Upload
drion67
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 perda no 3 th 1999
1/22
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 3 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa Izin Trayek kendaraan umum, mobil penumpang umum, mobil bus,
Taksi dan mobil barang di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Izin
Trayek Serta Ketentuan Besarnya Pungutan jo Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1990;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Retribusi Izin Trayek termasuk
jenis Retribusi Perijinan tertentu, yang pengaturannya dipisahkan dengan
Pengujian Kendaraan Bermotor;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf b di atas, perlu mengatur kembali
mengenai Retribusi Izin Trayek dengan Peraturan Daerah tersendiri, yang
terpisah dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor
8/19/2019 perda no 3 th 1999
2/22
Mengingat :
e.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan
bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang Retribusi Izin Trayek.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
Undang-undang Nomor 49 Per.Pu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, tambahan
Lembaran Negara Nomor 2104);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3480);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
8/19/2019 perda no 3 th 1999
3/22
9.
10.
11.
12
13.
14
15
16.
17.
18.
19.
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3527);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3692); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.68 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 120 Seri
D Tahun 1987);
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun
8/19/2019 perda no 3 th 1999
4/22
1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Nomor 37 Seri D Tahun 1997);
Menetapkan :
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
RETIBUSI IZIN TRAYEK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi
8/19/2019 perda no 3 th 1999
5/22
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan
atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang
ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau
barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan diatas rel.
Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan
oleh umum dengan dipungut bayaran;
Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil
bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan
jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah;
Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat
duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi;
Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan
dilengkapi dengan argometer;
Izin Trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah, termasuk pengertian
Izin Operasi yang tidak dalam trayek;
Kartu Pengawas adalah turunan dari Keputusan izin trayek atau izin operasi bagi setiap
kendaraan yang bersangkutan;
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelesatarian lingkungan;
Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas
pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan
8/19/2019 perda no 3 th 1999
6/22
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah
daerah;
Wajib Retribus adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah
surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan
wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKRDKRT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLR, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seluruhnya
terutang;
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda;
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR yang diajukan oleh wajib
retribusi;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
8/19/2019 perda no 3 th 1999
7/22
pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
IZIN TRAYEK
Pasal 2
(1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus, wajib memiliki Izin Trayek.
(2) Setiap Taksi untuk melakukan kegiatan pengangkutan wajib memiliki izin operasi.
(3) Orang pribadi atau badan yang mengoperasikan kendaraan tersebut ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini, diwajibkan mengajukan permohonan Izin Trayek dengan mengisi SPdORD.
(4) Orang pribadi atau badan yang telah mendapat Keputusan Izin Trayek diberikan Kartu
Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.
(5) Setiap 6 (enam) bulan sekali Kartu Pengawasan wajib diperbaharu.
(6) Persyaratan yag harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana tersebut
ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
a. memiliki izin usaha angkutan.
b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan.
c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan.
d. memiliki atau menguasai perawatan kendaraan bermotor.
(7) Tatacara untuk memperoleh Izin Trayek diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin
trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
Pasal 4
8/19/2019 perda no 3 th 1999
8/22
Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek menyediakan angkutan penumpang umum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu lintas antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada dalam
wilayah Daerah.
Pasal 5
Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin trayek.
BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB V
CARA MENCUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan
penumpang umum.
BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP
Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin
trayek.
(2) Biaya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya survei lapangan dan
8/19/2019 perda no 3 th 1999
9/22
biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan Pengawasan.
BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 9
(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis Angkutan penumpang umum dan daya angkut.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk
setiap Kendaraan adalah sebagai berikut :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
No. " Jenis Angkutan " Kapasitas Tempat Duduk " Tarip
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. " Mobil Penumpang " sebanyak-banyaknya 8 orang “ Rp. 85.000,-
2. " Mobil Bus " 9 s.d. 20 orang " Rp. 125.000,-
" 21 s.d. 34 orang " Rp. 165.000,-
" lebih besar 34 orang " Rp. 200.000,-
3. " Angkutan Taksi " sebanyak-banyaknya 4 orang “ Rp. 260.000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 11
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
Pasal 12
8/19/2019 perda no 3 th 1999
10/22
Saat terutangnya retrbusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
(1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana tersebut ayat
(1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini,
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka
dikeluarkan SKRDKRT.
(3) Bentuk, isi dan tatacra penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
tersebut ayat (1) dan SKRDKRT sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh
Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
8/19/2019 perda no 3 th 1999
11/22
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan
atau SKRDKRT.
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari
retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakn STRD.
BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKRT dan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan
Gubernur.
BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKRT, STRD
dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus
dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
8/19/2019 perda no 3 th 1999
12/22
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 19
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib
Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR diterbitkan, kecuali apabila
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut Ayat (2) dan Ayat (3)
Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
retribusi.
Pasal 20
(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur
tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XV
8/19/2019 perda no 3 th 1999
13/22
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKRT, STRD
dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar
bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 19
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRT dan SKRDLR diterbitkan, kecuali
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut Ayat (2) dan Ayat (3)
Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.
Pasal 20
8/19/2019 perda no 3 th 1999
14/22
(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur
tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan
BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
(1) atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Gubernur.
(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini, harus memberikan
keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan
Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLR harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu hutang retribusi.
(5) Pengembakian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini,
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLR.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2
bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 22
8/19/2019 perda no 3 th 1999
15/22
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada
Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau
melalui ps tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti
saat permohonan diterima oleh Gubernur.
Pasal 23
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dialkukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.
BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24
(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diberikan
dengan memperhatikan kemampuan Wajb Retribusi, antara lain mengangsur.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Wajib
Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.
(4) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
BAB XIX
8/19/2019 perda no 3 th 1999
16/22
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini tertangguh
apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran, atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1),
dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah retribusi terutang.
(3) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XXI
PENYDIKAN
Pasal 27
(1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana
dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ni, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidk Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
8/19/2019 perda no 3 th 1999
17/22
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan
Daerah ini, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi Daerah;
g. menyruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
BAB XXII
8/19/2019 perda no 3 th 1999
18/22
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Izin Trayek Serta
Ketentuan Besarnya Pungutan jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
9 Tahun 1990, sepanjang yang mengatur mengenai Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan
diatur kemudian oleh Gubernur.
Pasal 30
8/19/2019 perda no 3 th 1999
19/22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 10 Juni 1999
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ttd.
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri : B
Nomor : 2
Tanggal : 7 Juli 1999
Pelaksana Harian
Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
IR. SOEBEKTI SOENARTO
---------------------------------
NIP. 080016744
. PENJELASAN
8/19/2019 perda no 3 th 1999
20/22
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG
RETIBUSI IZIN TRAYEK
I. PENJELASAN UMUM :
Izin Trayek di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
dan Izin Trayek Serta Ketentuan Besarnya Pungutan, yang disahkan Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor : 5511.34-778, tanggal 23 September 1986, diundangkan dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B, Nomor 3, tanggal 3
Nopember 1986 . Peraturan Daerah tersebut diatas, diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian
Kendaraan Bermotor dan Izin Trayek Serta Ketentuan Besarnya Pungutan, yang disahkan
Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 551.021.34-462, tanggal 16 Mei 1991,
diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B, Nomor 3,
tanggal 17 Juni 1991.
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomr 20 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengujian Kendaraan
Bermotor dan Izin Trayek Serta Ketentuan Besarnya Pungutan jo Peraturan Daerah Propinsi
DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1990 perlu ditinjau kembali/diganti dengan
Peraturan Daerah baru.
8/19/2019 perda no 3 th 1999
21/22
Pengaturan kembali Izin Trayek harus dipisahkan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor,
karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah,
Retribusi Izin Trayek adalah Jenis Retrbusi Perizinan Tertentu, sedang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor adalah Jenis Retribusi Jasa Umum.
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Izin Trayek.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
dan ayat (2)
ayat (3) : Yang dimaksud mengoperasikan adalah menggunakan kendaraan
bermotor di jalan.
Pasal 3 s.d 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan daya angkut adalah kemampuan daya
Pengangkutan kendaraan.
ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 10 s.d 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh proses
kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah
tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif
dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah dapat mengajak bekerja
sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak
dipercaya untuk pemungutan jenis retribusi. Kegiatan pemungutan
retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah
kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan
penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
8/19/2019 perda no 3 th 1999
22/22
ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 16 s.d 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
ayat (2)
s.d (6) : Cukup jelas.
Pasal 20 s.d 30 : Cukup jelas.