PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/...Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil ,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andrianto Wicaksono, SE.AK.,M.Sos

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardani H. Maming

Jabatan : Bupati Tanah Bumbu

Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini ,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batulicin, 3 Januari 2018

Pihak Kedua,

BUPATI TANAH BUMBU

MARDANI H MAMING

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

ANDRIANTO WICAKSONO, SE.AK.,M.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya Pendapatan

Pajak Daerah

Persentase Capaian Pendapatan

Pajak Daerah terhadap PAD

100 %

Program Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.2.215.494.000,-

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 50.000.000,-

3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah Rp. 840.460.000,-


BUPATI TANAH BUMBU

MARDANI H MAMING

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK

DAN RETRIBUSI DAERAH

ANDRIANTO WICAKSONO, SE.AK.,M.Sos




Nama : Drs. H. Edwar Rusandi, MM

Jabatan : Sekretaris







ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Andrianto Wicaksono, SE.AK.,M.Sos NIP. 19771223 200312 1 010

Pihak Pertama,

Sekretaris

Drs. H. Edwar Rusandi, MM NIP. 19660904 199203 1 008

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

No Program Indikator Program Target

(1) (2) (3) (4)

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

100 %

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100 %

Program / Kegiatan Anggaran 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 109.050.000,-

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/Operasional Rp. 39.800.000,- - Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 276.830.000,- - Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 7.122.000,-

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 98.300.000,-

- Penyediaan alat tulis kantor Rp. 124.002.000,-

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 9.880.000,-

- Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan

Kantor Rp. 1.900.000,- - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 202.100.000,-

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Rp. 5.700.000,-

- Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 11.760.000,-

- Penyediaan makanan dan minuman Rp. 6.300.000,-

- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 324.650.000,-

- Penyediaan jasa tenaga non PNS Rp. 667.050.000,-

- Rapat – rapat koordinasi dalam daerah Rp. 331.050.000,-

-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemelihraan rutin / berkala gedung kantor Rp. 50.000.000,-




Sekretaris





Nama : Dedy Noor Irawan, S.Kom

Jabatan : Kabid Pendataan dan Peningkatan Pendapatan













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Kabid Pendataan dan Peningkatan Pendapatan




(1) (2) (3) (4)

1

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase potensi pajak daerah yang digali

100 %

Program / Kegiatan Anggaran

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber

Pendapatan Daerah Rp. 123.900.000,-








Nama : Muhammad Zaenurihadi, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kabid Penetapan dan Penagihan













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Kabid Penetapan dan Penagihan

Muhammad Zaenurihadi, S.Sos, M.Si NIP. 19731028 199402 1 005

Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu


(1) (2) (3) (4)

1


Persentase wajib pajak yang taat bayar pajak daerah

100 %


1. Peningkatan dan Pengelolaan Sumber – sumber

Pendapatan Daerah Rp. 337.150.000,- 2. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Rp. 251.540.000,-









Nama : H. Akhmad Fitriadi, S.Sos

Jabatan : Kabid Pembukuan, Pelaporan dan Pendapatan Lain - Lain













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Perjanjian Kinerja




(1) (2) (3) (4)

1


Persentase Pendapatan Daerah

100 %


1. Peningkatan Manajemen Benda – benda Berharga Rp. 108.130.000,- 2. Evaluasi Monitoring Pendapatan Daerah Rp. 19.740.000,-







Nama : Kamhar

Jabatan : Kasubbid Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



No Kegiatan Indikator Kegiatan Target

(1) (2) (3) (4)

1

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah secara online menggunakan simda pendapatan

845

Wajib Pajak

Jumlah terbitnya Perda, Perbub,SK,Surat Edaran tentang Pajak Daerah

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah


1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah





Nama : Yurianah, SE, MM

Jabatan : Kasubbid Perhitungan dan Penetapan













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Perjanjian Kinerja




(1) (2) (3) (4)

1

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah perhitungan pajak dengan system official assasment

110000 Wajib pajak

Jumlah wajib pajak daerah yang sudah divalidasi

Jumlah penetapan yang diterbitkan



Keuangan Daerah : Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Rp. 251.540.000,-







Nama : Irwan, SH

Jabatan : Kasubbid Penagihan dan Keberatan













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Perjanjian Kinerja




(1) (2) (3) (4)

1

Peningkatan dan Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan Daerah

Jumlah wajib pajak daerah yang terfasilitasi dalam penagihan

100000 Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak daerah yang terfasilitasi dalam keberatan



Keuangan Daerah : Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sumber - sumber Pendapatan Daerah Rp. 337.150.000,-







Nama : Yuniar Widyastuty, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Perjanjian Kinerja




(1) (2) (3) (4)

1

2

3

4

5

6

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Jasa tenaga Non PNS

Terbayarnya rekening kantor Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Tersedianya makanan dan minuman rapat Jumlah tenaga Non PNS

12 bulan

12 bulan

10370 bk/ktk/lbr

100 %

360 ktk

12 bulan


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Rp. 109.050.000,- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 276.830.000,- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 9.880.000,- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 5.700.000,- Penyediaan makanan dan minuman Rp. 6.300.000,- Penyediaan Jasa tenaga Non PNS Rp. 667.050.000,-

Sekretaris






Nama : Linda Darmawati, SE

Jabatan : Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan












Batulicin, Januari 2018

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Perjanjian Kinerja




(1) (2) (3) (4)

1

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah

Jumlah daftar induk wajib pajak & menerbitkan kartu pengenal NPWPD

845

Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak yang terdata

Jumlah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah



Keuangan Daerah : Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah Rp. 123.900.000,-






Nama : Irwan Hartani, SP

Jabatan : Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Perjanjian Kinerja




(1) (2) (3) (4)

1

Evaluasi Monitoring Pendapatan Daerah

Jumlah penerimaan pendapatan daerah

4 Laporan

Koordinasi & rekonsiliasi dengan SKPD penghasil terkait penerimaan daerah

Dash Board Pendapatan Asli Daerah (PAD) Online

Monitoring & pengawasan terhadap penerimaan daerah



Keuangan Daerah : Evaluasi Monitoring Pendapatan Daerah Rp. 19.740.000,-





Nama : Norsyahid Hakim, S.ST

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,




(1) (2) (3) (4)

1

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/Operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan komponen listrik/penerangan

bagunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan bahan logistik kantor

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Rapat – rapat koordinasi dalam daerah

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Tersedianya alat / bahan kebersihan Terpeliharanya peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersediaanya alat listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan logistik kantor Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah Terlaksananya koordinasi dalam daerah

34 unit

429 bh/unit

56 / thn

1094 pak/ktk/rim/box/r

oll/lusin 21 bh/ktk/thn

27 bh/set

1254

ltr/kl/tong/thn 69 ob/kali

244 kali

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100 %

Program / Kegiatan Anggaran 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/Operasional Rp. 39.800.000,-

- Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 7.122.000,-

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 98.300.000,-

- Penyediaan alat tulis kantor Rp. 124.002.000,-

- Penyediaan komponen listrik/penerangan bagunan kantor Rp. 1.900.000,-

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 202.100.000,-

- Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 11.760.000,-

- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 324.650.000,-

- Rapat – rapat koordinasi dalam daerah Rp. 331.050.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemelihraan rutin / berkala gedung kantor Rp. 50.000.000,-

Sekretaris






Nama : Rosana Lina, S.IP

Jabatan : Kasubbid Pendataan Lain – lain dan Benda – benda Berharga













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Kasubbid Pendataan Lain – lain dan Benda – benda Berharga

Rosana Lina, S.IP NIP. 19780409 200904 2 001

Perjanjian Kinerja




(1) (2) (3) (4)

1

Peningkatan Manajemen Benda – benda Berharga

Jumlah benda – benda berharga terlegalisasi

4 Laporan

Koordinasi dan pengawasan penggunaan benda – benda berharga pada SKPD terkait

Koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan DBH Provinsi & Pusat



Keuangan Daerah : Peningkatan Manajemen Benda – benda Berharga Rp. 108.130.000,-


Kasubbid Pendataan Lain – lain dan Benda – benda Berharga

Rosana Lina, S.IP NIP. 19780409 200904 2 001




Nama : Kaspul Anwar, S.Sos

Jabatan : Kepala UPTD BPPRD Kecamatan Satui













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Perjanjian Kinerja




(1) (2) (3) (4)

1


Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah

100 %








Nama : Syamsul Bahri, SE

Jabatan : Kasubbag TU UPTD BPPRD Kecamatan Satui













Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

Perjanjian Kinerja




(1) (2) (3) (4)

1


Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah

100 %



Documents

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/...Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya