BUPATI MALINAU
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN MALINAUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA
BUPATI MALINAU,Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan
efisien perlu ada standar operasional prosedur pelayanan
administrasi terpadu pada kecamatan di Kabupaten Malinau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di
Kabupaten Malinau.Mengingat : 1. Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226
tentang Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) sebagaimana
telah diubah dan disempurnakan dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor
450;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);3. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 6.
Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);7.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);8.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);9. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4848);10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);11. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);12. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5239);13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);14.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);15.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);16. Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17. Peraturan Presiden..17.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;18.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang
Perizinan Penyelenggaraan Optik;19. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta di Bidang Medik;20. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan
Telekomunikasi Nomor KM-96/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha
Perjalanan;21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993
tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan
bagi Perusahaan Industri;22. Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang
Izin Lokasi;23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Daerah;24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan
Dokter Gigi;27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;28.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993
tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;29. Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 922/SK/Menkes/X/1993 tentang Perizinan Apotik;30.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Perdagangan Indistri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar
Industri;31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
591/MPP/KEP/219/1999 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha
Perdagangan; 32. Keputusan Menteri.32. Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor: 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;33.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang
Regristrasi dan Praktek Perawat;34. Keputusan Menteri Pemukiman dan
Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;35. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Regristrasi dan Praktek
Bidan;36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan
Umum;37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;38. Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);39. Peraturan Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2008 Nomor 4);40. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 6);41.
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelayanan Perijinan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2010 Nomor 6);42. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun
2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten
Malinau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2010 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2010
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010
Nomor 2).
44. Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 32);
45. Peraturan Daerah .. 45. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2011 Nomor 17);
Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada
Masyarakat; 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998
tentang Perizinan Satu Atap di Daerah.
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN
MALINAUBAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
;6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malinau.
7. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten Malinau yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten
Malinau bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Perizinan adalah..
8. Perizinan adalah kegiatan kecamatan di Kabupaten Malinau
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan;
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Retribusi adalah pungutan Kabupaten Malinau sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Malinau
untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang
atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Malinau;
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pendelegasian kewenangan pemerintahan dari
Bupati Malinau untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari
unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai
kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
BAB IIPELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
Pasal 2Pelayanan administrasi terpadu kecamatan meliputi:a.
Pelayanan Perizinan; danb. Pelayanan Non Perizinan;BAB IIIPELAYANAN
PERIZINAN
Pasal 3Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a meliputi: a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) skala Kecil;b.
Izin Toko Obat;c. Izin Akufuntur dan Refleksionis; d. Izin
Pengobatan..
d. Izin Pengobatan Tradisional, Shines dan Tabib;e. Izin Tukang
Gigi;f. Izin Optikal;g. Izin Rumah Makan dan Restoran skala
kecil;h. Izin Kesehatan Jasa Boga dan Katering;i. Izin Pusat
Kebugaran;j. Izin Salon skala kecil;k. Izin Pengecer Pestisida;l.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil;m. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) skala kecil;n. Izin Usaha Industri (IUI) skala
kecil dan Perluasan Usaha skala kecil;o. Tanda Daftar Industri
(TDI) skala kecil;p. Izin Angkutan Barang Dijalan;q. Izin Usaha
Hiburan skala kecil;r. Izin Penggalian dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C skala kecil; dans. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala
kecil.BAB IVPELAYANAN NON PERIZINAN
Pasal 4
Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, meliputi:a. Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);b.
Menerbitkan Kartu Keluarga (KK);c. Melaksanakan pengawasan
proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;d. Membuat
rekomendasi DP3 para kepala unit kerja dan satuan unit kerja yang
ada di kecamatan;e. Melantik dan mengambil sumpah BPD;f.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan kepala desa; g.
Membantug. Membantu pelaksanaan ujian tertulis perangkat desa;h.
Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hasil hutan non kayu;i.
Melakukan pengawasan terhadap subsidi angkutan orang dan barang;j.
Melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
Sumber Daya Alam;k. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
warga negara asing yang ada diwilayah kerja kecamatan;l. Asistensi
atas rancangan peraturan desa;m. Evaluasi terhadap rancangan
peraturan desa tentang APBDesa; dann. Evaluasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa).Pasal 5
(1) Standar operasional prosedur pelayanan administrasi terpadu
kecamatan di Kabupaten Malinau terdiri dari dasar hukum,
persyaratan, mekanisme/prosedur/tata cara, biaya/pajak/retribusi
dan standar waktu penyelesaian pelayanan kecamatan di Kabupaten
Malinau.(2) Standar operasional prosedur pelayanan administrasi
terpadu kecamatan pada ayat (1) tersebut dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.
BAB VPELAPORAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 6
Camat wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 7
Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan.BAB VIPEMBIAYAAN
Pasal 8Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan
ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Malinau.BAB VII
BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat berlakunya peraturan ini segala peraturan yang
bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah
Kabupaten Malinau.
Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 23 Nopember 2011BUPATI MALINAU,
YANSEN TP
Diundangkan di Malinau
Pada Tanggal 23 Nopember 2011PLT.SEKRETARIS DAERAH, HENDRIS
DAMUSBERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011 NOMOR 16.1
