17

PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Download PDF Report

Upload
others
View
17
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 2: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 3: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 4: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 5: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 6: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 7: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 8: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 9: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 10: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 11: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 12: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 13: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 14: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 15: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 16: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

Page 17: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

2 · 2019. 11. 20. · Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan dengan syarat memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

2 · 2019. 11. 20. · Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan dengan syarat memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Documents

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - KONSOLIDASI PERATURAN … · 2021. 3. 8. · PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERUBAHANNYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - KONSOLIDASI PERATURAN … · 2021. 3. 8. · PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERUBAHANNYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden

Documents

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dokumen Pengadaan · sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 72 dan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dokumen Pengadaan · sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 72 dan

Documents

PERUBAHAN - jdih.banyuwangikab.go.idjdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/RKPD_PERUBAHAN_2017.pdf · 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 ... Pasal 2 Perubahan

PERUBAHAN - jdih.banyuwangikab.go.idjdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/RKPD_PERUBAHAN_2017.pdf · 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 ... Pasal 2 Perubahan

Documents

BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN …jdih.klungkungkab.go.id/uploads/post/2018/PERBUP/perbup_42_2018.pdf · Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 54 ayat (9) Peraturan Daerah

BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN …jdih.klungkungkab.go.id/uploads/post/2018/PERBUP/perbup_42_2018.pdf · Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 54 ayat (9) Peraturan Daerah

Documents

REPUBLIK INDONESIA PERATURAN LEMBAGA ......dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: a. penelitian dokumen;

REPUBLIK INDONESIA PERATURAN LEMBAGA ......dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: a. penelitian dokumen;

Documents

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukumjdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/peraturan_bupati... · 2019. 10. 1. · 28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukumjdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/peraturan_bupati... · 2019. 10. 1. · 28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut

Documents

makassar.bpk.go.idmakassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/PERBUP-LUWU-No.-49... · TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN DANA DESA Pasal 3 ... Pasal 4 Alokasi dasar

makassar.bpk.go.idmakassar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/PERBUP-LUWU-No.-49... · TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN DANA DESA Pasal 3 ... Pasal 4 Alokasi dasar

Documents

REPUBLIK INDONESIA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN … · KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal

REPUBLIK INDONESIA PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN … · KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal

Documents

Menimbang : a. bahwa dcngan pcrubahan struktur organisasi ...jdih.klungkungkab.go.id/uploads/post/2011/PERBUP/PERBUP_4_2011… · sub-subkelompok/jenis barang. 8. Pengadaan adalah

Menimbang : a. bahwa dcngan pcrubahan struktur organisasi ...jdih.klungkungkab.go.id/uploads/post/2011/PERBUP/PERBUP_4_2011… · sub-subkelompok/jenis barang. 8. Pengadaan adalah

Documents

jdih.klatenkab.go.idjdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/peraturan_bupati_2012/Perb… · perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Pasal 1 Kebijakan akuntansi Pemerintah

jdih.klatenkab.go.idjdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/peraturan_bupati_2012/Perb… · perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Pasal 1 Kebijakan akuntansi Pemerintah

Documents

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 …BAB VII TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 18 Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Perjanjian Kerjasama

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 …BAB VII TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 18 Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Perjanjian Kerjasama

Documents

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ... · PENGADAAN Pasal 7 Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK ... · PENGADAAN Pasal 7 Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Documents

TATACARAPELAKSANAANPENGADAANBARANG ...jdih.klungkungkab.go.id/uploads/post/2011/PERBUP/PERBUP...Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan metode pengadaan

TATACARAPELAKSANAANPENGADAANBARANG ...jdih.klungkungkab.go.id/uploads/post/2011/PERBUP/PERBUP...Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan metode pengadaan

Documents

jdih.pemalangkab.go€¦ · TATA NILAI PENGADAAN Pasal 4 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana

jdih.pemalangkab.go€¦ · TATA NILAI PENGADAAN Pasal 4 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana

Documents

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR : 7 …jdihukum.sragenkab.go.id/adm/file/Lampiran V PERBUP PENATAUSAHAAN... · sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR : 7 …jdihukum.sragenkab.go.id/adm/file/Lampiran V PERBUP PENATAUSAHAAN... · sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan

Documents

kupang.bpk.go.idkupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/09/Perbup-No.17-tahun... · Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ... sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

kupang.bpk.go.idkupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/09/Perbup-No.17-tahun... · Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ... sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

Documents

jdih.pariamankota.go.id€¦ · Uraian tugas Sub Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pasal 58 antara lain: a. invetarisasi paket pengadaan barang/jasa; b

jdih.pariamankota.go.id€¦ · Uraian tugas Sub Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pasal 58 antara lain: a. invetarisasi paket pengadaan barang/jasa; b

Documents

INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE …. TATA TERTIB PENGADAAN ..... 20 Pasal E 1 Prebid ... Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan

INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE …. TATA TERTIB PENGADAAN ..... 20 Pasal E 1 Prebid ... Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan

Documents

BUPATI BANJAR - jdih.banjarkab.go.idjdih.banjarkab.go.id/images/Perbup/Perbup_2013/perbup_no63_th_2013.pdf · Pasal 12 (2) Seksi Mutu dan Akreditasi mempunyai tugas: a. mengkordinasikan

BUPATI BANJAR - jdih.banjarkab.go.idjdih.banjarkab.go.id/images/Perbup/Perbup_2013/perbup_no63_th_2013.pdf · Pasal 12 (2) Seksi Mutu dan Akreditasi mempunyai tugas: a. mengkordinasikan

Documents

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 … RI 16 Nomor Tahun 2018.pdf · pasal 66 penggunaan produk salam negeri 67 pasal 67 preferensi harga 68 pasal 68 pengadaan berkelanjutan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 … RI 16 Nomor Tahun 2018.pdf · pasal 66 penggunaan produk salam negeri 67 pasal 67 preferensi harga 68 pasal 68 pengadaan berkelanjutan

Documents

SALINAN - Groboganjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO 36... · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah

SALINAN - Groboganjdih.grobogan.go.id/download.php?filename=PERBUP NO 36... · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah

Documents

Laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa · Laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa T.A. 2013 ... Pemerintah pasal Pasal 8 dimana Pengguana Anggaran (PA) mempunyai

Laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa · Laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa T.A. 2013 ... Pemerintah pasal Pasal 8 dimana Pengguana Anggaran (PA) mempunyai

Documents

Pengantar Konsolidasi Pengadaan · Leaflet Konsolidasi D41 Perpres Pengganti Pasal 1 angka 50 ... Pengadaan obat generic dan paten untuk dimasukkan ... Pengadaan makan-minum yang

Pengantar Konsolidasi Pengadaan · Leaflet Konsolidasi D41 Perpres Pengganti Pasal 1 angka 50 ... Pengadaan obat generic dan paten untuk dimasukkan ... Pengadaan makan-minum yang

Documents

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201424.pdf · Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus sehingga berbunjd sebagai berikut: Pasal 1 Dalam

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 2portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201424.pdf · Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus sehingga berbunjd sebagai berikut: Pasal 1 Dalam

Documents

peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Documents

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN … · 12 Pasal 26 Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13 Pasal 1 Angka 44 Perpres16 Tahun 2018 Tentang

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN … · 12 Pasal 26 Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13 Pasal 1 Angka 44 Perpres16 Tahun 2018 Tentang

Documents

PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor

PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor

Documents

jdih.klatenkab.go.idjdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/Peraturan-Bupati-2014/PERBUP-8... · Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang

jdih.klatenkab.go.idjdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/Peraturan-Bupati-2014/PERBUP-8... · Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang

Documents

PERBUP NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. ISKAK.pdf

PERBUP NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. ISKAK.pdf

Documents