PT. CEMPAKA INDAH MURNI

PERATURAN PERUSAHAAN

SURABAYA 2009

1

MUKADIMAH

Bahwa untuk membina dan mewujudkan suatu suasana kerja yang harmonis, dinamis, dan produktif dalam suatu perusahaan, diperlukan kepastian hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak perusahaan dan para karyawan. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hubungan industrial, dan memperhatikan kepentingan perusahaan untuk mengembangkan usahanya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional serta kepentingan karyawan untuk meningkatkan taraf kehidupannya demi tercapainya keadilan sosial yang merata, maka disusunlah buku Peraturan Perusahaan ini. Pada pokoknya buku Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar hak dan kewajiban PT. CEMPAKA INDAH MURNI yang berkantor pusat di Jalan Gayungan PPN. No.7 Surabaya dan karyawan-karyawannya untuk dapat dipahami dan dimufakati bersama, agar dengan demikian kedua belah pihak dapat membina dan mengembangkan suatu hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan produktif dengan disemangati oleh Hubungan Industrial Pancasila.

2

BAB I UMUM Pasal 1

PERISTILAHAN

1. Perusahaan ialah PT. CEMPAKA INDAH MURNI, berkantor pusat di Jalan Gayungan

PPN. No.7 Surabaya, yang bergerak di bidang perdagangan khususnya farmasi; didirikan dengan Akta Notaris RIKA YOU SOO SHIN, Sarjana Hukum, tanggal 27 Januari 1981 nomor 27.

2. Calon Karyawan ialah mereka yang baru lulus seleksi dan yang harus menjalani masa

percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. 3. Karyawan/Karyawati ialah mereka yang terikat secara formal dalam suatu hubungan kerja dengan

Perusahaan dan oleh karenanya menerima gaji serta hak-hak lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan ini.

4. Pengusaha / Pimpinan Perusahaan ialah mereka yang karena jabatannya mempunyai tugas memimpin

perusahaan dan mempunyai wewenang mewakili perusahaan baik ke dalam maupun ke luar.

5. Peraturan Peerusahaan ialah keseluruhan isi buku Peraturan Perusahaan ini termasuk Mukadimah

dan Surat Keputusannya yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Pasal 2

PENERIMAAN DAN PENEMPATAN KARYAWAN 1. Penerimaan karyawan didasarkan pada kebutuhan dan disesuaikan dengan

kemampuan perusahaan. 2. Persyaratan umum bagi karyawan PT. CEMPAKA INDAH MURNI ialah: a. warga Negara Indonesia; b. ketika penerimaan berusia antara 18 - 45 tahun; c. berbadan dan berjiwa sehat; d. memenuhi persyaratan jabatan yang dibutuhkan Perusahaan; e. bersedia mentaati peraturan-peraturan dan tata-tertib yang berlaku dalam

perusahaan; f. lulus seleksi yang ditetapkan Perusahaan. 3. Pada waktu calon karyawan akan memulai hubungan kerja di PT.

CEMPAKA INDAH MURNI, calon karyawan tersebut harus

3

menandatangani surat pernyataan bahwa ia menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui sepenuhnya isi Peraturan Perusahaan ini.

4. Kecuali karyawan kontrak, karyawan harian, dan karyawan honorer tertentu, penerimaan karyawan baru dilakukan melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak hari pertama masuk kerja. Selama masa itu baik Perusahaan maupun calon karyawan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa dibebani kewajiban apapun

5. Setelah selesai masa percobaan, atas usul pimpinan Pusat / Cabang yang bersangkutan, calon karyawan dapat diangkat sebagai karyawan tetap.

6. Pengangkatan, penempatan karyawan untuk suatu jabatan didasarkan pada kebutuhan, prestasi kerja, disiplin kerja, loyalitas kepada Perusahaan, dapat dipercaya / jujur, dan syarat obyektif (ujian).

7. Berdasarkan pada macam / sifat pekerjaan yang dijabatnya, karyawan PT. CEMPAKA INDAH MURNI dibagi dalam 5 (lima) golongan, yaitu:

• Golongan I : Karyawan biasa • Golongan II : Kepala Urusan (Kaur.) • Golongan III : Kepala Seksi (Kasi.) • Golongan IV : Kepala Cabang • Golongan V : Direktur 8. Berdasarkan pada sifat dan jangka waktu ikatan kerja yang ada, karyawan

terbagi dalam 5 (lima) status kekaryawanan: a. Karyawan Tetap adalah karyawan yang telah melewati masa percobaan. b. Karyawan Kontrak adalah karyawan yang terikat pada hubungan kerja dengan Perusahaan

menurut dasar perjanjian kerja yang dibuat tersendiri. c. Karyawan Harian adalah karyawan yang terikat pada hubungan kerja dengan Perusahaan

atas dasar pekerjaan harian secara terputus-putus yang sifatnya insidentil, dan dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan.

d. Karyawan Honorer adalah karyawan yang terikat pada hubungan kerja dengan Perusahaan

atas dasar jam kerja tersendiri (part time), borongan, dan atau pada waktu penerimaan sudah berusia 45 (empat puluh lima) tahun.

e. Karyawan Khusus / Asing adalah karyawan yang bukan Warga Negara Indonesia yang terikat pada

hubungan kerja dengan Perusahaan secara terbatas atas dasar keahlian khusus untuk jabatan dan keahlian yang belum atau kurang diketahui oleh tenaga kerja Indonesia.

4

Pasal 3 KENAIKAN JABATAN, PANGKAT, DAN GAJI

1. Karyawan dapat diberi kenaikan jabatan, sejauh formasi memungkinkan atas dasar prestasi kerja dan syarat-syarat obyektif lainnya.

2. Syarat-syarat kenaikan jabatan, peningkatan golongan dan gaji ialah atas dasar penilaian prestasi karya (performance appraisal) yang meliputi:

a. prestasi kerja b. disiplin kerja c. pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan d. loyalitas (rasa kesetiaan) e. dedikasi (semangat pengabdian) f. penampilan diri dalam lingkungan kerja g. tanggungjawab h. kerjasama (cooperation / team work) i. kepemimpinan (leadership) bagi Kaur. ke atas j. kemampuan/kecekatan menganalisa k. inisiatif.

BAB II

TATA-TERTIB Pasal 4

WAKTU KERJA DAN KEHADIRAN 1. Penetapan waktu kerja didasarkan pada kebutuhan Perusahaan dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang No.13 Tahun 2003, pasal 77 ayat 2a, yang menetapkan jumlah jam kerja maksimum 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu.

2. Berdasarkan ketentuan di atas, waktu kerja di PT. CEMPAKA INDAH MURNI diatur sebagai berikut:

• Hari Senin s/d Jum’at : 08.00 - 16.00 w.i.b. (istirahat jam 12.00 - 13.00) • Hari Sabtu : 08.00 - 14.00 w.i.b. (istirahat jam 12.00 - 13.00) 3. Tidak ada upah tanpa kerja sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun

2003, pasal 93 ayat 1.Tanpa surat keterangan yang sah setiap ketidakhadiran, terkecuali yang diatur dalam pasal 17, 18, 19, dan 20, diperhitungkan dengan gaji yang diterima.

Yang dimaksudkan dengan surat keterangan yang sah adalah surat keterangan dokter atau surat keterangan pribadi yang disetujui/dilegitimir oleh pimpinan Pusat/Cabang di mana karyawan tersebut ditempatkan.

4. Jam-jam kerja yang dilakukan karyawan atas perintah atasan di luar ketentuan waktu kerja di atas (pasal 4 ayat 2) diperhitungkan sebagai jam kerja lembur.

5

5. Setiap calon karyawan / karyawan wajib hadir tepat pada waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

6. Kehadiran calon karyawan / karyawan dicatat dengan kartu hadir pada setiap masuk dan pulang kerja.

7. Pengisian kartu hadir harus dilakukan oleh calon karyawan / karyawan yang bersangkutan sendiri.

Pasal 5

KEWAJIBAN UMUM PENGUSAHA / PIMPINAN PERUSAHAAN 1. Pengusaha / Pimpinan Perusahaan wajib melaksanakan segala sesuatu yang

tercantum dalam Peraturan Perusahaan ini. Sesuai dengan perkembangannya Perusahaan dapat mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dengan mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

2. Pengusaha / Pimpinan Perusahaan wajib menjaga ketenangan dan gairah kerja atas dasar Peraturan Perusahaan, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang.

3. Pengusaha / Pimpinan Perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk senantiasa meningkatkan prestasi kerja dan kemampuan/ keterampilannya demi produktifitas Perusahaan sejauh keadaan memungkinkan.

Pasal 6

ETIKA KERJA 1. Setiap calon karyawan / karyawan wajib bersikap sopan-santun serta saling

menghormati sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

2. Setiap calon karyawan / karyawan wajib bekerja dengan jujur, rajin, giat, hemat, dan bertanggungjawab dengan mengindahkan dan mentaati Peraturan Perusahaan, petunjuk-petunjuk, dan perintah-perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3. Setiap calon karyawan / karyawan diharapkan memperhatikan kepentingan Perusahaan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya, juga walaupun untuk itu tidak diberikan tugas- tugas yang tegas.

4. Perubahan status diri karyawan (kawin atau cerai) atau susunan keluarga dan juga perubahan alamat tempat tinggal supaya segera dilaporkan kepada Urusan Personalia dengan membawa surat-surat keterangan resmi yang diperlukan.

5. Dalam menghadapi pelanggan (customer) calon karyawan / karyawan wajib bersikap sopan, ramah, dan luwes, tetapi wajar dan tidak berlebih-lebihan (overacting)

6

6. Setiap calon karyawan / karyawan wajib mempertahankan bahkan meningkatkan mutu pelayanan dan atau prestasi kerjanya.

Pasal 7

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN CALON KARYAWAN / KARYAWAN 1. Setiap calon karyawan / karyawan wajib mematuhi segala ketentuan yang

tercantum dalam Peraturan Perusahaan ini. 2. Setiap calon karyawan / karyawan wajib melakukan kegiatan-kegiatan yang

ditugaskan kepadanya dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. 3. Setiap calon karyawan / karyawan wajib berlaku loyal kepada Perusahaan. 4. Setiap calon karyawan / karyawan wajib saling menghormati antar sesama

calon karyawan / karyawan, baik vertikal maupun horizontal. 5. Setiap calon karyawan / karyawan wajib memulai dan mengakhiri

pekerjaannya setiap hari kerja pada waktu/jam yang telah ditentukan. 6. Pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan di luar jam kerja

(lembur) harus atas perintah atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan Pusat/Cabang di mana calon karyawan / karyawan tersebut ditempatkan.

7. Setiap calon karyawan / karyawan yang akan ke luar halaman Perusahaan selama jam kerja berlangsung, baik untuk keperluan dinas maupun pribadi harus dengan surat tugas / ijin keluar dari pimpinan Pusat/Cabang di mana yang bersangkutan ditempatkan, atau dari pejabat lain yang ditunjuk.

8. Setiap calon karyawan / karyawan wajib ikut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, ketenangan, dan keselamatan kerja di tempat kerja masing-masing.

9. Setiap calon karyawan / karyawan wajib ikut memelihara barang milik Perusahaan dan mempergunakannya menurut keperluan masing-masing secara tepat guna dan terawat baik.

10. Setiap calon karyawan / karyawan wajib memegang rahasia Perusahaan terhadap siapapun mengenai segala apa yang diketahui dan dengan cara apapun tentang hal-ikhwal Perusahaan dalam arti yang seluas-luasnya menurut penafsiran Pimpinan Perusahaan, antara lain misalnya hal-hal yang berkaitan dengan sistim dan prosedur kerja, pendapat-pendapat baru, kontrak- kontrak para leveransir dan para pelanggan, pembukuan, data penjualan, dlsb.

11. Setiap calon karyawan / karyawan yang berhalangan hadir atau terlambat masuk kerja wajib memberikan keterangan yang sah kepada atasannya.

Pasal 8

LARANGAN-LARANGAN Calon karyawan / karyawan tidak dibenarkan melakukan hal-hal berikut ini, dan karenanya bila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif,

7

1. Tanpa alasan yang sah datang terlambat, meninggalkan pekerjaan sebelum jam kerja berakhir, atau absen.

2. Berbuat tidak jujur terhadap kartu waktu 3. Menolak melakukan perintah yang layak dan sah dari atasannya tanpa alasan

yang dapat diterima. 4. Mengejek atau menghina Pimpinan Perusahaan baik langsung maupun tidak

langsung. 5. Selama jam kerja melakukan pekerjaan selain yang ditugaskan kepadanya

atau menghentikan pekerjaannya tanpa ijin dari atasannya. 6. Melakukan pekerjaan untuk kepentingan orang lain dan atau diri sendiri di

dalam atau di luar jam kerja di dalam gedung/halaman kantor tanpa persetujuan Pimpinan Perusahaan.

7. Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya yang ada hubungannya dengan pekerjaan, jabatan, dan tanggungjawab yang pada hakikatnya merugikan Perusahaan.

8. Menggunakan tenaga calon karyawan / karyawan atau barang-barang milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin tertulis dari Pimpinan Perusahaan.

9. Berbicara atau berbuat di luar norma-norma pergaulan dan bertindak sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dan kecelakaan baik bagi Perusahaan maupun bagi perorangan.

10. Membawa dan atau meminum minuman keras di dalam Perusahaan. 11. Membuang kotoran, puntung rokok, meludah di sembarang tempat,

mengotori kamar kecil, mencorat-coret dinding, dlsb. 12. Membawa barang-barang milik Perusahaan atau milik pihak ketiga yang

dipercayakan kepada Perusahaan, kecuali jika disertai surat bukti pengeluaran barang dari petugas yang berwenang. Pelanggaran peraturan ini dapat dianggap pencurian, dan calon karyawan / karyawan dapat digeledah bila tampak mencurigakan.

13. Merusak barang-barang milik Perusahaan karena kesalahan dan atau kecerobohan sendiri. Perusahaan dapat menuntut ganti rugi kepada calon karyawan / karyawan yang melakukan dan atau mengakibatkan kerusakan karena kecerobohannya itu.

14. Menghasut dan tanpa ijin menempelkan poster-poster, plakat-plakat, serta menyebarkan surat-surat dan benda-benda lain yang isinya mengandung berita-berita / hal-hal yang dapat diduga akan mengganggu suasana ketenangan dan ketenteraman kerja dalam Perusahaan.

15. Tanpa ijin mengorganisir pertemuan-pertemuan dan memberikan ceramah-ceramah di dalam Perusahaan.

8

Pasal 9 TINDAK KEDISIPLINAN

1. Tindak kedisiplinan yang diberikan kepada karyawan dimaksudkan sebagai tindak korektif dan pengarahan atas sikap dan perilaku karyawan.

2. Tindak kedisiplinan didasarkan atas pertimbangan: • macam pelanggaran • frekwensi (tingkat keseringan / pengulangan) pelanggaran • besar/kecilnya pelanggaran • tata-tertib Peraturan Perusahaan. 3. Tindak kedisiplinan yang diberikan kepada karyawan dapat berupa: a. Ganti rugi Karyawan dapat dipertanggunggugatkan membayar ganti rugi kepada

Perusahaan atas kerusakan dan atau kehilangan yang diakibatkan karena tidak mentaati kewajibannya sebagai karyawan atau karena kurang hati-hatinya karyawan tersebut sehingga menyebabkan kerusakan dan atau kehilangan pada alat-alat / inventaris dan atau persediaan milik Perusahaan atau pelanggan.

b. Peringatan/Teguran Berdasarkan atas pertimbangan yang tersebut pada pasal 9 ayat 2, maka

karyawan dapat diberi peringatan tertulis berupa:

Peringatan Sifat Diberikan oleh Pertama Kedua Ketiga

Tindakan korektif tingkat perta ma atas pelanggaran ringan untuk dapat diperbaiki. Tindakan korektif tingkat kedua atas pelanggaran ber-ulang yang lebih berat sifatnya dengan harapan untuk lebih diperhatikan. Tindakan korektif terakhir atas pelanggaran berat dan berulang dengan ancaman PHK.

Pimpinan Cabang dengan cc. Urusan Personalia. Pimpinan Cabang dengan cc. Urusan Personalia. Pimpinan Perusahaan atas usul Pimpinan Cabang dengan cc. Dinas Tenaga Kerja.

Pelaksanaan peringatan/teguran tidak harus mengikuti urutan satu demi

satu, tapi tergantung pada macam, pengulangan, dan besar kecilnya pelanggaran. Seorang karyawan dapat langsung diberi peringatan ketiga (terakhir) atas pelanggaran yang dikategorikan sebagai melalaikan

9

kewajiban secara sengaja. Yang dimaksudkan dengan melalaikan kewajiban secara sengaja adalah antara lain (tidak terbatas pada):

• berulang-ulang datang terlambat ke tempat kerja tanpa surat keterangan yang sah, walaupun sudah diperingatkan;

• berulang-ulang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah; • menolak untuk digeledah (diperiksa) bilamana dipandang perlu untuk

itu; • tanpa ijin masuk Perusahaan atau masuk melalui jalan yang tidak

biasa dilalui (bukan pintu masuk). c. Straf Overplaatsing Adalah pemindahan karyawan ke lain Cabang/Seksi/Urusan sebagai

hukuman, karena karyawan tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar wewenang yang dipercayakan (menyalahgunakan wewenang), atau melanggar Peraturan Perusahaan secara prinsipil.

d. Penurunan Golongan (Demosi) Atas pertimbangan Pimpinan Perusahaan, karyawan dapat dijatuhi

hukuman berupa penurunan golongan karena perbuatannya yang melanggar Peraturan Perusahaan, antara lain (tidak terbatas pada):

• menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Perusahaan; • prestasi kerja menurun, walaupun sudah diberi kesempatan untuk

memperbaiki; • acapkali terlambat atau tidak hadir tanpa keterangan yang sah. e. Schorsing / Pemberhentian Sementara (1) Karyawan yang melanggar disiplin kerja Perusahaan dan telah

mendapatkan peringatan akan dischors atau diberhentikan untuk sementara tanpa mengurangi gaji dan hak-hak lain yang biasa diterimanya.

(2) Dalam hal karyawan melakukan tindak pidana, Perusahaan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan bilamana karyawan tersebut ditahan oleh pihak yang berwajib, kepada keluarga karyawan yang bersangkutan akan diberikan bantuan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji yang diterima pada bulan terakhir untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan takwim.

(3) Dalam hal penahanan karyawan oleh pihak yang berwajib bukan karena pengaduan Perusahaan, kepada keluarga karyawan yang bersangkutan diberikan bantuan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji yang diterima pada bulan terakhir untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan takwim terhitung sejak hari pertama karyawan yang bersangkutan ditahan oleh pihak yang berwajib.

10

(4) Putusan pengadilan yang menyatakan karyawan tersebut bersalah mengakibatkan pemberhentian sementara ditingkatkan menjadi pemutusan hubungan kerja dengan memenuhi ketentuan Undang- undang No.13 Tahun 2003 pasal 160 ayat 7.

(5) Putusan pengadilan yang menyatakan karyawan tersebut tidak bersalah mengakibatkan pemberhentian sementara dicabut dan karyawan tersebut ditempatkan kembali pada kedudukannya semula tanpa mengurangi hak dan atau fasilitas yang pernah diterimanya.

f. Pemutusan Hubungan Kerja Setelah melalui prosedur pemeriksaan, pemutusan hubungan kerja

terhadap karyawan dilakukan berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 bilamana karyawan terbukti melanggar hukum atau merugikan Perusahaan, seperti:

(1) melakukan pencurian atau penggelapan; (2) melakukan penganiayaan terhadap Pengusaha / Pimpinan

Perusahaan, atau keluarganya, atau teman sekerja; (3) memikat Pengusaha / Pimpinan Perusahaan, atau keluarganya, atau

teman sekerja untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau kesusilaan;

(4) merusak dengan sengaja barang-barang milik Perusahaan, atau karena kecerobohannya barang-barang milik Perusahaan menjadi rusak;

(5) memberikan keterangan palsu; (6) mabuk di tempat kerja; (7) menghina secara kasar atau mengancam Pengusaha / Pimpinan

Perusahaan, atau keluarganya, atau teman sekerja; (8) membongkar rahasia Perusahaan, atau rahasia rumah-tangga

Pengusaha / Pimpinan Perusahaan; (9) menolak perintah yang layak dari atasannya, walaupun sudah

diperingatkan; (10) melalaikan kewajiban secara sengaja; (11) tidak cakap melakukan pekerjaan, walaupun telah dicoba berkali-

kali, atau di mana-mana; (12) menyalahgunakan kepercayaan yang berhubungan dengan

kedudukannya, antara lain menerima suap dalam bentuk apapun; (13) di dalam Perusahaan dan tanpa ijin dari Perusahaan melakukan

perdagangan selain yang sesuai dengan tujuan Perusahaan; (14) melakukan sesuatu yang dengan sengaja dapat mengancam

keselamatan teman sekerja atau orang lain dalam Perusahaan; (15) menghasut/mengorganisir kelompok dengan tindakan-tindakan serta

akibat-akibat yang destruktif;

11

(16) melibatkan diri dalam soal-soal kriminal baik di dalam maupun di luar Perusahaan, dan karenanya dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

BAB III PENGGAJIAN

Pasal 10 SISTIM PENGGAJIAN

1. Yang dimaksud gaji adalah semua pendapatan calon karyawan / karyawan dalam bentuk uang yang diberikan Perusahaan sebagai imbalan atas kerja dan usahanya bagi Perusahaan.

2. Gaji ditetapkan berdasarkan pada jenis pekerjaan, harga jabatan yang diatur menurut status dan golongan.

3. Gaji akan dibayarkan pada tiap-tiap tanggal 29, terkecuali untuk bulan Februari tahun bukan kabisat dan tanggal 29 yang jatuh pada hari Minggu / hari Raya akan diberikan sehari sebelumnya.

4. Peninjauan gaji pokok karyawan dilakukan satu kali setahun meliputi peninjauan atas prestasi kerja, masa kerja, dan penyesuaian terhadap laju inflasi dengan mengingat kondisi Perusahaan.

5. Gaji diatur dengan cara sebagai berikut: a. Calon Karyawan Selama 3 (tiga) bulan masa percobaan menerima gaji yang besarnya 80%

dari gaji yang telah disetujui bersama dengan ketentuan tidak kurang dari upah minimum regional, dan apabila yang bersangkutan telah melewati masa percobaan dibayar 100%.

b. Karyawan Tetap • Besarnya gaji ditetapkan menurut ketentuan Perusahaan dan tidak

kurang dari ketentuan upah minimum regional; • Dalam tiap tahun dinas menerima 12 kali gaji yang dibayarkan secara

bulanan; • Pada setiap bulan Desember, karyawan akan menerima gaji ke 13

sebesar maksimum satu kali gaji bulanan dan dibayarkan 2 (dua) minggu sebelum pembayaran gaji bulanan.

c. Karyawan Kontrak • Besarnya gaji diatur dan disepakati bersama dalam Surat Perjanjian

Kerja antara Perusahaan dan karyawan yang bersangkutan dan berlaku selama masa kontrak. Besarnya gaji tersebut tidak kurang dari ketentuan upah minimum regional;

• Dalam hal tidak diatur tersendiri, sistim penggajian karyawan kontrak disamakan dengan sistim penggajian untuk karyawan tetap.

12

d. Karyawan Harian • Penggajian untuk karyawan harian diperhitungkan menurut jumlah

kehadiran kerja karyawan dalam seminggu/sebulan. • Gaji harian disesuaikan dengan jenis pekerjaan harian dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketentuan-ketentuan upah minimum.

e. Karyawan Honorer Penggajian untuk karyawan honorer diatur tersendiri berdasarkan jenis

pekerjaan dan jumlah waktu yang diberikan kepada Perusahaan. f. Karyawan Khusus/Asing Penggajian karyawan khusus/asing diatur seperti karyawan kontrak dan

berlaku untuk selama masa dinas yang ditentukan.

Pasal 11 TUNJANGAN-TUNJANGAN

1. Tunjangan Jabatan a. Kepada karyawan yang memangku jabatan tertentu oleh karena sifat dari

jabatannya diberikan tunjangan jabatan. b. Besarnya tunjangan jabatan per bulan ditentukan menurut tingkatan dan

jenis jabatannya. c. Apabila karyawan tidak lagi memangku jabatannya, maka tunjangan

jabatan dengan sendirinya dicabut. d. Tunjangan ini diberikan hanya kepada karyawan dengan status tetap. 2. Tunjangan Makan Siang / Malam a. Pada setiap hari kerja Perusahaan memberikan sejumlah uang yang

dipergunakan untuk membiayai makan siang calon karyawan / karyawan. b. Besarnya uang yang diberikan Perusahaan untuk membiayai makan siang

calon karyawan / karyawan ditetapkan sesuai dengan harapan Perusahaan untuk senantiasa meningkatkan gizi makanan calon karyawan / karyawan.

c. Karyawan yang melakukan kerja lembur segera setelah jam kerja dan melampaui jam 18.30 wib. mendapat tunjangan makan malam dalam bentuk uang yang besarnya untuk setiap karyawan sesuai dengan pasal 11 ayat 2b.

d. Kepada karyawan yang pada hari libur melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam terus-menerus dan melampaui waktu makan siang (jam 12.00 wib.) atau waktu makan malam (jam 18.30 wib.) diberikan tunjangan makan siang atau makan malam dalam bentuk uang yang besarnya sesuai dengan pasal 11 ayat 2b.

3. Tunjangan Kesehatan Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk pengikutsertaan karyawan

dalam program asuransi kesehatan.

13

4. Gaji Selama Masa Sakit a. Karyawan yang menderita sakit cukup lama dan terus-menerus menerima

gaji selama masa sakit dari Perusahaan. b. Dengan berpedoman pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 93

ayat 3 besarnya gaji selama masa sakit diatur sebagai berikut:

Masa sakit Gaji selama sakit / bulan 1. 1 - 4 bulan 2. 5 - 8 bulan 3. 9 - 12 bulan 4 bulan selanjutnya

100% gaji 75% gaji 50% gaji 25% gaji

c. Yang dimaksud gaji dalam hal ini adalah gaji bulan di mana yang

bersangkutan mulai jatuh sakit. d. Terhadap karyawan yang sakit lebih dari 1 (satu) tahun terus-menerus,

dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan mendapat uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 172.

e. Gaji selama masa sakit ini berlaku bagi karyawan dengan status tetap.

Pasal 12

UPAH LEMBUR 1. Yang diartikan kerja lembur ialah kerja yang dilakukan oleh karyawan di

luar jam kerja yang telah ditetapkan Perusahaan. 2. Upah lembur diberikan kepada karyawan golongan I s/d III yang melakukan

kerja lembur. 3. Besar upah lembur ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

Tenaga Kerja R.I. No. KEP-72/MEN/84 tanggal 31 Maret 1984 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I. No. SE.11/M/BW/90 tanggal 12 Mei 1990.

4. a. Tarip upah lembur per jam atau disingkat T.U.L. Untuk pekerja bulanan : 1/173 x 75% x gaji bruto sebulan Untuk pekerja harian : 3/20 x 75% x gaji bruto sehari. b. Untuk karyawan dengan status kontrak, honorer dan khusus berlaku tarip

upah lembur untuk pekerja bulanan.

14

5. Besar upah lembur tiap jam kerja lembur diatur sebagai berikut:

Hari

Hari Kerja Biasa Hari Libur / Raya

Jam Upah lembur

Jam ke 1 1,5 x T.U.L.

Jam ke 2 s/d selebihnya 2 x T.U.L.

Jam ke 1 s/d ke 7 2 x T.U.L.

Jam ke 8 3 x T.U.L.

Selebih- nya 4 x T.U.L.

6. Sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 78 ayat 1b jumlah jam kerja maksimum selama 1 (satu) minggu ialah 54 jam, di dalamnya sudah termasuk 14 jam kerja lembur.

Pasal 13

UANG PERJALANAN DINAS 1. Kepada calon karyawan / karyawan yang melakukan perjalanan dinas

diberikan uang perjalanan dinas. 2. Seorang calon karyawan / karyawan dipandang melakukan perjalanan dinas

apabila ia melakukan suatu perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas Perusahaan di suatu tempat yang jauhnya melebihi 60 km. dari tempat kerjanya sehari-hari dan atau melebihi jam kerja dinas.

3. Macam alat transportasi yang digunakan dalam melakukan perjalanan dinas disesuaikan dengan:

• sarana perhubungan yang ada ke tempat tujuan; • golongan karyawan yang melakukan perjalanan dinas. 4. Uang perjalanan dinas dimaksudkan sebagai: • pengganti biaya makan; • pengganti biaya penginapan; • uang saku untuk keperluan-keperluan kecil lainnya. 5. Besar uang perjalanan dinas didasarkan pada: • golongan karyawan; • tempat pelaksanaan tugas; • fasilitas yang diberikan Perusahaan di tempat pelaksanaan tugas. 6. Besarnya uang perjalanan dinas akan diatur oleh Perusahaan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan pasal 13 ayat 5. 7. Ketentuan-ketentuan di atas berlaku bagi calon karyawan / karyawan.

15

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN

Pasal 14 JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Perusahaan melaksanakan Program Jamsostek sesuai dengan Undang-undang No.3 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per-05/ MEN/1993.

Pasal 15

SUMBANGAN-SUMBANGAN 1. Sumbangan Pernikahan Perusahaan memberikan sumbangan untuk pernikahan pertama karyawan

dan besarnya sumbangan pernikahan ditetapkan dalam peraturan tersendiri. 2. Sumbangan Kedukaan Karyawan yang berduka karena kematian anggota keluarga atau orang-

tuanya mendapat sumbangan kedukaan yang besarnya ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 16 PAKAIAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KERJA

1. Pakaian Kerja Perusahaan tidak menyediakan pakaian kerja. Karyawan bebas memilih dan

menggunakan pakaian kerja yang dianggap pantas dan tidak melanggar norma-norma kesopanan.

2. Alat-alat Keselamatan Kerja a. Keselamatan kerja di dalam Perusahaan merupakan hal yang sangat

penting, oleh karenanya Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja bagi seksi-seksi yang dipandang perlu.

b. Perusahaan menyediakan pula alat-alat keselamatan dan perlindungan kerja yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang.

BAB V LIBUR DAN CUTI

Pasal 17 HARI-HARI LIBUR

Hari-hari libur yang diakui sah oleh Perusahaan ialah hari-hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, c.q. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, setiap tahunnya.

16

Pasal 18 HARI-HARI ISTIRAHAT TAHUNAN

1. Setelah menjalani masa kerja selama 12 bulan terus-menerus, setiap karyawan berhak atas istirahat tahunan (cuti tahunan).

2. Lamanya istirahat/cuti tahunan ditetapkan 12 (dua belas) hari kerja sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003, pasal 79 ayat 2c.

3. Perusahaan berhak mengatur hari-hari istirahat/cuti tahunan karyawan dalam tahun kalender (takwim) untuk menjamin kelangsungan produktifitas kerja Perusahaan.

4. Hari (hari-hari) libur yang kebetulan jatuh dalam masa istirahat/cuti tahunan tidak dianggap sebagai bagian dari cuti melainkan ditambahkan ke dalam cuti.

5. Hari-hari istirahat/cuti tahunan ini tidak dapat diuangkan. 6. Ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan administratif tentang

istirahat/cuti tahunan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi. 7. Ketentuan-ketentuan istirahat/cuti tahunan ini berlaku untuk karyawan

dengan status tetap, kontrak, dan khusus.

Pasal 19 CUTI HAMIL DAN KEGUGURAN KANDUNGAN

1. Karyawati berhak atas cuti hamil 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saat ia akan melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan anak dengan gaji penuh sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 82.

2. Karyawati yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti keguguran kandungan 1,5 (satu setengah) bulan atau selama waktu yang diberikan oleh dokter kandungan yang merawatnya tanpa mengurangi gaji yang diterimanya.

Pasal 20

IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat gaji penuh: a. Seorang calon karyawan / karyawan dapat diberi ijin untuk meninggalkan

pekerjaannya tanpa mengurangi gaji yang diterimanya untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

• Pernikahan pertama calon karyawan / karyawan ........................ 3 hari; • Pernikahan anak sah calon karyawan / karyawan ........................ 2 hari; • Istri calon karyawan / karyawan melahirkan .............................. 2 hari; • Kematian anggota keluarga, orang tua, mertua calon karyawan / karyawan ............................................. 2 hari;

17

• Mengkhitankan anak sah calon karyawan / karyawan ................ 2 hari; • Pembaptisan calon karyawan / karyawan atau anak calon karyawan / karyawan .......................................................... 2 hari; • Memenuhi tugas atau panggilan instansi Pemerintah: seperlunya; • Hari ujian sarjana yang ada hubungannya dengan kedinasan karyawan

apabila mengambil waktu sedikitnya 8 (delapan) jam pada hari itu; ujian yang mengambil waktu lebih dari 1 (satu) hari akan diperhitungkan dengan hari-hari istitahat/cuti tahunan karyawan yang bersangkutan.

b. Apabila hal tersebut di atas terjadi di luar kota, dengan radius lebih dari 60 km., maka tiap keperluan itu mendapat tambahan ijin sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari dengan memperhatikan kasusnya.

c. Permohonan ijin meninggalkan pekerjaan harus diajukan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelumnya kepada pimpinan tertinggi Pusat/Cabang di mana yang bersangkutan ditempatkan, kecuali untuk kasus kelahiran dan kematian.

d. Untuk pengurusan keperluan-keperluan pribadi calon karyawan / karyawan yang dipandang layak oleh Pimpinan Perusahaan, kepada calon karyawan / karyawan dapat diberikan ijin khusus.

BAB VI HUBUNGAN PERBURUHAN

Pasal 21 PINJAMAN DAN PERSEKOT

1. Selama masa kerja 1 (satu) tahun pertama tidak diberikan pinjaman dan atau persekot kepada karyawan.

2. Pinjaman atau persekot tidak diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya dapat dihindari atau tidak bersifat memaksa (force majeure).

3. Semua permohonan pinjaman atau persekot harus diketahui oleh pimpinan Pusat/Cabang di mana yang bersangkutan ditempatkan.

4. Pada prinsipnya tidak dibenarkan diajukan pinjaman atau persekot baru jika pinjaman atau persekot lama belum dilunasi.

5. Angsuran pinjaman akan dilakukan melalui pemotongan gaji maksimum 12 (dua belas) bulan.

6. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan maksimum 3 (tiga) kali gaji bersih yang diterima tiap bulannya.

7. Pemotongan angsuran tidak boleh melebihi dari 25% gaji bersih yang diterima tiap bulannya.

18

Pasal 22 KOMUNIKASI, KELUHAN, DAN PENGADUAN

1. Setiap karyawan berhak menyampaikan pendapat dan saran-sarannya mengenai Perusahaan, pekerjaan, dan hubungan kerja di dalam Perusahaan kepada atasan langsung atau kepada yang berwenang untuk itu melalui saluran organisasi yang ada.

2. Perusahaan menganggap perlu dan bermanfaat untuk menampung dan menjaring rasa ketidakpuasan karyawan.

3. Keluhan-keluhan yang bersifat minor dan biasanya lisan dapat disampaikan secara langsung kepada atasannya masing-masing.

4. Apabila keluhan tersebut bersifat prinsipiil dan formal lebih merupakan pengaduan, maka hal itu sebaiknya disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung atau kepada yang berwenang untuk itu.

5. Surat yang memuat saran atau pengaduan ditulis dalam rangkap tiga: • asli untuk Direktur; • duplikat untuk pimpinan Cabang di mana karyawan yang bersangkutan

ditempatkan; • triplikat untuk karyawan yang bersangkutan sebagai arsip. 6. Pengaduan ditampung dan diselesaikan melalui Urusan Personalia bersama-

sama dengan pimpinan Pusat/Cabang di mana karyawan yang bersangkutan ditempatkan.

Pasal 23

PEMINDAHAN KARYAWAN 1. Perusahaan berwenang untuk memindahkan karyawannya serta

menempatkan pada jabatan tertentu dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja demi tercapainya tujuan operasional Perusahaan secara efektif dan efisien.

2. Dalam hal pemindahan, gaji karyawan serta maslahat lainnya disesuaikan dengan nilai jabatan yang baru apabila terjadi peningkatan jabatan (promosi).

3. Dalam hal jabatan yang dipegang sementara sebagai pejabat sementara, maka gaji akan diterimakan sebesar 80% dari harga jabatan yang baru, dengan catatan bahwa jumlah tersebut tidak lebih kecil dari harga jabatan yang lama.

4. Bila ternyata bahwa harga jabatan yang baru itu lebih kecil dari harga jabatan sebelumnya, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan yang besarnya maksimum mengisi kekurangan harga jabatan yang baru dari harga jabatan yang lama.

5. Sebelum dipindahkan, kepada karyawan yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu dengan keputusan tertulis.

19

6. Pemindahan karyawan tidak dimaksudkan sebagai hukuman karena keyakinan, agama, ataupun sikap politik.

BAB VII

PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA Pasal 24 UMUM

1. Perusahaan berusaha sedapat-dapatnya mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

2. Dalam keadaan memaksa terjadinya pemutusan hubungan kerja Perusahaan akan bertindak dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Bab XII yang mengatur hal pemutusan hubungan kerja.

3. Putusnya hubungan kerja antara Perusahaan dan calon karyawan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. karyawan meninggal dunia; b. karyawan mengundurkan diri; c. berakhirnya masa kontrak kerja; d. calon karyawan tidak mencapai prestasi standar yang ditetapkan

Perusahaan; e. masa sakit yang berkepanjangan / terus-menerus lebih dari 1 tahun; f. ketidakmampuan bekerja oleh karena alasan kesehatan; g. pembebasan tugas karena melakukan kesalahan berat; h. pemberhentian umum; j. pemberhentian karena lanjut usia.

Pasal 25 MENINGGALNYA KARYAWAN

1. Meninggalnya karyawan mengakibatkan hubungan kerja dengan sendirinya terputus.

2. Dalam hal meninggalnya karyawan kepada alih-warisnya diberikan sejumlah uang seperti yang diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 166.

Pasal 26

KARYAWAN MENGUNDURKAN DIRI 1. Karyawan yang oleh karena sesuatu hal ingin mengundurkan diri dapat

melakukannya dengan mengajukan permohonan resmi kepada Perusahaan. 2. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu)

bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya (Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 162 ayat 3a.).

20

3. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan pesangon ataupun uang penghargaan masa kerja kepada karyawan yang mengundurkan diri, kecuali uang penggantian hak seperti yang diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 156 ayat 4.

4. Kepada karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan Pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak, diberikan juga uang pisah yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 tahun / lebih tetapi kurang dari 8 tahun .......... 1 bulan gaji; b. masa kerja 8 tahun / lebih tetapi kurang dari 13 tahun ........ 2 bulan gaji; c. masa kerja 13 tahun / lebih tetapi kurang dari 18 tahun....... 3 bulan gaji; d. masa kerja 18 tahun / lebih tetapi kurang dari 23 tahun....... 4 bulan gaji; e. masa kerja 23 tahun / lebih .................................................. 5 bulan gaji.

Pasal 27 BERAKHIRNYA MASA KONTRAK KERJA

1. Sesuai dengan syarat-syarat kerja yang dinyatakan dalam isi surat perjanjian kontrak kerja, tanggal berakhirnya masa kontrak kerja adalah tanggal berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dan Perusahaan untuk periode tersebut.

2. Bilamana dianggap perlu, dengan persetujuan kedua belah pihak hubungan kerja dapat diperpanjang untuk satu periode lagi yang lamanya tidak melebihi 1 (satu) tahun.

3. Dalam pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh berakhirnya masa kontrak kerja, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan uang penghargaan masa kerja di luar apa yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak kerja.

4. Pelaksanaan perpanjangan kontrak kerja pada hakikatnya berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 59.

Pasal 28

CALON KARYAWAN TIDAK MENCAPAI PRESTASI STANDAR 1. Selama dalam masa percobaan yang paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

penerimaan sebagai calon karyawan, Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan calon karyawan yang bersangkutan sewaktu-waktu apabila prestasi / tingkah laku calon karyawan tersebut dipandang tidak memadai prestasi standar yang diinginkan.

2. Pemutusan hubungan kerja atas dasar ini tidak disertai dengan pemberian uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja.

21

Pasal 29 MASA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN

Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan yang menderita sakit terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan (lihat Bab III, pasal 11 ayat 4d). a. Masa sakit yang berkepanjangan / terus-menerus mangakibatkan karyawan

menjadi tidak produktif. b. Masa sakit yang berkepanjangan dapat diartikan masa absen karyawan

karena sakit terus-menerus atau terputus-putus karena jenis penyakit yang sama.

Pasal 30 KETIDAKMAMPUAN BEKERJA OLEH KARENA ALASAN

KESEHATAN 1. Seorang karyawan yang karena kesehatannya (medical unfit) dipandang

tidak mampu bekerja menurut keterangan dokter, dapat diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya.

2. Pelaksanaan administratif dalam hal ini Perusahaan mendasarkan pada Undang-undang No.13 Tahun 2003.

Pasal 31

PEMBEBASAN TUGAS KARENA KESALAHAN BERAT Bila karyawan dijatuhi hukuman kurungan oleh Pengadilan oleh karena melanggar hukum, atau melakukan kesalahan-kesalahan berat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 158, karyawan tersebut akan diberhentikan dengan memberikan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-undang No.13 Tahun 2003.

Pasal 32

PEMBERHENTIAN UMUM 1. Atas prakarsa Perusahaan berhubung dengan suatu program reorganisasi /

alih manajemen / pemegang saham, rasionalisasi, atau perubahan sistim kerja sehingga seseorang karyawan dapat kehilangan pekerjaaan/jabatan yang selama ini dipegang, maka karyawan yang bersangkutan atas prakarsa Perusahaan dapat diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan.

2. Dalam hal pemutusan hubungan kerja atas dasar ini, pelaksanaaannya dilakukan sesuai prosedur Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 163.

3. Dalam hal alih manajemen / pemegang saham, karyawan yang dipekerjakan kembali oleh manajemen yang baru tidak diberikan uang pesangon dan masa kerjanya tetap dihitung terus dengan tidak mengurangi hak-hak karyawan sewaktu dipegang manajemen lama.

22

Pasal 33 PEMBERHENTIAN KARENA LANJUT USIA

1. Batas usia karyawan PT. CEMPAKA INDAH MURNI ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.

2. Karyawan yang telah mencapai usia 55 tahun dapat diminta untuk meletakkan jabatannya dan diberhentikan dengan hormat sesuai prosedur Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 167.

Pasal 34

UANG PESANGON, PENGHARGAAN, DAN PENGGANTIAN HAK 1. Karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atas prakarsa

Perusahaan, terkecuali oleh karena alasan-alasan mendesak (pasal 32), akan menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

2. Besarnya uang pesangon ditetapkan sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 tahun ..............................................1 bulan gaji; b. masa kerja 1 tahun / lebih tetapi kurang dari 2 tahun ........... 2 bulan gaji; c. masa kerja 2 tahun / lebih tetapi kurang dari 3 tahun ........... 3 bulan gaji; d. masa kerja 3 tahun / lebih tetapi kurang dari 4 tahun ........... 4 bulan gaji; e. masa kerja 4 tahun / lebih tetapi kurang dari 5 tahun ........... 5 bulan gaji; f. masa kerja 5 tahun / lebih tetapi kurang dari 6 tahun ........... 6 bulan gaji; g. masa kerja 6 tahun / lebih tetapi kurang dari 7 tahun ........... 7 bulan gaji; h. masa kerja 7 tahun / lebih tetapi kurang dari 8 tahun ........... 8 bulan gaji; i. masa kerja 8 tahun / lebih .....................................................9 bulan gaji; 3. Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut: a. masa kerja 3 tahun / lebih tetapi kurang dari 6 tahun .......... 2 bulan gaji; b. masa kerja 6 tahun / lebih tetapi kurang dari 9 tahun .......... 3 bulan gaji; c. masa kerja 9 tahun / lebih tetapi kurang dari 12 tahun ......... 4 bulan gaji; d. masa kerja 12 tahun / lebih tetapi kurang dari 15 tahun ....... 5 bulan gaji; e. masa kerja 15 tahun / lebih tetapi kurang dari 18 tahun ....... 6 bulan gaji; f. masa kerja 18 tahun / lebih tetapi kurang dari 21 tahun ....... 7 bulan gaji; g. masa kerja 21 tahun / lebih tetapi kurang dari 24 tahun ...... 8 bulan gaji; h. masa kerja 24 tahun / lebih ..................................................10 bulan gaji. 4. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat di

mana yang bersangkutan diterima bekerja; c. penggantian biaya-biaya lain, seperti perumahan/pemondokan, pengoba-

tan, dan perawatan, yang besarnya ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

23

Pasal 35 HUTANG-HUTANG KARYAWAN

1. Berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja antara karyawan dan Perusahaan, maka hutang-hutang karyawan kepada Perusahaan dengan bukti yang sah akan diperhitungkan sekaligus dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja atau sumber dana lain milik karyawan yang bersangkutan.

2. Bila ternyata hutang karyawan tersebut tidak cukup diperhitungkan dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja atau sumber-sumber lain miliknya, pemutusan hubungan kerja dengan sendirinya membebaskan karyawan tersebut dari sisa hutang-hutangnya kepada Perusahaan.

Pasal 36

SURAT KETERANGAN Pada waktu berakhirnya hubungan kerja, Perusahaan akan memberikan Surat Keterangan yang berisi saat mulai kerja dan saat berakhirnya hubungan kerja, serta sebab-sebab / alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan lain hal sesuai dengan norma dan atau hukum yang berlaku.

BAB VIII

PELAKSANAAN Pasal 37

PERATURAN PELAKSANAAN, HAK PENAFSIRAN, DAN PERATURAN LAIN

1. Peraturan-peraturan yang bersifat prosedural dan merupakan pelaksanaan akan disusun berdasarkan pada peraturan yang dikemukakan dalam pasal-pasal terdahulu.

2. Adalah menjadi kewajiban Perusahaan untuk memberikan penjelasan peraturan-peraturan di atas, bilamana terdapat kekurangjelasan makna yang dikemukakan dalam pasal-pasal maupun ayat-ayat Peraturan Perusahaan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan disusun kemudian dan ditambahkan ke dalam Peraturan Perusahaan ini dengan persetujuan dani Dinas Tenaga Kerja .

3. Peraturan Perusahaan PT. CEMPAKA INDAH MURNI ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal surat pengesahan tersebut.

4. Dengan dikeluarkannya Peraturan Perusahaan ini, maka Peraturan Perusahaan yang lama dengan sendirinya tidak berlaku.

24

BAB IX PENUTUP

Pasal 38 1. Perusahaan membagikan buku Peraturan Perusahaan kepada karyawan

sebagai pegangan serta pedoman dalam mengatur hubungan kerja serta penentuan hak-hak, kewajiban-kewajiban Perusahaan dan karyawan.

2. Tiap-tiap perubahan dan penambahan pada Peraturan Perusahaan ini selalu akan dimintakan pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

3. Peraturan Perusahaan ini wajib ditempelkan pada tempat pengumuman yang mudah dibaca oleh karyawan.

Surabaya, 23 Juni 2009 PT. CEMPAKA INDAH MURNI F.A. Handoko Sasmito Direktur Utama

25

CATATAN

26

CATATAN

27

CATATAN