28

peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Download PDF Report

Upload
others
View
7
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 2: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 3: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 4: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 5: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 6: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 7: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 8: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 9: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 10: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 11: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 12: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 13: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 14: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 15: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 16: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 17: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 18: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 19: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 20: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 21: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 22: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 23: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 24: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 25: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 26: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 27: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

Page 28: peraturan.bpk.go.id › Home › Download › 86245 › PERBUP NO… · dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 2) Pengadaan, pembangunan,

peraturan.bpk.go.id · 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya BÀGII. 14. an wakil dari penduduk

peraturan.bpk.go.id · 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya BÀGII. 14. an wakil dari penduduk

Documents

WALIKOTA BANDUNG - peraturan.bpk.go.id

WALIKOTA BANDUNG - peraturan.bpk.go.id

Documents

WALIKOTA KEDIRI - peraturan.bpk.go.id

WALIKOTA KEDIRI - peraturan.bpk.go.id

Documents

peraturan.bpk.go.id NO...Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi

peraturan.bpk.go.id NO...Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi

Documents

peraturan.bpk.go.id · Puskesmas, jasa pelayanan dibagikan kepada seluruh pegawai Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa. (2) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan

peraturan.bpk.go.id · Puskesmas, jasa pelayanan dibagikan kepada seluruh pegawai Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa. (2) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan

Documents

peraturan.bpk.go.id€¦ · Web viewBantuan Keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan khusus kepada Desa rincian obyek perkenaan

peraturan.bpk.go.id€¦ · Web viewBantuan Keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan khusus kepada Desa rincian obyek perkenaan

Documents

KUITANSI - peraturan.bpk.go.id

KUITANSI - peraturan.bpk.go.id

Documents

peraturan.bpk.go.id · Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang

peraturan.bpk.go.id · Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang

Documents

peraturan.bpk.go.id · penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Perangkat Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Desa yang berkedudukan

peraturan.bpk.go.id · penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Perangkat Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Desa yang berkedudukan

Documents

- 1 - SALINAN - peraturan.bpk.go.id

- 1 - SALINAN - peraturan.bpk.go.id

Documents

peraturan.bpk.go.id NO...10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung

peraturan.bpk.go.id NO...10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung

Documents

peraturan.bpk.go.id NO...simpul batas Desa Tanjung Seru dengan Desa Sengkuang dan Desa Tanjungan Kecamatan Seluma Selatan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P. 14 dengan koordinat

peraturan.bpk.go.id NO...simpul batas Desa Tanjung Seru dengan Desa Sengkuang dan Desa Tanjungan Kecamatan Seluma Selatan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P. 14 dengan koordinat

Documents

bahwa - peraturan.bpk.go.id

bahwa - peraturan.bpk.go.id

Documents

BUPATI BULUKUMBA - peraturan.bpk.go.id

BUPATI BULUKUMBA - peraturan.bpk.go.id

Documents

PRESIDEN - peraturan.bpk.go.id

PRESIDEN - peraturan.bpk.go.id

Documents

peraturan.bpk.go.id€¦ · Web viewLAMPIRAN . PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR. NOMOR 29 TAHUN 2015. TENTANG. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APBDESA. KEPALA

peraturan.bpk.go.id€¦ · Web viewLAMPIRAN . PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR. NOMOR 29 TAHUN 2015. TENTANG. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APBDESA. KEPALA

Documents

BATAN - peraturan.bpk.go.id

BATAN - peraturan.bpk.go.id

Documents

peraturan.bpk.go.id 43 Tahun 2018.pdf · 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa

peraturan.bpk.go.id 43 Tahun 2018.pdf · 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa

Documents

BUPATI KUPANG - peraturan.bpk.go.id

BUPATI KUPANG - peraturan.bpk.go.id

Documents

peraturan.bpk.go.id · Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT atau Kepala Desa. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa. Sur-at Pernyataan Orang Tua atau Wali tentang kesediannya berpartisipasi

peraturan.bpk.go.id · Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT atau Kepala Desa. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa. Sur-at Pernyataan Orang Tua atau Wali tentang kesediannya berpartisipasi

Documents

peraturan.bpk.go.id · keuangan desa, wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai standar pengelolaan keuangan desa. 3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga

peraturan.bpk.go.id · keuangan desa, wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai standar pengelolaan keuangan desa. 3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga

Documents

peraturan.bpk.go.id No. 37 T… · Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten Bima. Pemerintah Desa adalah Penyelengaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

peraturan.bpk.go.id No. 37 T… · Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten Bima. Pemerintah Desa adalah Penyelengaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

Documents

SALINAN - peraturan.bpk.go.id · telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah

SALINAN - peraturan.bpk.go.id · telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah

Documents

Irigasi - peraturan.bpk.go.id

Irigasi - peraturan.bpk.go.id

Documents

peraturan.bpk.go.id · jumlah dusun, ser-ta dengan mempertimbangkan volume kerja dibidang kemasyarakatan di ... atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan

peraturan.bpk.go.id · jumlah dusun, ser-ta dengan mempertimbangkan volume kerja dibidang kemasyarakatan di ... atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan

Documents

BUPATI SUMEDANG - peraturan.bpk.go.id

BUPATI SUMEDANG - peraturan.bpk.go.id

Documents

peraturan.bpk.go.id...SOP Desa Siaga SOP Fasilitasi Jabatan Fungsional SOP Pengurysan Rekomendasi Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan SOP Penyusunan Rencana Program

peraturan.bpk.go.id...SOP Desa Siaga SOP Fasilitasi Jabatan Fungsional SOP Pengurysan Rekomendasi Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan SOP Penyusunan Rencana Program

Documents

peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan

peraturan.bpk.go.id NO.25 T… · Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan

Documents

peraturan.bpk.go.id · Pembentukan Desa Persiapan Tigur Jaya sebagai Desa di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

peraturan.bpk.go.id · Pembentukan Desa Persiapan Tigur Jaya sebagai Desa di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Documents

peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud

peraturan.bpk.go.id 4... · Panitia Pemilihan Tingkat Desa Pasal 7 (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa. (2) Musyarawah desa sebagaimana dimaksud

Documents