BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia pada saat ini dihadapkan dengan sistem perdagangan

bebas. Pada hal Indonesia belum siap menghadapi perdagangan bebas, sebab nilai-nilai

dasar seperti; kejujuran, disiplin, visioner, kerjasama, tanggung jawab, peduli dan adil,

belum menjadi landasan para pelaku industri atau ekonomi. Jadi rakyat, para pelaku

industri & ekonomi di Indonesia tidak siap untuk menerima perdagangan bebas.

Berdasarkan data menurut Pardede 2009 bahwa di Indonesia hanya terdapat 7 %

generasi muda yang memiliki mental menjadi pengusaha. Selebihnya lebih suka menjadi

budak, hal ini disebabkan kurikulum pendidikan yang telah menjiwai masyarakat sejak

duduk di bangku sekolah sampai kuliah. Pada akhimaya pengenalan dunia usaha dan

kebijakan dari iklim usaha tidak tertanam sejak dini.

Pemerintahan hanya mampu menggerakkan roda ekonomi sekitar 15% saja,

selebihnya para pengusaha hitam pelaku economic animal yang menguasai perindustrian

& ekonomi negeri ini. Estafet kewirausahaan tidak ada, maka perdagangan bebas akan

dengan cepat menaklukkan Indonesia di bawah penjajahan cina nantinya, sebagaimana

VOC pada dahulu kala mengembara ke negeri untuk berdagang berubah menjadi

penjajah.

Perdagangan bebas berpengaruh pada produk lokal yang harus menghadapi

serbuan produk negara lain yang mungkin lebih berkualitas, dan murah. Ketika produk

lokal satu negara tidak bernilai tambah, konsekuensinya akan tergilas oleh produk asing.

Kondisi semacam inilah yang dicemaskan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Oleh sebab itu, pada pertengahan September 2009 dalam Rapat Koordinasi Nasional

(Rakornas) Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Distribusi 2008. Lembaga ini

mencoba mengusung kembali isu nasionalisme yang dikaitkan dalam era perdagangan

bebas. Bagi Kadin, hal itu sangat penting agar Indonesia bisa menghadapi tantangan

aktual pada saat ini dan di masa depan. Sejatinya, slogan "cinta produk dalam negeri"

sudah sejak lama dikampanyekan. Namun, slogan itu hingga kini masih sebatas "kata

manis di bibir" saja. Isu ini pun dianggap penting karena untuk wilayah ASEAN saja,

1

produk Indonesia dianggap belum mampu bersaing. Sebab, bagi negara yang sudah siap

pun, kebijakan tersebut merupakan prasyarat utama keberhasilan mereka dalam

perdagangan bebas. Mereka terlebih dahulu memproteksi produk dalam negeri, baru

kemudian bermain di pasar dunia. Akhirnya banyaknya hambatan dan beban dalam aliran

barang dan jasa dalam negeri, hal ini menuntut dilakukannya reformasi birokrasi dan

penyediaan infrastruktur pelabuhan, jalan tol, guna memperlancar arus barang.

Di samping itu, masih sulitnya pemerintah Indonesia untuk mempercayai pribumi

dalam hal memberikan kemudahan pinjaman modal usaha walau hanya setingkat UKM

saja, padahal terhadap pengusaha cina, segenap kemudahan diberikan kepada mereka,

walau telah berulang kali tertipu, sebagaimana kasus Bank Century belakangan ini,

terjadi karena begitu percaya dan cintanya pemerintah negeri ini kepada pengusaha yang

berdarah cina. Secara big picturenya perdagangan bebas dengan China adalah

pengulangan kembali sejarah penjajahan VOC terhadap negeri ini. maka tunggu akibat

dari semua ini, kematian yang semakin cepat, rakyat akan semakin melarat.

Para pelaku perdagangan bebas tidak akan dapat mengerti atau bahkan tidak

mengerti bahwasanya satu negeri atau kelompok masyarakat dapat seketika bertumbuh

menjadi kaya dengan merugikan negeri atau kelompok lain, satu kelas dapat merugikan

kelas yang lainnya. Karena dalam perdagangan bebas tidak berlaku lagi kebijakan

proteksionis yang bersifat konservatif, sedangkan sistem perdagangan bebas adalah

destruktif. Sehingga akan mampu membongkar bangunan kebijakan pro rakyat &

negara,pro buruh, sehingga dengan keadaan itu tergiringlah antagonisme kaum miskin.

Oleh sebab itu, Karya Ilmiah yang berjudul tentang Peningkat Daya Saing Produk

Inonesia merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

2

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat berbagai

masalah yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan peningkatan daya saing yaitu

sebagai berikut;

1. Bagaimana pengendalian produk luar negeri agar produk Indonesia bisa

laku dipasaran daripada produk luar negeri ?

2. Apa yang harus di upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan daya

saing ?

c. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan karya tulis ini untuk mengetahui dasar ekonomi

perdagangan Indonesia yang terkait terhadap; kualitas produk Indonesia, hal yang harus

dilakukan untuk melakukan pengendalian terhadap produk luar negeri yang datang agar

produk Indonesia bisa laku daripada produk luar negeri, dan upaya pemerintah yang

harus dilakukan mengingat perdagangan bebas bisa merusak ekonomi suatu negara jika

kurang adanya penanganan secara baik.

Manfaat penulisan karya ini secara umum adalah; karya ini diharapkan dapat

berguna bagi pembuat kebijakan, membangun kembali pikiran terhadap ekonomi

Indonesia dan perdagangan bebas.

Secara spesifik manfaat karya ini sebagai berikut:

(1) Karya tulis tentang perdagangan bebas global ini kiranya dapat di

sumbangkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya pada peningkatan daya

saing perdagangan.

(2) Karya tulis ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat

kebijakan pemerintah agar Indonesia siap dan dapat menghadapi persaingan perdagangan

bebas global, peningkatan kualitas produk, dan mensosialisasikan produk dalam negeri

terhadap masyarakat dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas global ini.

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Ekonomi Indonesia

Indonesia memiliki potensi alam yang sangat banyak. Kegiatan ekonomi

Indonesia sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional, akan tetapi kebijakan

yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat mengatur keseimbangan ekonomi di

Indonesia. Sistem ekonomi yang dipakai Indonesia sekarang adalah sistem ekonomi

campuran, yang artinya suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai dengan

keikutsertaan pemerintah dalam hal penentuan cara-cara mengatasi masalah-masalah

ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain pemerintah ikut secara

langsung dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah juga menetapkan berbagai peraturan

dan undang-undang agar mekanisme pasar dapat berfungsi dengan lebih sempurna,

dan persaingan kurang sehat dapat diatasi. Tetapi sistem ekonomi ini malah membuat

Indonesia tidak bisa memfokuskan perekonomian rakyat. Ketidakmerataan pemilikan

faktor-faktor strategis, khususnya sumberdaya alam sebagai tantangan bersama, akan

tetapi yang menjadi perhatian adalah apabila ketidakmerataan tersebut merupakan

salah satu kelemahan yang diakibatkan oleh sistem pembangunan ekonomi yang

terpusat yang dianut di masa lalu.

Terjadinya ketidakseimbangan alokasi dan distribusi anggaran per masing-

masing sektor dan sub-sektor ini mengakibatkan eksploitasi yang kurang seimbang

terhadap sumber-sumber alam. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak

rentan terhadap gejolak pertumbuhan ekonomi dunia yang memang memiliki

konjungtur naik-turun. Kita selalu direpotkan dengan terjadinya gejolak harga pasar

dunia atas bahan bakar minyak (Migas) yang semenjak masa merdeka sampai akhir

pemerintahan Orde Baru devisa kita menggantungkan diri pada hasil migas.

Pemusatan harapan pada sektor ini mengakibatkan tertinggalnya sektor non

migas. Juga terjadinya pemusatan pembangunan industri skala besar dan berteknologi

tinggi secara umum, mengakibatkan tertinggalnya sub-sektor industri kecil dan

kerajinan, sektor pertanian dan perikanan.

4

Ekspor dan impor juga menjadi utama bagi Indonesia sudah digalakkan sejak

tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan

ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada

industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri

membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi

sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar berbagai produk. Dalam hal

demikian, perlu adanya keseimbangan pasar.

b. Perdagangan bebas global

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada

Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari

World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. Penjualan produk

antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan

buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-

individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan

yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang

impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan

bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang

didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan

hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering

dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Perdagangan Bebas

Pertama, Industri sangat mempengaruhi dalam perdagangan bebas global.

Kalangan industri telah berulang kali mengemukakan bahwa rendahnya daya saing

industri disebabkan oleh permasalahan seperti keterbatasan suplai energi dan biaya

yang tidak bersaing, sistem dan aturan ketenagakerjaan tidak terkait produktivitas,

infrastruktur jalan dan pelabuhan, prosedur kepabeanan serta kinerja birokrasi yang

5

menghambat arus barang, akses pendanaan terbatas dan bunga kredit yang tidak

bersaing, hingga persaingan di pasar yang tidak fair. Dengan belum adanya perbaikan

yang berarti di sisi kebijakan pemerintah, pelaku industri, terutama industri

manufaktur, jauh-jauh hari telah merekomendasikan peninjauan ulang semua FTA

yang telah diteken pemerintah.

Kedua, merek ternama masih menjadi gantungan karena membuat merek

sendiri tidak mudah, dibutuhkan banyak promosi yang memakan biaya besar. Pasar

lokal sepatu Indonesia nilainya mencapai Rp 25 triliun. Merek lokal menguasai

sekitar 60 persennya melalui merek-merek Carvil, Bata, Ardiles, dan Homyped. Porsi

itu turun menjadi hanya sekitar 40 persen setelah masuknya barang China, Taiwan,

Thailand, dan Malaysia (Yanuar 2008).

Sedangkan menurut M. Porter. Thn. 1997. Porter dalam Sihaan (2009)

menawarkan kata kunci dalam memengkan persaingan global yaitu; Factor Condition.

Yaitu sumber daya (resources) yang dimiliki oleh suatu negara meliputi: Sumber

Daya Manusia (human resources), Sumber Daya Alam (physical resources), Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (knowledge resources), Permodalan (capital resources)

dan Prasarana (infrastructure resources)

Demand Condition. Permintaan sebagai salah satu faktor penting dalam

menunjang keunggulan daya saing, dan kondisi permintaan dimaksud meliputi :

Konsumsi dalam negeri, Skala dan jumlah permintaan dalam negeri, pertumbuhan

pasar, dan trend permintaan pasar internasional. Related & Supporting Industry, yaitu

menjaga hubungan antara produsen dan pemasok (supplier) dengan menjaga dan

mempertahankan nilai-nilai hubungan yang saling menguntungkan (value chain).

Firm Strategy, yaitu strategi yang menyangkut struktur kelembagaan dan pemodalan

serta kondisi persaingan termasuk persaingan persaingan dalam negeri.

6

BAB III

PEMBAHASAN

a. Faktor Keberhasilan

3.1.1. Kualitas Sumber Daya Alam

Kualitas pengelolaan usaha oleh sumber daya manusia yang berkiprah dalam

dunia usaha kecil menurut hasil survey yang dikemukakan oleh Tim Lembaga Penelitian

IPB dalam Lokakarya Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Lokal dalam Rangka

Otonomi Daerah, di Jakarta pasca bulan Pebruari 2001 dinyatakan dalam kategori baik.

Yang perlu mendapat perhatian adalah tentang adanya perilaku bisnis yang kurang

mendukung. Tentunya solusi untuk itu adalah perlunya lembaga pelatihan yang dapat

merubah dan mengarahkan perilaku agar sesuai dengan tuntutan bisnis.

Bagaimana pemerintah daerah dapat menyikapi fenomena ini tentu termasuk

juga mempengaruhi kesiapannya dalam menjalankan peningkatan ekonomi wilayah.

Sebagai bahan pembanding boleh kita melihat bagaimana kemajuan industri padat karya

yang dilakukan oleh negara China, dimana menurut realita bahwa produk-produk (tekstil,

elektronik dan sepeda motor) yang membanjiri pasar Indonesia saat ini adalah merupakan

hasil industri padat karya. Sumber daya alam Indonesia pada umumnya masih berupa

sumber daya alam murni yang masih harus memerlukan olahan lebih lanjut untuk

mendapatkan dan menambah nilai ekonomis. Sumberdaya alam mumi selama ini lebih

banyak digunakan sebagai input produksi bagi industri-industri besar termasuk logam dan

kimia, yang selama ini Indonesia mengekspornya dalam bentuk murni sedangkan

pengolahan selanjutnya dilakukan di negara lain. Sebagai contoh, Sumber Daya Alam

Migas, Kimia dan hasil tambang lainnya seperti yang dilakukan oleh Freeport, Pertamina

dan sebagian usaha perikanan. Akibatnya kita kurang dan bahkan tidak mendapatkan

nilai tambah dan nilai garda (multyflier effect) atas olahan tersebut. Sedangkan Sumber

Daya yang selama ini dikelola oleh industri kecil dan menengah lebih banyak Sumber

Daya yang bersifat hasil ikutan dari industri besar (Sihaan (2009).

Hal lain yang berhubungan dengan sumber daya alam ini yaitu terjadinya

keragaman pemilikan Sumber Daya Alam di masing-masing wilayah (daerah), sehingga

diperlukan kejelian dalam menetapkan usaha strategis atau produk unggulan di masing-

7

masing wilayah, agar tercipta kondisi kompetisi yang saling menguntungkan, karena

masing-masing wilayah memproduksi barang yang ekonomis. Dengan kata lain masing-

masing wilayah harus menyadari apakah lebih baik memproduksi atau membeli tentunya

dengan dasar pertimbangan yang disebut di atas.

3.2.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) mengandung makna yang tidak

terpisahkan, karena teknologi merupakan hasil penerapan ilmu pengetahuan. Harus kita

terima bahwa faktor Iptek masih memerlukan perjuangan yang sangat panjang.

Kelemahan yang ada selama ini, adalah pembangunan Iptek dilakukan hanya untuk

mengejar prestige di mata Internasional. Terjadinya pengerahan dana yang sangat besar

untuk pemilikan peralatan, modal tidak rnendukung input produksi industri kecil.

Sehingga produk-produk yang kita miliki yang tadinya memiliki keunggulan komparative

tidak tereksploitir seperti argo industri pertanian dan perkebunan, perikanan dan

peternakan, juga industri kerajinan.

Persoalan lain juga sama seperti pemilikan Surnber Daya Alam yang

dikemukakan di atas, yaitu penyebaran atau distribusi Iptek di wilayah-wilayah juga

bervariasi menurut kuantitas dan frekuensi aktivitas pembangunan yang telah berjalan di

masing-masing wilayah.

3.3.3. Permodalan

Untuk menghindari rasa apriori tentang permasalahan permodalan ini, maka

penulis lebih memfokuskan uraian mengenai kondisi permodalan yang ada di daerah nota

bene pemerintah daerah. Sumber kapital yang dimiliki oleh pemerintah daerah selama ini

lebih banyak bersumber dari pemerintah pusat, yang jumlahnya dilakukan atas dasar

pendekatan aktivitas pembangunan daerah.

Data yang diperoleh dari pusat ini secara rational tidak akan mungkin dapat

menghasilkan simpanan karena penetapan besamaya dilakukan melalui pendekatan biaya.

Artinya bahwa jumlah dana yang diterima tersebut akan dialokasikan untuk membiayai

aktivitas yang telalh ditetapkan prinsip berimbang. Rasionalnya bahwa penghasilan

pemerintah daerah bersumber dari pendapatan daerah yang diperoleh atas penyediaan

8

barang dun jasa. Akan tetapi sesuai dengan sistem yang dianaut, bila penerimaan daerah

yang bersumber dari barang dan jasa ini tersentralisir dan didistribusik lagi ke daerah

melalui aktivitas riel dalam pelayanan masyarakat berupa penyediaan infrastruktur dalam

dana lainnya seperti fasilitas umum dan sosial.

Dengan demikian sudah dapat diperkirakan kondisi capital daerah secara umum

saat ini, apabila dihubungkan dengan tuntutan pembangunan ekonomi daerah. Sehingga

peranan lembaga keuangan dan perbankan dapat menjadi tumpuan dalam maengatasi

kendala permodalan ini, akan tetapi kondisi lembaga keuangan dan perbankan saat ini

sama halnya dengan yang dialami oleh sektor riel. Akhimaya bahwa untuk menjadikan

fungsinya sebagai lembaga penarik dan penyalurkan dana akan bertindak sangat selektif

dengan prinsip nyaman dan cepat kembali.

Altematif lain yang menjadi harapan untuk mendapatkan dana penyanggah

(revolving fund) dalam penggerak (starting fttnd) bagi aktivitas ekonomi di daerah adalah

masing-masing daerah harus menciptakan kondisi ekonomi menjadi menarik (favorable)

bagi investor/penanam modal asing (H. Hady. 1996 dalam (Pardede 2009). Menarik

berarti bukan hanya dari segi substansi bisnis akan tetapi lebih menyangkut kenyamanan

menyeluruh sebagaimana yang tersebut dalam indikator Country Risk sebagai salah satu

pertimabangan bagi investor asing.

3.3.4. Prasarana

Penyiapan prasarana merupakan partisipasi pemerintah dalam upaya mendorong

lancamaya aktivitas ekonomi terutama menyangkut pembukaan jalan-jalan ke sentra-

sentra produksi pasar. Kemudahan akses yang ditunjang oleh ketersediaan jalan dan alat

transportasi akan memperlancar penyaluran dan distribusi bahan dan hasil- basil olahan.

Untuk kedua fasilitas ini kerjasama antar pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan.

Penyediaan jalan lebih diharapkan kepada pemerintah sedangkan transportasi

biasanya ditangani oleh swasta. Pembukaan jalan penghubung antar sentra produksi dan

pasar hendaknya dapat memperhatikan manfaat ganda terhadap munculnya aktivitas

ekonomi masyarakat di sepanjang Lintas jalan tersebut, yang berarti memberikan

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi sesuai

dengan batas kemampuan masing-masing. Hasil survei menunjukkan bahwa pada

9

umumnya kondisi prasarana jalan dan alat komunikasi sudah memadai terutama antar

kota/propinsi, akan tetapi perlu ditingkatkan mengingat pertambahan jumlah alat

transportasi yang kurang seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia.

b. Pengendalian terhadap Impor Barang Luar Negeri

Keadaan impor di Indonesia tak selamanya dinilai bagus, sebab menurut golongan

penggunaan barang, peranan impor untuk barang konsumsi dan bahan baku/penolong

selama Oktober 2008 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya yaitu masing-

masing dari 6,77 persen dan 75,65 persen menjadi 5,99 persen dan 74,89 persen.

Sedangkan peranan impor barang modal meningkat dari 17,58 persen menjadi 19,12

persen (Pardede, 2009).

Pengendalian terhadap impor barang luar negeri dapat dilakukan dengan

mengajak masyarakat agar membeli barang Indonesia karena akan mendukung laju

peningkatan daya saing, karena barang-barang impor dari luar negeri banyak yang

kualitasnya bagus dan murah dibanding produk Indonesia. Hal itu dapat menyebabkan

Indonesia kehilangan daya saing. Maka diperlukannya iklan-iklan dan sosialisasi

terhadap masyarakat akan cinta produk asli Indonesia. Peningkatan industri lokal

diperlukan agar kualitas produk Indonesia dapat bersaing di dalam maupun di luar.

c. Upaya pemerintah

Upaya yang dilakukan pemerintah; Pertama, tentu saja Pemerintah harus peka

terhadap kondisi ini. Pemerintah jangan hanya menunggu dan baru bertindak ketika

industri kita mulai mati atau bangkrut. Sudah saatnya Pemerintah memberlakukan

safeguard (perlindungan pasar) terhadap barang khususnya produk China, yaitu dengan

cara menaikkan tarif bea masuk khusus untuk produk Cina. Hal itu bukan tindakan tabu

karena Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa pun melakukan tindakan tersebut. Bahkan

tindakan safeguard ini diperbolehkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kedua, Pemerintah juga bisa melindungi produk dalam negeri yaitu dengan

melakukan pengawasan mutu. Artinya produk dari luar yang tidak sesuai dengan standar

mutu Indonesia yang telah ditetapkan, dilarang masuk ke pasar domestik. Ini dapat

10

mencegah produk-produk yang tidak berkualitas masuk ke Indonesia, seperti yang

sekarang ini kerap terjadi.

Ketiga, praktek KKN dan berbagai pungutan liar yang dilakukan Pemerintah di

semua lapisan harus dibersihkan. Kalau tidak maka hal ini akan menyebabkan biaya

ekonomi tinggi yang berpengaruh terhadap daya saing produk dalam pasar intemasional.

Keempat, yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah harus memperbaiki

infrastruktur yang ada dan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) agar

dapat mendukung industri dalam negeri dalam menghadapi persaingan pasar bebas. SDM

yang berkualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan serta menjamin

biaya pendidikan yang murah.

Yang terakhir, kita sebagai bangsa Indonesia, harus lebih mencintai produk lokal

ketimbang produk asing. Bagaimanapun juga, kebebasan itu jatuh pada kita sebagai

konsumen untuk memilih, apakah produk luar yang kebarat-baratan atau dengan harga

yang sangat murah namun dengan kualitas yang tidak jelas ataukah produk sendiri yang

merupakan hasil karya anak bangsa sendiri. Kalau kita memilih produk lokal, berarti kita

ikut membantu memajukan industri dalam negeri, yang secara tidak langsung ikut

mensejahterahkan masyarakat.

Bila kelima hal tersebut dilakukan maka niscaya di era globalisasi dan

perdagangan bebas ini, Indonesia akan mampu bangkit dan bersaing di pasar domestik

maupun di pasar global sehingga diakui dimata dunia dan pada gilirannya dapat

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia.

11

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara yang ikut dalam perdagangan bebas, dengan

mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan

kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan cara menghilangkan berbagai hambatan

perdagangan baik hambatan tarif maupun hambatan bukan tarif sehingga tercipta aliran

perdagangan yang semakin cepat dan meningkatnya volume perdagangan antar negara.

Dampaknya jelas akan memakan korban yaitu industri-industri yang tidak siap

menghadapi persaingan global terutama industri kecil, industri ini akan mati pelan-pelan,

kemudian meminta korban berikutnya yakni jutaan pengangguran. Fenomena ini sudah

terjadi namun kita menyaksikan Pemerintah cenderung menutup mata, melihat keadaan

yang tidak sehat ini.

Kunci keberhasilan dalam menghadapi perdagangan bebas adalah terletak pada

kesiapan dari negara itu sendiri. Kesiapan suatu negara dapat dilihat dari kesiapan

Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan survei dan pendapat para

pengamat, bahwa infrastruktur di tanah air belum mendukung untuk menghadapi

perdagangan bebas, ditambah lagi kualitas Sumber Daya Manusia SDM kita masih

rendah.

Pemerintah dalam meningkatkan persaingan menghadapi perdagangan bebas

global sangat berperan penting. Mengingat produk Indonesia yang kualitasnya minim,

sehingga bisa terjadinya pembelian besar-besaran terhadap barang impor yang masuk.

Perlunya juga peran aktif dari masyarakat agar tidak terlalu tertarik oleh produk impor

yang masuk, agar terjadinya keseimbangan pasar.

b. Saran

Langkah yang diharapkan dapat direalisasikan adalah meningkatkan kualitas

produk lokal dengan bimbingan dari pemerintah, memberi perlindungan pasar dengan

menaikkan tarif bea masuk agar tidak terjadi banjir impor, menghilangkan praktek KKN

yang merajalela, memperbaiki infrastruktur dan prasarana, dan kita sebagai bangsa

Indonesia, harus lebih mencintai produk lokal ketimbang produk asing dengan

mensosialisasikan terhadap masyarakat.

12

DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour. 2003.”Bebas dari Neoliberalisme”.Insist Pers. Yogyakarta

Jhamtani, Hira. 2005.”WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga” Insist Pers.

Yogyakarta

M. Porter. Thn. 1997. Porter dalam Sihaan (2009), Harapan dan Tantangan Ekonomi

Lokal Menuju Perdagangan Bebas

Nugoho, Yanuar. 2005. ”Bisnis Pun Ada di Simpang Jalan”. Opini, Kompas 22

September2005

(http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/22/opini/2068215.htm)

Pardede Muhammad Tamim, 2009, Perdagangan Bebas dengan Cina 2010, Membentuk

Kebangkrutan Indonesia Menuju Kebangkitan Komunis 2

13