i

2017

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | Direktorat BMN

HANDBOOK

ii

Kami memberikan apresiasi kepada Tim Penyusun dan seluruh pihak yang

terlibat atas upaya dan semangatnya mengkaji, merumuskan, dan

menyusun Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai media bagi

seluruh stakeholders untuk secara komprehensif meningkatkan

pemahamannya akan substansi Perencanaan Kebutuhan BMN

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, contoh

bagaimana menerapkan prinsip Value for Money dalam mewujudkan

tata kelola yang baik, dan acuan penyelesaian masalah baik yang

memerlukan diskresi maupun yang memerlukan penyamaan persepsi atas ketentuan

perundang-undangan di bidang Perencanaan Kebutuhan BMN sehingga pengambilan

keputusan dalam penyusunan dan penelaahan RKBMN dapat dipertanggungjawabkan.

Pengkajian dan perumusan amanat Perencanaan Kebutuhan BMN yang disusun dalam

format handbook untuk pertama kalinya ini kami nilai sebagai terobosan yang memang

diperlukan dimana dalam semangat integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem

penganggaran, akuntabilitas dan reliability Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dan

Sambutan Direktur Barang Milik Negara

iii

Hasil Penelaahan RKBMN adalah sangat penting. Pemahaman dan kesepahaman yang tinggi

antar stakeholders Perencanaan Kebutuhan BMN seyogyanya akan meningkatkan

akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan BMN khususnya dan pengelolaan BMN pada

umumnya yang pada muaranya berkontribusi bagi efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi

alokasi APBN khususnya belanja modal pengadaan dan belanja pemeliharaan BMN.

Dalam cita-cita bersama mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan

BMN sebagai salah satu sumber daya publik, kami tidak menutup diri atas segala masukan

guna penerapan reformasi pengelolaan aset publik yang berkelanjutan.

Jakarta, Juni 2017

Chalimah Pujihastuti

iv

Testimoni

Apa Kata Stakeholders?

v

“Bagaimana Perencanaan Kebutuhan BMN atas pemeliharaan dan pengadaan pada K/L

Saudara?? Sudahkah KL Saudara merencanakan kebutuhan BMN sesuai standar yang berlaku??”

Perencanaan BMN yang efektif, tepat sasaran dengan memperhitungkan waktu akan

menguntungkan K/L Saudara sendiri. Handbook ini membantu unit pada K/L memahami alur

proses penyusunan RKBMN, petunjuk penyelesaian kasus-kasus BMN spesifik pada unit K/L

berlandaskan peraturan tentang BMN.

Kami berpendapat RKBMN memberi hawa positif mengenai tata pengelolaan kekayaan

negara yang bersumber dari APBN secara efisien dan transparan.”

(Parlaungan Simatupang, Kepala Pusat Pengelolaan BMN, Kementerian ESDM)

“Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN” ini sangat membantu para penentu kebijakan di

Kementerian/Lembaga dalam menetapkan kebijakan BMN yang mengacu pada Renstra dan Standar

Barang Standar Kebutuhan (SBSK) serta mempertimbangkan keberadaan BMN saat ini, kebutuhan,

manfaat, dan pemeliharaan BMN agar lebih efektif, efisien, dan optimal.”

(Setyo Budi Hartono, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Kesehatan)

“Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN sangat dibutuhkan untuk membantu K/L dalam

menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan BMN sehingga dapat efektif dan efisien.”

(Dendang Hermansyah, Kepala Biro Umum, BATAN)

vi

“Saya sangat mengapresiasi Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN ini sebagai pegangan bagi

seluruh satuan kerja/stakeholders terutama dalam penyusunan RKBMN yang efektif dan

akuntabel. RKBMN merupakan satu hal yang penting untuk mewujudkan penganggaran yang

optimal, untuk itu akurasi data BMN yang handal sangat dibutuhkan. Kami juga berharap agar

aplikasi SIMAN sebagai tools dalam penyusunan RKBMN semakin aplikatif.”

(Saifurrahman, Kabag Perencanaan BMN, Setjen Kementerian Keuangan)

“Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN luar biasa, sangat membantu akuntabilitas Keuangan

Negara karena kita bisa mengawal penggunaan anggaran yang lebih terencana dengan output

dan outcome yang lebih terukur secara makin baik dengan deregulasi optimalisasi pengelolaan

BMN untuk mendukung pembangunan nasional.”

(Andi Hartono, Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Kementerian Perhubungan)

“Kami sangat apresiasi dengan Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN ini, karena bermanfaat

bagi K/L dalam meningkatkan pemahaman akan substansi Perencanaan Kebutuhan BMN, baik

dalam kegiatan sosialisasi internal K/L tentang Perencanaan Kebutuhan BMN maupun dalam

penyusunan RKBMN dan penelaahan RKBMN. Diharapkan DJKN dapat menerbitkan handbooks

lainnya, sebagai salah satu media dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN.”

(Isman Sufijanto, Kabag Perlengkapan, Lemsaneg)

vii

“Dengan disusunnya handbook ini, diharapkan terwujud keseragaman pemahaman

Perencanaan Kebutuhan BMN sehingga pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN menjadi

efektif dan efisien dimana penganggaran kebutuhan BMN disusun dengan telah

mempertimbangkan optimalisasi existing BMN dan tugas dan fungsi K/L sehingga belanja modal

menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ke depannya terus diharapkan penyempurnaan

manajemen aset negara secara keseluruhan termasuk database BMN yang akurat guna Laporan

Keuangan yang semakin reliable.”

(Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja)

“Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN” menggambarkan Perencanaan Kebutuhan BMN yang

lebih terintegrasi mulai dari merencanakan kebutuhan pemeliharaan BMN yang sudah ada,

pengadaan BMN tahun berjalan, dan usulan kebutuhan BMN 2 tahun ke depan. Sehingga

sangat bermanfaat bagi praktisi Pengelola BMN di seluruh Kementerian dan Lembaga.”

(Isti Ratnaningsih, Kabag Pengelolaan BMN, Kementerian Kesehatan)

viii

“Ijinkan saya menyampaikan apresiasi atas penyusunan Handbook Perencanaan Kebutuhan

BMN. Saya harap dengan media handbook ini, pemahaman stakeholder atas pengelolaan

BMN yang komprehensif dapat lebih optimal, mengingat substansi yang dicakup sangat

memadai tidak hanya dari aspek legal standing, tp juga isu fundamental lainnya seperti

perbaikan paradigma pengelolaan BMN, siklus, dan lainnya.

Dengan meningkatnya pemahaman stakeholders (perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pelaporan) diharapkan pengelolaan BMN dapat lebih optimal, sehingga value

for money dari setiap rupiah yang dibelanjakan Pemerintah untuk pengelolaan BMN dapat

menghasilkan output dan outcome yang diharapkan.”

(Adinugroho Dwiutomo, Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II,

DJA, Kementerian Keuangan)

“Handbook membantu kami selaku pengguna data RKBMN dalam memahami filosofi dibalik

data yang disajikan dalam Hasil Penelaahan RKBMN.”

(Taruna Dwidjaja Adi, Kasubdit Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan,

DJA, Kementerian Keuangan)

ix

“Integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran akan sangat bermanfaat dalam

perencanaan penganggaran belanja modal dan pemeliharaan BMN setiap tahunnya. Integrasi ini

menjadi penting dalam perhitungan angka dasar (baseline) maupun kebutuhan baru. Handbook ini

memudahkan dalam proses penyelesaian RKA-K/L dengan menggunakan Hasil Penelaahan RKBMN

sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan pagu anggaran.

Kami juga berharap sinergi database BMN DJA dan DJKN semakin ditingkatkan dalam rangka

mendukung upaya APBN yang akuntabel, bertanggungjawab, efektif, dan efisien.”

(Erawati, Kasubdit Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan,

DJA, Kementerian Keuangan)

x

“Perencanana Kebutuhan BMN adalah kegiatan inti yang sangat penting dan strategis dalam

kerangka kerja siklus pengelolaan BMN. Dalam implementasinya, good governance dalam tahapan

perencanaan kebutuhan BMN sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas penganggaran

yang baik diseluruh K/L.

Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Direktorat BMN DJKN yang tetap bersinergi untuk

menjaga good governance dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan berkaitan

dengan Perencanaan Kebutuhan BMN.

Handbook ini menjadi alternatif solusi yang efektif untuk menyamakan persepsi APIP-K/L,

Pengguna BMN di lingkungan K/L, dan Penelaah RKBMN di tingkat pengelola BMN DJKN,

dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap handbook ini dapat menjadi

guidance bagi para stakeholder untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam Perencanaan

Kebutuhan BMN.”

(Inspektorat IV, Itjen Kementerian Keuangan)

xi

“Keputusan Pengadaan BMN akan berdampak besar terhadap kebutuhan anggaran K/L apalagi

dengan keterbatasan anggaran belanja modal sehingga diperlukan perencanaan kebutuhan BMN

(RKBMN). Sejak 2002, Kementerian Keuangan melakukan penataan organisasi meliputi

pemisahan/penggabungan yang berdampak pada kebutuhan tanah dan/atau gedung

kantor/rumah negara dan di sisi lain, existing BMN yang terindikasi idle.

Salah satu fungsi RKBMN adalah optimalisasi existing BMN dan kesesuaian kebutuhan BMN dengan

SBSK. Hasil Penelaahan RKBMN (t-2) dapat berdampak pada pengadaan BMN dan pemeliharaan

BMN yang selanjutnya akan dipergunakan dalam penyusunan RKA-K/L (t-1).

Keterlibatan auditor APIP-K/L dalam RKBMN adalah untuk melaksanakan reviu RKBMN

sebagaimana amanat PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN.

Peran auditor APIP-K/L sangat strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas RKBMN dan

memastikan adanya kesinambungan dengan RKA- K/L. Auditor APIP-K/L diharapkan

memahami perencanaan penganggaran dan perencanaan BMN. Untuk itu, handbook ini

diharapkan menjadi referensi bagi auditor APIP-K/L dalam meningkatkan pemahaman akan

substansi Perencanaan Kebutuhan BMN. Kami menyarankan auditor yang ditugaskan untuk

mereviu RKBMN adalah sama dengan yang ditugaskan untuk mereviu RKA-K/L.”

(Heru Susanto, Auditor Madya,Inspektorat VI, Itjen Kementerian Keuangan)

xii

“The handbook seeks to strengthen the decision making process relating to government assets,

through better analysis of asset plans for the central government of Indonesia. I am pleased it

will consider the principles of efficient, effective, economical, and ethical in evaluating asset

proposals to improve the management of government assets.

I wish all the success with the handbook, and thank the Directorate General of State Asset

Management for their cooperation with the Australian Department of Finance under the

Government Partnership Fund program.”

(Anita Haider, GPF Finance Senior Adviser)

xiii

“Handbook adalah jenis buku rujukan yang berisi ikhtisar pokok bahasan atas subjek tertentu yang

digunakan untuk petunjuk dalam penerapan praktiknya.

Dengan diterbitkannya Handbook Perencanaan Kebutuhan BMN ini tentunya akan lebih

memudahkan stakeholders dalam menerapkan amanat Perencanaan Kebutuhan BMN, terlebih

mengingat Perencanaan Kebutuhan BMN relatif masih dalam tahap awal pelaksanaannya.

Saya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman pada Direktorat BMN, DJKN untuk

mewujudkan handbook ini. Untuk ke depannya agar tetap siap menerima masukan, kritik, dan

saran dalam rangka penyempurnaan handbook seiring dengan penyempurnaan bisnis proses

Perencanaan Kebutuhan BMN yang berkelanjutan ke arah tata kelola yang semakin baik.

(Surya Hadi, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara)

“Selama ini terdapat beberapa K/L yang masih kesulitan dalam merumuskan usulan RKBMN.

Handbook ini sangat membantu pimpinan K/L/satker dalam mengambil keputusan terbaik terkait

dengan usulan RKBMN dimaksud. Selain itu, handbook ini sangat berguna untuk pimpinan (Kepala

KPKNL, Kepala Kanwil DJKN, dan Direktur) sebagai sumber dari semua data yang disajikan dan

sebagai acuan informasi dan identifikasi terkait RKBMN.”

(Asep Suryadi, Kepala KPKNL Sidoarjo)

xiv

“Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terbentuknya Handbook Perencanaan kebutuhan BMN ini. Saya menyambut gembira bahwa sesuai dengan tujuan penyusunan handbook ini yaitu

dalam rangka meningkatkan keseragaman pemahaman akan substansi dan urgensi kebutuhan

BMN, penerbitan buku ini merupakan langkah yang tepat.

Prinsip dasar dalam pengadaan BMN adalah kesesuaian antara program , kegiatan, dan output

yang dihasilkan dengan Renstra K/L. Prinsip tersebut tentunya pada tatanan implementasinya

tidak boleh salah. Untuk mewujudkan tujuan tadi diperlukan buku tuntunan (guidance) yang baik

dan lengkap sehingga Pengguna Barang tidak selalu bertanya dan meminta konfirmasi atau

pendapat atas suatu persoalan yang sama yang berulang-ulang ditanyakan.

Menurut hemat saya, inilah sisi positif buku ini yang tidak hanya menyajikan resume dari

peraturan-peraturan yang terkait RKBMN, namun juga dilengkapi FAQ dan penjelasannya.

Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari handbook ini.”

(Acep Irawan, Kasubdit Perencanaan Pengembangan Sistem Aplikasi , DJKN,

Kementerian Keuangan)

xv

“Handbook yang sangat bermanfaat, mudah-mudahan dapat menjembatani antara peraturan

yang ada dan kebutuhan praktek di lapangan. Kehadiran handbook diharapkan dapat

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada saat pelaksanaan penyusunan

dan penelaahan RKBMN, sehingga dapat meminimalisir perbedaan interpretasi peraturan di

bidang Perencanaan Kebutuhan BMN.”

(Qoswara, Kasubdit BMN I, Direktorat BMN, DJKN, Kementerian Keuangan)

“Akuntabilitas RKBMN dan Hasil Penelaahan RKBMN adalah urgent dalam integrasi sistem

pengelolaan aset dan sistem penganggaran.

Handbook ini merupakan terobosan dimana baru pertama kalinya substansi Perencanaan

Kebutuhan BMN dikaji, disusun, dan disajikan secara komprehensif saling terkait antara

ketentuan perundangan/ketentuan pelaksanaannya, prinsip value for money dalam pengambilan

keputusan, dan kasus serta penyelesaiannya yang umum ditemukan dalam pelaksanaan

Perencanaan Kebutuhan BMN. Tidak berlebihan apabila dikatakan seyogyanya melalui handbook

ini risiko atas potensi turunnya akuntabilitas dan reliabilitas Hasil Penelaahan RKBMN dapat

termitigasi seiring dengan peningkatan pemahaman stakeholders akan substansi dan urgensi

Perencanaan Kebutuhan BMN.”

(I Ketut Arimbawa, Kasubdit BMN II, DJKN, Kementerian Keuangan)

xvi

“Handbook yang bermanfaat. Membantu para stakeholders dalam memahami Perencanaan Kebutuhan BMN.”

(Satriotomo, Kasubdit BMN III, Direktorat BMN, DJKN, Kementerian Keuangan)

“Handbook ini sangat bagus dan mudah dipahami. Diharapkan handbook dapat memberikan

panduan yang praktis terkait implementasi Perencanaan Kebutuhan BMN baik bagi Pengelola

Barang, Pengguna Barang, maupun stakeholders lainnya. Semoga adanya Handbook Perencanaan

Kebutuhan BMN ini menjadi dalah satu upaya dalam meningkatkan pengelolaan BMN dan kualitas

penganggaran yang lebih baik.”

(Hamim Mustofa, Kasubdit BMN IV, Direktorat BMN, DJKN, Kementerian Keuangan)

xvii

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan

Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga kami dapat

menyelesaikan perumusan dan penyusunan Handbook Perencanaan

Kebutuhan BMN ini.

Penyusunan handbook ini dilatarbelakangi oleh semangat dan urgensi

integrasi sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran dalam

peningkatan efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi APBN dan potret

pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN tahun-tahun sebelumnya

berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam compliance audit

pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN pada Direktorat BMN dan professional judgement

kami selaku PIC Perencanaan Kebutuhan BMN. Sebagai upaya mitigasi risiko atas potensi

turunnya akuntabilitas dan reliabilitas Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN),

handbook ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan stakeholders meningkatkan

pemahamannya secara komprehensif atas substansi dan urgensi Perencanaan Kebutuhan BMN.

Untuk itu, handbook ini menyajikan inti sari ketentuan perundang-udangan dan ketentuan

pelaksanaannya yang disusun secara sederhana dan saling terkait untuk kemudahan pemahaman,

Sekapur Sirih

xviii

prinsip value for money yang dapat dijadikan pedoman bagi penyusun dan penelaah RKBMN dalam

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan rencana pengadaan BMN, dan kasus yang

ditemukan dalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN serta penyelesaiannya. Kami juga

menyediakan akses handbook ini melalui website DJKN dan OS android.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kontribusinya dalam penyelesaian

handbook ini, kepada Direktur BMN atas arahan dan dukungannya, pejabat/staf Direktorat

BMN, Direktorat PKNSI, Direktorat Penilaian, dan Direktorat Hukum dan Humas, DJKN;

Inspektorat IV dan Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; Biro

Perlengkapan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;, GPF-Australia atas dukungan dan

kerjasamanya dalam reformasi pengelolaan aset publik; K/L; para pihak yang telah dengan

sukarela memberikan testimoninya, semoga dapat memberikan motivasi bagi kami dan

stakeholders lainnya untuk terus lebih baik, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan

satu per satu.

Jakarta, Juni 2017

Project Leader

xix

TIM PENYUSUN

Surat Perintah Direktur BMN

PRIN-18/KN.2/2017 tanggal 21 Maret 2017

Mentor : I Ketut Arimbawa

Project Leader : Melly Maiesta

Struktural

Eselon III

Dit. BMN

: Qoswara

Satriotomo

Hamim Mustofa

Peers : Royani, Muh. Hasbi H,

Rini Sulistiasari,

Iswati, Yoni Ardianto,

Purwito, Dhanu AK,

Wahyu Hidayat, Sri W.

Anggota : Koko Inarto, Surya AP,

Muh. D. Umam, Ulin N,

Rakha K, Dian N,

Meirza N, Angky FY,

Ahmad Al Hakim,

Mundhi SW, Andi MD,

Kurniati Agustien.

xx

Sambutan Direktur Barang Milik Negara..................................... ii

Testimoni ........................................................................... iv

Sekapur Sirih .................................................................... xvii

Daftar Isi ........................................................................... xx

I. Inti Sari Peraturan .......................................... 1

A. PARADIGMA PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA .............................................................. 2

B. AMANAT KETENTUAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN . 3

C. RUANG LINGKUP ................................................ 5

D. DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN

DAN KELENGKAPAN DOKUMEN ......................... 7

E. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN .......................... 9

F. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB ........ 11

G. PENYUSUNAN RKBMN KPB .............................. 13

H. PENELITIAN RKBMN UNTUK PENGADAAN ....... 17

I. PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKBMN KPB ... 18

UNTUK PEMELIHARAAN ................................... 18

J. REVIEW RKBMN OLEH APIP-K/L ....................... 20

K. PENELAAHAN RKBMN ...................................... 22

L. PENGECUALIAN PENYAMPAIAN RKBMN,

USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAHAN

RKBMN, DAN SANKSI ........................................ 26

Daftar Isi

xxi

II. Pemenuhan Prinsip Value for Money

Dalam Perencanaan Kebutuhan BMN .. 28

III. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ........ 39

A. KONTRAK TAHUN JAMAK ................................. 40

B. KEWAJIBAN PENYUSUNAN RKBMN ................. 41

C. KONDISI SETELAH PENYAMPAIAN RKBMN

DAN/ATAU HASIL PENELAAHAN RKBMN ......... 43

D. SUBYEK PENYUSUNAN RKBMN ........................ 47

E. OBYEK PENYUSUNAN RKBMN .......................... 52

F. REVIEW RKBMN OLEH APIP ............................ 56

G. USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN

RKBMN ............................................................. 58

H. TEKNIS PELAKSANAAN ..................................... 60

I. LAIN-LAIN ......................................................... 62

Daftar Referensi ................................................................. xxii

Dokumentasi .....................................................................lxiii

1

O u t l i n e

A. Paradigma Pengelolaan Keuangan Negara

B. Dasar Hukum dan Ketentuan Pelaksanaan

C. Ruang Lingkup

D. Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN dan

Kelengkapan Dokumen Penyampaian RKBMN

Pengguna Barang

E. Batas Waktu Penyampaian

F. Kewenangan dan Tanggung Jawab

G. Penyusunan RKBMN KPB Untuk Pengadaan

H. Penelitian RKBMN Untuk Pengadaan

Oleh Pengguna Barang

I. Penyusunan dan Penelitian RKBMN KPB

Untuk Pemeliharaan

J. Review RKBMN Oleh APIP-K/L

K. Penelaahan RKBMN Oleh Pengelola Barang

L. Pengecualian Penyampaian RKBMN,

Usulan Perubahan Hasil Penelahan RKBMN, dan

Sanksi

I. Inti Sari

Peraturan

Menyajikan urgensi dan

substansi Perencanaan

Kebutuhan BMN

sebagaimana

diamanatkan dalam

ketentuan perundang-

undangan dan

ketentuan

pelaksanaannya.

2

UU NO. 17 TAHUN 2003

KEUANGAN NEGARA

“semua hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai

dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang

maupun berupa BARANG

yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut”

UU NOMOR 1 TAHUN 2004

PERBENDAHARAAN NEGARA

“pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara, termasuk investasi

dan kekayaan yang dipisahkan, yang

ditetapkan dalam APBN dan APBD”

UU NO. 15 TAHUN 2004

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN

DAN TANGGUNG JAWAB

KEUANGAN NEGARA

“Transparansi dan reliability

pertanggungjawaban

Keuangan Negara”

A. PARADIGMA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA GOOD GOVERNANCE DAN FISCAL SUSTAINABILITY MELALUI PENGELOLAAN ASET PUBLIK

3

I. Amanat Ketentuan Perundang-

undangan

PASAL 9 (3) PP 27/ 2014

Perencanaan Kebutuhan merupakan

salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam

pengusulan penyediaan anggaran

untuk kebutuhan baru (new initiative)

dan angka dasar (baseline) serta

penyusunan

rencana

kerja dan

anggaran.

PASAL 6 DAN PENJELASANNYA PP 90/2010 RKA-K/L memuat informasi kinerja dimana

sasaran kinerja K/L yang keluarannya

berbentuk BMN mengacu pada Rencana

Kebutuhan Pengadaan BMN

PERPRES 73/2011 Persiapan Pembangunan bangunan gedung

negara meliputi a.l. Penyusunan Rencana

Kebutuhan.

Rencana Kebutuhan yang pendanaannya

bersumber dari APBN, harus mendapat

persetujuan Menteri Keuangan.

B. AMANAT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN

4

II. Ketentuan Pelaksanaan

PMK 76/2015 SBSK ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI (AADB)

PMK 150/2014 PERENCANAAN

KEBUTUHAN BMN

PMK 248/2011 JO. PMK 7/2016 SBSK

BMN BERUPA TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN

PMK 71/2016 TATA CARA PENGELOLAAN

BMN YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK

MENYELENGGARAKAN TUGAS DAN FUNGSI

K/L

DAPAT DIAKSES MELALUI:

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/Ind/

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan

KMK 450/2014 JO. KMK 174/2016 MODUL

PENYUSUNAN RKBMN

KMK 452/2014 JO. KMK 227/2016 MODUL

PENELAAHAN RKBMN

KMK 332/2016 MODUL REVIU APIP

KMK 310/2015

MODUL PENELAAHAN

RKBMN UNTUK

AADB

KMK MODUL

PENYUSUNAN RKBMN

UNTUK AADB

5

1. PERENCANAAN PENGADAAN

a. Tanah dan/atau Bangunan; b. Selain Tanah dan/atau Bangunan,

yang telah terdapat SBSK-nya.

Perencanaan pengadaan dapat mengakibatkan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam kode segmen akun belanja modal dalam ketentuan yang mengatur Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Perencanaan pengadaan BMN tidak

berdampak pada belanja modal dalam hal

pemenuhan kebutuhan dilaksanakan melalui mekanisme sewa (PMK 7/2016) atau optimalisasi BMN pada Pengelola Barang (Pasal 23 PMK 71/2016).

Belanja modal berupa

renovasi/ restorasi termasuk renovasi/

restorasi pada bangunan pihak lain yang TIDAK MENGUBAH luas bangunan bukan merupakan obyek RKBMN Untuk Pengadaan.

C. RUANG LINGKUP

“Perencanaan Aset Tidak Dapat

Dipisahkan Antara Tahap Siklus Hidup

Aset Antara Satu dan Lainnya.”

Dalam menyusun RKBMN, K/L agar

mempertimbangkan rencana

pemindahtanganan, pemanfaatan,

dan penghapusan BMN.

6

2. PERENCANAAN PEMELIHARAAN

a. Tanah dan/atau Bangunan;

b. Alat Angkutan Bermotor; dan

c. BMN selain tersebut dengan nilai perolehan/unit paling sedikit Rp100 juta.

Perencanaan pemeliharaan dapat mengakibatkan belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam kode segmen akun belanja pemeliharaan dalam ketentuan yang mengatur Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

7

1. RKBMN dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 tahun. Untuk itu, dalam hal terdapat rencana

pengadaan dalam Hasil Penelaahan RKBMN yang belum disetujui penganggarannya, PB/KPB dapat mengajukan kembali RKBMN pengadaan tersebut dengan keterangan seperlunya.

2. HASIL PENELAAHAN RKBMN dokumen penelaahan RKBMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

3. USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN dokumen penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan perubahan. Disampaikan atas rencana revisi anggaran yang berdampak pada

PERUBAHAN kebutuhan pengadaan/ pemeliharaan palin lambat 1 bulan sebelum penyampaian revisi anggaran.

4. PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN dokumen penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang

Kelengkapan Dokumen Penyampaian RKBMN Pengguna Barang

1. Surat Pengantar ditandatangani oleh pelaksana fungsional Menteri/ Pimpinan Lembaga yaitu Sekretaris Jenderal/ Sestama/ Jaksa Agung Muda Pembinaan/ Pimpinan Kesekretariatan/ Kepaniteraan ATAU pejabat yang didelegasikan.

2. RKBMN Kuasa Pengguna Barang 3. SPTJM 4. Laporan hasil review APIP (CHR,

Pernyataan Telah Direview, dan LHR)

D. DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

8

5. Arsip Data Komputer RKBMN. Saat ini penyusunan RKBMN dilaksanakan menggunakan aplikasi SIMAN dengan basis web, sehingga tidak diperlukan ADK.

9

A. RKBMN

Paling lambat minggu I Januari

TA sebelumnya.

B. USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN

RKBMN

Paling lambat 1 bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran K/L. Revisi anggaran telah dapat disampaikan setelah ditetapkannya DIPA Petikan.

C. HASIL PENELAAHAN RKBMN

Paling lambat minggu III bulan Februari TA sebelumnya.

D. PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMN

Paling lambat 1 minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran K/L.

E. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

“Sebagai upaya mitigasi risiko keterlambatan penyampaian RKBMN secara lengkap dan benar dari

K/L kepada Pengelola Barang dan sebaliknya, penyampaian Hasil Penelaahan RKBMN, Pengelola

Barang menetapkan waktu penyampaian RKBMN masing-masing K/L sebelum batas waktu

minggu I Januari TA sebelumnya.”

10

“K/L AGAR

MELAKUKAN KOORDINASI

dengan APIP berkenaan

dengan waktu pelaksanaan

review yang dibutuhkan

APIP dan

mempertimbangkan waktu

pelaksanaan penelitian

RKBMN KPB, untuk

selanjutnya menetapkan

batas waktu penyampaian

RKBMN KPB secara

berjenjang kepada PPB-W/,

PPB-E1, dan Pengguna

Barang. Dengan demikian,

penyampaian RKBMN dari

Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dapat

dipenuhi sesuai batas waktu

yang ditetapkan.”

11

PENGELOLA BARANG

1. menelaah RKBMN; 2. menandatangani Hasil Penelaahan

RKBMN; 3. menyampaikan Hasil Penelaahan

RKBMN kepada Pengguna Barang; 4. memproses atau tidak memproses

usulan perubahan RKBMN; 5. menandatangani Perubahan Hasil

Penelaahan RKBMN; dan 6. menyampaikan Perubahan Hasil

Penelaahan RKBMN kepada Pengguna Barang.

APIP-K/L

mereview kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN atas RKBMN Pengguna Barang.

PENGGUNA BARANG

1. melakukan penelitian RKBMN KPB; 2. menyampaikan RKBMN K/L kepada

Pengelola Barang; 3. memberikan penjelasan, klarifikasi,

dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengelola Barang terkait dengan RKBMN yang diusulkan;

4. menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN; dan

5. menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN.

6. bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN dalam usulan RKBMN.

F. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

12

KUASA PENGGUNA BARANG

mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

13

1. Kesesuaian program, kegiatan, output dengan Renstra-K/L;

2. Kesesuaian kebutuhan BMN dengan SBSK; dan

3. Ketersediaan BMN, yaitu:

a. sebagian tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan dan/atau tidak direncanakan digunakan sebelum berakhirnya tahun ketiga dan/atau tidak direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua.

b. BMN selain tanah dan/atau bangunan sedang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tusi.

c. Jangka waktu pemanfaatan BMN akan berakhir dalam jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tahun yang direncanakan.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

1. SINKRONISASI data transaksi SIMAK ke dalam SIMAN

2. UPDATE DATA MANAJERIAL BMN dalam aplikasi SIMAN

3. PRINSIP 4E (EFEKTIF, EFISIEN, ETHIC, DAN

EKONOMIS) dalam menetapkan usulan (input pada kolom USULAN dokumen RKBMN). KPB dapat mengusulkan BMN di bawah standar dengan pertimbangan tersebut.

G. PENYUSUNAN RKBMN KPB

UNTUK PENGADAAN

14

4. PERHITUNGAN SBSK

a. Bangunan Gedung Kantor, Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara, dan Tanah Untuk Bangunan Rumah Negara mencakup standar luas, ketinggian dan jumlah unit bangunan, serta luas tanah, antara lain:

(1) Untuk KPB/ instansi vertikal dengan pejabat tertinggi eselon III/ eselon IV hanya dapat memiliki bangunan gedung kantor masing-masing sebanyak 1 unit. Instansi vertikal termasuk KUA dan UPT.

(2) Standar luas bangunan gedung kantor salah satunya sangat dipengaruhi oleh komposisi jumlah dan struktur pegawai yang akan menempati bangunan. KPB agar mempertimbangkan rencana

pengembangan tipologi organisasi yang berdampak pada perubahan jumlah dan struktur pegawai. Termasuk juga perhitungan pegawai honorer yang merupakan ASN.

(3) RKBMN pengadaan tanah untuk

bangunan gedung kantor/ rumah negara hanya dapat diajukan bersamaan dengan rencana bangunan di atasnya.

b. AADB mencakup pengaturan jumlah

unit AADB, jenis, dan spesifikasi AADB.

15

5. OPTIMALISASI EXISTING BMN DI LINGKUNGAN KANTOR YANG DIPIMPINNYA:

a. Untuk gedung kantor secara prinsip

adalah berdasarkan formula Vacancy

Rate (VR) sebagai berikut:

VR = (1- ) x 100%

Optimalisasi dilakukan terhadap

existing gedung kantor termasuk

gedung kantor yang terindikasi idle

dengan mempertimbangkan lokasi,

rencana penggunaan/ pemanfaatan

termasuk pemanfaatan yang akan

berakhir paling lambat pada tahun

ke-5 sejak tahun yang

direncanakan/pemindahtanganan

/pemusnahan/penghapusan,

penyelesaian KDP dalam tahun yang

direncanakan dengan memperhatikan

ketentuan yang berlaku dan didukung

dengan dokumen yang memadai.

b. Untuk existing AADB adalah

berdasarkan rencana penggunaan

existing AADB (tetap digunakan pejabat

yang bersangkutan saat ini, dialihkan

ke pejabat lain, alih fungsi menjadi

kendaraan dinas operasional, atau alih

status penggunaan); atau terdapat

rencana pemindahtanganan/

penghapusan dengan memperhatikan

ketentuan yang berlaku dan didukung

dengan dokumen yang memadai.

Luas SBSK Luas Existing

16

6. INFORMASI LAINNYA berkenaan dengan

rencana pengadaan antara lain skema

pemenuhan kebutuhan BMN, informasi

bahwa rencana pengadaan merupakan

rencana yang telah disetujui dalam

Hasil Penelaahan RKBMN tahun

sebelumnya namun belum dapat

dialokasikan penganggarannya, dsb.

Pengguna Barang

dapat menyatukan

usulan kebutuhan BMN

beberapa satuan kerja

berdasarkan RKBMN

KPB. Sebagai contoh,

Gedung Keuangan

Negara untuk

memenuhi kebutuhan

bangunan gedung

kantor beberapa

satuan kerja yang

karena pertimbangan

keterbatasan lahan,

disatukan dalam 1

area.”

17

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

1. Kesesuaian program, kegiatan, output dengan Renstra K/L;

2. Kesesuaian kebutuhan BMN dengan SBSK;

3. Optimalisasi existing BMN di lingkungan kantor yang dipimpinnya, sebagai berikut:

a. Untuk bangunan gedung kantor, antara lain:

(1) existing BMN dengan lokasi yang “sama”, yaitu:

(a) dalam 1 provinsi untuk satuan kerja pusat;

(b) dalam 1 kotamadya/ kabupaten untuk instansi vertikal atau yang bersifat

khusus seperti GKN;

(c) dalam 1 kecamatan untuk instansi vertikal yang karena tugas dan fungsinya harus berada pada tiap

kecamatan. Sebagai contoh: KUA, Polsek.

(2) existing BMN terindikasi idle ; dan (3) existing BMN yang direncanakan akan

berakhir masa pemanfaatannya oleh pihak III dalam 5 tahun terhitung sejak tahun yang direncanakan.

b. Untuk AADB, Pengguna Barang melakukan optimalisasi AADB dengan pertimbangan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh KPB dengan penyesuaian untuk lingkup yang lebih luas. Sebagai contoh, rencana penggunaan AADB untuk pejabat lain antar KPB.

H. PENELITIAN RKBMN UNTUK PENGADAAN

OLEH PENGGUNA BARANG

18

Disusun berdasarkan DAFTAR BARANG yang memuat informasi STATUS PENGGUNAAN dan KONDISI BARANG.

TIDAK dapat diusulkan atas BMN:

1. dalam kondisi RUSAK

BERAT;

2. dalam status PENGGUNAAN SEMENTARA; DIOPERASIKAN PIHAK LAIN; atau DIMANFAATKAN (KECUALI pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan)

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 1. SINKRONISASI data transaksi SIMAK ke

dalam SIMAN.

2. UPDATE DATA MANAJERIAL BMN dalam

aplikasi SIMAN

3. EKSISTENSI BMN DAN KONDISI BMN (dalam

kondisi baik atau rusak ringan)

4. STATUS BMN dalam tahun yang

direncanakan yang didukung dokumen yang memadai, sebagai contoh:

a. TIDAK DIAJUKAN PEMELIHARAAN atas

BMN yang dalam tahun yang direncanakan dalam status digunakan

sementara/ dioperasikan pihak lain/ dipinjampakaikan dengan jangka waktu

lebih dari 6 bulan/dihentikan penggunaannya /dipindahtangankan/

I. PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKBMN KPB UNTUK PEMELIHARAAN

Pemeliharaan BMN dalam status penggunaan sementara diusulkan

oleh K/L yang menggunakan sementara BMN.

19

dimanfaatkan/ dimusnahkan/

dihapuskan atau masih dalam bentuk KDP atau ATB dalam pengerjaan.

b. DIAJUKAN PEMELIHARAANNYA atas KDP

atau ATB dalam pengerjaan yang

direncanakan akan menjadi aset

definitif dalam tahun yang

direncanakan dan atas BMN yang sedang digunakan sementara/

dioperasikan oleh pihak lain/ dipinjampakai/ dimanfaatkan namun

akan berakhir dalam tahun yang direncanakan.

c. DIAJUKAN PEMELIHARAANNYA atas

BMN yang direncanakan pengadaannya dan akan menjadi aset definitif dalam

tahun yang direncanakan.

d. DIAJUKAN PEMELIHARAAN atas BMN

yang karena ketentuan perundang-undangan wajib dipelihara

oleh K/L tertentu.

e. TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN

PERENCANAAN PEMELIHARAANNYA atas

BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN

Idle melalui keputusan penetapan BMN

Idle dan tidak diserahkan kepada Pengelola Barang sampai dengan 1 bulan

sejak terbitnya Surat Peringatan II dari KPKNL.

“Pengguna Barang memastikan tidak

terdapat pengajuan pemeliharaan

ganda atas suatu BMN. Sebagai

contoh, atas BMN milik suatu KPB

yang digunakan KPB lainnya dan

keduanya mengajukan kebutuhan

pemeliharaan atas BMN dimaksud.”

20

1. SASARAN review APIP-K/L adalah Menteri/Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan bahwa dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang telah sesuai dengan Renstra K/L, kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN antara lain SBSK, kondisi dan status barang.

2. APIP-K/L TIDAK mengambil alih

tanggung jawab Pengguna Barang terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan kebenaran angka RKBMN yang diusulkan.

3. OBYEK Review RKBMN dilaksanakan atas RKBMN Pengguna Barang setelah melalui proses penelitian Pengguna Barang atas RKBMN Kuasa Pengguna Barang.

4. Hasil pelaksanaan prosedur review dituangkan dalam KERTAS KERJA REVIEW (KKR).

5. Berdasarkan KKR, APIP memberikan

kesimpulan dan menyusun CATATAN HASIL REVIEW (CHR).

6. CHR dibahas dan disampaikan kepada

Pengguna Barang dan Pengguna Barang memperbaiki/menyesuaikan RKBMN. Selanjutnya, CHR ditandatangani bersama antara Tim Review dan Pengguna Barang.

J. REVIEW RKBMN OLEH APIP-K/L

21

7. Tim Review menyusun dokumen clearance berupa “PERNYATAAN TELAH DIREVIEW” baik dengan catatan dalam hal sampai dengan penandatangan CHR, Pengguna Barang belum/ tidak memperbaiki/ menyesuaikan RKBMN maupun tanpa catatan. Dokumen clearance ditandatangani oleh Pengendali Teknis.

8. Berdasarkan CHR, Tim Review

menyusun LAPORAN HASIL REVIEW (LHR). LHR disampaikan Pimpinan APIP kepada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utma/ Sekretaris dengan memperhatikan batas waktu penyampaian RKBMN.

22

A. RKBMN UNTUK PENGADAAN 1. relevansi program dengan

rencana keluaran;

2. optimalisasi penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang;

3. efektivitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan

4. optimalisasi penggunaan BMN yang pada Pengelola Barang

B. RKBMN UNTUK PEMELIHARAAN Penelaahan atas BMN yang diajukan pemeliharaannya dengan menggunakan dokumen daftar barang yang memuat informasi status dan kondisi barang.

K. PENELAAHAN RKBMN OLEH PENGELOLA BARANG

Dalam melakukan penelaahan,

Pengelola Barang memperhatikan

dan mempertimbangkan hasil

review APIP-K/L dan tindak lanjut

yang telah/belum dilakukan oleh

Pengguna Barang.

23

HAL-HAL YANG HARUS

DIPERHATIKAN

1. Setelah melalui TAHAP ADMINISTRASI

yaitu pengecekan kelengkapan,

legalitas, dan kesesuaian dokumen

antara hardcopy dan softcopy,

penelaah melengkapi dokumen

Check-List Kelengkapan Dokumen

RKBMN untuk selanjutnya

melakukan permintaan kelengkapan

dokumen atau masuk dalam kegiatan

TAHAP SUBSTANTIF untuk memenuhi

urgensi Perencanaan Kebutuhan

BMN, sebagai berikut:

A. RKBMN UNTUK PENGADAAN

(1) Penelaahan RKBMN

dilaksanakan dengan memperhatikan program dan rencana keluaran sehingga

terdapat relevansi antar keduanya.

(2) Daftar BMN baik pada Pengguna Barang maupun Pengelola Barang dan informasi manajerial digunakan untuk memastikan efektifitas dan optimalisasi penggunaan BMN untuk menunjang tugas dan fungsi K/L

B. RKBMN UNTUK PEMELIHARAAN

Konfirmasi dan pengecekan data

BMN yang diusulkan rencana

pemeliharaannya terkait keberadaan,

status, dan kondisi barang.

2. Kegiatan substantif dituangkan dalam

Kertas Kerja Pemeliharaan sebagai

materi dalam kegiatan Forum

Penelaahan RKBMN antara Pengelola

Barang dengan Pengguna Barang.

Dalam forum dimaksud,

24

Pengelola Barang dapat

menyampaikan alternatif pemenuhan

kebutuhan BMN melalui optimalisasi

BMN pada Pengelola Barang.

3. Pengelola Barang menyusun Catatan

Hasil Forum Penelaahan mencakup

informasi sebagai berikut:

A. RKBMN UNTUK PENGADAAN

(1) Relevansi program dan rencana

keluaran berupa BMN.

(2) Optimalisasi penggunaan BMN

pada Pengguna Barang.

(3) Efektifitas penggunaan existing

BMN dalam menunjang tugas

dan fungsi K/L.

(4) Skema pemenuhan kebutuhan

termasuk alternatif

penggunaan BMN pada

Pengelola Barang (jika ada).

B. RKBMN UNTUK PEMELIHARAAN

Penelaah melakukan konfirmasi

kebenaran data BMN yang

diusulkan rencana pemeliharaannya

terkait keberadaan, status BMN

dalam tahun yang direncanakan,

dan kondisi barang.

4. Hasil Penelaahan RKBMN ditetapkan

dengan pertimbangan dokumen

sebagai berikut:

a. Check-List Kelengkapan Dokumen;

b. Kertas Kerja Penelaahan; dan

c. Catatan Hasil Forum Penelaahan.

Naskah asli Hasil Penelaahan RKBMN

ditandatangani oleh Pengelola Barang

dan Pengguna Barang atau pejabat yang

didelegasikan.

25

5. Dokumen Hasil Penelaahan RKBMN

Untuk Pengadaan dan Hasil

Penelaahan RKBMN Untuk

Pemeliharaan disertai dengan

dokumen-dokumen sebagai berikut

yang ditandatangani oleh Kasubdit

pada Direktorat BMN, DJKN:

A. IKHTISAR HASIL PENELAAHAN

RKBMN;

B. RINCIAN HASIL PENELAAHAN

RKBMN PENGADAAN YANG TIDAK

DAPAT DISETUJUI; dan

C. RINCIAN HASIL PENELAAHAN

RKBMN PEMELIHARAANYANG

TIDAK DAPAT DISETUJUI

6. Hasil Penelaahan RKBMN disampaikan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

kepada Pimpinan K/L dengan tembusan

kepada Menteri Keuangan (sebagai

laporan), Direktur Jenderal Anggaran,

APIP, dan Direktur BMN.

Hasil Penelaahan RKBMN

digunakan K/L sebagai

dasar pengusulan

penyediaan anggaran

untuk kebutuhan baru

maupun baseline dan DJA

sebagai salah satu bahan

penilaian sesuai prioritas

dan ketersediaan

anggaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

26

A. PENGECUALIAN RKBMN

1. Kegiatan dalam rangka

mengatasi KONDISI DARURAT

a.l. bencana alam, kebakaran,

gangguan

2. keamanan skala besar;

3. Kegiatan dalam rangka

menghadapi KONDISI LAINNYA

a.l. pelaksanaan

perjanjian/komitmen

internasional dan

instruksi/kebijakan Presiden,

yang terjadi setelah batas akhir

penyampaian RKBMN.

B. USULAN PERUBAHAN HASIL

PENELAAHAN RKBMN

Dalam hal terdapat REVISI

ANGGARAN yang berdampak

pada perubahan kebutuhan

pengadaan dan/atau

pemeliharaan BMN, Pengguna

Barang dapat mengusulkan

USULAN PERUBAHAN HASIL

PENELAAHAN RKBMN sebelum

diajukannya revisi dimaksud.

L. PENGECUALIAN PENYAMPAIAN RKBMN, USULAN PERUBAHAN HASIL PENELAHAN RKBMN, DAN SANKSI

27

C. SANKSI

Pengguna Barang yang tidak

memenuhi kewajiban

penyampaian RKBMN tidak

dapat mengusulkan penyediaan

anggaran untuk kebutuhan

baru (new initiative) dan

penyediaan anggaran angka

dasar (baseline) dalam rangka

rencana pengadaan dan/atau

rencana pemeliharaan BMN

dalam Rencana Kerja K/L

bersangkutan.

28

II. Pemenuhan

Prinsip Value

for Money

Dalam

Perencanaan

Kebutuhan BMN

Menyajikan adopsi prinsip “Value

for Money” dalam proses evaluasi

dan penghitungan anggaran di

Department of Finance Australia

ke dalam proses penyusunan dan

penelaahan RKBMN dalam

rangka meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan

perencanaan BMN guna

efektifitas, efisiensi, dan

optimalisasi penggunaan BMN.

Disajikan juga dalam versi Bahasa

Inggris.

II. Fullfilment of

Value For

Money

Principle in

Asset Planning

Providing the adoption of Value

for Money implementation in

Australian budgeting process into

the Asset Planning process in order

to make a good decision in planning

the asset procurement and

maintenance.

Indonesian version is also

provided..

29

Penelaahan RKBMN merupakan suatu

proses dalam perencanaan kebutuhan

yang ditujukan kepada pemberian

persetujuan rencana pengadaan dan

pemeliharaan BMN yang diusulkan K/L

melalui RKBMN.

Sebagaimana hakekat BMN yang diadakan

dalam rangka menunjang penyelenggaraan

tugas dan fungsi K/L serta sejalan dengan

definisi Perencanaan Kebutuhan BMN

sebagaimana Pasal 1 PP 27/2014,

“Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”,

The review of RKBMN is a process in the asset planning that is done in the consideration of the approval of procurement plan and maintenance plan of State Assets (BMN) that is proposed by line ministries (K/L) through the RKBMN.

Essentially BMN is procured to support

the effectuation of the K/L’s task and

function in accordance to the definition of

the Asset Planning as stated in Article 1

PP 27/2014,

“Asset Planning is the activity of defining

the details of BMN/D to connect past

procurement with current conditions as the

basis of future actions”,

30

Pasal 17 PMK PMK 150/2014 mengatur

bahwa penelaahan atas RKBMN untuk

pengadaan BMN antara lain dilakukan

terhadap:

1. relevansi program dengan rencana

keluaran (output) K/L berupa BMN;

2. efektifitas penggunaan BMN yang berada

pada Pengguna Barang sesuai

peruntukkannya dalam rangka

menunjang tugas dan fungsi K/L; dan

3. optimalisasi penggunaan BMN yang

berada pada Pengguna Barang.

Better practice proses penganggaran

mempertimbangkan prinsip value for

money. Sebagai contoh, Pemerintah

Federal Australia menterjemahkan prinsip

tersebut sebagai 4Es (Efisiensi, Efektifitas,

Ekonomis, dan Ethic/ Kepantasan).

Article 17 of PMK 150/2014 regulates

that the review of RKBMN of state asset

procurement is done towards:

1. program relevance with planned output of K/L in the form of BMN;

2. the effectiveness of BMN use that is used by asset users according to designation to support effectuation of the K/L’s task and function; and

3. optimization of BMN used by users.

Better practice of the budgeting process should consider the value for money principle. For example, Australian Federal Government interprets this principle as 4Es (efficiency, effectiveness, economical, and ethic).

31

Melalui prinsip ini diharapkan akan tercapai

alokasi penganggaran yang berkualitas

tinggi. Untuk memenuhi prinsip tersebut,

Budget and Financial Reporting Group),

Department of Finance Australia

mengajukan pertanyaan terbuka kepada

line ministries (Pengguna Barang) dalam

melakukan evaluasi dan penghitungan

biaya proposal kebijakan Pengguna Barang

yang ditujukan pada peningkatan kualitas

pengambilan keputusan, akuntabilitas,

mitigasi risiko, dan penggunaan anggaran.

Memenuhi amanat Pasal 17 PMK150/2014,

diharapkan Pengelola Barang dapat

mengajukan pertanyaan-pertanyaan

terbuka sehingga diperoleh informasi

tambahan untuk dipertimbangkan dalam

proses persetujuan/penolakan rencana

pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN.

Through this principle it is hoped to

achieve high quality budget allocation. To

meet this principle, the Budget and

Financial Reporting Group (BFR),

Department of Finance Australia put

forward open questions to line ministries

(asset users) in evaluating and calculating

cost policy proposals of users that is used

to increase the quality of decision making,

accountability, risk management, and

budget use.

Fulfilling article 17 PMK 150/2014, it is

hoped that the asset manager can put

forward open questions so that additional

information can be obtained to be used to

give approval or rejection of plans for

asset procurement and/or maintenance of

BMN.

32

Pertanyaan-pertanyaan ditujukan untuk

memperoleh gambaran organisasi K/L,

dasar keputusan pengajuan kebutuhan

BMN, dampak kebutuhan dimaksud

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

K/L, efektifitas, efisiensi, dan

optimalisasi pengelolaan BMN.

Demikian pula halnya diharapkan

Pengguna Barang juga

mempertimbangkan materi pertanyaan-

pertanyaan yang diperlukan penelaah

dalam menyusun RKBMN sehingga

RKBMN yan disampaikan telah memiliki

kualitas yang baik dalam hal ini

memenuhi prinsip 4Es.

The questions are designed to gain

knowledge of the K/L’s organization, the

basis for BMN needs proposal, the impact

of those needs with the effectuation of the

K/L’s task and function, affectivity,

efficiency, and optimization of BMN

management.

Likewise it is hoped that asset users will

consider the substance of the questions

that needs to reviewed in compiling

RKBMN so that the RKBMN that is

submitted is of good quality in this case

fulfills the 4Es principle.

33

Berikut merupakan contoh materi

pertanyaan terbuka dalam rangka

meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan, penggunaan BMN dalam

menunjang tugas dan fungsi K/L, serta

efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi

pengelolaan BMN.

A. RELEVANSI PROGRAM DENGAN OUTPUT

(BMN) DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN BMN

SESUAI PERUNTUKKANNYA DALAM RANGKA

MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI K/L

1. Apakah rencana pengadaan telah

pernah disetujui sebelumnya namun

tidak dapat dialokasikan

anggarannya, misalnya karena

program yang berkaitan belum

menjadi prioritas dalam beberapa

tahun ke depan?

The following are examples of open

questions in increasing the quality of

decision making, the use of BMN in

increasing the effectuation of K/L’s task

and function, as well as affectivity,

efficiency, and optimization of BMN

management.

A. THE RELEVANCE OF PROGRAM WITH

OUTPUT (BMN) AND EFFECTIVITY OF

BMN USE IN ACCORDANCE THE

ALLOTMENT IN EFFECTUATION OF THE

K/L’ TASK AND FUNCTION

1. Has the planned BMN procurement

been approved but not allocated a

budget, for example, because the

related program is not a priority in

the years to come?

34

2. Apakah RKBMN Untuk Pengadaan BMN

merupakan kelanjutan proses/

penyelesaian proses pembangunan yang

telah dimulai dalam tahun sebelumnya

sehingga telah dipertimbangkan

penganggarannya dalam prakiraan maju

(baseline) dan bukan merupakan

pengadaan baru (new inititiative)?

3. Bagaimana BMN dimaksud dapat

menunjang tugas dan fungsi tersebut?

4. Added value apa yang diperoleh dari

penggunaan BMN dimaksud dalam

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

K/L?

5. Bagaimana performa tugas dan fungsi K/L

selama ini dengan existing BMN tanpa hal

tersebut mengalami perubahan baik dari

segi jumlah maupun kualitas?

2. Is the RKBMN for BMN procurement a

continuation process/finishing process

of development that has been started

in the previous year so that the budget

has been considered in the baseline

and is not a new initiative?

3. How will the BMN enhance effectuation

of the task and function?

4. What added value will be obtained by

the BMN user in supporting the

effectuation of implementing the K/L’s

task and function?

5. How is the performance of the K/L

using existing BMN without

enhancement quantitatively and

qualitatively?

35

6. Apakah terdapat tugas dan fungsi yang

baru sehingga dibutuhkan tambahan

pengadaan BMN atau pengadaan BMN

semata untuk menunjang tugas dan

fungsi yang selama ini telah berjalan?

B. OPTIMALISASI PENGGUNAAN BMN YANG

BERADA PADA PENGGUNA BARANG

Penelaah agar melakukan overview

pengaruh RKBMN Untuk Pengadaan

terhadap optimalisasi existing BMN

1. Apakah existing BMN pada Pengguna

Barang telah digunakan secara

optimal?. Dalam rangka menunjang hal

ini, diperlukan informasi Vacancy Rate

(VR) setiap bangunan gedung kantor

dengan formula sebagai berikut:

6. Is there a new task and function

that needs additional BMN or is the

procurement only needed to

support current tasks and

functions?

B. OPTIMIZATION OF BMN USE THAT IS

USED BY ASSET USER

The reviewer is better to consider an

overview of the impact of RKBMN in

procurement over the optimization of

existing BMN.

1. Has the existing BMN at the asset

user been used optimally? In

support of this analysis, Vacancy

Rate (VR) analysis is needed for

each office building with the

following formula:

36

VR = (1 – ) x 100%

2. Dalam hal RKBMN Untuk Pengadaan BMN

diusulkan dengan pertimbangan relokasi

gedung kantor, apa rencana terhadap

gedung kantor yang lama?

3. Apakah usulan pengadaan bangunan telah

mempertimbangkan anggaran pengadaan

BMN sejenis termasuk penyelesaian KDP?

4. Apakah telah dipertimbangkan optimalisasi

existing BMN yang sedang dimanfaatkan

(pihak lain) dan pemanfaatannya akan

berakhir dalam 5 tahun sehingga tidak

terdapat idle asset dalam 5 tahun ke depan

apabila dilakukan pengadaan BMN?

VR = (1 – ) x100%

2. If the RKBMN is for BMN

procurement for relocation of office

building, what are the plans for the

existing building?

3. Has the procurement plan of

buildings considered similar BMN

procurement budget including

Construction in Progress

completion?

4. Has the optimization of current

BMN being utilized by other parties

been considered and the asset

utilization scheme will end within 5

years in not causing idle assets in

the coming 5 years if a BMN

procurement is done?

Luas SBSK Luas Existing

Space According to SBSK Space Available

37

5. Apakah telah dipertimbangkan

kemungkinan pemenuhan BMN melalui

optimalisasi existing BMN pada

Pengelola Barang?

6. Bagaimana standar kebutuhan BMN

atas organisasi sejenis pada K/L lainnya

(misalnya, antar satuan kerja pusat

yang memiliki tugas dan fungsi sejenis)?

7. Apakah rencana pengadaan bangnan

gedung kantor dan/atau rumah negara

telah mempertimbangkan ketersediaan

tanah dan/atau pengadaan tanah?

5. Has the possibility of fulfilling the

BMN needs through existing BMN

through the asset manager been

considered?

6. How about standard of BMN for

similar organizations in other K/L?

(for example, central offices that

have similar tasks and functions)?

7. Have the plans for procurement of

office buildings and/or state

housing considered available land

and/or land procurement?

38

8. Apakah rencana pembangunan gedung

kantor dan/atau rumah negara di atas

tanah yang telah tersedia telah sesuai

dengan rencana peruntukan tanah saat

pengadaannya? Apabila terdapat

perubahan dan usulan pengadaan

bangunan gedung kantor dan/atau rumah

negara di atasnya tidak dapat

dipertimbangkan untuk disetujui atas

dasar SBSK, apa rencana K/L atas existing

tanah?

8. Has the procurement of office

building and/or state housing on

available land in accordance with

land use plan at the time of

procurement? If there is a change

in land use plan and the office

building and/or state housing

cannot be procured on the basis of

SBSK, what are the K/L’s plans for

the existing land?

39

O u t l i n e

A. Kontrak Tahun Jamak

B. Kewajiban Penyusunan RKBMN

C. Kondisi Setelah Penyampaian

RKBMN dan/atau Hasil Penelaahan

RKBMN

D. Subyek Penyusunan RKBMN

E. Obyek Penyusunan RKBMN

F. Review RKBMN Oleh APIP

G. Usulan Perubahan Hasil

Penelaahan RKBMN

H. Teknis Pelaksanaan

I. Lain-lain

III. FREQUENTLY

ASKED

QUESTIONS

Menyajikan rumusan kasus

dan penyelesaiannya baik

yang memerlukan penjelasan

peraturan yang telah ada

maupun diskresi dengan

berpedoman pada ketentuan

perundang-undangan.

Kasus bersumber dari

Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang dalam

menyusun RKBMN,

Pengelola Barang dalam

menelaah RKBMN, Itjen

Kementerian Keuangan

dalam melakukan review

RKBMN dan compliance

audit pelaksanaan penelaahan

RKBMN Tahun 2017.

40

A. KONTRAK TAHUN JAMAK

1. Tanya:

Apakah penyelesaian KDP bangunan gedung kantor diajukan melalui

RKBMN (belum terdapat kewajiban penyampaian RKBMN saat penyusunan proposal pengadaannya pada tahun pertama pembangunannya)?

Jawab:

Penyelesaian KDP yang pada awal penganggarannya belum terdapat kewajiban penyusunan/penelahaan RKBMN, anggaran diajukan melaui mekanisme anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal KDP berupa pelaksanaan anggaran yang tidak terkait langsung dengan teknis penyelesaian pembangunan (SPPD, honor dan/atau biaya pengelolaan kegiatan lainnya sebelum adanya dokumen perencanaan),

maka anggaran penyelesaiannya diusulkan melalui mekanisme RKBMN terlebih dahulu.

2. Tanya:

Bagaimana prosedur penyusunan RKBMN untuk pengadaan bangunan gedung kantor yang memerlukan kontrak tahun jamak (multiyears)? Jawab:

K/L agar menyampaikan RKBMN dengan mempertimbangkan kebutuhan dan rencana pelaksanaan anggarannya, apakah memerlukan kontrak tahun

41

jamak atau tidak sehingga kebutuhan akan terpenuhi sesuai rencana waktu penggunaannya.

Mempertimbangkan urgensi RKBMN, untuk pengadaan bangunan gedung kantor yang memerlukan kontrak tahun jamak, RKBMN disusun dan disampaikan kepada Pengelola Barang di awal rencana pengadaannya.

B. KEWAJIBAN PENYUSUNAN RKBMN

3. Tanya:

Apakah terdapat kewajiban

penyusunan RKBMN Untuk

Pengadaan BMN dan Pemeliharaan

BMN atas Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara, Otorita Asahan, dan

Badan Penanggulangan Lumpur

Sidoarjo (BPLS)?

Jawab:

TIDAK.

BENDAHARAN UMUM NEGARA (BUN)

BA BUN tidak menyusun RKA-K/L untuk

pengadaan dan pemeliharaan BMN.

Anggaran pengadaan dan pemeliharaan

BMN untuk menunjang tugas dan fungsi

Menteri Keuangan selaku BUN

dialokasikan dalam Bagian Anggaran

Kementerian Keuangan (BA 15)

OTORITA ASAHAN

Dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, otorita asahan menyusun

RKA-K/L untuk belanja pegawai yang

diajukan melalui RKA-K/L Kementerian

Perindustrian.

42

BPLS

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 1

Tahun 2017, BPLS dibubarkan.

4. Tanya:

Apakah satuan kerja Dekon/TP wajib

menyusun RKBMN KPB?

Jawab:

Tidak. RKBMN satuan kerja Dekon/TP

untuk program dan kegiatan

disampaikan oleh satuan kerja pusat

Eselon I selaku penanggungjawab

program dan pemilik portofolio anggaran.

Demikian pula halnya untuk

pemeliharaan BMN eks Dekon/TP yang

masih tercatat pada SKPD. Dalam hal

masih digunakan untuk menunjang

program kegiatan yang

didekonsentrasikan atau pembantuan,

maka pemeliharaannya juga diusulkan

oleh satuan kerja pusat Eselon I selaku

penanggungjawab program dan pemilik

portofolio anggaran.

Dalam hal akan dihibahkan, agar segera

diproses hibahnya sesuai ketentuan yang

berlaku.

5. Tanya:

Apakah satuan kerja BLU wajib

menyusun RKBMN KPB?

Jawab:

Ya.

43

6. Tanya:

Apakah satuan kerja wajib menyusun

RKBMN untuk rencana pengadaan tanah

dan/atau bangunan yang akan dipenuhi

melalui mekanisme sewa?

Jawab:

K/L tetap mengusulkan RKBMN atas

rencana pengadaan tanah dan/atau

bangunan gedung kantor yang akan

dipenuhi melalui mekanisme sewa.

7. Tanya:

Apakah terdapat kewajiban penyusunan

RKBMN untuk pembangunan gedung

atau pembelian tanah karena

melaksanakan rekomendasi BPK atau

putusan pengadilan?

Jawab:

Tidak. Asas Penafsiran Hukum:

Lex specialis derogat legi

generali adalah asas penafsiran

hukum yang menyatakan bahwa

hukum yang bersifat khusus

(lex specialis) mengesampingkan

hukum yang bersifat umum

(lex generalis).

C. KONDISI SETELAH PENYAMPAIAN

RKBMN DAN/ATAU HASIL

PENELAAHAN RKBMN

8. Tanya:

Hasil Penelaahan RKBMN disampaikan

Pengelola Barang kepada K/L dengan

44

tembusan kepada DJA dan APIP-K/L

pada minggu III bulan Februari tahun

sebelumnya. Dalam hal pada periode

setelah minggu III bulan Februari satuan

kerja melaksanakan lelang sebagai

tindak lanjut persetujuan

pemindahtanganan, apakah satuan kerja

dapat menyampaikan kebutuhan BMN

pengganti BMN yang telah

dipindahtangankan melalui mekanisme

penganggaran?

Jawab:

Tidak. Seyogyanya K/L

mempertimbangkan status BMN dalam

tahun yang direncanakan berdasarkan

rencana pemindahtanganan, rencana

pemusnahan/penghapusan, atau

rencana pemanfaatan BMN yang

didukung dokumen yang memadai yang

disusun dengan memperhatikan

ketentuan mengenai pengelolaan BMN.

Sebagai alternatif, satuan

kerja/Pengguna Barang menyusun/

meneliti dan menyampaikan Usulan

Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN

kepada Pengelola Barang.

9. Tanya:

Apabila setelah penyampaian Hasil

Penelaahan RKBMN oleh Pengelola

Barang kepada K/L dengan tembusan

kepada DJA dan APIP-K/L, Apakah K/L

dapat menyampaikan permohonan

penggunaan BMN Idle untuk memenuhi

kebutuhan yang kebutuhannya belum

diajukan dalam RKBMN dan otomatis

tidak terdapat dalam Hasil Penelaahan

45

RKBMN?

Jawab:

K/L agar menyampaikan kepada

Pengelola Barang permohonan

kebutuhan BMN. Dalam hal disetujui

seluruh/sebagiannya, dalam forum

penelahaan antara Pengelola Barang dan

Pengguna Barang, penggunaan BMN eks

BMN Idle dapat menjadi salah satu

alternatif pemenuhan kebutuhan.

10. Tanya:

Terdapat beberapa kebutuhan

pengadaan/ pemeliharaan dalam suatu

TA yang terindikasi setelah pelaksanaan

Perencanaan Kebutuhan BMN. Apakah

dimungkinkan Pengguna Barang

menyampaikan langsung dalam proses

penyusunan dan penelaahan RKA-K/L?

Jawab:

Hanya dimungkinkan dalam hal terdapat

kondisi darurat antara lain bencana alam

dan gangguan keamanan skala besar

atau kondisi lainnya seperti pelaksanaan

perjanjian/komitmen internasional dan

instruksi/kebijakan presiden.

11. Tanya:

Dalam hal terbit ijin prinsip persetujuan

kenaikan tipologi satuan kerja dari

MenPAN-RB setelah RKBMN disusun,

bagaimana pengusulan RKBMN dengan

mempertimbangkan kenaikan tipologi?

46

Jawab:

Agar diajukan Usulan Perubahan Hasil

Penelaahan RKBMN.

Sebagaimana ketentuan pelaksanaan

Perencanaan Kebutuhan BMN, rencana

kenaikan tipologi yang berakibat pada

kenaikan jumlah pegawai dan kebutuhan

bangunan gedung kantor yang disertai

dokumen memadai seyogyanya telah

dipertimbangkan dalam penyusunan

RKBMN.

12. Tanya:

Apabila rencana pengadaan/

pemeliharaan terlewat, apakah dapat

disampaikan melalui Usulan Perubahan

Hasil Penelaahan RKBMN?

Jawab:

Dimungkinkan dalam hal pengajuan

revisi anggaran yang merupakan proses

selanjutnya memenuhi ketentuan

mengenai revisi anggaran.

13. Tanya:

Dalam hal anggaran yang dialokasikan

berdasarkan Hasil Penelaahan RKBMN

mencukupi untuk pengadaan kendaraan

dinas operasional jabatan dengan jenis

dan spesifikasi yang lebih tinggi, apakah

diperbolehkan pelaksanaan anggarannya

tidak mengacu pada ketentuan mengenai

SBSK?

47

Jawab:

Pelaksanaan anggaran bukan merupakan

domain Perencanaan Kebutuhan BMN

yang merupakan siklus sebelum

penetapan alokasi anggaran.

D. SUBYEK PENYUSUNAN RKBMN

14. Tanya:

Dalam hal satuan kerja belum terbentuk,

apakah dapat dipertimbangkan

pembangunan gedung kantornya

mendahului ijin prinsip KemenPAN-RB?

Jawab:

Usulan kebutuhan pengadaan gedung

kantor disampaikan kepada Pengelola

Barang oleh satuan kerja induk melalui

RKBMN Untuk Pengadaan dengan

didukung dokumen yang terkait dengan

pembentukan kantor baru sebagai

contoh pengusulan pembentukan kantor

baru kepada Kemenpan-RB dan

keterangan seperlunya.

Pada dokumen Hasil Penelaahan RKBMN

agar diungkapkan bahwa kebutuhan

dimaksud dapat dipenuhi dalam hal

pembentukan kantor baru telah

mendapat persetujuan dari

KemenPAN-RB.

48

15. Tanya:

Bagaimana pengusulan kebutuhan

gedung kantor suatu satuan kerja yang

juga direncanakan untuk satuan kerja

lainnya?

Jawab:

Masing-masing satuan kerja menyusun

RKBMN Untuk Pengadaan sesuai

kebutuhannya. Fungsi dari Pengguna

Barang adalah melakukan penelitian atas

kebutuhan dimaksud. Pengguna Barang

dapat mengkonsolidasikan kebutuhan

satuan kerja dibawahnya dalam hal akan

dibangun dalam satu proyek/ kawasan.

Sebagai contoh Gedung Keuangan Negara

yang diperuntukkan untuk beberapa

satuan kerja.

16. Tanya:

Apakah usulan pengadaan satuan kerja

kantor daerah dapat diajukan oleh

satuan kerja kantor pusat?

Jawab:

Satuan kerja daerah tetap mengajukan

kebutuhan pengadaan BMN melalui

RKBMN KPB. Pada saat penelitian,

Pengguna Barang dapat melakukan edit

usulan KPB dimaksud menjadi usulan

KPB kantor pusat dalam RKBMN PB atau

hal lainnya dalam rangka optimalisasi

dan menjamin kebutuhan seluruh

satuan kerjanya. Contoh: pembangunan

GKN.

49

17. Tanya:

KPB A menggunakan bangunan gedung

kantor milik KPB B. KPB A dan KPB B

berada dalam satu K/L. KPB A

memerlukan perluasan bangunan gedung

kantor. Bagaimana pengajuannya dan

siapa yang mengajukan?

Jawab:

Terdapat 3 kondisi yang dimungkinkan:

a. KPB A menyusun RKBMN Pengadaan

untuk perluasan bangunan gedung

kantor. KPB A mengisi kolom

“USULAN” seluas perluasan bangunan

gedung kantor saja. Mengikuti formula

aplikasi, kebutuhan riil bangunan

gedung kantor KPB A adalah seluas

mana yang lebih kecil antara usulan

atau luas sesuai SBSK setelah

dikurangi optimalisasi existing BMN

yang dalam hal ini adalah nul (0).

b. Dalam hal KPB A mengusulkan

perluasan bangunan gedung kantor

seluas SBSK, KPB A agar

menginformasikan bahwa sebagiannya

telah terpenuhi dengan penggunaan

bangunan gedung kantor milik KPB B.

c. Dalam hal KPB A mengusulkan

perluasan bangunan gedung kantor

seluas SBSK dan tidak

menginformasikan bahwa sebagiannya

telah terpenuhi dengan penggunaan

bangunan gedung kantor milik KPB B,

maka Pengguna Barang yang

membawahi KPB A agar meneliti dan

melakukan edit atas RKBMN KPB A

50

berkenaan dengan telah terpenuhinya

sebagian kebutuhan bangunan gedung

kantor KPB A.

18. Tanya:

Siapa yang mengajukan RKBMN

Pemeliharaan dalam satu K/L, apakah

satuan kerja yang mencatat atau satuan

kerja yang menggunakan BMN?

Jawab:

Pengguna Barang agar mengatur secara

internal mengenai pengajuan RKBMN

Pemeliharaan dan meneliti RKBMN

Pemeliharaan KPB sehingga tidak terjadi

pengajuan RKBMN Pemeliharaan ganda

atas suatu BMN.

19. Tanya:

Bagaimana pengusulan pembangunan

gedung kantor yang unit eselon IV nya

memiliki kantor sendiri sebagai contoh

Polsek, KUA, UPT?

Jawab:

Satuan kerja yang membawahi unit

eselon IV yang karena tugas dan

fungsinya memerlukan bangunan gedung

kantor tersendiri mengusulkan RKBMN

Untuk Pengadaannya. Untuk kasus ini,

satuan kerja dimaksud dimungkinkan

untuk memiliki bangunan gedung kantor

lebih dari 1 unit.

Mengacu pada Romawi II Huruf A angka

6 Lampiran II PMK Nomor

7/PMK.06/2016, tipe bangunan gedung

kantor instansi vertikal dengan pejabat

51

tertinggi eselon IV adalah Tipe E2.

Contoh unit eselon IV yang memerlukan

bangunan gedung kantor sendiri adalah

Polsek, KUA, UPT, dan KUA).

Optimalisasi existing BMN dilakukan atas

BMN yang dimiliki satuan kerja yang

membawahi unit eselon IV yang berada

dalam 1 wilayah kerja. Mengacu pada

KMK 174/2016, untuk KUA dan Polsek,

optimalisasi dipertimbangkan atas

existing BMN yang dimiliki satuan kerja

dalam wilayah kecamatan.

20. Tanya:

Hal-hal apa saja yang perlu menjadi

perhatian KPKNL dan Kanwil DJKN

dalam melakukan pembinaan

penyusunan RKBMN Pemeliharaan?

Jawab:

RKBMN Pemeliharaan disusun atas BMN

yang keberadaannya jelas, dalam kondisi

baik atau rusak ringan, dan dalam status

sedang digunakan sendiri atau sedang

dipinjam pakai pemerintah daerah

dengan jangka waktu kurang dari

6 bulan. Obyek RKBMN Pemeliharaan

adalah BMN berupa tanah dan/atau

bangunan, alat angkutan bermotor, dan

BMN selain tersebut dengan nilai

perolehanpaling sedikit Rp100juta/unit.

Untuk pemeliharaan BMN selain itu, agar

diajukan berdasarkan mekanisme

penganggaran sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Perlu

menjadi perhatian bahwa aset yang

bukan merupakan BMN namun

pemeliharaannya menjadi beban APBN

52

karena suatu ketentuan

perundangan,bukan merupakan obyek

RKBMN Pemeliharaan.

E. OBYEK PENYUSUNAN RKBMN

21. Tanya:

BMN apa saja yang merupakan obyek

penyusunan dan penelaahan RKBMN?

Jawab:

Obyek penyusunan dan penelaahan

RKBMN:

a. RKBMN Untuk Pengadaan:

Seluruh BMN yang telah terdapat

SBSK-nya.

b. RKBMN Untuk Pemeliharaan:

1) Tanah dan Bangunan;

2) Alat Angkutan Bermotor;

3) Selainnya dengan nilai perolehan

paling sedikit Rp100juta per unit.

22. Tanya:

Apakah pemeliharaan BMN berupa

Rumah Negara termasuk obyek RKBMN?

Jawab:

Pemeliharaan Rumah Negara yang dapat

diusulkan RKBMN-nya adalah Gol. I dan

Gol. II. Rumah Negara Gol. III bukan

obyek RKBMN Pemeliharaan karena tidak

digunakan untuk TUSI K/L dan telah ada

penetapan sebagai Rumah Negara

Gol. III.

53

23. Tanya:

Bagaimana pemeliharaan aset yang

diperoleh dari operasional BLU?

Jawab:

Aset yang diperoleh dari operasional BLU

juga merupakan BMN dan tercatat dalam

LKKL. Untuk itu, pemeliharaannya juga

diajukan melalui RKBMN dengan batasan

obyek sesuai ketentuan Perencanaan

Kebutuhan BMN.

24. Tanya:

Bagaimana penyusunan RKBMN untuk

pembangunan gedung pendidikan/

asrama yang didalamnya terdapat ruang

kerja?

Jawab:

Belum terdapat SBSK Gedung

Pendidikan sehingga rencana

pengadaannya dilakukan berdasarkan

mekanisme penganggaran sesuai

ketentuan perundang-undangan.

25. Tanya:

Bagaimana penyusunan RKBMN untuk

pembangunan gedung kantor yang

didalamnya terdapat ruang khusus

seperti ruang senjata atau yang menyatu

dengan lantai parkir dan tempat ibadah

karena keterbatasan lahan?

Jawab:

RKBMN Pengadaan disampaikan dengan

SBSK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengguna Barang dapat menyampaikan

54

usulan kebutuhan di atas SBSK dengan

keterangan bahwa usulan kebutuhan

termasuk ruang khusus.

Dalam kolom keterangan Hasil

Penelaahan RKBMN diungkapkan bahwa

penelaahan belum dilakukan atas ruang

khusus yang direncanakan sebagai

bagian dari bangunan gedung kantor

sebagaimana diusulkan.

Ruang khusus adalah ruang yang

spesifik tidak termasuk ruang laktasi,

perpustakaan, dsb yang dikategorikan

sebagai ruang fungsional dan telah

termasuk dalam perhitungan luas sesuai

SBSK.

26. Tanya:

Bagaimana apabila existing gedung

kantor tidak dapat diperluas karena

keterbatasan lahan dan/atau existing

bangunan merupakan heritage yang

harus dipertahankan strukturnya

sehingga jumlah lantai tidak dapat

ditambah, sementara berdasarkan

ketentuan SBSK, satuan kerja yang

bersangkutan hanya boleh memiliki

1 unit gedung kantor?

Jawab:

Dilakukan penataan ulang penggunaan

gedung berupa BMN sehingga instansi

vertikal dapat terpenuhi kebutuhannya

sesuai standar yang berlaku.

55

Sebagai contoh, dalam hal existing

bangunan merupakan gedung heritage

maka dapat dipertimbangkan untuk

peruntukkan lain/tidak difungsikan

untuk bangunan gedung kantor

sehingga KPB yang bersangkutan

diyakini belum memiliki gedung kantor.

27. Tanya:

Belanja apa saja yang termasuk dalam

ruang lingkup pemeliharaan?

Jawab:

Belanja Pemeliharaan MAK 523XXX

yang digunakan dalam rangka

mempertahankan BMN dalam kondisi

normalnya atau dengan tingkat

kerusakan sampai dengan 2% untuk

gedung dan bangunan.

28. Tanya:

Apakah gedung cagar budaya termasuk

obyek RKBMN Pemeliharaan?

Jawab:

Sepanjang merupakan BMN maka

pemeliharaannya termasuk dalam obyek

RKBMN. Dalam hal gedung cagar budaya

tidak tercatat dalam neraca (tidak

digunakan untuk kantor), maka usulan

pemeliharaannya agar dilakukan melalui

proses input pada menu “Barang

Tambahan.”

29. Tanya:

Apakah RKBMN untuk pemeliharaan

kendaraan dinas operasional hanya

ditujukan bagi kendaraan dinas

operasional jabatan saja? Bagaimana

56

untuk pemeliharaan kendaraan dinas

operasional kantor?

Jawab:

Seluruh pemeliharaan alat angkutan

bermotor merupakan obyek RKBMN

Pemeliharaan.

30. Tanya:

Bagaimana penyusunan RKBMN untuk

pengadaan Rumah Negara berupa

rumah susun?

Jawab:

Romawi II Huruf C angka 3 Lampiran I

PMK 7/2016:

“Dalam hal rumah negara dibangun

dalam bentuk bangunan gedung

bertingkat/rumah susun, maka

luas per unit rumah negara

diperhitungkan dengan mengurangi

luas garasi (untuk Tipe Khusus,

Tipe A, dan Tipe B). Kebutuhan

garasi disatukan dalam luas parkir

basement dan/ atau halaman.”

F. REVIEW RKBMN OLEH APIP

31. Tanya:

Apakah penelaah RKBMN dapat

menyetujui usulan pengadaan dan/atau

pemeliharaan BMN yang telah ditolak

APIP-K/L yang bersangkutan dalam

pelaksanaan review RKBMN?

57

Jawab:

Dimungkinkan. Terdapat kemungkinan

dispute antara PB dengan APIP. Dalam

hal PB tidak menindaklanjuti

rekomendasi APIP, APIP akan

menyampaikan dokumen Pernyataan

Telah Direview Dengan Catatan. Hal ini

menjadi perhatian penelaah apakah

akan menyetujui/ tidak menyetujui

usulan pengadaan/ pemeliharaan

dimaksud.

32. Tanya:

Apakah dokumen laporan hasil review

APIP dalam PMK Nomor

150/PMK.06/2014 tentang

Perencanaan Kebutuhan BMN mengacu

pada Laporan Hasil Review APIP atau

dapat ditentukan lain?

Jawab:

Tidak. Laporan hasil review APIP

dimaksud pada Pasal 16 PMK 150/2014

mengacu pada dokumen pelaksanaan

review APIP-K/L yang selanjutnya

ditentukan dalam ketentuan

pelaksanaannya.

Romawi III Lampiran KMK 332/2016

tentang Modul Tata Cara Reviu

Perencanaan Kebutuhan BMN Oleh APIP-

K/L:

“...Catatan Hasil Reviu, Pernyataan Telah

Direviu, dan/atau LHR selanjutnya

digunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam proses penelaahan RKBMN oleh

Pengelola Barang.”

58

G. USULAN PERUBAHAN HASIL

PENELAAHAN RKBMN

33. Tanya:

Kapan Usulan Perubahan Hasil

Penelaahan RKBMN disampaikan dan

apakah usulan dimaksud dapat

mengakibatkan penambahan pagu K/L?

Jawab:

Usulan Perubahan Hasil Penelaahan

RKBMN disampaikan paling lambat

1 bulan sebelum batas waktu

penyampaian revisi anggaran.

Usulan Perubahan Hasil Penelaahan

RKBMN disampaikan dengan

pertimbangan rencana revisi anggaran

sesuai ketentuan yang mengatur

mengenai revisi anggaran dan rencana

revisi anggaran dimaksud berdampak

pada perubahan kebutuhan pengadaan

dan/atau pemeliharaan BMN.

34. Tanya:

Terdapat alokasi anggaran pemeliharaan

bangunan gedung kantor pada satuan

kerja A. Dalam tahun pelaksanaan

anggaran, bangunan gedung kantor

digunakan sementara oleh satuan kerja

B dalam kementerian yang sama. Apakah

K/L wajib menyampaikan Usulan

Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN?

Jawab:

Tidak.

Pergeseran anggaran merupakan salah

satu obyek revisi anggaran. Namun

demikian, dalam hal ini tidak terdapat

59

perubahan kebutuhan pemeliharaan

BMN.

35. Tanya:

Dalam hal DIPA ditetapkan lain dari

Hasil Penelaahan RKBMN, apakah

diperlukan Usulan Perubahan Hasil

Penelaahan RKBMN untuk disesuaikan

dengan DIPA?

Jawab:

Hasil Penelaahan RKBMN tidak

diusulkan perubahannya untuk

menyesuaikan dengan DIPA.

36. Tanya:

Dalam hal terdapat pengurangan

kebutuhan dari semula yang telah

disetujui dalam Hasil Penelaahan

RKBMN, apakah diperlukan

penyampaian Usulan Perubahan Hasil

Penelaahan RKBMN?

Jawab:

UNTUK PENGADAAN BMN:

Hasil Penelaahan RKBMN Untuk

Pengadaan memuat informasi pengadaan

BMN yang disetujui berdasarkan standar

yang merupakan batas tertinggi atau

range dalam hal BMN berupa tanah

mana yang lebih kecil antara standar

dengan kebutuhan yang diusulkan.

Pengurangan kebutuhannya otomatis

tidak melampaui standar. Untuk itu,

tidak diperlukan penelaahannya sehingga

juga tidak perlu diusulkan perubahan

kebutuhannya.

60

UNTUK PEMELIHARAAN BMN:

Pengurangan kebutuhan pemeliharaan

sebagai dampak pengelolaan BMN yang

belum direncanakan sebelumnya

(penggunaan/ pemanfaatan,

pemindahtanganan, pemusnahan/

penghapusan BMN) diajukan Usulan

Perubahan Hasil Penelaahan RKBMNnya.

H. TEKNIS PELAKSANAAN

37. Tanya:

Apakah data pegawai non PNS bisa

dipertimbangkan dalam perhitungan

SBSK bangunan gedung kantor?

Jawab:

Pegawai non PNS yang diangkat dengan

perjanjian kerja sesuai kebutuhan

termasuk dalam perhitungan SBSK

bangunan gedung kantor sepanjang

pegawai dimaksud memerlukan ruang

kerja.

38. Tanya:

Pada saat melakukan retrieve data BMN

dalam penyusunan RKBMN

Pemeliharaan, BMN berupa tanah tidak

ter-retrieve. Apakah hal demikian berarti

pemeliharaan tanah tidak melalui

mekanisme RKBMN? Bagaimana

pemeliharaan halaman kantor dan

Taman Makam Pahlawan?

Jawab:

BMN berupa tanah tidak ter-retrieve

dalam proses penyusunan RKBMN

pemeliharaan BUKAN berarti

61

pemeliharaan tanah tidak melalui

mekanisme RKBMN. Pemeliharaan tanah

dipertimbangkan telah termasuk dalam

pemeliharaan luasan bangunan yang

berdiri diatasnya (bangunan gedung

kantor/ rumah negara/ parkir/ taman/

pagar/ dsb.).

39. Tanya:

Bagaimana cara melakukan update

kondisi BMN pada aplikasi SIMAN menu

pemeliharaan?

Jawab:

Data kondisi BMN merupakan data

transaksi sehingga update data

dilaksanakan pada aplikasi SIMAK BMN

terlebih dahulu dan dilakukan

sinkronisasi SIMAK-SIMAN.

40. Tanya:

Terdapat lag data antara tanggal

penyusunan RKBMN dengan tahun yang

direncanakan (misalkan disusun pada

awal semester II tahun 2015 untuk

perencanaan tahun 2017). Dalam hal

terdapat realisasi pengadaan BMN pada

periode lag dimaksud, bagaimana

pengajuan pemeliharaannya?

Jawab:

Satuan kerja agar melakukan

sinkronisasi data SIMAK-SIMAN saat

akan menyusun RKBMN. Transaksi yang

terjadi pada periode lag, agar telah dapat

direncanakan saat penyusunan RKBMN

berdasarkan dokumen pendukung yang

kuat antara lain dokumen DIPA sehingga

K/L dapat melakukan input BMN yang

62

direncanakan akan diadakan pada menu

“Barang Tambahan” untuk rencana

pemeliharaannya pada tahun yang

direncanakan.

41. Tanya:

Apakah fungsi fasilitas input “Barang

Tambahan” pada menu pemeliharaan

aplikasi SIMAN Perencanaan Kebutuhan

BMN?

Jawab:

Fungsi fasilitas input “Barang

Tambahan” adalah untuk mengakomodir

BMN yang memerlukan pemeliharaan

namun tidak tercatat sebagai BMN di

bawah penguasaan KPB yang

bersangkutan, antara lain karena kondisi

sebagai berikut:

a. BMN yang pengadaannya telah

dialokasikan dan akan memerlukan

pemeliharaan pada tahun yang

direncanakan;

b. BMN yang tidak tercatat sebagai BMN

dalam penguasaan suatu K/L

namun berdasarkan ketentuan

perundang-undangan harus dipelihara

oleh K/L yang bersangkutan; atau

c. BMN digunakan sementara oleh suatu

K/L.

I. LAIN-LAIN

42. Tanya:

Apakah kondisi barang berpengaruh

pada alokasi dana pemeliharaan?

63

Jawab:

Merupakan kewenangan DJA dalam

menentukan alokasi dana.

43. Tanya:

Apakah terdapat perbedaan

pertimbangan antara rencana

pemindahtanganan/penghapusan dan

rencana alih fungsi existing kendaraan

dinas jabatan dalam penyusunan

RKBMN Pengadaan kendaraan dinas

jabatan?

Jawab:

Ya.

a. Rencana pemindahtanganan/

penghapusan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan ketentuan

pengelolaan BMN mengenai

pemindahtanganan/ penghapusan

BMN.

b. Alih fungsi dapat dilaksanakan dengan

mempertimbangkan Renstra-K/L

(performa kinerja apakah selama ini

terhambat dengan keterbatasan

kendaraan dinas operasional atau

tidak atau terdapat penambahan tugas

dan fungsi), jumlah kendaraan dinas

operasional, umur kendaraan dinas

operasional jabatan yang akan

dialihkan sekurang-kurangnya adalah

5 tahun, serta jenis dan spesifikasi

(agar mengacu pada ketentuan tentang

64

Modul Perencanaan Kebutuhan BMN

Untuk Penyusunan RKBMN Berupa

AADB yang berlaku.

44. Tanya:

Bagaimana penyusunan RKBMN untuk

satuan kerja yang akan membangun

gedung kantor sekaligus menyewa

gedung kantor selama masa

pembangunan?

Jawab:

Kebutuhan bangunan gedung kantor

adalah seluas sebagaimana diajukan

dalam RKBMN Untuk Pengadaan melalui

pembangunan.

Dengan demikian, jumlah kebutuhan

(maksimum) sewa selama masa

pembangunan telah sekaligus dilakukan

penyusunan dan penelaahan RKBMNnya

sehingga tidak diperlukan penyusunan

dan penelaahan RKBMN tersendiri.

Pengajuan kebutuhan sewa diungkapkan

dalam kolom keterangan bahwa sewa

dilaksankaan untuk jangka waktu

selama masa pembangunan.

45. Tanya:

Apakah satuan kerja dengan

pertimbangan kebutuhan gedung

saat berakhirnya masa sewa dapat

menyampaikan RKBMN Pengadaan

gedung kantor sementara masa sewa

belum berakhir?

65

Jawab:

Ya.

Optimalisasi existing BMN dilaksanakan

atas aset definitif. Selama masa

pembangunan, BMN tercatat sebagai

KDP sehingga dapat dipertimbangkan

bahwa dalam waktu yang sama KPB

terikat perjanjian sewa aset pihak ketiga

untuk pemenuhan kebutuhan

sementara.

xxii

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Australian Parliament. Charter of Budget Honesty Act 1998. Canberra: Australian Parliament

Australian Parliament. Public Governance, Performance, and Accountability (Consequential and Transitionlas Provision) Act 2014. Canberra: Australian Parliament

Daftar Referensi

xxiii

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Jakarta: Kementerian Keuangan

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan. Jakarta: Kementerian Keuangan

xxiv

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan. Jakarta: Kementerian Keuangan

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara /Lembaga. Jakarta: Kementerian Keuangan

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Jakarta: Kementerian Keuangan

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Jakarta: Kementerian Keuangan

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Jakarta: Kementerian Keuangan

xxv

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. Jakarta: Kementerian Keuangan

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum. Jakarta: Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

xxvi

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KM.6/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 310/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

xxvii

Kementerian Keuangan. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Jakarta: Direktorat Jenderal Perrbendaharaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2016 tentang Prosedur Kerja Dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Surat Nomor S-1124/KN/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Surat Nomor S-298/KN.2/2016 tanggal 2 September 2016. Jakarta: Direktorat Barang Milik Negara

2016. Lex Specialis Derogat Legi Generali. https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali (Diakses pada 27 April 2017.

xxviii

Dokumentasi

xxix

xxx

xxxi

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 11 UTARA

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3449230, EXT. 4604, FAKSIMILE (021) 3442948