INSTRUKSI BUPATI SUMBAWA NOMOR 1

Jalan Garuda No. 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Provinsi NTB Telpon (0371) 21632 Fax (0371) Kode Pos: 21932

Wesite: www.sumbawakab.go.id

Serta untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virns Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan

Penegakan H ukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian

Corona Virns Disease 2019;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virns Disease 2019;

6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2020 tentang.Penerapan

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virns Disease 2019; dan

7. Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 360/47 /I/Pem/2021 tanggal 26

Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk

Pengendalian Penyebaran Corona Virns Disease 2019 di Kabupaten

Sumbawa.

BUPATI SUMBAWA,

TENT ANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEG IATAN MASYARAKA T BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

INSTRUKSI BUPATI SUMBAWA NOMOR 1. TAHUN 2021

BUPATI SUMBAWA



dengan mandiri/ terpusat isolasi erat;

2) melakukan

Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa, untuk: 1. memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM); 2. mengatur dan memperluas kebijakan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat sampai dengan berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro berdasarkan kriteria zonasi, yaitu: a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19

di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup: 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak

1. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa; 2. Camat se-Kabupaten Sumbawa.; 3. Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa; dan 4. Lurah se-Kecamatan Sumbawa.

Untuk KESATU

Kepada

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covjd-19) dan Dampaknya; dan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVJD-

19), dengan ini diinstruksikan:



operasional untuk pusat sampai dengan Pukul 21.00 protokol kesehatan yang lebih

pengawasan ketat; 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan

tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; 4) melarang kerumunan lebih dari 3 {tiga) orang; 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal

hingga Pukul 20.00 WITA; dan 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di

lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.

3. tetap melaksanakan Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 360/047 /Pem/I/2020 dan meningkatkan upaya pengendalian wilayah hingga tingkat RT melalui PPKM Mikro dan dilaksanakan secara bersamaan dengan: a. melakukan pembatasan di tempat kerja/perkantoran

dengan menerapkan Work From Home {WFH) sebesar SOo/o {lima puluh persen) dan Work from Office {WFO) sebesar 50°/o {lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ online;

c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100°/o {seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan: 1) kegiatan restoran {makan/minum di tempat sebesar

50°/o {lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar / dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

2) pembatasan jam perbelanjaan/ mall dengan penerapan ketat,

e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100°/o { seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50°/o {lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

g. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan

h. melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional



transportasi umum. 4. melaksanakan seluruh caku pan a tau batasan PPKM

Mikro apabila perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sumbawa telah memenuhi unsur: a. tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian

nasional; b. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat

kesembuhan nasional; c. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif

nasional; dan d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed

Occupancy Ratio/ BORJ untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70°/o (tujuh puluh persen)

5. memerintahkan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dan Tim Relawan Penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan untuk lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (misalnya: membagikan masker dan sosialisasi untuk menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);

6. memperkuat kemampuan tracking system dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan daerah; memberlakukan PPKM Mikro sejak tanggal 23 Februari

7. 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021, dan mempertimbangkan berakhimya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada ke empat parameter selama 4 (empat) minggu berturut-turut; meningkatkan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa serta dapat melibatkan pemangku kepentingan ( stakeholder) terkait lainnya secara berkala. membentuk/menetapkan Posko Penanganan COVID-19

8. Tingkat Kabupaten Sumbawa yang diikuti oleh penempatan tenaga staf sekretariat, penyediaan sarana prasarana penunjang serta biaya operasional yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa TA. 2021 dan atau sumber lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; mengkoordinasikan Satgas Penanganan COVID-19 tingkat

9. Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa dalam pembentukan Poska Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan; mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Posko

10. Penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa TA. 2021 atau sumber lainnya yang sah dan

Jalan Garuda No. 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Provinsi NTB Telpon (0371) 21632 Fax (0371) Kade Pas: 21932


Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa, untuk: 1. melakukan penyesuaian dalam APBDes TA. 2021, yaitu:

a. Mengalokasikan paling sedikit 8% dari Dana Desa yang diterima untuk kegiatan penanganan Pandemi COVID- 19 yang merupakan kewenangan Desa (termasuk desa yang belum menetapkan APBDes TA. 2021), antara lain untuk aksi Desa Aman COVID-19 dan Satuan Togas Desa Aman COVID-19, selain belanja Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

b. Melakukan Refocusing kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penjabaran APBDes sebelum menetapkan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDes bagi Desa-desa yang telah menetapkan APBDes.

c. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDes sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan pada saat perubahan Peraturan Desa mengenai APBDes.

d. Kegiatan pelaksanaan aksi Desa Aman Covid-19 dan Satuan Togas Desa Aman COVID-19 berpedoman pada kode output kegiatan yang akan digunakan dalam

Camat se-Kabupaten Sumbawa, untuk: 1. memfasilitasi Tim Relawan Penanganan COVID-19 tingkat

Desa/Kelurahan untuk membentuk Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan;

2. mengusulkan penambahan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan zona atau kondisi masing-rnasing wilayah kepada Satgas Kabupaten Sumbawa;

3. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro pada tiap Desa/Kelurahan dalam masing-masing wilayah;

4. memastikan pembiayaan pelaksanaan PPKM Mikro termasuk biaya operasional Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan telah dialokasikan oleh pemerintah desa/kelurahan;

5. mengajukan usulan pembiayaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro yang dilaksanakan oleh Posko Penanganan COVJD-19 tingkat Kecamatan kepada Bupati selaku Ketua Satuan Togas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa;

6. menyampaikan laporan pelaksanaan instruksi ini kepada Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa.

dapat dipertanggungjawabkan; meningkatkan sosialisasi dan memperkuat upaya

11. penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVJD-19; dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan terkait

12. instruksi 1n1 kepada Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa.

KETIGA

KEDUA

Jalan Garuda No. 1 Kelurahan Uma Sirna Kecamatan Sumbawa Provinsi NTB Telpon (0371) 21632 Fax (0371) Kode Pos: 21932


2.

evaluasi dan penetapan pelaksanaan BLT Desa dan

e. melakukan percepatan APBDes TA. 2021 untuk pelaksanaan PPKM Mikro;

f. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d memperhatikan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan terkait Dana Desa dengan berdasarkan kewenangan Desa;

membentuk Posko Penanganan COVJD-19 tingkat Desa untuk menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan dan

Kode Kode Bidangl Sub Bidang/ Kegiatan/ Uraian Output Satuan Rekenlng Output 2 Bidana Pelaksanaan Pembanaunan Desa 2.2 Sub Bidana Kesehatan 2.2.04 Penvelenaaaraan Desa Siaaa Kesehatan

220402 Penvelenaaaraan Desa Siacia Kesehatan Pak et 220403 Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Paket

Penenqanan Pandemi COVID-19 220404 Bantuan dan Dukungan untuk kelancaran Paket

pelaksanaan Testing !Tracing/Treatment Kesehatan dari Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah

220405 Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan Pak et pembersih tangan (Hand Sanitizer)

220406 Melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Kali SesuaiKeoerluan

220407 Penviaoan dan/atau Perawatan ruana lsolasi Desa Unit 220408 Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Paket

Des a 3 Bidana Pembinaan Kemasvarakatan 3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat 3.1.01 Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan

Pos) 310101 Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Unit

Pos) 310102 Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Paket

(pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ••

4 Bidang Pemberdavaan Masyarakat Desa 4.2 Sub Bic:lana Pertanian dan Peternakan 4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa

(Lumbung Desa, dll) (kesiapan menghadapi bencana)

420301 Pembangunan Lumbung Desa Unit 420302 Penqelolaen dan Pemeliharaan Lumbunq Desa Paket

5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

5.1 Sub Bidana Penanaaulanaan Bencana 5.1.00 Penanoaulanaan Bencana

510001 Sarana prasarana tanaaap darurat bencana Paket 510002 Perlengkapan kesehatan tanaaap darurat bencana Paket

Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat 510003 bencana Paket

5.3 Sub Bidana Keadaan Mendesak 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak

530001 Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa KK (sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)

530002 Bantuan Bahan Panaan/Sembako KK 530004 Bantuan Penaobatan Oran a

TAMBAHAN KODE REKENING, KODE OUTPUT DAN SATUAN OUTPUT DALAM RANGKA MENDUKUNG PPKM TINGKAT DESA

mendukung kegiatan PPKM Mikro, yaitu:



Lurah se-Kecamatan Sumbawa, untuk: 1. membentuk Posko Penanganan COVID-19 tingkat

Kelurahan untuk menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat Kelurahan yang meliputi upaya atau tindakan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang diketuai oleh Lurah, dengan struktur: a. Ketua: Lurah b. Wakil Ketua: Ketua LPMK c. Mitra Desa, yang terdiri dari unsur Bhabinkamtibmas,

Babinsa dan Puskesmas; d. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur RT, RW,

Satlinmas, PKK, Karang Taruna, Tokoh Agama dan Tokoh Adat;

e. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Kader Posyandu dan

evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat Desa yang meliputi upaya atau tindakan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa yang diketuai oleh Kepala Desa, dengan struktur: a. Ketua: Kepala Desa b. Wakil Ketua: Ketua Badan Permusyawaratan Desa c. Mitra Desa, yang terdiri dari unsur Bhabinkamtibmas,

Babinsa, Puskesmas dan Tenaga Pendamping Desa; d. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur RT, RW,

Satlinmas, PKK, Karang Taruna, Tokoh Agama dan Tokoh Adat;

e. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Kader Posyandu dan Tenaga Kesehatan lainnya;

f. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur Satlinmas Desa, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Tokoh adat;

g. Tim Pendukung yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

menjalankan fungsi Posko penanganan COVID-19 tingkat 3. Desa, yaitu: pencegahan, penanganan, pembinaan, dan

pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa; menyusun kebutuhan sarana, prasarana, anggaran

4. operasional Posko serta anggaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar (masyarakat sasaran yang terkena/terdampak COVJD-19) secara cermat, sedangkan untuk kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI; dan melaporkan hasil pelaksanaan PPKM Mikro tingkat Desa

5. dan pelaksanaan tugas Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa kepada Camat Ketua Satuan Togas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan.

KEEMPAT


Wesite: www .sumbawakab.go.id

'l:f \J\ SRI

Tembusan disampaikan kepada: ~. ~~::1Y',. 1. Yth. Komandan Komando Distrik Militer 1607 /Sumbawa di Sumbawa Besar,

selaku Wakil Ketua II Satuan Togas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa;

2. Yth. Kepala Kepolisian Resor Sumbawa di Sumbawa Besar, selaku Wakil Ketua III Satuan Togas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa;

3. Yth. Kepala Kejaksanaan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar, selaku Wakil Ketua IV Satuan Togas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa; dan

4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar, selaku Wakil Ketua V Satuan Togas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tan al,OFebruari 2021 - ,., .•.... ..

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggungjawab. KELI MA

Tenaga Kesehatan lainnya; f. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur Satlinmas,

Karang Taruna, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; g. Tim Pendukung yang terdiri dari Sekretaris Lurah dan

Aparatur Sipil Negara di Kelurahan. 2. menyusun kebutuhan sarana, prasarana, anggaran

operasional Posko serta anggaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar (masyarakat sasaran yang terkena/terdampak COVJD-19) yang dibebankan pada APBD Kabupaten Sumbawa TA. 2021 dan dapat didukung dari sumber lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; sedangkan untuk kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;

3. melakukan koordinasi dengan LPMK terkait adanya perubahan dan atau penyesuaian rincian belanja dalam sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk penanganan COVID-19 oleh Posko tingkat Kelurahan;

4. melaporkan hasil pelaksanaan PPKM Mikro tingkat Kelurahan dan pelaksaan tugas Posko tingkat Kelurahan kepada Camat Ketua Satuan Togas Penanganan COVID- 19 tingkat Kecamatan.

Documents

INSTRUKSI BUPATI SUMBAWA NOMOR 1