KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.220/Menhut-II/2014

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEHUTANAN KEPADA DIREKTUR

JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN UNTUK ATAS NAMA MENTERI KEHUTANAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013, mengatur kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama tanggal 11 Maret 2013, yang ditandatangani oleh 12 (dua belas)

Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan disaksikan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan (UKP4) dan Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), telah disepakati untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi Para Pihak dalam percepatan

pengukuhan kawasan hutan Indonesia;

c. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan dalam hal ini penetapan kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melimpahkan kewenangan Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelimpahan Wewenang

Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan

Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004;

3.Undang-Undang ...

-2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun

2013;

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Mehut-II/2012;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010

tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;

MEMUTUSKAN: ...

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN

WEWENANG MENTERI KEHUTANAN KEPADA DIREKTUR

JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN UNTUK ATAS NAMA MENTERI KEHUTANAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN

MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN.

KESATU : Melimpahkan kewenangan Menteri Kehutanan kepada Direktur

Jenderal Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan.

KEDUA : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan wajib menyampaikan laporan Penetapan Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan

secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Menteri Kehutanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd

KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Pertanian;

4. Menteri Pekerjaan Umum; 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; 7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; 8. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;

9. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial; 10. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 11. Para Gubernur di seluruh Indonesia;

12. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 13. Direktur Utama Perum Perhutani;

14. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia; 15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di seluruh

Indonesia.

16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan di seluruh Indonesia.