SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Intelijen Negara;

8. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 41 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA

SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA.

Pasal 1

(1) Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara, selanjutnya disebut Statuta merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan keputusan serta prosedur operasional.

(2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan

Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2009 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Putut Pujogiri, S.H. NIP 19580430 198703 1 001

2

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 60 TAHUN 2009 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009

MUKADIMAH Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, diselenggarakan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya sebagai unsur peradaban manusia, perlu dikembangkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat didayagunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional dalam era milenium ketiga yang penuh ancaman tantangan dan persaingan, bila tidak direspon secara tepat dapat mengancam kepentingan nasional bahkan bisa membahayakan integritas dan eksistensi NKRI maupun bangsa dalam jangka panjang. Untuk itu perlu disiapkan tenaga handal berlatar belakang akademis yang berwawasan luas serta memiliki kemampuan intelijen yang profesional. Tenaga-tenaga semacam itu hanya bisa dipenuhi apabila dipersiapkan oleh sebuah institusi pendidikan khusus di bidang intelijen. Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga Intelijen tertinggi negara kemudian menggagas pendirian sebuah institusi pendidikan untuk merespon masalah tersebut dengan mendirikan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang menghasilkan lulusan sarjana (Strata 1). Sekolah Tinggi Intelijen Negara sebagai satuan pendidikan tinggi di bidang intelijen berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, terutama bidang intelijen, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi insan intelijen profesional yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Agar seluruh cita-cita dan tujuan Sekolah Tinggi Intelijen Negara tercapai, maka disusunlah Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat STIN adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3

2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

3. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STIN.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh STIN dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Ketua adalah Ketua STIN.

7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STIN menjadi pusat unggulan pendidikan insan intelijen yang profesional dan berkualitas, baik intelektual, moral, dan fisik yang berwawasan nasional dan internasional.

Pasal 3 Misi STIN: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan intelijen sehingga menghasilkan

lulusan yang mempunyai keunggulan di tingkat nasional dan internasional; b. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi bertaraf nasional dan

internasional sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang intelijen;

c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam rangka memberikan sumbangan kemajuan masyarakat;

d. meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good governance).

Pasal 4 Tujuan STIN: a. menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat intelijen yang memiliki

kemampuan akademik dan/atau keahlian profesional sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang intelijen;

b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni di bidang intelijen serta penerapannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab III

IDENTITAS

Pasal 5 (1) STIN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

yang secara teknis dibina oleh Badan Intelijen Negara dan secara akademik dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

4

(2) STIN adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara sejak tahun 2004 dan dikukuhkan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 13 April 2009 tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan berkedudukan di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Pasal 6 (1) STIN mempunyai logo berupa gambar garuda diatas dasar warna perak keemasan,

mencengkeram buku merah putih terbuka, yang diatasnya terdapat bintang segi delapan dan dibawahnya terdapat tulisan CENDEKIA WASKITA, dikelilingi oleh bintang-bintang dan dibatasi oleh warna biru muda yang dilingkari oleh dua garis kuning keemasan yang di dalamnya bertuliskan SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA.

(2) Logo STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(3) Logo STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna sebagai berikut:

a. dua garis batas melingkar berwarna kuning emas melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia, karena itu lulusan STIN diharapkan mampu ikut menjaga keutuhan NKRI.

b. bulatan warna biru muda melambangkan air sebagai sumber kehidupan, karena itu lulusan STIN diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sesama di manapun dan kapanpun dia berada.

c. warna dasar perak melambangkan ketulusan, karena itu lulusan STIN diharapkan mampu mengedepankan ketulusan dan keikhlasan dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

d. bintang kuning segi delapan melambangkan mata dan telinga intelijen senantiasa di arahkan ke delapan penjuru angin, karena itu lulusan STIN diharapkan mampu melakukan deteksi dini terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi.

e. bintang di sekeliling burung Garuda melambangkan propinsi dari mana mahasiswa STIN berasal, karena itu mahasiswa STIN diharapkan mampu berwawasan kebhinekaan.

f. burung Garuda melambangkan keperkasaan, karena itu lulusan STIN diharapkan mampu menjadi insan intelijen yang gagah perkasa, memiliki daya juang, berwibawa dan memiliki kepemimpinan.

g. buku terbuka berwarna merah putih melambangkan ilmu pengetahuan, karena itu lulusan STIN diharapkan mampu mengabdikan ilmu yang diperoleh selama belajar dengan semangat perjuangan kepada nusa dan bangsa.

h. tulisan Cendekia Waskita melambangkan penguasaan ilmu dan kemampuan memperkirakan perkembangan di masa depan, karena itu lulusan STIN diharapkan mampu memperkirakan setiap indikasi yang bisa menjadi ATHG bagi upaya pencapaian kepentingan nasional.

i. keseluruhan logo menggambarkan kesiapan mahasiswa STIN untuk menjadi insan intelijen yang profesional, dan berwawasan luas serta bertaqwa kepada Tuhan YME.

5

Pasal 7 STIN memiliki bendera dan pataka.

Pasal 8

(1) Bendera terdiri atas bendera STIN dan bendera kebesaran STIN. (2) Bendera STIN berwarna biru tua berbentuk empat persegi panjang dengan

perbandingan panjang berbanding lebar 3 : 2, berlogo STIN ditengahnya, terdiri dari satu sisi.

(3) Bendera STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

(4) Bendera kebesaran STIN berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan

panjang berbanding lebar 3:2, berlogo STIN ditengahnya, terdiri dari dua sisi, berumbai warna kuning emas di sekeliling bendera.

(5) Bendera kebesaran STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

(6) Tatacara penggunaan bendera STIN dan bendera kebesaran STIN sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 9

(1) Pataka terdiri atas pataka STIN, pataka Program Studi Agen, dan pataka Program

Studi Analis. (2) Pataka STIN berbentuk segi lima, memanjang ke bawah, dengan perbandingan tinggi

berbanding lebar 3 : 2, berlogo STIN didalamnya, terdiri dari satu sisi, berumbai warna kuning emas di sekelilingnya.

6

(3) Pataka STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

(4) Pataka Program Studi Agen berbentuk segi lima, memanjang ke bawah, dengan perbandingan 3:2, berlogo STIN dengan tulisan huruf kapital AGEN berwarna merah yang terletak dibawah logo, terdiri dari satu sisi, berumbai warna kuning emas di sekeliling pataka.

(5) Pataka Program Studi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut: (6) Pataka Program Studi Analis berbentuk segi lima, memanjang ke bawah, dengan

perbandingan 3:2, berlogo STIN dengan tulisan huruf kapital ANALIS berwarna hijau yang terletak dibawah logo, terdiri dari satu sisi, berumbai warna kuning emas di sekeliling pataka.

AGEN

(7) Pataka Program Studi Analis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:

7

ANALIS

(4) Tatacara penggunaan pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 10

(1) STIN mempunyai hymne dengan judul Hymne INTELIJEN dan mars dengan judul

Mars INTELIJEN. (2) Hymne INTELIJEN sebagai berikut:

8

(3) Mars INTELIJEN sebagai berikut:

(4) Tata cara penggunaan hymne dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

9

Pasal 11

(1) STIN memiliki busana akademik yang dipakai dalam Upacara Akademik. (2) Bentuk dan tatacara penggunaan busana akademik ditetapkan dengan Peraturan

Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

(1) STIN menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan

pendidikan profesi di bidang intelijen berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

program Sarjana, Magister, dan Doktor. (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

program Spesialis.

Pasal 13

(1) STIN menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan berorientasi pada dinamika kebutuhan intelijen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan pendidikan di STIN menggunakan sistem kredit semester (SKS).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan Juli dan berakhir pada minggu

terakhir bulan Juni tahun berikutnya. (2) Semester ganjil dimulai pada minggu pertama bulan Juli dan berakhir pada minggu

kedua bulan Desember pada tahun berjalan. (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya dan

berakhir pada minggu terakhir bulan Juni pada tahun berjalan.

Pasal 16 (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui perkuliahan, tutorial, pemberian

tugas, praktikum, dan praktik kerja lapangan. (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi

melalui seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan/atau kegiatan ilmiah lain.

10

Pasal 17 (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara

berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan praktikum. (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian

skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi serta bentuk-bentuk ujian lainnya. (3) Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

atau Penilaian Acuan Patokan (PAP). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat. .

Pasal 18

(1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan upacara wisuda. (2) Upacara wisuda dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 19

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STIN adalah bahasa Indonesia.

(2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik

dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 20

(1) Penerimaan mahasiswa baru STIN diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis

kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan STIN.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Penelitian di STIN dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni, pengembangan institusi, serta pemecahan masalah pembangunan dan intelijen.

(2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-

bidang yang ditekuni. (3) Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa secara perorangan dan/atau

kelompok. (4) Hasil penelitian merupakan hak kekayaan intelektual (HKI) yang wajib dilindungi.

11

(5) Hasil penelitian didokumentasikan dan dapat dipublikasikan melalui jurnal dan media lainnya secara lokal, nasional, dan internasional.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 22

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIN dilakukan dalam rangka

pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan aplikasi hasil-hasil pendidikan dan penelitian bagi kepentingan masyarakat.

(3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa

secara perorangan dan/atau kelompok. (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan melalui buletin

dan media lainnya secara lokal, nasional, dan internasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 23 (1) Kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang

dimiliki oleh sivitas akademika STIN untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab, serta dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan serta kode etik profesi intelijen.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan

untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIN. (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian yang memungkinkan dosen

menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STIN sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta kode etik profesi intelijen.

(4) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan dan menjadi media untuk memanfaatkan

terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

(5) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, sivitas

akademika berpedoman pada otonomi keilmuan serta kode etik profesi intelijen. (6) STIN dapat mengundang tenaga ahli dari luar STIN untuk menyampaikan pikiran dan

pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

12

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 24 (1) STIN berhak memberikan gelar kepada lulusan sesuai dengan Program Studi. (2) Lulusan pendidikan akademik diberikan gelar Sarjana Intelijen (S.In.) untuk program

Sarjana dan gelar Magister Intelijen (M.In.) untuk program Magister. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 25

(1) STIN dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. Hc.). (2) Gelar Dr. Hc. dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa dalam

bidang intelijen. (3) Penganugerahan gelar Dr. Hc. dilakukan dalam Rapat Senat Luar Biasa yang dipimpin

oleh Ketua Senat. (4) Seseorang yang dianugerahi gelar Dr. Hc. wajib menyampaikan pidato sesuai

jasa/pengabdian di bidang intelijen pada saat Rapat Senat Luar Biasa. (5) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Dr. Hc. mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) STIN dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga. (2) Penghargaan kepada seseorang atau kelompok diberikan untuk seseorang atau

kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di STIN.

(3) Penghargaan kepada lembaga diberikan untuk lembaga yang berjasa terhadap

pendidikan di STIN. (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 27

(1) Susunan organisasi dan tata kerja STIN menggunakan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

13

(2) STIN dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat dan Badan Intelijen Negara.

(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu Pimpinan STIN

Pasal 28

Pimpinan STIN terdiri atas Ketua dan Pembantu Ketua.

Pasal 29

Pemilihan Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. pemilihan bakal calon Ketua; b. pemberian pertimbangan dan penetapan calon Ketua.

Pasal 30

(1) Ketua membentuk panitia pemilihan Ketua dengan persetujuan Senat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Ketua berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan penjaringan bakal calon Ketua dan pemilihan calon Ketua.

(2) Bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur anggota Senat,

dosen, dan tenaga administrasi. (4) Panitia pemilihan Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Ketua. (5) Bakal calon Ketua diperoleh melalui penjaringan oleh warga STIN untuk mendapatkan

paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon Ketua. (6) Panitia pemilihan Ketua menyampaikan nama bakal calon Ketua sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) kepada Senat. (7) Setelah menerima nama bakal calon Ketua, Senat menyelenggarakan rapat untuk

memberikan pertimbangan dan menetapkan 3 (tiga) nama calon Ketua dan menyampaikannya kepada Ketua.

(8) Ketua menyampaikan 3 (tiga) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Intelijen Negara dilampiri dengan Keputusan Ketua Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, Berita Acara Rapat Senat, dan kelengkapan dokumen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat Senat.

14

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Senat.

Pasal 31

(1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Ketua dalam rapat

Senat dilakukan melalui pemungutan suara. (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri

oleh paling sedikit ⅔ (dua per tiga) anggota Senat. (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap

anggota Senat memiliki hak satu suara. (4) Penetapan 3 (tiga) nama calon Ketua didasarkan atas jumlah perolehan suara

terbanyak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 32

(1) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(2) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua I bertindak sebagai

Pelaksana Harian Ketua. (3) Apabila Ketua berhalangan tetap, Menteri mengangkat penjabat Ketua sebelum

diangkat Ketua baru.

Pasal 33

(1) Ketua mengusulkan bakal calon Pembantu Ketua kepada Senat paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap Pembantu Ketua paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Pembantu Ketua berakhir.

(2) Setelah menerima usulan nama bakal calon Pembantu Ketua, Senat

menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Ketua untuk setiap Pembantu Ketua dan menyampaikannya kepada Ketua.

(3) Ketua menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Ketua untuk setiap Pembantu Ketua.

Pasal 34 (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Pembantu Ketua dalam

rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara. (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

paling sedikit ⅔ (dua per tiga) anggota Senat. (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap

anggota Senat memiliki hak satu suara.

15

(4) Penetapan 2 (dua) nama calon Pembantu Ketua didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 35

(1) Masa jabatan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(2) Apabila Pembantu Ketua berhalangan tetap, Ketua mengangkat penjabat Pembantu

Ketua sebelum diangkat Pembantu Ketua baru. (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan penjabat Pembantu Ketua ditetapkan oleh

Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kedua Senat Sekolah Tinggi

Pasal 36

(1) Senat terdiri atas Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Direktur Program

Pascasarjana, Ketua Jurusan/Program Studi, dan Wakil Dosen. (2) Senat diketuai oleh Ketua, dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di

antara anggota Senat. (3) Tata cara pemilihan wakil dosen diatur dengan peraturan Senat.

Pasal 37

(1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain di luar anggota Senat.

(2) Komisi-komisi Senat terdiri atas:

a. Komisi I bertugas di bidang Tridharma Perguruan Tinggi; b. Komisi II bertugas di bidang Anggaran Belanja; c. Komisi III bertugas di bidang Pembimbingan Kemahasiswaan; d. Komisi IV bertugas di bidang Pengembangan Sekolah Tinggi dan Kerja Sama; e. Komisi V bertugas di bidang Penilaian dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

dan Staf Administrasi.

(3) Selain komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk komisi lain jika diperlukan.

(4) Tiap-tiap komisi dipimpin oleh seorang ketua, didampingi oleh seorang sekretaris,

ditambah dengan anggota.

Pasal 38

Rapat Senat terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.

16

Pasal 39

(1) Rapat pleno dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester. (2) Rapat pleno dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah

anggota dan seluruh komisi Senat terwakili. (3) Keputusan rapat pleno diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan

apabila tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak. (4) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui oleh

paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 40

(1) Rapat komisi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester. (2) Rapat komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua)

ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir. (3) Keputusan rapat komisi diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan

apabila tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak. (4) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui

paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.

Bagian Ketiga Jurusan/Program Studi

Pasal 41

(1) Jurusan/Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang

Sekretaris. (2) Ketua Jurusan/Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua. (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua

setelah mendapat persetujuan Senat dengan mempertimbangkan hasil rapat Jurusan/ Program Studi.

(4) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)

tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Keempat

Pusat

Pasal 42

(1) Pusat terdiri atas Pusat Penelitian, Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pusat Kajian Intelijen Strategis.

(2) Pusat terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti/tenaga ahli, dan tenaga administrasi. (3) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

17

(4) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, dan bertanggung jawab kepada Ketua.

(5) Kepala Pusat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat

kembali pada jabatan yang sama tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kelima

Pelaksana Administrasi

Pasal 43

(1) Pelaksana administrasi terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala, yang bertanggung jawab kepada Ketua. (3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

Bagian Keenam

Dewan Penyantun

Pasal 44 (1) Dewan Penyantun terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat diadakan untuk ikut

mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dan pengembangan STIN. (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Ketua dengan persetujuan Senat Sekolah

Tinggi. (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para Anggota Dewan

Penyantun. (4) Masa tugas keanggotaan Dewan Penyantun 4 (empat) tahun. (5) Dewan Penyantun bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (6) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah

mendapat persetujuan Senat.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga

pendidik tetap pada STIN. (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai

tenaga pendidik tidak tetap pada STIN. (4) Dosen tidak tetap diangkat oleh Ketua atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.

18

Pasal 46

Syarat untuk menjadi dosen sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah Strata-2 (S-2); b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945; d. memiliki kompetensi sebagai dosen; e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; g. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah

intelijen.

Pasal 47 (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada STIN terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor

kepala, dan profesor/guru besar. (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kenaikan pangkat dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan pegawai

negeri sipil mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Jabatan akademik Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi.

(2) Guru Besar atau Profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali

sebagai Guru Besar sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

(3) Guru Besar Emeritus diangkat oleh Menteri atas usul Ketua dengan persetujuan Senat. (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 (1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus

berhak memperoleh penghargaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh

penghargaan dari STIN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 50

(1) Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi,

tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.

19

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Hak, kewajiban, dan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 52

(1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa STIN:

a. telah lulus ujian sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh STIN; c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh STIN.

(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu atas persetujuan Kepala Badan Intelijen Negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan prosedur warga negara asing menjadi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Ketua.

Pasal 53

(1) Mahasiswa mempunyai hak:

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;

b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;

c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar; d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi

yang diikutinya dalam penyelesaian studinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang

diikutinya serta hasil belajarnya; f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; g. memanfaatkan sumberdaya STIN melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan

untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat; dan

h. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STIN.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua.

Pasal 54

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIN; b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan

keamanan STIN;

20

c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; e. menjaga kewibawaan dan nama baik STIN; dan f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua.

Pasal 55

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Ketua.

Pasal 56 (1) Alumni STIN adalah seseorang yang lulus pendidikan di STIN. (2) Alumni STIN wajib menjadi anggota Ikatan Alumni STIN (IKA STIN) dalam rangka

membina hubungan dengan STIN sebagai upaya menunjang pencapaian tujuan STIN.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 57

(1) Untuk mewujudkan visi dan misi, STIN menjalin kerjasama akademik dan non

akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan

kedudukan, saling menguntungkan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Kerjasama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga-lembaga, dan unit-unit di lingkungan STIN serta dari pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 59

(1) Sarana dan prasarana STIN adalah semua fasilitas utama dan penunjang untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

21

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara.

(3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 60

(1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan STIN berasal dari pemerintah, pemerintah

daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah. (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan

sumber lain yang sah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Rencana kegiatan dan anggaran STIN disusun setiap tahun oleh Ketua. (2) Rencana kegiatan dan anggaran STIN diajukan oleh Ketua kepada Menteri Keuangan

melalui Menteri untuk mendapat pengesahan. (3) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran STIN diawasi oleh tim yang dibentuk

khusus untuk melaksanakan pengawasan intern dan aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 62

Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaran pendidikan dilakukan pengawasan dan akreditasi.

Pasal 63

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan oleh pengawas internal, dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk meningkatkan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

suatu sistem penjaminan mutu.

Pasal 64

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

(2) Ketua bertanggung jawab secara teknis untuk pembinaan mutu dan akreditasi.

22

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

(1) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu rapat Senat yang dihadiri oleh paling sedikit

⅔ (dua per tiga) anggota Senat dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) anggota Senat yang hadir.

(2) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat

dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

(3) Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh Senat disampaikan kepada Menteri untuk

disahkan sebagai bagian dari Statuta STIN. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Putut Pujogiri, S.H. NIP 19580430 198703 1 001

23