Perda BKT

7/27/2019 Perda BKT

1/12

WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat (DPRD) bersama Walikota Bukittinggi

telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah KotaBukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai denganKeputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-853-2012

tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah KotaBukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan PeraturanWalikota Bukittinggi tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada hurufa, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentinganumum dan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan PeraturanDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7/27/2019 Perda BKT

2/12

| 2

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);

6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4723);

9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang TataCara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat DalamPenyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3866);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4028);

7/27/2019 Perda BKT

3/12

|3

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentangStandar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5155);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4609), yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4855);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

7/27/2019 Perda BKT

4/12

| 4

21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4829);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif PemungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang HibahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5272);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,Penganggaran dan Pertanggungjawaban PenggunaanBelanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara PengembalianTunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalamPenanggulangan Bencana;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana AlokasiKhusus di Daerah;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah;

7/27/2019 Perda BKT

5/12

|5

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

33.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 1998tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2003tentang Pajak Penerangan Jalan, (Lembaran Daerah KotaBukittinggi Tahun 1998 Nomor 09);

34.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2003tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor05 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian KendaraanBermotor (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003

Nomor 04);

35.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2003tentang Retribusi Izin Usaha, Keperluasan dan TandaDaftar Industri yang telah diubah dengan PeraturanDaerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2007 tentangRetribusi Izin Usaha, Keperluasan dan Tanda DaftarIndustri, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003Nomor 08);

36.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggitentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga, Surat KeteranganKependudukan dan Akte Catatan Sipil yang diubah denganPeraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentangRetribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan dan AkteCatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun2004 Nomor 05);

37.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2005tentang Pajak Hiburan, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Tahun 2005 Nomor 08);38.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (LembaranDaerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);

39.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

40.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);41.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (LembaranDaerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);

7/27/2019 Perda BKT

6/12

| 6

42.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun2008 Nomor 10);

43.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah KotaBukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);

44.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota BukittinggiTahun 2008 Nomor 12);

45.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran DaerahKota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13);

46.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan danKelurahan Kota Bukittinggi, (Lembaran Daerah KotaBukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

47.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010tentang Penyertaan Modal yang telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2012tentang Penyertaan Modal, (Lembaran Daerah Kota

Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08);

48.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2012tentang Pajak Rekleme, (Lembaran Daerah Kota BukittinggiTahun 2012 Nomor 06);

49.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2012tentang Pajak Hotel, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Tahun 2012 Nomor 07);

50.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2012tentang Pajak Restoran, (Lembaran Daerah Kota BukittinggiTahun 2012 Nomor 08);

51.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Bukittinggi Tahun 2010 2015, (Lembaran Daerah

Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGIdan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2013.

7/27/2019 Perda BKT

7/12

| 7

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai

berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 483.573.626.380,-2. Belanja Daerah Rp. 514.495.796.380,-

Defisit (Rp. 30.922.170.000,-)

3. Pembiayaan Daerah:a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 34.422.170.000,-b. Pengeluaran Pembiayaan (Rp. 3.500.000.000,-)

Pembiayaan Netto Rp. 30.922.170.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1)terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.55.346.850.312,-b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.416.392.551.499,-c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah

Rp.11.834.224.569,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp.24.182.218.901,-b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.19.721.184.411,-c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp.3.234.547.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlahRp.8.208.900.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiridari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp.18.267.296.499,-b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.368.311.195.000,-c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.29.814.060.000,-

7/27/2019 Perda BKT

8/12

| 8

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp.0,-b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,-c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sejumlah Rp.11.834.224.569,-d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.0,-e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah

lainnya sejumlah Rp.0,-

f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.0,-Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiridari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.276.196.448.208,-b. Belanja Langsung sejumlah Rp.238.299.348.172,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 261.767.753.910,-b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-d. Belanja Hibah sejumlah Rp.5.148.300.000,-e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.5.051.640.000,-f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-g. Belanja Bantuan Keuangan Rp.501.521.298,-h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.3.727.233.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiridari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 47.547.425.720,-b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.100.673.024.802,-c. Belanja Modal sejumlah Rp. 90.078.897.650,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.34.422.170.000,-b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 3.500.000.000,-

7/27/2019 Perda BKT

9/12

| 9

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 34.422.170.000,-b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,-d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-e. Penerimaan Kembali Pinjaman sejumlah Rp.0,-f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 3.500.000.000,-c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,-d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerahdan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan PemerintahanDaerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan danKeterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsidalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan AsetTetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya;11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalamTahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

7/27/2019 Perda BKT

10/12

| 10

Pasal 6

(1). Dalam keadaan darurat dan/atau dalam keadaan mendesak,Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belumtersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan

Perubahan APBD(2). Keadaaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas PemerintahDaerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya

b. tidak diharapkan terjadi secara berulangc. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dand. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat(3). Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yanganggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerahdan masyarakat.

(4). Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belumtersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5). Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukandengan cara:a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran

berjalan; dan/ataub. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(6). Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatanlainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud padaayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(7). Pendanaan kegiatan untuk keadaan darurat dan/atau keadaanmendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan terlebihdahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap daruratbencana.

(8). Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja

tidak terduga.(9). Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatankorban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,

kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanankesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

(10). Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggapdarurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sertakebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja

tidak terduga dengan keputusan walikota dan diberitahukan

kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejakkeputusan dimaksud ditetapkan.

b. Atas dasar keputusan walikota tersebut, Kepala SKPD yang akanbertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan

usulan kebutuhan.

7/27/2019 Perda BKT

11/12

| 11

c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairandana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggapdarurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannyadengan mengacu pada peraturan pedoman pengelolaan keuangandaerah.

d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanjatidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja

tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.

(11).Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawabanbelanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksudpada ayat (9) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah,Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencanamengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap daruratbencana kepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencanakepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulanganbencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak

diterimanya RKB;

c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan denganmekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaranSKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku KasUmum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang

melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana

bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadappenggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan

f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap daruratbencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi

penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkanbukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau suratpernyataan tanggungjawab belanja.

(12). Dalam hal keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak terjadisetelah ditetapkannya Perubahan APBD, dapat dilakukan pengeluaranyang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebutdisampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(13). Diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikandasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperolehpersetujuan Sekretaris Daerah.

(14). Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (13) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untukdijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperolehpersetujuan sekretaris daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

7/27/2019 Perda BKT

12/12

| 12

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KotaBukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggipada tanggal 17 Desember 2012


ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggipada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTABUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 13

Documents

Perda BKT