunakan

sebagai merek karena juga digunakan umum untuk menunjukkan

keterangan atau nerkaitan dengan produk lain.

Sedangkan penolakan pendaftaran merek secara relatif sangat tergantung

pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek. Pasal 6 UUM No. 15 Tahun

2001 mengatur ketentuan tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang

dan /atau jasa yang sejenis.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa

yang sejenis.

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

indikasi geografis yang sudah dikenal.

32

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan /atau jasa yang tidak sejenis sepanjang

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah.

17. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila

merek tersebut:

a. Merupakan atau menyamai nama orang terkenal, foto atau nama badan

hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari

yang berhak;

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,

bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga

nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari

pihak yang berwenang;

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi

yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Jika suatu pendaftaran merek ditolak berdasarkan alasan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 undang-undang merek, naka pendaftar masih

bisa minta banding kepada komisi banding. Komisi banding adalah badan khusus

yang independen dan berada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Komisi Banding

Merek secara khusus yaitu peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1995 tentang

Komisi banding Merek. Tugas dan wewenang komisi banding merek adalah

33

memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan penolakn

permohonan pendaftaran.

Pengajuan banding harus beralasan dengan menguraikan hal-hal yang

menjadi keberatan terhadap dasar dan pertimbangan Direktorat Jenderal. Adapun

tata cara pengajuan permohonan banding tersebut yaitu:

a. Diajukan oleh pihak yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak

berdasarkan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif;

b. Bila dilakukan melalui kuasa maka permintaan banding tersebut wajib

dilengkapi dengan surat kuasa khusus;

c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau

kuasanya kepada komisis banding merek, dengan tembusan yang

disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya;

d. Diajukan dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan

terhitumg sejak tanggal Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan.

Pemeriksaan banding dilakukan terhadap berkas permohonan banding

yang telah diajukan kepada Sekretariat Komisi banding dan dalam waktu paling

lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding, komisi

banding akan memberikan keputusannya. Keputusan komisi banding merek yang

mengabulkan permohonan banding, direktorat jenderal akan melaksanakan

pengumuman kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita

Resmi Merek. Apabila permohonan banding ditolak, pemohon atau kuasanya

dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada

Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal

34

diterimanya keputusan penolakan tersebut, dimana terhadap putusan Pengadilan

Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

7. jangka Waktu Perlindungan Merek

Menurut pasal 8 UUM No. 15 Tahun 2001, merek terdaftar mendapat

perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal

penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu

perlindungan untuk jangka waktu yang sama.biasanya direktorat jenderal tidak

lagi melakukan penelitian (examination) atas merek tersebut pada saat pemilik

merek mengajukan perpanjangan untuk perlindungan. Prosedur permohonan

perpanjangan waktu dilakuka secara tertulis oleh pemilik merek, atau kuasanya

dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya

jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan ini dapat disetujui

jika merek yang bersangkutan masih dipakai pada barang atau jasa sebagaimana

diproduksi dan diperdagangkan oleh pemilik merek atau kuasanya.

Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat

ditolak, yaitu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya

dengan menyebutkan alasannya. Alasan penolakan itu antara lain karena telah

melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan

kembali, tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan, merek tersebut sudah

tidak dipakai pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek

35

atau karena barang atau jasa tersebut sudah tidak diproduksi dan diperdagangkan

lagi.

8. Pengalihan Hak Atas Merek

Dalam UUM No. 15 Tahun 2001, masalah pengalihan hak atas merek

yang ini diatur dalam BAB V Bagian Pertama yang mengatur pengalihan hak atas

merek terdaftar. Pasal 40 menjelaskan cara-cara untuk mengalihkan hak atas suatu

merek terdaftar, yaitu melalui:

a. Pewarisan;

b. Wasiat;

c. Hibah;

d. Perjanjian; atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek wajib dimintakan pencatatan kepada Direktorat

Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai dokumen-

dokumen yang membuktikannya. Pengalihan hak mempunyai kekuatan hukum

terhadap pihak ketiga hanya bila telah tercatat dalam Daftar Umum Merek.

Pengalihan atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi

atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.

Pengalihan hak atas merek salah satunya dapat dilakukan berdasarkan

lisensi merek. Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada orang

lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian ataupun

36

seluruh jenis barang atau jasa termasuk dalam satu kelas untuk memperoleh

manfaat ekonomi.30

Perlisensian merek melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat

pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu merek dalam jangka

waktu dan dengan syarat tertentu pula.

Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal atau dicatat

dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam BeritaResmi Merek.

31

a. Sistem Pendaftaran Merek

9. Pengelolaan Administrasi Hak Atas Merek

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh

pemilik atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek dikenal ada dua macam sistem

pendaftaran, yaitu:

1. Sistem Deklaratif (First To Use System)

UUM No. 21 Tahun 1961 memakai sistem deklaratif. Sistem ini

berdasarkan pada pemakai pertama yang menimbulkan adanya hak

atas merek. Pendaftaran atas suatu merek dalam sistem ini tidak

menunjukkan adanya hak, tetapi hanya anggapan adanya hak.

2. Sistem Konstitutif (First To File System)

UUM No. 19 Tahun 1992 jo Uum No. 14 Tahun 1997 jo UUM No. 15

Tahun 2001 memakai sistem konstitutif. Dalam sistem ini dianut

prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan

30 Abdulkadir Muhamad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal: 133 31 Ibid

37

berlangsung apabila hak tersebut dimintakan pendaftaran.32

b. Permohonan Pendaftaran Merek

Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Pemilik

atau kuasanya yang memperoleh Sertifikat Merek akan mempunyai

“hak khusus” atau “hak eksklusif” atas mereknya sehingga ia akan

dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama.

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam BAB III Bagian Pertama

sampai dengan Bagian Kelima, mulai dari pasal 7 sampai pasal 17 UUM No. 15

Tahun 2001. ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23

Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (LN 1993-30)

tertanggal 31 Maret 1993.

Pasal 7 ayat (1) UUM No. 15 Tahun 2001 menentukan bahwa surat

permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

1) Tanggal, bulan, dan tahun;

2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;

3) nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui

kuasa;

4) warna-warna, apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya

menggunakan unsur-unsur warna;

5) nama negara dan tanggal permohonan merek yang pertama kali, dalam hal

permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

32 Sudargo Gautama dan R. Winata, Komentar UUM Baru, Op Cit., hal: 5

38

Surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau

kuasanya.

Pasal 2 PP No. 23 Tahun 1993 menentukan secara lebih lengkap

persyaratan dalam permohonan pendaftaran merek, yaitu:

1) surat pernyataan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran adalah

miliknya;

2) dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;

3) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau

salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek

adalah Badan Hukum Indonesia;

4) Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan

melalui kuasa;

5) Pembayaran biaya dalam rangka permohonan pendaftaran merek, yang

jenis dan besarnya ditetapkan menteri;

6) Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang

menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa

Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan

menggunakan hak prioritas;

7) Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan

pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek

kolektif.

Surat pernyataan dalam permohonan pendaftaran merek harus dengan

jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran itu

39

adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain secara keseluruhan atau pada

pokoknya.

Setiap permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, sebagaimana

diatur pasal 11 UUM harus diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak

tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara

lain yang ikut serta dalam konvensi internasional mengenai perlindungan merek

yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia.

Permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara

bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan

dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka dan ditandatangani oleh

salah satu dari pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon

yang mewakilkan.

Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau

berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan

melalui kuasanya di Indonesia dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili

hukumnya di Indonesia.

c. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa merek yang memiliki

keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. Hasil dari pemeriksaan ini

adalah bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut bisa disetujui atau ditolak.

Bila permohonan merek tersebut disetujui, maka Direktorat Jenderal mendaftar

merek tersebut dalam Daftar Umum Merek lalu memberitahukan pendaftaran

merek tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek,

40

memberikan sertifikat merek dan mengumumkan pendaftaran tersebut dalam

Berita Resmi Merek.

Apabila pemeriksa merek berkesimpulan bahwa permohonan pendaftaran

merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak, maka Direktorat Jenderal

menetapkan keputusn tentang penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut.

Keputusan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang

mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

d. Pengumuman Permohonan

Direktorat Jenderal setelah mendapat permohonan pendaftaran merek,

dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujui permohonan

untuk didaftar segera mengumumkan permohonan pendaftaran merek yang telah

memenuhi persyaratan. Manfaat pengumuman ini yaitu memungkinkan setiap

orang atau badan hukum untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada

Direktorat Jenderal atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak

penerimaan keberatan, mengirinkan salinan surat yang berisikan keberatan

tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek berak

mengajukan sanggahan terhadap sanggahan tersebut. Sanggahan diajukan secara

tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan

salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

e. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana

diatur pasal 61 ayat (1) UUM No. 15 Tahun 2001 dilakukan atas prakarsa

41

Direktorat Jenderal maupun berdasarkan permohonan pemilik merek yang

bersangkutan.

Ketentuan penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal Merek dalam

pengaturan pasal 61 ayat (2) UUM . 15 Tahun 2001 dapat dilakukan jika:

1) Merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih

dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau

pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh

Direktorat Jenderal;

2) Merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai

dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk

pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.

Permohonan penghapusan pendaftaran merek juga dapat diajukan oleh

pihak ketiga yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Adanya penghapusan pendaftaran merek tersebut mengakibatkan

berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Dalam pengaturan merek dikenal pula mekanisme pembatalan merek

terdaftar. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat dimintakan oleh pihak yang

berkepentingan, yaitu pemilik merek terdaftar. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu

bagi pihak pemilik merek terkenal yang belum terdaftar dapat pula mengajukan

gugatan pembatalan pendaftaran merek. Seperti misalnya perkara merek dagang

NIKE yang sudah terkenal di luar negeri. NIKE merupakan merek dagang

sekaligus nama perniagaan dari NIKE International Ltd., suatu perseroan menurut

Undang-Undang Negara Bagian Oregon, USA, yang menggugat pembatalan

merek NIKE No. 141589 tanggal 13 Desember 1979 atas nama Lucas Sasmito.

42

Pendaftaran merek dagang NIKE No. 141589 milik Lucas Sasmito merupakan

perbuatan yang beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan

atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama perniagaan NIKE

milik NIKE International Ltd. Pengecualian untuk merek terkenal tersebut

dianggap perlu untuk tujuan: 33

1) Memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal

yang tidak terdaftar;

2) Mendorong pemilik merek terkenal untuk mendaftarkan mereknya.

Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek mirip dengan merek

milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan masyarakat tentang asal

usul serta kualitas barang.

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK DAGANG TERKENAL

ASING

1. Pengertian Merek Asing

Salah satu prinsip terpenting dari Konvensi Paris adalah tentang

persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga negara

sendiri. Prinsip “National Treatment” atau prinsip assimilasi (Principle Of

Assimilation) yaitu bahwa seorang warga negara dari suatu negara peserta uni,

akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga

negara dimana mereknya didaftarkan.34

Prinsip perlakuan sama ini dimaksudkan untuk melindungi merek asing

yang didaftarkan di negara peserta Konvensi Paris termasuk Indonesia. Pengertian

merek asing menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak

33 Ibid, hal: 96 34 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. Op. cit, hal: 129.

43

didefinisikan secara pasti. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) UUM No. 15 Tahun

2001 dapat diinterpretasikan mengenai pengertian merek asing yaitu merek yang

diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang tidk bertempat tinggal

atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara RI.

2. Kriteria dan Ruang Lingkup Merek Terkenal

Pasal 6 bis Konvensi Paris tidak memberikan definisi atau kriteria tentng

merek terkenal (Wellknown Mark) tetapi diserahkan sepenuhnya pada masing-

masing negara anggota. Pemerintah Indonesia melalui Kepmenkeh No. M 03-

HC.02.01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang penolakan permohonan

pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang

lain atau milik badan lain, memberikan kriteria tentang merek terkenal yaitu

meliputi:

a. Merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang

yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan;

b. Digunakan di Indonesia maupun di luar negeri.

Kriteria merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum

masyarakat tetapi juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang

telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan pemiliknya.35

Usaha untuk meraih predikat merek terkenal terhadap suatu produk bukan

hal yang mudah. Pemilik merek membutuhkan waktu dn biaya yang tidak sedikit

untuk menjadikan mereknya merek terkenal. Salah satu caranya adalah dengan

Reputasi suatu

merek dapat dibuktikan dengan pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

3. Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal

35 Sudargo Gautama dan R. Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, Op. cit , hal: 57.

44

mendaftarkan mereknya diberbagai negara. Hal itu menuntut diperlukannya

ketentuan khusus dalam pendaftaran merek terkenal, karena kalau suatu barang

sudah terkenal dengan merek tertentu maka merek inilah yang dijadikan pegangan

untuk memperluas pasaran luar negeri dari barang yang bersangkutan.36

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

yang sejenis (pasal 6 ayat (1b) Uum No. 15 Tahun 2001)

Permohonan pendaftaran merek dalam daftar umum ditolak apabila merek

yang didaftarkan adalah:

b. Merupakan atau menyamai nama orng terkenal, foto, atau nama badan

hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang

berhak (pasal 6 ayat (3a) UUM No. 15 tahun 2001).

Pasal 6 bis Konvensi paris versi stockholm 1967, menentukan bahwa

merek terkenal yang telah dipakai oleh pemakai merek yang beritikad tidak baik,

maka selalu dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh

pejabat pendaftaran. Dalam pasal 6 bis ayat (3) dinyatakan bahwa tidak ada

jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan daripada merek itu atau

larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jika dipakainya dengan itikad

buruk (in bad faith).

Walaupun tidak terdaftar, pemilik merek terkenal dapat mengajukan

gugatan untuk pendaftaran pembatalan merek setelah mengajukan pendaftaran

pada Direktorat Jenderal Merek.37

36 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Op. cit, hal: 154 37 Sudargo Gautama dan R. Winata, Komentar Atas UUM Baru, Op.cit, hal: 96

Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk

memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal asing

45

yang tidak terdaftar dan mendorong pemilik merek terkenal asing untuk

mendaftarkan mereknya. Dalam permohonan Peninjauan Kembali dari NIKE

International Ltd., Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan pembatalan

merek NIKE daftar No. 141589 atas nama Lucas Sasmito dan menyatakan bahwa

NIKE International Ltd sebagai satu-satunya dan pemakai pertama di Indonesia

dari merek dagang NIKE, karena itu mempunyai hak tunggal untuk memakai

merek dagang NIKE di Indonesia. Pemakaian merek terkenal atau pemakaian

merek mirip dengan merek terkenala milik orang lain secara tidak berhak juga

dapat menyesatkan masyarakat tentang asal-usul tentang kualitas barang.

Saat ini perlindungan terhadap merek terkenal telah diperluas daripada apa

yang ditentukan dalam pasal 6 bis Konvensi Paris. Seperti yang tercantum dalam

persetujuan TRIPs bahwa pembatasan peniruan oleh pihak lain tidak hanya

terhadap pemakaian “barang sejenis” tetapi juga terhadap pemakaian “barang

yang tidak sejenis”. Negara anggota dari Paris Union ini menerima secara ex-

officio, jika perundang-undangan mereka memperbolehkan, atau atas permohonan

daripada pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan

pendaftaran dan juga melarang pemakaian daripada suatu merek yang merupakan

suatu reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan

(to create confusion) dari suatu merek yang telah dianggap oleh instansi yang

berwenang daripada negara dimana merek ini didaftarkan atau dipakai sebagai

merek terkenal (wellknown mark), didalam negara itu, yakni sebagai suatu merek

dari seorang yang berhak atas fasilitas menurut Konvensi Paris ini dapat dipakai

untuk barang-barang yang sama (identik) atau sebagai essential (utama).38

38 Sudargo Gautama dan R. Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, Op.cit, hal: 57


BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN MEREK

A. Arti Pelanggaran Merek

Arti pelanggaran merek (trademark infringement) menurut UUM No. 15

Tahun 2001 dapat diinterpretasikan menjadi 4 (empat) macam yaitu:

1. perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak

dengan menggunakan merek yang sama;

2. perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak

dengan menggunakan merek yang serupa;

3. perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya;

4. perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi

berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara

sengaja dan tanpa hak sehigga menyesatkan masyarakat mengenai asal

barang atau jasa.

Pelanggaran terhadap merek terutama didorong oleh keinginan untuk

mendapatkan keuntungan dalam perdagangan yang biasanya menggunakan

merek-merek yang sudah terkenal. Parlugutan Lubis (2000) pejabat direktorat

jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa pelanggaran di bidang

merek umumnya adalah pemakaian merek terkenal tanpa izin, atau peniruan

terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran.39

39 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal: 230

48

Pada dasarnya untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan suatu

pelanggaran, harus dipenuhi unsur-unsur penting berikut ini40

1. Larangan undang-undang

:

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak kekayaan

Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. Izin (lisensi)

Penggunaan Hak kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan

(lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

3. Pembatasan undang-undang

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang

telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Jangka waktu

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu

perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian

tertulis atau lisensi.

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek.

Pada hakekatnya pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia diakibatkan

oleh sikap konsumtif masyarakat Indonesia. Masyarakat Indoneisa memiliki

kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (label

Minded), apalagi kalau itu merek terkenal.41

40 Ibid, hal: 144 41 Ismail Saleh, Loc.cit

Akan tetapi daya beli masyarakat

Indonesia yang rendah menyebabkan mereka tidak cukup mampu untuk membeli

produk-produk luar negeri yang harganya sangat tinggi. Untuk itu timbullah

49

pemikiran dari pelaku usaha atau produsen untuk membuat produk lokal dengan

merek yang sudah terkenal. Produsen yang beritikad baik mungkin akan

melakukan upaya pengalihan hak atas merek secara sah, akan tetapi produsen

yang beritikad buruk pasti akan melakukan pelanggaran-pelanggaran atas merek

orang lain yang sudah terkenal demi untuk kepentingan pribadinya yang tentu

akan merugikan pemegang hak atas merek yang asli.

Pada umumnya pelanggaran atas merek memerlukan penanganan yang

berbeda-beda. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran itu adalah:42

1. Pendaftaran Merek Tanpa Hak.

Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang

sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek-

merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri

kemudian diperdagangkan. Ketika pemilik merek terkenal asing tersebut

masuk ke Indonesia dan hendak bekerjasama dengan pengusaha Indonesia

yang beritikad baik melalui perjanjian lisensi misalnya, perusahaan yang

memegang hak atas merek tersebut akan mengalami kesulitan dari orang-

orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek-merek terkenal

tersebut (secara tanpa hak).

Pendaftar (yang sebenarnya tidak berhak) umumnya tidak pernah

menggunakan merek yang mereka daftarkan tersebut. Hal ini berakibat

tidak adanya sumbangan dalam pembangunan ekonomi nasional bahkan

pada kenyataannya dapat menghambat npembangunan ekonomi karena

menghalangi kegiatan investasi dan produksi yang dilakukan oleh orang

42 PPH, Upaya Memasyarakatkan UUM Dalam Rangka Memasuki PJPT II dan Era Globalisasi, Loc.cit.

50

atau pihak yang lebih berhak memakai merek. Mereka inilah yang

dinamakan Trademark Trafficker. Keberadaan para trademark Trafficker

ini hanya perlu menjual merek yang telah didaftarkannya tersebut kepada

pihak yang kemudian hendak mendaftarkan merek yang sama. Apabila

pemilik merek asli bersikeras hendak mendaftarkan merek tersebut atas

namanya, ia harus mengajukan gugatan pembatalan terlebih dahulu setelah

mengajukan permohonan pendaftaran merek. pelanggaran ini sangat

merugikan pemilik merek.

2. Pendaftaran Merek Tanpa Hak disertai Pemakaian.

Pada pelanggaran ini, si pelanggar tidak saja melanggar hak orang lain

tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuhan atas sumber dan

kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan tidak

hanya pemegang hak atas merek karena telah terjadi perusakan citra atas

merek milik mereka, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen.

Disamping mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga

memakai merek terkenal yang bukan haknya untuk dicantumkan dalam

produk yang mereka hasilkan. Barang-barang yang dihasilkan itu dibuat

dengan kualitas dibawah kualifikasi dan mutu pemilik merek dan produsen

yang berhak atas merek terkenal yang asli. Disini benar-benar telah terjadi

penyesatan atau pengelabuhan atas sumber dan kualitas barang yang

dibubuhi merek tersebut. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelanggar

merek ini juga dipakai untuk kelas barang yang berbeda dengan produk

yang dihasilkan oleh pemilik merek dan produsen barang sehingga sangat

menyesatkan konsumen.

51

3. Pemakaian Merek Tanpa Hak.

Pelanggaran jenis ini sebetulnya sama dengan kedua bentuk pelanggaran

yang tersebut diatas. Perbedaannya, dalam pemakaian tanpa hak, produk

yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Dalam

pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik merek dan konsumen.

C. Perbuatan Pelanggaran Merek Terkenal Asing Menurut Peraturan

Perundang-undangan Di Indonesia.

1. Persaingan Curang (unfair competition)

Manfaat dari persaingan dalam arti umum bagi konsumen adalah mereka

akan memperoleh produk dengan mutu terjamin (produk dengan perceived of

quality tinggi) tetapi dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, tanpa

kekhawatiran telah terjadi penyesatan, pemalsuan, atau peniruan produk.

Para pelaku bisnis atau pengusaha yang menjalankan usahanya dengan

jujur, patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan tentu saja

para pelaku bisnis ini tidak mengharapkan adanya persaingan curang atau tidak

jujur terjadi. Persaingan yang tergolong sebagai persaingan curang, terutama

terjadi dengan tujuan antara lain untuk menguasai pangsa pasar pada segmen

tertentu yang dilakukan dengan merugikan pesaingnya yang memproduksi barang

dan /atau jasa sejenis.

Pasal 10 bis Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni

Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi

persaingan curang atau tidak jujur. Pada ayat keduanya ditentukan bahwa tiap

52

perbuatan yang bertentangan dengan “Honest Practise Industrial and Commercial

Matters” dianggap sebagai perbuatan persaingan curang atau tidak jujur.

Persaingan curang dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena

hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia

usaha. Rumusan pasal 382 bis KUHPidana yang memuat istilah persaingan

curang (Oneerlijke concurrentie), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk meyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam, jika pernuatan itu menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”

Unsur-unsur dari perbuatan pidana persaingan curang secara umum antara

lain adalah:

a. Adanya perbuatan yang bersifat menipu dengan maksud menyesatkan

khalayak ramai atau orang tertentu (memperdaya publik atau orang

tertentu). Penipuan ini berupa pemakaian merek sebagai hasil

pemboncengan reputasi merek terkenal secara tanpa hak dalam produksi

dan perdagangan. Maksud dari adanya unsur memperdaya publik ini

adalah timbulnya penyesatan terhadap suatu hasil produksi, atau

menyesatkan sesama pengusaha yang memproduksi barang atau jasa

sejenis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menarik keuntungan dari

pasaran produk maupun penguasaan pangsa pasar pada segmen tertentu

yang telah dikuasai pihak lain, secara tanpa hak.

53

b. Karena perbuatan tersebut dapat timbul kerugian pada pesaingnya, yang

dapat berupa pesaing pengusaha itu sendiri maupun pesaing orang lain

(misalnya agen, maupun penjual lain yang terlibat hubungan dengannya).

2. Pembajakan (Pirate)

Di dalam perundang-undangan secara tertulis dinyatakan bahwa itikad

baik adalah sendi dari sistem permerekan. Prinsip azas “ter goede trouw” ini

adalah suatu prinsip dasar dari UUM yang tercantum dalam pasal 4 dan

digunakan sebagai alasan oleh pihak penggugat untuk meminta pembatalan

pendaftaran merek di dalam mengajukan gugatan pelanggaran merek. Pasal 4

UUM No. 15 Tahun 2001 menyatakan:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

Jika ternyata ada itikad buruk dan telah berhasil didaftarkan maka pihak tersebut

adalah pembajak yang ingin memanfaatkan ketenaran merek pihak lain yang

sudah mapan, membajak (piracy) merek pihak lain, dan melakukan usaha

pemalsuan (counterfeit).

Pembajakan merek terkenal khususnya merek terkenal asing dilandasi

itikad tidak baik dari pembajak yang megambil kesempatan dan keuntungan dari

ketenaran merek pihak lain, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut UUM mekanisme perlindungan merek terkenal ini dapat dilakukan

melalui inisiatif pemilik merek (melalui jalur pengadilan) dan dapat juga

ditempuh melalui penolakan oleh direktorat jenderal terhadap permohonan

pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal pihak lain

(melalui jalur administrasi).

54

Dalam kasus merek NIKE, meskipun NIKe International Ltd belum

mendaftarkan mereknya di direktorat jenderal, akan tetapi merek NIKE sudah

dianggap terkenal dan beredar di beberapa negara di dunia. Sehingga wajar

apabila NIKE International Ltd mengajukan gugatan atas pendaftaran merek oleh

Lucas Sasmito No. 141589, karena merek yang didaftarkan tersebut pada

keseluruhannya sama persis dengan merek dagang dan nama perniagaan dari

NIKE International Ltd dan dengan itikad tidak baik Lucas Sasmito hanya ingin

membonceng pada ketenaran merek dagang NIKE milik NIKE International Ltd.

Keputusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali dari pemohon

peninjauan kembali NIKE International Ltd tanggal 16 Desember 1986 Reg. No.

220 PK/Pdt/1986 yang mengabulkan gugatan dari NIKE International Ltd, hal ini

berarti bahwa pembajakan dari merek terkenal oleh pihak pengusaha Indonesia

dapat dihindari atau dibatalkan pendaftarannya dengan dasar adalah pelanggaran

prinsip itikad baik untuk setiap perbuatan di bidang hukum merek. Tujuan dari

UUM adalah untuk menghindarkan segala maksud terselubung atau itikad tidak

baik (dari pendaftarannya) dan ada hak bagi setiap orang atau badan hukum yang

berkepentingan untuk mengajukan gugatan tentang pembatalan merek.

3. Penyesatan (missleading)

Mahkamah Agung telah memberikan patokan-patokan dalam

menyelesaikan perkara merek yang berdasarkan konvensi-konvensi internasional.

Salah satu pertimbangannya adalah bahwa siapapun dilarang melakukan

persaingan curang (unfair competition), dalam segala bentuk yang bisa

menyesatkan masyarakat (missleading the society) dalam bentuk:

55

a. Peniruan (imitation) merek orang lain,

b. Reproduksi (reproduction) merek milik orang lain,

c. Penerjemahan (translation) merek milik orang lain.

Hukum pidana Indonesia yang dikodifikasikan dalam KUHPidana

memberikan ancaman dan sanksi bagi siapa ssaja yang melakukan perbuatan

peniruan, pemalsuan suatu barang atau bungkusnya yang dapat menyesatkan

masyarakat. Pasal 393 ayat (1) KUHPidana selengkapnya menyatakan sebagai

berikut:

”Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaikan secara palsu nama, firma, atau merek yang menjadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun, bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”

Dinyatakan pula oleh Mahkamah Agung ”bahwa setiap orang yang

melakukan peniruan, pemalsuan atau reproduksi atas merek orang lain, harus

dianggap dan dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum dan merugikan

kepentingan umum” serta kecurangan material pada masyarakat (material

deception to public).

4. Pemeriksaan Merek Yang Tidak Memadai

Selama ini belum ada pedoman yang terperinci dari direktorat jenderal

yang dapat digunakan bagi para pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan

56

atas permohonan merek yang bersifat standar agar putusan pemeriksa merek itu

memiliki ketepatan dan kecermatan yang tinggi.43

Keterbatasan kemampuan rata-rata bahasa asing dan tingkat pendidikan

para pemeriksa merek juga menjadi kelemahan dalam pemeriksaan merek di

Indonesia. Selain itu, sebelum ditetapkannya UUM No. 15 Tahun 2001, terdapat

cara penafsiran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan secara legalistis,

khususnya terhadap pasal 26 dan pasal 28 ayat (3) UUM No. 14 Tahun 1997.

dalam pasal 26 UUM No. 14 Tahun 1997 itu menyatakan bahwa jangka waktu

pemeriksaan merek diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 9 bulan sejak

tanggal berakhirnya pengumuman atau tanggal berakhirnya jangka waktu untuk

menyampaikan sanggahan. Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa keputusan

penolakan permohonan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada

pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Sedangkan dalam

UUM No. 15 Tahun 2001 pada pasal 18 disebutkan bahwa pemeriksaan substantif

terhadap permohonan pendaftaran merek dilakukan dalam waktu paling lama 9

bulan. Dalam pasal 20 ayat (2) menyatakan ketentuan yang sama dengan pasal 28

ayat (3) UUM No. 14 Tahun 1997 yaitu bahwa permohonan yang tidak dapat

didaftar atau ditolak, atas persetujuan direktorat jenderal, hal tersebut

Kita ambil contoh pada tahun

2000 penerimaan pendaftaran merek berjumlah 22.098 merek dan pada tahun

2001 berjumlah 12.871 merek (sampai bulan april 2001). Dari jumlah

penyelesaian pendaftaran merek yang cukup banyak itu, sulit diharapkan hasil

pemeriksaan yang cermat, apalagi dengan sarana pemeriksaan yang belum

memadai, misalnya belum semua data merek dimasukkan kedalam komputer.

43 Insan Budi Maulana,Op.cit, hal: 115

57

diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan

alasannya.

Direktorat jenderal khususnya para pemeriksa merek, dalam prakteknya

selama ini menimbulkan kesan otoriter dalam hal penolakan permohonan merek.

Mereka tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemohon merek

atau kuasanya untuk memberikan argumentasi atas penolakan tersebut. Hal ini

dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pemeriksaan merek telah melalui

proses yang ketat dan cermat. Sikap direktorat jenderal yang tidak memberikan

kesempatan mengajukan argumentasi kepada pemohon merek agak unik. Karena

praktek yang terjadi di negara-negara lain, misalnya: Vietnam, Selandia Baru,

atau Singapura, selalu didahului dengan penolakan pertama dan kemudian diikuti

pula dengan penolakan akhir, apabila argumentasi yang diberikan kepada

pemohon merek tidak tepat atau salah.44

Meskipun pasal itu secara tegas memerintahkan kepada Ditjen untuk

melakukannya, akan tetapi dalam prakteknya tidak selalu dilaksanakan secara

konsekuen, sehingga pihak yang mengajukan oposisi terhadap merek yang

diajukan permohonan pendaftaran itu tidak mengetahui apakah argumentasi yang

diuraikan dalam oposisi yang diajukan itu diterima atau ditolak oleh Ditjen. Selain

itu, dengan tidak disampaikannya hasil putusan Ditjen yang menerima atau

Selain itu pasal 24 ayat (3) telah menyatakan bahwa :

“Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ditjen dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya”

44 Insan Budi Maulana, Op.cit, hal: 117

58

menolak permohonan pendaftaran merek tiu akan menghambat transparansi

sistem merek Indonesia.

5. Prosedur Gugatan Atas Pelanggaran Merek

Gugatan atas pelanggaran merek sekarang ini tidak lagi memakai Pasal

1365 KHUPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

“tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian terebut” Gugatan atas pelanggaran merek dapat langsung memakai undang-undang

merek. Pasal 76 UUM menyatakan:

1. pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain

yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa

yang sejenis berupa:

a. gugatan ganti rugi, dan /atau

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan

penggunaan merek tersebut.

2. gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada

Pengadilan Niaga.

Gugatan pembatalan merek dagang dan gugatan perbuatan melanggar

hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat diajukan

sekaligus karena hukum acara kedua perkara tersebut berbeda. Gugatan

pembatalan merek yang isi gugatannya dapat merupakan tuntutan ganti rugi,

penghentian pemakaian merek atau pembagian keuntungan yang seharusnya

diperoleh yang berdasar UUM, tidak mempunyai kesempatan mengajukan

59

banding setelah putusan pengadilan niaga. Para pihak hanya memiliki satu

kesempatan yaitu amengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan dalam

perkara perbuatan melawan hukum yang diatur pasal 1365 KUHPerdata, para

pihak dapat melanjutkan perkara itu setelah diputus oleh Pengadilan Negeri ke

Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Pengajuan gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Akan tetapi, jangka waktu

itu tidak bersifat absolut karena gugatan pembatalan merek masih dapat diajukan

meskipun telah melewati bats waktu lima tahun apabila merek yang bersangkutan

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Mahkamah Agung pada perkara merek NIKE dalam putusannya No. 220

PK/Pdt/1986 telah membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal merek

NIKE daftar No. 141589 atas nama Lucas Sasmito karena mempunyai persamaan

pada keseluruhannya dengan merek milik NIKE International Ltd, sebagai

pemakai dan pemilik satu-satunya merek dagang NIKE.

6. Ketentuan-Ketentuan Pidana

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing selain

dengan gugatan atas pelanggaran merek, dapat dilakukan penangan melalui

ketentuan-ketentuan hukum pidana. Penanganan melalui ketentuan-ketentuan

hukum pidana diatur dalam pasal 90-95 UUM No. 15 Tahun 2001 yang pada

intinya meliputi enam macam bentuk tindak pidana merek, yaitu:

g. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis yang

60

diproduksi dan /atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

h. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar

milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis yang diproduksi dan

/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus

juta rupiah).

i. Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi-

geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan

barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

j. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis

milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang

terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

k. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada

barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan

masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan

pidana paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

l. Memperdagangkan barang dan /atau jasa yang diketahui atau patut

diketahui bahwa barang dan /atau jasa tersebut merupakan hasil

61

pelanggaran (huruf a-e), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).


BAB IV

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

PEMEGANG HAK ATAS MEREK DAGANG TERKENAL

ASING NIKE BERDASARKAN PERATURAN

PERUNDANGAN YANG BERLAKU

A. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Terhadap Pemegang Merek Dagang terkenal Asing Dalam Menegakkan

Hak-Haknya

Setiap pemegang merek dagang, selain dibebani oleh kewajiban, juga

mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Untuk

mewujudkan adanya hak dan kewajiban secara nyata diperlukan penegakan

hukum oleh para aparat hukum. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai

proses untuk mewujudkan hak yang seharusnya diterima sebagi timbal balik atas

pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan.

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan

hukum terhadap pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Faktor-faktor

tersebut adalah:

1. Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya

permohonan pendaftaran merek. Selama ini Direktorat Jenderal merek

hanya mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek

dan pada sarana khusus yang disediakan oleh Ditjen Merek yang tidak

setiap orang dapat mengetahuinya meskipun telah diterbitkan secara

63

berkala. Selain itu tenggang waktu pengumuman yang hanya berlangsung

selama 3 (tiga) bulan belum dapat dimanfaatkan para pemegang hak atas

merek terkenal asing untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran merek

tersebut oleh pihak lain secara tanpa hak. Kesulitan lainnya adalah

menentukan sejak kapan tenggang waktu itu tersebut dihitung, sejak

tanggal yang tercantum dalam Berita Resmi Merek atau sejak tanggal

Berita Resmi Merek tersebut nyata-nyata terbit. Akibatnya para pemegang

hak atas merek terkenal asing akan terkejut ketika hendak mendaftarkan

mereknya karena merek tersebut telah didaftarkan oleh pihak lain. Pada

akhirnya pemegang hak atas merek dagang terkenal asing tersebut harus

mengajukan gugatan untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik sah atas

merek tersebut.

2. Kesulitan dari pemegang hak atas merek terkenal asing untuk menemukan

pelaku pelanggaran mereknya. Kebanyakan produk hasil pelanggaran

merek terkenal asing diperdagangkan di pasaran tidak dengan

mencantumkan identitas perusahaan atau identitas pembuatnya. Hal itu

menyebabkan pemegang hak atas pembuatnya. Hal itu menyebabkan

pemegang hak atas merek dagang terkenal asing sebagai pemilik yang sah

kesulitan untuk menentukan kepada siapa gugatan tersebut akan diajukan.

3. Kendala masalah dana

Birokrasi pendanaan dalam lembaga-lembaga peradilan sangat

berpengaruh dalam proses pengajuan gugatan secara perdata. Karena

dengan dilakukannya gugatan secara perdata hanya akan memperbesar

biaya yang harus dikeluarkan oleh pemegang hak atas merek dagang

64

terkenal asing untuk membuktikan bahwa pihaknya adalah pemilik yang

sah. Apalagi untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek,

pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu,

padahal biaya aplikasi proses pendaftaran merek cukup besar. Hal itu

diperparah dengan lambatnya proses peradilan merek di Indonesia, karena

permohonan pendaftaran merek terkenal baru diproses oleh Direktorat

Jenderal setelah putusan pembatalan merek mempunyai kekuatan hukum

tetap.

4. Belum efektifnya Komisi Banding Merek

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995 mengatur tentang Komisi

Banding Merek. Meskipun anggota Komisi Banding Merek yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah sudah diangkat, akan tetapi kerjanya belum

optimal. Hal tersebut menimbulkan berbagai kasus banding yang

menggantung di Direktorat Jenderal.

5. Kelemahan internal karena kemampuan dari aparat Direktorat Jenderal

Merek yang terbatas baik secara sosio-ekonomis maupun intelektual

sehingga merek-merek yang didaftar kemudian dengan merek yang telah

didaftar dapat diterima pendaftarannya.45

45 Insan Budi Maulana dan Yoshihiro Sumida, Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal: 23

Kemampuan Direktorat Jenderal

Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek yang bertugas

juga masih belum memadai, baik dari infrastruktur, informasi maupun

sumber daya manusianya. Hal ini ditunjukkan dengan keterbatasan

kemampuan menguasai bahasa asing dari pemeriksa merek sehingga

menyulitkan pemeriksaan pendaftaran merek asing. Meskipun Direktorat

65

Merek telah memiliki kumpulan merek-merek terkenal, akan tetapi dalam

prakteknya para pemeriksa merek masih mengalami kesulitan dalam

menerjemahkan bahasa asing dari kumpulan merek-merek terkenal

tersebut yang diperoleh dari internet on-line yang biasanya dipergunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan merek.

6. Ketentuan penolakan permohonan pendaftaran merek bagi barang dan/atau

jasa yang tidak sejenis apabila nyata-nyata mempunyai persamaan pad

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain,

yang dalam Undang-undang Merek disebutkan akan ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah, kenyataannya sampai saat ini

Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

7. Pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing

masih kurang memadai.

8. adanya gugatan dari pemegang merek dagang terkenal asing, dalam

beberapa hal akan memperburuk reputasi produk karena dianggap sebagai

produk yang sedang bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan

omzet penjualan dari produk tersebut.

B. Upaya-Upaya Untuk Melindungi Pemegang Merek Dagang terkenal Asing

Perlindungan merek terkenal di Indonesia merupakan konsekuensi dari

persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) yang

merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia

WTO (World Trade Organization) salah satu hasil perundingan Putaran Uruguay.

66

Perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan

merek terkenal milik pihak lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik.

Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum

kepada pemegang merek dagang terkenal asing, diperlukan upaya-upaya sebagai

berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang mengarah pada tindakan yang

bersifat pencegahan. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya

pelanggaran merek dagang. Langkah ini ditekankan pada pengawasan pemakaian

merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang

terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan

mereknya agar haknya terlindungi. Apalagi terhadap merek asing, pemegang hak

mendapat perlakuan khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek

dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama

6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang

pertama kali yang diterima negara lain, yang merupakan anggota Paris

Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement

Establishing the World Trade Organization. Dalam upaya preventif ini ada

beberapa faktor yang harus diperhatikan. Faktor-fktor itu adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri

Dampak dari globalisasi yang ditandai dengan banyaknya merek terkenal

asing yang beredar di Indonesia menimbulkan permasalahan dalam praktek yaitu

adanya pelanggaran atas merek terkenal asing tersebut.

67

Dengan ditetapkannya UUM No. 15 tahun 2001 diharapkan akan lebih

memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal

asing. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek

yang ia miliki, akan tetapi jika merek yang dimilikinya tersebut telah didaftarkan

di Direktorat Merek maka ia akan mendapatkan perlindungan hukum. Suatu

permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah

memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah

ditentukan UUM.

Sehubungan dengan hal itu, pasal 5 UUM menentukan bahwa merek tidak

dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a) Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b) Tidak memiliki daya pembeda;

c) Telah menjadi milik umum; atau

d) Merupakan keterangan atau berlaitan dengan barang atau jasa

yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain itu pasal 6 ayat (1) huruf b menambahkan bahwa:

“ Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis”. Selain itu ada pengecualian bagi merek terkenal, yaitu dapat mengajukan

gugatan pembatalan merek meskipun belum terdaftar di Direktorat Jenderal.

Penentuan bahwa merek tersebut merek terkenal dilakukan dengan

memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di

68

bidang usaha yang bersangkutan. Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b UUM No. 15

Tahun 2001 menambahkan bahwa diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang

diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa

negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran

merek tersebut di beberapa negara.

b. Faktor aparat Direktorat Merek

Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan

Intelektual merupakan aparat yang bertugas untuk memeriksa permohonan

pendaftaran merek. Adanya pendaftaran suatu merek tertentu yang sama dan

menyerupai dengan merek terkenal milik pihak lain terjadi karena adanya

kelemahan dari aparat Direktorat Merek. Untuk itu peningkatan kualitas sumber

daya manusia di Direktorat Merek khususnya sangat diperlukan terutama kualitas

staf pemeriksa merek. Selama ini penguasaan bahasa asing masih menjadi kendala

dalam pemeriksaan merek, terutama dalam hal penggunaan internet on-line

dimana Direktorat Merek harus mempertimbangkan adanya merek-merek terkenal

asing yang belum didaftarkan di Indonesia. Dengan peningkatan kualitas staf agar

lebih profesional di bidangnya melalui berbagai pelatihan, seminar dan

pendidikan S2.

c. Pemanfaatan teknologi canggih

Untuk mempermudah kerja para pemeriksa merek, tidaklah berlebihan

apabila Direktorat Merek perlu dilengkapi dengan perangkat yang canggih bik

berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yaitu komputerisasi. Hanya

komputerisasi yang mampu mewujudkan management Information System (MIS)

yang canggih. Perkembangan merek-merek terkenal asing terutama yang belum

69

didaftarkan di Indonesia hanya dapat ditelusuri di Informasi Dokumentasi Merek

terkenal.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau

menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan

hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas

merek. Hal itu berarti peranan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum

lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dan kejaksaan

sangat diperlukan.

Pemegang hak atas merek dagang terkenal asing meskipun belum terdaftar

mendapat pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap

pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun

tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan setelah pemilik merek

terkenal asing mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktoraat

Jenderal. Selain itu apabila ternyata suatu merek terdaftar mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal (asing), Direktorat

Jenderal akan menolak perpanjangan pendaftaran merek tersebut.

Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek

sesuai dengan undang-undang merek yang berlaku, juga konsisten. Hal itu

dilakukan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak

atas merek dagang terkenal asing di Indonesia.

70

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang

Terkenal Asing NIKE Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia

Beberapa waktu terakhir ini, khususnya setelah Indonesia ikut meratifikasi

perjanjian-perjanjian internasional tentang perlindungan merek terkenal, sudah

ada upaya peningkatan umtuk melindungi merek terkenal (well-known maeks),

yaitu merek yang dikenal dan disosiasikan oleh masyarakat sebagai produk yang

berkualitas tinggi. Sekarang ini dipandang perlu untuk menegaskan bahwa apa

yang dianggap sebagai merek terkenal bukan hanya membatasi peniruan oleh

pihak lain terhadap pemakaian barang sejenis tetapi juga untuk brang-barang tidak

sejenis.

Sebenarnya sejak ditetapkan UUM No. 19 tahun 1992 yang diperbaharui

dengan UUM No. 14 Tahun 1997, sudah diatur tentang perlindungan bagi merek-

merek terkenal. Hanya saja pelaksanaan penegakan hukumnya belum optimal,

menyebabkan masih banyak merek terkenal (asing) yang haknya dilanggar oleh

pengusaha lokal yang mendaftarkan dan atau menggunakan merek terkenal

tersebut untuk barang yang tidak sejenis dengan itikad yang tidak baik. Untuk itu

pemerintah kemudian menetapkan UUM No. 15 Tahun 2001 yang diharapkan

lebih memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek terkenal asing.

NIKE sebagai salah satu dari merek terkenal asing yang didaftarkan

dengan itikad tidak baik oleh pengusaha lokal menjadi salah satu bukti bahwa

belum semua aparat pemeriksa merek benar-benar melaksanakan perlindungan

hukum terhadap pemegang merek terkenal asing. Meskipun merek NIKE sudah

terkenal di seluruh dunia, ketika Lucas Sasmito mendaftarkan merek NIKE atas

71

namanya, Direktorat Merek tetap menerima pendaftarannya dengan alasan sebagai

pemakai pertama di Indonesia. Akan tetapi aparat penegak hukum tampaknya

telah berupaya untuk menaggulangi praktek-praktek pelanggaran merek terkenal

asing di Indonesia.

NIKE INTERNATIONAL LTD., pada 1 Juni 1983 melalui kuasanya Biro

Oktroi Rosseno mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

menuntut pembatalan merek NIKE No. 141589 atas nama Lucas Sasmito. Lucas

Sasmito telah mendaftarkan merek yang bukan miliknya dengan itikad tidak baik.

Padahal menurut UUM No. 21 Tahun 1961 yang berlaku saat itu, pendaftar

pertama dianggap sebagai pemilik sah merek tersebut sampai dapat dibuktikan

sebaliknya.

Tanggal 22 November 1983 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui

putusannya No. 315/1983 menyatakan bahw NIKE INTERNATIONAL LTD

sebagai penggugat terbukti sebagai permakai pertama merek NIKE meskipun

pihaknya belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga merek NIKE atas

nama Lucas Sasmito dinyatakan batal.

Dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 294

K/Pdt/1984 tanggal 24 Juli 1984 mengabulkan permohonan Kasasi Lucas Sasmito

dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah agung

memberikan alasan bahwa gugatan pembatalan merek telah melampaui tenggang

waktu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

RI, sehingga Kasasi NIKE INTERNATIONAL LTD tidak dapat diterima.

Akan tetapi dalam Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengabulkan

permohonan NIKE INTERNATIONAL LTD dan memutuskan bahwa pihaknya

72

adalah pemilik satu-satunya dan pemakai pertama merek dagang dan nama

perniagaan NIKE di Indonesia.

Ada tiga alasan penting dari Mahkamah Agung dalam putusan No. 220

PK/Pdt/1986 yang diketuai oleh Prof. Asikin Kusuma Atmadja dengan hakim

anggota TH. Ketut Suraputra dan T. Boestami. Mahkamah Agung berpendapat

bahwa: Pertama, perlindungan yang dimaksud oleh UUM No. 21 Tahun 1961

dapat bersifat represif, yaitu setelah merek memperoleh nomor register dan

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maupun secara preventif yaitu baru

dikabulkn pendaftarannya tetapi belum diumumkan dalam Tambahan Berita

Negara. Meskipun sudah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

penerbitannya sering terlambat, sehingga dalam kasus ini gugatan dianggap masih

dalam tenggang waktu.

Kedua, Mahkamah Agung juga menilai bahwa pendaftaran merek NIKE

oleh Lucas Sasmito dilandasi dengan itikad buruk, karena merek tersebut

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik

NIKE INTERNATIONAL LTD. Hal ini terbukti dengan tawaran Lucas Sasmito

unutk bekerjasama dengan NIKE INTERNATIONAL LTD dalm pembuatan dan

penjualan sepatu dengan merek dagang NIKE.

Ketiga, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap

kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut berasal dari pabrik yang sama

dengan merek asing yang asli, dianjurkan bagi warga negara Indonesia yang

memproduksi barang-barang buatan Indonesia dapat menggunakan merek-merek

yang jelas menunjukkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin

menghindari menggunakan merek yang mirip atau sama dengan merek asing.

73

Pemaparan perkara merek NIKE selengkapnya akan diuraikan oleh penulis

dibawah ini.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERKARA

PENINJAUAN KEMBALI “MEREK NIKE” NO. 220 PK/Pdt/1986

Para Pihak:

1. NIKE INTERNATIONAL LTD. ; Pemohon Peninjauan Kembali

dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat

MELAWAN

2. Lucas Sasmito; Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN

KEHAKIMAN cq DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA,

PATEN, DAN MEREK; Turut Termohon Peninjauan Kembali II

dahulu Tergugat II

a. Pemohon Peninjauan Kembali yaitu: NIKE INTERNATIONAL LTD.,

suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Bagian Oregon,

Amerika Serikat, berkedudukan di 10300 SW Allen Blvd., Beaverton,

Oregon, Amerika Serikat.

b. Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik merek dagang “NIKE” yang

sangat terkenal di negara asalnya dan di dunia termasuk di Indonesia dan

sudah beredar di beberapa negara di dunia. Merek NIKE sudah lama

menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut

dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenaal batas dunia (borderless

World).

74

c. Berdasarkan atas Konvensi Uni Paris, pasal 6 bis dan pasal 8 pemohon

Peninjauan Kembali berhak atas perlindungan mereknya, Indonesia yang

pada saat perkara ini diproses mempergunakan UUM No. 21 Tahun 1961

yng bersumber pada Uni Paris, secara langsung dapat menerapkan Uni

Paris karena merupakan bagian dari hukum nasional.

d. Termohon Peninjauan Kembali I yaitu: Lucas Sasmito, beralamat di Jalan

Kali Besar Selatan No. 10 Jakarta.

e. Termohon Peninjauan Kembali I dengan itikad buruk mendaftarkan merek

NIKE dengan daftar No. 141589 tanggal 13 Desember 1079 atas namanya

yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada

pokoknya dengan merek dagang NIKE dan nama perniagaan NIKE milik

Pemohon Peninjauan Kembali, pada Direktorat Merek RI tanpa

mempedulikan kerugian pemilik merek dan masyarakat konsumen. Itikad

buruk Termohon Peninjuan Kembali I untuk meniru nama perniagaan dan

nama merek dagang NIKE milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan

tujuan membonceng reputasi nama baik Pemohon Peninjauan Kembali

dimana Termohon Peninjauan Kembali I mengirimkan surat dengan isi

pokok “suatu permintaan dari Termohon Peninjauan Kembali I kepada

Pemohon Peninjauan Kembali untuk bekerjasama dalam bidang usaha

pembuatan dan penjualan sepatu denmgan merek dagang NIKE”

f. Termohon Peninjauan Kembali II yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq

Departemen Kehakiman cq Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan

Merek beralamat di Jalan Veteran III /8-A Jakarta Pusat telah melakukan

75

Kekhilafan dengan menerima pendaftaran merek dari Termohon

Peninjauan Kembali I yang tidak jujur.

g. Pemohon Peninjauan Kembali mohon untuk mambatalkan pendaftaran

merek Termohon Peninjauan Kembali I daftar No. 141589 krena Pemohon

Peninjauan Kembali mempunyai hak tunggal / khusus atas merek NIKE

yang dijamin oleh Undang-undang.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

a. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NIKE INTERNATIONAL

LTD.

b. Mahkamah Agung menyatakan bahwa NIKE INTERNATIONAL LTD

sebagai satu-satunya pemilik dan pemakai pertama di Indonesia dari

merek dagang dan nama perniagaan NIKE, oleh karena itu mempunyai

hak tunggal untuk memakai merek dagang dan nama perniagaan NIKE di

Indonesia.

c. Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek NIKE yang didaftarkan atas

nama Termohon Peninjauan Kembali I daftar No. 141589 mempunyai

persamaan pada keseluruhannya dengan merek Pemohon Peninjauan

Kembali dan mengandung nama perniagaan Pemohon Peninjauan

Kembali.

d. Mahkamah Agung memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali II

untuk mencoret dari Daftar Umum Direktorat Jenderal hak Cipta, Paten,

76

dan Merek Termohon Peninjauan Kembali I sehingga merek dengan

daftar No. 141589 dinyatakan batal.

e. Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai pihak yang

dikalahkan harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik

dalam tingkat pertama dan tingkat Kasasi maupun dalam tingkat

Peninjauan Kembali.

ii

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelanggaran merek adaalah perbuatan yang dilkukan secara sengaja dan

tanpa hak menggunakan merek atau tanda yang sama pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek, indikasi-geografis atau indikasi asal-usul

milik pihak lain, memperdagangkan dan atau jasa hasil pelanggaran

tersebut. Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran merek adalah pendaftaran

tanpa hak, pendaftaran tanpa hak disertai pemakaian, dan pemakaian tanpa

hak.

2. pengaturan merek melalui UUM No. 15 Tahun 2001 sebenarnya sudah

cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang

terkenal asing untuk menegakkan hak-haknya, akan tetapi belum dapat

diterapkan secara optimal. Hal itu tidak terlepas dari kondisi masyarakat

di Indonesia yang masih kurang dapat memahami sistem perlindungan

HaKI, khususnya mengenaai merek terkenal asing.

3. Penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

pemegang merek dagang terkenal asing mengalami hambatan-hambatan

diantaranya adanya keterbatasan informasi kepada masyarakat tentang

adanya permohonan pendaftaran merek, kesulitan menemukan pelaku

pelanggaran merek dan keterbatasan kemampuan baik dari segi informasi

maupun sumber daya manusia, baik dari pemeriksa merek (Dirjen HaKI)

iii

maupun aparat penegak hukum. Berdasarkan peraturan perundang-

undangan di Indonesia, pemberian perlindungan hukum tersebut

dilaksanakan dengan:

a) Mengoptimalkan pelaksanaan UUM No. 15 Tahun 2001.

b) Meningkatkan kemampuan aparat pemeriksa merek dan aparat

penegak hukum dalam memahami perlindungan HaKI khususnya

merek terkenal asing.

c) Pemanfaatan teknologi informasi tentang merek terkenal asing.

d) Pembatalan terhadap pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik

oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek.

e) Penolakan perpanjangan perlindungan hukum terhadap merek yang

telah didaftarkan secara tanpa hal dengan itikad tidak baik.

B. Saran

1. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek

dagang terkenal asing diperlukan kerjasama yang harmonis antara

pemerintah dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang

memadai, aparat pemeriksa merek (Dirjen HaKI), aparat penegak hukum,

masyarakat luas dengan informasi adanya pelanggaran merek serta

pengusaha yang akan menggunakan suatu merek tertentu bagi produknya.

2. penyebarluasan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi

pemegang merek dagang terkenal asing dalam kelancaran pembangunan,

khususnya Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional masih

memerlukan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

iv

Hal itu akan memperbaiki citra bahwa kepastian dan penegakan hukum di

Indonesia telah berjalan dengan baik. Dengan kata lain di Indonesia ada

jaminan kepastian hukum yang mengatur dan sekaligus memberikan

sanksi bagi para pelaku pelanggaran merek khususnya merek terkenal

asing.

v

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 1999, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dyah Hasto Palupi dan Hermawan Kertajaya, 1999, 36 Kasus Pemasaran Asli

Indonesia Seri 2, Elex Media Komputindo, Jakarta. Gautama, Sudargo. 1984, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung. ---------------------- dan R. Winata. 1996, Komentar Atas Undang-Undang Merek

Baru dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung. ----------------------. 1997, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya

Bakti, Bandung. Maulana, Insan Budi. 1999, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari

Masa Ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung. --------------------------. 2000, Pelangi HAKI dan Anti Monopoli, Pusat Studi

Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. -------------------------- dan Yoshihiro Sumida. 1994, Perlindungan Bisnis Merek

Indonesia-Jepang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Moeljatno. 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir. 1994, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti,

Bandung. ----------------------------. 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,

Citra Aditya Bakti, Bandung. Saleh, Ismail. 1990, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pradnya Paramita, Jakarta.

vi

INTERNET WWW.Hukum Online.com, Perkara NIKE International LTD vs Lucas Sasmito,

Tanggal 15 Juni 2006 WWW.Kompas.Com, Krisis Ekonomi Indonesia, Tanggal 24 November 2007 KORAN DAN MAKALAH Kompas, Harian Pagi. 9 Maret 2004, Soal HAKI Indonesia Terburuk di Asia. PPH. 1993, Upaya Memasyarakatkan Undang-Undang Baru Dalam Rangka

Memasuki PJPT II dan Era Globalisasi, Jakarta: Newsletter 13/IV/1993. UNDANG-UNDANG Indonesia, Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 Indonesia, Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 Indonesia, Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 Indonesia, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara

Permintaan Pendaftaran merek. Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991

tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Badan Lain.

Documents

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12079/1/09E02089.pdf · Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan ... Bombonk, Bureg, Urie, Icha