1

PEDOMAN UMUMTAHUN 2017

Pergub Jatim Nomor

14 Th 2017

5 PERMASALAHAN

UTAMA

GENDER & PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAWA TIMUR

FEMINISASI KEMISKINAN

Peningkatan Jumlah rumah tangga miskin dikepalai

perempuan & penduduk miskin perempuan1

KRTP LEBIH RENTAN MISKIN

Kepala Rumah Tangga Perempuan memikul sendiri beban

ekonomi keluarga, selain harus bekerja juga harus merawat anak2

SASARAN KURANG FOKUS

Sasaran/target program penanggulangan kemiskinan tidak

fokus dan tidak berbasis pada database3

PENANGANAN CENDERUNG HOMOGEN

Model pendekatan dan penanganan penanggulangan kemiskinan cenderung homogen, sama rata tanpa memperhatikan karakteristik

Rumah Tangga Sasaran (RTS)4

CENDERUNG TOP DOWN

penanggulangan kemiskinan cenderung top down sesuai keinginan

pemberi bantuan, RTS hanya diposisikan sebagai obyek program5

RA

DA

R T

UB

AN

Penurunan

Sebesar

(7.392)KRTP

Mengefektifkan Program

Penanggulangan Kemiskinan bagi Kepala Rumah

Tangga Perempuan

(KRTP)

MAKSUDJALIN MATRA PFK

TUJUANJALIN MATRA PFK

Memberikan akses interaksi dan

perlindungan terhadap KRTP melalui

optimalisasi peran Kader TP-PKK

sebagai mother care bagi KRTP

Memperluas akses KRTP terhadap

usaha produktif untuk peningkatan

aset usaha / pendapatan keluarga

Mendorong ketahanan sosial ekonomi

KRTP dalam pemenuhan kebutuhan

hidup dasar

Mendorong motivasi berusaha (need

for achievement) dan kemampuan (life

skill) KRTP dalam rangka

meningkatkan kesejahteraannya.

Prinsip Dasar JM PFK

Partisipatoris Deliberatif

Membantu Dengan Hati

Perspektif Gender

Transparan dan Akuntabel

Keterpaduan

Keberlanjutan

1. Verifikasi Data KRTP

2. Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP

3. Fasilitasi Bantuan KRTP

4. Peningkatan Kapasitas KRTP

5. Pemberdayaan Mother Care

6. Pendamping Program

12

1. Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah Berdasarkan PBDT 2015

2. Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)

3. KRTP yang memiliki ART Berusia Produktif (15-65 tahun) dan atau KRTP Sebatang Kara Berusia Produktif

4. Dalam satu Desa terdapat ≥ 10 KRTP dan atau diprioritaskan ≥ 20 KRTP

KRITERIA SASARAN JALIN MATRA PFKTAHUN 2017

BERCERAI

KRITERIAKRTP

SASARAN

SUAMI MENINGGAL

DITELANTARKAN SUAMIMINIMAL 6 BULAN

SUAMI DIFABEL ATAU SAKIT MENAHUN

SUAMI DIFABEL ATAU SAKIT MENAHUN

TELAH MENIKAH LAGI

KRITERIAKRTP TIDAK LAYAK

MENINGGAL

STATUS SOSIAL EKONOMI SUDAH BAIK

MENOLAK

TELAH MENERIMA BANTUAN DARI RTSM/PK2

1. RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Data

PBDT 2015 Desil 1 yang memenuhi kriteria

yang telah ditentukan;

2. Apabila dari hasil pengecekan terhadap data

Desil 1 sudah tidak ditemukan RTS sesuai

dengan kriteria yang telah ditentukan maka

dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil

1 dengan syarat harus sesuai dengan kriteria

RTS sebagaimana ketentuan.

KRITERIA KRTP PENGGANTI

17

BANTUAN KEUANGAN KHUSUSKEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

HONORARIUM TIM SEKRETARIAT

KABUPATEN (MAKS 30%)

BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KABUPATEN MINIMAL SEBESAR 70%

DIPERGUNAKAN UNTUK :SOSIALISASI, PEMBINAAN, ATK,

RAPAT KOORDINASI, PELAPORAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI,

MONITORING EVALUASI DAN TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK

BELANJA MODAL

REKENING PEMERINTAH

DESA

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

18

PENDAMPING DESA

PENGADAAN BARANG OLEH

TPKBOP DESA

POKMAS

KRTP

KRTPKRTPKRTP

1,5 BulanSejak Dana

Masuk Rekening PEMDES

Bantuan Barang

Senilai

Rp. 2,5 JUTA

PER KRTP

BOP PEMDES &

Insentif Pendamping

Desa

PENGGUNAAN Bantuan Barang:

1. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif

meliputi Modal Investasi berupa

sarana prasarana usaha dan Modal

Kerja minimal 70%.

2. Kegiatan Usaha pendukung misalnya

Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan

Lestari), Usaha ternak Kecil dan

Perikanan maksimal 30%.

3. Apabila dipandang perlu dapat

dialokasikan untuk pemenuhan

Kebutuhan Dasar KRTP maksimal 10%

dari total bantuan KRTP.

1. Honorarium Sekretariat Desa

Maksimal 30%

2. Biaya Fasilitasi OperasionalMeliputi: Kegiatan Rembug

Warga/Pokmas, Rapat-rapat Fasilitasi

KRTP,Bantuan Transport/Biaya

Perjalanan dalam rangka Jalin Matra

PFK, ATK, Dokumentasi, Spanduk,

monitoring dan evaluasi serta

pelaporan min 70%.

3. Honor Pendamping Desasebesar 5% dari total Bantuan pada

KRTP dalam satu Desa.

INDIKATOR KEBERHASILAN

TEPAT SASARAN

TEPAT JUMLAH

TEPAT PEMANFAATAN

21

OR

GA

NISA

SI PELA

KSA

NA

PFK

:

JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Sosialisasi

Pra Rembug Warga

Rembug Warga

Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan

Pengajuan Pencairan

Rembug Pokmas KRTP

Pengadaan Barang

Penyerahan Barang

Bimbingan Teknis

Pertanggungjawaban

Pengelolaan dan Pelestarian Program

Sosialisasi

a. Dilaksanakan Sekretariat Provinsi dan Kabupatenb. Agenda: Penjelasan Pedum, PTO, Penyamaan

persepsi, Sinkronisasi, dan RTL

Pra Rembug Warga

a. Persiapan pelaksanaan rembug wargab. Agenda:

- Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Desa- Penjaringan dan Penetapan Pendamping Desa

(Kader PKK, mendampingi maksimal 20 KRTP)

Rembug Warga

Agenda:1. Sosialisasi Jalin Matra PFK (Formal/Informal)2. Memastikan bahwa BKK sudah masuk di APBDesa3. Verifikasi Penerima Bantuan

Verifikasi:

Kriteria KRTP Layak:- Bercerai- Suami Meninggal- Ditelantarkan- Suami Difabel- Sebatang Kara Produktif

Kriteria KRTP Tidak Layak:- Telah Menikah- KRTP Meninggal / Pindah

(ART tidak memenuhi kualifikasi)- Status Sosial Ekonomi Lebih Baik

- Menolak Bantuan

“Hasil Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rembug Warga”

Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP

Klarifikasi“pengecekan kondisi riil KRTP hasil verifikasi dengan menggunakan

metode observasi langsung ”

Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP“kegiatan untuk berdialog dan menjaring aspirasi mengenai jenis

usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya

yang dimiliki”

Hasil klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan:- Disampaikan pada Forum Rapat Pengelola Desa- Ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang

Penerima Bantuan PFK Tahun 2017 yang berisi ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan rencana usaha.

Pengajuan Pencairan Dana BKK

BKK Kabupaten:- Surat Permohonan- Kwitansi- FC DPA- FC Rekening Kas Daerah- Dibuat Rangkap 2

BKK Desa:Surat Permohonan dilengkapi:- RAB- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan- SK Kades Sekretariat Desa- SK Kades Pendamping Desa- SK Kades Penerima Bantuan- Pakta Integritas Kades dan Ketua

Sekretariat- Kwitansi- FC SK Pengangkatan Kades legalisir- FC Pengangkatan Bendahara Desa

legalisir- FC KTP Kades dan Bendahara- FC Rekening Kas Desa dan Surat

pernyataan Kades (keabsahan)- FC NPWP Desa- Salinan Proposal BKK Desa

Rembug Pokmas KRTP

Agenda:1. Menyepakati Nama Anggota dan Nama Kelompok2. Menetapkan Pengurus Pokmas3. Review Rincian Usulan Kebutuhan

(Jenis, Volume, dan Spesifikasi Barang)4. Menyepakati Rencana Tindak Lanjut

Pengadaan Barang KRTP

1. Harus Sesuai dengan Hasil Identifikasi dan Review Rincian Kebutuhan KRTP

2. Dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)3. Hasil Pengadaan Barang/Jasa diserahkan kepada

Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Penyerahan Barang Bantuan kepada KRTP

Agenda:1. Informasi bantuan yang akan diberikan2. Arahan, Motivasi, Bimtek Pengelolaan Usaha3. Penyerahan Bantuan

- Dilakukan Sekretariat bersama Pendamping Desa- Dilaksanakan dalam Rembug Pokmas- Didokumentasikan Per KRTP disertai Bukti Tanda

Terima

Bimbingan Teknis

Maksud:- Penyuluhan- Bimbingan- Konsultasi- Asistensi- Fasilitasi Teknis

Bentuk:- Pembinaan Usaha- Peningkatan SDM- Manajemen- Teknologi- Akses Pemasaran- Resolusi Konflik

Pelaksana:- Sekretariat Provinsi- Sekretariat Kabupaten- Sekretariat Desa- OPD terkait- Pendamping

Kabupaten

Pertanggungjawaban

1. Administrasi

Pemberi Bantuan:a. Salinan Proposal Permohonan BKKb. Surat Sekda Pagu Definitifc. Pakta Integritas Penerima BKKd. Bukti Transfer SP2D e. Laporan Realisasi Penggunaan

Dana BKK

Penerima Bantuan:a. Laporan Realisasi Penggunaan BKKb. Pernyataan Pertanggungjawabanc. BAST dari Pemdes ke KRTPd. Dokumentasi Tahapan Kegiatane. Bukti Pengeluaran yang lengkap dan

sah

Pertanggungjawaban Penerima Bantuan- Disampaikan ke Gubernur melalui DPPMD Prov Jatim maksimal

15 hari kerja setelah Pemberian Barang ke KRTP (a-d)- Untuk pencairan akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban

maksimal 10 Januari- Bukti pertanggungjawaban (e) disimpan dan dipergunakan oleh

penerima BKK sebagai obyek pemeriksaan

2. Pertanggungjawaban PublikMelalui Rembug Warga

Pengelolaan dan Pelestarian Program

1. Pengelolaan Usaha- Usaha produktif dikelola secara mandiri- Memantau perkembangan usaha KRTP- Fasilitasi permodalan melalui LKM

2. Pelestarian Program- Bimtek dan pendampingan KRTP oleh

a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui Rembug Warga;

b. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan

KRTP;

c. Membantu menyalurkan bantuan barang kepada KRTP sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Jalin

Matra PFK;

d. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan

pemanfaatan bantuan di KRTP;

e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PFK di

masing-masing Desa;

f. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra

PFK;

g. Memfasilitasi pelaksanaan penggadaan barang bantuan KRTP.

32

Tugas & Tanggung Jawab Sekretariat Desa dalam PFK:

a. Memfasilitasi verifikasi calon rumah tangga sasaran dalam forum rembug warga;

b. Melaksanakan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;

c. Memfasilitasi pembentukan kelompok KRTP;

d. Memfasilitasi Reviu rincian usulan kebutuhan KRTP dalam forum rembug pokmas;

e. Mendampingi dan memantau penyerahan barang kepada KRTP oleh Pemerintah Desa;

f. Memfasilitasi dan memantau pengelolaan dan pelestarian bantuan yang dilakukan oleh KRTP;

g. Memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan;

h. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program di Desa;

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.

33

TUGAS & TANGGUNG JAWAB Pendamping Desa

34

1. PENGAWASAN : a. Pengawasan Publik

b. Pengawasan Fungsional : oleh Inspektorat Provinsi

Jawa Timur dan atau Inspektorat Kabupaten. Gubernur

Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan

pengawasan kegiatan Program Jalin Matra Provinsi

Jawa Timur Tahun 2016

2. PENGENDALIAN

a. Pelaporan

b. Monev

c. Penanganan Pengaduan :

Pengaduan dialamatkan ke :

SMS hotline 082-33333-6677

Website : www.dpmd.jatimprov.go.id

Email : jalin_matra@jatimprov.go.id

DPMD Kabupaten setempat.

DPMD Provinsi Jl. A. Yani 152 C Surabaya

NO KABUPATEN

Jalin Matra PFK

∑ DESA ∑ KRTPANGGARAN

(Rp)

1 PACITAN 16 325 993.125.000

2 PONOROGO 18 645 1.893.125.000

3 TRENGGALEK 30 591 1.808.875.000

4 TULUNGAGUNG 42 1.504 4.410.500.000

5 BLITAR 24 393 1.226.625.000

6 KEDIRI 36 1.099 3.257.375.000

7 MALANG 66 1.999 5.932.375.000

8 LUMAJANG 18 332 1.024.000.000

9 JEMBER 36 1.168 3.448.500.000

10 BANYUWANGI 24 667 1.995.875.000

ALOKASI JALIN MATRA PFK TAHUN 2017

ALOKASI JALIN MATRA PFK TAHUN 2017

NO KABUPATEN

Jalin Matra PFK

∑ DESA ∑ KRTPANGGARAN

(Rp)

11 BONDOWOSO 29 762 2.297.750.000

12 SITUBONDO 26 423 1.322.875.000

13 PROBOLINGGO 34 1.994 5.694.250.000

14 PASURUAN 42 1.790 5.196.250.000

15 SIDOARJO 29 883 2.625.375.000

16 MOJOKERTO 11 138 447.250.000

17 JOMBANG 17 421 1.277.625.000

18 NGANJUK 37 1.814 5.221.750.000

19 MADIUN 16 218 697.250.000

20 MAGETAN 19 259 824.875.000

ALOKASI JALIN MATRA PFK TAHUN 2017

NO KABUPATEN

Jalin Matra PFK

∑ DESA ∑ KRTPANGGARAN

(Rp)

21 NGAWI 27 485 1.498.125.000

22 BOJONEGORO 23 606 1.825.750.000

23 TUBAN 28 385 1.230.625.000

24 LAMONGAN 14 201 635.125.000

25 GRESIK 23 896 2.604.500.000

26 BANGKALAN 31 1.351 3.916.375.000

27 SAMPANG 24 905 2.645.625.000

28 PAMEKASAN 17 721 2.087.625.000

29 SUMENEP 28 905 2.678.125.000

TOTAL 785 23.880 70.717.500.000

38“Working Together to Reduce Poverty” 38