BUPATI BATU BARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARANOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANGRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATU BARA

TAHUN 2013 – 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota harus disusun atau disesuaikan;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara;

c. bahwa telah dibentuk Kabupaten Batu Bara sebagai pemekaran dari Kabupaten Asahan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara perlu disesuaikan dengan tata batas dan kondisi wilayah administrasi yang baru;

d. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka

1

RTRW kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2033;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010

2

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

danBUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013 - 2033

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Kabupaten adalah Kabupaten Batu Bara.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Batu Bara.

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,

3

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.13. Penyelenggaran penataan ruang adalah kegiatan yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat.

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

21. Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

22. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

23. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.

26. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

27. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta

5

prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

30. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan wilayah yang dipromosikan oleh provinsi.

31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

34. Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

36. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis, yaitu sistem primer dan sistem sekunder.

6

37. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

38. Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah sistem jaringan jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

39. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai persil.

40. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

41. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

42. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi

7

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

44. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

45. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

46. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

47. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

48. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

49. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

50. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

51. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program

8

beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.

52. Sistem pengelolaan air limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.

53. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

54. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan di Kabupaten Batu Bara Badan tersebut mempunyai bertugas membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

56. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

57. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

58. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

9

59. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

60. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

61. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

62. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

63. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

64. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IIFUNGSI DAN KEDUDUKAN SERTA RUANG LINGKUP WILAYAH

Bagian KesatuPeran Dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kabupaten Batu Bara berfungsi sebagai pedoman untuk :

10

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam

wilayah kabupaten;d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang

dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di

wilayah kabupaten; dan f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten

yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian KeduaRuang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1MuatanPasal 3

RTRW Kabupaten Batu Bara memuat :a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah

Kabupaten Batu Bara;b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Batu Bara yang

meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;

c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Batu Bara yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;

d. penetapan kawasan strategis kabupaten;e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara

yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

11

Paragraf 2Wilayah Perencanaan

Pasal 4

(1) RTRW Kabupaten Batu Bara berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Batu Bara dengan luas 904,96 km2;

(2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi :a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang

Bedagai;b. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Asahan;

dand. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan

Selat Malaka.(3) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Batu Bara seluas

904,96 Km2 meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Batu Bara yang terdiri atas : a. Kecamatan Sei Balai; b. Kecamatan Tanjung Tiram; c. Kecamatan Talawi;d. Kecamatan Lima Puluh; e. Kecamatan Air Putih; f. Kecamatan Sei Suka;g. Kecamatan Medang Deras.

BAB IIITUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian KesatuTujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sebagai kawasan investasi yang maju yang berbasis sektor agro, industri, jasa pelabuhan dan hasil laut

12

yang unggul, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kemandirian kabupaten.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut :a. pengembangan kegiatan berbasis agro dalam arti luas,

perikanan serta kegiatan jasa pelabuhan dan perdagangan sebagai basis perekonomian wilayah di masa datang;

b. pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung wilayah;

c. pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi untuk meningkatkan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan publik;

d. pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan publik;

e. peningkatan upaya-upaya penanganan wilayah terhadap potensi bencana alam melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan penataan ruang wilayah yang berwawasan mitigasi bencana;

f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian KetigaStrategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :a. mengembangkan sentra-sentra kegiatan perkebunan,

13

pertanian, peternakan dan perikanan;b. pengembangan obyek wisata potensial;c. mengembangkan kegiatan industri pengolahan; dan d. mengembangkan pusat perdagangan regional yang

didukung kegiatan jasa pelabuhan, dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing dan memperkuat basis perekonomian wilayah.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:a. mengamankan dan melestarikan kawasan hutan

bakau/mangrove dari dampak negatif pengembangan kawasan pesisir Kabupaten;

b. mengendalikan alih fungsi lahan; danc. mempertahankan lahan irigasi teknis Bah Bolon dan

irigasi-irigasi lainnya sebagai potensi ketahanan pangan regional.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:a. mengembangkan pusat - pusat perkotaan baru di bagian

utara kabupaten untuk mendorong perkembangan pembangunan kawasan pesisir yang masih terisolir;

b. mengembangkan pusat-pusat perkotaan dengan pendekatan cluster kegiatan ekonomi wilayah;

c. mengembangkan kawasan perkotaan di kawasan pesisir dan bagian tengah kabupaten secara terpadu. Kawasan perkotaan difungsikan sebagai pusat perdagangan berskala regional dan sebagai pusat pemerintahan kabupaten;

d. mengembangkan kawasan industri dan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri;

e. mengembangkan kawasan perkotaan di bagian timur kabupaten sebagai bagian dari kawasan koridor ekonomi Kuala Tanjung - Sei Mangkei; dan

f. mengembangkan Kawasan perkotaan di bagian barat kabupaten, sebagai kawasan sentra produksi perikanan.

(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:a. membangun sistem jaringan prasarana dan sarana

14

transportasi secara terpadu inter moda (jalan, terminal regional, kereta api dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional) dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah;

b. mengembangkan dan membangun jaringan jalan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi di kawasan pesisir kabupaten dan terkoneksi ke kawasan industri dan pelabuhan;

c. mengembangkan jalur kereta api yang menghubungkan kantong-kantong produksi di wilayah kabupaten dan sekitarnya ke kawasan industri dan pelabuhan;

d. membangun prasarana energi dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan energi listrik secara berkelanjutan di kawasan industri, kawasan perkotaan dan kawasan perkotaan disekitarnya;

e. membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas sediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan

f. membangun dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terestrial dan satelit) di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

(5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:a. mengendalikan pembangunan kawasan pesisir yang

berhadapan langsung dengan perairan Selat Malaka dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana abrasi; dan

b. mengantisipasi terjadinya bencana banjir di wilayah kabupaten, melalui pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau/mangrove.

(6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan

dan keamanan;

15

b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga;

d. turut serta memelihara dan menjaga asset-asset pertahanan dan keamanan.

BAB IVRENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian KesatuUmumPasal 8

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Batu Bara meliputi:a. sistem perkotaan;b. sistem jaringan transportasi;c. sistem jaringan energi;d. sistem jaringan telekomunikasi;e. sistem jaringan sumber daya air; danf. sistem jaringan prasarana lingkungan.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Batu Bara dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian KeduaRencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

(1) PKL dialokasikan pada :a. kawasan perkotaan Indrapura; danb. kawasan perkotaan Lima Puluh.

16

(2) PKWp diusulkan pada :a. kawasan perkotaan Indrapura; danb. kawasan perkotaan Lima Puluh.

(3) Pengembangan PKL Indrapura meliputi :a. pengembangannya direncanakan terintegrasi dan dalam

satu koridor dengan pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung dan kawasan perkotaan Sei Suka Deras;

b. pengembangan perkotaan secara linier perlu dibatasi dan perlu mengamankan ketersediaan lahan sawah eksisting; dan

c. pengembangan perkotaan Indrapura diorientasikan ke Kuala Tanjung dan perkembangan linier pada jalur regional dibatasi sampai radius 500 s/d 1000 meter dari batas ROW jalan arteri primer (Trans Sumatera).

(4) Pada kawasan perkotaan Indrapura, memiliki fungsi utama sebagai:a. pusat perdagangan dan jasa skala regional dan global;b. pusat pengembangan permukiman perkotaan;c. sentra pertanian/agribisnisd. pusat pendidikan di bidang pertanian dan perikanan; dane. pusat pengembangan fasilitas pelayanan publik dengan

skala pelayanan kabupaten.(5) Pengembangan PKL Lima Puluh meliputi : pengembangan

direncanakan dalam satu koridor, yaitu koridor ekonomi Lima Puluh-Indrapura dan Koridor Lima Puluh-Perupuk.

(6) PKL Lima Puluh, memiliki fungsi-fungsi utama sebagai :a. ibu kota Kabupaten Batu Bara dan pusat pemerintahan

kecamatan;b. sentra pengembangan pertanian (komoditas sawit);c. pengembangan permukiman;d. pusat perdagangan dan jasa skala Kecamatan.

Pasal 10

(1) PPK dialokasikan di:a. Perupuk Kecamatan Lima Puluh;b. Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras; danc. Sei Balai di Kecamatan Sei Balai.

17

(2) PPK direncanakan pengembangan sebagai berikut :a. PPK Perupuk diorientasikan pengembangannya ke

kawasan perkotaan Lima Puluh, Tanjung Tiram, Kuala Tanjung dan mudah dicapai dari pusat – pusat permukiman di wilayah Kabupaten Batu Bara;

b. PPK Pangkalan Dodek diorientasikan ke kawasan perkotaan Kuala Tanjung, Indrapura dan Tebing Tinggi;

c. PPK Sei Balai diorientasikan ke kawasan perkotaan Lima Puluh dan Tanjung Tiram.

(3) PPK Perupuk memiliki fungsi – fungsi utama sebagai :a. pusat pemerintahan Kabupaten Batu Bara;b. pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal; danc. pendorong pengembangan kawasan pesisir Kabupaten

Batu Bara yang umumnya belum mengalami perkembangan.

(4) PPK Pangkalan Dodek memiliki fungsi – fungsi utama sebagai :a. pusat pemerintahan kecamatan;b. pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;c. sentra komoditi hasil laut dan pertanian (sawit);dand. pengembangan permukiman perkotaan.

(5) PPK Sei Balai memiliki fungsi – fungsi utama sebagai:a. pusat pemerintahan kecamatan;b. permukiman perkotaan; c. sentra komoditi pertanian; dand. pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan.

Pasal 11

(1) PPL dialokasikan di :a. Perupuk Kecamatan Lima Puluhb. Labuhan Ruku Kecamatan Talawi;c. Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka;d. Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras;e. Sei Balai Kecamatan Sei Balai;f. Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang.

(2) PPL direncanakan pengembangannya sebagi berikut :a. PPL perkotaan Perupuk diorientasikan di perkotaan Lima

Puluh, Tanjung Tiram, Kuala Tanjung dan Indrapura;

18

b. PPL Labuhan Ruku diorientasikan di Tanjung Tiram, Lima Puluh dan Indrapura;

c. PPL Sei Suka Deras diorientasikan pengembangannya ke kawasan perkotaan Indrapura;

d. PPL Pangkalan Dodek diorientasikan pengembangannya ke Kuala Tanjung, Perkotaan Indrapura dan ke pusat – pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;

e. PPL Sei Balai diorientasikan pengembangannya di perkotaan Lima Puluh, Tanjung Tiram dan pusat- puat perkotaan yang ada di Kabupaten Asahan;

f. PPL Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang diorientasikan di Tanjung Tiram dan Kuala Tanjung.

(3) PPL Perupuk di Kecamatan Lima Puluh memiliki fungsi – fungsi utama sebagai :

a. pusat pemerintahan Kabupaten Batu Bara;b. pusat perdagangan dan jasa ;c. pendorong pengembangan kawasan pesisir.

(4) PPL Labuhan Ruku di Kecamatan Talawi memiliki fungsi – fungsi utama sebagai :

a. pusat pemerintahan kecamatan;b. pusat perdagangan skala pelayanan lokal;c. pengembangan kegiatan wisata budaya;d. sentra pertanian (berbasis kelapa sawit); dane. pusat pengembangan permukiman.

(5) PPL Sei Suka Deras di Kecamatan Sei Suka Deras memiliki fungsi – fungsi sebagai :

a. pusat pemerintahan kecamatan;b. pengembangan permukiman yang menyatu dengan

kawasan permukiman perkotaan Indrapura, dan;c. pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan.

(6) PPL Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras memiliki fungsi- fungsi sebagai :

a. pusat pemerintahan kecamatan;b. kegiatan perdagangan dan jasa;c. sentra perikanan dan pertanian;d. pengembangan permukiman perkotaan.

(7) PPL Sei Balai di Kecamatan Sei Balai memiliki fungsi – fungsi sebagai:

19

a. pusat pemerintahan kecamatan;b. permukiman perkotaan;c. sentra komoditi pertanian;d. pusat Perdagangan dan jasa skala lokal.

(8) PPL Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang memiliki fungsi – fungsi sebagai:

a. Lokasi kegiatan wisata;b. Lokasi kegiatan perikanan tangkap.

(9) Untuk mendukung pengembangan PPL–PPL perlu ditingkatkan pembangunan jalan–jalan lokal primer, jalan desa, jalan–jalan non status, air bersih, energi listrik, serta teknologi informasi dan telekomunikasi.

Bagian KetigaRencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 12

(1) Rencana sistem jaringan transportasi diarahkan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi, mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Batu Bara yang masih terisolir, pengembangan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan serta mewujudkan upaya pelestarian lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

(2) Sistem jaringan transportasi meliputi:a. sistem jaringan transportasi darat; danb. sistem jaringan transportasi laut;

(3) Sistem jaringan transportasi darat meliputi:a. jaringan jalan;b. jaringan jalur kereta api;c. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;

dand. jaringan angkutan barang dan penumpang.

(4) Sistem jaringan transportasi laut meliputi :

20

a. tatanan kepelabuhan; danb. alur pelayaran.

Bagian KeempatRencana Sistem Jaringan Darat

Pasal 13

Rencana sistem jaringan jalan berdasarkan klasifikasi fungsinya terdiri dari :a. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi

yaitu:1. Tanjung Kasau-Indrapura dengan panjang 10,329 Km;2. Indrapura-Lima Puluh dengan panjang 15,837 Km;3. Lima Puluh-Sei Bejangkar denga panjang 18,332 Km;4. Lima Puluh-Batas Simalungun sebagai K2 dengan panjang

5,75 Km;5. Indrapura juction-K.Tanjung sebagai K2 dengan panjang

16,02 Km;6. Jalan Susur Pantai Timur;7. Jalan bebas hambatan Kisaran – Tebing Tinggi.

b. Jalan Kolektor Primer 2 (KP2) merupakan jalan penghubung antar kota/kabupaten dan atau melayani pusat-pusat perkotaan (antar PKW dan PKL ke PKW) di kawasan pesisir timur Sumatera, yaitu ruas :1. ruas jalan Simpang Sei Balai - Ujung Kubu;2. ruas jalan Ujung Kubu - Kuala Tanjung;3. ruas jalan Simpang Kedai Sianam - Rumah Sakit – Simpang

Limau Manis;4. ruas jalan Simpang Kedai Sianam - Simp. Gambus;5. ruas jalan Tanjung Kubah - Kuala Indah;6. ruas jalan Sipare-pare - Kampung Lalang;7. ruas jalan Desa Lalang-Pangkalan Dodek (Batas Sergai);8. ruas jalan Tanjung Parapat - Laut Tador;9. ruas jalan Majin – Inalum;

21

c. Pengembangan jaringan jalan penghubung pusat permukiman dan jalan lokal produksi pertanian, perkebunan dan perikanan tersebar di seluruh kabupaten.

Pasal 14

Rencana sistem jaringan jalan dilengkapi dengan simpul transportasi sebagai titik pergantian moda berupa terminal penumpang dan terminal barang, yaitu :a. terminal penumpang Tipe B dialokasikan di Kuala Tanjung,

sebagai terminal pengembangan angkutan barang;b. pengembangan terminal angkutan penumpang di Lima Puluh;c. terminal penumpang Tipe C dialokasikan di :

1. Perkotaan Lima Puluh;2. Sei Bejangkar; dan3. Tanjung Tiram.

d. pengembangan sistem jaringan angkutan penumpang meliputi pengembangan pelayanan angkutan penumpang pada Jalur Susur Lintas Pantai Timur.

Pasal 15

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan kereta api dilakukan dengan maksud :a. mempertahankan dan memantapkan fungsi jaringan kereta

api eksisting, yaitu sistem jaringan interkoneksi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau yang berfungsi sebagai jaringan distribusi produk pertanian (sawit). Lokasi pengolahan sawit dan pendistribusiannya saat ini berpusat di Kota Medan;

b. pengembangan jalur kereta api pelabuhan Kuala Tanjung, Kisaran-Pelabuhan Tanjung Tiram, Negeri Lama – Labuhan Bilik, Perlanaan-Gunung Bayu (Sei Mangkai), Aras Kabu – Bandara Kuala Namu;

c. menempatkan stasiun-stasiun pada kantong-kantong produksi pertanian dan mengintegrasikan pengembangan

22

sistem jaringan kereta api baru ke kawasan industri dan pelabuhan Kuala Tanjung dan ke kawasan industri Sei Mangkai (Kabupaten Simalungun);

d. mempersiapkan gerbong kereta api multi guna, yang dapat efektif mengangkut hasil produksi pertanian dan minyak CPO menuju kawasan industri dan pelabuhan Kuala Tanjung; dan

e. mengembangkan jaringan kereta api baru di bagian pesisir Kabupaten Batu Bara yang terkoneksi ke sistem jaringan kereta api eksisting.

(2) Pembangunan Rel Kereta Api meliputi Kabupaten Simalungun- Perkebunan Sipare-pare – Pakam Raya – Pematang Cengkering – Lalang – Kuala Tanjung – Kuala Indah – Gambus laut – Perupuk – Dahari Selebar – Masjid Lama – Guntung.

(3) Pembangunan Stasiun Kereta Api meliputi :a. Desa Guntung;b. Mangkai Lama;c. Kuala Tanjung; dand. Perupuk.

(4) Peningkatan fungsi dan rehabilitas stasiun kereta api eksisting di Stasiun Siajam, Bandar Tinggi dan Tanjung Kasau.

Bagian KelimaTransportasi Laut

Pasal 16

(1) Pengembangan tatanan kepelabuhan yang ada dalam wilayah Kabupaten Batu Bara meliputi :a. Kuala Tanjung sebagai HUB Internasional;b. Pangakalan Dodek sebagai Pengumpan Regional;c. Tanjung Tiram sebagai Pengumpan Regional;d. Perupuk sebagai Pengumpan Lokal;e. Pelabuhan curah cair Kuala Tanjung;

(2) Alur-alur pelayaran meliputi seluruh alur pelayaran kapal yang sudah ada maupun yang dikembangkan kedepan sesuai perkembangan pasar meliputi alur pelayaran lokal dan antar pulau, serta alur pelayaran regional, nasional, dan internasional.

23

Paragraf 2Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

(1) Sistem jaringan energi meliputi :a. penyediaan minyak dan gas bumi;b. pembangkit tenaga listrik; danc. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) pengembangan jaringan energi bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan daya energi yang seluruh wilayah dalam kapasitas dan pelayanannya guna peningkatan kualitas hidup dan mendukung aspek politik dan pertahanan negara.

Pasal 18

Pengembangan sistem penyediaan minyak dan gas bumi meliputi pembangunan terminal gas terapung skala besar dan kecil sepanjang pesisir pantai.

Pasal 19

(1) Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi :a. pengembangan pembangkit energi PLTU Kuala Tanjung 225

MWH;b. pengembangan baru PLTU 3 X 135 MWH di Desa Kuala

Indah, Pulau Gosong Mati.(2) Pengembangan sistem pembangkit mikrohidro, tenaga surya,

tenaga angin dan tenaga diesel dengan sistem jaringan terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau.

(3) Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:a. sistem jaringan interkoneksi se-Sumatera dan sistem energi

Asean; danb. sistem jaringan transmisi SUTET dan SUTUT menyebar pada

wilayah.

Paragraf 3Sistem Jaringan Sumber Daya Air

24

Pasal 20

(1) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi :a. jaringan sumber daya air; danb. prasarana sumber daya air.

(2) Jaringan sumber daya air, meliputi :a. air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak

sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau;b. cekungan air tanah (CAT); danc. sumber mata air lainnya.

(3) Prasarana sumber daya air meliputi :a. prasarana irigasi;b. prasarana air minum; dan c. prasarana pengendalian daya rusak air.

Pasal 21

(1) Pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan wilayah Sungai Bah Bolon meliputi :a. DAS BAH KAPUL meliputi : S. Pagurawan, S. Suka, S.

Siapi-api, S. Kayu Besar, S. Mendaris;b. DAS BAH BOLON meliputi : S. Sipare-pare, S. Tanjung,

S. Gambus, S. Badak Mati;c. DAS PERUPUK meliputi : S. Perupuk, S. Kuala Gunung;d. DAS MERBAU meliputi : S. Lalang, S. Bagan Batak, S.

Mentarum, S. Merbau, S. Siramian(2) Pengembangan jaringan Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu

Cekungan Air Tanah Medan sebesar 19.786 Km2.(3) Pengembangan sumber mata air di seluruh wilayah.

Pasal 22

(1) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi meliputi :a. DI kewenangan pusat;b. DI kewengan provinsi; danc. DI kewenangan kabupaten.

25

(2) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi kewenangan pusat meliputi :a. DI Perkotaan dengan luas 3.457 Ha;b. DI Silau Bondo dengan luas 3.231 Ha.

(3) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi kewenangan provinsi meliputi :a. DI Simujur Kecamatan Sei Suka dengan luas 2.560 Ha;b. DI Simodong Kecamatan Sei Suka dan Medang Deras

dengan luas 2.435 Ha;c. DI Cinta Maju/Cinta Dame Kecamatan Air Putih dengan

luas 1.732 Ha;d. DI Purwodadi Kecamatan Lima Puluh dengan luas 1.635

Ha;e. DI Sungai Balai Kecamatan Sei Balai dengan luas 1.185

Ha;f. DI Tanjung Muda Kecamatan Air Putih dengan luas 1.157

Ha;g. DI. Suka Makmur dengan luas 125 ha (lintas Kabupaten

Batu Bara dan Asahan).(4) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi kewenangan

kabupaten meliputi : a. DI Kampung Jagung Kecamatan Sei Balai dengan luas 250

Ha;b. DI Suka Ramai Kecamatan Sei Balai dengan luas 450 Ha;c. DI Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balaid. DI Durian II Kecamatan Sei Balaie. DI Binjai Baru Kecamatan Talawi dengan luas 355 Ha;f. DI Merbau Kecamatan Talawig. DI Sei Muka Kecamatan Talawi dengan luas 560 Ha;h. DI Antara Kecamatan Lima Puluh dengan luas 178 Ha;i. DI Cahaya Pardomuan Kecamatan Lima Puluh dengan luas

681 Ha;j. DI Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh dengan luas 810

Ha;k. DI Rawa Dolik Kecamatan Lima Puluh dengan luas 925 Ha;l. DI Laut Tador Kecamatan Sei Suka dengan luas 115 Ha;m. DI Simujur Kecamatan Sei Suka dengan luas 600 Ha;n. DI Tanjung Seri Kecamatan Sei Suka dengan luas 357 Ha;

26

o. DI Tanjung Kasau Kecamatan Sei Suka dengan luas 270 Ha;

p. DI Tanjung Mulio Kecamatan Tanjung Tiram dengan luas 168 Ha;

q. DI Sidomulyo Kecamatan Medang Deras.(5) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum

meliputi :a. pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan

melayani kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan pariwisata dan kawasan industri dan kawasan kegiatan budidaya lainnya;

b. pengembangan SPAM bukan jaringan pada kawasan terpencil, pesisir;

c. konservasi terhadap kualitas dan kontinuitas air baku melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana sarana sumber daya air dan sanitasi; dan

d. pengembangan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) SPAM.

(6) Pengembangan IPA sungai dan air laut untuk pelayanan kawasan industri.

(7) Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air pada alur sungai, danau, waduk dan pantai meliputi :a. sistem drainase dan pengendalian banjir dengan

normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, dan pembuatan tanggul yang telah ada;

b. sistem penanganan erosi dan longsor di aliran sungai; dan

c. sistem penanganan abrasi pantai.(8) Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian

meliputi :a. sistem jaringan drainase makro diarahkan untuk

melayani suatu kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan sumber daya air dan jaringan drainase mikro diarahkan untuk melayani kawasan permukiman bagian dari kawasan perkotaan;

b. sistem jaringan drainase dikembangkan dengan prinsip menahan sebanyak mungkin resapan air hujan ke dalam tanah secara alami dan/atau buatan;

27

c. penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi ditetapkan pada kawasan perkotaan dengan ruang terbuka hijau kurang dari 30 % (tiga puluh persen).

Paragraf 4Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

(1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :a. pengembangan sistem jaringan terestrial;b. pengembangan prasarana telekomunikasi;c. pengembangan pelayanan telekomunikasi;d. peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan

telekomuniksi.(2) Pengembangan sistem jaringan teresterial meliputi sistem

kabel, sistem seluler dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat kegiatan dan atau dengan pusat pelayanan.

(3) Pengembangan prasarana telekomuniksi meliputi seluruh perdesaan di seluruh wilayah yang belum terjangkau sarana telekomunikasi.

(4) Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung, kawasan industri pengolahan perikanan di Tanjung Tiram, kawasan pusat pemerintahan di Perupuk dan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan Indrapura dan Lima Puluh.

Paragraf 5Sistem Jaringan lainnya

Pasal 24

(1) Sistem jaringan lainnya meliputi :a. sistem jaringan pengolahan air limbah;b. sistem jaringan pengolahan sampah; danc. sarana prasarana pelayanan umum.

(2) Rencana pengolahan air limbah yang digunakan adalah on site system, yaitu sistem septic tank dan rembesan, dimana sistem yang akan diterapkan meliputi :a. sistem septic tank individual;

28

b. sistem septic tank komunal;(3) Rencana pengolahan air limbah untuk kawasan industri di

haruskan untuk mengunakan IPAL dengan ketentuan teknis yang berlaku.

(4) Rencana sistem jaringan persampahan pengelolaan sampah yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :a. pengumpulan;b. pengangkutan; danc. pembuangan akhir/pengolahan.

(5) Rencana TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dialokasikan di Desa Bogak Kecamatan Talawi, Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih, dan Desa Tanah Itam Ulu Kecamatan Lima Puluh.

(6) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Perkebunan Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh berupa sarana pelayanan umum olah raga, GOR, dan kesehatan.

BAB VRENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian KesatuUmum

Pasal 25

(1) Rencana pola ruang Kabupaten Batu Bara meliputi :a. kawasan lindung; danb. kawasan budi daya

(2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional yang tercantum pada Lampiran II peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya provinsi dan kabupaten.

(4) Kawasan lindung meliputi :a. kawasan hutan lindung;

29

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. kawasan perlindungan setempat;d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar

budaya;e. kawasan rawan bencana;f. kawasan lindung lainnya.

(5) Kawasan budidaya meliputi :a. kawasan peruntukan hutan produksi;b. kawasan peruntukan pertanian;c. kawasan peruntukan perkebunan;d. kawasan peruntukan perternakan;e. kawasan peruntukan perikanan dan kelautan;f. kawasan peruntukan pertambangan;g. kawasan peruntukan industri;h. kawasan peruntukan pariwisata;i. kawasan peruntukan permukiman; danj. kawasan peruntukan lainnya

(6) Dalam penyusunan Rencana pola ruang wilayah tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun badan hukum.

(7) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peta rencana pola ruang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian KeduaRencana Kawasan Lindung

Paragraf 1Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung

Pasal 26

(1) Kawasan hutan lindung yang menyebar di wilayah kabupaten adalah seluas kurang lebih 3.398,13 Ha (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma tiga belas hektar), menurut SK Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005.

(2) Terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Batu Bara kedepan, luasan kawasan hutan lindung pada ayat (1) di atas, akan menyesuaikan dengan hasil revisi SK Menteri Kehutanan

30

Nomor 44 Tahun 2005 yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Paragraf 2Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan

Terhadap Kawasan BawahannyaPasal 27

Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :a. kawasan lahan gambut yang tersebar di seluruh wilayah; danb. kawasan resapan air terletak menyebar di seluruh wilayah.

Paragraf 3Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

(1) Kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai besar dan kecil, kawasan mata air, dan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan.

(2) Pengembangan pola ruang kawasan perlindungan setempat meliputi :a. kawasan sempadan pantai yang menyebar di wilayah

pesisir pantai timur;b. kawasan sempadan sungai besar dan kecil yang

menyebar di seluruh wilayah;c. kawasan sekitar mata air yang menyebar seluruh

wilayah;d. kawasan ruang terbuka hijau kota sebesar 30 % (tiga

puluh persen) dari luas wilayah perkotaan yang menyebar di seluruh wilayah.

Paragraf 4Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam,

dan Cagar BudayaPasal 29

(1) Rencana pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budidaya dan hutan mangrove meliputi :a. kawasan suaka alam;

31

b. kawasan pelestarian alam;c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Pengembangan kawasan suaka alam meliputi :a. kawasan Pulau Pandang; danb. kawasan Pulau Salah Nama.

(3) Pengembangan kawasan pelestarian alam meliputi :a. kawasan berhutan bakau yang tersebar di kawasan pesisir

dan muara sungai yang ada;b. pengembangan pengelolaan kawasan hutan bakau

meliputi:1. melakukan deliniasi kawasan bakau, agar masyarakat

jelas dan paham terhadap kawasan yang dilindungi;2. melakukan pengendalian ketat dan pelangaran

masyarakat yang masih melakukan produksi arang bakau;

3. membatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan hutan bakau yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan bakau tersebut;

4. mempersiapkan kelembagaan pengelola dan pengamanan kawasan mangrove/bakau dengan melibatkan masyarakat lokal dan unsur pemerintah daerah;

5. mempertahankan kawasan hutan bakau pada areal 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan terendah kearah daratan di sepanjang pantai maupun pada muara sungai bervegetasi bakau sebagai kawasan lindung bakau;

6. melakukan penanaman kembali (reboisasi) tanaman bakau di pesisir wilayah dengan melibatkan partisipasi masyatakat pesisir;

7. menghindari terjadinya pencemaran pantai yang menggangu kelangsungan fungsi kawasan lindung bakau sesuai dengan fungsi perlindungannya.

c. kawasan hutan bakau (mangrove) meliputi kawasan pesisir dan muara sungai yang ada.

(4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditujukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa, baik berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen dan/atau

32

kekayaan budaya masyarakat tradisional setempat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Kawasan cagar budaya meliputi :a. kawasan Istana Lima Laras di Kecamatan Tanjung Tiram;b. kawasan Istana Mariam di Kecamatan Lima Puluh;c. kawasan permukinan nelayan dan pusat pemerintahan

berciri arsitektur Melayu, dialokasikan di Tanjung Tiram dan Perupuk;

d. kawasan pantai berhutan bakau meliputi wilayah pantai.

(6) Kawasan ilmu pengetahuan meliputi :a. budaya masyarakat yang memiliki ciri khas Melayu,

merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan;

b. bangunan berciri arsitektur tradisional Melayu;c. kriteria lain adalah kawasan yang dialokasikan bagi

pengembangan pusat penelitian budaya;d. pengembangan kawasan cagar budaya meliputi Istana

Lima Laras dan Mariam serta perkampungan nelayan yang memiliki bangunan yang berciri arsitektur tradisional Melayu.

(7) Pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :a. pelestarian bangunan Istana Lima Laras, Mariam dan

perkampungan nelayan yang memiliki bangunan yang berciri arsitektur tradisional Melayu;

b. melakukan pengelolaan yang dapat memadukan kepentingan antara pelestarian budaya setempat dengan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi dengan wisata budaya;

c. melakukan kajian terhadap kearifan lokal bagi budaya lokal, seperti bidang artsitektur bangunan.

Paragraf 5Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Pasal 30

(1) Pengembangan Kawasan rawan bencana meliputi :

33

a. kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami meliputi wilayah pesisir pantai timur;

b. kawasan rawan banjir.(2) Kawasan rawan gelombang pasang air laut/abrasi/tsunami

meliputi wilayah pesisir pantai timur meliputi :a. Kecamatan Tanjung Tiram;b. Kecamatan Talawi;c. Kecamatan Lima Puluh;d. Kecamatan Sei Suka; dane. Kecamatan Medang Deras.

(3) Kawasan rawan banjir meliputi di sepanjang pantai timur yang dilalui oleh jalur lintas timur.

(4) Ketentuan tentang kawasan rawan bencana lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian KetigaRencana Pengembangan Pola Ruang

Kawasan Budidaya

Paragraf 1Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan

Hutan ProduksiPasal 31

(1) Kawasan hutan produksi terbatas di wilayah kabupaten adalah seluas kurang lebih 14.633,59 Ha (empat belas ribu enam ratus tiga puluh tiga koma lima puluh sembilan hektar), menurut SK Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005.

(2) Terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Batu Bara kedepan, luasan kawasan hutan produksi terbatas pada ayat (1) di atas, akan menyesuaikan dengan hasil revisi SK Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Paragraf 2Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

(1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian terdiri dari peruntukan pertanian lahan basah dan peruntukan pertanian lahan kering.

34

(2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah kurang lebih seluas 18.388 Ha (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan hektar) sebagai lumbung pangan/sentra beras provinsi di alokasikan pada kecamatan :a. Kecamatan Sei Suka;b. Kecamatan Lima Puluh;c. Kecamatan Medang Deras;d. Kecamatan Sei Balai bagian hulu; dane. Kecamatan Air Putih bagian hulu.

(3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan kering kurang lebih seluas 8.155 Ha (delapan ribu seratus lima puluh lima hektar) tersebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi.

(4) Pengembangan kawasan agromarinepolitan diarahkan pada kawasan pesisir pantai timur.

(5) Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa pasang surut/lebak, dan lahan kering yang dikembangkan.

Paragraf 3Rencana Pengembangan Kawasan

Peruntukan PerkebunanPasal 33

(1) Pola ruang kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 45.831 Ha (empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu hektar) meliputi komoditas : sawit, kelapa, kakao dan karet.

(2) Terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Batu Bara kedepan, luasan kawasan peruntukan perkebunan pada ayat (1) di atas, akan menyesuaikan dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan.

Paragraf 4Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan

Pasal 34

(1) Pengembangan kawasan budidaya peternakan meliputi

35

hewan besar, hewan kecil dan unggas.(2) Kawasan peternakan terintegrasi dengan kawasan

peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi Kecamatan Lima Puluh, Sei Suka, Sei Balai, Tanjung Tiram, Medang Deras dan wilayah lain yang memiliki potensi.

Paragraf 5Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan

Perikanan dan KelautanPasal 35

(1) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan meliputi

perikanan tangkap dan budidaya perikanan serta sentra produksi dan prasarana perikanan dan kelautan :

a. pengembangan perikanan tangkap meliputi perairan Selat Malaka, perairan sekitar Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang;

b. pengembangan kawasan budidaya perikanan keramba dan air payau/tambak ikan meliputi :1. Kecamatan Medang Deras;2. Kecamatan Sei Suka;3. Kecamatan Lima Puluh;4. Kecamatan Talawi;dan5. Kecamatan Tanjung Tiram6. Kecamatan Sei Balai;7. Kecamatan Air Putih.

c. pengembangan kawasan agromarinepolitan pantai timur;d. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan

Pelabuhan Perikanan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap tersebar di Pantai Timur Kabupaten Batu Bara meliputi : PPI Lalang/Perupuk, PPI Pangkalan Dodek, PPI Tanjung Tiram dan Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Tanjung Tiram.

Paragraf 6Rencana Pengembangan Kawasan

Peruntukan PertambanganPasal 36

(1) Kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan

36

rakyat dan pertambangan besar.(2) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan di wilayah

yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan meliputi :a. tambang bahan mineral bukan logam dan batuan yaitu

bentonit, batu gamping/ batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, phospa, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut;

b. tambang air tanah yaitu CAT (cekungan air tanah) Medan;

c. pengembangan potensi bahan tambang yang belum teridentifikasi di seluruh wilayah.

Paragraf 7Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

(1) Pengembangan kawasan industri menengah, besar dan pengembangan KEK.

(2) Komoditas jenis kegiatan industri yang dikembangkan meliputi:a. kegiatan industri pengolahan Aluminium dan manufaktur

lainnya;b. kegiatan industri pengolahan CPO (kelapa sawit) dan

turunannya;c. kegiatan industri pengemasan/pengantongan semen

curah;d. pengolahan produk komoditi pertanian lainnya (karet,

cacao dan buah – buahan);(3) Pengembangan kawasan industri menengah di alokasikan

pada kawasan yang memiliki potensi dan bersesuaian.(4) Pengembangan kawasan industri besar pada kawasan industri

Kuala Tanjung yang selanjutnya menjadi KEK.

Paragraf 8Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 38

(1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata

37

meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata minat khusus.

(2) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi :a. Pantai Perupuk Kecamatan Lima Puluh;b. Pantai Sejarah Kecamatan Lima Puluh;c. Pulau Salah Nama Kecamatan Tanjung Tiram;d. Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram;e. Pantai Bunga Kecamatan Tanjung Tiram;f. Pantai Alam Datuk Kecamatan Sei Suka;g. Pantai Perjuangan Kecamatan Medang Deras;h. Pantai Bunga Laut Indah Kecamatan Talawi;i. Danau Laut Tador Kecamatan Sei Suka;j. Waduk Indah Kecamatan Air Putih.

(3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi :a. wisata peninggalan sejarah dan cagar budaya terdiri dari :

Istana Niat Lima Laras, Komplek Makam Raja Lima Laras, Kubah Datuk Bara, Meriam Bogak, Meriam Nanasiam, Kompleks Masjid Padang Genting, Meriam Simpang Dolok, Sumur Bor Simpang Dolok, Situs Pemakaman Masjid Lamo, Komplek Makam Wan Alang, Benteng Jepang, Meriam Datuk Simuangsa, Istana Indrapura, Masjid Indrapura, Kompleks Makam Raja Indrapura dan Bukit Kerang;

b. wisata Pendidikan Agrowisata pada kawasan-kawasan perkebunan dan Agroindustri yang tersebar di semua kecamatan;

c. wisata Pendidikan Industri di sekitar Kawasan Industri dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

(4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata minat khusus yaitu wisata kuliner diarahkan di kawasan perkotaan Lima Puluh dan Indrapura Kecamatan Air Putih.

Paragraf 9Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 39

(1) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dilakukan di wilayah yang memiliki kriteria dan sesuai untuk permukiman dengan mengikuti hirarki fungsional rencana struktur ruang.

38

(2) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan.

(3) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi :a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan

non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan ;

b. pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian >/30 M di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

(4) Pengembangan kawasan permukiman pedesaan meliputi :a. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi

kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang lebih rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris; dan

b. bangunan–bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal.

Paragraf 10Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan lainnya

Bagian KeempatRencana Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan

Pasal 40

Kawasan Pusat Pemerintahan terintegrasi dengan perkampungan nelayan yang berciri kearifan lokal tradisional Melayu di Kecamatan Lima Puluh.

BAB VIPENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian KesatuUmum

Pasal 41

(1) Kawasan strategis Kabupaten Batu Bara ditetapkan secara serasi, selaras, dan terpadu dengan kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan posisi strategis wilayah kabupaten pada lingkup regional, nasional, dan internasional.

39

(2) Kawasan strategis meliputi :a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis sosial budaya; danc. kawasan strategis pelestarian lingkungan.

(3) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi :a. kawasan strategis Indrapura mencakup, kawasan

perkotaan Indrapura, Sei Suka Deras dan pusat - pusat permukiman perkotaan disekitarnya yang dikembangkan secara terintegrasi dengan kawasan industri Kuala Tanjung - Sei Mangkai;

b. kawasan strategis Tanjung Tiram memiliki nilai strategis ekonomi berbasis kegiatan perdagangan dan jasa, industri pengolahan perikanan, jasa pelabuhan dan pergudangan serta kawasan Tanjung Tiram menjadi sentra kegiatan ekonomi wilayah kabupaten bagian utara dan barat yang berbasis perikanan. Kawasan strategis ini mencakup kawasan perkotaan Tanjung Tiram dan sekitarnya, Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang.

(4) Kawasan strategis sosial budaya meliputi :a. kawasan strategis Kuala Tanjung berbasis kegiatan

industri, jasa pelabuhan dan pergudangan. Kawasan strategis ini mencakup kawasan industri dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional Kuala Tanjung serta kawasan permukiman disekitarnya.

(5) Kawasan strategis pelestarian lingkungan meliputi :a. kawasan strategis Pangkalan Dodek dan sekitarnya

memiliki nilai strategis pelestarian lingkungan pesisir (rawan gelombang tinggi dan abrasi) dan didominasi kawasan hutan bakau di wilayah kabupaten.

BAB VIIKETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian KesatuUmum

Pasal 42

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, indikasi

40

sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

(2) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan meliputi :a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang

wilayah;b. indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah;

danc. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis

kabupaten.(3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana pemerintah,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta, kerjasama pemerintah - swasta, dan masyarakat.

(4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat.

(5) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan secara lebih rinci disajikan pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIIIKETENTUAN PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian KesatuUmum

Pasal 43

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang disusun untuk mewujudkan tertib tata ruang dan agar pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah meliputi :a. ketentuan umum peraturan zonasi;b. ketentuan perizinan;c. ketentuan insentif dan disinsentif; dand. arahan pengenaan sanksi.

41

Bagian KeduaKetentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah digunakan sebagai acuan untuk menyusun peraturan zonasi dalam rencana-rencana rinci tata ruang, yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah meliputi :a. kegiatan yang dibolehkan, dibolehkan bersyarat, dan

tidak boleh;b. intensitas pemanfaatan ruang;c. prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dand. hal-hal khusus berdasarkan karakter wilayah dan zona.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi :a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang

wilayah; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang

wilayah.(4) Arahan peraturan zonasi lebih lanjut akan ditetapkan menjadi

arahan Peraturan Zonasi yang diatur melalui peraturan daerah.

Bagian KetigaKetentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1Umum

Pasal 45

(1) Dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan pemanfaaan ruang wilayah, pemerintah kabupaten memberikan insentif dan disinsentif kepada masyarakat.

(2) Ketentuan mengeni tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

42

Paragraf 2Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

(1) Bentuk insentif dan disinsentif dapat berupa fiskal seperti keringanan/pemotongan pajak atau kenaikan pajak, pemberian/pembebanan prasarana dasar lingkungan, atau kemudahan/ pembatasan proses perizinan.

(2) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui :a. penetapan bagian wilayah kabupaten yang didorong atau

dipercepat pertumbuhannya dan penetapan insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan, baik individu maupun badan usaha;

b. menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan pada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan pada ayat (2) huruf a, seperti kemudahan pengurusan izin, pembebasan biaya izin mendirikan bangunan, dan pengurangan pajak; dan

c. penetapan jangka waktu pemberian insentif kepada pelaku pembangunan atau pelaku pemanfaatan ruang.

(3) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan melalui :a. penetapan bagian wilayah kabupaten yang dibatasi

pertumbuhan atau pemanfaatan ruangnya, dan penetapan pengenaan disinsentif terhadap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi/dilarang; dan

b. menetapkan bentuk disinsentif yang akan diberlakukan untuk setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi, seperti pengenaan pajak yang tinggi, biaya perizinan yang tinggi, pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, pembatasan administrasi pertanahan dan berkewajiban menyediakan prasarana lingkungan.

Bagian KeempatKetentuan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Paragaf 1Umum

Pasal 47

43

(1) Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang bertujuan untuk : a. menjamin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah kabupaten, standar, dan kualitas minimal penataan ruang yang telah ditetapkan;

b. menghindari dampak eksternal negatif; dand. melindungi kepentingan umum.

(3) Perizinan pemanfaatan ruang meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan tanah, dan izin mendirikan bangunan.

Pasal 48

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) diwajibkan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitar.

(2) Izin prinsip diberikan oleh suatu badan bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3) Bagi pemohon yang melakukan investasi tidak berdampak besar terhadap lingkungan, tidak memerlukan izin prinsip dan dapat langsung mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 49

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.

(2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.

(4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.

(5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.

Pasal 50

44

(1) Izin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang kabupaten, dan/atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin penggunaan tanah.

(3) Izin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 tahun, serta dapat diperpanjang 1 kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

(4) Izin penggunaan tanah yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan gugur dengan sendirinya.

(5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan baru.

(6) Untuk memperoleh izin penggunaan tanah permohonan diajukan secara tertulis kepada instansi yang ditentukan dengan tembusan kepada pemerintah kabupaten.

(7) Perubahan izin penggunaan tanah yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada instansi yang ditentukan.

(8) Permohonan izin penggunaan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang kabupaten, dan/atau peraturan zonasi, serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.

(9) Instansi yang ditentukan dapat mencabut izin penggunaan tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

(10) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang suatu kawasan dikenakan retribusi izin penggunaan tanah.

(11) Besarnya retribusi izin penggunaan tanah ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, penggunaan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan, dan biaya pengukuran.

45

Pasal 51

(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang kabupaten, peraturan zonasi, dan persyaratan teknis lainnya.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan pembangunan fisik selesai.

(4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi.

(5) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Badan/Dinas yang menangani tata ruang dan/atau bangunan.

(6) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan KDB, KLB, KDH, GSB, ketinggian bangunan, dan garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang beserta persyaratan yang ditentukan, atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.

(7) Pemerintah kabupaten dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

(8) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang suatu kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan.

(9) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, penggunaan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan, dan biaya pengukuran.

Bagian KelimaPengaturan Sanksi

Paragraf 1

46

UmumPasal 52

(1) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

(3) Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.(4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi

administratif meliputi :a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang wilayah; danb. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin

prinsip, izin lokasi, izin penggunaan tanah, dan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

(5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2 Jenis Sanksi Administratif

Pasal 53

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang berupa : a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. penghentian sementara pelayanan umum;d. penutupan lokasi;e. pencabutan izin;f. penolakan izin;g. pembatalan izin; h. pemulihan fungsi ruang; dan/ataui. denda administratif.

Pasal 54

47

(1) Peringatan tertulis dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan

ruang beserta bentuk pelanggarannya;b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan

yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan

c. batas waktu maksimal yang diberikan untuk melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut :a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat

yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;

b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan

c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 55

(1) Penghentian sementara dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi :

48

a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.

(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.

(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.

(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihetntikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 56

49

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara

pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi : 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;

e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

50

g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 57

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. Penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi : 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

51

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 58

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin

dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi : 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan;

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

52

e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan

f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 59

Penolakan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan

dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan

b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.

Pasal 60

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara

pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;

c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

53

d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut : 1. dasar pengenaan sanksi;2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat

ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan

3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik;

e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 61

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian

yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi

ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi : 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan;

c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban

54

menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 62

Denda administratif akan diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah tersendiri.

Pasal 63

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 64

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.

BAB VIIIHAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui :a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; danc. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

55

a. memberikan masukan mengenai :1. penentuan arah pengembangan wilayah;2. potensi dan masalah pembangunan;3. perumusan rencana tata ruang; dan4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan.

c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai

dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;

f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;

g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; danh. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau

pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi,

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

56

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 66

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, dan disampaikan kepada Bupati atau disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IXKELEMBAGAAN

Pasal 67

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bersifat ad hoc.

57

(2) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kawasan perkotaan dan atau kawasan perdesaan dapat dibentuk badan atau lembaga khusus yang menangani.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XPENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 68(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.(2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh

kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan;

(3) Pengaturan penyelesaian sengketa lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIPENYIDIKAN

Pasal 69

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

58

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

59

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak secara proposional berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan revisi penunjukan kawasan hutan, tidak dapat ditertibkan atas hak dan perjanjian apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.

(4) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan revisi penunjukan, pemanfaatannya tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkanya penunjukan kawasan hutan yang baru.

(5) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan

60

budidaya akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui Peraturan Gubernur.

BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

(1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluhpada tanggal

BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN

61

Diundangkan di Lima Puluhpada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

ERWIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013 NOMOR 10

62