PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KLAUSUL 6.1 STANDAR …€¦ · c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi

PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KLAUSUL 6.1

STANDAR ISO 27001:2013 DAN ISO 37001:2016

PADA PERMOHONAN PASPOR

KANTOR IMIGRASI BANDUNG

Disusun Sebagai Tugas Mata Kuliah

EL5216 Manajemen Risiko Keamanan Informasi

Oleh:

RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR

NIM. 23217074

Program Studi Magister Teknik Elektro

Opsi: Rekayasa Manajemen Keamanan Informasi - RMKI

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2018

Tugas_MRKI_EL5216 _23217074_RAMSES ROBINSON SARAGI SIDABUTAR |Hal 1

Pendahuluan

Kantor Imigrasi Kelas I Bandung sebagai salah satu Kantor Imigrasi yang berada pada pusat

wilayah ibu kota provinsi Jawa Barat merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan

pelayanan dan pengawasan Keimigrasian di wilayah Kota Bandung. Kantor Imigrasi Kelas I

Bandung didirikan tahun 1952 bertempat di Jalan Dago Bandung kemudian mengalami

beberapa kali pemindahan lokasi kantor. Dari Jalan Dago pindah ke Jalan Merdeka (sekarang

Bandung Indah Plasa) kemudian pindah lokasi ke Jalan Dalem Kaum tepatnya di Pendopo

Bandung kemudian pindah ke Jalan Diponegoro No. 34 Bandung dan terakhir pindah ke Jalan

Surapati No. 82 Bandung diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

Bapak Soehendro Hendarsin, SH. pada tanggal 19 Maret 1983.

Gedung Kantor Imigrasi kelas I Bandung dengan alamat Jalan Surapati No. 82 Bandung di

bangun berdasarkan DIP No.32/xiii/3/1981 tanggal 16 Maret 1981. Luas Tanah keseluruhan

2.822 M2, Luas Bangunan 1.578 M2, di belakang Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

telah dibangun pula Karantina dengan luas bangunan 200 M2 serta Gedung Aula dengan luas

Bangunan 304 M2. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung merupakan salah satu unit pelaksana

teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Wilayah Kerja sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

No.M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal, 25 September 2002, maka wilayah kerja Kantor

Imigrasi Kelas I Bandung terdiri dari: (1) Kota Bandung, (2) Kabupaten Bandung, (3)

Kabupaten Subang, (4) Kota Cimahi, (5) Kabupaten Bandung Barat, dan (6) Kabupaten

Sumedang.

Visi:

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi:

“Melindungi Hak Asasi Manusia“

Motto:

“Melayani dengan Tulus“


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas I Bandung telah menyusun

rencana yang tertuang dalam Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. Visi berkaitan

dengan pandangan kedepan menyangkut Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dalam melayani

masyarakat agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif,

transparan serta produktif untuk mencapai tujuan. Visi dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

itu sendiri adalah Menjadikan Insan Imigrasi yang profesional, berwibawa dan

berwawasan global, sehingga terwujud pelayanan prima dibidang keimigrasian bagi

masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

Janji Layanan: (1) Kepastian Persyaratan, (2) Kepastian Biaya, dan (3) Kepastian Waktu

Penyelesaian.

Sebagai upaya untuk mencapai Visi di atas, maka ditetapkan Misi Kantor Imigrasi Kelas I

Bandung, yaitu : (1) Melaksanakan Pelayanan yang cepat, (2) Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia, (3) Memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap

masyarakat, (4) Mengembangkan Sistem Informasi Keimigrasian, dan (5) Melaksanakan

pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang

pembangunan nasional.

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandung


Bisnis Proses Permohonan Paspor:


Bisnis Proses Paspor Tidak Lulus (Ditolak):


Bisnis Proses Paspor Hilang atau Rusak:


SOP Permohonan Paspor:

Dasar:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat

Perjalanan Laksana Paspor

1) Permohonan Paspor dapat diajukan oleh warga negara Indonesia:

1. di wilayah Indonesia; atau

2. di luar wilayah Indonesia

2) Paspor sebagaimana dimaksud pada poin 1 terdiri atas :

1. Paspor biasa; dan

2. Paspor biasa elektronik

3) Paspor sebagaimana dimaksud pada poin 2 diterbitkan dengan menggunakan Sistem

Informasi Manajemen Keimigrasian.

4) Permohonan Paspor dapat diajukan secara :

1. Manual; atau

2. Elektronik.

Persyaratan:

I. WNI Berdomisili di Indonesia

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah

Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi

yang ditunjuk pada kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan

melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :

a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar

negeri;

b. kartu keluarga;

c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang asing yang memperoleh

kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian

pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah

mengganti nama; dan

f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.


2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c harus

dokumen yang memuat :

a. nama;

b. tanggal lahir;

c. tempat lahir; dan

d. nama orang tua

3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c tidak memuat data

sebagaimana dimaksud pada poin 2, permohonan dapat melampirkan surat keterangan

dari instansi yang berwenang.

II. Anak WNI Berdomisili di Indonesia

1. Bagi anak warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,

permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan

persyaratan:

a. Kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan

pindah ke luar negeri;

b. Kartu keluarga;

c. Akta kelahiran atau surat baptis

d. Akta perkawinan atau buku nikah orangtua;

e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah

mengganti nama; dan

f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa

III. Calon TKI Domisili Indonesia

1. Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,

permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang

ditujukan pada kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan

domisili yang bersangkutan.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan dengan mengisi aplikasi

data dan melampirkan persyaratan:

a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar

negeri;

b. Kartu keluarga;

c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;


d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh

kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian

pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. Surat penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti

nama;

f. Surat rekomendasi permohonan paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia yang

diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan

g. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

3. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c harus

dokumen yang memuat:

a. Nama;

b. Tanggal lahir;

c. Tempat lahir; dan

d. Nama orang tua.

4. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c tidak memuat data

sebagaimana dimaksud pada poin 3, Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari

instansi yang berwenang.

IV. WNI Domisili Luar Indonesia

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor

biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik

Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

1. Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan

bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan

2. Paspor biasa lama.

V. Anak Berkewarganegaraan Indonesia yang Lahir di Luar Indonesia

Bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di luar wilayah Indonesia, permohonan

Paspor biasa di luar Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi pada

Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan:

1. Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan

2. Surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia


Penerbitan Paspor:

1. Penerbitan paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas :

a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;

b. Pengambilan foto dan sidik jari;

c. Wawancara;

d. Verifikasi;

e. Adjudikasi; dan

f. Pembayaran biaya paspor

2. Langkah-langkah penerbitan paspor biasa adalah:

a. Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen

kelengkapan persyaratan;

b. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah memenuhi

persyaratan dimuat dalam sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh

pejabat imigrasi;

c. Dalam hal terdapat kesamaan biodata permohonan dengan biodata daftar

pencegahan yang termuat dalam Sistem Manajemen informasi Keimigrasian,

pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan

surat penolakan dan rincian data pencegahan yang dicetak dari Sistem Informasi

Manajemen Keimigrasian;

e. Dalam hal persyaratan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk

mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam

waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

f. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada

huruf e disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang

belum dipenuhi;

g. Dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama permohonan tidak tercantum

dalam daftar pencegahan, pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan

pengambilan foto dan sidik jari;

h. Pejabat imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara

keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan dokumen persyaratan asli

pemohon;


i. Pejabat imigrasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada

pemohon;

j. Pemohon melakukan pembayaran biaya paspor biasa pada bank persepsi atau

melalui fasilitas pembayaran perbankan;

k. Dalam hal pejabat imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap

persyaratan permohonan, keterangan pemohon, dan atau keabsahan dokumen

asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian

atau pemeriksaan lebih lanjut;

l. Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l dimuat

dalam berita acara pemeriksaan;

m. Dalam hal pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap

persyaratan pemohonan, keterangan pemohon dan/atau keabsahan dokumen asli

persyaratan yang dimilikinya, permohonan dibatalkan;

n. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf m telah

dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk waib

membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem informasi

Manajemen keimigrasian;

o. Dalam hal pemohon tidak melanjutkan mekanisme dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari, permohonan pengajuan paspor biasa dibatalkan;

p. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud huruf o telah

dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib

membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem Informasi

Manajemen Keimigrasian

q. Pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan proses verifikasi dan adjudikasi

terhadap penerbitan paspor biasa;

r. Verifikasi dan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada huruf q dilakukan

dengan mencocokan data biometrik pemohon dan biasa data yang tersimpan

dalam sistem Informasi manajemen Keimigrasian;

s. Dalam hal pada tahapan verifikasi dan adjudikasi tidak ditemukan duplikasi

data pemohon, proses penerbitan paspor biasa dilanjutkan pada tahapan

pencetakan dan uji kualitas;

t. Mekanisme pembayaran dan besarnya biaya penerbitan paspor biasa

sebagaimana dimaksud dalam huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;


u. Seluruh biaya yang berkaitan dengan permohonan paspor biasa yang telah

disetorkan pada Kas Negara oleh pemohon tidak dapat ditarik kembali;

v. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk menerbitkan paspor biasa dalam

waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;

w. Batas waktu penerbitan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada huruf v

berlaku juga terhadap paspor biasa yang diterbitkan oleh pejabat Dinas Luar

Negeri;

x. Waktu penyelesaian penerbitan paspor biasa sebagaimana disebutkan pada

huruf w danvhuruf v dikecualikan, bagi penerbitan paspor biasa untuk alasan

penggantian paspor rusak, penggantian paspor hilang, atau penggantian paspor

duplikasi;

y. Paspor biasa yang telah selesai dapat diambil oleh :

1. Pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran dan bukti

identitas yang sah;

2. Orang lain yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan denga

pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, fotokopi kartu

keluarga, dan kartu identitas pengambil yang sah; atau

3. Orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan

pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, surat kuasa,

dan identitas pengambil yang sah;

z. Penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada huruf y wajib dicatat

dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditanda tangani oleh pengambil


Manajemen Risiko Keamanan Informasi (ISO 27001) dan Opportunity di Bisnis Proses Permohonan Paspor


Manajemen Risiko Anti Penyuapan (ISO 37001) dan Opportunity di Bisnis Proses Permohonan Paspor


A. Identifikasi aktor internal dan ekternal yang dapat mempengaruhi permohonan

paspor

a. Aktor internal

• Petugas Front

• Petugas Counter

• Petugas Adjudikator

• Petugas Cetak

• Petugas Uji Kualitas dan Penyerahan

b. Aktor ekternal

• Pemohon Paspor

B. Klasifikasi aset

No Jenis Aset Deskripsi Aset

1 Input Permohonan Scan Persyaratan Pemohon

2 Persetujuan Permohonan Cek Data

3 Penyimpanan Permohonan Sistem menyimpan dalam databases

C. Inventaris asset

Tipe Media Informasi Media Informasi Pemilik

Database E-KTP, KK, Akte

Lahir/Ijazah/Buku Nikah,

Paspor Lama dan Biometrik

(Persyaratan dan data yang

dilampirkan)

Dirjen Imigrasi

D. Klasifikasi informasi

Media Informasi Klasifikasi Informasi

E-KTP, KK, Akte Lahir/Ijazah/Buku

Nikah, Paspor Lama, dan Biometrik

(Persyaratan dan data yang dilampirkan)

Dirjen Imigrasi (terbatas, hanya orang-

orang tertentu yang boleh mengaksesnya)


E. Identifikasi risiko

a. ISO 27001

Kode Seven Enabler Risk Event

R1 Processes Pemohon memasukkan NIK palsu

R2 Service, Infrastructure, and

Applications

Terjadi antrian yang lama untuk beberapa

kantor imigrasi

R3 Culture, Ethics and

Behaviour

Pemohon pernah memberikan data yang tidak

benar

R4 Culture, Ethics and

Behaviour

Pemohon mengaku sebagai keluarga atau

memalsukan surat kuasa pengambilan paspor

b. ISO 37001

Kode Seven Enabler Risk Event

R1 -

R14

Culture, Ethics and

Behaviour

Pemohon menginginkan proses yang lebih

cepat (tidak sesuai nomor antrian dan tidak

sesuai dengan persyaratan yang benar)


F. Skenario risiko

a. ISO 27001

Kode Deskripsi Risiko Dampak 1=lowest / 5=highest

Positif Negatif Probabilitas Impact

R1 Pemohon memasukkan

NIK palsu

Petugas harus kembali cek berkas

fisik asli dengan teliti

Pemohon menggunakan data yang

tidak benar 5 5

R2

Terjadi antrian yang lama

untuk beberapa kantor

imigrasi

Membuka pelayanan di hari libur

(Sabtu dan Minggu)

Pemohon yang membutuh segera

paspor, merasa tidak dilayani

dengan baik

4 4

R3

Pemohon pernah

memberikan data yang

tidak benar

Petugas harus teliti, mengetahui

tipe-tipe orang yang memberikan

data yang tidak benar

Pemohon mendapatkan paspor

yang datanya tidak benar 5 5

R4

Pemohon mengaku

sebagai keluarga atau

memalsukan surat kuasa

pengambilan paspor

Petugas harus teliti, cek berkas asli Paspor dipegang oleh orang yang

tidak berhak 5 5

b. ISO 37001

Kode Deskripsi Risiko Dampak 1=lowest / 5=highest

Positif Negatif Probabilitas Impact

R1-

R14

Pemohon menginginkan

proses yang lebih cepat

(tidak sesuai nomor

antrian dan tidak sesuai

dengan persyaratan yang

benar)

Petugas akan tegas, bahwa semua

dilayani berdasarkan nomor antrian

sesuai dengan jadwal dari aplikasi

online dan data yang benar

Pemohon menginginkan proses

yang lebih cepat, dan tidak

menggunakan persyaratan yang

benar

5 5


G. Evaluasi risiko

a. ISO 27001

Kode Deskripsi Risiko IT Risk Prioritas

R1 Pemohon memasukkan NIK palsu High

R2 Terjadi antrian yang lama untuk beberapa kantor

imigrasi Medium

R3 Pemohon pernah memberikan data yang tidak

benar High

R4 Pemohon mengaku sebagai keluarga atau

memalsukan surat kuasa pengambilan paspor High

b. ISO 37001

Kode Deskripsi Risiko IT Risk Prioritas

R1 -

R14

Pemohon menginginkan proses yang lebih cepat

(tidak sesuai nomor antrian dan tidak sesuai

dengan persyaratan yang benar)

High

H. Penanganan risiko

a. ISO 27001

Kode

Respon Risiko

Kontrol

Acc

ept

Tra

nsf

er

Mit

igate

Avoid

R1 Sistem harus langsung cek NIK ke Database

KEMENDAGRI (tidak ada langsung ditolak)

R2

Sistem menampilkan laporan untuk jumlah

permohonan setiap harinya, sehingga dapat mengambil

tindakan untuk membuka layanan di hari Sabtu dan

Minggu, sesuai dengan Visi, Misi dan Motto Imigrasi

“Melayani dengan Tulus”

R3

Data sudah terpusat, sehingga dapat langsung

mengetahui identifikasi biometric, cek cekal,

identifikasi WNA, dan cek berkewarganegaraan ganda

R4 Menggunakan Buku Tanda Terima Penyerahan Paspor

(Buku Ekspedisi)


b. ISO 37001

Kode

Respon Risiko

Kontrol

Acc

ept

Tra

nsf

er

Mit

igate

Avoid

R1 –

R14

1. Memberikan informasi pada pemohon tentang tata

cara dan persyaratan untuk pembuatan paspor

(melalui pengumuman, multimedia, spanduk,

brosur, web http://www.imigrasi.go.id, twitter,

instagram, iklan media cetak, radio dan televisi)

2. Loket terbuka/terlihat oleh pemohon, sehingga

dapat ikut mengawasi proses permohonan paspor

3. Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor

Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

I. Identifikasi peluang ISO 27001 dan ISO 37001

Kode Identifikasi Peluang

O1 Kerjasama dengan KEMENDAGRI untuk penggunaan data NIK

O2 1. Membuka pelayanan hari Sabtu dan Minggu

2. Membuka kantor/pelayanan khusus di Mal

3. Membuka unit baru khusus pelayanan paspor

4. Kerjasama dengan KEMENAG khusus pelayanan untuk Calon Haji

O3 Kerjasama dengan APH (POLRI, KPK, Dirjen Pajak, Dirjen Beacukai, Dirjen

Pemasyarakatan, dan BNN) data terpusat

O4 Kerjasama dengan PT. POS untuk pengantaran dokumen penting (unsur

kehati-hatian harus sampai kepada yang bersangkutan)

O5 1. Kerjasama dengan Dirjen DUKCAPIL (KEMENDAGRI) tentang

kesalahan data atau perbaikan data

2. Kerjasama dengan Pengadilan untuk perubahan data

O6 Masyarakat terlibat untuk ikut melihat dan mengawasi, apabila ada yang tidak

sesuai dengan nomor antrian atau didiskriminasikan

O7 Masyarakat jelas tentang tahapan dan prosedur yang dilalui, bahkan apabila

paspor tidak lulus/ditolak

http://www.imigrasi.go.id/


Referensi:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf

2. Peraturan MENKUMHAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan

Laksana Paspor

http://imigrasi.go.id/phocadownloadpap/PeraturanMenteri/Tahun2014/permenkumham%

20no.8%20tahun%202014.pdf

Mendukung Pariwisata

Kemudahan dalam Investasi

PelayananPrima

Pencegahan

Penangkalan

Koordinasi dengan Instansi Berwenang

Pendidikan Masyarakat (Aspek Hukum)

Penjaga Pintu Gerbang

Menjaga Kedaulatan NKRI

Teknologi(Sarana & Pras)

PengawasanInternal

FASILITATOR PEMBANGUNAN

KEAMANAN NEGARA

PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

PELAYANANMASYARAKAT(WNI & WNA)

Pengadaan

SDM(Kepegawaian)

OrganisasiKeuangan

LayananHukum

LayananInternal

HubunganMasyarakat

KepastianBiaya

KepastianWaktu

KepastianPersyaratan

An

alis

is D

ata

da

n P

en

gola

han

In

form

asi

(Ma

syar

aka

t &

Mit

ra)

Pri

mar

y A

ctiv

ity

Sup

po

rt

Act

ivit

y

Value Chain Imigrasi:

Documents

PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KLAUSUL 6.1 STANDAR …€¦ · c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi