PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

124/PMK.02/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

1

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2006 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Kabupaten/kota penerima dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2006, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

2

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2006 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2006 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO

3

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2006 TANGGAL 25 JANUARI 2006

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2006

I. PENGERTIAN DAN TUJUAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

Dalam konteks pendidikan, DAK digunakan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, khususnya program kegiatannya diarahkan untuk membiayai rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB, Ml/Salafiyah termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan pelaksana program wajib belajar, baik negeri maupun swasta.

DAK bidang pendidikan yang ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2006 Rp. 2.919.525.000.000,- (dua triliun sembilan ratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

II. DASAR/LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAK

MELALUI PEMBERIAN BLOCK GRANT/SUBSIDI KE SEKOLAH

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XIII, Bagian Keempat, Pasal 49 ayat 3, berbunyi: "Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku."

2. Ketentuan pemberian block grant/subsidi/hibah ke sekolah sejalan dan sesuai

dengan Keppres 80/2003. Dalam Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola, pada A. Ketentuan Umum, butir 2.c berbunyi: "Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah."

3. Dalam Peraturan Presiden Rl nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004 - 2009. Bagian IV Bab 27.C Arah Kebijakan No. 19 berbunyi: "Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

4

pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasiprogram pendidikan."

4. Ketentuan ini selanjutnya dipertegas lagi dalam Perpres No. 7 tahun 2005

tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009, Bagian IV Bab 27 butir D Program-Program Pembangunan No. 2.1, berbunyi: "Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana a/am, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai dan atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan."

III. PENETAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN DAK

1. Penetapan kabupaten/kota penerima DAK mengacu pada beberapa kriteria, sebagai berikut: a. Kriteria umum, diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan

kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional yang memiliki Indeks Fiskal Netto di bawah 1 (satu), dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah,

b. Kriteria khusus, yang mencakup daerah otonomi khusus (Papua dan NAD); daerah pasca konflik; kawasan timur Indonesia, daerah pesisir dan kepulauan, perbatasan, tertinggal/terpencil, daerah penampung dan penerima pengungsi, daerah penerima transmigrasi, daerah rawan banjir dan longsor, daerah rawan pangan/kekeringan dan daerah yang memiliki pulau terluar.

c. Kriteria teknis, yaitu jumlah SD/SDLB dan Ml yang mengalami kerusakan berat dan sedang. Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas dilaksanakan berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah setempat.

2. Arah Kebijakan DAK

a. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, tertinggal/terpencil, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan.

b. Pembahasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil antara panitia kerja (Panja) Anggaran Kelompok C (gabungan semua komisi I - XI) DPR-RI dengan pemerintah, khususnya pada sidang tanggal 1 2 - 1 3 Oktober 2005, memutuskan bahwa rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB, Ml/Salafiyah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan agar tidak dikontrakkan pengerjaannya kepada pihak ketiga, tetapi dapat melibatkan partisipasi anggota komite sekolah dan masyarakat untuk menunjang kegiatan

5

rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah. c. Pengadaan peralatan pendidikan dan bahan ajar untuk menunjang

perpustakaan sekolah seyogyanya telah mendapat pengesahan dari pemerintah.

d. Surat Menteri Pendidikan Nasional kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia nomor 66/MPN/DS/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Program Pembangunan Dikdasmen Melalui Dana Bantuan (Grant).

IV. PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN A.

A. Penyaluran Dana

Penyaluran DAK bidang pendidikan dilakukan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri keuangan Nomor 566/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tata cara mengenai penyaluran dana DAK bidang pendidikan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas negara ke kas daerah maupun dari kas daerah ke rekening sekolah.

B. Penggunaan DAK 1. DAK bidang pendidikan diperuntukkan bagi SD/SDLB dan Ml/Salafiyah,

termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan. 2. DAK bidang pendidikan dilaksankaan secara swakelola dan digunakan

untuk: a. Merehabilitasi fisik gedung sekolah/ruang kelas, rumah dinas

penjaga/guru/kepala sekolah. b. Mengadakan/merehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan sarana

Mandi, Cuci, Kakus (MCK). c. Mengadakan meubelair. d. Mengadakan sarana perpustakaan kelas beserta

perlengkapannya. 3. Sekolah penerima Dak diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan

diatas sebagai satu kesatuan yang utuh. 4. Pendanaan komponen kegiatan pada poin 2 (dua) diatas berasal dari

sumber, yaitu : (1) DAK (APBN) Rp. 200.000.000,- (2) Kabupaten/kota (APBD) Rp.20.000.000,-

5. Bagi provinsi yang mampu kontribusi dana pendamping dapat ditingkatkan dari berbagai sumber (APBD provinsi, APBD Kab/Kota dan masyarakat industri)

6. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.02/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2006 disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK bidang pendidikan adalah: a. Administrasi kegiatan b. Penyiapan kegiatan fisik c. Penelitian

6

d. Pelatihan e. Perjalanan pegawai daerah.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pemerintah Provinsi 1. mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK di Provinsi bagi

kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat Pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan.

2. Melaksanakan pengawasan, supervisi dan monitoring serta penilaian

terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota. 3. Melaksanakan pemetaan sekolah (school mapping) terhadap sabaran

lokasi dan alokasi setiap kabupaten/kota. 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 3 (tiga) tahun berjalan (2003,

2004, 2005) dan menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah / ruang kelas SD/SDLB / dan Ml yang belum dapat diselesaikan untuk 3 (tiga) tahun ke depan (2006, 2007, dan 2008) sehingga penyelesaian masalah gedung sekolah/ruang kelas yang rusak benar-benar telah dapat dituntaskan.

5. Melaporkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Up. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan sekolah Dasar.

B. Pemerintah Kabupaten/Kota

Persyaratan (Covenant) sebagai kondisi awal yang harus disiapkan kabupaten/kota dalam konteks implementasi DAK adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/kota menyediakan dana pendamping sekuran-

kurangnya 10% dari nilai DAK bidang pendidikan yang dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi gedung SD/SDLB dan Ml/Salafiyah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan. Dana pendamping wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006, dan disisihkan dalam sebuah rekening escrow di Bank. Jika pemerintah kabupaten/kota terbukti tidak menyediakan dana pendamping dimaksud, maka pencairan dana tidak dapat dilakukan.

2. Pemerintah kabupaten/kota juga diwajibkan menyediakan dana untuk biaya

umum seperti perencanaan, sosialisasi, dan pengawasan sekurang-kurangnya 3 % (tiga Persen) dari nilai DAK Pendidikan yang diterima.

3. Menetapkan nama-nama SD/SDLB dan Ml/Salafiyah, termasuk sekolah-

sekolah setara SD yang berbasis keagamaan penerima dana rehabilitasi

7

ruang kelas, meubelair, senitasi air bersih dan MCK, alat peraga pendidikan, dan rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah melalui DAK tahun 2006 dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota.

4. Besaran dana pendamping harus dicantukan dalam Rencana Definitif dan

DIPDA/DASK. Rencana Definitif memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai DAK sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan serta rencana biaya yang bersumber dari DAK dan dana pendamping.

5. Atas dasar DIPDA/DASK, Bupati/Walikota menyalurkan secara bertahap

DAK yang sudah dicairkan dari kas negara ke kas daerah dalam bentuk dana bantuan rehabilitasi gedung/ruang kelas berikut pengadaan meubelair, sanitasi air bersih dan MCK, rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah dan alat perag pendidikan untuk SD/SDLB dan Mi/Salafiyah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan kepada Kepala Sekolah yang sudah ditunjuk melalui rekening sekolah/madrasah.

6. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rehalitiasi gedung/ruang kelas

berikut pengadaan meubelair, sanitasi air bersih dan MCK, rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah dan Buku Perpustakaan kelas yang di lengkapi sarana administrasi, alat peraga pendidikan untuk SD/SDLB dan Mi/Salafiyah termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan.

7. Kabupaten/kota yang menyediakan dana pendamping lebih dari 20%

akan dipertimbangkan untuk memperoleh DAK lebih besar pada tahun berikut.

8. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 3 (tiga) tahun berjalan

(2003, 2004, 2005) dan menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah/ruang kelas SD/SDLB/dan Ml yang belum dapat diselesaikan untuk 3 (tiga) tahun ke depan (2006, 2007, dan 2008) sehingga penyelesaian masalah gedung sekolah/ruang kelas yang rusak benar-benar telah dapat dituntaskan.

9. Menyusun laporan triwulanan tentang pelaksanaan DAK sesuai dengan

format DAK.

C. Dinas Pendidikan/Kantor Depag Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama bersama dengan Dewan Pendidikan kabupaten/kota mempunyai tugas utama sebagai berikut: 1. Membentuk tim teknis yang terdiri dari unsur subdin sarana pendidikan/

subdin TK dan SD Dinas Pendidikan kabupaten/kota sebagai leading sector, dibantu oleh tenaga Sekolah Menengah kejuruan (smk) jurusan bangunan (bila ada), dan staf teknis yang kompeten untuk melakukan survey dan pemetaan SD/SDLB dan Ml/Salafiyah, termasuk sekolah-

8

sekolah setara SD yang berbasis keagamaan yang mengalami kerusakan.

2. Membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB dan Ml/Salafiyah, termasuk

sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan yang akan direhabilitasi gedung/ruang kelas, meubelair, sanitasi air bersih dan MCK, renovasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah serta perpustakaan kelas yang dilengkapi sarana administrasi, alat peraga pendidikan dan bahan ajarnya di kecamatan, selanjutnya menentukan SD/SDLB dan Ml penerima dana rehabilitasi yang bersumber dari DAK.

3. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB dan Ml/Salafiyah, termasuk

sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan calon penerima dan rehabilitasi gedung/ruang kelas, meubelair, sanitasi air bersih dan MCK, renovasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah serta perpustakaan kelas yang dilengkapi sarana administrasi, alat peraga pendidikan dan bahanajar yang bersumber dari DAK Tahun 2006 kepada Bupati/Walikota.

4. Penetapan sekolah penerima DAK diutamakan yang mengalami kerusakan

berat (minimal 60%) dan terletak di kecamatan tertinggal/terpencil. 5. Mensosialisasikan pelaksanaan rehabilitasi gedung/ruang kelas meubelair,

sanitasi air bersih dan MCK, renovasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah serta perpustakaan kelas yang dilengkapi sarana administrasi, alat peraga pendidikan dan bahan ajar untuk SD/SDLB dan Ml/Salafiyah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan kepada kepala sekolah dan komite sekolah/Majelis Madrasah.

6. Memantau/mengawasi pelaksanaan rehabilitasi gedung/ruang kelas,

sanitasi air bersih dan MCK, renovasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah, pengadaan meubelair, loker dan buku perpustakaan kelas yang dilengkapi sarana administrasi, alat peraga pendidikan dan bahan ajar untuk SD/SDLB dan Mi/Salafiyah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan.

D. Kepala Sekolah/Madrasah

Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di sekolah dibantu oleh komite sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002.

VI. Pelaporan Dan Pengawasan

A. Pelaporan

Kepala sekolah memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada BupatiWalikota melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota. Selanjutnya Bupati/Walikota

9

mengirimkan laporan pelaksanaan DAK Kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan: a. Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; b. Sekretaris Jenderal Depdiknas u.p Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Luar Negeri Depdiknas; c. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,

Depdiknas u.p. Direktur Pembinaan TK dan SD.

Kelalaian Kabupaten/Kota dalam menyampaikan laporan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun anggaran berikutnya.

B. Pengawasan dan Rating Kinerja

1. Pengawasan

a. Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan

dan administrasi keuangan DAK bidang pendidikan dilaksanakan oleh Aparat Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) atau aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

b. DPR-RI, khususnya yang berasal dari Panitia Kerja (Panja) C dan Komisi X berkomitmen untuk mengevaluasi pelaksanaan DAK di kabupaten/kota secara lebih intensif.

2. Rating Kinerja

Pemantauan DAK akan dilakukan lebih instensif oleh lembaga penelitian yang independen dan berkompeten. Hasil pemantauan akan dituangkan dalam suatu "Rating Kinerja" kabupaten/kota dan dipublikasikan secara transparan di media massa sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Rating kinerja ini selain penting untuk akuntabilitas publik juga sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan lebih lanjut termasuk pemberian reward and punishment bagi kabupaten/kota.

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam Juknis ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Kepada Pengelola/Kepala Sekolah/Masyarakat:

1. Sanksi administratif diberikan bila pengelola/kepala sekolah melakukan

pelanggaran administrasi. 2. Sanksi hukum oleh aparat hukum diberikan bila pengelola/kepala

sekolah/masyarakat melakukan pelanggaran hukum.

10

Sanksi Kepada Kab/Kota:

1. Kabupaten/Kota yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan DAK akan ditindak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dipertimbangkan untuk tidak dicantumkan sebagai penerima DAK dalam pengalokasian DAK tahun anggaran berikutnya.

2. Kabupaten/Kota yang melakukan kegiatannya tidak berpedoman dan tidak

berdasarkan juknis ini, maka pada tahun berikutnya akan dipertimbangkan pengurangan alokasi DAK-nya.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. BAMBANG SUDIBYO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. BAMBANG SUDIBYO

21