Upload
hery-setiawan-purnawali
View
37
Download
8
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
Citation preview
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 1/27
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 2/27
2
6.
4.
5.
7.
8.
9.
11.
t2.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2OO9
tentang
Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Tahun
2008 Nomor
l4O,
Tambahan
Lembaran Negara
Nomor
5059);
Undang-Undang
Nomor
26
Tahun
2OO7
tentang
Penataan Ruang (Lembaran
Negara
Tahun
2OOT
Nomor
48,
Tambahan Lembaran
Negara Nomor
a833);
Undang-Undang
Nomor
32 Tahun
2OO4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2OO4
Nomor
L25,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah diubah
terakhir
dengan
Undang-undang
Nomor
12 Tahun
2008
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
48aal
;
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2OlO tentang
Benda
Cagar
Budaya
(Lernbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2OIO
Nomor
130, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5168);
Undang-Undang
Nomor 12
Tahun
2OlL
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2}ll
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
523a1;
Peraturan
Pemerintah
Nomor
79 Tahun
2OO5
tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005 Nomor
165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
a593);
Peraturan
Pemerintah
Nomor
38 Tahun
2OO7
tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2OO7, Nomor
82, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
a7371;
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor
53
Tahun
20lt
tentang Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah;
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Lamongan
Nomor
1
Tahun
2OLL
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Lamongan
Tahun
2OLL-2O15 (Lembaran
Daeerah
Kabupaten
Lamongan
Tahun
2}ll
Nomor
1)
;
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Lamongan
Nomor
15
Tahun
2OLL tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten
Lamongan
Tahun
2OLL-2O31
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Lamongan
Tahun
2OlI Nomor
15);
10.
13.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 3/27
3
Menetapkan
14.
Peraturan
Daerah Kabupaten
Lamongan
Nomor
1
Tahun
2Ol2
tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah Kabupaten
Lamongan
Tahun
2OO*2O25 (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Lamongan
Tahun 2Ol2
Nomor
1).
Dengan Persetujuan
Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN
LAMONGAN
DAN
BUPATI
LAMONGAN
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
CAGAR BUDAYA.
BAB
I
PELESTARIAN
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan
Daerah
ini
yang
disebut
dengan
:
1. Daerah
adalah Kabupaten Lamongan.
2.
Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah
adalah Dewan Perwakilan
Ralryat
Daerah Kabupaten
Lamongan.
3. Pemerintah Daerah
adalah
Kepala
Daerah
dan
Perangkat
Daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah
;
4. Kepala Daerah
adalah
Bupati Lamongan.
5.
Cagar
Budaya,
adalah
warisan
budaya
bersifat
kebendaan
berupa
benda
cagar budaya, bangunan cagar budaya,
struktur cagar budaya,
situs
cagar budaya,
dan
kawasan
atau
lingkungan
cagar
budaya
didarat
dan/atau
di
air
yang perlu
dilestarikan
keberadaannya
karena
memiliki nilai
penting
bagi
sejarah,
ilmu
pengetahltan,
pendidikan,
agama, danf atau
kebudayaan
melalui
proses
penetapan.
6.
Tim
Cagar Budaya adalah
kelompok
ahli
pelestarian
dari berbagai
bidang ilmu
yang
memiliki
sertifikat
kompetensi
untuk
memberikan
rekomendasi
penetapan,
pemeringkatan,
dan
penghapusan
cagar
budaya.
7.
Setiap orang adalah
perseorangan,
kelompok orang,
masyarakat,
badan
usaha
berbadan
hukum, dan/atau
badan
usaha bukan
berbadan
hukum.
8. Benda
Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau
benda buatan
manusia,
baik bergerak
maupun
tidak bergerak, berupa kesatuan
atau
kelompok,
atau
bagian-bagiannya,
atau
sisa-sisanya
yang
memiliki hubungan
erat dengan
kebudayaan
dan sejarah
perkembangan
manusia.
9.
Bangunan
Cagar Budaya adalah susunan
binaan
yang
terbuat dari
benda
alam
atau
benda buatan
manusia
untuk
memenuhi
kebutuhan ruang
berdinding danlatau tidak
berdinding,
dan
beratap.
10.
Struktur
Cagar
Budaya
adalah susunan binaan
yang
terbuat
dari
benda alam
dan/atau
benda
buatan manusia
untuk
memenuhi
kebutuhan ruang kegiatan
yang
menyatu
dengan
alam,
sarana, dan
pras€rrana
untuk
menampung
kebutuhan
manusia.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 4/27
4
11. Situs
Cagar
Budaya adalah
lokasi
yang
berada di darat
dan/atau
di
air
yang
mengandung benda cagar
budaya, bangunan
cagar budaya,
dan/atau
struktur
cagzrr
budaya sebagai hasil kegiatan manusia
atau
bukti kejadian
pada
masa lalu.
12.
Lingkungan
Cagar
Budaya adalah kawasan
disekitar atau
disekeliling
cagar
budaya
yang
diperlukan
untuk
pelestarian
bangunan cagar
budaya dan/atau
kawasan
tertentu
yang
berumur sekurang-
kurangnya
50
(lima puluh)
tahun
serta dianggap mempunyai nilai
penting
bagi sejarah,
ilmu
pengetahuan
dan kebudayaan.
13. Pelestarian
adalah
upaya
dinamis
untuk mempertahankan
keberadaan
benda, bangunan,
struktur,
situs dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
dan nilainya dengan
cara
melindungi,
mengembangkan,
dan memanfaatkannya.
t4.
Konservasi,
adalah
segenap
proses
pengelolaan
cagar
budaya
agar
makna
budaya
yang
terkandung
didalamnya
terpelihara
dengan
baik
dengan
tujuan
untuk
melindungi, memelihara
dan
memanfaatkan
dengan cara
preservasi, pemugaran
atau
demosili.
15. Perlindungan
adalah upaya
mencegah
dan
menanggulangi
dari
kerusakan,
kehancuran,
atau kemusnahan
dengan
cara
penyelamatan, pengamanan,
zonasi,
pemeliharaan,
dan
pemugaran
cagar budaya.
16. Pemeliharaan
adalah upaya menjaga dan merawat
agar
kondisi fisik
cagar budaya
tetap
lestari.
17.
Preservasi
adalah
pelestarian
suatu
cagar budaya
dengan
cara
mempertahankan
keadaan
aslinya tanpa ada
perubahan,
termasuk
upaya
mencegah
penghancuran.
18.
Pemugaran
adalah upaya
pengembalian
kondisi
fisik
benda
cagar
budaya,
bangunan cagar budaya,
dan
struktur
cagar budaya
yang
rusak
sesuai dengan
keaslian
bahan, bentuk,
tata
letak,
dan/atau
teknik
pengerjaan
untuk
memperpanjang
usianya.
19. Rehabilitasi
adalah
pelestarian
suatu
benda,
bangunan
dan/atau
lingkungan
cagar budaya dengan cara
mengembalikan
kedalam
keadaan semula.
20. Restorasi
adalah
perubahan
terhadap benda
cagar
budaya, bangunan
cagar
budaya,
struktur
cagar
budaya,
situs
cagar
budaya, dan/atau
lingkunga.n
cagar budaya dengan cara
yang
lebih baik.
21. Rekonstruksi
adalah
upaya
mengembalikan
suatu
benda, bangunan,
dan/atau
tempat semirip mungkin
dengan
keadaan semula,
dengan
menggunakan
bahan
lama maupun
bahan baru, sesuai informasi
kesejarahan
yang
diketahui.
22.
Adaptasi
adalah
pengembalian
cagar budaya untuk kegiatan
yang
lebih
sesuai dengan
kebutuhan
masa
kini dengan melakukan
perubahan
terbatas
yang
tidak
akan mengakibatkan kemerosotan
nilai
pentingnya
atau kerusakan
pada
bagian
yang
mempunyai nilai
penting.
23.
Revitalisasi
adalah
kegiatan
pengembalian
yang
ditujukan
untuk
menumbuhkan kembali nilai-nilai
penting
cagar budaya dengan
penyesuaikan
fungsi
rLrang
baru
yang
tidak
bertentangan
dengan
prinsip
pelestarian
dan nilai budaya masyarakat.
24.
Demosili
adalah upaya
pembongkaran
atau
perombakan
suatu
benda, bangunan cagar budaya
yang
sudah
dianggap
rusak dan
membahayakan dengan
pertimbangan
dari aspek
keselamatan
dan
keamanan
dengan
melalui
penelitihan
terlebih
dahulu
dengan
dokumentasi
yang
lengkap.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 5/27
5
BAB
II
ASAS,
TUJUAN, SASARAN
DAN
RUANG LINGKUP
Pasal
2
Pelestarian cagar
budaya berdasarkan
asas
:
a.
pancasila;
b.
bhinneka
tunggal
ika;
c. kenusantaraan
;
d. keadilan
;
e. ketertiban
dan
kepastian hukum
;
f.
kemanfaatan;
g.
keberlanjutan
;
h.
partisipasi
;
dan
i.
transparansidanakuntabilitas.
Pasal
3
Pelestarian
cagar
budaya
bertujuan
:
a. mempertahankan
keaslian
cagar
budaya.
yang
mengandung nilai
sejarah,
ilmu
pengetahuan
dan
budaya;
b. melindungi
dan memelihara
cagar budaya
dari kerusakan
yang
disebabkan
tindakan manusia
maupun
proses
alam;
c. memanfaatkan
benda, bangunan,
struktur,
dan situs
dan/atau
lingkungan
cagar budaya
sebagai kekayaan
cagar
budaya
untuk
dikelola sebaik-baiknya
demi
kepentingan pembangunan
dan
citra
daerah serta
tujuan
wisata;
d.
melestarikan
warisan
budaya
bangsa,
meningkatkan
harkat
dan
martabat
bangsa serta
memperkuat kepribadian
bangsa
dan
mempromosikan
warisan
budaya
bangsa.
Pasal
4
Sasaran
pelestarian
cagar
budaya adalah
:
a. meningkatkan
kesadaran masyarakat
da
pemilik
akan
pentingnya
pelestarian, perlindungan
dan
pemelihaiaan
benda, bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar budaya;
b. memberikan
dorongan dan dukungan kepada masyarakat
untuk
berperan
serta dalam upaya
pelestarian,
perlindungan,
pemeliharaan
dan
pemanfaatan
terhadap
potensi
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar budaya
untuk
kepentingan
sejarah,
pengetahuan,
kebudayaan, sosial
dan ekonomi.
Pasal 5
Ruang
lingkup
yang
diatur dalam
Peraturan
Daerah ini
meliputi
:
a. benda
cagar budaya;
b.
bangunan
cagar budaya;
c.
struktur
cagar
budaya
;
d.
situs cagar
budaya
;
e. lingkungan
cagar
budaya.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 6/27
6
(1)
BAB III
KRITERIA, TOLOK UKUR DAN
PENGGOLONGAN
Pasal 6
Benda, bangunan,
atau struktur
ditetapkan
sebagai
benda
cagar
budaya, bangunan cagar budaya,
atau
struktur
cagar budaya
berdasarkan kriteria :
a.
umur;
b. estetika;
c.
kejamakan;
d. kelangkaan;
e.
nilai
sejarah;
f. memperkuat
kawasan;
g.
keaslian;
h. keistimewaan;
dan
latau
i.
tengeran.
Situs
dan
lingkungan
ditetapkan
sebagai situs
cagar budaya dan
lingkungan
cagar budaya berdasarkan kriteria :
a. umur;
b.
keaslian;
c. nilai
sejarah;
d. kelangkaan;
danf
atau
e.
ilmu
pengetahuan.
Pasal 7
(1)
Tolok
ukur
dari kriteria
benda, bangunan,
dan
struktur
cagar budaya
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 6
(1),
adalah:
a.
umur
berkenaan dengan
batas
usia benda, bangunan, dan
struktur cagar budaya
sekurang-kurangnya
50
(lima
puluh)
tahun;
b. estetika
berkenaan dengan
aspek
rancangan
arsitektur
yang
menggambarkan
suatu zaman
dan
gaya/langgam
tertentu;
c.
kejamakan berkenaan
dengan
benda,
bangunan-bangunan,
struktur
atau bagian
dari
Daerah
yang
dilestarikan karena
mewakili
kelas atau
jenis
khusus benda dan
bangunan
yang
cukup
berperan;
d.
kelangkaan
berkenaan
dengan
dengan
jumlah
yang
terbatas
dari
jenis
atau fungsinya, atau hanya
satu-satunya
di lingkungan
atau wilayah tertentu;
e. nilai
sejarah berkenaan dengan
peristiwa perubahan
dan/atau
perkembangan
daerah,
nilai-nilai
kepahlawanan,
peristiwa
kejuangan
bangsa Indonesia, ketokohan,
politik,
sosial,
budaya
serta
nilai
arsitektural
yang
menjadi
simbol nilai
kesejarahan
pada
tingkat
Nasional
dan/atau
Daerah;
f. memperkuat
kawasan
berkenaan
dengan
benda,
bangunan,
struktur
atau bagian
Daerah
yang
karena
potensi
dan/atau
keberadaannya
dapat
mempengaruhi
serta
sangat
bermakna
untuk
meningkatkan kualitas
dan
citra lingkungan
di
sekitarnya;
g.
keaslian
berkenaan dengan
tingkat
perubahan
dari
benda,
bangunan,
struktur
cagar budaya
baik dari
aspek
struktur,
material,
tampang benda
dan/atau
bangunan maupun
sarana
dan
prasarana
lingkungannya;
(2)
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 7/27
7
h.
keistimewaan
berkenaan
dengan
sifat
istimewa
dari
benda,
bangunan dan/atau
struktur
cagar budaya
;
i.
tengeran
atau
landmark
berkenaan dengan keberadaan
sebuah
benda,
bangunan
danf
atau
struktur,
baik tunggal
atau
jamak
dari
benda, bangunan
dan/atau
struktur
atau
lansekap
yang
menjadi
simbol
atau
karakter
suatu
tempat
atau
lingkungan
cagar
budaya.
(2)
Tolok
ukur dari situs
dan lingkungan
cagar budaya
sebagimana
dimaksud
dalam
Pasal
6 ayat
(2),
adalah
:
a.
umur
berkenaan
dengan
usia lingkungan
terbangun,
paling
sedikit
seusia benda,
bangunan
danlatau
struktur
yang
telah
ditetapkan
atau diduga
sebagai
benda
dan/atau
bangunan
cagar
budaya;
b. keaslian
adalah keberadaan
situs
cagar
budaya
atau
lingkungan
cagar
budaya
yang
masih
asli, baik
lengkap
maupun
tidak
lengkap;
c. nilai
sejarah
berkenaan
dengan
peristiwa
perubahan
dan/atau
perkembangan
kota
Lamongan,
nilai-nilai
kepahlawanan,
peristiwa
kejuangan
bangsa
Indonesia,
ketokohan, politik,
sosial,
budaya
yang
menjadi
simbol
nilai
kesejarahan
pada
tingkat
nasional
dan/atau Daerah
untuk memperkuat
jati
diri
bangsa;
d.
kalangan
berkenaan
dengan
tatanan
tapak
atau
tatanan
situs
atau lingkungan
yang
jarang
ditemukan;
e. ilmu pengetahuan,
berkenaan
dengan ilmu
dan
pengetahuan
yang
berkaitan
dengan
situs
cagar budaya
atau
lingkungan
cagar
budaya.
Pasal
8
Berdasarkan
kriteria
dan tolok
ukur sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
6
dan Pasal
7 benda,
bangunan
dan/atau
struktur
cagar
budaya
dibagi
dalam
4
(empat)
golongan,
yaitu
:
a.
golongan
A,
adalah benda,
bangunan
dan/atau
struktur
bangunan
cagar
budaya
yang
harus
dipertahankan
dengan
cara
preservasi;
b.
golongan
B,
adalah benda,
bangunan
dan/atau
struktur
cagar
budaya
yang
dapat dilakukan
pemugaran
dengan
cara restorasi,
rehabilitasi
atau rekonstruksi;
c.
golongan
C,
adalah benda,
bangunan
dan/atau
struktur
cagar
budaya
yang
dapat dilakukan pemugaran
dengan
cara revitalisasi
atau adaptasi;
d.
golongan
D,
adalah benda,
bangunan
dan/atau
struktur
cagar
budaya
yang
keberadaannya
dapat membahayakan
keselamatan
penggunaan
maupun
lingkungan
sekitarnya,
sehingga
dapat
dibongkar
dan dapat
dibangun
kembali
sesuai
dengan
aslinya
dengan
cara
demosili.
Pasal
9
Berdasarkan
kriteria
dan tolok
ukur
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
6
dan Pasal
7,
situs cagar
budaya
dan lingkungan
cagar
budaya
dapat
diklasifikasikan
menjadi
3
(tiga) golongan
yaitu
:
a.
golongan
I,
adalah situs
cagar
budaya
atau lingkungan
cagar
budaya
yang
secara
fisik masih
lengkap
dan
memenuhi
seluruh
criteria;
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 8/27
8
b.
c.
golongan
II,
adalah
situs
budaya
yang
secara fisik
kriteria
umur,
keaslian
dan
golongan
III,
adalah
situs
budaya
yang
secara fisik
cagar budaya
atau
lingkungan
cagar
tidak
lengkap
serta
minimal
memenuhi
nilai
sejarah;
cagar
budaya
atau
lingkungan
cagar
tidak
lengkap
serta
minimal
memenuhi
kriteria
umur
dan keasliannya.
Pasal
10
Ketentuan
mengenai
pelaksanaan
penggolongan
benda,
bangunan,
struktur,
situs dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
8 dan Pasal
9
diatur
lebih
lanjut
dalam
Peraturan
Kepala
Daerah.
BAB
IV
TUGAS, TANGGUNGJAWAB
DAN WEWENANG
Pasal
1 1
Pelestarian
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkung€rn
cagar
budaya
di Daerah
menjadi
tugas dan
tanggungiawab
Pemerintah
Daerah.
Pasal 12
(1)
Dalam
melaksanakan
tugas
dan
tanggungiawab
sebagimana
dimaksud
dalam Pasal
1 1,
Pemerintah
Daerah
berwenang
:
a.
menetapkan
prosedur
dan
tata
cara
serta
melakukan
inventarisasi terhadap
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkung ., yang
diduga
seba{ai
cagar
budaya;
b. menetapkan
prosedur
dan
tata
cara
pelaporan
penemuan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
yang
diduga
sebagai
cagar
budaya;
c.
menetapkan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
sebagai
cagar
budaya
berdasarkan
berita
acara
hasil
penelitian
Tim
Cagar Budaya
;
d. melakukan penelitian
berdasarkan
kriteria
untuk
penggolongan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya;
e.
melakukan
pendaftaran terhadap benda, bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya;
f.
mengatur perlindungan,
pemeliharaan
dan
pemanfaatan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya;
g.
memberikan
izin
kegiatan pemugaran,
pembongkaran
dalam
rangka
demosili
terhadap
benda,
bangunan,
status,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya;
h. melakukan pengawasan
terhadap perlindungan,
pengembangan
dan
pemanfaatan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya.
(2)
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Daerah
harus
mempertimbangkan
dan
menyesuaikan
dengan
keberadaan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya.
(3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pelaksanaan
kewenangan
Pemerintah
Daerah
sebagimana
dimaksud
pada
ayat (1)
lebih
lanjut
diatur
dalam
Peraturan
Kepala
Daerah.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 9/27
9
(1)
(21
(3)
(4)
(1)
(2)
BAB
V
HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT
Pasal
13
Setiap
orang
mempunyai
hak
yang
sama
untuk
menikmati
keberadaan
cagar
budaya.
Setiap
orang mempunyai
hak
atas informasi
yang
berkaitan
dengan
peran
serta
dalam
pelestarian
cagar
budaya.
setiap
orang
mempunyai
hak
untuk
berperan
serta
dalam rangka
pelestarian
cagar
budaya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku.
Setiap
orang
berhak memperoleh
kompensasi
atas
penemuan
cagar
budaya.
Pasal
14
Setiap
orang
berkewajiban
menjaga
cagar
budaya
serta
mencegah
dan menanggulangi
kerusakan
cagar budaya.
setiap
orang
yang
memiliki,
menguasai
dan/atau
memanfaatkan
cagar
budaya
wajib
memelihara
kelestarian
dan
mencegah
kerusakan
cagar
budaya.
BAB
VI
PENGUASAAN,
PEMILIKAN,
PENGELOLAAN
DAN
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Penguasaan
Pasal
15
Dalam
rangka
pelestarian
cagar
budaya
di Daerah,
benda cagar
budaya,
bangunan
cagar
budaya,
struktur
cagar
budaya,
situs cagar
budaya
dan/atau lingkungan
cagar
budaya
dikuasai
oleh
Pemerintah
Daerah.
Penguasaan
cagar budaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Pemerintah
Daerah
wajib
melaksanakan
tugas,
tanggung
jawab
dan
wewenang
sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
11 dan
Pasal
12
serta
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Bagian
Kedua
Pemilikan
Pasal
16
Setiap
orang
dapat memiliki
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya.
Pemilikan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1),
tetap
memperhatikan
fungsi
sosial
dan
sepanjang
tidak
bertentangan
dengan
Peraturan Daerah
ini
dan
peraturan
perundang-undangan
lain
yang
berlaku.
Pengalihan
pemilikan
benda, bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
dapat
dilakukan
dengan
mengutamakan
pengalihannya
kepada
Pemerintah
Daerah
dengan
ganti
rugi
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 10/27
10
(1)
(2)
(4)
(s)
(3)
(4)
(1)
(21
(3)
Dalam hal
Pemerintah
Daerah
tidak dapat
mengambil alih
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya,
maka
pengalihan
dapat dilakukan dengan orang
lain.
Pengalihan
pemilikan
kepada
orang
lain
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4),
tidak
dapat
mengubah
penggolongan
benda,
bangunan,
struktur, situs
dan/atau
lingkungan
cagar budaya
yang
telah
ditetapkan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal
17
Setiap
orang
dapat
melakukan
pengeloalaan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya.
Pengelolaan
benda, bangunan, struktur, situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
setelah
mendapatizin
dari
Kepala Daerah.
Pemerintah
Daerah dapat
melakukan
pengelolaan
benda, bangunan,
struktur,
situs dan/atau
lingkungan
cagar budaya
apabila
pemilik
cagar
budaya tersebut
tidak
mampu
melakukan
pengelolaan/
pelestarian.
Pengelolaan
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(2)
dilakukan atas
dasar
persetujuan
pemilik
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
yang
berlaku.
Bagian
Keempat
Pemanfaatan
Pasal
18
Setiap orang dapat
melakukan
pemanfaatan
benda, bangunan,
struktur, situs
dan/atau
lingkungan
cagar budaya
untuk
kepentingan agama, sosial,
pariwisata, pendidikan,
ilmu
pengetahuan
dan kebudayaan.
Pemanfaatan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
dengan tetap
memperhatikan kelestarian benda, bangunan,
struktur,
situs
dan/atau lingkungan cagar budaya.
Setiap
pemanfaatan
terhadap cagar budaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
harus
mendapat
izin
terlebih
dahulu
dari
Kepala
Daerah.
Pasal 19
Setiap
orang
yang
menempatkan
dan/atau
mendirikan
bangunan
pada
lokasi
cagar
budaya harus menyesuaikan situasi
dan
kondisi
cagar
budaya
yang
ada.
Penempatan dan/atau
pendirian
bangunan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
harus serasi dengan
lingkungan
baik bentuk,
ketinggian
dan
nilai
arsitekturnya.
Penempatan dan/atau
pendirian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
harus rnendapatkan izin terlebih
dahulu
dari
Kepala
Daerah.
(1)
(2)
(3)
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 11/27
11
(1)
(21
(3)
Pasal
20
Permohonan
izin
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal
17,
Pasal 18,
dan Pasal 19
diajukan kepada
Kepala Daerah
melalui
pejabat
yang
ditunjuk
Kepala Daerah
dalam memberikan
izin
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
17,
Pasal
18
dan Pasal
28 harus
mendapat
pertimbangan
lebih
dahulu
dari Tim
Cagar Budaya.
Ketentuan
lebih
lanjut mengenai
tata
cara/mekanisme
dan syarat izin
diatur lebih
lanjut
dalam Peraturan
Kepala Daerah.
BAB VII
INVENTARISASI
DAN
PENEMUAN
Bagian
Kesatu
Inventarisasi
Pasal
21
Pemerintah
Daerah berkewajiban
melakukan
inventarisasi
terhadap
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau lingkungan
cagar
budaya
yang
diduga
sebagai cagar
budaya.
Setiap
orang dapat
melakukan
inventarisasi
benda,
bangunan,
struktur,
situs dan/atau lingkungan
cagar
budaya.
Kegiatan
inventarisasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
dapat
dilakukan
setelah memperoleh
rekomendasi
dari Kepala
Daerah.
Hasil
inventarisasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3),
harus
dilaporkan
secara
berkala setiap
1
(satu)
bulan
sekali
kepada
Kepala
Daerah.
Ketentuan
lebih lanjut
mengenai pemberian
rekomendasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
diatur
dalam Peraturan
Kepala
Daerah.
Bagian
Kedua
Penemuan
Pasal22
Setiap orang
yang
menemukan
atau
mengetahui
ditemukannya
benda,
bangunan,
struktur, situs
dan/atau
lingkungarl yang
diduga
sebagai
cagar
budaya
yang
tidak
diketahui
pemiliknya,
wajib
melaporkan
kepada Pemerintah
Daerah
paling
lambat
3o
(hari)
hari
sejak
ditemukan
atau
mengetahui
ditemukannya.
Berdasarkan
laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
Pemerintah
Daerah
melalui
Tim
Cagar Budaya
melakukan
penelitian.
sejak
diterimanya
laporan
dan
selama
dilakukannya penelitian
terhadap
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
yang
ditemukan
diberikan
perlindungan
sebagai
cagar
budaya.
Berdasarkan
hasil
penelitian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
Pemerintah
Daerah
menentukan
benda,
dan/atau
bangunan,
dan/atau
struktur, dan/atau
situs,
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
atau
bukan
cagar budaya
berdas'arkan pertimbangan
Tim
Cagar Budaya,
dengan menetapkan
:
a.
pemilikan
oleh Negara
dengan
pemberian
imbalan
yang
wajar;
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
(1)
(2)
(3)
(4)
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 12/27
t2
(5)
(6)
b.
pemilikan
sebagian
dari
benda,
danfatau
bangunan,
dan/atau
struktur,
dan/atau
situs,
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
oleh
penemu;
c.
penyerahan
kembali
kepada penemu,
apabila
terbukti
benda,
struktur, situs,
dan/atau
lingkungan
bangunan,
dan/
atau
bangunan
dan/atau
lingkungan
tersebut
bukan
sebagai
cagar
budaya
yang
tidak
diketahui
pemiliknya
;
Pemilikan,
penguasaan
dan
pemanfaatan
terhadap
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
dilaksanakan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai pelaporan,
penelitian
dan
penetapan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
ayat
(2),
ayat
(3)
dan ayat
(4)
diatur
dalam
Peraturan
Kepala
Daerah.
BAB
VIII
PENDAFTARAN
Pasal
23
(1)
setiap
orang
yang
memiliki
benda,
bangunan,
struktur,
situs,
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
yang
memenuhi
kriteria
dan
tolak
ukur
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
6
dan
pasal
T
wajib
mendaftarkan
sesuai ketentuan
peraturan
perulndang-undangan
yang
berlaku.
(2)
Pendaftaran
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi
:
a.
pemilikan;
b.
penguasaan;
c.
pengalihan
hak,
dan
d.
pemindahan
tempat.
(3)
Pendaftaran
benda,
bangun€Ln,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
sebagaimana
dimaksud pada
ayat
(1),
tidak
dibebani
biaya
pendaftaran.
(4)
Pendaftaran
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
sebagaimana
dimaksud pada
ayat
(1)
disampaikan
secara
tertulis
kepada
Kepala
Daerah
melalui
instansi yang
membidangi
dengan
dilengkapi
data mengenai
:
a.
identitas pemilik;
b.
riwayat
pemilikan benda
dan/atau
bangunan
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya;
dan
c.
jenis,
jumlah,
bentuk
serta
ukuran
benda
dan/atau
bangunan
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya.
Pasal24
Pemilik yang
telah
memenuhi persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
23
ayat
(4),
diberi
bukti
pendaftaran.
Bukti
pendaftaran
sebagaimana
dimaksud pada
ayat
(1),
tidak
berlaku
apabila benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
tersebut
:
a.
dialihkan
pemiliknya;
atau
b.
dipindahkan
ke lain
daerah.
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pendaftaran
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
diatur
dalam
Peraturan
Kepala
Daerah.
(1)
(2)
(3)
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 13/27
13
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2t
BAB IX
PENETAPAN
DAN
PEMBERIAN
TANDA
CAGAR BUDAYA
Pasal
25
Penetapan
benda,
bangunan,
struktur,
situs dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
sebagai
cagar
budaya
didasarkan
pada
kriteria,
tolok
ukur
dan
penggolongan
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
6,
pasal
7,
Pasal
8,
dan Pasal
9.
Penetapan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
sebagai
cagar
budaya harus
melalui
pertimbangan
dari
Tim
Cagar Budaya.
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai prosedur
penetapan
benda,
bangunan,
struktur,
situs dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
diatur
dalam
Peraturan
Kepala
Daerah.
Tim
cagar
Budaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(21,
dibentuk
oleh
Kepala
Daerah
setelah
mendapat
persetujuan
dari DPRD.
Kepala
Daerah
melalui pejabat
yang
ditunjuk
memberitahukan
tentang penetapan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar budaya
sebagaimana
dimaksud
dapa
ayat
(2)
kepada
pemilik
cagar budaya
dimaksud.
Pasal
26
Setiap
orang yang
memiliki,
mengetahui
atau
mengelola
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
wajib
memasang
tanda
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
yang
mudah
dilihat
oleh
umum.
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tanda
cagar
budaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
diatur
dalam Peraturan
Kepala
Daerah.
BAB
X
PELESTARIAN
Pasal
27
Setiap
orang
wajib
melindungi
cagar
budaya.
Perlindungan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1),
berdasarkan
pada
penggolongErn
cagar
budaya
yang
telah
ditetapkan.
Pasal
28
Setiap
orang
wajib
memelihara
cagar
budaya.
Pemeliharaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
berdasarkan
pada
penggolongan
cagar
budaya
yang
telah
ditetapkan.
Dalam
rangka
pemeliharaan
terhadap
cagar
budaya
yang
secara
fisik
mengalami
penurunan
kualitas
dapat
dilakukan
pemugaran.
Pasal 29
Setiap
orang
dapat
melakukan
pemugaran
cagar
budaya.
Pemugaran
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1),
berdasarkan pada
penggolongan
cagar budaya
yang
telah
ditetapkan.
Pemugaran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
harus
izin
terlebih
dahulu
dari Kepala
Daerah.
(1)
(2)
(1)
{21
(s)
(1)
(21
(3)
mendapat
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 14/27
l4
(1)
(2t
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Pasal
30
Benda,
bangunan,
struktur,
situs dan/atau lingkungan
cagar budaya
yang
sudah
dianggap
rusak
dan membahayakan
keselamatan
manusia
dan/atau
lingkungan
dapat
dilakukan
demosili
atau
pembongkaran.
Demosili
atau
pembongkaran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
harus
mendapat
izi
terlebih
dahulu
dari
Kepala Daerah.
Pasal
31
Permohonan
izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
29 dan
Pasal
3O
diajukan kepada
Kepala Daerah
melalui
pejabat yang
ditunjuk.
Pemberian
izin
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
29
dan
Pasal
30
harus mendapat
pertimbangan
terlebih
dahulu dari
Tim
Cagar
Budaya.
Pasal
32
Dalam
rangka
pelestarian
cagar budaya
setiap orang
yang
memiliki,
menghuni
dan/atau
mengelola
cagar
budaya
diberikan
bantuan atau
kompensasi.
Pemilik,
penghuni
dan/atau
pengelola
cagar
budaya
yang
melaksanakan
pemugaran
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku, dapat
diberi
kemudahan
perizinan
dan/atau
insentif pembangunan
lainnya.
Ketentuan
lebih lanjut
mengenai
pemberian
bantuan
atau
kompensasi
dan/atau
insentif
pembangunan
lainnya
diatur
dalam
Peraturan
Kepala Daerah.
Pasal
33
Setiap
orang
yang
memiliki,
menghuni
dan/atau
mengelola
cagar
budaya
wajib
melindungi,
memelihara
dan
melestarikan
cagar budaya
tersebut.
Pemilik,
penghuni
dan/atau
pengelola
cagar
budaya
wajib
melaksanakan
pemugaran
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Bagi
pemilik,
penghuni
dan/atau
pengelola yang
tidak
mampu
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana
dimaksud
Pasal
ayat
(2),
maka kewajiban
tersebut dapat
dialihkan kepada Pemerintah
Daerah
atau
pihak
lain
yang
pemanfaatan
atas
cagar budaya
tersebut
dilakukan
dengan kesepakatan
bersama.
Pasal
34
(1)
Apabila pemilik, penghuni
dan/atau
pengelola
benda,
bangunan,
dan/atau struktur
cagar budaya dengan
sengaja
menelantarkan
benda
dan/atau
bangunannya
sehingga
mengakibatkan
kerusakan
baik
ringan
maupun berat,
yang
bersangkutan
berkewajiban
untuk
memulihkan
keadaan
benda,
bangunan
dan/atau
strukturnya
seperti
semula.
(1)
(21
(3)
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 15/27
15
(2)
(3)
Pemilik,
penghuni
dan/atau
pengelola
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
yang
melakukan
pelestarian
situs
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
yang
tidak sesuai
dengan ketentuan
dalam
Peraturan
Daerah
ini,
diwajibkan memulihkan
situs
dan/atau lingkungan
menjadi keadaan semula
dengan
biaya sendiri.
Benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau
lingkungan
cagar budaya
yang
telah mengalami pemulihan
tetap mempunyai golongan
sama
seperti
sebelumnya.
Pasal
35
Konservasi
atau
pelestarian
benda,
bangunan
dan/atau
struktur cagar
budaya
golongan
A
dilakukan dengan
ketentuan
sebagai
berikut
:
a.
benda,
bangunan
dan/atau
struktur
dilarang
dibongkar
dan/atau
diubah;
b.
apabila
kondisi
benda, bangunan,
dan/atau
struktur buruk,
roboh,
terbakar
atau
tidak
layak
berdiri,
dapat
dilakukan pembongkaran
untuk
dibangun
seperti
semula
sesuai
dengan
aslinya;
c.
pemeliharaan
dan
perawatan
benda,
bangunan
dan/atau
struktur
harus
menggunakan
bahan
yang
sama/sejenis
atau
memiliki
karakter
yang
sama
dengan
mempertahankan
detail
ornament yang
sama;
d. dalam
upaya revitalisasi
dimungkinkan
adanya
penyesuaian
atau
perubahan
fungsi
sesuai
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah yang
berlaku
tanpa
mengubah
bentuk
aslinya;
dan
e.
di dalam persil
atau
lahan
benda,
bangunan
dan/atau
struktur
cagar budaya dimungkinkan
adanya
benda, bangunan
dan/atau
struktur
tambahan
yang
menjadi
satu
kesatuan yang
utuh
dengan
benda,
bangunan
dan/atau
struktur
utama.
Pasal
36
Konservasi
atau
pelestarian
benda,
bangunan,
danf
atau
struktur
cagar
budaya
golongan
B
dilaksanakan
dengan
ketentuan
sebagai
berikut
:
a.
benda,
bangunan
dan/atau
struktur
dilarang
dibongkar
kecuali
apabila
kondisi fisik
benda,
bangunan
dan/atau
struktur
buruk,
roboh,
terbakar
atau
tidak
layak
tegak,
sehingga
dapat
ditakukan
pembongkaran;
b.
dalam
keadaan
benda,
bangunan
dan/atau
struktur
cagar
budaya
sudah
tidak
utuh lagi maka
apabila
dilakukan pembangunan
harus
sesuai
dengan
bentuk
aslinya
dan
tidak
boleh
membongkar
bagian
benda,
bangunan
dan/atau
struktur yang
masih
ada;
c.
pemeliharaan
dan
perawatan
benda,
bangunan,
danf
atau
struktur
cagar
budaya
harus
dilakukan
tanpa
mengubah
tampang
benda,
bangunan
dan/atau
struktur,
warna
dan
detail
serta
ornament
benda
dan/atau
bangunan;
d.
dalam
upaya
restorasi/rehabilitasi
atau
rekonstruksi
dimungkinkan
adanya perubahan
tata
ruang
bagian
dalam,
sepanjang
tidak
mengubah
struktur
utama
benda
dan/atau
bangunan;
dan
e.
di dalam
persil
atau
lahan
benda,
bangunan
dan/atau
struktur
cagar
budaya
dimungkainkan
adanya
benda
dan/atau
bangunan
tambahan
yang
menjadi
satu
kesatuan yang
utuh
dengan
benda,
bangunan
danlatau
struktur
utama.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 16/27
16
(1)
(2)
Pasal 37
Konservasi atau
pelestarian
benda, bangUnan
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
golongan
C
dilaksanakan
dengan
ketentuan
sebagai
berikut
:
a.
perubahan
benda, bangunan
dan/atau
struktur
dapat
dilakukan
dengan syarat
tetap
mempertahankan
tampang
benda,
bangunan
dan/atau struktur
utama termasuk
warna,
detail
dan ornamennya;
b.
warna,
detail
dan
ornamen
dari
bagian
benda, bangunan
dan/atau
struktur
yang
diubah
disesuaikan dengan
arsitektur
benda,
bangunan, dan/atau
struktur aslinya;
c.
penambahan
benda,
bangunan dan/atau
struktur di dalam
tapak
atau
persil
hanya dapat
dilakukan
dibelakang
benda,
bangunan,
dan/atau struktur
cagar budaya
dan
harus disesuaikan dengan
arsitektur
benda,
bangunan
dan/atau struktur
cagar budaya
dalam
keserasian
tatanan
tapak; dan
d.
fungsi
benda, bangunan,
dan/atau
struktur
dapat
diubah
sesuai
dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah.
Pasal 38
Benda,
bangunan
dan/atau struktur cagar
budaya
yang
keberadaannya
dapat
membahayakan keselamatan
lingkungan
sekitarnya dapat dilakukan demosili.
Ketentuan lebih lanjut
mengenai
prosedur
dan tatacara
pelaksanaan
demosili sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
diatur
dalam
Peraturan
Kepala
Daerah.
BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 39
Kepala
Daerah
dapat
memberikan
penghargaan
kepada
pemilik,
penghuni,
dan/atau
pengelola
benda, bangunan,
struktur,
situs
dan/atau lingkungan cagar
budaya dimaksud.
Bagi
yang
telah berulangkali
mendapatkan
penghargaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1), yang
bersangkutan
dapat
diangkat/dinyatakan
sebagai
warga
Daerah
teladan dalam
hal
pelestarian
benda, bangunan,
struktur, situs dan/atau
lingkungan
cagar
budaya.
Ketentuan
lebih lanjut
mengenai
pemberian penghargaan
dan
pengangkatan
sebagai
warga
teladan
sebagimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dan
ayat
(2),
diatur
dalam Peraturari Kepala
Daerah.
BAB xII
PENGAWASAN
Pasal 40
Pengawasan
terhadap ketentuan
Peraturan Daerah
ini
dilakukan
oleh
Kepala
Daerah
melalui
pejabat
yang
ditunjuk.
Untuk
rnelaksanakan
tugas sebagaimana
dirnaksud pada
ayat
(1),
pejabat
yang
ditunjuk
berwenang
mengadakan
pemeriksaan
dan
pengawasan
terhadap berbagai kegiatan
yang
menyangkut
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atau lingkungan
cagar
budaya.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 17/27
t7
(3)
Guna menunjang tugas
pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dan ayat
(21,
Kepala Daerah
dapat membentuk
Tim
Pengawasan
Cagar
Budaya.
BAB
XIII
TIM
CAGAR
BUDAYA
Pasal 41
(1)
Untuk membantu
Pemerintah Daerah
dalam rangka
pelestarian
cagar budaya di Daerah,
dibentuk Tim
Cagar Budaya.
(2)
Tim
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
beranggotakan
5 orang,
yang
terdiri dari :
a.
1
(satu)
orang
dari
unsur Pemerintah Daerah
;
b. 1
(satu)
orang
dari unsur
akademisi
;
c.
1
(satu)
orang dari
perwakilan
asosiasi
profesi
;
d.
1
(satu)
orang
dari
perwakilan
asosiasi pengembang
;
e.
1
(satu)
orang dari
perwakilan
lembaga
swadaya masyarakat
yang
berkaitan dengan
pelestarian.
(3)
Susunan
keanggotaan Tim sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
terdiri atas Ketua
merangkap
Anggota, Sekretaris merangkap
Anggota,
dan
Anggota.
(41
Tim
sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan
dari
DPRD.
(5)
Masa
bakti
tim adalah
3
(tiga)
tahun dan dapat
ditunjuk
kembali
untuk 1
(satu)
kali masa
jabatan.
(6)
Keanggotaan
Tim
Cagar
Budaya
dapat diganti atau diubah apabila
yang
bersangkutan
:
a. meninggal dunia
;
b. mengundurkan diri atas
permintaan
sendiri
;
c.
tidak
dapat
melaksanakan
tugas
dan
kewajibannya
sebagai
anggota tim.
Pasal 42
Keanggotaan Tim
Cagar
Budaya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
41
harus
memenuhi
kriteria sebagai berikut :
a.
memiliki
integritas
dan
komitmen
yang
kuat
terhadap
tugas
dan
wewenang berkaitan dengan
pelestarian
cagar budaya
;
b. menguasai
dan
memahami
lingkup
cagar budaya
;
c.
memiliki
pengetahuan
dan
pengalaman
dalam
bidang
pelestarian
cagar
budaya
;
d. memiliki
jejaring
yang
luas
dengan
berbagai
pemangku
kepentingan.
Pasal
43
Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara dan
mekanisme
pembentukan
Tim
Cagar
Budaya
diatur dalam
Peraturan
Kepala
Daerah.
BAB xIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal
44
Kepala
Daerah atau Pejabat
yang
ditunjuk berwenang
menerapkan
sanksi
administrasi berupa
:
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 18/27
18
a.
b.
c.
(1)
teguran
;
penghentian
kegiatan
;
pencabutan
izin.
Pasal
45
Kepala
Daerah
atau Pejabat
yang
ditunjuk
dapat
memberikan
sanksi
administrasi
berupa
teguran sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
44
huruf
a,
apabila terdapat
kegiatan
penyelenggaraan
pengelolaan,
pemugaran,
dan/atau
pemulihan
cagar budaya
yang
menggErnggu
ketertiban
umum
dan/atau
lingkungan
sekitar.
Surat teguran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
memuat :
ketentuan
hukum
yang
dilanggar
;
uraian fakta
yang
menggambarkan
suatu
tindakan
pelanggaran
;
hal-hal
yang perlu
dilakukan
oleh
pihak
pelanggar
;
tindakan
Pemerintah Daerah
yang akan dilakukan
jika
pelanggar
tidak
mematuhi
teguran
;
e. hal-hal yang
dianggap
perlu
dan relevan
yang
ditujukan
untuk
menghentikan
tindakan
pelanggaran.
(3)
Kepala
Daerah
atau
Pejabat
yang
ditunjuk
dapat melakukan
tindakan-
tindakan
tertentu
untuk menghentikan
pelanggaran
tanpa
didahului
dengan
teguran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
apabila
:
a. keadaan yang
sangat
mengancam
keselamatan
umum
dan/atau
lingkungan
(force
mqjeure)
;
b.
pihak
pelanggar
tidak memiliki
kemampuan
untuk
mencegah
dan
menanggulang,
bahaya,
dan kerugian
yang
akan
ditimbulkan.
Pasal
46
Kepala
Daerah
atau Pejabat
yang
ditunjuk
dapat
memberikan
sanksi
administrasi
berupa
penghentian
kegiatan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
44 huruf b,
apabila
:
a. kegiatan yang
dilakukan
dapat
menyebabkan
kerusakan pada
benda,
bangunan, struktur,
situs,
dan/atau
lingkungan
cagar
budaya
;
b. belum
memiliki izin
dan/atau
menyalahi
iz:-r:r.
Penghentian
kegiatan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukanmelalui
penetapan
Keputusan
oleh
Kepala
Daerah
atau
pejabat
yang
ditunjuk
dan
ditindaklanjuti
dengan
penyegelan.
Pemilik,
penghuni
dan/atau
pengelola/pemanfaat
yang
tidak
mematuhi
atau
tidak menghentikan
kegiatannya
sejak diterimanya
keputusan
tentang
penghentian
kegiatan
dapat
dikenakan
uang
paksa.
Uang
paksa
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
ditetapkan
sebesar
Rp.
2.000.000,00
(dua
juta
rupiah)
atas keterlambatan
per-hari
untuk
mematuhi perintah
penghentian
kegiatan.
Pasal
47
(1)
Kepala
Daerah
atau
Pejabat
yang
ditunjuk
dapat
memberikan
sanksi
administrasi
berupa
pencabutan
izin
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 44
huruf
c, apabila
pemegang
izin
tidak
mematuhi
persyaratan
dan/atau
mematuhi
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
(2)
a.
b.
c.
d.
(1)
(2)
(3)
(4)
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 19/27
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 20/27
20
(1)
(2t
BAB
XVI
KETENTUAN
PIDANA
Pasal
50
setiap
orang
yang
melanggar
ketentuan
pasal
14, pasal
22
ayat
(ll,
Pasal
23_ayat (1),
Pasal
26
ayat (1),
pasal
33
ayat (1),
dipid rr
i .rg r,
pidana
kurungan
paling
lama
6
(enam)
buian
atau-
denda pa[ng
banyakRp.50.ooo.ooo,O0(1imapuluhjutarupiah).
Ketentuan
pidana
sebagaimana
dimaksud-
pada
ayat
(1),
tidak
mengurangi
ketentuan
pidana
dalam
Undang-undatg
No*o.
11
Tahun
2OlO
tentang
Cagar
Budaya.
Tindak
pidana
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
adalah
pelanggaran.
(3)
BAB
XVII
KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal
51
Pada
saat
Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku,
setiap
orang
yang
belum
mendaftarkan
benda,
bangunan,
struktur,
situs
dan/atai
ling:kungan
9tg*
budaya
sebagaimana
diatur
dalam
Pasal
23,
wajib
*..ra.ft.rkan
kepada
Pejabat
yang
ditunjuk
oreh
Kepala
Daerah
paling
lambat
2
(dua)
tahun
sejak
Peraturan
Daerah
ini
diundangkan.
BAB
XVIII
KETENTUAN
PENUTUP
Pasal
52
Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
ls*
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Daerah
ini
dengan
penempatannya
.dalam
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Lamongan.
Ditetapkan
di
pada
tanggal
Lamongan
?8
2012
BUPATI
ONGAN
Diundangkan
di
L,amongan
pada
tanggal
29
Januari
2Ol3
SEKRETARIS
D
UPATEN
LAMONGAN,
iun
EFENDT
LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN
LAMONGAN
TAHUN
2OI3
NOMOR
2
ttd
ttd
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 21/27
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR
IE
TAHUN
2012
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
I. UMUM
Pasal
32
ayat
(1)
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
mengzrmanatkan
bahwa
negara
memajukan
kebudayaan
nasional
Indonesia
di tengah
peradaban
dunia
dengan
menjamin
kebebasan masyarakat
dalam
memelihara dan
mengembangkan
nilai-nilai
budayarrya
sehingga
kebudayaan
Indonesia
perlu
dihayati oleh seluruh warga
negara.
Oleh karena itu,
kebudayaan
Indonesia
yang
mencerminkan
nilai-nilai luhur
bangsa
harus
dilestarikan
guna
memperkukuh
jati
diri
bangsa, mempertinggi
harkat
dan martabat bangsa,
serta
memperkuat
ikatan
rasa
kesatuan
dan
persatuan
bagi
terwujudnya
cita-cita
bangsa
pada
masa
depan.
Kebudayaan Indonesia yang
memiliki
nilai-nilai
luhur harus
dilestarikan
guna
memperkuat
pengamalan
Pancasila,
meningkatkan
kualitas
hidup, memperkuat
kepribadian
bangsa dan kebanggaan
nasional, memperkukuh
persatuan
bangsa, serta
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.
Berdasarkan amanat
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945 itu,
pemerintah
mempunyai kewajiban
melaksanakan
kebijakan
untuk
memajukan kebudayaan
secara utuh
untuk
sebesarbesarnya
kemakmuran ralgrat.
Sehubungan
dengan itu,
seluruh hasil karya
bangsa Indonesia,
baik
pada
masa
lalu,
masa
kini,
maupun
yang
akan
datang,
perlu
dimanfaatkan
sebagai modal
pembangunan.
Sebagai karya warisan
br.ldaya
masa
lalu,
Cagar
Budaya
menjadi
penting
perannya
untuk
dipertahankan
keberadaannya.
Warisan
budaya bendawi
(tangible)
dan
bukan bendawi
(intangible)
ya.:rrg
bersifat
nilai-nilai
merupakan bagian
integral
dari
kebudayaan
secara menyeluruh. Pengaturan
Peraturan
Daerah ini
menekankan
Cagar
Budaya
yang
bersifat
kebendaan.
Walaupun
demikian,
juga
mencakup
nilai-nilai
penting
bagi
umat
manusia,
seperti
sejarah, estetika,
ilmu
pengetahuan,
etnologi,
dan
keunikan
yang
terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.
Tidak
semua
warisan
budaya
ketika ditemukan
sudah
tidak
lagi
berfungsi
dalam
kehidupan
masyarakat
pendukungnya
(liuing
societgl. Terbukti
cukup
banyak
yang
digunakan
di
dalam
peran
baru
atau tetap
seperti semula. Oleh karena
itu,
diperlukan
pengaturan
yang
jelas
mengenai
pemanfaatan
Cagar
Budaya
yang
sifatnya
sebagai
monument
mati
(dead monument)dan yang
sifatnya
sebagai
monumen
hidup
(liuirug
monument). Dalam rangka
menjaga Cagar
Budaya dari
ancarnan
pernbangu.nan fisik,
baik
di
wilayah perkotaan,
pedesaan,
maupun
yang
berada di lingkungan
air, diperlukan kebijakan yang
tegas dari Pemerintah untuk menjamin
eksistensinya.
Ketika
ditemukan,
pada
umumnya warisan
budaya
sudah
tidak berfungsi
dalam
kehidupan
masyarakat (dead
monument).
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 22/27
II.
Namun,
adapula warisan
budaya
yang
masih berfungsi
seperti semula
(liuing
monument). Oleh karena
itu,
diperlukan
pengaturan
yang
jelas
mengenai
pemanfaatan
kedua
jenis
Cagar
Budaya
tersebut,
terutama
pengaturan
mengenai
pemanfaatan
monumen
mati
yang
diberi
fungsi
baru
sesuai dengan
kebutuhan
masa
kini.
Selain
itu,
pengaturan
mengenai
pemanfaatan
monumen
hidup
juga
harus
memperhatikan
aturan hukum
adat dan norma
sosial
yang
berlaku
di dalam
masyarakat
pendukungnya.
Cagar Budaya
sebagai sumber
daya budaya
memiliki sifat
rapuh, unik,
langka,
terbatas,
dan tidak
terbarui.
Dalam
rangka
menjaga
Cagar Budaya
dari
ancaman
pembangunan
fisik, baik di
wilayah
perkotaan,
pedesaan,
diperlukan
pengaturan
untuk menjamin
eksistensinya.
Oleh
karena
itu,
upaya
pelestariannya
mencakup
tujuan
untuk melindungi,
mengembangkan,
dan
memanfaatkannya.
Hal itu
berarti
bahwa upaya
pelestarian
perlu
memperhatikan
keseimbangan
antara
kepentingan akademis, ideologis, dan
ekonomis.
Pelestarian Cagar Budaya pada
masa
yang
akan
datang
menyesuaikan
dengan
paradigma
yang
berorientasi
pada pengelolaan
kawasan,
peran
serta
masyarakat,
desentralisasi
pemerintahan,
perkembangan,
serta
tuntutan
dan
kebutuhan
hukum
dalam
masyarakat.
Paradigma baru
tersebut mendorong
dilakukannya
penJrusun€rn
Peraturan Daerah
yang
tidak sekadar
mengatur
pelestarian
Benda
Cagar Budaya,
tetapi
juga
berbagai
aspek lain
secara keseluruhan
berhubungan
dengan
tinggalan
budaya
masa lalu,
seperti
benda,
bangunan
dan
struktur,
situs dan/atau
kawasan/lingkungan,
Di
samping
itu,
nama
Cagar
Budaya
juga
mengandung
pengertian
mendasar
sebagai
pelindungan
warisan
hasil
budaya masa lalu
yang
merupakan penyesuaian
terhadap
pandangan
baru di bidang ilmu
pengetahuan
dan teknologi.
Untuk
memberikan kewenangan
kepada
Pemerintah
dan
partisipasi
masyarakat dalam mengelola
Cagar Budaya,
dibutuhkan
sistem
manajerial
perencanaan,
pelaksanaan,
dan evaluasi
yang
baik
berkaitan
dengan
perlindungan,
pengembangan,
dan
pemanfaatan
cagar
budaya
sebagai
sumber
daya budaya
bagi
kepentingan
yang
luas.
PASAL DEMI
PASAL
Pasal
1
Pasal ini
dimaksudkan
untuk memberikan
kesamaan
arti
dalam
memaknai
Peraturan
Daerah ini.
Pasal
2
Cukup
jelas.
Pasal
3
Cukup
jelas.
Pasal
4
Cukup
jelas.
Pasal
5
Cukup
jelas.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 23/27
Pasal
6
Pasal
7
Pasal
8
Pasal
9
Pasal
10
Pasal
1
1
Pasal 12
Pasal
13
Pasal 14
Pasal
15
Pasal
16
Pasal
17
Pasal
18
Pasal
19
Cukup
jelas.
Cukup jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Ayat
(1)
Cukup
jelas.
ayat
(2)
Yang dimaksud
dengan fungsi sosial
adalah
pada
prinsipnya
Benda Cagar Budaya,
Bangunan
Cagar
Budaya,
Struktur
Cagar Budaya,
dan/atau
Situs
Cagar
Budaya
yang
dimiliki oleh
seseorang
pemanfaatannya
tidak
|ranya
berfungsi
untuk
kepentingan
pribadi,
tetapi
juga
untuk
kepentingan
rlmum, misalnya
untuk kepentingan
ilmu
pengetahrr.an,
teknologi,
pendidikan,
pariwisata,
agama, sejarah,
dan kebudayaan.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 24/27
Pasal
20
Cukup
jelas.
Pasal
2
1
Cukup jelas.
Pasal
22
Ayat
(1)
Cukup
jelas.
Ayat
(2)
Penelitian
dilakukan
oleh instansi yang
ditunjuk
oleh
Kepala
Daerah
yang
bertanggung
jawab
atas
bidang kebudayaan.
Ayat
(3)
Cukup
jelas.
Ayat
(a)
huruf
a
Pemberian
imbalan
dapat
berupa uang
atau
benda
pengganti
yang
bermanfaat
bagi
pemilik.
Ketentuan
ini
tidak
berlaku
apabila
pengalihannya
berlangsung
secara hibah.
huruf b
Cukup
jelas.
huruf
c
Cukup
jelas.
Ayat
(5)
Cukup jelas.
Ayat
(6)
Cukup
jelas.
Pasal
23
Cukup
jelas.
Pasal24
Cukup
jelas.
Pasal
25
Ayat (1)
Cukup
jelas.
Ayat
(2)
Cukup
jelas.
Ayat
(3)
Cukup
jelas.
Ayat
(a)
Tim
Cagar Budaya
minimal
terdiri
dari
ahti
arsitektur,
ahli
sejarah,
ahli hukum,
tokoh
masyarakat,
BP3
S Trowulan
dan
bersertifikat.
Ayat
(5)
Cukup
jelas.
Pasal
26
Cukup
jelas.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 25/27
Pasal
27
Pasal
28
Pasal
29
Pasal
30
Pasal
31
Pasal
32
Pasal
33
Pasal 34
Pasal
35
Pasal
36
Pasal
37
Pasal 38
Pasal
39
Pasal 40
Cukup
jelas.
Cukup jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Huruf
a
Cukup
jelas.
Huruf b
Cukup
jelas.
Huruf c
Yang
dimaksud
dengan
Ornamen
adalah ragam
hias.
Huruf
d
Cukup
jelas.
Huruf e
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup
jelas.
Cukup jelas.
Cukup
jelas.
7/21/2019 Perda Cagar Budaya Kab Lamongan 12 2012
http://slidepdf.com/reader/full/perda-cagar-budaya-kab-lamongan-12-2012 26/27
Pasal
41
Ayat
(1)
Cukup
jelas.
Ayat
(2)
Huruf
a
Cukup
jelas.
Huruf
b
Yang
dimaksud
dengan
akademisi
adalah
orang-orang
yang
memiliki
keahlian
dibidang
arkeologi,
antropologi,
geologi,
geografi,
arsitektur, paleoantropologi
dan
biantropologi,
fisika,
ilmu
metalurgi
dan
filologi.
Huruf
c
Cukup
je1as.
Huruf
d
Cukup
jelas.
Huruf
e
Cukup
jelas.
Ayat
(3)
Cukup
jelas.
Ayat
(4)
Cukup
jelas.
Ayat (5)
Cukup
jelas.
Ayat
(6)
Cukup jelas.
Pasal
42
Cukup
jelas.
Pasal
43
Cukup
jelas.
Pasal
44
Cukup
jelas.
Pasal
45
Cukup
jelas.
Pasal
46
Cukup
jelas.
Pasal
47
Cukup
jelas.
Pasal
48
Cukup jelas.
Pasal
49
Cukup
jelas.