Rengganis_spd_sh@yahoo.coMAKALAH : PERENCANAAN PENDIDIKAN by Rengganis.Spd,Sh

PERENCANAAN PENDIDIKANDAN PELATIHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada haketnya Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan

keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi sperti (peristiwa, keadaan, suasana),

dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi atau teoritis

tanpa fakta atau data yang kongkrit. Dan persiapan perencanaan harus dinilai. Bangsa

lain yang terkenal perencanaannya adalah bangsa Amerika Serikat. Perencanaan

sangat menentukan keberhasilan dari suatu program sehingga bangsa Amerika dan

bangsa Jepang akan berlama-lama dalam membahas perencanaan daripada

aplikasinya.

Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama boleh dikatakan telah berhasil meletakkan

landasan yang kuat bagi pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Adapun tujuan

Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II), adalah mewujudkan bangsa yang maju dan

mandiri, sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur

dalm Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD-1945.

Rumusan yang luas tersebut dapat kita sebut tujuan normatif atau visi normative dari

pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian tujuan normative PJP II tersebut di

rumuskan pula sebagai sasaran umum ialah terciptanya kualitas manusia dan kualitas

masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.

Hasil yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I), merupakan pula

perwujudan dari suatu rencana pendidikan dan pelatihan selama PJP I sesuai dengan

kondisi bangsa dan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Masyarakat semakin

berkembang, semakin cerdas, dan semakin luas pula horison pilihannya, sebagai hasil

sumber daya manusia Indonesia. Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang II (PJP

II) banyak hal yang perlu di perhitungkan untuk lebih mengarahkan tujuan

Pembangunan Jangka Panjang Kedua, demikian pula sasaran umum yang akan

dicapainya harus lebih rinci agar perkembangannya tidak melebar atau melenceng

tanpa arah yang jelas. Dalam kerangka ini perlu dirumuskan suatu tujuan dan sasaran

yang strategisnyang saya sebut sebagai visi strategis dan rencana strategis

pembangunan pendidikan dan pelatihan menapak abad 21. Dalam alur pikiran inilah

penulis menyajikan suatu konsep atau pemikiran mengenai perencanaan pendidikan

dan pelatihan yang efektif dan efisien.

Sebagai unsur di dalam pertama di dalam program pengembangan SDM Indonesia

mencapai tujuan Pembangunan Jangka Panjang II, pendidikan dan pelatihan haruslah

berpijak pada dua prinsip pokok, yaitu sifatnya yang komprehensif, dan dinamik. Sifat

yang komprehensif disebabkan karena seluruh program pembangunan nasional yang

pada hakekatnya dilaksanakan oleh manusia Indonesia yang mampu untuk

melaksanakannya. Manusia Indonesia tersebut adalah manusia hasil binaan

pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar atau tuntutan

pembangunan nasional. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pada dasarnya tidak ada

satupun sector kehidupan bangsa atau sektor pembangunan nasional yang tidak

dijamah oleh Sumber Daya Manusia Indonesia. Apabila Sumber Daya Manusia

Indonesia tidak dipersiapkan, maka sector-sektor tersebut akan diisi oleh tenaga-

tenaga asing sesuai dengan dinamisme kehidupan dunia dewasa ini yaitu dunia

terbuka. Dunia yang terbuka memungkinkan persaingan antar manusia dan antar

bangsa. Hanya bangsa dan manusia yang terampil, bermutu, akan mampu

berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain dalam era globalisasi. Perencanaan

pendidikan dan pelatihan yang komprehensif berarti bahwa bahwa perencanaan

tersebut haruslah sejalan dan seiring dengan strategi pembangunan serta prioritas

nasional.

Sesuai dengan arah dan sasaran Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II), maka

perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional haruslah dinamis sesuai dengan

dinamika yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang sdemakin tinggi mutu

kehidupannya dan tingkat pemikiran rakyatnya. Dinamika masyarakat yang semakin

meningkat menuntut partisipasi masyarakat luas, untuk memberdayakan masyarakat

yang dikenal sebagai rass root planning, mengikutsertakan dinamika masyarakat

berarti pula proses perencanaan harus rentan pada perubahan yang hidup di dalam

kehidupan yang nyata dan bukan merupakan rekayasa dari atas atau pemerintah pusat.

Meskipun tidak seluruhnya rekayasa pemerintah bersifat negative, tetapi dinamika

menuntut suatu adonan yang serasi antara tuntutan pemerintah pusat dengan

keikutsertaan masyarakat banyak. Kebutuhan pasar, kebutuhan rakyat banyak

mencerminkan meningkatkan kehidupan demokrasi juga merupakan hasil suatu

proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang semakin dekat dengan kebutuhan

masyarakat.

Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah

perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar. Yang berarti tujuan pembangunan

nasional akan lebih dekat dan mendapat support dari masyarakat secara utuh. Dan

selanjutnya dunia masa depan, dunia abad 21 sebagai abad informasi dan kemajuan

ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK), telah dan akan mengubah gaya hidup

masyarakat Indonesia yang sedang menapak kea rah kearah masyarakat industri.

Transformasi masyarakat masa depan menuntut suatu fisi pendidikan dan pelatihan

yang jelas, yang mengakomodasikan dinamika transformasi social-ekonomi

masyarakat yang akan terjadi. Era teknologi komunikasi akan lebih mendekatkan

manusia satu dengan yang lain, sehingga dinamika tersebut harus ditampung untuk

lebih mensukseskan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Visi strategis tersebut

harus dapat mengarahkan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional,

sehingga dengan demikian program-program pembangunan nasional yang

diprioritaskan pada bidang ekonomi dalam PJP II, akan di support oleh adanya

Sumber Daya Manusia Indonesia yang cerdas dan terampil sesuai dengan kebutuhan

masyarakat global.

Transformasi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia masa depan dalam era globalaisasi

abad 21 menuntut suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan

paradikma-paradigma baru bukan saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Indonesia, tetapi juga untuk mewujudkan Shared values masyarakat dunia.

B. Definisi Perencanaan Pendidikan

Dari berbagai pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh para pakar manajemen,

antara lain :

a. Menurut, Prof. Dr. Yusuf Enoch

Perencanaan Pendidikan, adalah suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat

alternative keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan

kepadanpencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan

kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta

menyeluruh suatu Negara.

b. Beeby, C.E.

Perencanaan Pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam

hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang

mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, social,

dan politik untuk mengembangkan potensi system pendidikan nasioanal

memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh system tersebut.

c. Menurut Guruge (1972)

Perencanaan Pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam

bidang pembangunan pendidikan.

d. Menurut Albert Waterson (Don Adam 1975)

Perencanaan Pendidikan adala investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh

kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang di dasarkan atas pertimbangan

ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.

e. Menurut Coombs (1982)

Perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional dianalisis sistematis

proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif

dan efisien dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta

didik dan masyarakat.

f. Menurut Y. Dror (1975)

Perencanaan Pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat

keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi

dan social secara menyeluruh dari suatu Negara.

Jadi, definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa pendapat

tersebut, adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis,

merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil

harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungan secara sistematis

dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun

dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu

jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh

kegiatan lain.

Secara konsepsional, bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh

cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalam hal ini

terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya. Adapun komponen-

komponen yang ikut serta dalam proses ini adalah :

1. Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam

rangka kebijaksanaan nasional dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam

bidang pendidikan.

2. Masalah strategi adalah termasuk penanganan kebijakan (policy) secara operasional

yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Maka

ketepatan pelaksanaan dari perencanaan pendidikan.

Dalam penentuan kebijakan sampai kepada palaksanaan perencanaan pendidikan ada

beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan, siapa

yang menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan

dalam pengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagai

sumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenai system

kenegaraan yang merupakan bentuk dan system manajemennya, bagaimana dan siapa

atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandung dalam kebijakan itu. Juga

masalah bobot u ntuk jaminan dapat terlaksananya perencanaan pendidikan. Hal ini

dapat diketahui melalui output atau hasil system dari pelaksanaan perencanaan

pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen rencana pendidikan.

Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumi bahwa

masalah yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu konsep

keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan

pendidikan dalam pelaksanaan tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi

memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam kegiatan atau bidang

pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentingan nasional.

C. Tujuan, Fungsi dan Proses Perencanaan

1. Tujuan Perencanaan

Pada dasarnya tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur di dalam membandingkan

antara hasil yang dicapai dengan harapan. Dilihat dari pengambilan keputusan

tujuan perencanaan adalah :

1. Penyajian rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat

tingkat nasional yang berwenang.

2. Menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai

bidang/satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan

kebijaksanaan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan

pengendalian, sebagai alat bagi pengembangan quality assurance, menghindari

pemborosan sumber daya, menghindari pemborosan sumber daya, dan sebagai

upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Jadi yang terpenting di

dalam menyusun suatu rencana, adalah berhubungan dengan masa depan,

seperangkat kegiatan, proses yang sistematis, dan hasil serta tujuan tertentu.

3. proses perencanaan

Perencanaan merupakan siklus tertentu dan dan melalui siklus tersebut suatu

perencanaan bias dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan

penyelesaian perencanaan. Dan secara umum, ada beberapa langkah penting

yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan yang baik, yaitu:

1. Perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas.

2. Adanya rumusan kebijaksanaan, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan

tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan factor-faktor lingkungan

apabila tujuan itu tercapai.

3. Analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam

kerangka kebijaksanaan yang telah dirumuskan.

4. Penunjukan orang - orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan

(pimpinan) termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan.

5. Penentuan system pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan

pembandingan apa yang harus dicapai, dengan apa ya ng telah tercapai,

berdasarkan criteria yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, beerdasarkan unsure-unsur dan langkah-langkah dalam

perencanaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan merupakan

suatu proses yang diakui dan perlu dijalani secara sistematik dan berurutan karena

keteraturan itu merupakan proses rasional sebagai salah satu property perencanaan

pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan yang Efektif dan Efisien

Perencanaan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang mengarahkan sebagai usaha

untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu

proses yang mengarahkan keseluruhan usaha yang melibatkan kemampuan serta

pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan pembangunan

nasional. Pendidikan dan pelatihan sebagai proses sumber daya manusia yang akan

melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan nasional haruslah sejalan dengan

proses untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional harus diarahkan kepada pencapaian

tujuan dan visi normatif pembangunan nasional sebagaimana kekuatan internal serta

kecenderungan-kecenderungan global yang mempengaruhi arah pembangunan

nasional dalam PJP II, maka kita dapat merumuskan visi strategis mengenai

pembangunan nasional kita. Dalam rangka untuk mewujudkan visi strategis

pembangunan nasional, maka perencanaan pendidikan dan pelatihan yang sejalan

dengan itu perlu dirumuskan. Perencanaan pendidikan dan pelatihan tersebut tidak

lain yaitu suatu proses perencanaan yang efektif dan efisien yang mengandung 3

unsur pokok, yaitu : a) system, b) materi pembelajaran dan pelatihan, c) proses

pembelajaran dan pelatihan.

Dengan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan nasional yang demikian bukanlah

semata-mata pencapaian target kuantitatif tetapi juga bahkan terlebih berkenan

dengan pembenahan system agar supaya lebih efektif dan efisien, meningkatkan mutu

proses pembelajaran dan pelatihan, serta materi yang disampaikan di dalam proses.

Tersebut bukan hanya mempunyai kualitas yang tinggi tetapi juga relevan dengan

tuntutan pembangunan nasional.

B. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan yang Efektif

Rencana yang efektif adalah rencana yang yang menunjang pencapaian tujuan PJP II,

khususnya tujuan strategis PJP II yang telah dijadwalkan pada periode Repelita.

Seperti yang dirumuskan, tujuan strategis dari pembangunan PJP II yaitu :

menyiapkan masyarakat industri maju. Suatu masyarakat industri maju memiliki ciri-

ciri yang khusus yaitu masyarakat yang mengenal disiplin. Tanpa disiplin tidak

mungkin industri maju yang menggunakan unsur-unsur posisi tinggi berjalan tanpa

disiplin. Disiplin dalam pekerjaan, di dalam produksi dan di dalam kehidupan. Tidak

ada suatu negara industri maju tanpa kedisiplinan warganya. Oleh karena itu,

perencanaan pendidikan dan pelatihan haruslah diarahkan kepada tumbuhnya suatu

masyarakat yang berdisiplin.

Rencana yang telah disepakati haruslah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan,

menyampingkan tujuan-tujuan tambahan dan memfokuskan kepada rencana yang

telah ditentukan. Bukan berarti bahwa rencana yang telah disepakati tidak dapat

ditawar-tawar lagi. Penyesuaian suatu rencana hanya dapat terjadi apabila kondisi

meminta untuk perbaikan-perbaikan selama pelaksanaan. Keterbatasan dana,

ketidakmampuan pelaksana, kurang koordinasi di lapangan dapat menyebabkan

penyesuaian pelaksanaan.

Perencanaan pendidikan dan pelatihan diarahkan pada pengembangan dan

penguasaan IPTEK serta penerapannya. Berikutnya keterampilan yang diprogramkan

adalah keterampilan yang dibutuhkan di dalam pasar kerja oleh dunia industri atau

oleh kesempatan-kesenmpatan yang muncul karena kemajuan ilmu dan teknologi

kemudian perencanaan yang disajikan merupakan suatu rencana yang melahirkan

inisiatif.

Demikianlah proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif harus dapat

menumbuhkan suatu system pendidikan dan perencanaan yang mengakomodasikan

lahirnya kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh suatu masyarakat industri.

Sistemnya haruslah efektif, artinya tidak ada duplikasi serta program tanpa arah.

Seluruh sistem diberdayakan agar secara cepat dan tepat menunjang pencapaian

tujuan PJP II. Hal ini berarti perencanaan Ppendidikan dan pelatihan haruslah

komprehensif, sebab sumber daya manusia yang aka n dibutuhkan oleh semua sector

pembangunan.

Selama PJP II tujuan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga terjadi

berbagai pemborosan dan bermuara kepada angka pengangguran yang semakin besar.

Pengangguran menandakan bukan hanya oleh factor-faktor ekonomi, melainkan juga

sebagai variable ketidakefektifan proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dalam

membangun suatu system yang efektif.

Suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif juga berkenaan

dengan proses pembelajaran. Era informasi dengan cyber learning akan mengubah

seluruh proses belajar baik di dalam system pendidikan sekolah maupun pendidikan

luar sekolah. Oleh karena itu, cyber learning harus direncanakan dan dimanfaatkan

seoptimal mungkin dalam rencana pendidikan dan pelatihan masa depan.

C. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan yang Efisien

Efisien artinya penggunaan sumber-sumber secara tepat guna dalam rangka

pencapaian suatu tujuan. Dalam hubungan ini, proses perencanaan yang efisien

adalah proses perencanaan yang mempunyai karakteristik, antara lain : efisiensi

berimplikasi tanpa duplikasi berarti intensifikasi. Tetapi apabila duplikasi tanpa

kerjasama, maka hal itu dapat dikatakan pemborosan.

Dengan demikian proses perencanaan pendidikan dan pelatihan akan dangkal sifatnya

atau akan melenceng dari tujuan nasional karena tidak memperhitungkan kepentingan

sector-sektor lainnya. Oleh sebab itu, kerjasama intern, instansi antar lembaga, antar

departemen di dalam proses perencanaan pendidikan dan pelatihan merupakan syarat

mutlak. Proses kerjasama ini sudah dapat diperlancar dengan adanya teknologi

komunikasi yang canggih. Maka dari itu, dapat dirumuskan secara lebih efisien serta

lebih tepat dan cepat program-program nasional yang mempunyai dimensi antar

sektoral.

D. Keseimbangan antara Pendidikan dan Program Pelatihan

Kita telah merencanakan program pendidikan terpisah dari program pelatihan. Namun

di dalam era informasi di mana pendidikan merupakan pendidikan seumur hidup,

maka porsi umur yang diperuntukkan bagi program pendidikan sekolah ialah singkat

dibandingkan dengan porsi umur yang diberikan kepada program pelatihan yang

berjalan seumur hidup. Apabila karakteristik pekerjaan masa depan yang dinamis

akan memberikan relevansi yang tinggi terhadap program pelatihan. Oleh karena itu,

di dalam proses pendidikan dan pelatihan masa depan yang efisien harus lebih

memperhatikan kepada pengembangan program pelatihan nasional.

E. Tenaga-tenaga Perencana yang professional

Perencanaan pendidikan dan pelatihan masa depan yang efektif dan efisien tentunya

meminta tenaga-tenaga yang professional tersebut, yaitu para perencana harus

merupakan suatu tim multi-disipliner. Dan mereka bukan hanya ahli-ahli dalam

bidang pendidikan dan pelatihan melainkan juga dari disiplin-disiplin dari luar

pendidikan, seperti teknik, ekonomi, antropologi, filsafat, dan bidang-bidang lainnya

yang relevan. Tentunya yang ideal adalah adalah ahli-ahli pendidikan yang

menguasai disiplin-disiplin lainnya.

Dalam transformasi IKIP menjadi Universitas, maka tenaga-tenaga perencana yang

professional akan lebih terbuka. Para akademisi dari berbagai disiplin ilmu

pengetahuan akan dapat didik sebagai tenaga-tenaga perencana pendidikan dan

pelatihan yang lebih mantap dan professional. Tim perencana yang multi-disipliner,

yang menghayati masalah-masalah pendidikan, akan dapat menghayati dan

membangun suatu system pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tujuan

strategis dan misi strategis pembangunan serta dapat mengembangkan materi yang

akan disampaikan di dalam proses pembelajaran dan pelatihan, serta menguasai

tehnik proses pembelajaran itu sendiri.

Proses perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien secara mutlak

harus ditopang oleh peneliti (riset). Riset yang dibutuhkan adalah dalam dua bidang,

yaitu bidang kebijakan dan dalam bidang intern pendidikan. Pelaksanaan riset

kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan oleh badan pemerintah tetapi juga oleh

lembaga-lembaga swasta yang independent agar supaya dapat dirumuskan kebijakan-

kebijakan dari berbagai arah serta tidak berpihak.

Demikian juga pelaksanaan riset mengenai masalah-masalah pendidikan an sich perlu

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di lingkungan universitas

dan lembaga-lembaga riset masyarakat mengenai mengenai pendidikan. Dewasa ini

dirasakan suatu kelemahan di dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan

nasional karena ketiadaan data riset mengenai masalah-masalah pendidikan san

pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sendiri yang sedang

berkembang me nuju masyarakat industri.

Dari berbagai konsep pendidikan dan pelatihan berasal dari pinjaman atau limpahan

pemikiran-pemikiran barat mengenai perkembangan yang sebenarnya dari Indonesia

sampai dewasa di dalam lingkungan kebudayaan Indonesia.

F. Kurikulum Nasional yang Ramping

Perencanaan yang efisien dalam sector pendidikan dan pelatihan juga diarahkan

kepada terwujudnya suatu kurikulum yang ramping. Kita mengetahui bahwa dewasa

ini, kurikulum sudah sangat berat dengan pengetahuan yang kurang relevan dengan

kehidupan nyata. Era reformasi bukan berarti menghafal dan penguasai semua

informasi dan data yang ada, tetapi bagaimana mengelola informasi yang ada agar

supaya bermanfaat bagi kehidupan.

Dengan demikian perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efisien menuntut lebih

banyak pemanfaatan pendidikan umum sebagaimana diproyeksikan oleh Negara-

negara Uni Eropa dewasa ini. Oleh karena itu, apabila dewasa ini kita mengenal

Kurikulum Nasional dan Kurikulum Lokal di mana seolah-olah yang penting adalah

Kurikulum, maka dalam menjalani abad 21 justru yang penting adalah Kurikulum

Lokal yang merupakan kurikulum Kurikulum Inti. Sedangkan Kurikulum Nasional

merupakan lapisan plasma dari kurikulum itu sendiri. Tentunya Kurikulum Lokal

yang merupakan inti memerlukan persiapan yang berat dan matang di daerah-daerah.

BAB III

PENUTUP

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan pendidikan dan pelatihan dalam PJP II merupakan proses untuk

mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan visi

strategis untuk menanpung dinamika masyarakat dan kekuatan serta tantangan global

dalam era informasi abad 21.

2. Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif mendorong mewujudkan

masyarakat Indonesia yang maju yang memungkinkan pengembangan kemampuan

otak, penguasaan dan pengembangan serta penerapan IPTEK, menguasai yang

relevan mengembangkan jiwa wiraswasta.

3. Perencanaan pendidikan dan pelatihan dalam PJP merupakan proses untuk

mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan visi

strategis menghadapi pasar bebas serta kemajuan IPTEK dalam rangka mewujudkan

masyarakat.

4. Perencanaan Pendidikan yang efektif dan efisien meminta suatu keseimbangan antara

program pendidikan dan program pelatihan. Program-program pelatihan akan

semakin ditonjolkan relevansinya. Sedangkan program pendidikan yang bersifat

umum dengan dibebani berbagai keterampilan dasar yang diperlukan dalam

kehidupan nyata.

5. Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah

perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar.

6. perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien secara mutlak harus

ditopang oleh peneliti (riset). Riset yang dibutuhkan adalah dalam dua bidang, yaitu

bidang kebijakan dan dalam bidang intern pendidikan.

7. Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang efisien menghindari duplikasi yang tidak

perlu. Oleh karena itu diperlukan networking antar

8. Lembaga, antar departemen, mengoptimalkan peran serta masyarakat, khususnya

masyarakat industri, serta kurikulum yang ramping. Kurikululum local dijadikan

sebagai kurikulum inti, Dan Kurikulum Nasional dijadikan sebagai Kurikulum

Plasma.

DAFTAR PUSTAKA

Suryadi, Ace. Pendidikan, Investasi SDM, dan Pengembangan: Isu.Teori dan Aplikasi. Pusat Informatika Balitbang Dikbud. Jakarta.1997

Tilaar, H.A.R., Peta Permasalahan Pendidikan Dewa Ini, Perlunya Visi dan Rencana Strategi Pendidikan dan pelatihan Nasional berorientasi Masa Depan, Seminar Ilmiah ISKA, November 1997.

Tilaar, H.A.R., Pengembangan Sumber Daya manusia dalam Era Globalisasi, Grasindo, Jakarta, 1997.

Haddad, Wadi D., The Dynamich of Education Policymaking. The World Bank, Washington, D.C.

Tilaar, H.A.R., Pengembangan SDM Indonesia Unggul Menghadapi masyarakat Kompetitif Era Globalisasi, Pidato Ilmiah pada Acara Wisuda Tinggi Manajemen Bandung, 26 Agustus 1997.

Tilaar, H.A.R., Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi, Grasindo, Jakarta, 1997.

Tilaar, H.A.R., In Search of New Paradigms in Educational Management and Leadership based on Indigenous Culture: The Indonesian Case, Keynote speech, First Asean/ASEAN Symposium on Educational Manajemen and Leadership, Genting Highlands, Kuala Lumpur, 27-29 Agust, 1997.

Tilaar, H.A.R., Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21. Indonesia Tera, Jakarta 1998.

Bontang, 21 Maret 2008

Penyusun

Renggani, S.Pd.SH.

Diposkan oleh rengganis di 22:57

0 komentar:

Poskan Komentar

Posting Lama Halaman Muka Langgan: Poskan Komentar (Atom)

Arsip Blog

▼ 2008 (1) o ▼ Maret (1)

MAKALAH : PERENCANAAN PENDIDIKAN

► 2007 (14) o ► Desember (2)

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT MENUJU OTONOMI DAER...

BAB I KEPEMIMPINAN DAN PERILAKU DALAM SEBUAH ...

o ► Oktober (2) ARTICLE : EDUCATION WITH VISION OF IS GLOBAL

(Comp... ARTIKEL : PENDIDIKAN BERWAWASAN GLOBAL

(Penyusun:...

o ► Juli (10) PERKENALAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU SD MELALUI

SIARAN RA... GURU DAN MEDIA PEMBELAJARAN PEPER PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER DAN

JARINGAN... MULTIPLE INTELEGENCE (KECERDASAN MAJEMUK) STRATEGI MENCIPTAKAN MANUSIA BERSUMBER DAYA

UNGGUL... MAKALAH : PERANAN PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH MAKALAH : MODEL INOVASI E-LEARNING MAKALAH TENTANG : PEMANFAATAN TEKNOLOGI PROFIL RENGGANIS