Perlindungan dan Penegakan Hukum

Terhadap Benda Cagar BudayaTerhadap Benda Cagar Budaya

Dr kartika

Syahran basah

Perlindungan hukum dan penegakan hukum

merupakan qonditio sine qua non untuk

merealisasikan fungsi hukum itu sendiri.

• Direktif, sebagai pengarah dalam membangun• Direktif, sebagai pengarah dalam membangun

untuk membentuk masyarakat sesuai dengan

tujuan kehidupan bernegara.

• Integrative, sebagai Pembina kesatuan bangsa

lanjutan

• Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjagakeselarasan, keserasian dan keseimbangandalam kehidupan bernegara danbermasyarakat.

• Perfektif, sebagai penyempurna.

• Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindakbaik administrasi Negara maupun wargaapabila terjadi pertentangan hak dankewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Ada dua macam perlindungan hukum, yaituperlindungan hukum preventif dan perlindunganhukum represif.

Preventif : rakyat diberikan kesempatan untukmengajukan keberatan melalui upaya peran sertamengajukan keberatan melalui upaya peran serta(inspraak) ataupun dengar pendapat. Dalam hub ini asas keterbukaan dalam pelaksanaanpemerintahan sangat penting artinya sehinggaarti penting perlindungan hukum preventif ialahmencegah sengketa adalah lebih baik dari padamenyelesaikan sengketa.

• Perlindungan hukum represif bertujuan untuk

menyelesaikan sengketa yang menyangkut

tanggung jawab dan upaya hukum.

• Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum

adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau

konsep-konsep (keadilan, kepastian,

kebenaran, kemanfaatan dll ) yang abstrakkebenaran, kemanfaatan dll ) yang abstrak

menjadi kenyataan.

• Instrumen penegakan hukum administrasi

adalah : pengawasan dan penerapan sanksi.

• Pengawasan merupakan langkah preventif

untuk memaksakan kepatuhan, sdk penerapanuntuk memaksakan kepatuhan, sdk penerapan

sanksi merupakan langkah refresif untuk

memaksakan kepatuhan.

• Sanksi administrasi mempunyai fungsi

instrumental yaitu pencegahan dan

penanggulangan perbuatan terlarang dan

terutama ditujukan terhadap perlindunganterutama ditujukan terhadap perlindungan

kepentingan yang dijaga oleh ketentuan

hukum yg dilanggar tersebut.

Macam sanksi administrasi

• Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) :

pengosongan secara paksa, bongkar paksa,

penggusuran dll.

• Penarikan kembali KTUN yang • Penarikan kembali KTUN yang

menguntungkan

• Pengenaan uang paksa (dwangsom)

• Pengenaan denda Administratif.

Faktor yg berpengaruh dalam

penegakan hukum

• Hukumnya sendiri.

• Penegak hukum.

• Sarana atau fasilitas.

• Faktor masyarakat.• Faktor masyarakat.

• Faktor kebudayaan.

Pasal 32 ayat (1)

• Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkanbahwa “negara memajukan kebudayaan nasionalIndonesia di tengah peradaban dunia denganmenjamin kebebasan masyarakat dalam memeliharadan mengembangkan nilainilai budayanya” sehinggadan mengembangkan nilainilai budayanya” sehinggakebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruhwarga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harusdilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, sertamemperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagiterwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

• seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik

pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan

datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal

pembangunan. Sebagai karya warisan budayapembangunan. Sebagai karya warisan budaya

masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting

perannya untuk dipertahankan

keberadaannya.

• cagar budaya merupakan kekayaan budayabangsa sebagai wujud pemikiran dan perilakukehidupan manusia yang penting artinya bagipemahaman dan pengembangan sejarah, ilmupengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegarapengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegarasehingga perlu dilestarikan dan dikelola secaratepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangkamemajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

• Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksuddengan:

• 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifatkebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikankeberadaannya karena memiliki nilai penting bagisejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

• Benda Cagar Budaya adalah benda alam

dan/atau benda buatan manusia, baik

bergerak maupun tidak bergerak, berupa

kesatuan atau kelompok, atau bagian-kesatuan atau kelompok, atau bagian-

bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki

hubungan erat dengan kebudayaan dan

sejarah perkembangan manusia.

• Bangunan Cagar Budaya adalah susunan

binaan yang terbuat dari benda alam atau

benda buatan manusia untuk memenuhi

kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidakkebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak

berdinding, dan beratap.

• Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan

yang terbuat dari benda alam dan/atau benda

buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan

ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, ruang kegiatan yang menyatu dengan alam,

sarana, dan prasarana untuk menampung

kebutuhan manusia.

• Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada

di darat dan/atau di air yang mengandung

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,

dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasildan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil

kegiatan manusia atau bukti kejadian pada

masa lalu.

• Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang

geografis yang memiliki dua Situs Cagar

Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan

dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang

khas.

Perlindungan

• Pelindungan adalah upaya mencegah dan

menanggulangi dari kerusakan, kehancuran,

atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan,

Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, danPengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan

Pemugaran Cagar Budaya.

• Pelestarian Cagar Budaya berasaskan: a.

Pancasila; b. Bhinneka Tunggal Ika; c.

kenusantaraan; d. keadilan; e. ketertiban dan

kepastian hukum; f. kemanfaatan . . . - 8 - f. kepastian hukum; f. kemanfaatan . . . - 8 - f.

kemanfaatan; g. keberlanjutan; h. partisipasi;

dan i. transparansi dan akuntabilitas.

• Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: a.

melestarikan warisan budaya bangsa dan

warisan umat manusia; b. meningkatkan

harkat dan martabat bangsa melalui Cagarharkat dan martabat bangsa melalui Cagar

Budaya; c. memperkuat kepribadian bangsa;

d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan e.

mempromosikan warisan budaya bangsa

kepada masyarakat internasional.

• Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memilikisifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancamanpembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakuptujuan untuk melindungi, mengembangkan, danmemanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upayapelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antarakepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

• Untuk memberikan kewenangan kepada

Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam

mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem

manajerial perencanaan, pelaksanaan, danmanajerial perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi yang baik berkaitan dengan

pelindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber

daya budaya bagi kepentingan yang luas.

• Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang

akan datang menyesuaikan dengan paradigma

baru yang berorientasi pada pengelolaan

kawasan, peran serta masyarakat, kawasan, peran serta masyarakat,

desentralisasi pemerintahan, perkembangan,

serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam

masyarakat.

• Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur CagarBudaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidakdimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidakhanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmupengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

• Yang dimaksud dengan “dilindungi dan

diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah

benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang

dianggap telah memenuhi kriteria sebagaidianggap telah memenuhi kriteria sebagai

Cagar Budaya

• Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah

sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi

pembelian, dan surat wasiat yang disahkan

oleh notaris. oleh notaris.

• Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat

kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar

Budaya, Situs Cagar Budaya, dan KawasanBudaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan

Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang

perlu dilestarikan keberadaannya karena

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau

kebudayaan melalui proses penetapan.

• Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkansebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan CagarBudaya, atau Struktur Cagar Budaya apabilamemenuhi kriteria: berusia 50 (lima puluh) memenuhi kriteria: berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memilikiarti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadianbangsa.

• Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: berupa

benda alam dan/atau benda buatan manusia

yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-

sisa biota yang dapat dihubungkan dengansisa biota yang dapat dihubungkan dengan

kegiatan manusia dan/atau dapat

dihubungkan dengan sejarah manusia;

bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan

merupakan kesatuan atau kelompok.

• Pasal 9 Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs

Cagar Budaya apabila: a.mengandung Benda

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,

dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b. dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b.

menyimpan informasi kegiatan manusia pada

masa lalu.

• Pasal 10 Satuan ruang geografis dapat ditetapkansebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: mengandung2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknyaberdekatan; berupa lanskap budaya hasil bentukanmanusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang padamemiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang padamasa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu padaproses pemanfaatan ruang berskala luas; memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapanfosil.

• wajib melaporkannya kepada instansi yang

berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian

dan/atau instansi terkait • tidak dilaporkan

oleh penemunya dapat diambil alih oleholeh penemunya dapat diambil alih oleh

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. •

ditetapkan sebagai Cagar Budaya: PENEMU

BERHAK KOMPENSASI • sangat langka

jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit

jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara

• Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda,

bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan

ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar

Budaya kepada pemerintah kabupaten/kotaBudaya kepada pemerintah kabupaten/kota

atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan

selanjutnya dimasukkan dalam Register

Nasional Cagar Budaya.

• Penetapan adalah pemberian status Cagar

Budaya terhadap benda, bangunan, struktur,

lokasi, atau satuan ruang geografis yang

dilakukan oleh pemerintah, prov. dilakukan oleh pemerintah, prov.

kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim

Ahli Cagar Budaya. • Register Nasional Cagar

Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya

bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di

dalam dan di luar negeri.

Ketentuan Pidana

1.tanpa izin mengalihkan kepemilikan CB

2. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan penemuan 3. tanpaizin Pem./ PemDa.melakukan pencarian CB

4. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upayaPelestarian CB

5.dengan sengaja merusak CB mencuri CB

6.menadah hasil pencurian CB6.menadah hasil pencurian CB

7.tanpa izin Menteri, Gub./Bup./wali kota, memindahkan CB. 8.tanpa izingubernur/bupati/wali kota, memisahkan CB

9.tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah RI

10. tanpa izin gubernur atau izin bupati/wali kota, membawa CB ke luarwilayah provinsi/ kabupaten/kota

11.tanpa izin Menteri, gubernur/bupati/wali kota mengubah fungsi ruangSitus CBdan/atau Kawasan CB tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan.

• 12.dengan sengaja memanfaatkan CB dengancara perbanyakan 13.Tindak pidana yang dilakukan oleh BU berBH. dan/atau BU bukanberBH dijatuhkan kepada: – badan usaha; dan/atau – orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana. 14.Tindak pidana yang dan/atau – orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana. 14.Tindak pidana yang dilakukan oleh BU berBH dan/atau BU bukanberHB dipidana dengan ditambah 1/3 15.Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberiperintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3

• 16. Bilamana pejabat karena melakukan

perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban

khusus dari jabatannya, atau pada waktu

melakukan perbuatan pidana memakaimelakukan perbuatan pidana memakai

kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang

diberikan kepadanya karena jabatannya terkait

dengan Pelestarian CB, pidananya dapat

ditambah 1/3 (sepertiga)

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalamUU ini, terhadap setiap orang yang melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenaitindakan pidana tambahan berupa: –tindakan pidana tambahan berupa: –kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuaidengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau – perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

• Selain pidana tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terhadap badan

usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha

bukan berbadan hukum dikenai tindakanbukan berbadan hukum dikenai tindakan

pidana tambahan berupa pencabutan izin

usaha