Perda Kab Manggarai 8 2009 Retribusi Izin Usaha Angkutan & Izin Trayek

7/18/2019 Perda Kab Manggarai 8 2009 Retribusi Izin Usaha Angkutan & Izin Trayek

http://slidepdf.com/reader/full/perda-kab-manggarai-8-2009-retribusi-izin-usaha-angkutan-izin-trayek 1/31

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha

Angkutan dan Izin Trayek;b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6

Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek;

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah –daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 8851);

4. Undang –

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1268);


Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran




Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

beberapa kali. Terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah (Lembaran



9. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

10. Undang –Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4444);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3527);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang

Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran




Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik




Kendaran dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik




Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4139);


Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor … Tahun … Tentang

Penyelenggaraan Angkutan Barang;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ….Tahun 2003

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan

Kendaraan Umum;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten

Manggarai Tahun 2008 Nomor 1 Seri D Nomor ….)



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI

dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Manggarai.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Hubkominfo Kabupaten Manggarai.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan

peraturan perundangan –undangan yang berlaku.

7. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang digerakan oleh peralatan teknik yang

ada pada kendaraan itu.

8. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan

untuk mengangkut orang atau barang yang dipergunakan oleh umum dan dipungut

bayaran.

9. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan

angkutan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan barang

dengan mobil bus,yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan

tetap,jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, Dana



pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, politik atau

organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan Badan Usaha lainnya.

12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak –

banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi

baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8(delapan)

tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa

perlengkapan pengangkutan bagasi.

14. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil

penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

15. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat laindalam satu daerah

kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau

mobil penumpang yang dalam trayek.

16. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu

daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada

wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang

umum yang terikat dalam trayek.

17. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum

yang diberikan tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani

angkutan dari pintu ke pintu yang beroperasi dalam wilayah Daerah.

18. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum

yang melayani dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah

yang tidak terbatas.

19. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan bus yang dilengkapi

tanda –tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar

pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk angkutan keluarga dan sosial

lainnya.

20. Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada

orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan.

21. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjagakelestarian lingkungan.

22. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi

atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu atau

beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.



23. Pengusaha Angkutan adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang

dan/atau barang dengan kendaraan.

24. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

25. Pengguna Jasa adalah setiap orang atau badan hokum yang menggunakan jasa

angkutan baik dengan angkutan orang maupun barang.

26. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan

untuk menyediakan pelayanan angkutan.

27. Izin Trayek adalah izin untuk melakukan kegitan pelayanan angkutan penumpang

umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan

Daerah.

28. Izin Insidentil adalah izin penyimpangan dari trayek untuk satu kali perjalanan.

29. Izin Operasi Angkutan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang

pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang tidak dalam

trayek.

30. Masa Berlaku Izin adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu

bagi pemegang izin untuk memanfaatkan izin usaha angkutan.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang –undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu

bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.

33. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD

adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusiuntuk melaporkan data obyek

retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi

yang terhutang menurut [eraturan perundang –undangan retribusi daerah.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat

ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat

disingkat SKRDKBTadalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah

retribusi yang terutang.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak

seharusnya terutang.37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi besarnya biaya

dan/atau denda.



38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD

atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh

wajib retribusi.

39. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas

jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kebutuhan

pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang –

undangan retribusi Daerah.

41. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek dipungut retribusi sebagai

pembayaran atas Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek kepada orang pribadi atau

Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang dan/atau angkutan barang

serta pemanfaatan prasarana lalu lintas.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan yang mendapat Izin Usaha Angkutan dan

Izin Trayek.

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek untuk

menyediakan angkutan penumpang umum dan/atau angkutan barang sertapemanfaatan prasarana lalu lintas.

(2) Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri

atas :

a. Izin Usaha Angkutan;



b. Izin Trayek;

c. Izin Insidentil;

d. Izin Operasi dan;

e. Izin Penutupan Jalan.

BAB III

PERIZINAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu

Izin Usaha Angkutan

Pasal 5

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dan angkutan barang

dapat dilakukan oleh :

a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;

c. Koperasi;

d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

(1) Setiap Orang atau Badan melakukan Usaha Angkutan wajib memiliki Izin Usaha

Angkutan;

(2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk

mengusahakan :

a. Angkutan orang dalam trayek;

b. Angkutan orang tidak dalam trayek;

c. Angkutan barang.

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan, wajib memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Memilki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan

usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi dan

tanda identitas diri bagi pemohon perorangan;

c. Memiliki Rekomendasi Plat Kuning bagi Angkutan Penumpang Umum dan

Angkutan Barang Umum;



d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

e. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan

kendaraan.

(2) Untuk memiliki izin usaha angkutan pemohon wajib mengajukan permohonan

tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin Usaha Angkutan.

Pasal 9

(1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Bupati atau

pejabat yang ditunjuk selambat –lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah

permohonan diterima secara lengkap;

(2) Penolakan atas permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 10

(1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berlaku

selama masih menjalankan usahanya;

(2) Izin dimaksud pada ayat (1), wajib didaftar ulang pada setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan Izin Usaha Angkutan Dinas wajib melakukan pengawasan

dan pengendalian;

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan registrasi menggunakan Kartu Pengawasan yang merupakan turunan dari

Izin Usaha Angkutan dan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal

penetapannya.

Pasal 12

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan adalah sebagai berikut :



a. Melakukan kegiatan usaha selambat –lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan

Izin Usaha Angkutan;

b. Menyediakan tempat penyimpanan kendaraan;

c. Menyediakan alat Pemadam Kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika

timbul kebakaran;

d. Memelihara kebersihan dalam garasi;

e. Mematuhi Peraturan Perundang –undangan yang berlaku yang berkaitan dengan

bidang usaha angkutan;

f. Melampirkan data banyaknya kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK) sebagai lampiran Izin Usaha;

g. Meneliti izin usaha setiap tahun sesuai dengan tanggal berlakunya;

h. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas.

Bagian Kedua

IZIN TRAYEK

Pasal 13

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dalam trayek sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib memiliki izin trayek;

(2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan

permohonan tertulis dari pemohon;

(3) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa izin

trayek baru, pembaharuan masa berlaku izin dan pindah trayek;

(4) Dalam pengajuan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

dan memenuhi :

a. persyaratan administratif;

b. persyaratan teknis.

(5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :

a. Foto copy Surat Izin Usaha Angkutan;

b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;

c. Foto copy Buku Uji;

d. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan /pool kendaraan bermotor

yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat kendaraanmengenai pemilikan atau penguasaan dari Kelurahan / Desa;

e. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan

fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat

kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.



(6) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi :

a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah

kendaraan;

b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan

pelayanan angkutan yang baik.

Pasal 14

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban persetujuan atau

penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat –lambatnya dalam waktu

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;

(2) Penolakan atas permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 15

Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 16

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Kartu Pengawasan Izin

Trayek demi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap izin trayek;

(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu)

tahun.

Pasal 17

(1) Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian operasional secara rutin;

(2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Pengusaha Angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek wajib :a. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik

jalan;

b. melayani trayek sesuai izin yang diberikan;



c. meminta pengesahan dari Pejabat pemberi izin trayek apabila akan mengalihkan

izin trayek;

d. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;

e. membawa Kartu Pengawasan dalam operasinya;

f. memberi pelayanan yang sebaik –baiknya kepada pengguna jasa;

g. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan ataupun domisili

perusahaan;

h. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

i. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan;

j. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan sesuai

yang tercantum dalam kartu pengawasan;

k. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi.

Pasal 19

(1) Setiap Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek dapat

menyiapkan kendaraan cadangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari

jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberikan izin trayek;

(2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dioperasikan

apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang

diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan;

(3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kartu

pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki izin

trayek yang digantikannya.

Bagian Ketiga

Izin Operasi Taksi

Pasal 20

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dengan taksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, wajib memiliki izin operasi;

(2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan

permohonan tertulis dari pemohon;

(3) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa izintrayek baru, pembaharuan masa berlaku izin dan pindah trayek;

(4) Dalam pengajuan permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

dan memenuhi :



a. Persyaratan administratif;

b. Persyaratan teknis.

(5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :

a. Foto copy Surat Izin Usaha Angkutan;

b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;

c. Foto copi Buku Uji;

d. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang

dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan

mengenai pemilikan atau penguasaan dari kelurahan / Desa;

e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan

fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat

kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.

(6) Persyaratan teknis sebgaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi :

a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah

kendaraan;

b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan

pelayanan angkutan yang baik;

Pasal 21

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban persetujuan atau

penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat –lambatnya dalam waktu

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;

(2) Penolakan atas permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan;

Pasal 22

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku untuk jangka waktu 5

(lima) tahun dan dapat diperpanjang;

Pasal 23

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Pengawasan Izin Trayek,dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin trayek;

(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu)

tahun penetapannya.



Pasal 24

(1) Dinas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian operasional secara rutin;

(2) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 25

Perusahaan angkutan yang telah memperoleh Izin Operasi diwajibkan untuk :

a. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan ataupun domisili

perusahaan;

b. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;

c. Mengembalikan dokumen izin opersi setelah terjadi perubahan;

d. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

e. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang

sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan (KP), Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);

f. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;

g. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

Perundang –undangan yang berlaku dan merupakan ……….bersangkutan;

h. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan;

Bagian Keempat

Izin Insidentil

Pasal 26

(1) Izin Insidentil diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin

Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk menyikapi dari izin trayek

yang telah dimiliki;

(2) Izin Insidentil sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan

menambah kekurangan armada angkutan pada waktu keadaan tertentu atau

keadaan darurat;

(3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku

paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 27

Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan oleh Kepala Dinas.



Bagian Kelima

Izin Penutupan Jalan

Pasal 28

Izin penutupan jalan diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum untuk

menggunakan ruas jalan tertentu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 29

(1) Bagi Perorangan atau Badan Hukum yang karena kepentingan memerlukan

penutupan ruas jalan tertentu terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan

permohonan tertulis dari perorangan atau Badan Hukum;

Pasal 30

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat diberikan apabila terdapat jalan

alternatif untuk mengalihkan kegiatan arus lalu lintas dari ruas jalan yang dimohon

untuk ditutup.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 31

Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan

tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan dari klasifikasi

jenis angkutan penumpang umum dan angkutan barang.



BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN …..

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 33

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Perizinan tertentu didasarkan

pada tujuan untuk menutup sebagian atauseluruh biaya penyelenggaraan

pemberian izin yang bersangkutan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ………………dokumen

perizinan, pengawasan lapangan, penegakan hokum dan atau penatausahaan

pemberian izin.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

(1) Retribusi Izin Usaha Angkutan dihitung berdasarkan jenis angkutan penumpang

umum, angkutan barang, daya angkut kendaraan bermotor dan atau jenis

perizinan yang diberikan;

(2) Retribusi Izin Trayek ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk per

kendaraan per satu tahun;

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan sebagai berikut :

A. IZIN USAHA ANGKUTAN PERKENDARAAN PERTAHUN

1. Angkutan orang dalam trayek :

a). Mobil penumpang dengan kapasitas sebanyak –

banyaknya 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 40.000,-

b). Mobil bus dengan kapasitas 13 s/d 16 tempat

duduk sebesarRp. 50.000,-

c). Mobil bus dengan kapasitas 17 s/d 23 tempat

duduk keatas sebesarRp.60.000,-

d). Mobil bus dengan kapasitas 24 tempat duduk

keatas sebesarRp.70.000,-

e). Mobil barang yang diberikan dispensasi untukmenjadi Angkutan Orang (bus tong) dengan

kapasitas 24 tempat duduk keatas sebesar

Rp.70.000,-



2. Angkutan orang tidak dalam trayek :

a). Angkutan taxi sebesar Rp …………..

b). Angkutan Sewa Rp. …………….

c). Angkutan Pariwisata Rp ……………

d). Angkutan antar jemput Rp. ……………

3. Angkutan Barang :

a) Pick up JBB 1 s/d 4 Ton sebesar Rp. ………….

b) Truck :

JBB 4 s/d 8 Ton sebesar Rp. ………….

JBB 8 s/d 12 Ton sebesar Rp. ………….

JBB 12 Ton ke atas sebesar Rp. ………….

B. RETRIBUSI IZIN TRAYEK PERKENDARAAN PERTAHUN

1. Mobil Bus/Penumpang dengan Kapasitas :

a). Mobil penumpang kapasitas 8 (delapan)

tempat duduk sebesar Rp. ………….

b). Mobil bus dengan kapasitas 8 s/d 12

tempat duduk sebesar Rp. ……………

c). Mobil bus dengan kapasitas 13 s/d 17

tempat duduk sebesar Rp. 130.000/tahun

d). Mobil bus dengan kapasitas 18 s/d 23

tempat duduk sebesar Rp. 150.000/tahun

e). Mobil bus dengan kapasitas tempat

duduk 24 orang sebesar Rp. 175.000/tahun

f). Mobil barang yang diberikan dispensasi

untuk menjadi Angkutan Orang (bus

tong) sebesar Rp. …………/tahun

2. Izin Insidentil sekali perjalanan

Ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk :

a. Kapasitas 8 s/d 12 tempat duduk : Rp. …………….

b. Kapasitas 13 s/d 17 tempat duduk : Rp. …………….

c. Kapasitas 18 s/d 23 tempat duduk : Rp. …………….

d. Kapasitas 24 s/d 40 tempat duduk : Rp. ……………

e. Mobil barang yang diberikan dispensasi

untuk menjadi Angkutan Orang (bus tong)

dengan kapasitas 24 tempat duduk : Rp. ……………..



C. IZIN OPERASI TAXI PERKENDARAAN : Rp. …………….

D. IZIN PENUTUPAN JALAN :

a). Kepentingan pesta dan sejenisnya sebesar : Rp. ………….

b). Untuk kepentingan duka sebesar : Rp. …………..

c). Untuk kepentingan proyek dan kepentingan

umum memanfaatkan jalan sebagai penumpukan

material sebesar

kepentingan komersil : Rp. ……………….

Kepentingan pribadi : Rp. ……………….

E. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH TRAYEK

a). Angkutan kota sebesar : Rp. 200.000,-

b). Angkutan pedesaan sebesar : Rp. 250.000,-

c). Angkutan AKDP sebesar : Rp. 350.000,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 36

(1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;

(2) Wajib retribusi yang belum melunasi retribusinya diharuskan memberikan jaminan

pelunasan atas retribusi terutang yang nilainya sama dengan retribusi terutang.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi di Daerah wajib mengisi SPdORD;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan

lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau yang diberi kuasa.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk,isi serta tata cara pengisian dan

penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati.

BABXI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 38

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan

……terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang di …….

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan …………….terutang,

maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ………………..dengan

keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 39

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang

dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

(1) Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

(2) Setiap orang atau Badan Hukum yang tidak mengindahkan salah satu ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 dan Pasal 26

Peraturan Daerah ini dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- untuk

setiap kali terjadinya pelanggaran.



(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada

pengusaha angkutan yang melakukan pelanggaran secara berlanjut dan diberikan

teguran peringatan tertulis dengan patut, sebanyak –banyaknya 3 (tiga) kali

berturut –turut peringatan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 41

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang, dilunasi selambat –lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau

STRD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

(1) Retribusi terutang dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang

menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau

kurang dibayar oleh wajib retribusi ditagih oleh Dinas.

(2) Segala biaya yang timbul akibat penagihan retribusi ditanggung oleh Dinas.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 43

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh SKRDKBT

dan SKRDLB.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan alasan –alasan yang jelas.(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib

retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB



diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat ………bahwa jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan pada ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak

dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 44

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dapat

berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah retribusi

yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati

tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu palin lama 6 (enam) bulan sejak ………permohonan

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayt (2) telah dilampaui dan

Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus dierbitkan dsalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untukmelunasi terlebih dahulu tentang retribusi tersebut.

(5) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu

2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar …% (….persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.





BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 49

(1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib

retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung;

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Hukum

Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak pidana retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan badan

sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku –buku, catatan –catatan dan dokumen –dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen –dokumen lain, serta melakukan pernyataan

terhadap bahan bukti tersebut;f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi dearah;



g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui

penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang –Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan

daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling

banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi terutang;

(2) Tindak pidana sebgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2005 tetap berlaku sampai dengan

berakhirnya perizinan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Manggarai Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah



Kabupaten Manggarai Tahun 2005 Nomor 5 Seri C Nomor 3 dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal –hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 17 Januari 2009

BUPATI MANGGARAI

CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng

Pada tanggal 17 Januari 2009

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN MANGGARAI

ANSELMUS ASFAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C NOMOR 4

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG



RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN DAN IZIN TRAYEK

I. UMUM

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap jasa angkutan umum di

Kabupaten Manggarai, perlu dilaksanakan secara terus menerus karena

kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan terus berkembang, sementara di

sisi lain wilayah yang ada sangat teratas sehingga perlu diimbangi dengan

pengaturan izin penyelengaraan angkutan.

Di samping itu, dalam rangka mendukung perkembangan pelaksanaan otonomi

daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab maka pembiayaan

pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya

yang berasal dari retribusi daerah perlu di atur, ditingkatkan dan disesuaikan.

Semakin meningkatnya pelaksanaan kegiatan

pembangunan………..penyediaan sarana dan prasarana transportasi

………..pertumbuhan perkembangan Kabupaten Manggarai …………..penyediaan

sumber –sumber pendapatan asli daerah yang …….

Atas dasar itulah maka Peraturan Daerah ini disusun sehingga diharapkan

dapat menjadi landasan hukum bagi pengaturan perizinan angkutan di Kabupaten

Manggarai.Izin Usaha Angkutan diberlakukan untuk seluruh usaha angkutan

dengan kendaraan umum dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

angkutan.

Izin Trayek dan Izin Operasi diberlakukan untuk Izin Usaha angkutan

penumpang dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam ……dengan tujuan

agar usaha angkutan …..diselenggarakan secara….. Izin usaha angkutan

…….ditetapkan agar usaha angkutan……dapat dilaksanakan secara……untuk

menjamin……tertib dan teratur……pengawasan faktor–faktor …. dengan

keselamatan seperti perawatan kendaraan dan……ditingkatkan.

Demikian juga pengawasan terhadap lebih muatan akan ditingkatkan sehingga

kerusakan –kerusakan jalan akibat lebih muatan dapat dikurangi.

Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi yang diatur dalam Peraturan

Daerah ini berdasarkan pada ketentuan –ketentuan yang diatur dalam keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tenteng Pedoman Tata Cara

Pemungutan Retribusi Daerah.

Komponen untuk menentukan besarnya tarif adalah berdasarkan pada biayapenyediaan blangko, biaya pelayanan, dampak atau beban lingkungan yang

timbul, biaya perawatan jaringan jalan, biaya operasional pembinaan, pengaturan,

pengawasan dan pengendalian.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat diperpanjang ………..memenuhi

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, tidak terbukti

melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak melakukan kegiatan yangmengakibatkan keamanan dan kepentingan umum terganggu.

Ayat (3)

Cukup Jelas



Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4) huruf b

Yang dimaksud dengan mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai

standar adalah:

1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur tata cara pelayanan umum

dilaksanakan secara mudah, cepat, tidak berbelit –belit;

2. Adanya keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan;

3. Mentaati ketentuan perundang –undangan yang berlaku dalam

penentuan biaya tarif pelayanan;

4. Ketepatan waktu dalam pelayanan;

5. Keramahan dan sopan santun dalam pelayanan.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas



Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pada keadaan tertentu adalah pada saat

perayaan Natal, Paskah, Tahun Baru, Lebaran dan lain –lain.

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana tanah longsor,

banjir, angin taufan dan gempa bumi.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4) huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan nyata adalah bahwa berdasarkan

analisis survey load factor , pada wilayah yang dimohon pantas diberikan

izin operasi.

Pasal 33

Cukup JelasPasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas



Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam Pasal ini dan

Pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya

retribusi terutang.Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas



Pasal 54

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses

kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga

namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh

bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses

pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama

dengan badan –badan tertentu yanga karena profesionalismenya layak

dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi

secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya

retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi.

Pasal 55

Cukup Jelas

Documents

Perda Kab Manggarai 8 2009 Retribusi Izin Usaha Angkutan & Izin Trayek