DISARIKAN DARIPERATURAN KPU NOMOR 09 TAHUN 2015 & PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANGPENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WALIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WALILGUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon > ..................2. Pendaftaran Pasangan Calon > .............................3. Pemeriksaan Kesehatan > ..........................4. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan >

......................5. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon >

.....................6. Pemberitahuan Hasil Penelitian > .......................7. Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau syarat calon:

a. Perbaikan Syarat Pencalonan Partai Politik/GabunganPartai Politik > .....

b. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan CalonPerseorangan > .......

c. Perbaikan Syarat Pasangan Calon dariParpol/gabungan Parpol dan Perseorangan > .......

TAHAPAN PENCALONAN.. LANJUTAN

8. Penelitian Hasil Perbaikan :a. Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan Parpol/Gabungan Parpol >

............ 2016

b. Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon:

1) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan> ........

2) Analisis Dukungan Ganda . ................

3) Penyampaian Hasil Analisis Dugaan Ganda dan Syarat Dukungan OlehKPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPK > .....

4) Penelitian Administrasi dan Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan> ...

5) Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan > .......

6) Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota > .....

7) Rekapitulasi di Tingkat Provinsi> ......

8) Penelitian Perbaikan Syarat Calon > ............

9) Penetapan Pasangan Calon> ..................

10) Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon> ...............

11) Pengumuman> ................

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

a

b

c

d

e

f

LANJUTAN...

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengansurat keterangan catatan kepolisian.

Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangandan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnyayang merugikan keungan negara.

Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan PajakPribadi

g

h

i

j

k

l

LANJUTAN...

Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur,Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk CalonGubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Walikota atau Calon Wakil

Walikota.

Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati danWalikota, Bupati dan Wakil Bupati untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Walikota

atau Calon Wakil Walikota.

Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri

di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.

Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, Bupati atauWalikota.

KETENTUAN PETAHANA DIHAPUS

m

n

o

p

q

LANJUTAN...

Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil WalikotaKepada Pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada DPRD bagianggota DPRD, dan mengundurkan diri sebagai anggota DPR,DPRD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagaicalon

Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS yang tidakdapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon

Mengundurkan diri sebagai pejabat BUMN atau BUMD yang tidakdapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon

Berhenti sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota,Bawaslu Provinsi, Paswas Kab/Kota sebelum pembentukan PPKdan PPS

Pasal 4

r

s

t

u

Syarat calon yang pernahdijatuhi pidana penjara,

dikecualikan bagi :

Calon yang telah selesaimenjalani pidana penjara

sampai dengan dimulainyajadwal waktu pendaftaran

Pasangan Calon dalam waktupaling singkat 5 (lima) tahunsebelum dimulai Pendaftaran

Calon yang dipidana penjarakarena kealpaan ringan (culpa

levis).

Calon yang dipidana penjarakarena alasan Politik

Calon yang telah selesaimenjalani pidana

penjara :

Bagi calon yang pernah dijatuhipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap, secarakomulatif wajib memenuhi syarat

sebagai berikut:

1. Secara terbuka dan jujurmengemukakan kepadapublik sebagai mantanterpidana.

2. Bukan sebagai pelakukejahatan yang berulang.

Syarat Parpol dan Gabungan Parpol :

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota menetapkan persyaratanpencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebelumpengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperolehpaling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DewanPerwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen)dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politikmengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuanmemperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dariakumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanyaberlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DewanPerwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.

Syarat Calon Perseorangan :

KPU Provinsi dan KPU/Kota menetapkan persyaratanpencalonan berupa jumlah dukungan dan

persebarannya bagi Paslon perseorangan denganKeputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kota.

Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, didasarkanpada data agregat kependudukan perkecamatan dari

Kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada

KPU.Pasal 5

SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kab/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh

persen)

Kab/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratuslima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus

didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)

Kab/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratusribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling

sedikit 7,5% (tujuh setengah persen)

Kab/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta)jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen

PENYERAHAN DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN

KPU Provinsi atau KPU Kota mengumumkan jadwalpenyerahan dokumen dukungan Pasangan calon

perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumendukungan.

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungandilakukan selama 14 empat belas) hari.

Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataandukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk

softcopy dan hardcopy.

Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayahdesa atau kelurahan.

Dokumen dukungan Pasangan calon perserorangan dibuatdalam 3 (tiga) rangkapPasal 12 - 15

PENELITIAN DUKUNGAN PASLON PERSEORANGANKPU Provinsi atau KPU Kab/Kota melakukan penelitian administrasiterhadap dukumen Paslon yaitu jumlah minimal dukungan danpersebaran dalam softcopy, dan menyesuaikan antara jumlahminimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopydan hardcopy.

Pasangan calon perseorangan menunjuk petugas untukmendampingi proses penelitian dukungan.

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota melakukan penelitianterhadap dugaan dukungan ganda terhadap PasanganCalon perseorangan.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsimenyampaikan dukumen dukungan dan hasil penelitian dugaanganda kepada PPS melalui KPU Kab/Kota dan PPK.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota, KPU Provinsi menyampaikan dukumen dukungan dan

hasil penelitian dugaan ganda kepada PPS melalui PPK.

Pasal 17 - 19

PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukunganPasangan Calon perseorangan

Penelitian administrasi mencakup :

• Penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

• Penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukandan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWKPerseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan.

• Penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerahPemilihan;.

• Penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan.• Penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah

administrasi PPS.• Penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan

syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Pasal 20

LANJUTAN...

PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiaptempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat

administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamatpendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.

Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan

Calon perseorangan dan materai, menyatakan kebenarandukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda

tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkanpada masa perbaikan syarat pencalonan

Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya,pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan

nama dicoret dari daftar dukungan.

Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikandukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia

mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannyatetap dinyatakan sah.

LANJUTAN...Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau

alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikancatatan pada kolom Keterangan.

Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPSdapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas

kependudukan yang asliDalam hal dukungan, pendukung tidak boleh memberikan

dukungannya lebih dari satu Pasangan calon

Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau capjempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakankebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan

membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tandatangan atau cap jempol

Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau capjempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakantidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir

Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidakmemenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukunganPasal 23

Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calonperseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian

administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampaidengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagimemenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal duniapada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasijumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5(lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal

dunia.

KPU Provinsi dan KPU/KIP Kab/Kota mengumumkan calon penggantikepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari sejak masa

penggantian calon berakhir dan melakukan penelitian syaratpencalonan dan syarat calon paling lama 3 (tiga) hari sejak

dokumen calon pengganti diterima.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan/ menarik dukungannyasampai 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon

Pasal 32

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinankeputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik

tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinankeputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi

dan/atau KPU Kab/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkatprovinsi dan tingkat Kab/Kota menjadi pedoman bagi KPU Provinsi

atau KPU Kab/Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusanParpol tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa diPengadilan, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota menerima pendaftaran

Paslon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentangpenetapan kepengurusan Parpol.

LANJUTAN...Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapanpengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusanMenteri, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota tidak dapat menerimapendaftaran Paslon sampai dengan adanya putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti denganpenerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapankepengurusan Parpol.

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa belum terdapatputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dankepengurusan Parpol yang bersengketa melakukan kesepakatanperdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Parpol sesuaiperaturan perundang-undangan, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kotamenerima pendaftaran Paslon berdasarkan keputusan terakhir dariMenteri tentang penetapan kepengurusan Parpol hasil kesepakatanperdamaian.

Apabila pengurus Parpol mengajukan Pasangan calon yangberbeda dan/atau mengusulkan Paslon yang sama tetapi padaGabungan Parpol yang berbeda, KPU Provinsi atau KPU Kab/Kotamenolak pendaftaran Pasangan calon.

Parpol atau Gabungan Parpol tingkatProvinsi mendaftarkan Paslon Gubernur

dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsidan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikota di KPU Kab/Kota.

Paslon perseorangan mendaftarkan dirikepada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kotaselama masa pendaftaran.

Parpol atau Gabungan Parpol danPaslon wajib hadir pada saatpendaftaran.

Dalam hal Paslon tidak dapat hadirmelakukan pendaftaran, harus bisadibuktikan dengan surat keterangan dariinstansi yang berwenang.

Pasal 34 - 38

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DANPERSYARATAN CALON

Dokumen persyaratanpencalonan dan

persyaratan calon wajibdisampaikan kepada kpu

provinsi atau KPUKab/Kota

Pengesahan suratpencalonan beserta

lampirannya dibubuhitanda tangan asli/basah

oleh Bakal PasanganCalon perseorangan

Dokumen persyaratanpencalonan dan calon yangwajib disampaikan 2 (dua)

kepengurusan Parpol tingkatprovinsi atau KPU Kab/Kota

atau Gabungan Parpolkepada KPU Provinsi atau KPU

Kab/Kota

Ketentuan ini berlaku muntatismutandis untuk pemenuhan

dokumen persyaratanpencalonan dan calon yangdisetujui pencalonannya oleh

Parpol tingkat pusat yangmempunyai 2 (dua)

kepengurusan

Pasal 42 & 42A

PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DANPERSYARATAN CALON

KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota

menyampaikan standarkemampuan sehat rohani

dan jasmani kepada rumahsakit pemerintah sebagai

rujukan dalam pemeriksaankesehatan Pasangan Calon.

KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota melakukan

penelitian persyaratanadministrasi terhadap

kelengkapan dan keabsahandokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratancalon paling lama 7 (tujuh) hari.

Dalam hal Pasangan Calonwajib menyertakan foto copyijazah perguruan tinggi atauswasta yang dilegalisasi olehpejabat yang berwenang di

perguruan tinggi yangbersangkutan.

Dalam hal Ijazah/Surat TandaTamat Belajar (STTB) Calon yang

bersangkutan tidak dapatditemukan atau hilang, Calon

wajib menyertakan suratketerangan pengganti

ijazah/Surat Tanda Tamat belajardari sekolah bersangkutan.

Pasal 46 - 50

PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DANPERSYARATAN CALON

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Perseoranganmelakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikankepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikanselama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calonperseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon

dan menyampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotapada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan

hasil penelitian diterima.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkandukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan olehPartai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan

memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon.Pasal 54 - 55

PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATANPENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitianterhadap perbaikan persyratan pencalonan dan persyaratan calonpaling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

Penelitian tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yangtelah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecualimendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Paswas Kab/Kotaatau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitaskependudukan pelopor yang jelas, bukti-bukti yangmendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenaipenjelasan objek masalah yang dilaporkan.

Hasil penelitian perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HPpaerbaikan-KWK dan lampirannya

Pasal 61

PENELITIAN HASIL PERBAIKAN DUKUNGANPASLON PERSEORANGAN

Pasal 64 - 66

PENETAPAN DAN PENGUMUMANPASANGAN CALON

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota menuangkanhasil penelitian persyaratan pencalonan,persyaratan Pasangan Calon, penetapanPasangan Calon peserta Pemilihan dalam BeritaAcara Penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan,KPU Provinsi atau KPU Kab/Kotamenetapkan paling sedikit 2 (dua)Pasangan Calon dengan Keputusan KPUProvinsi atau KPU Kab/Kota.

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kotamengumumkan hasil penetapanPasangan Calon di kantor KPU Provinsiatau KPU Kab/Kota.

Pasal 67

LANJUTAN...

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD atauDPRD, Anggota TNI, POLRI, dan PNS wajib menyampaikankeputusan pejabat yang berwenang tentangpemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD,Anggota TNI, POLRI, dan PNS kepada KPU Provinsi atau KPUKab/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakditetapkan sebagai calon

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawaipada BUMN atau BUMD wajib menyampaikan keputusanpejabat yang berwenang tentang pemberhentian dariBUMN atau BUMD kepada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kotapaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkansebagai calon.

Calon yang tidak menyampaikan keputusan, dinyatakantidak memenuhi syarat.

Pasal 68

PENGGANTI CALON

Penggantian Calon dilakukan dapat dilakukan olehPartai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam halcalon yang diusulkan berhalangan tetap dan tidakmampu melaksanakan tugas secara permanen.

Penggantian Calon atau Pasangan Calon yangberhalangan tetap dapat dilakukan pada tahap :

• Sampai dengan tahap penelitian persyaratanpencalonan dan persyaratan calon.

• Sebelum penetapan Pasangan Calon.• Sejak penetapan Pasangan Calon samapai dengan

saat dimulainya kampanye.

LANJUTAN...

Partai Politik atau GabunganPartai Politik dapat

mengajukan calon penggantipaling lama 3 (tiga) hari

sejak calon atau PasanganCalon dinyatakan

berhalangan tetap.

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kotamelakukan penelitian terhadapkelengkapan dan kebenarandokumen persyaratan calon

atau Pasangan Calon penggantimenetapkan Pasangan Calonpaling lama 7 (tujuh) hari sejakditerimanya surat pengusulancalon atau Pasangan Calon

pengganti.

Pasal 77 - 80

LARANGAN DAN SANKSI

Partai Politikatau

GabunganPartai Politik

dilarangmenerimaimbalandalambentukapapun

padaproses

pencalonanPemilihan.

Jika terbuktimenerima

imbalan, makaPartai Politik ataugabungan Partai

Politik yangbersangkutan

dilarangmengajukan

Pasangan calonpada periodeberikutnya didaerah yang

sama.

SetiapPartaiPolitikatau

gabunganPartaiPolitikyang

terbuktimenerimaimbalan

dikenakansanksi

sebagaimana

dimaksuddalam

undang-undang

Pemilihan.

PasanganCalon secara

terbuktimemberikan

uang,melakukan

tindakpidana

kejahatan,menerima

imbalan danmelakukan

kampanye dimedia cetakberdasarkanrekomendasi

BawasluProvinsi atau

PaswasKabupaten

/Kota.

PembatalanPasangan

Calon pesertaPemilihan

tidakmengubahnomor urutPasangan

Calon pesertaPemilihanyang lain.

Pasal 87 - 88

TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota mengumumkan daftarPasangan Calon beserta dokumen pandaftarannyakepada masyarakat untuk mendapat masukan dantanggapan.

Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikankepada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota sejakpengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Provinsiatau KPU Kab/Kota dan/atau media cetak atau mediaelektronik sampai dengan masa penelitian.

Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secaratertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas danfotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 93

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yangtimbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calondengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotatentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melaluiupaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Paswas Kabupaten/Kota

Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Bawaslu, dapatdiajukan gugutan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagamanadimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Pasal 94 - 95

Scan QR Code untuk unduh slide :

http://kip.bandaacehkota.go.id/