Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG
NOMOR : 027/Per.02e – PD.PB/2020
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN MITRA KERJA SAMA INVESTASI
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT
KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG
Menimbang : a. Bahwa kerja sama antara PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung
dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur memegang
peran yang cukup strategis dan penting dalam mendukung
pencapaian maksud dan tujuan didirikannya PD. Pasar
Bermartabat Kota Bandung dalam rangka peningkatan efisiensi
dan produktivitas, peningkatan pengamanan modal atau aset
serta mendatangkan keuntungan kepada PD. Pasar Bermartabat
Kota Bandung;
b. Bahwa dalam upaya menjamin keikutsertaan badan usaha dalam
kerja sama dengan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung dapat
berjalan dengan baik, pengadaan Badan Usaha Pelaksana harus
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan
dalam mendukung program rencana kerja dan anggaran
perusahaan perlu adanya percepatan dan inovasi terhadap
pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana di lingkungan
PD. Pasar Bermartabat melalui penerapan teknologi dan
mekanisme yang lebih efektif dan efisien;
d. Bahwa tata cara pengadaan badan usaha pelaksana (mitra kerja
sama investasi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PD.
Pasar Bermartabat Kota Bandung Nomor 027/Per.42–
PDPB/2015 tentang Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama
Investasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum, sehingga perlu disempurnakan dengan
Peraturan Direksi PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung yang
baru;
e. Bahwa ...
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Direksi PD. Pasar
Bermartabat Kota Bandung tentang Tata Cara Pengadaan Mitra
Kerja Sama Investasi Di Lingkungan PD. Pasar Bermartabat Kota
Bandung.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja
Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan
Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
9. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi berbasis
Teknologi Ramah Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, sebagai
mana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Pasar
Bermartabat Kota Bandung;
11. Berita Acara ...
11. Berita Acara Serah Terima Aset Nomor : 030/958-DPKAD/2013,
511.2/302-PD.PB/2013 Tanggal 30 April 2013, Tentang Serah
Terima Aset serta Dokumen Pendukungnya Dalam Rangka
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perusahaan
Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 112 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Pasar Di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar
Bermartabat Kota Bandung;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 166 Tahun 2017 Tentang
Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota
Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 1307 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor : 1264 Tahun 2015
Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perusahaan Daerah
Pasar Bermartabat;
15. Peraturan Direksi Nomor 027/Per.48a-PD.PB/2019 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PD. Pasar
Bermartabat Kota Bandung;
16. Surat Keputusan Direksi PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung
Nomor 027/Kep.41-PD.PB/2015 Tentang Pedoman
Pendayagunaan Aset di Lingkungan PD. Pasar Bermartabat Kota
Bandung.
Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR
BERMARTABAT KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA
PENGADAAN MITRA KERJA SAMA INVESTASI DI LINGKUNGAN PD.
PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota
Bandung;
2. Wali Kota adalah Walikota Bandung yang diberi kuasa untuk mewakili
Pemerintah Kota Bandung selaku Pemilik Modal Perusahaan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan;
3. Badan Pengawas ...
3. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Bermartabat
sebagai organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan
pengurusan Perusahaan;
4. Direksi adalah Direksi PD Pasar Bermartabat yang selanjutnya disebut
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) sebagai
penyelenggara penyediaan infrastruktur dan pengelolaan pasar
berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bertanggung jawab
atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan
perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar
pengadilan;
5. Tim Kegiatan Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi yang
selanjutnya disebut Tim Kegiatan PMKSI adalah beberapa pegawai
PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung yang dibentuk oleh PJPK untuk
membantu dalam pelaksanaan proses pengadaan mitra kerja sama
investasi;
6. Tim Asistensi/Pendamping Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi
yang selanjutnya disebut Tim Asistensi/Pendamping PMKSI adalah
tim internal, konsultan independen dan/atau instansi terkait yang
ditugaskan oleh PJPK untuk melakukan asistensi/pendampingan
dalam proses penyiapan, evaluasi dan penilaian terhadap peserta
pengadaan;
7. Tim Pengawas Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi yang
selanjutnya disebut Tim Pengawas PMKSI adalah Satuan Pengawas
Intern (SPI) perusahaan dan/atau beberapa pegawai yang ditunjuk
oleh PJPK untuk meneliti, menilai, dan melakukan pengawasan
terhadap pengawasan rencana, persiapan proses dan pelaksanaan
proyek Kerja Sama Investasi. Pengawas Pelaksana Perjanjian adalah
pejabat dan/atau pegawai yang tidak termasuk dalam Panitia
Pengadaan dan Tim Kegiatan;
8. Panitia Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi yang selanjutnya
disebut Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk PJPK dari
kalangan internal dan/atau eksternal perusahaan yang memiliki peran
dan tanggung jawab untuk melaksanakan proses Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana, membantu persiapan penandatanganan Perjanjian
Kerja Sama;
9. Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disebut Pengelola SPSE adalah unit kerja yang ditetapkan oleh PD.
Pasar Bermartabat Kota Bandung yang memiliki tugas melaksanakan
fungsi pengelolaan layanan dan untuk memfasilitasi Panitia Pengadaan
dalam melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang
dilakukan secara elektronik;
10. Kerja Sama ...
10. Kerja Sama PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan Badan
Usaha yang selanjutnya disebut Kerja Sama Investasi (KSI) adalah
kerja sama antara PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung dengan Badan
Usaha dalam penyediaan infrastruktur pasar yang dilakukan melalui
perjanjian kerja sama antara PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana,
yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan
Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak;
11. Proyek KSI adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui
Perjanjian KSI antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara PJPK
dengan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur dan
Pengelolaan Pasar;
13. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan
konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan
infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan
infrastruktur;
14. Infrastruktur adalah bangunan beserta fasilitas pasar yang
menunjang aktivitas berjualan/usaha di lingkungan pasar yang
dikelola/dikuasai oleh PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;
15. Fasilitas Pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang
dikelola/dikuasai PD Pasar Bermartabat Kota Bandung;
16. Pembangunan Baru Pasar adalah penyediaan infrastruktur melalui
kegiatan pembangunan baru pasar beserta fasilitas penunjangnya di
atas tanah aquo;
17. Revitalisasi Pasar adalah penyediaan infrastruktur melalui kegiatan
pembangunan pasar beserta fasilitas penunjangnya dengan cara
merubuhkan bangunan lama;
18. Rehabilitasi/Renovasi Pasar adalah penyediaan infrastruktur
melalui kegiatan pembangunan dalam rangka penataan, perbaikan
dan/atau pengembangan pasar beserta fasilitas penunjangnya;
19. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh PD.
Pasar Bermartabat Kota Bandung, termasuk melalui kerja sama
dengan pihak ketiga, dengan tempat usaha berupa
toko/kios/los/meja/lapak yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,
menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala
kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui
tawar menawar;
20. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di
masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Dalam pedoman
ini yang dimaksud aset adalah terbatas pada aset yang memenuhi
definisi sebagai aset tetap dan/atau property investasi;
21. Aset Tetap ...
21. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan
dalam produksi atau penyediaan barang dan/atau jasa, untuk
disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan
diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 (satu) periode;
22. Pendayagunaan Aset adalah optimalisasi Pemanfaatan/
Pendayagunaan Aset perusahaan melalui kerja sama dengan Mitra
Badan Usaha;
23. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aset yang
dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan
mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang;
24. Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) adalah kerja
sama pemanfaatan aset milik perusahaan oleh Mitra Kerja Sama
Investasi dengan mendirikan bangunan baru dan/atau
mengembangkan atau membangun dalam rangka perbaikan sarana,
prasarana dan/atau fasilitasnya serta memanfaatkan untuk jangka
waktu tertentu, yang selanjutnya setelah jangka waktu kerja sama
berakhir oleh mitra kerja sama sarana, prasarana dan/atau fasilitas
tersebut diserahkan kembali ke perusahaan;
25. Bangun Serah Guna (Build Transfer and Operate/BTO) adalah kerja
sama pemanfaatan aset milik perusahaan oleh Mitra Kerja Sama
Investasi dengan membangun baru dan/atau mengembangkan atau
membangun dalam rangka perbaikan sarana, prasarana dan/atau
fasilitasnya yang setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada
perusahaan untuk kemudian perusahaan dapat menyerahkan kepada
mitra kerja sama investasi untuk dimanfaatkan untuk jangka waktu
tertentu;
26. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang selanjutnya disebut
Pengadaan adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk
mendapatkan mitra kerja sama bagi penanggung jawab proyek kerja
sama dalam melaksanakan Proyek KSI;
27. Tim Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah
aplikasi/perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh PD.
Pasar Bermartabat Kota Bandung dalam rangka penyelenggaraan
Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses melalui alamat
website;
28. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas,
badan hukum asing atau koperasi;
29. Badan Usaha Pelaksana yang selanjutnya disebut Mitra Kerja Sama
Investasi (Mitra KSI) adalah Badan Usaha yang didirikan untuk
melaksanakan Proyek KSI oleh pemenang lelang atau badan
usaha/konsorsium yang ditunjuk langsung;
30. Penyiapan ...
30. Penyiapan Proyek KSI adalah kegiatan yang dilakukan oleh PJPK
yang menghasilkan antara lain studi kelayakan, penetapan tata cara
pengembalian investasi dan pengadaan tanah Proyek KSI (apabila
diperlukan);
31. Nilai Perkiraan Investasi adalah perkiraan nilai investasi yang
dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan berasal dari Studi Kelayakan untuk dapat
menentukan besaran kontribusi/kompensasi atas Kerja Sama
Investasi;
32. Pemberitahuan Informasi Awal adalah informasi yang tidak
mengikat mengenai Proyek Kerja Sama Investasi (KSI) yang
diumumkan oleh Panitia Pengadaan mengenai Proyek Kerja Sama
Investasi (KSI) yang akan dimulai proses Pengadaannya;
33. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta
untuk mengikuti proses pemilihan;
34. Pelelangan adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana yang
dilakukan dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta yang lulus
Prakualifikasi;
35. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan yang dilakukan
dalam hal Prakualifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) Peserta atau
merupakan Proyek KSI kondisi tertentu;
36. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disusun oleh Panitia
Pengadaan yang terdiri dari Dokumen Prakualifikasi (Request for
Qualification/RfQ) dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for
Proposal/RfP);
37. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh
Peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ);
38. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh
Peserta sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Permintaan
Proposal (Request for Proposal/RfP);
39. Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah Dokumen Penawaran
yang disampaikan oleh Peserta Dialog setelah hasil Dialog
Optimalisasi;
40. Persyaratan Minimum adalah persyaratan teknis, finansial dan/atau
ketentuan kontraktual pokok yang harus dipenuhi oleh Peserta dalam
Dokumen Penawaran dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana;
41. Persyaratan Tambahan adalah persyaratan teknis, finansial dan/atau
ketentuan kontraktual yang diharapkan dapat dipenuhi oleh Peserta
dalam Dokumen Penawaran dan dilaksanakan oleh Badan Usaha
Pelaksana;
42. Dialog ...
42. Dialog Optimalisasi Penawaran dalam Pelelangan Dua Tahap yang
selanjutnya disebut Dialog Optimalisasi adalah dialog antara Panitia
Pengadaan dengan masing- masing Peserta Dialog untuk
mendiskusikan optimalisasi atas Dokumen Penawarannya dengan
tujuan menghasilkan penawaran paling bermanfaat bagi PJPK dengan
memperhatikan nilai manfaat uang (value for money);
43. Sewa adalah pemanfaatan Aset oleh mitra kerja sama dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
44. Ruangan Data dan Informasi (Data Room) adalah ruang data fisik
dan/atau elektronik yang disiapkan oleh PJPK dan dikelola oleh Panitia
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, untuk memberikan kemudahan
akses dan menjaga keamanan dokumen berkaitan dengan Pengadaan
Badan Usaha Pelaksana;
45. Peserta Pengadaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Badan
Usaha Tunggal atau Konsorsium yang mengikuti Proses Pengadaan
dari tahap pemasukan Dokumen Kualifikasi hingga Penetapan
Pemenang atau Penetapan hasil Penunjukan Langsung;
46. Peserta Dialog adalah Peserta Pengadaan yang diundang Panitia
Pengadaan untuk mengikuti Dialog Optimalisasi;
47. Konsorsium atau KSO (Kerja Sama Operasional) adalah gabungan
beberapa Badan Usaha yang bekerja sama berdasarkan sebuah
perjanjian tertulis yang dibentuk khusus untuk tujuan tertentu;
48. Perjanjian Konsorsium/KSO (Kerja Sama Operasional) adalah akta
perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditandatangani di hadapan
notaries oleh dan antara 2 (dua) atau lebih Badan Usaha yang
membentuk konsorsium dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan
tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak,
khususnya mengenai kewenangan untuk mewakili tindakan hukum
Konsorsium, baik dalam maupun di luar pengadilan;
49. Leadfirm Konsorsium/KSO adalah Badan Usaha yang merupakan
bagian dari suatu Konsorsium berlaku sebagai Pimpinan Konsorsium
berdasarkan Perjanjian Konsorsium;
50. Authorized Representative Konsorsium/KSO adalah Badan Usaha
yang merupakan Perwakilan Resmi dari Konsorsium, apabila Leadfirm
lebih dari satu Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Konsorsium;
51. Jaminan Penawaran adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank
umum nasional atau bank asing yang memiliki cabang di Indonesia
dalam rangka menjamin penawaran;
52. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank
umum nasional atau bank asing yang memiliki cabang di Indonesia
dalam rangka menjamin pelaksanaan pekerjaan;
53. Jaminan Sanggah Banding adalah jaminan yang diterbitkan oleh
bank umum nasional atau bank asing yang memiliki cabang di
Indonesia dalam rangka menjamin sanggah banding;
54. Surat ...
54. Surat Kerahasiaan adalah surat pernyataan komitmen dari Peserta
untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan Pelelangan;
55. Present Value adalah nilai saat ini (tahun ke-0) dari suatu aliran kas
pada periode tertentu di masa yang akan datang;
56. Discount Factor adalah tingkat diskonto yang digunakan untuk
mendiskonto suatu aliran kas pada periode tertentu sehingga
menghasilkan nilai sekarang (present value) atau nilai akan datang
(future value) dari aliran kas tersebut;
57. Studi Kelayakan adalah kajian secara komprehensif, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan tingkat kelayakan
suatu rencana Pendayagunaan Aset secara komprehensif yang meliputi
aspek operasional, aspek legal, aspek teknis, aspek pasar dan
pemasaran, aspek lingkungan, dan aspek keuangan;
58. Daftar Rekanan (DR) adalah daftar nama-nama perusahaan yang
sudah tercatat di perusahaan sesuai dengan bidang usaha atau ruang
lingkup atau kualifikasi kemampuannya, tetapi belum pernah
melaksanakan suatu pekerjaan di perusahaan;
59. Daftar Rekanan Mampu (DRM) adalah daftar nama-nama
perusahaan yang sudah tercatat di perusahaan sesuai dengan bidang
usaha atau ruang lingkup atau kualifikasi kemampuannya, dan pernah
melaksanakan suatu pekerjaan di perusahaan;
60. File (merupakan istilah dalam pengadaan secara elektronik atau
disebut juga sebagai Sampul dalam pengadaan secara manual) adalah
sekumpulan data/rekaman (record) yang saling berhubungan;
61. User Name (merupakan istilah dalam pengadaan secara elektronik)
adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna
yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE;
62. Password (merupakan istilah dalam pengadaan secara elektronik)
adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna
untuk memverifikasi user name pada aplikasi SPSE;
63. E-Form (merupakan istilah dalam pengadaan secara elektronik)
adalah tampilan/antar muka pemakai berbentuk grafis berisi
komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.
Pasal 2
(1) Ruang lingkup peraturan ini yaitu Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
untuk Proyek Kerja Sama Investasi (Proyek KSI);
(2) Proyek KSI di lingkungan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung
meliputi:
a. Pembangunan Baru Pasar, merupakan penyediaan infrastruktur
melalui kegiatan pembangunan baru pasar beserta fasilitas
penunjangnya di atas tanah aquo;
b. Revitalisasi ...
b. Revitalisasi Pasar, merupakan penyediaan infrastruktur melalui
kegiatan pembangunan pasar beserta fasilitas penunjangnya,
dengan kriteria:
1. membutuhkan proses pemindahan sementara pedagang ke
Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) yang
disiapkan oleh Mitra KSI;
2. merubuhkan bangunan lama;
3. pembangunan kembali bangunan pasar beserta infrastruktur
dan fasilitas penunjangnya; dan
4. pemindahan pedagang lama dari TPPS ke pasar yang telah
dibangun.
c. Rehabilitasi/Renovasi Pasar, merupakan penyediaan infrastruktur
melalui kegiatan pembangunan dalam rangka penataan, perbaikan
dan/atau pengembangan pasar beserta fasilitas penunjangnya,
dengan kriteria:
1. melalui atau tanpa proses pemindahan sementara pedagang
ke Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) yang
disiapkan oleh Mitra KSI;
2. tidak merubuhkan semua bangunan lama;
3. pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas pasar; dan
4. melalui pemindahan pedagang lama dari TPPS ke pasar yang
telah dibangun apabila disediakan TPPS sebelumnya.
(3) Pengadaan Mitra KSI merupakan kewenangan dan tanggung jawab
Direksi sebagai PJPK, kecuali dibatasi oleh peraturan peraturan
perundang-undangan;
(4) Dalam hal peraturan daerah tentang pendirian perusahaan mengatur
adanya permintaan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas
dan/atau Wali Kota, maka Badan Pengawas dan/atau Wali Kota sesuai
dengan kewenangan tersebut, memberikan pertimbangan dan/atau
persetujuan atau penolakan hanya terhadap usulan Pengadaan Mitra
KSI yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada point
2 di atas;
(5) Selain Organ Pengadaan, pihak manapun dilarang ikut campur dalam
proses dan pengambilan keputusan mengenai Pengadaan Mitra KSI
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
(6) PJPK bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Mitra KSI untuk
kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan
dan campur tangan dan pihak lain;
(7) Pengadaan Mitra KSI dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang
dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan
Pengadaan Mitra KSI tanpa batas waktu;
(8) Pengadaan Pengadaan Mitra KSI mengutamakan sinergi antar BUMN
dan/atau anak perusahaan BUMN, BUMD dan/atau anak perusahaan
BUMD, Badan Usaha Swasta serta peningkatan peran serta usaha
nasional dan daerah;
(9) Direksi ...
(9) Direksi sebagai PJPK wajib mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama yang
belum dilaksanakan apabila PJPK berpendapat bahwa perjanjian yang
sudah ditandatangani merugikan perusahaan atau belum memberikan
keuntungan yang optimal, dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan;
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengadaan Mitra Kerja
Sama Investasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pasal 3
(1) Pengadaan dilakukan dengan prinsip:
a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. bersaing;
f. adil/tidak diskriminatif; dan
g. akuntabel.
(2) Pengadaan dilakukan dengan prinsip efisien sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, mengandung makna bahwa Pengadaan harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk
mencapai kualitas, sasaran dan waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan
sasaran dengan kualitas yang maksimum;
(3) Pengadaan dilakukan dengan prinsip efektif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, mengandung makna bahwa Pengadaan harus
sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
(4) Pengadaan dilakukan dengan prinsip trnsparan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengandung makna bahwa semua
ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan diungkapkan secara
lengkap, jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Peserta yang
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
(5) Pengadaan dilakukan dengan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, mengandung makna bahwa Pengadaan dapat
diikuti oleh semua Peserta yang memenuhi persyaratan/kriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
(6) Pengadaan dilakukan dengan prinsip bersaing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, mengandung makna bahwa Pengadaan harus
dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin
Peserta yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat
diperoleh infrastruktur/layanan yang ditawarkan secara kompetitif
dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme
pasar dalam Pengadaan;
(7) Pengadaan ...
(7) Pengadaan dilakukan dengan prinsip adil/tidak diskriminatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mengandung makna
bahwa semua Peserta Pengadaan diberikan perlakuan yang sama dan
tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional;
(8) Pengadaan dilakukan dengan prinsip akuntabel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, mengandung makna bahwa
Pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II
ORGANISASI PENGADAAN
Bagian Kesatu
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK)
Pasal 4
(1) PJPK dalam proses Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:
a. menganggarkan biaya pelaksanaan Pengadaan;
b. menetapkan Tim Kegiatan PMKSI;
c. menetapkan Panitia Pengadaan;
d. menetapkan Tim Asistensi/Pendamping PMKSI;
e. menetapkan Tim Bantuan Teknis PMKSI;
f. menetapkan Tim Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE);
g. menetapkan Tim Pengawas PMKSI;
h. menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
i. menetapkan Nilai Perkiraan Investasi (NPI);
j. menetapkan Bentuk dan Skema Kerja Sama;
k. memutuskan persetujuan kerja sama investasi yang mempunyai
jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun;
l. memutuskan persetujuan perpanjangan waktu kerja sama
investasi yang mempunyai jangka waktu sampai dengan 3 (tiga)
tahun;
m. mengajukan permohonan persetujuan prinsip kerja sama
investasi yang mempunyai jangka waktu lebih dari 6 (enam)
tahun kepada Wali Kota melalui Badan Pengawas;
n. menerbitkan surat pernyataan kelayakan Proyek KSI
berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan;
o. menyediakan Ruangan Data dan Informasi (Data Room);
p. memberikan persetujuan Dokumen Pengadaan dan setiap
perubahannya;
q. menetapkan ...
q. menetapkan penawar tunggal pada Penunjukan Langsung;
r. memberikan persetujuan terkait pelaksanaan Dialog Optimalisasi
ulang;
s. menetapkan pemenang Pelelangan;
t. menjawab sanggah dan sanggah banding hasil Pelelangan;
u. menyatakan proses Prakualifikasi atau Pemilihan gagal;
v. menetapkan tindak lanjut dari Prakualifikasi atau Pemilihan
gagal;
w. menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang (letter of
award);
x. menetapkan hasil Penunjukan Langsung;
y. memberikan persetujuan terkait perubahan anggota konsorsium
dan/atau perubahan komposisi konsorsium setelah penetapan
pemenang lelang lelang (jika ada); dan
z. menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
(2) Biaya pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a termasuk:
a. biaya pengumuman;
b. penggandaan dokumen;
c. honorarium Organ Pengadaan; dan
d. biaya lain yang diperlukan.
(3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PJPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ini dilakukan melalui Rapat PJPK sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tim Kegiatan Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi
Pasal 5
(1) Tim Kegiatan PMKSI dalam proses Pengadaan memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses
Pengadaan;
b. melakukan koordinasi dengan Tim Asistensi/Pendamping PMKSI
dalam mempersiapkan dokumen-dokumen penunjang kegiatan
yang dibutuhkan, diantaranya Kerangka Acuan Kerja (KAK), Nilai
Perkiraan Investasi (NPI), rancangan bentuk dan skema
kerjasama, jadwal pelaksanaan kegiatan dan rancangan kontrak
(Perjanjian Kerja Sama);
c. menjaga kerahasiaan dokumen pada proses Kegiatan Pengadaan
Mitra KSI;
d. membantu PJPK dalam memonitor pelaksanaan Pengadaan.
(2) Personil ...
(2) Personil Tim Kegiatan PMKSI dalam proses Pengadaan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas, moral, disiplin dan tanggung jawab yang
tinggi serta tidak memiliki rekam jejak terkait dengan KKN;
b. memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan sesuai dengan
etika pengadaan;
c. mengetahui dan menguasai isi dokumen pengadaan/ metode dan
prosedur pengadaan.
(3) Masa tugas Tim Kegiatan PMKSI adalah sampai dengan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
Bagian Ketiga
Panitia Pengadaan
Pasal 6
(1) Panitia Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KSI untuk dilanjutkan ke
tahapan Pengadaan;
b. melakukan konfirmasi minat pasar (market interest
confirmation) jika diperlukan;
c. menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan;
d. menyusun Dokumen Pengadaan;
e. menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan
PJPK;
f. menyusun perubahan Dokumen Pengadaan;
g. menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan)
setelah mendapatkan persetujuan PJPK;
h. mengelola data dan informasi pada Ruangan Data dan Informasi
(Data Room);
i. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
j. memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
k. melakukan evaluasi kualifikasi Peserta;
l. menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi;
m. menjawab sanggah prakualifikasi;
n. melaporkan kepada PJPK terkait terjadinya hal yang
menyebabkan Prakualifikasi gagal;
o. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
p. menjawab sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran
pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
q. melaporkan kepada PJPK terkait sanggah hasil evaluasi
Dokumen Penawaran yang dinyatakan benar pada Pelelangan
Dua Tahap (jika ada);
r. memberikan ...
r. memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium
dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum pemasukan
Dokumen Penawaran;
s. menetapkan daftar Peserta Dialog;
t. melakukan Dialog Optimalisasi;
u. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Optimalisasi;
v. melakukan negosiasi pada Penunjukan Langsung;
w. mengusulkan pemenang Pelelangan;
x. mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukan
Langsung;
y. melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala
kepada PJPK;
z. menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada PJPK
setelah proses pengadaan selesai; dan
aa. membantu PJPK dalam persiapan penandatanganan Perjanjian
Kerja Sama.
(2) Pengambilan keputusan oleh Panitia Pengadaan dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat;
(3) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah
mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara
terbanyak;
(4) Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap anggota memiliki 1 (satu)
hak suara yang tidak dapat diwakilkan kepada anggota lainnya;
(5) Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
dapat dibantu oleh Tim Asistensi/Pendamping PMKSI dan
berkoordinasi dengan Tim Kegiatan PMKSI;
(6) Masa tugas Panitia Pengadaan adalah sampai dengan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
Pasal 7
Panitia Pengadaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(1) Berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai
dengan kebutuhan, terdiri dari:
a. seorang Ketua, merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris, merangkap anggota; dan
c. minimal tiga orang anggota.
(2) berasal dari personil instansi PJPK dan dapat berasal dari eksternal
sesuai dengan kebutuhan;
(3) memiliki integritas, moral, disiplin, anti KKN dan tanggung jawab yang
tinggi;
(4) memahami dan melaksanakan etika pengadaan;
(5) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang
menetapkannya sebagai Panitia Pengadaan;
(6) ketua ...
(6) Ketua Panitia diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa;
(7) Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami tentang:
a. prosedur Pengadaan;
b. prosedur Proyek KSI;
c. ruang lingkup pekerjaan Proyek KSI;
d. hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang infrastruktur sektor bersangkutan;
e. aspek teknis terkait dengan Proyek KSI; dan
f. aspek bisnis dan finansial terkait dengan Proyek KSI.
(8) menandatangani Pakta Integritas.
Bagian Keempat
Tim Asistensi/Pendamping Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi
Pasal 8
(1) Dalam hal diperlukan PJPK dapat membentuk Tim
Asistensi/Pendamping PMKSI, yang memiliki tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut:
a. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penyusunan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Proyek Kerja Sama Investasi;
b. melakukan asistensi terhadap penyusunan Rancangan Kontrak
(Perjanjian Kerja Sama) atas Proyek Kerja Sama Investasi;
c. melakukan evaluasi dan penilaian perhitungan taksiran besaran
Nilai Perkiraan Investasi (NPI) atas Proyek Kerja Sama Investasi;
d. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap skema dan nilai bagi
hasil dan kontribusi/kompensasi yang harus diterima
Perusahaan atas Proyek Kerja Sama Investasi;
e. melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif terhadap
aspek yuridis atas rencana dan proses pengadaan Mitra Kerja
Sama Investasi.
(2) Masa tugas Tim Asistensi/Pendamping PMKSI adalah sampai dengan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
Bagian Kelima
Tim Bantuan Teknis Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi
Pasal 9
(1) Dalam hal diperlukan PJPK dapat membentuk Tim Bantuan Teknis
PMKSI, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan penyusunan dan pembinaan norma, standar,
prosedur dan kriteria perencanaan teknis pembangunan;
b. melakukan penyiapan kebijakan strategi operasional sarana dan
prasarana;
c. melakukan ...
c. melakukan pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kegiatan
pembangunan;
d. melakukan penilaian kesiapan pelaksanaan pembangunan dan
penyusunan usulan anggaran kegiatan pembangunan;
e. melakukan penyusunan rencana dan pelaporan kinerja
perencanaan;
f. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan audit teknis,
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program
kegiatan perencanaan dan pembangunan.
(2) Masa tugas Tim Bantuan Teknis PMKSI adalah sampai dengan
dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam
laporan atau Berita Acara penyelesaian pekerjaan pembangunan.
Bagian Keenam
Tim Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Pasal 10
(1) Tim Pengelola SPSE memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:
a. menjamin terselenggaranya SPSE;
b. memfasilitasi panitia pengadaan dalam melaksanakan proses
pengadaan bila menggunakan sistem SPSE;
c. melakukan verifikasi badan usaha yang telah melaksanakan
pendaftaran melalui aplikasi SPSE untuk mendapatkan hak akses
sebagai pengguna SPSE;
d. memfasilitasi pengguna untuk dapat mengakses aplikasi SPSE
setelah terverifikasi.
(2) Masa tugas Tim Pengelola SPSE adalah sampai dengan penandatangan
Perjanjian Kerja Sama.
Bagian Ketujuh
Tim Pengawas Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi
Pasal 11
(1) Tim Pengawas PMKSI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:
a. meneliti, menilai dan melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tahapan/proses pengadaan Mitra KSI;
b. melakukan evaluasi terhadap tertib administrasi dokumen-
dokumen yang terkait dengan tahapan/proses pengadaan Mitra
KSI meliputi Rencana Bisnis, Kerangka Acuan Kerja (KAK),
Berita-berita Acara, Surat Keputusan Penetapan Pemenang dan
Kontrak (Perjanjian Kerja Sama) Proyek Kerja Sama Investasi.
(2) Masa ...
(2) Masa tugas Tim Pengawas PMKSI adalah sampai dengan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
BAB III
BENTUK DAN ASPEK KERJA SAMA INVESTASI
Pasal 12
(1) Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah
Guna (Build Transfer and Operate/BTO) pada ruang lingkup Proyek
Kerja Sama Investasi sebagaimana ketentuan pada Pasal 2, dilakukan
terhadap aset perusahaan berupa tanah;
(2) Dalam hal Proyek Kerja Sama Investasi dilakukan terhadap aset
berupa tanah, yang terdapat aset lain di atas tanah tersebut dan tidak
dapat dijadikan sebagai objek kerja sama investasi, maka aset lain
tersebut dihapusbukukan dan diperhitungkan dalam penetapan
kontribusi/ kompensasi atau skema bisnis;
(3) Bentuk kerja sama investasi dalam rangka penyediaan infrastruktur
dan pengelolaan pasar yang dilaksanakan adalah Bangun Guna Serah
(Build Operate and Transfer/BOT) dan Bangun Serah Guna (Build
Transfer and Operate/BTO);
(4) Bentuk kerja sama Bangun Guna Serah (Build Operate and
Transfer/BOT) dan Bangun Serah Guna (Build Transfer and
Operate/BTO) merupakan kontrak antara PD. Pasar Bermartabat Kota
Bandung dengan Mitra KSI dalam penyediaan infrastruktur publik
yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan infrastruktur tanpa
pengeluaran dana dari perusahaan, dimana pihak Mitra KSI
bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi
dan pemeliharaan selama masa kerja sama;
(5) Pada dasarnya Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT)
dan Bangun Serah Guna (Build Transfer and Operate/BTO) adalah
suatu bentuk pembiayaan penyediaan infrastruktur dimana pelaksana
Mitra KSI harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek
tersebut serta menanggung pengadaan material, peralatan, jasa lain
yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Sebagai gantinya mitra
kerja sama diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil
manfaat ekonominya sebagai ganti atas semua biaya yang dikeluarkan
untuk selama waktu tertentu;
(6) Kerja Sama Investasi Bangun Guna Serah (Build Operate and
Transfer/BOT) dan Bangun Serah Guna (Build Transfer and
Operate/BTO) dalam penyediaan infrastruktur pasar tidak bergantung
kepada tahun anggaran perusahaan;
(7) Pelaksanaan Pengadaan Mitra KSI didasarkan pada Nilai Perkiraan
Investasi dan Rencana Bisnis yang ditetapkan oleh PJPK;
(8) Pengadaan ...
(8) Pengadaan Mitra KSI dalam rangka kerja sama BOT/BTO dilakukan
dengan cara Pemilihan;
(9) Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi dengan cara Penunjukan
Langsung dapat dilakukan apabila terpenuhinya salah satu dari
kondisi tertentu;
(10) Panitia Pengadaan menetapkan Dokumen Pengadaan berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja yang berisi:
a. Latar Belakang lingkup pekerjaan;
b. Maksud dan Tujuan pengadaan Mitra KSI;
c. Lingkup rencana Penyediaan Infrastruktur Pasar;
d. Faktor-faktor Penyediaan Infrastruktur Pasar tidak hanya dari
aspek komersial saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek
berkaitan dengan objek pekerjaan:
1. Aspek Pendayagunaan/Pengembangan
a) Aspek pendayagunaan/pengembangan desain atau
detail desain pasar apabila dibuat oleh perusahaan:
1) Perusahaan membuat gambar konsep
pendayagunaan/pengembangan atau detail
desain, kemudian melakukan penyusunan Nilai
Perkiraan Investasi (NPI);
2) Dokumen pengadaan dilengkapi dengan gambar
konsep pendayagunaan/ pengembangan desain
atau detail desain dan angka minimal penawaran
kontribusi/ kompensasi;
3) Perusahaan menyusun studi kelayakan tentang
konsep pendayagunaan/ pengembangan desain
atau detail desain dan analisis kelayakan
finansial;
4) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
pihak Perusahaan dan Mitra (apabila
diperlukan);
5) Dialog Optimalisasi mengenai kesesuaian rencana
dan proposal penawaran Mitra KSI.
b) Aspek pendayagunaan/pengembangan detail desain
pasar apabila dibuat oleh Mitra KSI.
1) Perusahaan membuat konsep pendayagunaan/
pengembangan desain pasar secara umum;
2) Dokumen Pemilihan dilengkapi dengan gambar
konsep pendayagunaan/pengembangan desain;
3) Mitra terpilih menyusun studi kelayakan tentang
konsep pengembangan/pendayagunaan detail
desain dan analisis kelayakan finansial serta
penawaran kontribusi/kompensasi;
4) Penandatanganan ...
4) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
pihak Perusahaan dan Mitra KSI (apabila
diperlukan);
5) Pembahasan studi kelayakan dan negosiasi nilai
kontribusi/kompensasi antara Perusahaan
dengan Mitra KSI.
c) Aspek pendayagunaan/pengembangan detail desain
pasar apabila dibuat oleh Mitra KSI.
1) Nilai saat sekarang (present value) dari
kontribusi/ kompensasi;
2) Discount factor yang digunakan;
3) Jangka waktu kerja sama investasi;
4) Masa pembangunan konstruksi, termasuk yang
akan dipergunakan untuk hal-hal seperti
pengosongan lahan, pembangunan Tempat
Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) dan
perizinan-perizinan;
5) Biaya-biaya yang masuk sebagai biaya investasi
dan maksimal harga satuan yang digunakan
dalam proyek adalah harga satuan Kota Bandung;
6) Dasar dan nilai kontribusi yang harus diterima
Perusahaan;
7) Bentuk dari kerja sama investasi yang akan
dilaksanakan.
(11) Mitra KSI memberi kontribusi/kompensasi kepada Perusahaan setiap
tahun atau periode tertentu, yang jenis, besaran dan konsep
pembayarannya ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
Kontribusi/kompensasi harus memperhitungkan pajak-pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku:
(12) Dalam perjanjian perpanjangan kerja sama bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya harus diperhitungkan sebagai milik Perusahaan;
(13) Jangka waktu kerja sama investasi ditetapkan dalam Perjanjian Kerja
Sama;
(14) Ketentuan selama jangka waktu kerja sama investasi:
a. Mitra KSI bertanggung jawab merancang (sesuai kriteria yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan), membangun, mengelola,
mengoperasikan dan memelihara pasar beserta fasilitasnya
sesuai Perjanjian Kerja Sama;
b. Biaya pemeliharaan, Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau biaya-
biaya lain yang ditimbulkan atas aset yang dikerjasamakan
menjadi beban Mitra KSI;
c. Bangunan yang terletak di atas aset yang dikerjasamakan wajib
diasuransikan atas beban Mitra KSI;
d. Mitra ...
d. Mitra KSI wajib menyampaikan laporan tentang kondisi
dan/atau perbaikan bangunan yang terletak di atas aset yang
dikerjasamakan kepada Perusahaan secara berkala sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama;
e. Mitra KSI wajib menyampaikan laporan mengenai aspek
pengelolaan keuangan secara berkala sesuai dengan Perjanjian
Kerja Sama;
f. Mitra KSI wajib memelihara bangunan, sarana dan/atau
prasarana yang terletak di atas Aset yang dikerjasamakan.
(15) Pada saat berakhirnya kerja sama, Mitra KSI wajib menyerahkan Aset
beserta bangunan dan fasilitas sarana dan/atau prasarana yang
terletak di atas Aset yang dikerjasamakan kepada perusahaan dalam
keadaan baik, layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan
hukum dari hak-hak pihak ketiga;
(15) Manfaat dan Kewajiban dalam hal Penyediaan Infrastruktur Pasar dan
Pengelolaan Pasar ini bagi masing-masing pihak, yaitu:
a. PD. Pasar Bermartabat:
1) Menyediakan lahan tidak dalam sengketa atau perkara dan
tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun dengan cara
apapun serta bebas dari segala tuntutan pihak lain, sesuai
dengan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan
Nasional (BPN);
2) Menerima Kontribusi/kompensasi atas kerja sama investasi
berupa uang dan/atau bangunan hasil Penyediaan
Infrastruktur Pasar dan Pengelolaan Pasar, sesuai ketentuan
yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
3) Perusahaan memiliki bangunan, fasilitas pasar, fasilitas
penunjang dan fasilitas umum di atas lahan yang digunakan
dalam Penyediaan Infrastruktur Pasar dan Pengelolaan Pasar,
terhitung sejak pekerjaan pondasi pertama khususnya untuk
konsep Bangun Serah Guna (Build Transfer and
Operation/BTO);
4) Berhak memberikan saran kepada Mitra KSI dalam
penyempurnaan konsep dasar Penyediaan Infrastruktur
Pasar dan Pengelolaan Pasar;
5) Berhak menerima semua gambar rencana, arsitektur, sipil,
mekanikal dan elektrikal serta seluruh gambar terpasang dan
seluruh gambar-gambar perubahannya dari Mitra;
6) Berhak mendapatkan semua dokumen asli perizinan
pembangunan proyek;
7) Menerima pendapatan dari biaya-biaya administrasi terkait
tempat berjualan/usaha sesuai ketentuan yang berlaku di
Perusahaan.
b. Mitra KSI:
1) Melaksanakan Proyek KSI untuk dan atas nama PD. Pasar;
2) Membiayai ...
2) Membiayai seluruh rangkaian pembangunan pasar termasuk
pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
3) Membiayai seluruh proses pengurusan dan penyelesaian
perizinan sebagaimana disyaratkan instansi berwenang
untuk Penyediaan Infrastruktur Pasar dan Pengelolaan Pasar.
Dalam hal teknis proses pengurusan perizinan dapat
dilaksanakan oleh PD. Pasar ataupun oleh Mitra Terpilih;
4) Memberikan Kontribusi/kompensasi atas kerja sama
investasi berupa uang dan/atau bangunan hasil Penyediaan
Infrastruktur Pasar dan Pengelolaan Pasar, sesuai ketentuan
yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama;
5) Mempunyai Hak Pengelolaan dalam Penyediaan Infrastruktur
Pasar dan Pengelolaan Pasar yang dikerjasamakan
sebagaimana kesepakatan di dalam Perjanjian Kerja Sama;
6) Memberikan bagi hasil dari hasil pemasaran maupun
pengelolaan;
7) Menyediakan dan membiayai TPPS dan fasilitas lainnya.
BAB IV
KETENTUAN CALON MITRA KERJA SAMA INVESTASI
Pasal 13
Calon Mitra KSI adalah badan usaha/hukum yang wajib memenuhi
persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
(1) Badan Usaha yang berdiri sendiri atau beberapa Badan Usaha yang
membentuk konsorsium. Dalam hal peserta Badan Usaha yang
membentuk Konsorsium maka disyaratkan untuk melampirkan bukti
Perjanjian Konsorsium;
(2) Badan Usaha yang membentuk Konsorsium dapat saling melengkapi
dalam hal kemampuan Investasi dan Teknis secara agregat seperti
kemampuan Pembiayaan infrasturktur, Perencanaan, Pelaksanaan
Pembangunan dan Pengelolaan/Operasional yang diatur persyaratan
Badan Usahanya.
(3) Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan secara nyata yang
dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau
jaminan tertulis dari penyandang dana;
(4) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahunan (SPT
Tahunan) untuk 3 (tiga) tahun terakhir;
(5) Memiliki sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya,
pengalaman teknis dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada
bidang usaha bersangkutan, serta peralatan dan fasilitas lainnya yang
diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
(6) Memiliki ...
(6) Memiliki pengalaman pada pekerjaan/investasi dalam membangun
infrastuktur dan/atau mengelola pasar atau properti sejenis yang
dipersyaratkan;
(7) Memiliki surat izin usaha yang sesuai dengan Bidang usaha yang
dipersyaratkan dan memiliki Sertifikat Badan Usaha yang sesuai
dengan kompleksitas pekerjaan;
(8) Tidak Masuk ke dalam Daftar Hitam PD Pasar Bermartabat, Inaproc,
Bank Indonesia, Asian Development Bank (ADB), atau World Bank
(WB).
(9) Wajib menyampaikan informasi kriteria keuangan dengan dokumen-
dokumen pendukung yang dipersyaratkan;
BAB V
PERTENTANGAN KEPENTINGAN
Pasal 14
(1) Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan harus menghindari dan
mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antara para pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung;
(2) Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pihak yang terlibat pada tahapan Penyiapan dan/atau Transaksi
sebagai konsultan:
1. menjadi Peserta atau anggota konsorsium Peserta
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KSI yang
sama;
2. menjadi konsultan bagi Peserta atau anggota konsorsium
Peserta Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KSI
yang sama;
3. menjadi anggota direksi atau dewan komisaris Badan Usaha
yang menjadi Peserta atau Badan Usaha pada anggota
konsorsium dalam Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada
Proyek KSI yang sama;
4. menjadi pemegang saham yang memiliki kendali pada
Peserta baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
5. memberikan pembiayaan/pendanaan atau memberikan
penjaminan pada Proyek KSI yang sama;
b. pihak yang bertindak selaku konsultan pada lebih dari 1 (satu)
Peserta dalam Proyek KSI yang sama;
c. anggota direksi atau dewan komisaris suatu Badan Usaha yang
menjadi Peserta dan pada saat yang sama merangkap sebagai
anggota direksi atau dewan komisaris pada Badan Usaha lain yang
menjadi Peserta pada Proyek KSI yang sama;
d. anggota ...
d. anggota Panitia Pengadaan/Tim Kegiatan PMKSI/PJPK memiliki
kendali pada Peserta baik langsung maupun tidak langsung;
e. hubungan antara 2 (dua) atau lebih Peserta atau anggota dari
konsorsium yang berbeda pada Pengadaan yang sama
dikendalikan oleh pihak yang sama, baik langsung maupun tidak
langsung; dan/atau
f. kegiatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana tercantum pada ketentuan
perundangan mengenai larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha yang tidak sehat.
(3) Para pihak yang memiliki pertentangan kepentingan dilarang terlibat
dalam proses Pengadaan Proyek KSI;
(4) PJPK bertanggung jawab secara aktif untuk menghindari dan mencegah
terjadinya pertentangan kepentingan, dengan cara mengganti sebagian
atau seluruh anggota Tim Kegiatan PMKSI dan/atau Panitia Pengadaan
yang terbukti memiliki Pertentangan Kepentingan sesuai dengan
ketentuan pada ayat (2);
(5) PJPK/ Tim Kegiatan PMKSI/ Panitia Pengadaan/ Peserta dan pihak lain
yang terlibat dalam Pengadaan harus menandatangani Pakta Integritas
sebagai bentuk komitmen untuk menghindari terjadinya pertentangan
kepentingan.
BAB VI
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Pengadaan dilaksanakan oleh PJPK;
(2) Pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen yang
dihasilkan dalam tahap Penyiapan Proyek KSI dan Penjajakan Minat
Pasar (Market Sounding), jika dilakukan;
(3) Pengadaan dilaksanakan setelah PJPK menerbitkan surat pernyataan
bahwa Proyek KSI layak secara teknis, ekonomi dan finansial
berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap Penyiapan.
Pasal 16
Pengadaan meliputi kegiatan:
a. persiapan; dan
b. pelaksanaan.
Bagian Kedua ...
Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan
Pasal 17
(1) Persiapan Pengadaan dilakukan oleh Panitia Pengadaan;
(2) Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
kegiatan sebagai berikut:
a. konfirmasi kesiapan Proyek KSI untuk dilanjutkan ke tahapan
Pengadaan;
b. konfirmasi minat pasar (market interest confirmation), jika
diperlukan;
c. penerbitan Pemberitahuan Informasi Awal, jika diperlukan;
d. penyusunan jadwal Pengadaan dan rancangan pengumuman;
e. penyusunan dan penetapan Dokumen Pengadaan; dan
f. pengelolaan Ruangan Data dan Informasi (Data Room).
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan
Pasal 18
(1) Pelaksanaan Pengadaan, meliputi kegiatan:
a. prakualifikasi; dan
b. pemilihan Badan Usaha Pelaksana.
(2) Pemilihan Mitra KSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan melalui:
a. Pelelangan; atau
b. Penunjukan Langsung.
Paragraf 1
Prakualifikasi
Pasal 19
(1) Persyaratan Peserta Prakualifikasi paling sedikit meliputi:
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatan/usaha;
b. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Pelaksanaan
Penyediaan Infrastruktur sejenis;
c. memiliki pengalaman dan kemampuan Pembiayaan Penyediaan
Infrastruktur;
d. memenuhi kewajiban perpajakan;
e. tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana
yang berpotensi menganggu pelaksanaan Proyek KSI;
f. tidak ...
f. tidak memiliki pertentangan kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14;
g. peserta dapat berbentuk sebagai Badan Usaha tunggal atau
konsorsium;
h. konsorsium yang dibentuk oleh Peserta maksimal berjumlah 5
(lima) Badan Usaha;
i. dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan
Penyediaan Infrastruktur sejenis paling sedikit yang
dimiliki oleh salah satu anggota konsorsium;
2. memiliki pengalaman dan kemampuan pembiayaan dalam
Penyediaan Infrastruktur yang dapat dipenuhi secara
agregat;
3. memiliki perjanjian konsorsium yang memuat paling
sedikit:
a) kewajiban dan tanggung jawab masing-masing
Badan Usaha;
b) penunjukan pimpinan (lead) konsorsium;
c) kewajiban dan tanggung jawab pimpinan (lead)
konsorsium;
d) pimpinan (lead) konsorsium harus menguasai lebih
dari 50% (lima puluh perseratus) ekuitas dari Badan
Usaha Pelaksana yang dibentuk jika ditetapkan
sebagai pemenang atau ditunjuk dalam pemilihan;
e) pimpinan (lead) konsorsium dapat lebih dari 1
(satu) Badan Usaha; dan
f) dalam hal pimpinan (lead) konsorsium lebih dari 1
(satu) maka salah satunya ditunjuk sebagai
perwakilan resmi (authorized representative)
konsorsium.
(2) Dalam penyusunan persyaratan kualifikasi dilarang menambah
persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif dan mengarah
kepada pihak tertentu;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan
dalam Dokumen Pengadaan.
Pasal 20
(1) Tahapan Prakualifikasi meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. pengumuman Prakualifikasi;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi (Request
for Qualification/RfQ);
c. penjelasan Proyek KSI, ruang lingkup kegiatan pelaksanaan
Proyek KSI dan Dokumen Prakualifikasi (RfQ);
d. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
e. evaluasi ...
e. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
f. penetapan dan pengumuman hasil Prakualifikasi; dan
g. sanggah hasil Prakualifikasi.
(2) Penilaian kualifikasi dalam tahapan Prakualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
a. pemenuhan syarat administrasi;
b. kemampuan teknis; dan
c. kemampuan keuangan.
(3) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menghasilkan lebih dari 1 (satu) Peserta yang memenuhi
kualifikasi, tahapan Pengadaan dilanjutkan dengan Pelelangan;
(4) Dalam hal hasil penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menghasilkan hanya 1 (satu) Peserta, tahapan Pengadaan dapat
dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.
Pasal 21
(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
a. tidak ada Peserta yang memasukan dokumen kualifikasi;
b. prakualifikasi tidak menghasilkan Peserta yang memenuhi
kualifikasi;
c. Sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar oleh Panitia
Pengadaan;
d. pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan prakualifikasi
dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan;
e. dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan ini; atau
f. terdapat dokumen yang menunjukan dugaan Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Panitia Pengadaan.
(2) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf e terjadi, Panitia Pengadaan melaporkan kepada PJPK;
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJPK
menyatakan Prakualifikasi gagal dan menelaah rencana tindak lanjut
atas Prakualifikasi gagal;
(4) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PJPK
menindaklanjuti Prakualifikasi gagal dengan memerintahkan Panitia
Pengadaan untuk:
a. melakukan evaluasi ulang;
b. mengulang proses Prakualifikasi; atau
c. menghentikan proses Pengadaan.
(5) Apabila Prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b gagal, proses Pengadaan dihentikan dan PJPK melakukan kaji
ulang terhadap Penyiapan Proyek KSI;
(6) Dalam ...
(6) Dalam hal terdapat dokumen yang menunjukan dugaan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Panitia Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, PJPK menyatakan
Prakualifikasi gagal dan menghentikan proses Pengadaan.
Paragraf 2
Pemilihan
Pasal 22
Pemilihan Badan Usaha Pelaksana (Mitra KSI) dilakukan melalui:
a. Pelelangan; atau
b. Penunjukan Langsung.
Pasal 23
Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
a. Pelelangan satu tahap; atau
b. Pelelangan dua tahap.
Pasal 24
(1) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan satu tahap,
dilakukan untuk Proyek KSI yang memiliki karakteristik:
a. seluruh persyaratan Penyediaan Infrastruktur dapat
dirumuskan dengan jelas; dan
b. tidak diperlukan Persyaratan Tambahan dan Dialog Optimalisasi
untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat dengan
nilai manfaat uang (value for money) yang terbaik.
(2) Evaluasi Dokumen Penawaran pada pemilihan Badan Usaha Pelaksana
melalui Pelelangan satu tahap menggunakan metode sebagai berikut:
a. sistem gugur dan penawaran finansial terbaik; atau
b. sistem nilai.
(3) Pemilihan Badan Usaha melalui Pelelangan satu tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi kegiatan:
a. pengiriman undangan kepada Peserta yang lulus tahap
Prakualifikasi dengan melampirkan formulir Surat Kerahasiaan;
b. penyampaian Surat Kerahasiaan oleh Peserta dan Penyampaian
Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) oleh
Panitia Pengadaan;
c. pemberian penjelasan (termasuk tinjauan lokasi, jika
diperlukan);
d. pemasukan Dokumen Penawaran (sampul I dan sampul II);
e. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I (Dokumen
Penawaran administrasi dan Dokumen Penawaran teknis);
f. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
g. pemberitahuan ...
g. pemberitahuan hasil evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
h. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II (Dokumen
Penawaran finansial);
i. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
j. penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
k. penetapan pemenang;
l. pengumuman hasil Pelelangan;
m. sanggah terhadap hasil Pelelangan;
n. sanggah banding terhadap hasil Pelelangan;
o. penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang (letter of award);
p. persiapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Investasi.
Pasal 25
(1) Pemilihan Badan Usaha melalui Pelelangan dua tahap dilakukan untuk
Proyek KSI yang memiliki karakteristik:
a. persyaratan Minimum dari Penyediaan Infrastruktur telah
dirumuskan dengan jelas dan tidak dapat diubah; dan
b. diperlukan Persyaratan Tambahan dan Dialog Optimalisasi
untuk mendapatkan penawaran yang memiliki nilai manfaat
uang (value for money) yang terbaik.
(2) Persyaratan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
hanya dapat diubah berdasarkan hasil Dialog Optimalisasi;
(3) Respon terhadap Persyaratan Tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemasukan Dokumen Penawaran
dan dapat diubah melalui pemasukan Dokumen Penawaran
Optimalisasi;
(4) Evaluasi Dokumen Penawaran dan Dokumen Penawaran Optimalisasi
pada Pelelangan dua tahap menggunakan metode evaluasi sistem
gugur untuk pemenuhan Persyaratan Minimum dan metode evaluasi
sistem nilai untuk pemenuhan Persyaratan Tambahan;
(5) Pemilihan Badan Usaha dengan Pelelangan dua tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi kegiatan:
a. pengiriman undangan kepada Peserta yang lulus tahap
Prakualifikasi dengan melampirkan formulir Surat Kerahasiaan;
b. penyampaian Surat Kerahasiaan dan penyampaian Dokumen
Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) oleh Panitia
Pengadaan;
c. pemberian penjelasan (termasuk tinjauan lokasi, jika
diperlukan);
d. pemasukan Dokumen Penawaran;
e. pembukaan Dokumen Penawaran;
f. evaluasi Dokumen Penawaran;
g. pemberitahuan hasil evaluasi kepada masing-masing Peserta;
h. sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran;
i. undangan kepada Peserta Dialog;
j. dialog ...
j. Dialog Optimalisasi atas hasil evaluasi Dokumen Penawaran;
k. pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi;
l. pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi;
m. evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi;
n. penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP):
o. penetapan pemenang;
p. pengumuman hasil Pelelangan;
q. sanggah terhadap hasil Pelelangan;
r. sanggah banding terhadap hasil Pelelangan;
s. penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang (letter of award);
t. persiapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
(6) Apabila dipandang perlu, tahap undangan kepada Peserta Dialog
sampai dengan tahap evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diulang oleh Panitia
Pengadaan dengan persetujuan PJPK, dalam hal hasil evaluasi
Dokumen Penawaran Optimalisasi memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. terdapat kriteria sebagai berikut:
1. penawaran finansial dalam Dokumen Penawaran
Optimalisasi Peserta peringkat tertinggi tidak lebih baik
dari Dokumen Penawaran sebelumnya; atau
2. Dokumen Penawaran Optimalisasi yang disampaikan oleh
Peserta peringkat tertinggi tidak sesuai dengan Berita
Acara Hasil Dialog Optimalisasi.
b. Dokumen Penawaran Optimalisasi Peserta peringkat tertinggi
belum dianggap sebagai penawaran yang memiliki nilai manfaat
uang (value for money) terbaik karena terdapat faktor material
yang akan berdampak buruk terhadap hasil pengadaan dan tidak
sesuai dengan tujuan Pengadaan yang tertuang dalam Dokumen
Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
Pasal 26
(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan, jika:
a. merupakan Proyek KSI kondisi tertentu; atau
b. Prakualifikasi Badan Usaha hanya menghasilkan satu Peserta.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
a. pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau
dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang
sama;
b. pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan
teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu
mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atau
c. Badan ...
c. Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan
yang diperlukan untuk melaksanakan Proyek KSI atau lokasi
dan/atau kondisi aset menyebabkan aset hanya dapat
dikerjasamakan kepada calon Mitra tertentu.
(3) Penunjukan Langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sektor terkait.
(4) Penunjukan Langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan:
a. kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam membangun dan/atau
mengoperasikan Proyek KSI tersebut;
b. dinilai baik berdasarkan hasil audit oleh pihak independen; dan
c. berdasarkan kajian PJPK, menunjukan bahwa Proyek KSI lebih
efektif dan efisien jika dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana
yang sama.
(5) Penunjukan Langsung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan:
a. lahan yang diperlukan untuk melaksanakan Proyek KSI hanya
satu-satunya dan tidak dapat dipindah ke lokasi lain; dan
b. Proyek KSI telah layak secara teknis, ekonomis dan finansial
tanpa ada Dukungan Kelayakan dari Pemerintah.
(6) Dalam hal Penunjukan Langsung pada kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c masih terdapat sisa lahan yang belum
dibebaskan, pembebasan lahan tersebut menjadi tanggung jawab
Badan Usaha Pelaksana;
(7) Pemilihan Badan Usaha dengan Penunjukan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. undangan kepada calon Peserta yang memenuhi ketentuan ayat
(1) huruf a disertai dengan penyampaian Dokumen
Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ), Dokumen
Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dan Surat
Kerahasiaan;
b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
c. evaluasi kualifikasi;
d. pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
e. pemberian penjelasan Proyek KSI;
f. pemasukan Dokumen Penawaran;
g. evaluasi Dokumen Penawaran, klarifikasi dan negosiasi;
h. penyampaian hasil Penunjukan Langsung untuk mendapatkan
persetujuan PJPK dilampiri dengan Berita Acara Hasil
Penunjukan Langsung;
i. penetapan dan pengumuman hasil Penunjukan Langsung;
j. persiapan penandatanganan Perjanjian Proyek KSI.
(8) Pemilihan ...
(8) Pemilihan Badan Usaha dengan Penunjukan Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi kegiatan:
a. PJPK menetapkan Peserta yang lulus Prakualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai Penawar Tunggal;
b. undangan kepada Penawar Tunggal sebagaimana dimaksud
pada huruf a dengan melampirkan Dokumen Permintaan
Proposal (Request for Proposal/RfP);
c. pemberian penjelasan Proyek KSI;
d. pemasukan Dokumen Penawaran;
e. evaluasi Dokumen Penawaran, klarifikasi dan negosiasi;
f. penyampaian hasil Penunjukan Langsung untuk mendapatkan
persetujuan PJPK dilampiri dengan Berita Acara Hasil
Penunjukan Langsung;
g. penetapan dan pengumuman hasil Penunjukan Langsung;
h. persiapan penandatanganan Perjanjian Proyek KSI.
(9) Penunjukan Langsung dinyatakan gagal dalam hal:
a. peserta tidak memenuhi kualifikasi;
b. peserta tidak memasukan Dokumen Penawaran;
c. hasil evaluasi Dokumen Penawaran tidak memenuhi
persyaratan;
d. hasil negosiasi tidak mencapai kesepakatan; atau
e. peserta mengundurkan diri.
(10) Dalam hal Penunjukan Langsung gagal maka PJPK meninjau penyebab
kegagalan dan menindaklanjuti dengan:
a. menghentikan proses Penunjukan Langsung; atau
b. mengulang proses Pengadaan.
Pasal 27
(1) Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal:
a. tidak ada Peserta yang memasukan dokumen penawaran;
b. terdapat kesalahan perumusan kriteria evaluasi, pembobotan
dan tata cara evaluasi pada Dokumen Permintaan proposal
(Request for Proposal/RfP);
c. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
d. pelelangan tidak menghasilkan pemenang;
e. seluruh Peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
f. sanggah hasil evaluasi Dokumen Penawaran dalam Pelelangan
dua tahap dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan;
g. sanggah dan/atau sanggah banding terhadap hasil Pelelangan
dinyatakan benar oleh PJPK;
h. terdapat dokumen yang menunjukan dugaan Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Panitia Pengadaan;
i. terdapat pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pelelangan; atau
j. dokumen ...
k. dokumen Permintaan Proposal (RfP) tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan ini.
(2) Dalam hal Pelelangan gagal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PJPK menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah rencana tindak
lanjut atas Pelelangan gagal;
(3) Berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJPK
menindaklanjuti dengan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk:
a. mengulang proses Pelelangan;
b. mengulang proses Pelelangan dengan menambah Peserta
melalui Prakualifikasi tambahan;
c. melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran;
d. melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran Optimalisasi; atau
e. menghentikan proses Pengadaan.
Paragraf 3
Jaminan Pengadaan
Pasal 28
(1) Jaminan dalam Pengadaan Mitra KSI (Jaminan Pengadaan) terdiri atas:
a. jaminan penawaran;
b. jaminan pelaksanaan; dan
c. Jaminan sanggah banding.
(2) Jaminan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh bank umum nasional, bank asing yang memiliki kantor cabang di
Indonesia.
(3) Jaminan Pengadaan bersifat tanpa syarat (unconditional), dapat
dicairkan sebesar nilai jaminan dan dapat dicairkan di Indonesia.
Pasal 29
(1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a, diserahkan oleh Peserta pada saat memasukkan Dokumen
Penawaran;
(2) Besaran jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dan dinyatakan dalam nilai
nominal;
(3) Penentuan besaran jaminan penawaran dilakukan dengan
memperhatikan karakteristik, kompleksitas dan risiko Proyek KSI;
(4) Masa berlaku jaminan penawaran yaitu sejak pemasukan Dokumen
Penawaran sampai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian KSI
sebagaimana diatur dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for
Proposal/RfP);
(5) Jaminan penawaran harus dapat dicairkan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia
Pengadaan diterima oleh penerbit jaminan;
(6) Jaminan ...
(6) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) huruf c, diserahkan oleh Peserta pada saat menyampaikan sanggah
banding.
Pasal 30
(1) Badan Usaha Pelaksana menyerahkan jaminan pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, sebagai salah
satu persyaratan berlaku efektifnya Perjanjian Proyek KSI;
(2) Besaran jaminan pelaksanaan paling tinggi 5% (lima persen) dari
penawaran nilai investasi atau perkiraan nilai Proyek KSI;
(3) Besarnya nilai jaminan pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (2)
dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan kemajuan Proyek KSI
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Proyek KSI;
(4) Jaminan pelaksanaan harus dapat dicairkan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PJPK
diterima oleh penerbit jaminan;
(5) Dalam hal Peserta menyampaikan sanggah banding, Peserta harus
menyerahkan jaminan sanggah banding sebesar 1% (satu persen) dari
nilai investasi atau perkiraan nilai Proyek KSI, dengan masa berlaku 30
(tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding.
BAB V
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Pasal 31
(1) Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik;
(2) PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung mengembangkan Sistem
Pengadaan serta menetapkan arsitektur sistem informasi yang
mendukung penyelenggaraan secara elektronik;
(3) Penyelenggaraan pengadaan secara elektronik diatur lebih lanjut pada
lampiran Peraturan Direksi ini.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
(1) Proyek KSI dapat diprakarsai oleh Badan Usaha;
(2) Ketentuan mengenai tata cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
untuk Proyek KSI atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. Badan Usaha pemrakarsa dapat diberikan kompensasi;
b. Dalam ...
b. Dalam hal pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a. berbentuk pembelian Prakarsa Proyek Kerja Sama
Investasi, termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang
menyertainya oleh PJPK atau oleh pemenang lelang, Badan Usaha
Pemrakarsa diperkenankan mengikuti penawaran, dan Dokumen
Pengadaan memuat ketentuan sebagai berikut:
1. Badan Usaha Pemrakarsa membuat surat pernyataan
kerahasiaan terkait dengan tidak menggunakan atau
mengungkapkan sebagian maupun seluruhnya dari
prakarsa untuk tujuan apapun dan dengan siapapun tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK;
2. Teknologi yang digunakan pada penawaran harus sama
dengan prakarsa;
3. Badan Usaha Pemrakarsa tidak mendapatkan kompensasi
apapun;
4. Dalam hal Badan Usaha Pemrakarsa merupakan anggota
konsorsium dalam proses penawaran, maka Badan Usaha
Pemrakarsa tidak mengundurkan diri dari keanggotaan
konsorsium dalam jangka waktu yang disepakati PJPK; dan
5. Badan Usaha Pemrakarsa bersedia membeli kembali
prakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
apabila memenangkan lelang.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
(1) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KSI atas Prakarsa PD. Pasar
Bermartabat Kota Bandung yang sedang dilaksanakan dan telah
memasuki kegiatan pemilihan sebelum berlakunya Peraturan ini, maka
prosesnya tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan
Direksi PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung Nomor 027/Kep.42–
PD.PB/2015 tentang Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Investasi
dan peraturan perundangan terkait lainnya;
(2) Pengadaan Mitra KSI pada Proyek KSI atas Prakarsa PD. Pasar
Bermartabat Kota Bandung yang sedang dilaksanakan dan proses
Prakualifikasinya belum selesai pada saat berlakunya Peraturan ini,
maka prosesnya tetap dilanjutkan sampai dengan diselesaikannya
tahap Prakualifikasi dengan berpedoman pada Peraturan Direksi PD.
Pasar Bermartabat Kota Bandung Nomor 027/Kep. 42–PDPB/2015
tentang Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Investasi untuk
selanjutnya proses pemilihannya berpedoman pada Peraturan ini.
BAB VIII ...
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
(1) Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi ini
digunakan sebagai acuan dalam Proyek KSI di lingkungan PD. Pasar
Bermartabat Kota Bandung;
(2) Pemantauan efektivitas penerapan peraturan ini dilakukan oleh Satuan
Pengawas Intern (SPI);
(3) Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Mitra Kerja Sama Investasi ini
secara berkala ditelaah dan disempurnakan untuk menyesuaikan
dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta perubahan di
lingkungan PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung.
Pasal 35
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
: Bandung
: 06 Januari 2020
DIEKSI PD. PASAR BERMARTABAT
Pjs DIREKTUR UTAMA,
Ttd.
LUSI LESMININGWATI, SE., MM.
