15
ii SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DENGAN PT. PLN (PERSERO) NI PUTU CINTYA VIRGYANTI 1103005051 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ... SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DENGAN PT. PLN (PERSERO) NI PUTU CINTYA VIRGYANTI 1103005051

Embed Size (px)

Citation preview

ii

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

DENGAN PT. PLN (PERSERO)

NI PUTU CINTYA VIRGYANTI

1103005051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

iii

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

DENGAN PT. PLN (PERSERO)

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

NI PUTU CINTYA VIRGYANTI

1103005051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

iv

v

vi

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang

Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA

LISTRIK DENGAN PT. PLN (PERSERO)” dapat diselesaikan tepat pada

waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu bagian yang tidak

terpisahkan dari rangkaian kegiatan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan

dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini

penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua

pihak yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung baik dalam

hal memberikan bimbingan, dorongan, motivasi, bantuan, dan fasilitas. Adapun

pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam hal penulisan ini adalah, yang

terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Dekan

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

2. Bapak I Ketut Sudiarta,S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H., M.H., Pembantu Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

vii

4. Bapak I Wayan Suardana, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

5. Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

6. Bapak Dr. I Made Sarjana, S.H.,M.H., Pembimbing I yang telah

meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan

skripsi ini.

7. Bapak I Made Dedy Priyanto, S.H.,M.Kn., Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu dan pemikiran dalam memberikan bimbingan

dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Ni Nengah Adiyaryani, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang

telah memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan.

9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah

memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan di Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

10. Seluruh Pegawai Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Udayana yang telah membantu penulis dalam kegiatan

akademik.

11. Bapak I Wayan Ardika selaku Divisi Manajer Hukum PT. PLN

(Persero) Distribusi Bali yang telah menyediakan waktunya untuk

diwawancara dan membantu penulis memperoleh data dalam

menyempurnakan skripsi ini.

viii

12. Bapak Nyoman Suwidjana selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI) Bali yang telah menyediakan waktunya untuk

diwawancara sehingga penulis dapat memperoleh data yang digunakan

dalam penulisan skripsi.

13. Orang tua tercinta, ayahanda (I Made Sutirtayasa) dan ibunda (Ni

Made Kariasih) yang selalu setia menemani dan mendengarkan keluh

kesah penulis dan terimakasih atas doa, dukungan dan motivasi serta

tenaganya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada saudara-saudara penulis; Mbok Gek Adi Savitri, Bli Agus, Bli

Bayu, Dwi Krisnawan, Pritiyanti, Kadek Doddy yang selalu

memberikan semangat dan masukan kepada penulis selama menyusun

skripsi ini.

15. Sahaba

t tercinta; Riyani Kartika Sari, Dasri Librayanti dan Gung Christiari

yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu setia

mendengarkan keluh kesah penulis selama menyusun skripsi ini.

16. Teman

-teman yang selalu bersama-sama saat menjalani masa-masa kuliah

dan organisasi; Shanti Prameswari, Wahyu Suwena, Ratih Krisnadi,

Gung Gek, Nadira Saraswati, Andre, Susi, Elcyntia; teman-teman

sesama PK Bisnis, serta teman-teman angkatan 2011 yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu.

ix

17. Teman-teman delegasi Delegasi Prof. Soedarto IV Universitas

Diponegoro 2013; Teman-Teman Sie Mooting Kompetisi Peradilan

Semu Tjokorda Raka Dherana II dan III, dan seluruh Keluarga Besar

Udayana Moot Court Community Fakultas Hukum Universitas

Udayana yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman kepada

penulis selama bergabung didalam organisasi tersebut.

18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang

selama ini telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama

penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Udayana.

Semoga semua yang telah membantu diberikan kesehatan, kemudahan dan

karunia oleh Ida Sang Hyang Widhi

Karena terbatasnya kemampuan penulis, maka penyusunan ini jauh dari

sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata

penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik dan

setiap orang yang membacanya.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 1 April 2015

Penulis

x

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN………………………………..………………i

HALAMAN SAMPUL DALAM ………...…………………………………….ii

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM …………………..iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGESAHAN……………..iv

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI …………………..v

KATA PENGANTAR ………………………………………………………….vi

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN …………………………..x

DAFTAR ISI .…………………………………………………………………...xi

ABSTRAK………………………………………………………………………xv

ABSTRACT ……………………………………………………………………...xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................................1

1.2 Rumusan Masalah ..............................................................................8

1.3 Ruang Lingkup Masalah ....................................................................8

1.4 Orisinalitas Penelitian.........................................................................9

1.5 Tujuan Penelitian ...............................................................................11

1.5.1 Tujuan Umum……...................................................................11

1.5.2 Tujuan Khusus...........................................................................12

1.6 Manfaat Penelitian ………………………………………………….12

1.6.1 Manfaat Teoritis ……………………………..……………….12

xii

1.6.2 Manfaat Praktis ………………………………………..……..12

1.7 Landasan Teori ….…………………………………………………13

1.8 Metode Penelitian ………………………………………………….17

1.8.1 Jenis Penelitian ……………………………..………………..17

1.8.2 Jenis Pendekatan ……………………………..……………....18

1.8.3 Sifat Penelitian ………………………………..……………...18

1.8.4 Data dan Sumber Data …………………………..…………...19

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data ………………………..…………20

1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian ...……………..……….20

1.8.7 Pengolahan dan Analisis Data ………………………..……...21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU

DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Perjanjian Pada Umumnya ……………….….……………………22

2.1.1 Pengertian Perjanjian ……………………………….……….23

2.1.2 Hubungan Hukum Dalam Perjanjian ……………….……….25

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian …..………….…….………….……….26

2.1.4 Unsur-Unsur Perjanjian …………………………….……….29

2.1.5 Syarat Sahnya Perjanjian ..………………… ……….………31

2.2 Perjanjian Baku ………………...………………………………….37

2.2.1 Pengertian Perjanjian Baku ..…..…………………………….37

2.2.2 Ciri-Ciri Perjanjian Baku ..………………. ………………....39

2.2.3 Jenis-Jenis Perjanjian Baku …..…………..………………….40

xiii

2.2.4 Klausula Eksonerasi …………………………...……………41

2.3 Perlindungan Konsumen dan Dasar Hukumnya .………...……….43

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen………...………………43

2.3.2 Hak-Hak Konsumen .…………………….. ………………...47

2.3.3 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .…………………....48

BAB III KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN

JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA KONSUMEN

DENGAN PT. PLN (PERSERO)

3.1 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara Konsumen

Dengan PT. PLN (Persero) ………………...………….………….51

3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan PT. PLN (Persero) Dalam

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik .………..……………….…....57

3.3 Kedudukan PT. PLN (Persero) Dalam Perjanjian Jual Beli

Tenaga Listrik ……….…………………………………………...70

3.4 Kedudukan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga

Listrik ………………………………………………………….....76

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA KONSUMEN

DENGAN PT. PLN (PERSERO) BERKAITAN DENGAN

JUAL BELI TENAGA LISTRIK

4.1 Perselisihan Antara Konsumen Dengan PT. PLN (Persero) Dalam

Jual Beli Tenaga Listrik………………….………………………..82

4.2 Cara Penyelesaian Perselisihan Antara Konsumen Dengan

PT. PLN (Persero) Dalam Jual Beli Tenaga Listrik ...……………89

xiv

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ...…..………………………………………………….98

5.2 Saran ……..……………………..…………………………………99

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….100

LAMPIRAN

xv

ABSTRAK

Tenaga listrik mempunyai peranan vital dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu, masyarakat sebagai konsumen akan menjalin hubungan dengan PT.

PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik. Hubungan yang terjalin antara

keduanya merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan melalui perjanjian

jual beli tenaga listrik. Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero)

dengan konsumen merupakan perjanjian baku. Sehingga tidak tertutup

kemungkinan perjanjian baku tersebut akan lebih mencerminkan kepentingan PT.

PLN (Persero) dan kurang memperhatikan hak-hak konsumen. Kondisi tersebut

dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari antara konsumen dengan PT.

PLN (Persero) yang telah terikat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam skripsi ini akan dibahas mengenai

kedudukan PT. PLN (Persero) dan konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga

listrik dan cara penyelesaian perselisihan antara konsumen dengan PT. PLN

(Persero) dalam jual beli tenaga listrik.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-

undangan. Sedangkan data dan sumber data yang digunakan adalah data primer

yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan/atau responden yang

berkaitan dengan permasalahan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan konsumen dengan PT. PLN

(Persero) dalam perjanjian jual beli tenaga listrik adalah tidak seimbang. PT. PLN

(Persero) mempunyai kedudukan lebih kuat dari pada konsumen. Perjanjian jual

beli tenaga listrik lebih mengatur hak-hak PT. PLN (Persero) dan klausula-

klausulanya cenderung menghindarkan PT. PLN (Persero) dari kerugian.

Perselisihan yang pernah terjadi dalam jual beli tenaga listrik disebabkan karena

adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pengenaan biaya tagihan susulan.

Penyelesaian yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut adalah

dengan cara musyawarah. Untuk dapat meningkatkan pelayanan PT. PLN

(Persero) kepada konsumen maka penulis memberikan beberapa saran yaitu PT.

PLN (Persero) hendaknya melakukan revisi terhadap klausula-klausula dalam

perjanjian jual beli tenaga listrik sehingga dapat seutuhnya mencerminkan

perlindungan terhadap konsumen. Selain itu agar tidak terjadi perselisihan

mengenai pengenaan biaya tagihan susulan maka PT. PLN (Persero) hendaknya

menyesuaikan besarnya tagihan susulan sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen, Perselisihan,

Tenaga Listrik

xvi

ABSTRACT

Electric power has vital role in people's lives. For it, the public as

consumers will be in a relationship with PT. PLN (Persero) as a provider of

electric power. The relationship between both of them is a legal relationship that

is done through electricity purchase contract. Electricity purchase contract

between PT. PLN (Persero) with consumers is a standard contract. So there is a

possibility of the standard contract will better reflect the interests of PT. PLN

(Persero) and less attention to the rights of consumers. These conditions can lead

to disputes between consumers in the future with PT. PLN (Persero) which has

been bound in the standard contract. Based on the description so in this research

will discuss the position of PT. PLN (Persero) and consumers in the electricity

purchase contract and how the settlement of disputes between consumers and PT.

PLN (Persero) in electricity purchase.

The methods used in this research is empirical legal research methods

with nature descriptive study. This study uses the approach of the facts and law

approach. While the data and the source data used is primary data obtained from

interviews with informants and / or respondents with regard to issues and

secondary data obtained from the materials library.

Based on the research results, the position of consumers with PT. PLN

(Persero) in the electricity purchase contract is not balanced. PT. PLN (Persero)

has a stronger position than the consumer. The electricity purchase contract more

regulate PT. PLN (Persero) rigthts and clauses of contract tend to avoid PT. PLN

(Persero). Disputes that have occurred in electricity purchase due to

disagreements regarding the imposition of supplementary bills. Completion used

in resolving the dispute is by negotiations . In order to improve service PT. PLN

(Persero) to consumers, the authors give some advice that is PT. PLN (Persero)

should revise the clauses of electricity purchase contact so that contract can fully

reflect consumer protection. In addition, in order to avoid disputes regarding the

imposition of supplementary bills PT. PLN (Persero) should adjust the subsequent

bill in accordance with the contract that has been agreed.

Keywords : Standard Contract Consumer Protection, Dispute, Electric Power