PERATURAN KEPEGAWAIAN - Universitas Muhammadiyah ......Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 8.Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 96/KEP/I.0/D/2015 tanggal 09 Sya’ban

PERATURAN KEPEGAWAIANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA2016 - 2018

iiiPeraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

PENGURUS BADAN PEMBINA HARIANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Ketua : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris : Drs. H. M. Sukiman, M.A.

Bendahara : Ir. H. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M.

Anggota : 1. Drs. H. A. Rosyad Shaleh

2. Drs. H. Sahari

3. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

iv Peraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

Tim Penyusun :

Pengarah : 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. 2. Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.

Penanggung Jawab : 1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. (Wakil Rektor I) 2. Dr. Suryo Pratolo, M.Si., Akt. (Wakil Rektor II) Ketua : Drs. H. Sukiman, M.A. (Sekretaris BPH)

Bendahara : Ir. H. Achmad Syauqi Suratno, M.M. Sekretaris : Rini Juni Astuti, S.E., M.Si. Anggota : 1. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum 2. Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum. 3. Solahudin, S.E. 4. Eko Wahyudi, S.H. 5. Sholahudin Fatkhur, S.Ag. 6. Purwadi 7. Tohirin

vPeraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

PengantarKetua Badan Pembina Harian

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt atas selesainya penyusunan Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.

Penyusunan Peraturan Kepegawaian ini telah dikerjakan oleh Tim dan pakar ahli yang ditunjuk oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dimaksudkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk kebutuhan pembinaan serta pengembangan pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan serta penyempurnaan Peraturan Kepegawaian ini, kami sangat memperhatikan berbagai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Ketenagakerjaan, juga yang berkaitan dengan ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya yang mengatur tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, disamping itu juga memperhatikan masukan, saran, dan pertimbangan dari berbagai pihak.

Semoga Peraturan Kepegawaian ini dapat memberikan dorongan untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai dilingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik untuk tenaga kependidikan (pegawai administrasi) maupun untuk tenaga pendidik (Dosen).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun buku ini yang telah bekerja keras, semoga dapat menjadi amal sholeh yang diterima oleh Allah swt. Amin.

Yogyakarta, 22 Desember 2016Ketua BPH

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

vi Peraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

Kata Pengantar RektorUniversitas Muhammadiyah Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. wb.Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas

selesainya penyusunan buku Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dilakukan oleh Badan Pembina Harian melalui Tim Penyusun.

Selanjutnya dengan Peraturan Kepegawaian ini diharapkan dapat menjadikan tata kelola pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi lebih baik, disiplin, amanah, jujur sehingga dapat menunjang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang unggul dan islami, serta muda mendunia.

Disamping itu Peraturan Kepegawaian ini juga dapat menjadi landasan atau payng hukum bagi pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam membuat keputusan yang sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sangat memberikan apresiasi dengan diterbitkannya buku Peraturan Kepegawaian yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Universitas oleh Badan Pembina Harian.

Demikian, semoga Peraturan Kepegawaian ini dapat menjadikan tertib administrasi dan disiplin pegawai yang lebih baik lagi.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1438 H 22 Desember 2016 M

Rektor,

Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. NIP. 19580211 198702 1 002

viiPeraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

DAFTAR ISI

Halaman Judul .................................................................................... iDaftar Pengurus Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ........................................... iiiDaftar Tim Penyusun .............................................................................. ivPengantar Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. .......................................... vPengantar Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. ......... viDaftar isi.................................................................................................... viiPenetapan dari Kepala Disnakertrans Kabupaten Bantul ............. viiiKeputusan Pengurus Badan Pembina Harian Tentang : Peraturan Kepegawaian ................................................................... ix

BAB I : KETENTUAN UMUM ............................................................ 1BAB II : JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK PEGAWAI ................................................................. 6BAB III : MANAJEMEN PEGAWAI .................................................. 11BAB IV : JANJI, KODE ETIK, DAN DISIPLIN PEGAWAI .............. 20 BAB V : RANGKAP JABATAN ........................................................ 30BAB VI : CUTI PEGAWAI................................................................. 31BAB VII : PEMBERHENTIAN PEGAWAI ......................................... 39BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN .............................................. 44BAB IX : KETENTUAN PENUTUP ................................................... 44

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 47Tabel IIjazah, Pangkat Pertama, dan Pangkat Terakhir Pegawai .............. 48Tabel IINama Pangkat, Golongan, dan Ruang ............................................ 49Tabel IIIJabatan Akademik ................................................................................... 50

viii Peraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

ixPeraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

KEPUTUSAN PENGURUS BADAN PEMBINA HARIANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

NOMOR : 315.A / SK–BPH/UMY/XII/2016

TENTANG :PERATURAN KEPEGAWAIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, setelah:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pencapaian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maka diperlukan pegawai yang memenuhi kompetensi yang disyaratkan;

b. bahwa untuk mewujudkan pegawai yang dimaksud pada huruf (a) diperlukan Peraturan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sesuai dengan perkembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan perkembangan peraturan-perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pegawai maka perlu ditetapkan Peraturan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor Per.16/MEN/2011

x Peraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

tentang Tata Cara Pengesahaan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02//PED/1.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 96/KEP/I.0/D/2015 tanggal 09 Sya’ban 1436 H/19 Mei 2015 M.

M E M U T U S K A N :Menetapkan : PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.Pertama

Kedua

:

:

Bahwa isi dari Peraturan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana terlampir.Bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : YogyakartaPada Tanggal : 22 Rabi’ul Awal 1438 H 22 Desember 2016 M

Ketua BPH, Sekretaris BPH,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Drs. H. M. Sukiman, M.A. NBM. 877 567 NBM. 613 374

Tembusan kepada yth. :1. Rektor UMY;2. Dekan Fakultas UMY;3. Direktur Pascasarjana UMY;4. Kepala Badan;5. Ketua Lembaga;6. Kepala Biro;7. Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah;8. Arsip.

1Peraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

PERATURAN KEPEGAWAIANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Peraturan Kepegawaian adalah Peraturan bagi Pegawai

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah amal usaha

Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman

3. Badan Pembina Harian (selanjutnya disingkat BPH) adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas memberi arahan dan pertimbangan kepada pimpinan UMY dalam pengelolaan perguruan tinggi.

4. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang menjadi pelaksana dalam pembinaan pegawai.

5. Pegawai adalah setiap individu yang memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam rangka penyelenggaraan administrasi dan proses pembelajaran sesuai visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diangkat oleh pejabat yang berwenang, digaji menurut peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

6. Pegawai tetap adalah pegawai yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh BPH atas

2 Peraturan Kepegawaian UMY ~ 2016–2018

usul Rektor dan dosen penugasan Kopertis (DPK) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dikukuhkan dengan Keputusan BPH.

7. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dan atau ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk yang dipekerjakan secara tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan Perjanjian Kerja atau keputusan Rektor

8. Dosen adalah pegawai UMY yang menjalankan tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

9. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh BPH UMY atau ditempatkan oleh Kopertis sebagai pegawai tetap UMY.

10. Dosen tidak tetap adalah dosen yang menjalankan tugas di UMY dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja/keputusan Rektor

11. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.

12. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.

13. Tenaga kependidikan adalah seorang pegawai yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif, yang terdiri atas laboran, peneliti, pustakawan, pegawai administrasi.

14. Laboran adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan dharma pendidikan dan pengajaran di UMY.

15. Praktisi adalah seseorang professional yang mem praktek-kan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

16. Operator adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi pendidik.


17. Peneliti adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan dharma penelitian di UMY.

18. Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang melaksanakan pengembangan dharma pendidikan dan pengajaran serta publikasi di UMY.

19. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara pegawai tidak tetap dan Rektor yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, mengatur dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Atasan yang berwenang adalah pejabat struktural yang memiliki kewenangan tertentu karena kedudukannya atau jabatannya.

22. Perencanaan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menentukan kualitas dan kuantitas pegawai untuk masa yang akan datang.

23. Pengadaan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan pegawai baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini dan masa yang akan datang.

24. Komite Disiplin Pegawai adalah komite yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas memberikan rekomendasi kepada BPH/Rektor dalam menentukan tingkat kesalahan dan jenis sanksi.

25. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

26. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan atau pengabdiannya terhadap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


27. Jenis Kepangkatan Pegawai adalah kepangkatan administrasi dan kepangkatan akademik yang diatur menurut aturan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan atau Pemerintah.

28. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

29. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menduduki jabatan struktural.

30. Kenaikan Pangkat Istimewa adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas prestasi kerjanya yang luar biasa.

31. Kenaikan Pangkat Pengabdian adalah kenaikan pangkat sebagai penghargaan bagi pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai pegawai dengan hak pensiun.

32. Kenaikan pangkat penyesuaian adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai setelah menyelesaikan studi karena ijin belajar sesuai dengan ijazah terakhirnya.

33. Pangkat Awal adalah pangkat pertama yang diberikan kepada seseorang yang diangkat pertama sebagai pegawai, berdasarkan formasi dan atau pendidikan formal yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

34. Jabatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional Tertentu.

35. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, hak seorang pegawai dalam rangka memimpin satuan organisasi.

36. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok serta fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.


37. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

38. Prestasi Kerja Luar Biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya dan masyarakat.

39. Pengembangan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai yang menunjang proses pembelajaran, penyelenggaraan administrasi dan penunjang akademik.

40. Penempatan adalah proses memposisikan pegawai pada formasi yang tersedia.

41. Gaji adalah nafkah yang diterimakan kepada pegawai atas dasar pekerjaannya dari universitas dalam bentuk finansiil secara berkala sesuai dengan peraturan UMY dan perundang-undangan yang berlaku.

42. Kompensasi/Benefit/Reward/Kontraprestasi adalah seluruh bentuk penghargaan baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang diterima oleh pegawai karena jasa yang telah diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

43. Peraturan disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban, larangan, pelanggaran disiplin dan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mentaati kewajiban dan peraturan yang berlaku.

44. Disiplin pegawai adalah ketaatan dan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan segala peraturan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

45. Janji adalah pernyataan khidmat yang diucapkan oleh setiap pegawai saat diangkat sebagai pegawai tetap dan pemangku jabatan.


46. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan etika pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai dengan amanah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

47. Sanksi adalah hukuman terhadap pelanggaran disiplin dan etika.

48. Pejabat yang berwenang memberi sanksi adalah pejabat yang diberi tugas untuk menjatuhkan sanksi.

49. Persatuan Karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah organisasi yang berfungsi mewadahi aspirasi pegawai untuk mewujudkan hubungan kemitraan antara pegawai dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

50. Cuti pegawai selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah hak pegawai meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu atas ijin pejabat yang berwenang.

51. Batas Usia Pensiun adalah batas usia kerja bagi seorang pegawai dalam mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

52. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

53. Universitas adalah Universitas Muhammadyah Yogyakarta.

BAB IIJENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK PEGAWAI

Bagian PertamaJenis Pegawai

Pasal 2

(1) Jenis pegawai berdasarkan status, terdiri dari :a. Pegawai Tetap;b. Pegawai Tidak Tetap.


(2) Jenis Pegawai berdasarkan fungsi, terdiri dari :a. Pendidik;b. Tenaga Kependidikan;

Pasal 3Pendidik

(1) Pendidik terdiri dari :a. Dosenb. Instrukturc. Tutor

(2) Dosen wajib memiliki NIDN dan Jabatan Akademik serta memiliki sertifikasi pendidik professional

(3) Instruktur dan tutor adalah pendidik yang tidak mempunyai NIDN, jabatan akademik, dan tidak mempunyai kewajiban memperoleh sertifikasi pendidik profesional

Pasal 4Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan terdiri dari:a. Laboran;b. Peneliti;c. Pustakawan;d. Pegawai administrasi.

Bagian KeduaKedudukan Pegawai

Pasal 5

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua) peraturan ini berkedudukan sebagai pegawai Persyarikatan Muhammadiyah yang dipekerjakan di Universitas .

(2) Dosen Penugasan Kopertis (selanjutnya ditulis DPK) di Universitas berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.


Bagian KetigaKewajiban Umum Pegawai

Pasal 6

(1) Taat kepada Allah SWT dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan Sunah Rosulullah SAW menurut faham Muhammadiyah serta setia kepada cita-cita perjuangan persyarikatan Muhammadiyah;

(2) Menjalankan tugas-tugas secara profesional, amanah, bijak, jujur, disiplin dan percaya diri dalam menyelenggarakan tugas-tugas Universitas;

(3) Loyal kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas;(4) Mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas,

melaksanakan tugas dengan penuh rasa keikhlasan dan tanggung jawab;

(5) Setiap pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan;(6) Mentaati peraturan jam kerja yang berlaku yang diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Rektor;(7) Menggunakan dan memelihara serta menjaga prasarana,

sarana dan fasilitas milik Universitas dengan sebaik-baiknya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;

(8) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan warga Universitas;

(9) Berpakaian rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;

(10) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan warga Universitas;

(11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;(12) Mentaati janji pegawai, janji jabatan dan kode etik pegawai

Universitas;(13) Menjadi teladan dalam ucapan, sikap dan tingkah laku.


Bagian KeempatKewajiban Profesional Dosen

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat;b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik

dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;

f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian KelimaLarangan Bagi Pegawai

Pasal 8

(1) Melakukan hal-hal yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat dirinya serta sivitas akademika Universitas;

(2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai Universitas;

(3) Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan dan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Universitas;

(4) Menerima gratifikasi;(5) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk

kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain;(6) Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus;


(7) Mendirikan/menjadi anggota aliran keagamaan sesat/tidak sesuai dengan ajaran agama Islam menurut faham Muhammadiyah;

(8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas;

(9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dirinya dan Universitas;

(10) Bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai dan mahasiswa;

(11) Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

(12) Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan/atau organisasi yang amal usahanya sama sebagian atau seluruhnya dengan persyarikatan.

Bagian KeenamHak Pegawai

Pasal 9

(1) Setiap pegawai berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan Peraturan Universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Dosen yang berstatus DPK hanya mendapatkan Nafkah sebagaimana akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;

(2) Setiap pegawai berhak atas cuti;(3) Setiap pegawai yang ditimpa kecelakaan dalam

melaksanakan tugas berhak atas bantuan biaya perawatan;(4) Setiap pegawai berhak mendapatkan jaminan sosial dari BPJS

berdasarkan Peraturan Universitas yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor yang berpedoman


pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Setiap pegawai berhak menjadi anggota Persatuan Karyawan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;(6) Setiap pegawai yang meninggal dunia, keluarganya berhak

memperoleh uang duka.(7) Setiap Pegawai tetap berhak atas Dana Pensiun sesuai dengan

Peraturan Universitas, Persyarikatan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IIIMANAJEMEN PEGAWAI

Bagian PertamaTujuan Manajemen

Pasal 10(1) Tujuan manajemen pegawai adalah untuk terwujudnya

pegawai yang kompeten, komitmen, memiliki integritas dan teguh memegang nilai-nilai organisasi; dan

(2) Menjamin terselenggaranya tugas-tugas Universitas secara baik, tertib dan lancar.

Bagian KeduaPembinaan Pegawai

Pasal 11

(1) Kebijakan Pembinaan Pegawai secara menyeluruh menjadi tanggung jawab BPH.

(2) Pelaksanaan pembinaan pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Rektor.

Bagian KetigaKebijakan Manajemen

Pasal 12

(1) Kebijakan manajemen pegawai mencakup penerapan norma, standar, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian,


standar gaji, pemberhentian, kewajiban, hak dan kedudukan hukum.

(2) Kebijakan manajemen pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berada pada BPH

(3) Kebijakan manajemen pegawai yang terdiri atas rekrutmen, penempatan, tunjangan, penilaian kinerja, kesejahteraan, pengembangan kualitas sumber daya manusia, mutasi, promosi, didelegasikan kepada Rektor

Bagian KeempatFormasi Pegawai

Pasal 13

Jumlah dan susunan formasi pegawai yang diperlukan, ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Bagian KelimaRekrutmen Pegawai

Pasal 14(1) Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai Universitas.

(2) Untuk dapat diterima menjadi pegawai Universitas pelamar harus mengikuti seleksi yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima maka akan berstatus sebagai pegawai Persyarikatan Muhammadiyah

(4) Ketentuan khusus untuk rekrutmen pegawai akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Bagian KeenamPengangkatan Pegawai

Pasal 15

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai tetap diusulkan oleh Rektor kepada BPH untuk diterbitkan Keputusan.


(2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai tidak tetap/kontrak menjadi tanggung jawab Rektor.

(3) Pegawai tetap diangkat dalam formasi dengan pangkat tertentu.

(4) Pengangkatan pegawai tetap dalam suatu formasi dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras atau golongan.

(5) Pengangkatan pegawai tetap dalam pangkat awal ditetapkan sesuai dengan pendidikan formal dan/atau formasi yang dibutuhkan.

Bagian KetujuhKepangkatan pegawai

Pasal 16

(1) Kepangkatan pegawai di UMY adalah sebagai berikut:a. Golongan Ruang I/b bagi yang pada saat melamar

serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat.

b. Golongan Ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, Akta I atau yang setingkat.

c. Golongan Ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, atau Diploma II.

d. Golongan Ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, Politeknik atau Diploma III.

e. Golongan Ruang III/a, bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV.


f. Golongan Ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau ijazah lain yang setara.

g. Golongan Ruang III/c, bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3)

h. Golongan Ruang IVa, bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya telah memiliki gelar Profesor/Guru Besar.

(2) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksudkan di atas adalah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian KedelapanKenaikan Pangkat

Pasal 17

(1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober.

(2) Jenis kenaikan pangkat Pegawai adalah sebagai berikut :a. Kenaikan Pangkat Reguler b. Kenaikan Pangkat Pilihanc. Kenaikan Pangkat Istimewad. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. e. Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 18Kenaikan Pangkat Reguler

(1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat tanpa memperhatikan jabatan.

(2) Kenaikan pangkat regular terakhir diberikan kepada pegawai yang memiliki : a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) atau yang sederajat sampai dengan


pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang IIb,b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

(SLTA) atau yang sederajat, Diploma I atau Akta I sampai dengan pangkat Penata Muda Golongan Ruang IIIa,

c. Ijazah SGPLB atau Ijazah Diploma II, sampai dengan pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang IIIb,

d. Ijazah Sarjana Muda, Diploma III, Ijazah Akademi, Politeknik sampai dengan pangkat Penata Golongan Ruang IIIc,

e. Ijazah Sarjana (S1), sampai dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang IIId

f. Ijazah Magister (S2), Ijazah Sarjana ditambah Pendidikan Profesi, sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVb,

g. Ijazah sarjana (S3), sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IVc.

h. Ijazah S3 dengan Pangkat Akademik Guru Besar sampai dengan pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IVe.

(3) Kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan sesuai pada tabel II, apabila yang bersangkutan : a. Telah melaksanakan tugas selama 4 (empat ) tahun

dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kinerja minimal baik;

b. Telah lulus tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.c. Mendapatkan keterangan aktif dari Persyarikatan

Muhammadiyah.(4) Kenaikan pangkat untuk Pendidik disesuaikan dengan

jabatan akademik yang dimiliki sesuai pada tabel III, apabila telah menyerahkan keterangan aktif dari Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 19Kenaikan Pangkat Pilihan

(1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang


memangku jabatan struktural dengan syarat kepangkatan di atasnya.

(2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(3) Jenjang pangkat untuk jabatan struktural ditetapkan Rektor.(4) Kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi dapat

diberikan kepada pegawai yang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dengan penilaian kinerja sekurang-kurangya baik.

(5) Kenaikan pangkat pilihan dalam ayat (4) hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali selama yang bersangkutan menjadi pegawai.

Pasal 20Kenaikan Pangkat Istimewa

(1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

(2) Penetapan prestasi kerja luar biasa ditetapkan Rektor.

Pasal 21Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

(1) Tenaga Kependidikan Universitas yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah/STTB lebih tinggi dari dasar pengangkatan, setelah berlakunya peraturan ini dapat disesuaikan.

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah/STTB, dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. Memperoleh ijin belajar dari Rektor.b. Ijazah/STTB relevan dengan pekerjaan atau tugas

jabatan baru.c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang

dimiliki.d. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.e. Mengikuti tes penyesuaian ijazah/STTB.


Pasal 22Kenaikan Pangkat Pengabdian

(1) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan berhenti dengan hormat sebagai pegawai dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:a. Telah menjabat pangkat yang dimiliki sekurang-

kurangnya 2 (dua ) tahun; b. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik selama 1

(satu) tahun terakhir.(2) Penghargaan atas kenaikan pangkat pengabdian ditentukan

Rektor

Pasal 23Pemindahan Pegawai

(1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas, dapat dilakukan pemindahan pegawai dalam rangka promosi, mutasi atau demosi pegawai.

(2) Pelaksanaan promosi, mutasi atau demosi akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 24Alasan Pemberhentian Pegawai

(1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat, karena :a. Meninggal dunia;b. Permintaan sendiri;c. Mencapai usia pensiun;d. Adanya penyederhanaan/perampingan organisasi;e. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat

menjalankan kewajiban sebagai pegawai.(2) Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :

a. Melanggar janji Pegawai;b. Melanggar Peraturan Pegawai;c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


(3) Prosedur dan tata cara pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 25Pemberhentian Sementara

(1) Pegawai yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena diduga telah melakukan tindak pidana atas pengaduan universitas sampai mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan pemberhentian sementara dan masih mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pegawai yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena diduga telah melakukan tindak pidana atas laporan keluarga atau masyarakat sampai mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan pemberhentian sementara dengan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai, tetapi hanya diberikan bantuan kepada keluarga pegawai yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26Pengembangan Pegawai dan Penilaian Kinerja

(1) Pengembangan pegawai dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan ideologi.

(2) Pendidikan dan pelatihan terdiri dari :a. Masa orientasi;b. Studi lanjut;c. Kursus, workshop, seminar, pelatihan, training for trainer

(TOT).(3) Pengembangan ideologi terdiri dari :

a. Baitul Arqom;b. Darul Arqom;


c. Kajian-kajian keagamaan.(4) Pengembangan karir pegawai diarahkan secara profesional

dengan menitik beratkan pada prestasi kerja, loyalitas serta obyektivitas.

(5) Penilaian kinerja dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.(6) Penilaian kinerja menggunakan sistem yang obyektif,

transparan, tepat dan akurat.(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4)

dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27Kesejahteraan Pegawai

(1) Untuk meningkatkan semangat kerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai meliputi tunjangan hari tua/pensiun, koperasi, program bantuan rawat inap, BPJS, dan atau asuransi lain yang dipandang perlu.

(2) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai wajib membayar iuran setiap bulan.

(3) Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraaan program asuransi kesehatan disubsidi oleh Universitas.

(4) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 28Penghargaan Pegawai

(1) Pegawai yang telah menunjukan pengabdian dan prestasi kerja yang sangat baik dapat diberi penghargaan.

(2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa, surat penghargaan dan jenis penghargaan lainnya yang akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.


Pasal 29Perselisihan Pegawai

(1) Dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut pegawai dapat diselesaikan lewat musyawarah untuk mufakat melalui bipartif dan tripartite (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)).

(2) Dalam hal tidak dapat selesai melalui musyawarah dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

(3) Selama proses hukum belum selesai, maka hak pegawai tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 30Persatuan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

(1) Persatuan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berkedudukan sebagai mitra Universitas dalam mengembangkan sumberdaya manusia di Universitas.

(2) Struktur organisasi dan tata kerja Persatuan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan BPH.

BAB IVJANJI, KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI

Bagian PertamaJanji Pegawai Tetap

Pasal 31

(1) Setiap pegawai pada saat ditetapkan menjadi pegawai tetap wajib mengucapkan janji.

(2) Susunan kata-kata janji adalah sebagai berikut : Bismillahirrahmaanirrahiim. Asyhadu alla ilaaha illallah, wa asyhadu anna

Muhammadan rasulullah. Radliitubillah hi rabba, wa bil islami dina, wa bi

Muhammadinnabiyan wa rasuula.


Dengan memohon hidayah Allah subhanahu wa ta’ala, saya menyatakan bersedia untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat Persyarikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh:1. Menjunjung tinggi petunjuk Allah dalam Al Qur’an

dan Sunnah Rosul dalam segala kebijakan dan tindakan.

2. Mematuhi peraturan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadyah Yogyakarta.

3. Berpedoman pada garis-garis Persyarikatan yang tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

4. Menegakkan musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan umat dalam melaksanakan tugas dan selalu bertawakal kepada Allah.

5. Membina semangat kebersamaan, keakraban, dan kerukunan dalam lingkungan kerja.

6. Melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kapada saya dengan penuh pengabdian.

7. Menjunjung tinggi martabat persyarikatan dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta martabat pegawai dan mengutamakan kepentingan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan.

8. Memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya, atau menurut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta harus dirahasiakan.

9. Bekerja dengan ikhlas, jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan persyarikatan dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


Bagian KeduaJanji Jabatan

Pasal 32

(1) Setiap pegawai yang diangkat untuk memangku jabatan tertentu wajib mengangkat janji jabatan.

(2) Susunan kata-kata janji jabatan adalah sebagai berikut : Bismillahirrahmaanirrahiim. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyahdu anna

Muhammadan rasuulullah. Rodlitubillah hi rabba, wa bil islami dina, wa bi

muhammadin nabiyan wa rasuula. Dengan memohon hidayah Allah subhanahu wa ta’ala,

saya menyatakan bersedia untuk dilantik sebagai Pejabat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat Persyarikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh :1. Menjunjung tinggi petunjuk Allah dalam Al Qur’an

dan Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan.

2. Mematuhi peraturan perundangan-perundangan, dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadyah Yogyakarta.

3. Berpedoman pada garis-garis Persyarikatan yang tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Kittah Perjuangan Muhammadiyah, dan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

4. Menegakkan musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan umat dalam melaksanakan tugas dan selalu bertawakal kepada Allah.

5. Membina semangat kebersamaan, keakraban, dan kerukunan dalam lingkungan kerja.


6. Melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kapada saya dengan penuh pengabdian.

7. Menjunjung tinggi martabat persyarikatan dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta martabat pegawai, dan mengutamakan kepentingan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan.

8. Memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya, atau menurut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta harus dirahasiakan.

9. Bekerja dengan ikhlas, jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan persyarikatan dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bagian KetigaKode Etik Pegawai

Pasal 33

(1) Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan/atau di luar kampus.

(2) Kode etik akan diatur dalam Keputusan Senat Universitas.(3) Pembinaan Kode Etik Pegawai tidak boleh bertentangan

dengan visi, misi dan tujuan Universitas.

Bagian KeempatDisiplin Pegawai

Pasal 34

(1) Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan ketentuan tentang Disiplin Pegawai.

(2) Ketentuan tentang Disiplin Pegawai, memuat tentang :a. Pelanggaran Disiplin Pegawai.b. Sanksi Pelanggaran Disiplin.c. Pejabat yang berwenang memberi sanksi.

(3) Pembinaan disiplin pegawai tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Universitas.


(4) Peraturan Disipilin Pegawai disusun dan ditetapkan oleh Senat Universitas.

Bagian KelimaKomisi Disiplin

Pasal 35

(1) Komisi disiplin mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa pegawai yang diduga melanggar disiplin pegawai yang sudah diserahkan kepada Universitas

(2) Komisi disiplin memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi

(3) Komisi disiplin dibentuk dengan keputusan Rektor

Bagian KeenamPelanggaran Disiplin

Pasal 36

(1) Setiap tulisan, ucapan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan tentang Disiplin Pegawai, dinyatakan sebagai ”Pelanggaran Disiplin”

(2) Setiap Pegawai Universitas yang melakukan Pelanggaran Disiplin dikenakan sanksi Pelanggaran Disiplin.

Bagian KetujuhSanksi Pelanggaran Disiplin

Pasal 37

(1) Sanksi bagi Pelanggaran Disiplin diberikan dengan tujuan untuk menyadarkan, memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

(2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi wajib terlebih dahulu mempelajari dan meneliti serta memperhatikan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pegawai melakukan Pelanggaran Disiplin.


Bagian KedelapanPertimbangan Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pasal 38

(1) Pemberian sanksi Pelanggaran Disiplin harus mempertimbangkan dengan seksama sanksi yang sesuai dengan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan dan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak.

(2) Pegawai yang pernah diberi sanksi Pelanggaran Disiplin dan kemudian mengulangi Pelanggaran Disiplin yang sama, dijatuhi sanksi yang lebih berat.

Bagian KesembilanTingkat dan Jenis Sanksi Pelanggaran Disiplin

Pasal 39

Tingkat dan jenis sanksi pelanggaran disiplin :(1) Tingkat sanksi Pelanggaran Disiplin, terdiri dari:

a. Sanksi ringanb. Sanksi sedangc. Sanksi berat

(2) Jenis sanksi Pelanggaran Disiplin, terdiri dari:a. Sanksi ringan, berupa:

1) Teguran lisan (tercatat)2) Teguran tertulis3) Pernyataan tidak puas secara tertulis

b. Sanksi sedang, berupa:1) Penundaan kenaikan pangkat, untuk paling lama 2

(dua) tahun2) Pembebasan jabatan3) Skorsing maksimal 6 bulan dan mendapatkan

sebagian hak-haknya sebagai pegawai.c. Sanksi berat, berupa :

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai pegawai.


2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai.

3) Pengembalian kepada Pemerintah bagi Dosen Negeri Dipekerjakan (DPK).

Pasal 40Pejabat yang Berwenang Memberi Sanksi

Pejabat yang berwenang memberi sanksi terhadap pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin, adalah :1. Kepala Unit untuk memberikan Sanksi Ringan. 2. Rektor untuk memberikan Sanksi Sedang.3. Pengurus Badan Pembina Harian untuk memberikan Sanksi

Berat.

Pasal 41Tata Cara Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin

Berdasarkan Jenis Sanksi

(1) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran disiplin dilakukan melalui tahapan terdiri dari : penelitian, pemanggilan, pemeriksaan dan penetapan sanksi.

(2) Pedoman pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran disiplin akan ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor.

(3) Pemberian sanksi berdasarkan Jenis Sanksi1. Sanksi Ringan, diberikan dengan tahapan :

a. Teguran lisan : 1) Jenis hukuman pelanggaran disiplin yang

berupa teguran lisan, diberikan pejabat yang berwenang memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dengan cara memanggil yang bersangkutan dan dibuat Berita Acara Teguran Lisan.

2) Setiap sanksi pelanggaran disiplin yang berupa teguran lisan, wajib diberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan sanksi.


b. Teguran tertulis : 1) Sanksi pelanggaran disiplin Teguran Tertulis dari

pejabat yang berwenang memberikan sanksi, di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

2) Setiap sanksi pelanggaran disiplin yang berupa teguran tertulis, wajib diberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan sanksi.

c. Pernyataan Tidak Puas1) Sanksi pelanggaran disiplin Pernyataan Tidak

Puas dari pejabat yang berwenang memberikan sanksi, di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

2) Sanksi pelanggaran disiplin yang berupa Pernyataan Tidak Puas wajib diberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang berwenang memberikan sanksi.

2. Sanksi Sedang :a. Penundaan Kenaikan Pangkat

Sanksi pelanggaran disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

b. Pembebasan JabatanSanksi pelanggaran disiplin berupa pembebasan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

c. Skorsing Sanksi Skorsing, ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang di dalamnya disebutkan pelanggaran


disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

3. Sanksi Berat :a. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permohonan SendiriSanksi Pelanggaran Disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai pegawai, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Badan Pembina Harian atas usul Rektor yang di dalamnya disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

b. Pemberhentian Dengan Tidak HormatSanksi Pelanggaran Disiplin yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Badan Pembina Harian atas usul Rektor yang di dalamnya disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

c. Pengembalian Ke PemerintahSanksi Pelanggaran Disiplin yang berupa pengembalian ke Pemerintah bagi Dosen Negeri Dipekerjakan dilakukan oleh Pengurus Badan Pembina Harian atas usul Rektor yang di dalamnya disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 42Rekam Jejak

(1) Setiap jenis Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh pegawai dan pemberian sanksinya, dicatat dalam Rekam Jejak Pelanggaran Disiplin Pegawai yang bersangkutan.

(2) Rekam Jejak Pelanggaran Disiplin pegawai dan pemberian sanksinya disimpan dengan baik oleh Biro Sumber Daya Manusia dan sifatnya rahasia.


(3) Masa berlakunya rekam jejak pelanggaran disiplin adalah 12 bulan.

Pasal 43Akibat Penjatuhan Pelanggaran Disiplin

(1) Sanksi Pelanggaran Disiplin yang diberikan kepada seorang pegawai dimungkinkan adanya tuntutan pidana terhadap pegawai yang bersangkutan dari pihak lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pegawai yang menjalani sanksi Pelanggaran Disiplin Sedang, tidak dapat dinaikkan gaji pokok berkala atau pangkatnya.

(3) Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, laporan tentang surat pemberitahuan, surat keputusan, dan bahan-bahan lain yang menyangkut pemberian sanksi Pelanggaran Disiplin adalah bersifat rahasia.

Pasal 44 Sanksi Pelanggaran Disiplin

(1) Sanksi pelanggaran disiplin diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Pegawai yang meninggal dunia pada saat menjalani sanksi Pelanggaran Disiplin, dianggap telah selesai menjalani sanksi Pelanggaran Disiplin.

(3) Pegawai yang mencapai batas usia pensiun pada waktu menjalani sanksi pelanggaran disiplin, dianggap telah selesai menjalani sanksi Pelanggaran Disiplin.

(4) Apabila pegawai yang tersebut pada ayat (2) dan (3) di atas mempunyai kewajiban kepada Universitas yang belum terselesaikan, menjadi tanggung jawab ahli waris.

Pasal 45Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti

(1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah : a. Ketua Badan Pembina Harian untuk Rektor .b. Rektor untuk pegawai Universitas.


(2) Rektor dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain.

BAB VRANGKAP JABATAN

Pasal 46Rangkap Jabatan di Persyarikatan Muhammadiyah

dan Organisasi Lain

(1) Pegawai Tetap Universitas tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota dan atau pengurus Partai Politik dan/atau pengurus organisasi lain yang amal usahanya sama sebagian atau seluruhnya dengan persyarikatan Muhammadiyah, kecuali mendapat ijin Rektor.

(2) Rangkap jabatan di Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah diatur sesuai dengan peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 47Rangkap Jabatan di luar Persyarikatan Muhammadiyah

(1) Rangkap jabatan adalah Pegawai Tetap UMY yang menjalankan tugas rangkap di luar Persyarikatan Muhammadiyah, antara lain, tetapi tidak terbatas pada jenis jabatan di bawah ini:a. Pejabat Eksekutif baik tingkat pusat maupun daerah.b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).c. Pejabat Yudikatif baik tingkat pusat maupun daerah.d. Pejabat Pemerintahan/Instansi Swasta baik tingkat

pusat maupun daerah.(2) Pegawai tetap Universitas yang akan menjalankan tugas

sebagaimana tersebut pada ayat (1) baik yang ditunjuk maupun atas keinginan sendiri harus memperoleh ijin tertulis dari Rektor.

(3) Pegawai tetap universitas diijinkan rangkap jabatan, paling lama satu kali masa jabatan, kecuali Pejabat Eksekutif dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.


(4) Pegawai tetap yang rangkap jabatan berstatus berhalangan tetap sehingga wajib cuti karena rangkap jabatan dan tidak mendapatkan nafkah dari Universitas.

(5) Pegawai tetap Universitas yang rangkap jabatan wajib melaporkan diri kepada Rektor tiga bulan sebelum masa tugas berakhir.

(6) Pegawai yang sudah selesai menjalankan rangkap jabatan, dapat diangkat kembali menjadi pegawai Universitas apabila ada Formasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan ini, diatur oleh Rektor.

Pasal 48

Ketentuan dalam pasal 47 (Rangkap Jabatan) di luar Persyarikatan tidak berlaku jika memperoleh rekomendasi tugas tertulis dari persyarikatan

BAB VICUTI PEGAWAI

Bagian PertamaJenis Cuti

Pasal 49

Cuti Pegawai terdiri dari :a. Cuti Tahunan Tenaga Kependidikanb. Cuti Dosenc. Cuti Sakitd. Cuti Bersaline. Cuti Karena Alasan Penting f. Cuti di luar Tanggungan Universitas.g. Cuti Rangkap Jabatan


Bagian KeduaCuti Tahunan Tenaga Kependidikan

Pasal 50

(1) Cuti tahunan diberikan kepada tenaga kependidikan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.

(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas ) hari kerja.(3) Untuk mendapatkan cuti tahunan pegawai yang

bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung, paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

(4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

(5) Selama menjalani cuti tahunan, pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya.

Pasal 51

Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian KetigaPenangguhan Cuti

Pasal 52

Untuk kepentingan Universitas, cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian KeempatCuti Dosen

Pasal 53

(1) Dosen memperoleh hak cuti.(2) Cuti dosen diberikan untuk studi, penelitian, pengembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.


(3) Dosen yang memiliki pangkat Asisten Ahli, Lektor berhak mendapat cuti 5 tahun sekali.

(4) Dosen yang memiliki pangkat Lektor Kepala, Guru Besar berhak mendapat cuti 4 tahun sekali.

(5) Cuti dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 bulan.

(6) Cuti Dosen tidak berlaku bagi yang sedang melaksanakan tugas sebagai pejabat structural

(7) Cuti Dosen harus mendapat ijin secara tertulis dari Rektor.(8) Dosen yang menjalankan cuti diberi hak kepegawaian

berupa gaji pokok dan tunjangan lain sesuai peraturan di Universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KelimaCuti Sakit

Pasal 54

(1) Bagi pegawai selama sakit berhak atas cuti sakit.(2) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak

atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya.

(3) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Rektor melalui Biro Sumberdaya Manusia dengan melampirkan surat keterangan dokter.

(4) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berhak cuti sakit dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis setiap tiga bulan kepada kepada Rektor melalui Biro Sumberdaya Manusia dengan melampirkan surat keterangan dokter.

(5) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini menyatakan alasan tentang


perlunya pemberian cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

(6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan (pengujian) kesehatan sampai waktu 1 (satu) tahun yang bersangkutan belum sembuh, maka diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

Bagian KeenamCuti Karena Kecelakaan Kerja

Pasal 55

(1) Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit berdasarkan keterangan dokter.

(2) Apabila sampai waktu 3 (tiga) tahun pegawai yang bersangkutan tidak mampu bekerja kembali sebagai akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jabatan apapun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

Bagian KetujuhHak Pegawai Pada Saat Menjalani Cuti Sakit

Pasal 56

Selama menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54-55 pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KedelapanCuti Karena Keguguran

Pasal 57

(1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kerja.


(2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Biro Sumberdaya Manusia dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Bagian KesembilanCuti Bersalin

Pasal 58

(1) Pegawai wanita yang melahirkan berhak atas cuti bersalin.(2) Lama cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah

1.5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah persalinan.

Bagian KesepuluhHak Pegawai Pada Saat Menjalani Cuti Bersalin

Pasal 59

Selama menjalani cuti bersalin sesuai dengan Pasal 58 pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60Kewajiban Pegawai Pada saat Menjalani Cuti Bersalin

Pegawai yang menjalani cuti bersalin tetap wajib melaksanakan kewajibannya/tidak dibebaskan dari jabatannya dan wajib menyerahkan tugas kepada atasannya.

Pasal 61Prosedur Pengajuan Cuti Bersalin

(1) Pegawai yang akan melahirkan harus mengajukan permohonan cuti bersalin secara tertulis kepada Rektor melalui Biro Sumberdaya Manusia.

(2) Cuti Bersalin diberikan oleh Rektor kepada pegawai yang bersangkutan melalui atasan langsungnya.


Pasal 62Cuti Karena Alasan Penting

(1) Setiap pegawai berhak atas cuti karena alasan penting(2) Cuti karena alasan penting diberikan kepada pegawai

dengan alasan antara lain: a. Istri/suami, anak/menantu, orang tua/mertua, sakit

keras atau meninggal dunia.b. Menunaikan ibadah haji, umroh c. Petugas haji/petugas umroh atas penugasan dari

Kemenag dan/atau Persyarikatan.d. Peristiwa lainnya yang dianggap penting oleh pejabat

yang berwenang.(3) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Rektor

melalui Biro Sumberdaya Manusia.

Pasal 63Prosedur Pengajuan Cuti Karena alasan Penting

(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum menjalani cuti dengan menyebutkan alasan-alasan kepada yang berwenang melalui atasan langsung.

(2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Rektor kepada pegawai yang bersangkutan melalui atasan langsungnya.

Pasal 64Hak Pegawai Yang Menjalani Cuti Karena Alasan Penting

(1) Selama menjalani cuti karena alasan penting pegawai yang bersangkutan tetap menerima penghasilan yang menjadi haknya sebagai pegawai.

(2) Pejabat struktural yang menjalani cuti karena alasan penting tetap mendapatkan tunjangan sebagai pejabat struktural.


Pasal 65Cuti Diluar Tanggungan Universitas

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun secara terus-menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Universitas.

(2) Cuti diluar tanggungan universitas dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

(3) Jangka waktu cuti diluar tanggungan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang kembali.

Pasal 66Prosedur Cuti Diluar Tanggungan

(1) Untuk mendapatkan Cuti Diluar Tanggungan Universitas pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya.

(2) Cuti di luar Tanggungan Universitas bukan merupakan hak, oleh karena itu permohonan Cuti diluar Tanggungan Universitas dapat dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang.

(3) Cuti di luar Tanggungan Universitas hanya dapat diberikan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 67Hak Pegawai Yang Menjalani Cuti Diluar Tanggungan

(1) Selama menjalani Cuti Diluar Tanggungan Universitas yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Universitas.

(2) Selama menjalani Cuti Diluar Tanggungan Universitas masa kerja pegawai yang bersangkutan tidak diperhitungkan.


Pasal 68Kewajiban Pegawai Yang Menjalani Cuti Diluar Tanggungan

(1) Pegawai yang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Universitas tidak mempunyai kewajiban sebagai pegawai dan kepada yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya.

(2) Jabatan yang ditinggalkan karena adanya Cuti Diluar Tanggungan Universitas dengan segera dapat diisi.

Pasal 69Prosedur Aktif Kembali Bagi Pegawai Yang Menjalani Cuti

Diluar tanggungan

(1) Pegawai yang telah habis masa menjalani Cuti Diluar Tanggungan Universitas dapat mengajukan permohonan aktif kembali sebagai pegawai Universitas.

(2) Permohonan aktif kembali dapat diterima apabila masih tersedia formasi dan diperlukan Universitas.

(3) Pegawai yang tidak mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis kepada Rektor setelah habis masa menjalani cuti di luar tanggungan Universitas, dinyatakan telah mengundurkan diri dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70Cuti Karena Rangkap Jabatan

(1) Cuti kanrena rangkap jabatan bukan merupakan hak pegawai.

(2) Pegawai yang akan mengikuti proses pendaftaran untuk rangkap jabatan harus mengajukan permohonan ijin kepada Rektor.

(3) Permohonan ijin dapat diterima atau ditolak. (4) Pegawai yang mendapatkan ijin rangkap jabatan, wajib

mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Rektor. (5) Cuti karena rangkap jabatan ini diberikan untuk masa satu

periode jabatan, kecuali untuk jabatan di eksekutif.(6) Selama Cuti Rangkap Jabatan pegawai tidak mendapatkan


hak-haknya sebagai pegawai tetapi masih dapat menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(7) Pegawai yang akan aktif kembali, wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Rektor melalui atasan langsung paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum rangkap jabatan berakhir.

(8) Pelaksanaan Cuti Rangkap Jabatan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Rektor.

Pasal 71

(1) Pegawai yang sedang menjalani Cuti Tahunan atau Cuti Karena Alasan Penting, dapat dipanggil bekerja kembali apabila ada kepentingan yang mendesak dari Universitas.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sisa waktu cuti yang belum dijalani tetap menjadi hak pegawai yang bersangkutan.

BAB VIIPEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 72Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

(1) Pegawai Univesitas yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

(2) Permohonan berhenti sebagai Pegawai Universitas dapat ditunda untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Permintaan berhenti seorang Pegawai Universitas dapat ditolak, apabila pegawai yang bersangkutan terikat dengan wajib kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

(4) Permintaan berhenti sebagai Pegawai Universitas diajukan secara tertulis kepada Badan Pembina Harian melalui saluran hierarki.

(5) Penundaan dan penolakan atas permintaan berhenti seorang pegawai diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh BPH melalui Rektor.


(6) Pegawai Universitas yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan di Universitas dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

(1) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

(2) Batas usia pensiun bagi Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli adalah 60 (enam puluh) tahun.

(3) Batas usia pensiun bagi Dosen dengan jabatan akademik Lektor dan Lektor Kepala adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

(4) Batas usia pensiun Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

(5) Pegawai Universitas yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dan kepadanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas dan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Rektor memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum seorang Pegawai mencapai batas usia pensiun, bahwa yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Universitas karena mencapai batas usia pensiun.

(7) Pegawai Universitas yang mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan BPH, dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku di Universitas dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 74Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi

(1) Pemberhentian pegawai dapat dilakukan karena adanya penyederhanaan satuan organisasi Universitas.

(2) Pegawai yang diberhentikan karena adanya penyederhanaan


satuan organisasi, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan di Universitas dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin Pegawai

Atau Tindak Pidana

(1) Pegawai Universitas dapat diberhentikan sebagai pegawai karena:a. Melanggar Janji Pegawai Universitas, Janji Jabatan atau

melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai kategori berat.

b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana.

(2) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pada pertimbangan Badan Pembina Harian sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 76Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani

(1) Pegawai Universitas diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan: a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena

kesehatannya. b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi

dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya. c. Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti

sakit. (2) Penetapan pemberhentian karena tidak cakap jasmani

atau rohani paling cepat 1 (satu) tahun sejak tidak dapat


menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas (Mangkir)

(1) Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus dihentikan hak-haknya sebagai pegawai mulai bulan ketiga.

(2) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan tetapi kurang dari 4 (empat) bulan secara terus menerus dan melaporkan diri kepada pimpinan Universitas, dapat:a. Ditugaskan kembali apabila alasan-alasan meninggalkan

tugasnya secara tidak sah itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang.

b. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai apabila alasan meninggalkan tugasnya tidak diterima oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 78Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pegawai yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan diterbitkan Keputusan oleh BPH dan akan diberikan hak-haknya berupa gaji selama 2 bulan yang diberikan kepada ahli waris.

Pasal 79Pemberhentian Karena Hal-hal Lain

(1) Pegawai yang terlambat melaporkan diri kembali ke Universitas setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan atau cuti karena rangkap jabatan, diperlakukan apabila keterlambatan melaporkan diri kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri tidak diterima oleh Rektor maka Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai.


(2) Pegawai yang terlambat melaporkan diri ke Universitas setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan atau cuti karena rangkap jabatan lebih dari 6 (enam) bulan, maka pegawai tersebut akan diberlakukan ketentuan Pasal 77 Peraturan ini.

Pasal 80Pemberhentian atau Pengalihtugasan Pegawai

Pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai pegawai Universitas dapat diberhentikan atau dialih tugaskan.

Pasal 81Pemberhentian Karena Tidak Memenuhi Syarat

Dosen akan diberhentikan jika:a. Setelah 2 tahun dari pengangkatan belum mendapatkan

NIDNb. Setelah 3 tahun dari pengangkatan belum mendapatkan

Jabatan akademikc. Tidak menggunakan kesempatan mengikuti proses

pengajuan SERDOS selama 3 kali kesempatan

Pasal 82Hak-Hak Pegawai Yang Diberhentikan

(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat akibat penyederhanaan organisasi, diberikan hak pensiun dan pesangon sesuai aturan yang berlaku di Universitas dan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Pegawai yang menurut surat keterangan dari Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena tidak cakap jasmani atau rohani diberhentikan dengan hormat sebagai Pagawai dengan hak pensiun.

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagai pegawai tetap Universitas, mempunyai hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pada saat peraturan ini ditetapkan dosen yang belum memiliki kualifikasi sebagai dosen yang berupa NIDN dan jabatan akademik diberi waktu 2 tahun untuk memenuhi kualifikasi tersebut.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 83Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pegawai ini, maka Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 185.A/SK-BPH/UMY/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

(2) Semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :Pada tanggal :

di Yogyakarta 23 Rabiul Awal 1438 H23 Desember 2016 M

Ketua

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.NBM : 877.567

Sekretaris,

Drs. H. M. Sukiman, M.A.NBM : 613.374

Wakil Pegawai

(Eko Wahyudi, S.H.)

Wakil Universitas

(Dr. Suryo Pratolo, M.Si., Akt.)


Tembusan : 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.2. Majelis Dikti PP Muhammadiyah3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa

Yogyakarta.4. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.5. Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.6. Pegawai UMY.7. Arsip


LAMPIRAN


TABEL IIjazah, Pangkat Pertama, dan Pangkat Terakhir Pegawai

No Ijazah Pangkat Awal Pangkat Akhir

1 SLTP / sederajat Ib IIb2 SLTA / sederajat IIa IIIa3 Diploma I IIa IIIa4 Akta I IIa IIIa

5SGPLBDiploma II

IIb IIIb

6

Sarjana MudaDiploma IIIAkademiPoliteknik

IIc IIIc

7 Sarjana ( S1) IIIa IIId

8

a. Dokterb. Apotekerc. Akuntand. Psikologe. Spesialis If. Pendidikan Profesi

IIIb IVb

9 Sarjana ( S2) IIIb IVb10 Doktor (S3) IIIc IVc


TABEL IINama Pangkat Dan Golongan Pegawai

NO. NAMA PANGKATDIGAJI MENURUT

Golongan Ruang

1. Juru Muda Tingkat I I b

2. Juru I c

3. Juru Tingkat I I d

4. Pengatur Muda II a

5. Pengatur Muda Tingkat I II b

6. Pengatur II c

7. Pengatur Tingkat I II d

8. Penata Muda III a

9. Penata Muda Tingkat I III b

10. Penata III c

11. Penata Tingkat I III d

12. Pembina IV a

13. Pembina Tingkat I IV b

14. Pembina Utama Muda IV c

15. Pembina Utama Madya IV d

16. Pembina Utama IV e


TABEL IIIJabatan Akademik

NO. JabatanAkademik PANGKATAngka Kredit

GolonganRuang

DIGAJI MENURUT

1. Asisten Ahli Penata Muda 100 III a

2. Asisten Ahli Penata Muda Tingkat I 150 III b

3. Lektor Penata 200 III c

4. Lektor Penata Tingkat I 300 III d

5. Lektor Kepala Pembina 400 IV a

6. Lektor Kepala Pembina Tingkat I 550 IV b

7. Lektor Kepala Pembina Utama Muda 700 IV c

8. Guru Besar Pembina Utama Madya 850 IV d

9. Guru Besar Pembina Utama 1050 IV e

Documents

PERATURAN KEPEGAWAIAN - Universitas Muhammadiyah ......Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 8.Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 96/KEP/I.0/D/2015 tanggal 09 Sya’ban