PERATURAN MENTERI KEHUTANAN P...PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.62/Menhut-II/2008 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN …

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.62/Menhut-II/2008

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) wajib membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

b. bahwa sesuai Pasal 38 ayat (4), tanaman HTI atau HTR diakui sebagai aset pemegang IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HTR oleh karenanya perlu mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan, penilaian, persetujuan RKUPHHK-HTI atau RKTUPHHK-HTR;

c. bahwa RKUPHHK dan RKT HTI atau HTR sebagaimana dimaksud huruf a merupakan dasar pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang...

~ 2 ~

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

10.Peraturan...

~ 3 ~

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.11/Menhut-II/2008;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.5/Menhut-II/2008;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA

KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

2.Izin...

~ 4 ~

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

3. RKUPHHK Hutan Tanaman Industri selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.

4. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat selanjutnya disebut RKUPHHK HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR dalam satu wilayah kabupaten/kota dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi setempat.

5. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HTI adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI.

6. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HTR adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok pemegang IUPHHK-HTR dan/atau Koperasi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR.

7. Bagan Kerja (BK) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman selanjutnya disebut BKUPHHK HTI adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHK-HTI yang baru diterbitkan izinnya dan belum memiliki RKUPHHK-HTI I (pertama).

8. Tata Ruang Hutan Tanaman adalah hasil penataan areal kerja IUPHHK dalam Hutan Tanaman sesuai dengan peruntukannya.

9. Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya untuk keperluan tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, sarana dan prasarana serta kawasan lindung.

10. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan taksasi volume pohon yang akan ditebang di Hutan Tanaman dalam rangka pembukaan wilayah dan atau penyiapan lahan.

11. Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana jalan dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan UPHHK pada Hutan Tanaman.

12. Penyiapan Lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman.

13. Pembersihan Lahan adalah pekerjaan pembersihan areal untuk membuka lahan dengan cara menebang/membersihkan semak belukar, alang-alang, pohon-pohon dan tunggak.

14.Tanaman...

~ 5 ~

14. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan atau hasil hutan bukan kayu perkakas/pertukangan.

15. Tanaman unggulan adalah tanaman yang mempunyai daya saing nilai jual di pasaran dan daya tumbuh yang baik di suatu tempat dan secara teknis telah dikuasai teknik-teknik silvikulturnya sehingga dapat dikembangkan sebagai unit usaha mandiri dan atau bagian dari areal hutan tanaman.

16. Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu atau tanaman tahunan/pohon yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, atau gabungan dari keduanya dan dikelola dalam skala usaha yang ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan pemegang izin IUPHHK-HT yang bersangkutan.

17. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan IUPHHK pada Hutan Tanaman.

18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.

20. Direktur adalah direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pembinaan Hutan Tanaman.

21. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.

22. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota.

23. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

24. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising (GANISPHPL-TC) adalah GANISPHPL adalah GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

25. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi (GANISPHPL-CANHUT) adalah GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

26. WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (WAS-GANISPHPL-CANHUT) adalah WASGANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

BAB II...

~ 6 ~

BAB II RKUPHHK-HTI DAN RKUPHHK-HTR

Bagian Kesatu RKUPHHK-HTI

Pasal 2

(1) Pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10

(sepuluh) tahun.

(2) RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.

Pasal 3

Usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK-HTI diterbitkan dengan tembusan kepada :

a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.

Pasal 4

(1) Usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HTI;

b. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peta TGHK bagi provinsi yang belum ada Peta Penujukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;

c. Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah kerjanya;

d. Peta hasil deliniasi mikro bagi pemegang IUPHHK-HTI yang mengajukan percepatan pembangunan Hutan Tanaman Industri;

e. Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Usulan RKUPHHK-HTI disusun oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising (GANISPHPL-TC) dan atau Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT), dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHK-HTI.

Pasal 5 ...

~ 7 ~

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menilai dan menyetujui usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan salinannya disampaikan kepada: a. Kepala Dinas Provinsi; b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota; c. Kepala UPT.

(2) Penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur yang tugas pokok dan fungsinya menangani pembinaan hutan tanaman.

Pasal 6

Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HTI sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Kedua RKUPHHK-HTR

Pasal 7

(1) Usulan RKUPHHK-HTR selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun disusun oleh pemegang IUPHHK-HTR dan difasilitasi oleh kepala UPT.

(2) Usulan RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu wilayah kabupaten/kota dan diajukan kepada pejabat yang mengurusi bidang kehutanan di kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan kepala UPT.

(3) Dalam pelaksanaan penyusunan RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HTR dapat membentuk kelompok dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(4) Biaya yang diperlukan untuk fasilitasi oleh kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan.

Pasal 8

Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HTR sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Ketiga Revisi RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR

Pasal 9

(1) Perubahan/revisi terhadap RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR dapat dipertimbangkan apabila terjadi : a. Penambahan atau pengurangan areal kerja; b. Perubahan daur dan jenis tanaman; c. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor

manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Perubahan ...

~ 8 ~

d. Perubahan sistem dan teknik silvikultur serta perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Perubahan/revisi RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan dapat didelegasikan kepada Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(3) Perubahan/revisi RKUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disetujui oleh bupati/walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

(5) Perubahan/revisi RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR yang disebabkan adanya perubahan daur dan jenis tanaman sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b, tidak perlu mengubah Keputusan IUPHHK-HTI atau Keputusan IUPHHK-HTR.

BAB III

RKTUPHHK-HTI DAN RKTUPHHK-HTR

Bagian Kesatu RKTUPHHK-HTI

Pasal 10

(1) Setiap pemegang IUPHHK-HTI wajib mengajukan Usulan RKTUPHHK-HTI selambat-

lambatnya 2 (dua) bulan sejak RKUPHHK-HTI disetujui.

(2) Usulan RKTUPHHK-HTI tahun berikutnya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir tahun RKTUPHHK-HTI berjalan.

(3) Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada :

a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(4) Usulan RKTUPHHK-HTI disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHK-HTI.

Pasal 11

Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun berdasarkan : a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HTI; b. RKUPHHK-HTI yang telah disetujui; c. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-

TC atau GANISPHPL-CANHUT; d. Peta hasil penafsiran dari Citra Satelit (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) berumur

maksimal 2 (dua) tahun terakhir; e. Peta Tata Ruang Hutan Tanaman Industri. Pasal 12 ...

~ 9 ~

Pasal 12

(1) Dalam penyusunan Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk penyiapan lahan pada penanaman daur pertama di areal kerja terdapat hutan alam, dilakukan inventarisasi hutan dalam rangka mengetahui persediaan tegakan (standing stock) dengan metode sistematis melalui penarikan contoh awal secara acak (systematic sampling with random start) dengan intensitas 5% (lima persen), dan pemanfaatan kayunya dimasukan dalam RKTUPHHK-HTI.

(2) Untuk penetapan rencana produksi pada daur kedua dan berikutnya, dilakukan inventarisasi hutan dengan metode sistematis melalui penarikan contoh awal secara acak (systematic sampling with random start) dengan intensitas 1% (satu persen).

(3) Dalam hal terdapat tegakan hutan alam yang telah dilakukan deliniasi makro dan mikro, serta telah dilakukan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan kayunya dan bila ada hasil hutan bukan kayu dimasukan dalam RKTUPHHK-HTI.

(4) Pelaksanaan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh GANISPHPL-TC dan laporannya berupa laporan Hasil inventarisasi hutan ditandatangani oleh GANISPHPL-TC yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Dalam hal perusahaan pemegang IUPHHK-HTI mendapat sertifikat PHPL di bidang

hutan tanaman secara mandatory dengan kategori kinerja sekurang-kurangnya baik atau sertifikat PHPL secara voluntary, pemegang IUPHHK-HTI diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun RKTUPHHK-HTI secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direksi pemegang IUPHHK-HTI (self-approval) tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(2) Pemegang IUPHHK-HTI melaporkan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan kepala UPT.

(3) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh WASGANISPHPL-CANHUT dan dalam hal belum tersedia, dapat dilakukan oleh petugas atau staf teknis Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

(4) Kompetensi dan sertifikasi WASGANIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua RKTUPHHK-HTR

Pasal 14

(1) Setiap Pemegang IUPHHK-HTR wajib menyusun RKTUPHHK-HTR dengan difasilitasi oleh kepala UPT untuk mendapat persetujuan pejabat yang membidangi urusan kehutanan di kabupaten/kota.

(2) Dalam pelaksanaan penyusunan RKTUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPHHK-HTR dapat membentuk kelompok dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(3) Dalam ...

~ 10 ~

(3) Dalam hal terdapat hasil sampingan yang dihasilkan dari tanaman pokok seperti getah, kulit kayu, biji-bijian atau daun dalam areal kerja pemegang IUPHHK-HTR, maka pemanfaatannya dimasukkan dalam RKTUPHHK-HTR.

(4) Dalam hal pelaksanaan penanaman IUPHHK-HTR terdapat hasil hutan yang dapat dimanfaatkan, maka pemanfaatannya dimasukkan dalam RKTUPHHK-HTR.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Pengesahan Usulan RKTUPHHK-HTI

Pasal 15

Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan RKTUPHHK-HTI, menyampaikan data dan informasi pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH dan atau DR kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 16

(1) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penerimaan laporan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak dapat membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Dinas Provinsi dapat melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengesahan RKTUPHHK-HTI meliputi penetapan untuk TPn, TPK/Logpond, alat berat, trace jalan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku dan Revisi RKTUPHHK-HTI

Pasal 17

(1) RKTUPHHK-HTI berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan bukan berdasarkan 1 (satu) tahun kalender.

(2) Dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHK-HTI maka usulan revisi diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi.

(3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila terdapat: a. penambahan atau pengurangan areal kerja; b. perubahan daur dan atau jenis tanaman; c. perubahan luas blok RKT-UPHHK; d. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor

manusia maupun faktor alam; e. perubahan RKUPHHK-HTI. (4) Usulan ...

~ 11 ~

(4) Usulan revisi RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT serta ditandatangani oleh Direksi perusahaan pemegang IUPHHK-HT, dan diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan dilengkapi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Kepala Dinas Provinsi dapat menyetujui, dan masa berlaku revisi RKTUPHHK-HTI sampai dengan berakhirnya RKTUPHHK-HTI yang direvisi.

(6) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHK-HTI atau Revisi RKTUPHHK-HTI tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasikan tersebut dapat diusulkan kembali dan ditambahkan pada RKTUPHHK-HTI tahun berikutnya.

(7) Sisa rencana kegiatan sebagai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi target RKTUPHHK-HTI tahun berikutnya yang diajukan pemegang IUPHHK-HTI.

Pasal 18

(1) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK-HTI sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 3 Peraturan ini.

(2) Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RKTUPHHK-HTR sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.

BAB IV

BAGAN KERJA

Pasal 19 (1) Bagi Pemegang IUPHHK-HTI yang baru memperoleh izin, sebelum RKUPHHK HTI

dinilai dan disetujui, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK-HTI dengan format sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 5.

(2) Pengajuan usulan BKUPHHK-HTI berdasarkan usulan RKUPHHK-HTI yang telah mendapat arahan dari Direktur yang tugas pokok dan fungsinya menangani pembinaan hutan tanaman.

(3) Usulan BKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada : a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(4) BKUPHHK-HTI hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.

(5) Dalam hal usulan RKUPHHK-HTI belum disetujui, BKUPHHK-HTI dapat disusun berdasarkan arahan RKUPHHK sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 20

Usulan BKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disusun berdasarkan : a. Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HTI; b. Laporan Hasil inventarisasi hutan sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) yang

ditandatangani oleh GANISPHPL-TC. Pasal 21 ...

~ 12 ~

Pasal 21

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Usulan BKUPHHK-HTI, menyampaikan laporan pemeriksaan lapangan atau laporan hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b kepada Kepala Dinas Provinsi.

(2) Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh WASGANISPHPL-CANHUT atau bila belum tersedia dapat dilakukan oleh petugas/staf teknis kehutanan yang ada di Dinas Kabupaten/Kota.

(3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan.

(4) Biaya yang timbul akibat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada pemohon berdasarkan standard biaya setempat yang berlaku.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan persetujuan Usulan BKUPHHK-HTI

selambatnya-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan salinannya disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala UPT.

(2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam waktu 30 hari kerja, Kepala Dinas Provinsi mengesahkan BKUPHHK-HTI.

(3) BKUPHHK-HA atau BKUPHHK-RE yang telah disahkan tidak dapat diubah/direvisi.

BAB V PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

(1) Pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang IUPHHK-HTR wajib membuat dan

menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK dan BKUPHHK setiap 3 (tiga) bulan, dan tahunan kepada Direktur Jenderal c.q. Pejabat eselon II Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan kepala UPT.

(2) Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan/realisasi RKTUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTR dan laporan pelaksanaan/realisasi BKUPHHK-HTI secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala UPT.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan alamat [email protected].

(4) Direktur Jenderal melaksanakan pengendalian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dan persetujuan RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTR dan BKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Peraturan ini.

(6) Pengawasan ...

~ 13 ~

(6) Pengawasan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI atau RKTUPHHK-HTR atau BKUPHHK-HTI dilaksanakan oleh WASGANISPHPL-CANHUT.

BAB VI SANKSI

Pasal 24

Pemegang IUPHHK-HTI yang terlambat memenuhi persyaratan penilaian Usulan RKTUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan jatah produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) RKPH-HTI/RKUPHHK selama jangka waktu izin yang telah memperoleh persetujuan

sebelum ditetapkannya Peraturan ini, disusun kembali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala diselesaikan.

(2) Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala untuk penyusunan RKUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat ditunda dan diselesaikan paling lambat tahun 2010 sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-HTI.

(3) Usulan RKUPHHK yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan ini dan Peraturan Menteri tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dapat diproses persetujuannya dan masa berlakunya disesuaikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan direvisi setelah diselesaikan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala.

(4) Persyaratan penilaian dan pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2008 dan 2009 berdasarkan pada SK Definitif tentang IUPHHK-HTI, Usulan RKU-PHHK yang telah diserahkan dan sedang dalam proses penilaian Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta tidak memiliki tunggakan iuran kehutanan.

(5) Dalam hal GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT belum tersedia, RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI dapat disusun oleh tenaga teknis yang tersedia di perusahaan IUPHHK-HTI sampai dengan tahun 2010 sejak diterbitkannya Peraturan ini.

(6) Untuk pelaksanaan ayat (5), perusahaan IUPHHK-HTI wajib mengadakan GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.41/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ...

~ 14 ~

(2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 6 Nopember 2008 MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR : 74

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd SUPARNO, SH NIP. 080068472

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 62/Menhut-II/2008 Tanggal : 6 Nopember 2008 Tentang : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

FORMAT PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKUPHHK-HTI) Halaman Sampul/Judul

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun atas nama PT. ................di Provinsi........ Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHHK serta luas areal kerja. Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHK dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kanan mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kiri memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHHK.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman.

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan rencana kerja usaha sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman secara berurutan.

- 2 - Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/flowchart yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKU-PHHK sebagai rencana kerja usaha periode 10 (sepuluh) tahun serta dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman, kepemilikan saham perusahaan, pengurus perusahaan (Komisaris dan Dewan Direksi). Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

B. Sejarah Usaha Pemanfaatan

Sub bab ini memuat uraian mengenai sejarah usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal kerja yang bersangkutan, yang diuraikan secara jelas dan ringkas.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKUPHHK-HTI sebagai rencana kerja usaha periode 10 (sepuluh) tahun untuk mekasimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan dalam rangka pemanfaatan hutan tanaman secara lestari.

Tujuan memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKUPHHK-HTI sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman

Sasaran memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama periode 10 (sepuluh) tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan.

Pada Sub Bab Sasaran ini dimuat tabel dengan berpedoman pada Tabel berikut ini.

- 3 -

Tabel 1 Sasaran Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. ..............

NO KEGIATAN SATUAN SASARAN CARA PENCAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5)

A. Aspek Prasyarat 1. Organisasi dan Tenaga Kerja 2. Tata Batas 3. Penataan Ruang 4. Penataan Areal Kerja 5. Inventarisasi 6. Pembukaan Wilayah Hutan

B. Kelestarian Fungsi Produksi 7. Pengadaan Bibit 8. Penyiapan Lahan 9. Penanaman

10. Pemeliharaan 11. Pemanenan 12. Pengolahan dan Pemasaran

C. Kelestarian Fungsi Lingkungan 13. Perlindungan dan Pengamanan

Hutan

14. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

D. Kelestarian Fungsi Sosial 15. Pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat

16. Pembinaan Kelembagaan masyarakat

E. Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan

17. Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik (Kelola Produksi, Lingkungan dan Sosial)

18. Evaluasi Keberhasilan Secara Periodik (Kelola Produksi, Lingkungan dan Sosial)

- 4 -

BAB II. DATA POKOK

A. Pemegang Izin

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

B. Kondisi Areal Kerja

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dan keadaan hutan (penutupan lahan) berdasarkan peta Hasil Penafsiran Citra Landsat skala 1:50.000 atau 1:100.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Badan Planologi Kehutanan, sebagaimana Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini.

Tabel 2. Keadaan Hutan pada Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. ..............

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP)

FUNGSI HUTAN (HA)

NO PERKEMBANGAN AREAL KERJA IUPHHK-HTI HP HPT HPK KONSERVASI APL

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Posisi Awal (sesuai Kepu-tusan IUPHHK-HTI)

2. Mutasi Penambahan (jika ada perubahan Keputu-san IUPHHK-HTI)

3. Mutasi Pengurangan

4. Posisi terakhir (sekarang)

- 5 - Tabel 3 Keadaan Hutan pada Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. .............. Berdasarkan

Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit

AREAL BERHUTAN NO FUNGSI HUTAN

VF (HA) LOA (HA) TAK BERHUTAN

(HA) TERTUTUP AWAN (HA)

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Hutan Produksi Tetap

2. Hutan Produksi Terbatas

3. Hutan Produksi Konversi

4. Hutan Lindung

5. Hutan Koonservasi

6. APL

Jumlah

C. Aksesibilitas

Sub bab ini menguraikan informasi mengenai aksesibilitas menuju areal kerja pemegang IUPHHK HTI, yang meliputi sarana prasarana jalan darat, jalan sungai yang mendukung pelaksanaan operasionalisasi, baik jalan negara maupun jalan yang dibuat oleh pemegang izin.

Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jneis sarana komnikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja pemegan IUPHHK HTI

D. Sosial Ekonomi

Sub bab ini menguraikan infomrasi mengenai keadaan penduduk, mata pencaharian, adat istiadat masyarakat sekitar areal kerja Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jneis sarana komnikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja pemegang IUPHHK HTI.

Informasi pada sub bab ini dapat disajikan dalam bemntuk tabular.

BAB III. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN

A. Sistem Silvikultur

Sub bab ini menguraikan secara lengkap dan sistematis mengenai sistem silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman yang dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

- 6 - B. Aspek Prasyarat

1. Rencana Organisasi dan Tenaga Kerja

Bagian ini menyajikan bagan Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi secara lengkap serta rencana kebutuhan serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Tabel 4. Rencana Pendayagunaan Tenaga Kerja

RENCANA

NO TINGKAT KEAHLIAN PENGADAAN DIKLAT

KET

(1) (2) (3) (4) (5)

2. Rencana Tata Batas

Bagian ini menyajikan data dan informasi mengenai rencana pelaksanaan tata batas meliputi panjang batas, jenis batas dan jadwal pelaksanaan tata batas

Tabel 5 Rencana Tata Batas Areal Kerja

PANJANG BATAS NO URAIAN

KM (%) KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Batas Alam (Sungai, ......

2. Batas Buatan

a. Batas Sendiri

b. Batas Persekutuan

(1) .........................................

(2) .........................................

(3) .........................................

- 7 -

3. Rencana Penataan Ruang

Bagian ini menguraikan zonasi areal efektif, areal tidak efektif dan kawasan lindung), yang disajikan secara tabular dan dalam bentuk bagan (flowchart) deliniasi areal secara mikro.

Tabel 6 Rencana Penataan Ruang Areal Kerja

LUAS NO RENCANA PERUNTUKAN

HA (%) KETERANG

AN (1) (2) (3) (4) (5)

1. Kawasan Lindung

a. Sempadan Sungai

b. Gambut Kedalaman > 3 meter

c. KPPN

d. DPSL

2. Areal Tidak Efektif untuk Produksi

3. Areal Efektif untuk Produksi

a. Tanaman Pokok

b. Tanaman Kehidupan

c. Tanaman Unggulan

Luas Areal IUPHHK-HTI 4. Rencana Penataan Areal Kerja

Bagian ini menyajikan rencana penataan areal kerja, meliputi penetapan daur dan jangka benah, kompartemenisasi dan penataan batas kompartemen.

Tabel 7. Rencana Penataan Areal Kerja

TAHUN KEGIATAN RENCANA PENATAAN AREAL KERJA (HA)

URUTAN TAHUN LOKASI RKT-UPHHK TP TU TK KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I I

II II

III III

IV IV

... ..

N (daur) N (daur)

Jumlah Daur Pertama

- 8 -Tabel 7. Lanjutan..

TAHUN KEGIATAN RENCANA PENATAAN AREAL KERJA (HA)

URUTAN TAHUN LOKASI RKT-UPHHK TP TU TK KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I I

II II

III III

IV IV

... ..

N (daur) N (daur)

Jumlah Daur Kedua

5. Rencana Inventarisasi

Bagian ini menyajikan rencana Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sepuluh tahunan dan Inventarisasi Tegakan HTI)

Tabel 8. Rencana Inventarisasi Hutan

TAHUN KEGIATAN RENCANA INVENTARISASI HUTAN (Ep -1)

URUTAN TAHUN LOKASI RKT-UPHHK LUAS (HA) % KET

I I

II II

III III

IV IV

.. ..

N (daur) N (daur)

Jumlah Daur Pertama

I I

II II

III III

IV IV

.. ..

N (daur) N (daur)

Jumlah Daur Kedua

- 9 -

6. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan

Bagian ini menyajikan rencana pemasukan dan penggunaan peralatan, meliputi jumlah dan jenis peralatan yang akan dipergunakan, yang disajikan dalam bentuk tabular.

7. Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana

Bagian ini menyajikan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, meliputi jenis, jumlah dan atau luas, yang disajikan dalam bentuk tabular

8. Rencana Pembukaan Wilayah Hutan

Bagian ini menyajikan rencana pembangunan sarana prasarana berupa: jalan/kanal, jalan utama, jalan cabang, TPn/TPK, jembatan, dll.

Tabel 9. Rencana Pembukaan Wilayah Hutan

TAHUN KEGIATAN RENCANA PWH

LOKASI RKT-UPHHK URUTAN TAHUN TAHUN KE- LUAS

JALAN UTAMA

JALAN CABANG

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I I ........ ha ....... km ........ km

II II ........ ha ....... km ........ km

III III ........ ha ....... km ........ km

... .. ........ ha ....... km ........ km

N (daur) N (daur) ........ ha ....... km ........ km

Jumlah Daur Pertama ........ ha ....... km ........ km

I I ........ ha ....... km ........ km

II II ........ ha ....... km ........ km

III III ........ ha ....... km ........ km

... .. ........ ha ....... km ........ km

N (daur) N (daur) ........ ha ....... km ........ km

Jumlah Daur Kedua ........ ha ....... km ........ km

Penjelasan: a. Kegiatan PWH untuk daur I merupakan pembangunan, selanjutnya adalah

pemeliharaan b. Kegiatan PWH disesuaikan dengan Tipe Hutan IUPHHK-HTI

C. Kelestarian Fungsi Produksi

1. Rencana Pengadaan Bibit

Bagian ini menyajikan rencana kebutuhan bibit, jenis dan sumber bibit, tata waktu dan pengorganisasian.

- 10 - Tabel 10. Rencana Pengadaan Bibit

PENGADAAN BIBIT TAHUN

KEGIATAN T. POKOK T. UNGGULAN T. KEHIDUPAN JUMLAH

LUAS JUMLAH

BIBIT LUASJUMLAH

BIBIT LUASJUMLAH

BIBIT LUAS JUMLAH

BIBIT

URUTAN

TAHUN

LOKASI RKT

(HA) (BTG) (HA) (BTG) (HA) (BTG) (HA) (BTG)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I I

II II

III III

IV IV

... ....

N daur N daur

Jumlah Daur I

I I

II II

III III

IV IV

... ....

N daur N daur

Jumlah Daur II

2. Rencana Penyiapan Lahan

Bagina ini menyajikan rencana penyiapan lahan baik secara manual, semi mekanis, tanpa bakar, tata waktu dan pengorganisasian.

Tabel 11. Rencana Penyiapan Lahan

PENYIAPAN LAHAN (HA) TAHUN KEGIATAN T. POKOK T. UNGGULAN T. KEHIDUPAN

URUTAN TAHUN

LOKASI

RKT LOA TK LOA TK LOA TK

JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I I

II II

III III

IV IV

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur I

- 11 -Tabel 11. Lanjutan....

PENYIAPAN LAHAN (HA) TAHUN KEGIATAN T. POKOK T. UNGGULAN T. KEHIDUPAN

URUTAN TAHUN

LOKASI


JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I I

II II

III III

IV IV

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur II

Penjelasan: a. LOA : Areal kerja yang masih berupa hutan alam bekas tebangan b. TK : Tanah kosong, termasuk areal bekas pemanenan (replanting) 3. Rencana Penanaman

Bagina ini menyajikan rencana penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan, tata waktu dan pengoragnisasian)

Tabel 12. Rencana Penanaman

PENANAMAN (HA) TAHUN KEGIATAN T. POKOK T. UNGGULAN T. KEHIDUPAN

URUTAN TAHUN

LOKASI


JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I I

II II

III III

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur I

I I

II II

III III

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur II

- 12 - Penjelasan: a. LOA : Areal kerja yang masih berupa hutan alam bekas tebangan, baik untuk

alokasi tanaman (pokok, atau kehidupan atau unggulan) maupun kawasan lindung

b. TK : Tanah kosong, termasuk areal bekas pemanenan (replanting) 4. Rencana Pemeliharaan

Bagian ini menyajikan rencana pemeliharaan tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan, meliputi pemupukan, penyulaman, pendangiran, pengendalian gulma, atau pemangkasan cabang atau penjarangan, termasuk tata waktu dan pengorganisasian.

Pada bagian ini juga diinformasikan rencana pemeliharaan areal tegakan benih (Kebun Pangkas, Kebun Bibit, Kebun Benih, dll, termasuk tata waktu dan pengorganisasian.

Tabel 13. Rencana Pemeliharaan

PENANAMAN (HA) TAHUN

KEGIATAN T. POKOK T. UNGGULAN T. KEHIDUPAN

URUTAN TAHUN

LOKASI


JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyulaman

I I

II II

III III

IV IV

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur I

I I

II II

III III

IV IV

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur II

- 13 - Tabel 13. Lanjutan......

PENANAMAN (HA) TAHUN

KEGIATAN T. POKOK T. UNGGULAN T. KEHIDUPAN

URUTAN TAHUN

LOKASI


JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pendangiran

I I

II II

III III

IV IV

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur I

I I

II II

III III

IV IV

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur II

.......................

I I

II II

III III

IV IV

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur I

I I

II II

III III

IV IV

... ... ....

N daur N daur

Jumlah Daur II

- 14 -

5. Rencana Pemanenan

Bagian ini menguraikan rencana pemanenan hasil hutan kayu yang menerapkan metode rama lingkungan (reduced impact logging). Dan menyajikan data dan informasi mengenai lokasi pemanenan, luas dan volume. Dalam hal ini rencana atau target produksi yang dicantumkan sifatnya tidak mengikat

Tata waktu dan pengoragnisasian

Tabel 14. Rencana Pemanenan

TAHUN KEGIATAN RENCANA PEMANENAN

LOKASI RKT-UPHHK URUTAN TAHUN TAHUN KE- LUAS (HA)

TARGET PRODUKSI (M3)*)

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I I

II II

III III

IV IV

... ..

N (daur) N (daur)

Jumlah Daur Pertama

I I

II II

III III

IV IV

... ..

N (daur) N (daur)

Jumlah Daur Kedua

Keterangan: *) Mencerminkan volume pemanenan dan tidak mengikat. Khusus produksi kayu dari hasil penyiapan lahan pada LOA, agar

kelompokkan dalam Kayu Bulat dan Kayu Bulat Kecil

6. Rencana Pemasaran Hasil

Menguraikan jenis produk dan tujuan pemasaran (memasok industri sendiri atau industri lain terkait saham atau kontrak pasokan bahan baku atau dijual bebas, serta volume)

- 15 -

Tabel 15. Rencana Pemasaran Hasil

TAHUN KEGIATAN RENCANA PEMASARAN (M3)

URUTAN TAHUN DIPAKAI SENDIRI MEMASOK INDUSTRI

TERKAIT (GROUP) MEMASOK

INDUSTRI LAIN JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I

II

III

IV

...

N (daur)

Jumlah Daur Pertama

I

II

III

IV

...

N (daur)

Jumlah Daur Kedua

D. Kelestarian Fungsi Lingkungan

1. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Bagian ini menyajikan rencana perlindungan dari ancaman hama dan penyakit tanaman, perlindungan terhadap bahaya kebakaran, pengendalian perambahan hutan, penggembalaan liar dan pembalakan liar, perlindungan terhadap kelestarian flora, fauna dan plasma nutfah.

Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengoragnisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Rencana Pengeloaan dan Pemantauan Lingkungan

Bagian ini menyajikan rencana pengelolaan dan pemantauan areal efektif tanaman (tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan), rencana pengelolaan dan pemantauan areal tidak efektif untuk tanaman (sarana dan prasarana), rencana pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung, rencana pengelolaan dan pemantauan konservasi tanah dan air.


e. Kelestarian....

- 16 - E. Kelestarian Fungsi Sosial

1. Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan

Bagian ini menyajikan seluruh rencana pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, seperti usaha pertanian menetap, usaha peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, adaptasi sosial budaya masyarakat, atau usaha pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan


2. Rencana Kelembagaan

Bagian ini menyajikan rencana konsultasi publik, identifikasi hak-hak tradisional masyarakat, penanganan konflik, peningkatan kapabilitas anggota koperasi dan studi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat


F. Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan

1. Rencana Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik

Bagian ini menyajikan rencana pemantauan kegiatan operasional, yang meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial.

2. Rencana Evaluasi Keberhasilan Kegiatan Operasional Secara Periodik

Bagian ini menyajikan rencana evaluasi keberhasilan kegiatan operasional, yang meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode ........ s/d .......

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

LAMPIRAN

1. Rekapitulasi hasil inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

/2. Peta .....

- 17 -

2. Peta Penafsiran Citra Satelit skala 1:50.000 atau 1:100.000 dengan liputan berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Badan Planologi Kehutanan.

3. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode ........ s/d ....... skala 1:50.000 atau skala 1:100.000

4. Peta Tata Ruang IUPHHK skala 1:50.000 atau skala 1:100.000;

5. Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan Tanaman pada IUPHHK-HTI PT. ..............

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KEHUTANAN

ttd ttd SUPARNO, SH NIP. 080068472 H. M.S. KABAN

Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 62/Menhut-II/2008 Tanggal : 6 Nopember 2008 Tentang : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu


FORMAT PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKUPHHK-HTR) Halaman Sampul/Judul

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR dalam Hutan Tanaman Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Kabupaten/Kota ................di Provinsi........... Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHK dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan mencantumkan tanggal penyusunan, lokasi penyusunan, dan disetujui olah Bupati/Walikota ata pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman.

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan rencana kerja usaha hutan tanaman rakyat sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman.

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/flowchart yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman secara berurutan.

- 2 - Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKU-PHHK sebagai rencana kerja usaha periode 10 (sepuluh) tahun serta dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKUPHHK-HTR sebagai rencana kerja usaha periode 10 (sepuluh) tahun dalam rangka terwujudnya kelestarian hutan berdasarkan penetapan kelestarian hasil yang progresif (sustained yield progresive), kelestarian usaha serta keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi budaya masyarakat setempat.

Tujuan memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKUPHHK-HTR sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman

Sasaran memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama periode 10 (sepuluh) tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan.

BAB II. DATA POKOK

A. Pemegang Izin

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama-nama kelompok dan/atau koperasi pemegang IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman, alamat dan nomor telepon, keputusan IUPHHKHTR dalam hutan tanaman, dan susunan pengurus kelompok.

B. Kondisi Areal Kerja

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan keadaan astronomis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara ponters, ringkas dan jelas.

- 3 - C. Aksesibilitas

Tabel 1. Jalan negara, sungai, angkutan udara dan komunikasi

No. Aksesibilitas Jumlah/panjang/luas/jenis Keterangan 1. Keberadaan jalan negara

(yang berperan dalam proses produksi dan pemasaran) : a. Di dalam areal

IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman (km)

b. Di luar areal IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman (jarak dari areal IUPHHK) (km)

2. Sungai-sungai (yang berperan dalam proses produksi dan pemasaran) : a. Di dalam areal

IUPHHK-HTR (km) b. Di luar areal IUPHHK-

HTR (km)

D. Sosial Ekonomi dan Budaya

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Agama, Mata Pencaharian dan Fasilitas Umum di sekitar areal IUPHHK-HTR

No. Uraian Satuan Jumlah Ket. 1. Jumlah Penduduk :

- Total - Anak-anak ≤ 17 tahun • Laki-laki • Perempuan

- Angkatan kerja ≥ 17 tahun • Laki-laki • Perempuan

- Angkatan tidak produktif ≥ 55 tahun • Laki-laki • Perempuan

orang

orang orang

orang orang

orang orang

- 4 -

Tabel 2. Lanjutan...

No. Uraian Satuan Jumlah Ket. 2. Agama dan kepercayaan :

- Islam - Katolik - Protestan - Hindu - Budha - Lain-lain

% % % % % %

3. Mata Pencaharian : - Bertani - Berdagang - Lain-lain

% % %

4. Fasilitas pendidikan : - SD - SLTP - SLTA - Perguruan Tinggi - Lain-lain

unit unit unit unit unit

5. Tempat ibadah : - Masjid - Gereja - Lain-lain

unit unit unit

BAB III. SISTEM SIL VIKULTUR Bab ini menguraikan secara lengkap dan sistematis mengenai sistem

silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman yang dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.

BAB IV. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HTR UNTUK JANGKA WAKTU 10 (SEPULUH) TAHUN

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR dalam huntan tanaman selama 10 tahun sebagai berikut :

A. Rencana Tata Batas Areal Kerja dan Pemetaan

Dalam tabel ini disajikan rencana kegiatan penataaan batas areal kerja IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman dan pemetaan sebagai mana Tabel 3 berikut ini.

- 5 -

Tabel 3. Rencana Tata Batas Areal Kerja dan Pemetaan

No. Kegiatan Rencana Keterangan 1. Penataan batas areal

IUPHHK HTR dalam hutan tanaman

2. Pemetaan: Peta dasar areal kerja : - Dibuat (thn) - Jumlah (lbr) - Skala - Disahkan oleh

B. Rencana Inventarisasi Tegakan

Dalam bagian ini disajikan rencana inventarisasi tegakan IUPHHK-HTR dalam hutan tanaman sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Inventarisasi Tegakan

No. Uraian Ket. 1. Luas : ............... (ha) 2. Jumlah blok : ......... blok

C. Rencana Perbenihan/Pembibitan

Tabel 5. Rencana pengadaan bibit sebagai berikut :

No. Uraian Ket. 1. Jumlah bibit : ......... (btg) 2. Jumlah persemaian : ... (bh) 3. Kebun bibit : ......... (btg)

D. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan

1. Rencana Penanaman

Informasi yang diuraikan pada bagian ini meliputi rencana pengangkutan bibit, rencana organisasi penanaman, luas, lokasi dan tata waktu penanaman.

Dalam bagian ini disajikan tabel rencana penanaman sebagai mana berikut ini.

- 6 -

Tabel 6. Rencana penanaman

No. Jenis Tanaman Waktu (tahun....)

Luas tanaman per tahun

Keterangan

a. b.

2. Rencana Pemeliharaan

Uraikan kegiatan dalam rangka pemeliharaan tanaman seperti pemupukan, penyulaman, pendangiran, pengendalian gulma, pemangkasan cabang, perlakuan dan pemeliharaan kebun pangkas, kebun bibit, kebun benih (luas dan lokasi), tata waktu pemeliharaan.

Dalam bagian ini disajikan tabel rencana pemeliharaan tanaman sebagaimana berikut ini.

Tabel 7. Rencana Pemeliharaan

No. Uraian Luas (ha) Keterangan 1. Penyulaman :

- Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah

2. Penjarangan : - Jenis ...... - Jenis ...... Jumlah

E. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Uraikan mengenai potensi gangguan, rencana teknis pengendalian hama penyakit, rencana penanggulangan dampak penting, rencana pengamanan areal dari kebakaran hutan.

Dalam bagian ini disajikan tabel rencana perlindungan dan pengamanan sebagaimana berikut ini.

Tabel 8. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

No. Uraian Luas (ha) Keterangan 1. 2.

- 7 -

F. Rencana Penebangan/Pemanenan

Uraikan mengenai rencana penebangan/pemanenan yang meliputi penebangan dalam rangka penjarangan dan penebangan akhir.

Dalam tabel di bawah ini disajikan rencana penebangan/pemanenan sebagai berikut :

Tabel 9. Rencana Penebangan/Pemanenan

No. Uraian Volume (m3) Keterangan 1. Jenis... 2. Jenis... Jumlah

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR dalam hutan tanaman jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode ........ s/d .......

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas. LAMPIRAN

1. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR (RK-UPHHK HTR) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode ........ s/d ....... skala 1:50.000 atau skala 1:100.000

2. Peta Tata Ruang IUPHHK HTR skala 1:50.000 atau skala 1:100.000;


MENTERI KEHUTANAN

ttd ttd SUPARNO, SH NIP. 080068472 H. M.S. KABAN

Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 62/Menhut-II/2008 Tanggal : 6 Nopember 2008 Tentang : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu


FORMAT PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA TAHUNAN

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (RKTUPHHK-HTI)

Halaman Sampul/Judul

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI (RKT-UPHHK HTI) Tahun.... atas nama PT. ................di Provinsi........

Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHHK serta luas areal kerja.

Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHK dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kanan mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kiri menmuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHHK.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja dalam RKT-UPHHK HTI Tahun ...... atas nama PT. ................di Provinsi........

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan RKT-UPHHK HTI sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI pada tahun yang bersangkutan.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika RKT-UPHHK HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

/Daftar Tabel....

-2-

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKT-KUPHHK HTI pada tahun yuang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/flowchart yang disajikan dalam buku RKT-UPHHK HTYI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKT-UPHHK HTI pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan BUPHHK HTI Tahun ...... sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI.

Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.


Maksud, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKT-UPHHK HTI sebagai rencana kerja Tahun.... dalam rangka memaksimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan dalam rangka pemanfaatan hutan tanaman secara lestari.

Tujuan, memuat uraian mengenai pentingnya penyusunan RKT-UPHHK HTI Tahun.... sebagai dasar pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI

Sasaran, memuat uraian tentang kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan.

Pada Sub Bab Sasaran ini dimuat tabel dengan berpedoman pada Tabel 1. berikut ini.

-3-

Tabel 1. Sasaran Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. .............. Tahun.......

NO KEGIATAN SATUAN SASARAN CARA PENCAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5)

A. Aspek Prasyarat 1. Organisasi dan Tenaga Kerja 2. Tata Batas 3. Penataan Ruang

4. Penataan Areal Kerja 5. Inventarisasi 6. Pembukaan Wilayah Hutan 7. Pemasukan Peralatan Berat 8. Pembangunan Sarana Prasarana

B. Kelestarian Fungsi Produksi 8. Pengadaan Bibit 9. Penyiapan Lahan

10. Penanaman 11. Pemeliharaan 12. Pemanenan 13. Pemasaran

C. Kelestarian Fungsi Lingkungan 14. Perlindungan dan Pengamanan

Hutan

15. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

D. Kelestarian Fungsi Sosial 16. Pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat

17. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

E. Pemantauan dan Evaluasi 18. Pemantauan Kegiatan Operasional

Secara Periodik

19. Evaluasi Keberhasilan Secara Periodik

-4-

BAB II DATA POKOK

A. Pemegang Izin Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang

izin IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir, klas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keteRKTaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

B. Kondisi Areal Kerja untuk RKT-UPHHK HTI Tahun.... Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja

secara specifik untuk RKT-UPHHK HTI Tahun....meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara, ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dan keadaan hutan (penutupan lahan) berdasakan peta Hasil Penafsiran Citra Landsat skala 1:50.000 atau 1:100.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Keadaan Hutan pada Bagian Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. .... untuk RKT-

UPHHK HTI Tahun.......Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit

AREAL BERHUTAN NO FUNGSI HUTAN

VF (HA) LOA (HA) TAK BERHUTAN

(HA) TERTUTUP AWAN (HA)

KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Hutan Produksi Tetap

2. Hutan Produksi Terbatas

3. Hutan Produksi Konversi

4. Hutan Lindung

5. Hutan Koonservasi

6. APL

Jumlah

-5-

C. Aksesibilitas Sub bab ini menguraikan informasi mengenai aksesibilitas menuju

areal kerja RKT-UPHHK HTI Tahun ...., yang meliputi sarana prasarana jalan darat, jalan sungai yang mendukung pelaksanaan operasionalisasi, baik jalan negara maupun jalan yang dibuat oleh pemegang izin.

Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jneis sarana komnikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja RKT-UPHHK HTI Tahun ...

D. Sosial Ekonomi Sub bab ini menguraikan infomrasi mengenai keadaan penduduk,

mata pencaharian, adat istiadat masyarakat sekitar areal kerja Sub bab ini juga menguraikan informasi mengenai jumlah dan jneis sarana komnikasi yang dapat dipergunakan di dalam areal kerja RKT-UPHHK HTI Tahun ...

Informasi pada sub bab ini dapat disajikan dalam bemntuk tabular.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKTT-UPHHK HTI TAHUN ......

A. Realisasi Kegiatan Sub bab ini menguraikan tentang realisasi pelaksanaan kegiatan

yang terencana dan terukur selama satu tahun atasi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Reaslisasi Pelaksanaan RKT-UPHHK HTI Tahun.......

Realisasi No. Kegiatan Satuan Rencana

Fisik % Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A. Prasyarat

1. Organisasi dan Tenaga Kerja

1.1. Tenaga Teknis

a. Kelola Produksi Orang

b. Kelola Lingkungan Orang

c. Kelola Sosial Orang

Jumlah (1) Orang

1.2. Tenaga Non Teknis/administrasi Orang

-6-


Fisik % Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah (2) Orang

Total Orang

2. Tata Batas

2.1. Batas Alam (Sungai,...... Km

2.2. Batas Buatan Km

2.3. Batas persekutuan Km

(1) …..

(2) ……

(3) ……

2.4. Batas sendiri Km

Jumlah Km

3. Penataan Ruang

3.1. Kawasan Lindung Ha

3.2. Areal Tidak Efektif Untuk Produksi Ha

3.3. Areal Efektif Untuk Produksi Ha

(1) Tanaman Pokok Ha

(2) Tanaman Unggulan Ha

(3) Tanaman Kehidupan Ha

Jumlah Ha

Jumlah Petak Dalam Blok RKTT Buah

4. Penataan Areal Kerja

4.1. Tanaman Pokok Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

4.2. Tanaman Unggulan Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

-7-


Fisik % Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4.3. Tanaman Kehidupan Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

Total Ha

5. Inventarisasi

5.1. Tanaman Pokok Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

5.2. Tanaman Unggulan Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

5.3. Tanaman Kehidupan Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

Total Ha

6. Pembukaan Wilayah Hutan

6.1. Jalan Utama Km

6.2. Jalan Cabang Km

Jumlah Km

7. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan - Buldozer - Traktor - Harvester - Logging truck - Ponton - ......... - ..........

Unit

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

-8-


Fisik % Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

8. Pembangunan Sarana Prasarana - Base Camp - Kantor - Perumahan - ................. - .................. - ...................

Unit

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

B. Kelestarian Fungsi Produksi

9. Pengadaan Bibit Btg

9.1. Tanaman Pokok Btg

a. Jenis ..... Btg

b. Jenis ..... Btg

Jumlah Btg

9.2. Tanaman Unggulan Btg

a. Jenis ..... Btg

b. Jenis ..... Btg

Jumlah Btg

9.3. Tanaman Kehidupan Btg

a. Jenis ..... Btg

b. Jenis ..... Btg

Jumlah Btg

9.4. Pengayaan Tanaman Btg

a. Jenis ..... Btg

b. Jenis ..... Btg

Jumlah Btg

Total Btg

10. Penyiapan Lahan Ha

10.1. Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan

Ha

10.2. Pada Tanah Kosong Termasuk Areal Bekas Pemanenan

Ha

Jumlah

-9-


Fisik % Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

11. Penanaman Ha


Ha

a. Tanaman Pokok Ha

- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

- Jenis ...... Ha

Jumlah Ha

b. Tanaman Unggulan Ha

- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

c. Tanaman Kehidupan Ha

- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

Jumlah Ha


Ha

a. Tanaman Pokok Ha

- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

Jumlah Ha


- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

Jumlah Ha


a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

-10-


Fisik % Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

12. Pemeliharaan

12.1 Penyulaman Ha

Tanaman Pokok Ha

Tanaman Unggulan Ha

Tanaman Kehidupan Ha

Jumlah Ha

12.2. Penjarangan

Tanaman Pokok Ha

Tanaman Unggulan Ha


Jumlah Ha

12.3. Pendangiran

Tanaman Pokok Ha

Tanaman Unggulan Ha


Jumlah Ha

12.4. Pemangkasan

Tanaman Pokok Ha

Tanaman Unggulan Ha


Jumlah Ha

13. Pemanenan

13.1. Luas Areal

a. Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan

Ha

b. Pada Areal Hutan Tanaman Ha

- Tanaman Pokok Ha

- Tanaman Unggulan Ha

- Tanaman Kehidupan Ha

Jumlah Ha

-11-


Fisik % Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

13.2. Volume Produksi dari hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan

M3

- Kayu Bulat M3

- Kayu Bulat Kecil M3

13.3. Volume Produksi dari Hasil Tanaman

M3

- Tanaman Pokok M3

- Tanaman Unggulan M3

- Tanaman Kehidupan M3

Jumlah M3

14. Pemasaran

a. Jual Bebas M3

b. Industri Terkait M3

Jumlah

C. Kelestarian Fungsi Lingkungan

15. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

16. Pengendalian Hama dan Penyakit

17. Pengendalian Kebakaran

a. Menara pengawas Unit

b. Alat Komunikasi Unit

c. Alat Angkut Unit

d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Unit

e. Jalan Hutan Km

f. Sekat Bakar Km

g. Organisasi Unit

D. Kelestarian Fungsi Sosial

18. Pembinaan dan

-12-


Fisik % Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemberdayaan Masyarakat

18.1. Pembangunan penyaluran infra-struktur: - pemukiman - sarana pendidikan - sarana peribadatan - sarana kesehatan - sarana olah raga - ..................... - ..................... - ........................

Unit

18.2. Peningkatan sumber daya manusia

- penyuluhan - pelatihan - .................. - ..................

Kali Orang


19.1. Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan

Unit

19.2. Membangun Kemitraan Usaha Unit

E. Pemantauan dan Evaluasi

20. Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial

Kali

21. Evaluasi keberhasilan secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial

Kali

Sisa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTT-UPHHK Tahun

...... akan diusulkan untuk tambahan RKT-UPHHK HTI Tahun .....

-13-

B. Permasalahan yang Dihadapi pada RKT-UPHHK HTI Tahun

...

Pada Sub Bab ini diuraikan secara pointers, singkat dan jelas mengenai permasalahan administrasi dan teknis operasionalisasi kegiatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKT-UPHHK HTI Tahun......

C. Upaya Tindak Lanjut

Pada Sub Bab ini diuraikan secara pointers, singkat dan jelas mengenai upaya atau langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKT-UPHHK HTI Tahun...... sebagaimana buitr B di atas.

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN .............

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian sosial dan kelestarian lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 berikut ini

Tabel 3. Rencana Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Tahun......... oleh PT.

..............

NO. KEGIATAN SATUAN RENCANA KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

A. Prasyarat

1. Organisasi dan Tenaga Kerja

1.1. Tenaga Teknis

a. Kelola Produksi Orang

b. Kelola Lingkungan Orang

c. Kelola Sosial Orang

Jumlah (1) Orang

1.2. Tenaga Non Teknis/administrasi Orang

Jumlah (2) Orang

Total Orang

2. Tata Batas

2.1. Batas Alam (Sungai,...... Km

-14-


(1) (2) (3) (4) (5)

2.2. Batas Buatan Km

2.3. Batas persekutuan Km

(1) ….. Km

(2) …… Km

(3) …… Km

2.4. Batas sendiri Km

Total Km

3. Penataan Ruang

Kawasan Lindung Ha

Areal Tidak Efektif Untuk Produksi Ha

Areal Efektif Untuk Produksi Ha

(1) Tanaman Pokok Ha

(2) Tanaman Unggulan Ha

(3) Tanaman Kehidupan Ha

Jumlah Ha

Jumlah Petak Dalam Blok RKTT Buah

4. Penataan Areal Kerja

Tanaman Pokok Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

Tanaman Unggulan Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha


a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

Total Ha

-15-


(1) (2) (3) (4) (5)

5. Inventarisasi

Tanaman Pokok Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

Tanaman Unggulan Ha

a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha


a. Jenis ..... Ha

b. Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

Total Ha

6. Pembukaan Wilayah Hutan

6.1. Jalan Utama Km

6.2. Jalan Cabang Km

Total Km

7. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan - Buldozer - Traktor - Harvester - Logging truck - Ponton - ......... - ......... - ..........

Unit

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

8. Pembangunan Sarana Prasarana - Base Camp - Kantor - Perumahan - ................. - ................. - .................. - .................

Unit

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

-16-


(1) (2) (3) (4) (5)

B. Kelestarian Fungsi Produksi

9. Pengadaan Bibit Btg

9.1 Tanaman Pokok Btg

a. Jenis ..... Btg

b. Jenis ..... Btg

Jumlah Btg

9.2. Tanaman Unggulan Btg

a. Jenis ..... Btg

b. Jenis ..... Btg

Jumlah Btg

9.3. Tanaman Kehidupan Btg

a. Jenis ..... Btg

b. Jenis ..... Btg

Jumlah Btg

9.4. Pengayaan Tanaman Btg

a. Jenis ..... Btg

b. Jenis ..... Btg

Jumlah Btg

Total Btg

10. Penyiapan Lahan Ha


Ha


Ha

Jumlah

11. Penanaman Ha


Ha

a. Tanaman Pokok Ha

- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

-17-


(1) (2) (3) (4) (5)

Jumlah Ha


- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

Jumlah Ha


- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

Jumlah Ha


Ha

a. Tanaman Pokok Ha

- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

Jumlah Ha


- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

Jumlah Ha


- Jenis ..... Ha

- Jenis ..... Ha

Jumlah Ha

12. Pemeliharaan

12.1. Penyulaman Ha

- Tanaman Pokok Ha



Jumlah Ha

12.2. Penjarangan

-18-


(1) (2) (3) (4) (5)

- Tanaman Pokok Ha



Jumlah Ha

12.3. Pendangiran

Tanaman Pokok Ha

Tanaman Unggulan Ha


Jumlah Ha

Pemangkasan

Tanaman Pokok Ha

Tanaman Unggulan Ha


Jumlah Ha

13. Pemanenan

13.1. Luas Areal

a. Pada Areal Hutan Alam Bekas Tebangan

Ha

b. Pada Areal Hutan Tanaman

- Tanaman Pokok Ha



Jumlah Ha

13.2 Volume Produksi

a. Dari hasil tanaman

- Tanaman Pokok M3

- Tanaman Unggulan M3

- Tanaman Kehidupan M3

Jumlah M3

b. Dari hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan

-19-


(1) (2) (3) (4) (5)

- Kayu Bulat M3

- Kayu Bulat Kecil M3

14. Pemasaran

- Jual Bebas M3

- Industri Terkait M3

Jumlah M3

C. Kelestarian Fungsi Lingkungan

15. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

16. Pengendalian Hama dan Penyakit

17. Pengendalian Kebakaran

a. Menara pengawas Unit

b. Alat Komunikasi Unit

c. Alat Angkut Unit

d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran Unit

e. Jalan Hutan Km

f. Sekat Bakar km

g. Organisasi Unit

D. Kelestarian Fungsi Sosial

18. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

18.1. Pembangunan penyaluran infra-struktur - pemukiman - sarana pendidkan - sarana peribadatan - sarana kesehatan - sarana olah raga - .....................

Unit

18.2. Peningkatan sumber daya manusia - penyuluhan - pelatihan - ..................

Kali Orang

-20-


(1) (2) (3) (4) (5)


19.1. Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan

Unit

19.2. Membangun Kemitraan Usaha Unit

E. Pemantauan dan Evaluasi

20. Pemantauan Kegiatan Operasional secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial

Kali

21. Evaluasi keberhasilan secara periodik - Kelola Produksi - Kelola Lingkungan - Kelola Sosial

Kali

Dalam buku RKT juga dicantumkan lokasi (koordinat) dan luas TPK

atau Logpond BAB V PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman pada tahun........

LAMPIRAN Peta Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

HTI (BK-UPHHK HTI) Tahun .... a.n. PT. ............ Skala 1:50.000 atau 1:100.000


MENTERI KEHUTANAN

ttd ttd SUPARNO, SH H. M.S. KABAN NIP. 080068472

Lampiran IV Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 62/Menhut-II/2008 Tanggal : 6 Nopember 2008 Tentang : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu


FORMAT PENYUSUNAN

USULAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (RKTUPHHK-HTR)

Halaman Sampul/Judul

Halaman sampul/judul memuat nama pemegang IUPHHK HTR dalam hutan tanaman, nomor dan tanggal keputusan IUPHHK HTR dalam hutan tanaman, luas areal, lokasi provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika penyusunan RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman sesuai dengan isi dan materi yang disajikan dalam buku RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman.

Daftar Tabel

Daftar tabel memuat judul-judul tabel yang disajikan dalam buku RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman secara berurutan

Daftar Lampiran

Peta areal kerja sesuai keputusan IUPHHK HTR dalam hutan tanaman. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat uraian latar belakang pentingnya RKTUPHHK HTR dalam hutan tanaman disusun yang akan dijadikan pedoman operasional di lapangan.


Sasaran kegiatan RKTUPHHK HTR dalam huta

Documents

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN P...PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.62/Menhut-II/2008 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN …