Perencanaan RegionalPerencanaan Regional

Andi Heru Susanto. S.Sos.,M.Si

Materi Kerkuliahan

2010

Pentingnya Dimensi Wilayah (Regional)Pentingnya Dimensi Wilayah (Regional)

Wilayah Wilayah Lokasi suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan, fasilitas umum.

Lokasi suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan, fasilitas umum.

Pembangunan

Penentuan Wilayah / lokasi

Dilakukan secara tepat, maka akan berlangsung

secara efektif dan efisien

Dilakukan dengan salah / kurang tepat maka hasil

yg di capai tdk produktip dan efisien

Pembangunan Bahan mentah dan wilayah pasarnyaBahan mentah dan wilayah pasarnya

Biaya transport rendahBiaya transport rendah

Sumber tenaga kerja yg relatif banyak dan murah

Sumber tenaga kerja yg relatif banyak dan murah

Sumber daya air dan energi yg cukup besar

Sumber daya air dan energi yg cukup besar

Penghematan lokasionalPenghematan lokasional

Apa ?, Bagaiman ?, Untuk siapa ?,Apa ?, Bagaiman ?, Untuk siapa ?, Dimana ?Dimana ?

5 Permasalah utama tata

ruang wilayah

5 Permasalah utama tata

ruang wilayah

1. Penentuan lansekap ekonomi

1. Penentuan lansekap ekonomi

2. Introduksi konsep wilayah

2. Introduksi konsep wilayah

4. Keseimbangan antar wilayah

4. Keseimbangan antar wilayah

3. Menganalisis interaksi antar

wilayah

3. Menganalisis interaksi antar

wilayah

5. Persoalan kebijakan wilayah

5. Persoalan kebijakan wilayah

Implikasi Ekonomi Dimensi Tata Ruang WilayahImplikasi Ekonomi Dimensi Tata Ruang Wilayah

Menurut teori tahapan (Friedrich Lish, 1841), bahwa pembangunan ekonomi akan berkembang mengikuti alur evolusi

tunggal sebagai berikut :

1. Kebudayaan primitif, dimana suku-suku yang berkelana dan keluarga yang mencukupi dirinya sendiri sebagai bercocok tanam.

2. Feodalisme, secara berangsur dengan bertambah sempitnya ruang kehidupan, prekonomian primitif berevolusi menjadi feodalisme.

3. Kapitalisme. Kapitalisme berakhir pada masa renaisance dan reformasi menghasilkan revolusi industri, petani meninggalkan tanahnya dan pergi ke kota menjadi prolentar.

4. Sosialisme dan komunisme, kapitalisme dianggap sebagai tahapan peralihan saja, yang nantinya akan digantikan oleh sosialisme atau komunisme, sebagaimana kapitasime menggantikan feodalisme.

Sebagai acuan untuk mengetahui perkembangan pembagunan

Konsep Wilayah dalam Analisis TeoretikKonsep Wilayah dalam Analisis Teoretik

Wilayah HomogenWilayah Homogen

suatu konsep yang menganggap bahwa wilayah geografis dapat dikaitkan bersama-sama

menjadi sebuah wilayah tunggal apabila wilayah

tersebut mempunyai ciri atau karakteristik

yang sama.

suatu konsep yang menganggap bahwa wilayah geografis dapat dikaitkan bersama-sama

menjadi sebuah wilayah tunggal apabila wilayah

tersebut mempunyai ciri atau karakteristik

yang sama.

Wilayah PolarisasiWilayah Polarisasi

Konsentrasi penduduk ditempat-tempat

tertentu akan mengakibatkan

munculnya kota-kota besar, menengah dan

kota-kota kecil lainnya, sedangkan penduduk di daerah

pedesaan relatif jarang

Konsentrasi penduduk ditempat-tempat

tertentu akan mengakibatkan

munculnya kota-kota besar, menengah dan

kota-kota kecil lainnya, sedangkan penduduk di daerah

pedesaan relatif jarang

Wilayah Perencanan Wilayah Perencanan

Wilayah perencanaan merupakan satuan

wilayah pengembangan,

dimana program-program

pembangunan dilaksanakan

Wilayah perencanaan merupakan satuan

wilayah pengembangan,

dimana program-program

pembangunan dilaksanakan

Menurut Aristoteles, sesuai logika maka konsep wilayahwilayah dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

Menurut Aristoteles, sesuai logika maka konsep wilayahwilayah dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

Mengembangkan Konsep Tata Ruang WilayahMengembangkan Konsep Tata Ruang Wilayah

Tata Ruang Wilayah

Tata Ruang Wilayah

Lingkungan tradisional dari kehidupan manusia, mempunyai ketentuan dan kemampuan sendiri untuk mengatur kegiatan

penduduknya yang dianggap sebagai salah satu sasaran pembangunan

Lingkungan tradisional dari kehidupan manusia, mempunyai ketentuan dan kemampuan sendiri untuk mengatur kegiatan

penduduknya yang dianggap sebagai salah satu sasaran pembangunan

Tata Ruang Wilayah Ekonomi

Tata Ruang Wilayah Geografis

Tata Ruang Wilayah Matematik

Lebih bersifat oprasional misalnya

dikaitkan dengan investasi, modal,

jaringan transportasi, industri dan teknologi

pertanian.

Lebih bersifat oprasional misalnya

dikaitkan dengan investasi, modal,

jaringan transportasi, industri dan teknologi

pertanian.

Alam yang menjadi perhatian

pembangunan

Alam yang menjadi perhatian

pembangunan

Bersifat abstrak dan tidak ada

hubungannya dengan geografis

Bersifat abstrak dan tidak ada

hubungannya dengan geografis

Kaitan antar ketiga jenis tata ruang wilayah tersebut

Tata Ruang

Wilayah Matematik (bersifat abstrak)

Tata Ruang

Wilayah Geografis

(lokasi sumber

daya alam)

Tata Ruang

Wilayah Ekonomi

(utk kebutuhan manusia)

Diaplikasikan pada

Dimanfaatkan untuk

Beberapa Klasifikasi Wilayah LainnyaBeberapa Klasifikasi Wilayah Lainnya

1. Wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita rendah dan kurang berkembang atau low per capita incame and stagnant regions (LS)

2. Wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita tinggi tetapi kurang berkembang atau high per capita incame and stagnant regions (HS)

3. Wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita rendah tetapi bekembang atau low per capita incame and growing regions (LG)

4. Wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita tinggi dan berkembang atau high per capita incame and growing regions (HG)

1. Wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita rendah dan kurang berkembang atau low per capita incame and stagnant regions (LS)

2. Wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita tinggi tetapi kurang berkembang atau high per capita incame and stagnant regions (HS)

3. Wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita rendah tetapi bekembang atau low per capita incame and growing regions (LG)

4. Wilayah-wilayah yang berpendapatan per kapita tinggi dan berkembang atau high per capita incame and growing regions (HG)

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh mobilitas internal sumberdaya penduduk, modal, dan faktor produksi lainnya. Demikian dengan arus perdagangan antar wilayah apakah

memberikan manfaat atau sebaiknya.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh mobilitas internal sumberdaya penduduk, modal, dan faktor produksi lainnya. Demikian dengan arus perdagangan antar wilayah apakah

memberikan manfaat atau sebaiknya.

Sebagai dasar kebijakan pembangunan

Proses dan Teori Pertumbuhan WilayahProses dan Teori Pertumbuhan Wilayah

Pertumbuhan dari Dalam

Hubungan Strukturan

(keterkaitan antar sektor)

Hubungan Fungsional (interakasi antar sub sistem)

Pimpinan proyek dengan

pelaksana proyek secara

struktural

Pimpinan proyek dengan

pelaksana proyek secara

struktural

Interaksi Pimpinan dengan

pelaksana proyek

Interaksi Pimpinan dengan

pelaksana proyek

Organisasi

Pertumbuhan dari Luar

OrganisasiOrganisasi

Investasi Inovasi

(Kemajuan Teknologi)

Sumber Daya Alam

Pert umbuhan Angkatan Pert umbuhan Angkatan KerjaKerja

Teori Basis EksporSuatu wilayah berkembang sebagai akibat dari spesialisasi dalam kegiatan ekspor

Kegiatan Ekspor

Kegiatan Ekspor

Peningkatan Pendapatan

Kemampuan Pembiayaan

Mandiri

Kemampuan Kemampuan Untuk Untuk

Pengembangan Pengembangan Wilayah Secara Wilayah Secara

MandiriMandiri

Teori Sektor

Teori Sektor Teori SektorPeranan Peranan Industri Industri

ManufakturManufaktur

Peranan Peranan Industri Industri

ManufakturManufaktur

Teori Basis Ekspor

Teori Basis Ekspor Teori SektorTeori Sektor

Pertumbuhan Wilayah

Teori Daerah / Wilayah Inti John Friedmann

Disekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau periphery regions. Daerah –daerah pinggiran seringkali disebut pula daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah disekitarnya.

Daerah IntiDaerah Inti

Daerah PinggiranDaerah Pinggiran

Pengembangan dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinyu tetapi komulatif yang berasal dari pada sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang teletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi interaksi tetinggi.

Pembangunan inovatif cenderung menyebar ke bawah dan keluar dari pusat-pusat tersebut ke daerah-daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah.

Daerah IntiDaerah Inti Daerah Pinggiran

Daerah Pinggiran

Daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya terhadap daerah-daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh-pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah inti yang terdiri dari :1.Pengaruh dominasi yaitu melemahnya perekonomian di daerah pinggiran sebagai akibat dari mengalirnya sumber-sumber alam, manusia dan modal ke daerah inti.2.Pengaruh informasi yaitu peningkatkan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan3.Pengaruh psykologi yaitu penciptaan kondisi yg menggairahkan untuk melajutkan kegiatan inovatif secara lebih nyata.4.Pengaruh mata rantai yaitu kecenderungan inovasi-inovasi untuk menghasilkan inovasi lainnya.5.Pengaruh produksi yaitu penciptaan struktur balas jasa yang menarik untuk kegiatan-kegiatan inovasi

5 Preposisi utama peranan daerah inti dalam pembangunan

1. Daerah mengatur keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah disekitarnya melalui sistem suplai, pasar dan daerah administratif

2. Daerah inti meneruskan secara sistimatis dorongan-dorongan inovasi ke darah-daerah disekitarnya yang terletak dalam wilayah pengaruhnya.

3. Pada suatu titik tertentu pertumbuhan daerah inti mendapat dampak yang positip kepada daerah pinggiran.

4. Hirarki daerah-daerah inti ditetapkan berdasar kedudukan fungsional masing-masing meliputi karakteristik secara terperinci dan prestasinya.

5. Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah sistem spasial dengan cara mengembangkan pertukaran informasi.

Strategi Pembangunan yang Berkiblat ke Luar dan ke DalamStrategi Pembangunan yang Berkiblat ke Luar dan ke Dalam

OrganisasiOrganisasi

Mengembangkan industri di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang

tadinya impor menjadi pengekspor.

Sektor perdagangan luar negeri dapat memainkan peranan

sebagai motor pertumbuhan.Luar Organisasi

Keterkaitan Pedesaan dan PerkotaanKeterkaitan Pedesaan dan Perkotaan

Pengantar

1. Propinsi2. Kotamadya3. Kabupaten4. Kelurahan /Desa

Landasan Penentuan Keterkaitan Pedesaan dan PerkotaanLandasan Penentuan Keterkaitan Pedesaan dan Perkotaan

1. Urbanisasi2. Teori Basis Perkotaan (urban base theory)3. Hukum Reilly (untuk menentukan luas

wilayah pengaruh suatu pusat)4. Daerah Pedesaan dan Daerah Perkotaan5. Wilayah Inti dan Wilayah Pinggiran

Kelemahan Sistem Perencanaan dan Pembangunan Masa LaluKelemahan Sistem Perencanaan dan Pembangunan Masa Lalu

Pembangunan

Buttom up planningButtom up planning

1. Musyawarah Pembangunan Desa.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

3. Kepala Desa

Belum berjalan Optimal

Belum berjalan Optimal

Kabupaten / DesaKabupaten / Desa

Diharapkan dapat optimal

Konsep Perencanaan Botton Up Planning

Konsep pembangunan Populis

Keberpihakan kepada golongan kecil dan mengakar pada

masyarakat bawah

Konsep pembangunan Populis

Keberpihakan kepada golongan kecil dan mengakar pada

masyarakat bawah

Pemberdayaan masyarakat yang aspiratif dan apresiatif dengan melibatkan seluruh proses pembangunan secara

menyeluruh

1. Penentuan prioritas pembangunan yang diusulkan penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria dan terukur

2. Didukung oleh partisapasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan

1. Penentuan prioritas pembangunan yang diusulkan penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria dan terukur

2. Didukung oleh partisapasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan

Anggaran terbatas, program pembangunan relatif banyakAnggaran terbatas, program pembangunan relatif banyak

Studi Cepat dan Intensif

Dilandasi oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi

lewat peningkatan produktivitas dan

kompleksitas produksi

Konsep Pembangunan top-down

Konsep Pembangunan top-down

Tujuan

1.Menganalisis keadaan kabupaten / lokasi pada saat ini.2.Mengeksplorasi masalah kelembagaan, sosial ekonomi, lingkungan dan infrastruktur potensi pembangunan yg dimiliki.3.Mengindentifikasi hambatan yang dihadapi4.Mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan5.Mengindentifikasi pusat pelayanan6.Menyusun rekomendasi garis besar kebijakan pembangunan pedesaan.7.Menyusun program pembangunan yang merefleksikan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan Partisipatif

Button Up Plannig

Top Down Planning

Kelemahan

1. Kepentingan Masyarakat, banyak program pembangunan disusun dengan tidak memperhatikan kebutuhan dan kehendak masyarakat lokal secara luas.

2. Lingkungan Sosial dan Budaya, program pembangunan dijalani bertentangan dengan nilai kehidupan sosial dan budaya, dan lebih menekankan aspek fisik dan ekonomi

3. Ekologi fisik, program pembangunan menimbulkan dampak negatif sehingga merusak ekologi fisik.

1. Kepentingan Masyarakat, banyak program pembangunan disusun dengan tidak memperhatikan kebutuhan dan kehendak masyarakat lokal secara luas.

2. Lingkungan Sosial dan Budaya, program pembangunan dijalani bertentangan dengan nilai kehidupan sosial dan budaya, dan lebih menekankan aspek fisik dan ekonomi

3. Ekologi fisik, program pembangunan menimbulkan dampak negatif sehingga merusak ekologi fisik.

Keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal

Keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal

Aspek Tata Ruang Ekonomi Aspek Tata Ruang Ekonomi PedesaanPedesaan

1. Peningkatan pembangunan pedesaan diharapkan dapat memeratakan pembangunan diseluruh pelosok wilayah pedesaan.

2. Kesenjangan pertumbuhan antar desa (pedesaan) diupayakan makin menurun sehingga makin mantap terwujudnya pembangunan pedesaan

1. Peningkatan pembangunan pedesaan diharapkan dapat memeratakan pembangunan diseluruh pelosok wilayah pedesaan.

2. Kesenjangan pertumbuhan antar desa (pedesaan) diupayakan makin menurun sehingga makin mantap terwujudnya pembangunan pedesaan

Keseluruhan pembangunan diharapkan mencakup aspek spasial (tata ruang)

Memberikan dasar pada pencapaian keserasian dan optimaliasasi dalam pemanfaatan ruang sesuai fungsi masing-masing kawasan pedesaan

Diperlukan upaya menata ruang masing-masing desa dan mengikuti strategi pengembangan pola tata ruang kabupaten

Pada Tingkat Makro

Diarahkan pd penataan ruang pedesaan yg ditujukan kepada

upaya untuk meningkatkan kontribusi sumberdaya lahan

secara optimal terhadap peningkatan produksi dan

kesejahteraan masyarakat.

Diarahkan untuk mengatur pemanfaatan lahan dengan

mengacu pada rencana tata ruang untuk mendukung keserasian

perkembangan sistem pemukiman dan pusat-pusat layanan

(pertumbuhan) di tingkat desa

Pusat konsentrasi pemukiman penduduk dan beberapa fasilitas layanan ekonomi dan sosial sehingga intensitas

arus barang dan jasa relatif tinggi

Permasalahan Pengembangan Ekonomi Pedesaan

1. Belum meratanya distribusi faktor produksi dan prasarana (fisik dan non fisik) ke seluruh desa.

2. Masih terdapatnya desa dan kawasan pedesaan yang tertinggal akibat manajemen pembangunan yg cenderung berorientasi pada sentralisasi dan adanya pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat daerah pedesaan yang maju.

3. Belum optimalnya pemanfaatan ekonomi pedesaan yang bertumpu pada keunggulan geografis dan intelektual lokal sebagai basis ekonomi dalam pembangunan pedesaan

4. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan pedesaan

Tantangan Pengembangan Ekonomi Pedesaan

1. Tantangan untuk mewujudkan keseimbangan antar desa yaitu mengupayakan peningkatan penyediaan jaringan prasarana yang terintegrasi, dan perbaikan iklim usaha produksi dan pemasaran serta kelancaran aliran investasi, sehingga terciptanya keterkaitan ekonomi antar wilayah secara lebih intensif.

1. Tantangan pengembangan ekonomi yang sudah ada yaitu penembangan efesien dan efektifitas manajemen, pelibatan seluruh komponen masyarakat pedesaan , Pemanfaatan teknologi tepat guna, iklim usaha yang kondusif.

2. Tantangan dalam keunggulan geografis yaitu daya dukung lingkungan dan kapasitas sumber daya alam (pembangunan ekonomi pedesaan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan)

1. Tantangan untuk mewujudkan keseimbangan antar desa yaitu mengupayakan peningkatan penyediaan jaringan prasarana yang terintegrasi, dan perbaikan iklim usaha produksi dan pemasaran serta kelancaran aliran investasi, sehingga terciptanya keterkaitan ekonomi antar wilayah secara lebih intensif.

1. Tantangan pengembangan ekonomi yang sudah ada yaitu penembangan efesien dan efektifitas manajemen, pelibatan seluruh komponen masyarakat pedesaan , Pemanfaatan teknologi tepat guna, iklim usaha yang kondusif.

2. Tantangan dalam keunggulan geografis yaitu daya dukung lingkungan dan kapasitas sumber daya alam (pembangunan ekonomi pedesaan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan)

Mendorong perkembangan desa dan kawasan tertinggal dengan memanfaatan potensi sumber daya alam dan manusia yang masih belum tergali

Strategi Kebijakan dan Program Ekonomi Pedesaan

1. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi, produksi dan distribusi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar desa yang saling melengkapi dan saling menunjang.

2. Mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum tergali di kawasan pedesaan yang relatif tertinggal dan menciptakan perkembangan kawasan pedesaan baru yang berpotensi dalam pertumbuhanb ekonomi pedesaan.

3. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di sentral-sentral produksi di daerah pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam sistim perekonomian pedesaan.

4. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menarik investasi dan meningkatkan kegiatan produksi berdasarkan keunggulan komperatif dan kompetitip sesuai dengan potensi sumber daya.

1. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi, produksi dan distribusi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar desa yang saling melengkapi dan saling menunjang.

2. Mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum tergali di kawasan pedesaan yang relatif tertinggal dan menciptakan perkembangan kawasan pedesaan baru yang berpotensi dalam pertumbuhanb ekonomi pedesaan.

3. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di sentral-sentral produksi di daerah pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam sistim perekonomian pedesaan.

4. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menarik investasi dan meningkatkan kegiatan produksi berdasarkan keunggulan komperatif dan kompetitip sesuai dengan potensi sumber daya.

1. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antar pedesaan2. Pengembangan kawasan pedesaan tertinggal3. Pengembangan kawasan cepat tumbuh

Prioritas Utama

Desa

Konsep Pembangunan Kawasan Pedesaan

Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan

Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)

Agropolitan District

Kota

60% JmlhPend. Nas

Suplai 1. Tenaga Kerja.2. Bahan Pangan

Skenario Pembangunan Secara Normatif dan Bersifat Spasial

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penekanan pada

pembangunan pertanian dan industri

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penekanan pada

pembangunan pertanian dan industri

Skenario normatif, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang

tidak terlalu tinggi dan tetap menekankan pada pembangunan

pertanian, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

petani dan penguatan kelembagaan pedesaan.

Skenario normatif, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang

tidak terlalu tinggi dan tetap menekankan pada pembangunan

pertanian, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

petani dan penguatan kelembagaan pedesaan.

Masa LaluMasa LaluMasa yg akan

datang

Terjadi kesenjangan sosial

Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)

Merupakan pusat pelayanan kecil yang mempunyai keterhubungan ekonomi, sosial dan geografis secara langsung dengan sebagaian besar penduduk di sekitar DPP dalam lingkup suatu kawasan pedesaan yang

lebih luas.

Permasalahan yg timbul

Permasalahan yg timbul

1. Apakah pola pusat-pusat lokal telah serasi atau belum bila dikaitkan dengan kebijakan regional

2. Pusat pertumbuhan desa mana yang seharusnya dipilih dalam konteks konfigurasi pusat-pusat desa yang efektif dalam lingkup kabupaten

Batas KTP2D

Pusat Desa

Desa Pusat Pertumbuhan

Batas desa

Agropolitan

Kota pertanian yang mempunyai jumlah penduduk berada pada ukuran besaran kota yang relatif kecil tetapi cukup kuat peranannya dalam urutan distribusi ukuran kota secara regional / propinsi (10.000-20.000 jiwa), kira-kira sebesar ibu kota kabupaten.

Kota Agropolitan yang relatif besar dapat

merupakan ibu kota kabupaten (di luar

pulau jawa)

Kota Agropolitan terbentuk sekitar kota-

kota kabupaten

Kebijakan Pembangunan Spasial

Untuk menekan kesenjangan spasial sekecil mungkin, yaitu kesenjangan atau disparitas antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, antara desa yang maju dan desa yang kurang maju, antara daerah yang mempunyai aksebilitas yang tinggi dengan daerah-daerah yang terpencil atau terisolasi.

Penyediaan prasarana jalan dan memperbanyak pusat-pusat pedesaan

Faktor penyelesaian

Prinsip dan Azas Penataan Ruang PedesaanPrinsip dan Azas Penataan Ruang Pedesaan

Pemanfaatan ruang bagi semua kegiatan

dan kepentingan secara terpadu,

efektif, dan efesien, serasi, seimbang, berkelanjutan,

berkeadilan, dan berpelindungan

hukum

1. Kesesuaian fisik, mengandung pengertian kelestarian lingkungan hidup.

2. Kesesuaian ekonomi, dalam bentuk sinergi pemanfaatan ruang dapat saling mendukung satu sama lain sehingga dapat dicapai pola pemanfaatan yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang.

3. Kesesuaian sosial dalam bentuk kaidah demokratisasi pemanfaatan ruang yang sekaligus merupakan penjabaran azas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum yang dapat menjamin aksebilitas secara proposional dari setiap anggota masyarakat terhadap setiap bentuk pemanfaatan ruang.

Prinsip Azas

Permasalahan Dalam Penataan Ruang

1. Kurangnya koordinasi antar instansi pengelolaan tata ruang.2. Masih kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai

penataan ruang.3. Masyarakat belum memahami manfaat penataan ruang terhadap

keberlangsungan kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat secara lancar, produktif, efektif dan efisien.

Sasaran

Terciptanya pola tata ruang pedesaan yang mantap dan dinamis sebagai wadah berlangsungnya interaksi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia

dan sumber daya lainnya di daerah pedesaan, dan harus memperhatikan

Penempatan prasarana fisik (jalan irigasi), fasilitas pelayanan ekonomi (pasar, terminal, pertokoan), dan fasilitas sosial yang melayani aksebilitas dan kebutuhan penduduk.

Tempat pemukiman penduduk yang tersebar. Lokasi berbagai usaha dan kegiatan yang bersifat menyebar dan memusat. Terdapat pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan pedesaan .

Orientasi Pembangunan Pedesaan

1. Pemantapan ketahanan pangan2. Penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara

luas3. Peningkatan dan memperluas lapangan kerja4. Penguatan kelembagaan pedesaan, baik

kelembagaan ekonomi dan sosial5. Peningkatan keswadayaan masyarakat.6. Peningkatan partisipasi masyarakat7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

pedesaan

Konsep Pembangunan MasyarakatKonsep Pembangunan Masyarakat

1. Azas pembangunan integral adalah pembangunan yang seimbang di semua sektor pembangunan.

2. Azas kekuatan sendiri, tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah

3. Azas permufakatan, pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan bagi masyarakat yang bersangkutan.

1. Community Empowering2. Community Based Reources

Management.3. Community Based Deveploment

Management

Tahun 60-an

Harus diupayakan terdapat hubungan timbal balik bagi pihak yang menyusun

program pembangunan dan masyarakat

Tahun 90-an

Batasan Community Development

Upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan

masyarakat

Paradigma Community Development

Pembangunan berazaskan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan

Pembangunan partisipasi pelaku pembangunan ekonomi masyarakat

yang menuntut kerangka perencanaan pembangunan spasial (tata ruang)

Berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan produktivitas

penduduk/masyarakat.

1. Bagaimana dapat mendorong partisipasi masyarakat, terutama keluarga berpendapatan rendah dalam proses pembangunan.

2. Bagaimana dapat menciptakan dan meningkatkan kegiatan perekonomian antar sektor di tingkat pedesaan dan antar pedesaan.

3. Bagaimana dapat menyusun perencanaan dan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pedesaan.

4. Bagaimana mengaktualisasikan peran serta masyarakat yang telah lama melembaga di tengah tradisi masyarakat, seperti gotong royong, rembuk desa dll.

1. Bagaimana dapat mendorong partisipasi masyarakat, terutama keluarga berpendapatan rendah dalam proses pembangunan.

2. Bagaimana dapat menciptakan dan meningkatkan kegiatan perekonomian antar sektor di tingkat pedesaan dan antar pedesaan.

3. Bagaimana dapat menyusun perencanaan dan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pedesaan.

4. Bagaimana mengaktualisasikan peran serta masyarakat yang telah lama melembaga di tengah tradisi masyarakat, seperti gotong royong, rembuk desa dll.

Prinsip Community Development

1. Transparansi (keterbukaan)2. Partisipatif3. Dapat dinikmati masyarakat4. Dapat dipertanggung jawabkan5. Kerkelanjutan

Pendekatan Community Development

Multisektoral, partisipatip berdasarkan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta

melaksanakan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas

Strategi Pembangunan MasyarakatStrategi Pembangunan Masyarakat

1. Strategi Pembangunan2. Strategi Kesejahteraan3. Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan

masyarakat4. Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh

1. Strategi Pembangunan2. Strategi Kesejahteraan3. Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan

masyarakat4. Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh

Tujuan Kebijakan Dalam Pembangunan

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi

pembangunan oleh pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat.3. Terlaksananya sejumlah investasi dalam berbagai sektor4. Terlaksananya langkah dalam rangka memberikan kemudahan dan dorongan

bagi kegiatan dan investasi swasta.

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi

pembangunan oleh pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat.3. Terlaksananya sejumlah investasi dalam berbagai sektor4. Terlaksananya langkah dalam rangka memberikan kemudahan dan dorongan

bagi kegiatan dan investasi swasta.

Strategi Kebijakan Pembangunan Pedesaan

1. Pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan2. Pengembangan sumber daya masyarakat3. Pembangunan prasarana dan sarana4. Pemantapan kapasitas masyarakat dalam pengolaan lahan dan air5. Pengembangan kapasitas aparat pemerintah dan lembaga masyarakat6. Menciptakan iklim sosial yang membuka pengembangan peduli pengawasan

masyarakat pedesaan

1. Pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan2. Pengembangan sumber daya masyarakat3. Pembangunan prasarana dan sarana4. Pemantapan kapasitas masyarakat dalam pengolaan lahan dan air5. Pengembangan kapasitas aparat pemerintah dan lembaga masyarakat6. Menciptakan iklim sosial yang membuka pengembangan peduli pengawasan

masyarakat pedesaan

Perencanaan Pembangunan Masyarakat Partisipatif

Manfaat

1. Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengindentifikasi bidang-bidang/sektor-sektor yang perlu dilakukan dan diperbaiki dengan demikian diketahui arah pembangunan masa depat masyarakatnya.

2. Anggota masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan.

3. Masyarakat dapat menghimpun sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang dikehendaki masyarakat.

1. Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengindentifikasi bidang-bidang/sektor-sektor yang perlu dilakukan dan diperbaiki dengan demikian diketahui arah pembangunan masa depat masyarakatnya.

2. Anggota masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan.

3. Masyarakat dapat menghimpun sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang dikehendaki masyarakat.

Pembangunan Masyarakat Komprehensif

Alasan, Mengapa Menjadi Penting

1. Memberikan arah pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

2. Membantu mengsinkronisasikan kepentingan berbagai unsur masyarakat, dengan demikian dapat memberikan manfaat serentak dan serempak kepada seluruh kelompok masyarakat dan pelaku pembangunan.

3. Dapat mengantisipasi terjadinya setiap perubahan internal dan regioal dan lokal, dengan demikian dapat menentukan langkah dan tindakan bagaimana memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan secara menyeluruh.

4. Berhubungan dengan efektivitas dan efesiensi secara persepektif adalah bagaimana mendorong kesimbangan pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.

1. Memberikan arah pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

2. Membantu mengsinkronisasikan kepentingan berbagai unsur masyarakat, dengan demikian dapat memberikan manfaat serentak dan serempak kepada seluruh kelompok masyarakat dan pelaku pembangunan.

3. Dapat mengantisipasi terjadinya setiap perubahan internal dan regioal dan lokal, dengan demikian dapat menentukan langkah dan tindakan bagaimana memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan secara menyeluruh.

4. Berhubungan dengan efektivitas dan efesiensi secara persepektif adalah bagaimana mendorong kesimbangan pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Konsep Kota

Peranana Kota-Kota Dalam Kemajuan Ekonomi

Dilihat dari fungsinya yaitu :

1. Meningkatkan spesialisasi berbagai fungsi menyebabkan bertambah tingginya ketergantungan diantara semua bagian-bagian yang berbeda ; kota merupakan konsentrasi berbagai jenis kegiatan yang saling ketergantungan satu sama lainnya, keadaan ini mendorong berkembangan pembangunan lebih meningkat lagi.

2. Dengan adanya penghematan eksternal dan tingkat aksebilitas internal dan eksternal yg tinggi mendorong inovasi dan penyebaran pengaruhnya bukan hanya di dalam kota tetapi juga diseluruh daerah.

1. Meningkatkan spesialisasi berbagai fungsi menyebabkan bertambah tingginya ketergantungan diantara semua bagian-bagian yang berbeda ; kota merupakan konsentrasi berbagai jenis kegiatan yang saling ketergantungan satu sama lainnya, keadaan ini mendorong berkembangan pembangunan lebih meningkat lagi.

2. Dengan adanya penghematan eksternal dan tingkat aksebilitas internal dan eksternal yg tinggi mendorong inovasi dan penyebaran pengaruhnya bukan hanya di dalam kota tetapi juga diseluruh daerah.

Analisis Aglomerasi dan Polarisasi

PertumbuhanEkonomi

Disistribusikan Disistribusikan

Secara Geografis

Seluruh WilayahSeluruh Wilayah

Beberapa jenis produksi, didekatkan pada sumber bahan

baku

Kecuali

Konsep

Aglomerasi Dan

Polarisasi

Saling Mendukung

Aglomerasi Aglomerasi Polarisasi Polarisasi

Mengelompokan kegiatan-kegiatan

ekonomi pada suatu lokasi tertentu

Pengelmpokan proses kegiatan selama jangka

waktu tertentu

Aglomerasi diinterprestasikan akibat proses Polarisasai

Memper-hatikan 2 titik

yg berbeda

Penentu Kebijakan dan Perencana-an

Muncul-nya kutub2

pertumbu-han baru

K O T A

1. Meliputi lahan geografis utamanya untuk pemukiman.2. Berpenduduk relatif banyak (besar)3. Diatas lahan relatif terbatas luasnya4. Mata pencarian penduduk didominasi oleh kegiatan non

pertanian5. Sebagaian besar mata pencarian didominisi pada sektor jasa atau

sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan dan jasa lain)

6. Sektor pengolaan atau sektor sekunder ( industri dan manufactur)

7. Pola hubungan antar individu dalam masyarakat dapat dikatakan lebih bersifat rasional, ekonomis dan individualistis.

1. Meliputi lahan geografis utamanya untuk pemukiman.2. Berpenduduk relatif banyak (besar)3. Diatas lahan relatif terbatas luasnya4. Mata pencarian penduduk didominasi oleh kegiatan non

pertanian5. Sebagaian besar mata pencarian didominisi pada sektor jasa atau

sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan dan jasa lain)

6. Sektor pengolaan atau sektor sekunder ( industri dan manufactur)

7. Pola hubungan antar individu dalam masyarakat dapat dikatakan lebih bersifat rasional, ekonomis dan individualistis.

Sebagai suatu permukaan wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya dan

administrasi pemerintahan.

Sebagai suatu permukaan wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya dan

administrasi pemerintahan.

Konsep Kota Mendatar / Horisontal

Konsep Kota Mendatar / Horisontal

Konsep Kota Menjulang ke Atas / Vertical Citi

Konsep Kota Menjulang ke Atas / Vertical Citi

1. Pemanfaatan lahan kota semakin luas dan jauh dari dari pusat kota, hal ini berpengaruh terhadap nilai lahan perkotaan, semakin dekat semakin mahal nilainya.

2. Mengikuti pola konsentris, yaitu akan terbentuk kota-kota baru disekitar pusat kota utama.

3. Terdapat faktor aksebilitas, kemudahan pengangkutan, kemudahan lainnya, kondisi lingkungan faktor mempengaruhi harga (nilai) lahan

1. Pemanfaatan lahan kota semakin luas dan jauh dari dari pusat kota, hal ini berpengaruh terhadap nilai lahan perkotaan, semakin dekat semakin mahal nilainya.

2. Mengikuti pola konsentris, yaitu akan terbentuk kota-kota baru disekitar pusat kota utama.

3. Terdapat faktor aksebilitas, kemudahan pengangkutan, kemudahan lainnya, kondisi lingkungan faktor mempengaruhi harga (nilai) lahan

1. Merupakan kota berskala besar2. Pembangunan gedung dan

perumahan sangat padat dan banyak bertingkat tinggi sebagai akibat sulitnya lahan yang diperlukan.

1. Merupakan kota berskala besar2. Pembangunan gedung dan

perumahan sangat padat dan banyak bertingkat tinggi sebagai akibat sulitnya lahan yang diperlukan.

Pengembangan Kota

Kota Metropolitan, Kota Satelit dan Kota Mandiri

Kota yang memiliki jumlah penduduk lebih

dari 1 juta jiwa.

Berkembang pesat karena arus urbanisasi.

Dekat dengan pusat-pusat ekonomi

Kota yang memiliki jumlah penduduk lebih

dari 1 juta jiwa.

Berkembang pesat karena arus urbanisasi.

Dekat dengan pusat-pusat ekonomi

Kota yang teletak dipinggir (disekitar)

berdekatan dengan kota pusat, yang secara

ekonomi, sosial, administrasi dan politis masih tergantung pada

kota terbesar

Kota yang teletak dipinggir (disekitar)

berdekatan dengan kota pusat, yang secara

ekonomi, sosial, administrasi dan politis masih tergantung pada

kota terbesar

Kota yang letaknya tidak selalu berdekatan dengan

pusat kota, dan masih dalam lingkup kota

metropotitan.

Memiliki berbagai fasilitas kota yang mampu

melayani kebutuhan warga kotanya dengan tidak

tergantuk dgn kota pusat

Kota yang letaknya tidak selalu berdekatan dengan

pusat kota, dan masih dalam lingkup kota

metropotitan.

Memiliki berbagai fasilitas kota yang mampu

melayani kebutuhan warga kotanya dengan tidak

tergantuk dgn kota pusat

Kota MetropolitanKota Metropolitan Kota SatelitKota Satelit Kota MandiriKota Mandiri

Kota Pertanian, Kota Pariwisata dan Kota Taman

Berpenduduk sekitar 20 ribu jiwa, berada ditengah

ladang (sawah) mempunyai radius dengan

tentangga 10 Km.

Kegiatan ekonominya berdasarkan perdagangan

hasil pertanian.

Berpenduduk sekitar 20 ribu jiwa, berada ditengah

ladang (sawah) mempunyai radius dengan

tentangga 10 Km.

Kegiatan ekonominya berdasarkan perdagangan

hasil pertanian.

Pemukiman yang dibangun terutama untuk

rekreasi termasuk kegiatan bersifat fisik, mental, dan budaya.

Umumnya tersedia fasilitas penginapan toko

cendramata.

Dibangun ditempat-tempat udara sejuk.

Pemukiman yang dibangun terutama untuk

rekreasi termasuk kegiatan bersifat fisik, mental, dan budaya.

Umumnya tersedia fasilitas penginapan toko

cendramata.

Dibangun ditempat-tempat udara sejuk.

Kota yang dirancang memperbaiki mutu

lingkungan hidup kota industri yang dirasakan

iklim nya semakin buruk.Prinsipnya :1.Lahan dikendalikan pemerintah.2.Didesain dgn cermat lengkap dgn unsur kota3.Terdapat lingkaran hijau.

Kota yang dirancang memperbaiki mutu

lingkungan hidup kota industri yang dirasakan

iklim nya semakin buruk.Prinsipnya :1.Lahan dikendalikan pemerintah.2.Didesain dgn cermat lengkap dgn unsur kota3.Terdapat lingkaran hijau.

Kota PertanianKota Pertanian Kota PariwisataKota Pariwisata Kota TamanKota Taman

Kota DanauKota Danau Kota PantaiKota Pantai

Kota yang mementingkan kondisi lingkungan hidup

perkotaan yang bersih.

Kota danau terdiri daerah perbukitan yang memiliki

dataran rendah yg dimungkinkan untuk dibangun danau sebagai penampungan

air hujan sebagai penanggulangan banjir

Kota pantai adalah kota yang terletak di tepi pantai

Penduduk dapat berkembang karena pemanfaatan sumber

daya kelautan.

Terdapat fasilitas penggubung dan strategis untuk pertahanan

Kota Danau dan Kota Pantai

Kota Baru (kota kecil)Kota Baru (kota kecil) Kota Baru di KotaKota Baru di Kota

Adalah kota yang dibangun dari ada sampai menjadi suatu

kota yang siap huni

Lokasinya dapat berada di bagian dari kota lama atau

berada diluarnya.

Kota baru di kota merupakan bagian kota yang dibongkar

dan dibangun kembali hingga suatu kota baru yang lengkap

dengan fasilitas perkotaan

Kota Baru dan Kota Baru di Kota

Beberapa Isu dan Masalah Dalam Pembangunan PerkotaanBeberapa Isu dan Masalah Dalam Pembangunan Perkotaan

Fungsi dan Peranan Kota

1. Merupakan wadah konsentrasi pemukiman penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.

2. Merupakan pintu gerbang masuknya segala pengaruh dan kemajuan yang berasal dari luar.

KEBUTUHAN

1. Penyediaan perumahan2. Lapangan kerja3. Pendidikan 4. Kesehatan5. Rekreasi 6. Fasilitas pelayanan kota

KEBUTUHAN

1. Penyediaan perumahan2. Lapangan kerja3. Pendidikan 4. Kesehatan5. Rekreasi 6. Fasilitas pelayanan kota

KEGIATAN

1. Kegiatan dibidang ekonomi2. Kegiatan dibidang sosial3. Kegiatan dibidang budaya4. Kegiatan dibidang administrasi

pemerintahan, dan5. Kegiatan dibidang politik

KEGIATAN

1. Kegiatan dibidang ekonomi2. Kegiatan dibidang sosial3. Kegiatan dibidang budaya4. Kegiatan dibidang administrasi

pemerintahan, dan5. Kegiatan dibidang politik

Semakin bertambah dan meningkat , disisi lain keterbatasan sumberdaya lahan perkotaan.

Masalah Masalah

PENATALAKSANAAN LAHAN YG HARMONIS DAN DINAMIS

PENATALAKSANAAN LAHAN YG HARMONIS DAN DINAMIS

Pembangunan prasana perkotaan

Kualitas pelayanan umum

Meningkatkan peranan sektor swasta dalam pengadaan pelayanan umum /

pembangunan perumahan rakyat

Pembangunan prasana perkotaan

Kualitas pelayanan umum

Meningkatkan peranan sektor swasta dalam pengadaan pelayanan umum /

pembangunan perumahan rakyat

Salah satu isu dalam pembangunan

perkotaan yg akan dihadapi pada saat ini dan dimasa yang akan

datang

Salah satu isu dalam pembangunan

perkotaan yg akan dihadapi pada saat ini dan dimasa yang akan

datang

Penatalaksanaan Lahan Perkotaan

Pada dasarnya untuk menentukan :

1. Kawasan Lindung 2. Kawasan Budidayaa. Bersifat komsuntif yaitu untuk pemukimanb. Bersifat produktif yaitu kegiatan industri,

perdangangan, transportasi dan pariwisata. dll

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTR/K)Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTR/K)

4 unsur yg harus dilaksanakan

1. Arah pengembangan berisikan , ekonomi sosial dan fisik.2. Struktur tata ruang berisikan tata jenjang pusat pelayanan dan jaringan

transportasi antar pusat layanan di wilayah perkotaan yg bersangkutan.3. Rencana alokasi pemanfaatan ruang berisikan pengaturan lokasi kegiatan.4. Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang yaitu berisikan paket

indikasi program.

Pemilihan Lokasi Perumaha Pemilihan Lokasi Perumaha

Dipengaruhi oleh biaya perjalanan ke tempat pekerjaan

Kondisi dan kesesuaian daerah dan lingkungan sebagai penentu utama

lokasi pemukiman

Lokasi yang baik adalah mendekati tempat-tempat yang memiliki fasilitas pelayanan umum dan

kemudahan yang lengkap

Lokasi yang baik adalah mendekati tempat-tempat yang memiliki fasilitas pelayanan umum dan

kemudahan yang lengkap

Pembangunan Perumahan Rakyat

Masalah Perumahan Rakyat

Masalah Perumahan Rakyat

Kebijakan Perumahan Nasional Kebijakan Perumahan Nasional

Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan perumahan rakyat (rumah sederhana)

Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan perumahan rakyat (rumah sederhana)

Program Perbaikan Kampung Program Perbaikan Kampung

Pemerintah kota memberikan bantuan teknis dalam pengadaan prasarana (jalan, drainasi dan sebagainya) dan membatu

menciptakan pembiayaan jangka panjang

Pemerintah kota memberikan bantuan teknis dalam pengadaan prasarana (jalan, drainasi dan sebagainya) dan membatu

menciptakan pembiayaan jangka panjang

Pada dasarnya untuk menentukan :

1. Perumahan sebagai barang konsumsi masyarakat2. Perumahan sebagai sarana untuk memperbaiki

keadaan kesehatan.3. Perumahan sebagai kegiatan sektor ekonomi4. Perumahan sebagai pemacu atau peransang

tabungan dan investasi5. Perumahan sebagai faktor penunjang tidak

langsung terhadap pendapatan dan produksi.6. Perumahan sebagai toko dan industri7. Perumahan sebagai pendapatan sewa8. Perumahan sebagai kekayaan keuangan.

Ciri Penggunaan PerumahanCiri Penggunaan Perumahan

Kebutuhan dan Ketersediaan Prasarana dan Sarana PerkotaanKebutuhan dan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkotaan

Faktor Faktor

Urbanisasi Yg Terus Meningkat

Urbanisasi Yg Terus Meningkat

Daya Tarik Kota

Daya Tarik Kota

Kebutuhan desa tdk tercukupi

Kebutuhan desa tdk tercukupi

KOTAKOTA

1. Sulitnya Pekerjaan2. Sulitnya Tempat Tinggal

3. Sulitnya Pengaturan Sistim Administrasi4. Sulitnya Menciptakan Budaya Tertib dan

Bersih

1. Sulitnya Pekerjaan2. Sulitnya Tempat Tinggal

3. Sulitnya Pengaturan Sistim Administrasi4. Sulitnya Menciptakan Budaya Tertib dan

Bersih

Pembangunan Sarana Prasarana

Pembangunan Sarana Prasarana

Harus mengupayakan ketersediaan dalam kapasitas yang cukup dan mutu pelayanan yang memadai

Harus mengupayakan ketersediaan dalam kapasitas yang cukup dan mutu pelayanan yang memadai

Paradigma BaruPendekatan yg

Serasi

Paradigma BaruParadigma Baru

1. Pembangunan dan pelayanan umum dilakukan secara.a) Kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.b) Partisipasi masyarakatc) Transparansid) Akuntabilitase) Desentralisasif) Pengurangan peran pemerintahg) Pembangunan diarahkan untuk seluruh masyarakath) Akseptabilitas oleh penerima manfaat.2. Dalam pembangunan telah dilakukan pembaharuan yang diarahkan a) Dari sistem sentralisasi ke desentralisasib) Pembangunan (daerah) berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pasarc) Fungsi pemerintah pusat bukan sebagai penyedia tetapi fasilitator dan pelayan.d) Pembangunan berbasis pada masyarakat.e) Pembangunan tidak harus seragam tetapi harus sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan budaya lokal.f) Pembangunan yang berkeadilan sosial, artinya harus memperhatikan

kebutuhan dan kemampuan seluruh masyarakat.

1. Pembangunan dan pelayanan umum dilakukan secara.a) Kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.b) Partisipasi masyarakatc) Transparansid) Akuntabilitase) Desentralisasif) Pengurangan peran pemerintahg) Pembangunan diarahkan untuk seluruh masyarakath) Akseptabilitas oleh penerima manfaat.2. Dalam pembangunan telah dilakukan pembaharuan yang diarahkan a) Dari sistem sentralisasi ke desentralisasib) Pembangunan (daerah) berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pasarc) Fungsi pemerintah pusat bukan sebagai penyedia tetapi fasilitator dan pelayan.d) Pembangunan berbasis pada masyarakat.e) Pembangunan tidak harus seragam tetapi harus sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan budaya lokal.f) Pembangunan yang berkeadilan sosial, artinya harus memperhatikan

kebutuhan dan kemampuan seluruh masyarakat.

Pendekatan Yg SerasiPendekatan Yg Serasi

Pendekatan prasarana dan sarana serta penyelenggaraan pelayanan umum dilaksanakan secara :

1.Berorientasi pada permintaan dan suplai2.Berorientasi pada pembangunan masa depan3.Perencanaan pembangunan disusun dari bawah4.Menerapkan prinsip 3 E (ekonomis, efisien dan efektip)5.Menerapkan pendekatan konprehensif, multi sektor, spasial, partisipatif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pendekatan prasarana dan sarana serta penyelenggaraan pelayanan umum dilaksanakan secara :

1.Berorientasi pada permintaan dan suplai2.Berorientasi pada pembangunan masa depan3.Perencanaan pembangunan disusun dari bawah4.Menerapkan prinsip 3 E (ekonomis, efisien dan efektip)5.Menerapkan pendekatan konprehensif, multi sektor, spasial, partisipatif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Visi dan Misi PembangunanVisi dan Misi Pembangunan

1. Visi adalah sebagai ungkapan cita-cita mengenai kondisi ideal masa depan yang diinginkan untuk diwujudkan.

2. Misi adalah tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Visi adalah sebagai ungkapan cita-cita mengenai kondisi ideal masa depan yang diinginkan untuk diwujudkan.

2. Misi adalah tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Keadaan Dan Masalah PerkotaanKeadaan Dan Masalah Perkotaan

1. Keadaan lingkungan fisik perkotaan (urban setting) kurang memadai.

2. Perencanaan dan program pembangunan kota serta koordinasi pelaksanaannya masih mengalami kelemahan.

3. Sarana penunjang yang tersedia seringkali belum dimanfaatkan sepenuhnya.

4. Partisipasi masyarakat dari lapisan atas sampai lapisan bawah untuk menunjang pembangunan kota belum dikembangkan secara luas.

5. Norma-norma tatatertib pergaulan sosial, tertib hukum dan ketertiban masyarakat ternyata kurang efektif.

1. Keadaan lingkungan fisik perkotaan (urban setting) kurang memadai.

2. Perencanaan dan program pembangunan kota serta koordinasi pelaksanaannya masih mengalami kelemahan.

3. Sarana penunjang yang tersedia seringkali belum dimanfaatkan sepenuhnya.

4. Partisipasi masyarakat dari lapisan atas sampai lapisan bawah untuk menunjang pembangunan kota belum dikembangkan secara luas.

5. Norma-norma tatatertib pergaulan sosial, tertib hukum dan ketertiban masyarakat ternyata kurang efektif.

Secara UmumSecara Umum

Ruang Lingkup Perencanaan KotaRuang Lingkup Perencanaan Kota

1.Pembangunan ekonomi perkotaan2.Pembangunan masyarakat3.Reakreasi dan tata ruang terbuka4.Perumahan 5.Perbaikan transportasi

1.Pembangunan ekonomi perkotaan2.Pembangunan masyarakat3.Reakreasi dan tata ruang terbuka4.Perumahan 5.Perbaikan transportasi

Peranan Pemerintah KotaPeranan Pemerintah Kota

Menentukan arah dan kebijakan pengembangan kota yang disusun dalam suatu rencana pembangunan kota yang serasi dan aplikatif

Menentukan arah dan kebijakan pengembangan kota yang disusun dalam suatu rencana pembangunan kota yang serasi dan aplikatif

1. Penggunaan lahan perkotaan2. Pengembangan jaringan dan sistim transportasi

dan infrastruktur perkotaan lainnya.3. Mengembangkan partisipasi masyarakat luas

dalam pelaksanaan pembangunan.4. Pembinaan aparatur pemerintahan kota

1. Penggunaan lahan perkotaan2. Pengembangan jaringan dan sistim transportasi

dan infrastruktur perkotaan lainnya.3. Mengembangkan partisipasi masyarakat luas

dalam pelaksanaan pembangunan.4. Pembinaan aparatur pemerintahan kota

Peranan Pemerintah KotaPeranan Pemerintah Kota

1. Mengusahakan keseimbangan antara kota-kota dengan kawasan-kawasan ekonomi yang dilayaninya, serta antara kota yang satu dengan yang lain.

2. Mendorong perwujudan dan perkembangan jaringan pusat pertumbuhan kota, terutama dalam upaya meningkatkan peranan kota menengah dan kecil untuk menampung dan mengarahkan arus urbanisasi.

3. Meningkatkan mutu dan jumlah fasilitas pelayanan umum kota serta kemampuan administrasi dan pengelolaan kota sesuai dengan fungsi dan peranan kota yang bersangkutan.

4. Menciptakan iklim yang menggairahkan kegiatan ekonomi dengan mengadakan perbaikan kondisi permukiman, penentuan lokasi kegiatan industri yang tepat, mendorong inisiatif dan usaha swasta sejauh mungkin serta pengembangan usaha lainnya dalam rangka penciptaan kerja di wilayah perkotaan

1. Mengusahakan keseimbangan antara kota-kota dengan kawasan-kawasan ekonomi yang dilayaninya, serta antara kota yang satu dengan yang lain.

2. Mendorong perwujudan dan perkembangan jaringan pusat pertumbuhan kota, terutama dalam upaya meningkatkan peranan kota menengah dan kecil untuk menampung dan mengarahkan arus urbanisasi.

3. Meningkatkan mutu dan jumlah fasilitas pelayanan umum kota serta kemampuan administrasi dan pengelolaan kota sesuai dengan fungsi dan peranan kota yang bersangkutan.

4. Menciptakan iklim yang menggairahkan kegiatan ekonomi dengan mengadakan perbaikan kondisi permukiman, penentuan lokasi kegiatan industri yang tepat, mendorong inisiatif dan usaha swasta sejauh mungkin serta pengembangan usaha lainnya dalam rangka penciptaan kerja di wilayah perkotaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana PerkotaanPembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

NoPertanyaan

Pembangunan Dasar

Tujuan Aplikasi Pada Pembangunan Perkotaan Pihak Terkait

1. Dimana kita sekarang ? (Where are we now

Untuk mengetahui kondisi eksisting dan melakukan analisis SWOT

Hasil evaluasi pembangunan perkotaan (dan pedesaan) tahun-tahun sebelumnya, pada sekarang dan kecenderungan perubahan masa depan

1. Eksekutif (pemkot)

2. Legislatif (DPRD)

3. Masyrkat

2. Hendak kemana kita ? (Where are we going)

Perumusan Visi, Misi dan Tujuan

Kondisi ideal kota dan pemerintahan kota pada masa 5 tahun mendatang

1. Eksekutif (pemkot)

2. Legislatif (DPRD)

3. Masyrkat

3. Bagaimana kita sampai ke sana? (How do we get ther)

Penyusunan kebijakan dan strategi

Cara / metoda pencapaian Visi, Misi dan tujuan pembangunan perkotaan

1. Eksekutif (pemkot)

2. Legislatif (DPRD)

3. Masyrkat

NoPertanyaan

Pembangunan Dasar

Tujuan Aplikasi Pada Pembangunan Perkotaan Pihak Terkait

4 Apa desein teknis (cetak biru) untuk melaksanakan kebijakan dan strategi ? (What is our blueprint for action)

Penyusunan program

Repelita / Propeda, rencana dan pembangunan sasaran tahunan.

1. Eksekutif (pemkot)

2. Legislatif (DPRD)

3. Masyrkat

5. Apakah kita sudah pada jalan yang benar (Who do we know if we are on the right track

Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi

Pengawasan publik Evaluasi kinerja Rekomendasi Kebijakan

1. Eksekutif (pemkot)

2. Legislatif (DPRD)

3. Masyrkat

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Prasarana dan Sarana Menurut Klasifikasi Karakteristik Kota

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Prasarana dan Sarana Menurut Klasifikasi Karakteristik Kota

Klasifikasi / Karakteristik Srategi Kebijakan

I. Ketersediaan prasarana dan sarana diatas rata-rata dan kinerja pembangunan di atas rata-rata

Penguatan pembangunan prasarana dan sarana

1. Optimalisasi manfaat prasarana dan sarana.

2. Perluasan sarana dan prasarana3. Penciptaan iklim investasi, peningkatan

kapasitas sarana dan prasarana4. Pengembangan akses ke jaringan

teknologi

II. Ketersediaan prasarana dan sarana kinerja pembangunan di atas rata-rata

Perluasan pembangunan prasarana dan sarana

1. Peningkatan investasi pemerintah di bidang sarana dan prasarana

2. Pemerataan akses pelayanan sarana dan prasarana

3. Peningkatan koordinasi antar sektor4. Peningkatan investasi swasta dalam

pembangunan sarana dan prasarana ekokomi.

5. Peningkatan dan perluasan kapasitas sarana dan prasarana.

Klasifikasi / Karakteristik Srategi Kebijakan

III. Ketersediaan prasarana dan sarana kurang kinerja pembangunan di bawah rata-rata

Percepatan pembangunan prasarana dan sarana

1. Peningkatan investasi pemerintah dibidang sarana dan prasarana dasar dan ekonomi

2. Pemerataan pelayanan sarana dan prasarana terutama ke bagian wilayah perkotaan yang kurang berkembang (pinggiran)

II. Ketersediaan prasarana dan sarana kurang kinerja pembangunan di bawah rata-rata

Optimalisasi pembangunan

1. Optimalisasi manfaat sarana dan prasarana .

2. Peningkatan koodinasi antar sektor3. Peningkatan investasi swasta dalam

pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

4. Promosi investasi

Kualitas Jasa Pelayanan UmumKualitas Jasa Pelayanan Umum

1. Kegiatan pelayanan yang dikehendaki2. Dampak negatif dalam penyediaan / pengadaan pelayanan3. Kuantitas pelayanan yang cukup4. Distribusi pelayanan yang adil5. Respek penduduk yang menikmati / memperoleh pelayanan6. Waktu respons dalam penyediaan pelayanan7. Jumlah penduduk yang menggunakan pelayanan8. Persepsi penduduk mengenai kepuasan mereka terhadap

suatu pelayanan9. Efisiensi (produktivitas dan biaya) pengadaan pelayanan

1. Kegiatan pelayanan yang dikehendaki2. Dampak negatif dalam penyediaan / pengadaan pelayanan3. Kuantitas pelayanan yang cukup4. Distribusi pelayanan yang adil5. Respek penduduk yang menikmati / memperoleh pelayanan6. Waktu respons dalam penyediaan pelayanan7. Jumlah penduduk yang menggunakan pelayanan8. Persepsi penduduk mengenai kepuasan mereka terhadap

suatu pelayanan9. Efisiensi (produktivitas dan biaya) pengadaan pelayanan

9 komponen9 komponen

Peran Swasta Dalam Pengelolaan Jasa Pelayanan UmumPeran Swasta Dalam Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum

1. Kecenderungan bertambah luasnya tugas yang ditangani oleh Pemerintah Daerah (kota) dalam penyediaan sarana prasarana, pelayanan umum, baik bersifat rutin maupun pembangunan, maka konsekuensinya diperlukan penyediaan dana pembiayaan dalam jumlah besar.

2. Ketidakmampuan Pemerintah Daerah (Kota) melayani permintaan masyarakat perkotaan yang semakin meningkat kepada pelayanan umum.

3. Terdapat kecenderungan bahwa dampak birokrasi pemerintah dalam berbagai tugas kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya pengelolaan pelayanan yang kurang efisien.

1. Kecenderungan bertambah luasnya tugas yang ditangani oleh Pemerintah Daerah (kota) dalam penyediaan sarana prasarana, pelayanan umum, baik bersifat rutin maupun pembangunan, maka konsekuensinya diperlukan penyediaan dana pembiayaan dalam jumlah besar.

2. Ketidakmampuan Pemerintah Daerah (Kota) melayani permintaan masyarakat perkotaan yang semakin meningkat kepada pelayanan umum.

3. Terdapat kecenderungan bahwa dampak birokrasi pemerintah dalam berbagai tugas kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya pengelolaan pelayanan yang kurang efisien.

Kelemahan Perusahaan DaerahKelemahan Perusahaan Daerah

1. Keterbatasan dana atau anggaran, sehingga membatasi upaya peningkatan efiesiensi, peningkatan mutu pelayanan dan perluasan usaha.

2. Personil yang cukup banyak jumlahnya tetapi kurang memiliki keterampilan yang tangguh sehingga hasil kerjanya tidak produktif

3. Tata kerja yang mendasarkan pada senioritas.4. Kurangnya penerapan sistim intensif (perangsang) keadaan

ini mengakibatkan para karyawan kurang bergairah untuk meningkatkan prestasi kerja.

5. Prosedur keuangan yang tidak singkat dan lamban, menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan kurang lancar.

1. Keterbatasan dana atau anggaran, sehingga membatasi upaya peningkatan efiesiensi, peningkatan mutu pelayanan dan perluasan usaha.

2. Personil yang cukup banyak jumlahnya tetapi kurang memiliki keterampilan yang tangguh sehingga hasil kerjanya tidak produktif

3. Tata kerja yang mendasarkan pada senioritas.4. Kurangnya penerapan sistim intensif (perangsang) keadaan

ini mengakibatkan para karyawan kurang bergairah untuk meningkatkan prestasi kerja.

5. Prosedur keuangan yang tidak singkat dan lamban, menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan kurang lancar.