PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARANOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82).

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa di wilayah

Kecamatan bersangkutan.5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Banjarnegara.

6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Banjarnegara.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.

8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara.

9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa, Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Staf Urusan, Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yaitu Kayim dan Ulu-ulu yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Sekretaris Desa adalah unsur Pemerintah Desa, pembantu Kepala Desa dari unsur Sekretariat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

12. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa.

13. Calon Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa adalah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh BPD.

14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

15. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IIPERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.(2)Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Unsur Sekretariat Desab. Unsur Kewilayahanc. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

BAB IIIPENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(2)Jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diisi dari penduduk desa setempat Warga Negara RI yang memenuhi persyaratan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESAPasal 4

(1)Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat :a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di

bidang perencanaan; e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

(2)Yang dapat mencalonkan diri dan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara RI yang dengan syarat-syarat :a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar

Negara RI Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan RI serta Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 45 tahun;e. sehat jasmani dan rohani;f. berkelakuan baik;g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap;i. terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;j. bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, termasuk karyawan BUMN dan

BUMD;k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;l. berdomisili di dusun yang bersangkutan bagi calon Kepala Dusun;m. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.

(3)Apabila tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VTATACARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5Sebelum melaksanakan proses pengisian Perangkat Desa, Pemerintahan Desa wajib melaporkan dan meminta persetujuan pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 6(1)Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama

Bupati.(2)Tata cara pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut secara khusus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7(1)Pencalonan Perangkat Desa lainnya diajukan oleh Bakal Calon secara

tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang selanjutnya diserahkan kepada BPD.

(2)Mekanisme pencalonan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh BPD melalui penjaringan dan penyaringan.

(3)Apabila jumlah pelamar untuk satu kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya yang memenuhi persyaratan lebih dari satu orang, maka BPD dalam menentukan calon Perangkat Desa tersebut dengan melalui ujian penyaringan dan dengan mempertimbangkan penilaian terhadap Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Sikap Tidak Tercela (PDLT) yang bersangkutan.

(4)Dalam hal pelamar hanya satu orang dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, BPD dapat mengusulkan yang bersangkutan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 8

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan dan usulan BPD.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati bagi Sekretaris Desa dan oleh Kepala Desa bagi Perangkat Desa lainnya.

(2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”, dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar

negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan RI”

BAB VILARANGAN DAN SANKSI DALAM PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa lainnya dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk meluluskan dirinya dalam pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.

(2) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa lainnya yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dinyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.

Pasal 11

(1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa lainnya terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum penetapan sebagai Perangkat Desa, maka BPD berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa tersebut gugur.

(2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada calon Perangkat Desa tersebut diketahui setelah penetapan sebagai Perangkat Desa, maka Calon Perangkat Desa tersebut tetap dilantik dan apabila di kemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 12Tindakan dan sanksi bagi Anggota BPD atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIIMASA KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 13Masa kerja Perangkat Desa lainnya berakhir pada batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIIIKEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian PertamaKewajiban Pasal 14

Perangkat Desa mempunyai kewajiban untuk membantu pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian KeduaHak

Pasal 15Perangkat Desa berhak untuk memperoleh pendapatan tetap dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian KetigaLaranganPasal 16

Perangkat Desa dilarang : a. menjadi pengurus partai politik; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga

kemasyarakatan di desa bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, DPR atau DPD; d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum yaitu Pemilihan Legislatif,

Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menyalahgunakan wewenang; h. melanggar sumpah/janji jabatan; i. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi

kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;

j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan asusila, perjudian, mabuk-mabukan serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadapnya sebagai Perangkat Desa.

BAB IXPENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 17(1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan setelah

adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman

pidana mati. (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB XPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya dan atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 sehingga merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 19

(1) Perangkat Desa lainnya berhenti karena :a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan.

(2)Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :a. telah berusia 60 tahun;b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/atau f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

(3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 20

(1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

(1) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 22

Pemberhentian sementara terhadap Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD paling lama untuk masa 6 (enam) bulan.

BAB XIPENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 23

(1)Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa dari Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu.

(2)Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

(3)Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan

(4)Penjabat Perangkat Desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Perangkat Desa.

(5)Penjabat Perangkat Desa diberi tambahan penghasilan berupa uang yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB XIIBIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

(1)Besarnya biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.

BAB XIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHANPasal 26

Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Staf Urusan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa kerjanya menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

BAB XVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 27Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001 Nomor 8 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di BanjarnegaraPada tanggal 1 Desember 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

D J A S R IDiundangkan di BanjarnegaraPada tanggal 5 Januari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARANOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Banjarnegara Nomor 6 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Banjarnegara Nomor 6 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2 ayat (1)Cukup jelasayat (2) huruf a

Unsur Sekretariat Desa yaitu Kepala Urusan dan Staf Urusan.

huruf bUnsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun.

huruf cUnsur Pelaksana Teknis Lapangan yaitu Kayim dan Ulu-ulu.

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)Cukup jelasayat (2) huruf a

Cukup jelashuruf b

Yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

huruf c Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yaitu mereka yang memenuhi kategori sebagai berikut :1. Dari Sekolah Umum

a. Memiliki Ijasah/STTB SMP;b. Memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama

dengan STTB SMP (bagi lulusan persamaam SMP);c. Memiliki Ijasah program Paket B setara SLTP;d. Memiliki Ijasah/STTB SMP yang berada dibawah

Departemen Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah;e. Memiliki Ijasah/STTB SMP bagi sekolah yang

diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar.

2. Dari Sekolah Kejuruan :a. ST (Sekolah Tehnik);b. ST 4 Tahun (Sekolah Tehnik 4 Tahun);d. SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);e. SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kese-

jahteraan Keluarga Pertama);f. STR (Sekolah Tehnik Rendah);g. SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);h. KKN (Kursus Kerajinan Negeri);i. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);j. SGB (Sekolah Guru B);k. PGA 4 Tahun (Pendidikan Guru Agama 4 Tahun);l. PGAB (Pendidikan Guru Agama B);m. SPG C1 (Sekolah Pendidikan Guru C1);n. SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2).

3. Pernah mengikuti pendidikan formal (umum/kejuruan) dan dinyatakan tamat tetapi belum mengikuti ujian yang diselenggarakan negara, seperti :a. Mengikuti Kejar Paket B dan memiliki Surat Tanda

Tamat Belajar sampai tahap ketiga;b. Telah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh

Yayasan Pendidikan SLTP;c. Pernah duduk di Kelas III (tiga) SLTP sampai

kwartal/semester terakhir.huruf d

Dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang bersangkutanhuruf e

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Pemerintah.

huruf fBerkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

huruf gDibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

huruf hDibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

huruf iYang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus adalah menjadi penduduk desa setempat dengan dibuktikan secara otentik atas kepemilikan KTP dan KK dan tidak memiliki KTP ganda.

huruf jCukup jelas

huruf kCukup jelas

huruf lCukup jelas

huruf mCukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)Cukup jelasayat (2)

Yang dimaksud dengan penyaringan dalam pencalonan Perangkat Desa adalah ujian tertulis.

ayat (3)Yang dimaksud dengan penilaian terhadap prestasi meliputi: Pendidikan formal yang didasarkan ijasah atau surat Tanda

Tamat Belajar (STTB) Calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut : a. SLTP, nilai 6 (enam);b. SLTA, nilai 8 (delapan);c. Diploma I (DI), nilai 9 (sembilan);d. Diploma II (DII), nilai 10 (sepuluh);e. Diploma III (DIII)/Sarjana Muda, nilai 11 (sebelas);f. Strata 1 (S1), nilai 13 (tiga belas);g. Strata 2 (S2), nilai 15 (lima belas);h. Strata 3 (S3), nilai 17 (tujuh belas).

Pendidikan Non Formal didasarkan pada sertifikat yang diperoleh Calon melalui kursus-kursus ketrampilan (mengetik, komputer, montir dan sebagainya), dan untuk setiap kursus ketrampilan diberi nilai 1 (satu). Terhadap beberapa ketrampilan bidang yang sejenis hanya diberi nilai 1 (satu).

Kejuaraan yang pernah diperoleh Calon sebagai Juara I yang dibuktikan dengan Piagam/Surat keterangan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :a. Tingkat Desa , nilai 1 (satu);b. Tingkat kecamatan, nilai 2 (dua);c. Tingkat Kabupaten, nilai 3 (tiga);d. Tingkat Provinsi, nilai 4 (empat);e. Tingkat Nasional, nilai 5 (lima);f. Tingkat Regional (Asia Tenggara dan Asia), nilai 6 (enam); g. Tingkat International/dunia nilai 7 (tujuh)Untuk setiap kejuaraan sejenis pada tingkat yang berbeda diambil tingkatan yang tertinggi

Penilaian Dedikasi;Dedikasi adalah pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan Calon Perangkat Desa selain Sekretaris Desa kepada

desa yang bersangkutan melalui lembaga desa dan/atau lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk atau diakui, dan dibina oleh Pemerintah desa yang kegiatannya mencakup kepentingan masyarakat desa, seperti Baperdes, Hansip/Linmas, RT, RW, LKMD/LP3M, Karang Taruna, Pengurus Dharma Tirta, BP3 Sekolah Dasar desa yang bersangkutan, Guru Honor TK/SD/MI desa yang bersangkutan.Pengabdian yang dinilai adalah pengabdian yang dilakukan Calon Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagai pengurus pada lembaga tersebut. Dengan masa pengabdian sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Loyalitas :Loyalitas adalah kepatuhan dan dukungan terhadap kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Sikap Tercela/ tidak tercela :Untuk penilaian sikap tercela dan tidak tercelanya Calon Perangkat Desa selain Sekretaris Desa adalah menurut hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

ayat (4)Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9ayat (1)

Cukup jelasayat (2)

Cukup jelas.ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16 huruf aCukup jelashuruf b

Cukup jelashuruf c

Cukup jelashuruf d

Cukup jelashuruf e

Cukup jelashuruf f

Cukup jelashuruf g

Cukup jelashuruf h

Cukup jelashuruf i

Cukup jelashuruf j

Yang dimaksud dengan melakuan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa, yaitu :- Disangka melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Melakukan pelanggaran administratif berat dan ternyata yang bersangkutan tidak memperbaiki perilakunya meskipun telah diberikan kesempatan untuk merubahnya.

- Melanggar norma kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan.

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Yang dimaksud dengan tindakan administratif berupa teguran adalah teguran secara tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Terhadap Perangkat Desa yang terbukti melakukan tindakan asusila, perjudian, mabuk-mabukan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1)Yang dimaksud dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bahwa penetapan terhadap besarnya biaya untuk kegiatan pencalonan dan pengangkatan perangkat desa selain Sekretaris Desa tersebut harus berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium.ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 84

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PERANGKAT DESA