PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWALAN

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum, merupakan salah satu aparatur negara pengemban kedaulatan dan kekuasaan negara di bidang hukum;

b. bahwa kesiapsiagaan Polri dalam menanggulangi setiap bentuk

gangguan Kamtibmas merupakan tuntutan tugas, perlu dipelihara oleh setiap jajaran Polri dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis;

c. bahwa dalam rangka memelihara Kamtibmas Polri melakukan kegiatan yang sifatnya pencegahan (preventif) berupa kegiatan pengawalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kabaharkam Polri tentang Pengawalan;

Mengingat : Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI TENTANG PENGAWALAN.

BAB I .....

2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota

Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain.

3. Pengawalan orang adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota

Polri untuk mengamankan/melindungi orang agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain.

4. Pengawalan tahanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota

Polri untuk mengamankan/melindungi tahanan agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain atau melarikan diri.

5. Pengawalan harta benda/barang berharga adalah suatu kegiatan yang

dilaksanakan oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan harta benda / barang berharga dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.

6. Pengawalan barang berbahaya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh

anggota Polri untuk melindungi, mengamankan barang berbahaya tersebut dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.

7. Keamanan adalah kondisi dinamis kedamaian dan ketentraman yang

merupakan hasil integrasi dan interaksi faktor-faktor dinamis yang memungkinkan semua kegiatan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan tuntutan tugasnya.

8. Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah kondisi/situasi yang

merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan.

9. Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG atau Police Hazard adalah

kondisi gangguan Kamtibmas skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi Gangguan Nyata.

10. Gangguan .....

3

10. Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN atau Ancaman Faktual adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian harta benda ataupun jiwa raga.

11. Situasi aman adalah situasi keadaan bebas dari bahaya yang dirasakan oleh

seseorang.

Pasal 2

(1) Pengawalan bertujuan untuk memberikan pengamanan dan keselamatan

terhadap orang dan tahanan serta keutuhan harta benda yang menjadi objek pengawalan.

(2) Pengawalan berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan

kejahatan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan.

(3) Pengawalan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dengan

fungsi-fungsi lain, selektif prioritas dan tindakan preventif.

BAB II

TUGAS DAN PERAN

Pasal 3

Tugas dan peran pengawalan meliputi :

a. mencegah/menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan kepada orang / tahanan / barang berharga / barang berbahaya yang menjadi objek pengawalan;

b. memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawalan pada

waktu proses kegiatan mobilitas dari tempat awal kegiatan sampai dengan tempat tujuan pengawalan;

c. menyampaikan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk

kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawalan kepada satuan tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan

d. peran pengawalan adalah sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada warga

masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawalan.

Pasal 4 .....

4

Pasal 4

Ruang lingkup pengawalan meliputi :

a. pengawalan orang;

b. pengawalan tahanan;

c. pengawalan barang berharga; dan

d. pengawalan barang berbahaya.

Pasal 5

Sarana transportasi yang digunakan dalam pengawalan meliputi :

a. kendaraan sepeda motor; b. kendaraan mobil; c. kereta api; d. kapal laut / alat angkut perairan; dan e. pesawat terbang.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

(1) Pengawalan dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan oleh fungsi Sabhara atas permintaan dari fungsi lain, instansi lain dan atau masyarakat.

(2) Permintaan bantuan pengawalan diajukan secara tertulis kepada satuan

Sabhara setempat minimal 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Permintaan bantuan pengawalan yang bersifat insidentil/dalam keadaan

tertentu pada sasaran terbatas dan dapat dilaksanakan sewaktu – waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kepolisian setempat.

Pasal 7 .....

5

Pasal 7 (1) Pengawalan orang/tahanan dilaksanakan oleh anggota Polri minimal 2 (dua)

orang atau disesuaikan dengan jumlah tahanan yang dikawal. (2) Pengawalan barang/barang berharga dan barang berbahaya dilaksanakan

oleh anggota Polri minimal 2 (dua) orang.

Pasal 8

(1) Petugas yang melaksanakan tugas pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah anggota Polri yang mendapat perintah dari atasannya.

(2) Selaku pembina fungsi tugas pengawalan untuk di tingkat Mabes Polri adalah

Direktorat Sabhara Polri, sedangkan untuk tingkat daerah/kewilayahan adalah Direktorat Sabhara Polda.

Pasal 9

Larangan bagi petugas pengawal meliputi:

a. melepaskan pegangan stang/stir kendaraan bermotor; b. mengadakan gerakan yang kurang etis seperti: berdiri, menendang,

menghardik kepada pengendara lain; c. melakukan pengawalan pada malam hari, jika terpaksa bermalam dalam hal

pengawalan tahanan maka dititipkan di kantor Polisi terdekat; d. meninggalkan objek pengawalan tanpa adanya pengawasan dari petugas

pengawal; dan e. memberikan makan/minum dan berkomunikasi kepada tahanan selama dalam

perjalanan.

Pasal 10

Kewajiban bagi petugas pengawal meliputi: a. berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan

tidak sewenang-wenang; b. bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya; c. penguasaan daerah, route, dan daerah yang dilalui; d. senantiasa menjaga keamanan diri pada saat melaksanakan tugas

pengawalan;

e. melakukan …..

6

e. melakukan pengecekan kembali segala sarana dan prasarana baik perorangan maupun satuan sebelum berangkat tugas; dan

f. mematuhi rambu-rambu lalulintas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas pengawalan meliputi:

a. kemampuan melakukan TPTKP; b. kemampuan pengumpulan bahan keterangan (Baket); c. kemampuan membuat laporan tertulis (verbal); d. kemampuan melakukan tindak represif tahap awal; e. menguasai tehnik dan taktik pengawalan; dan f. kemampuan bela diri Polri.

BAB IV

TAHAP PERSIAPAN

Pasal 12

(1) Memeriksa kelengkapan berupa surat perintah tugas, identitas diri berupa KTA dan KTP, serta administrasi lainnya.

(2) Memeriksa kelengkapan kendaraan yang berupa SIM, STNK, keamanan,

kelengkapan dan kondisi kendaraan.

(3) Pemeriksaan obyek pengawalan yang meliputi :

a. keadaan, jumlah, kesehatan, dan kondisi umum orang yang akan di kawal;

b. keadaan barang berharga, jumlah, jenis, pembungkusan/penyegelan, lak, ukuran, ciri-ciri dan keadaan umum;dan

c. dokumen, pembungkusan, segel, lak, jumlah, bentuk ciri-ciri keadaan umum, petugas pembawa dokumen (nama, jabatan).

(4) Melakukan AAP yang meliputi :

a. pengaturan dan pembagian tugas sesuai kebutuhan yaitu harus jelas,

siapa mengerjakan apa, bertanggung jawab kepada siapa; dan b. pemberian petunjuk-petunjuk/konsignes, penjelasan waktu, keadaan

cuaca, jarak yang ditempuh, rute yang dilalui dan rute cadangan, pengawasan khusus terhadap tahanan yang berbahaya, tindakan darurat dan penggunaan senpi.

BAB V …..

7

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengawalan Orang

Pasal 15

Cara bertindak bagi petugas yang akan melaksanakan pengawalan orang meliputi:

a. pengecekan terhadap objek yang akan dikawal meliputi jumlah orang dan barang yang dibawa;

b. pembagian tugas dan mengatur posisi siapa yang berada di depan, di

samping, serta di belakang; c. mengatur kecepatan kendaraan selama dalam perjalanan; d. melakukan pergantian/aplus bagi petugas pengawal dan menentukan waktu

serta tempat istirahat; e. melaporkan posisi setiap saat pada kesatuan melalui Alkom yang ada ; dan f. sesampainya di tempat tujuan pengawalan, melakukan serah terima kepada

petugas yang berhak menerima dan membuat Berita Acara Penyerahan.

Bagian Kedua

Pengawalan Barang Berharga

Pasal 16

Tata cara pengawalan barang berharga dengan jalan kaki meliputi: a. periksa barang-barang yang akan dikawal antara lain: jumlah barang,

pembungkus, label/lak apakah masih utuh, sedangkan penanggung jawab tetap dari instansi pengguna/pemilik;

b. melakukan pembagian tugas dengan jelas siapa yang berada di depan, di

samping, di belakang dan menentukan siapa pembawa barang-barang dari instansi pengguna;

c. mengatur kecepatan langkah selama dalam perjalanan; d. melakukan …..

8

d. melakukan pergantian/aplus bagi pembawa barang dan menentukan waktu serta tempat istirahat;

e. bila jarak yang ditempuh cukup jauh dengan medan yang berat, maka

tambahkan kekuatan personel/pengawal, hindari medan yang sulit, cari jalan yang terdekat;

f. melaporkan posisi setiap saat pada kesatuan melalui Alkom; g. sesampainya di tempat tujuan kumpulkan seluruh petugas dan pembawa

barang-barang pada satu tempat bersama-sama barang yang dikawal; h. memeriksa keadaan barang yang dikawal jika terjadi kerusakan, sobek, pecah

atau jumlahnya berkurang/mengalami penyusutan agar dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan barang; dan

i. melaksanakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan

membuat Berita Acara Penyerahan barang.

Pasal 17 Tata cara pengawalan barang berharga dengan kendaraan sepeda motor meliputi: a. formasi pada saat berjalan satu sepeda motor sebagai pembuka jalan

sedangkan posisi barang berada di tengah, dan pengawal lainnya berada di belakang;

b. mengatur kecepatan sesuai situasi lalulintas; c. menggunakan sirine/lampu rotator; d. melaporkan posisi setiap saat melalui Alkom; e. mengendarai sepeda motor dengan cara yang benar; dan f. melaporkan kepada induk kesatuan apabila ada perubahan rute.

Pasal 18 Tata cara pengawalan barang berharga dengan kendaraan mobil meliputi: a. formasi pengawalan sama dengan pengawalan menggunakan sepeda motor; b. bagi kendaraan penutup cegah jangan ada kendaraan yang mendahului; c. menjaga jarak kendaraan; d. sesampainya di tempat tujuan kumpulkan seluruh petugas dan pembawa

barang pada satu tempat bersama-sama barang yang dikawal; e. memeriksa keadaan barang jika terjadi kerusakan, sobek, pecah atau

jumlahnya berkurang/mengalami penyusutan agar dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan; dan

f. adakan …..

9

f. adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat Berita Acara Penyerahan.

Bagian Ketiga

Pengawalan Barang Berbahaya

Pasal 19 (1) Pengawalan barang berbahaya prosedurnya sama dengan pengawalan

barang berharga namun demi keamanan dan keselamatan perlu diperhatikan hal-hal meliputi :

a. pengepakan barang berbahaya harus mengikuti prosedur pengepakan,

jenis barang dimaksud agar tidak tejadi kerusakan dan kecelakaan; b. penempatan barang selama perjalanan harus mengikuti prosedur

keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. penempatan barang selama pengawalan harus membutuhkan

kendaraan khusus maka penempatan rangkaian disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengawalan barang berbahaya diharapkan dari pihak pengguna barang

mengikut-sertakan orang yang ahli dalam penanganan barang dimaksud.

Bagian Keempat

Pengawalan Tahanan

Pasal 20 Tata cara pengawalan tahanan dengan jalan kaki meliputi : a. memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan

kondisi tahanan; b. memeriksa keadaan borgol dan memborgol kedua tangan tahanan ke

belakang; c. posisi petugas berada di belakang tahanan, jaga jarak sedemikian rupa, bila

tahanan tampak berbahaya rapatkan jarak dengan tongkat/senjata siap siaga; d. bila tahanan yang dikawal lebih dari satu orang sebelum berangkat diikat

secara berantai lebih dahulu, hubungkan dengan tali yang kuat setiap tahanan berturut-turut dengan bentuk berbanjar dari mulai yang paling depan sampai terakhir, sedangkan posisi para pengawal berada di depan, samping kiri/kanan dan belakang, dengan siap siaga;

e. menghindari komunikasi dengan tahanan pada saat pengawalan berlangsung;

f. serah …..

10

f. serah terimakan tahanan dengan baik setelah sampai tujuan buat berita acara serah terima; dan

g. apabila dalam rangkaian kegiatan yang diduga tidak selesai atau dalam masa sidang di pengadilan, maka adakan pengamanan di sekitar lokasi dan tunggu sampai selesai;

Pasal 21 Tata cara pengawalan tahanan dengan kendaraan mobil meliputi: a. memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan

kondisi tahanan; b. tahanan diborgol, perintahkan naik kendaraan, apabila tahanan lebih dari satu

diperintahkan naik kendaraan satu persatu dan duduk berhadap-hadapan; c. posisi petugas pengawal duduk di depan dengan tetap waspada,

Kepala/Komandan pengawalan duduk pada bagian depan di samping pengemudi sebagai pengendali selama perjalanan;

d. kecepatan kendaraan disesuaikan dengan situasi lalulintas dan gunakan sirine/lampu rotator;

e. bila jarak cukup jauh, tentukan rute yang akan ditempuh dan waktu pemberangkatan, hindari perjalanan malam hari; dan

f. setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan membuat Berita Acara penyerahan tahanan.

Pasal 22

Tata cara pengawalan tahanan dengan menggunakan kereta api meliputi: a. memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan

kondisi tahanan; b. setelah tiba di stasiun pemberangkatan, pengawal harus mengadakan

pengamanan di tempat tahanan menunggu, jauhkan dari kerumunan orang; c. untuk naik ke gerbong kereta api, didahului oleh petugas pengawal, kemudian

disusul oleh para tahanan satu persatu sampai habis dan disusul oleh pengawal lainnya;

d. di dalam gerbong kereta api, tahanan tetap dalam keadaan diborgol dan satu sama lainnya diikat dengan tali;

e. jika tahanan kekamar kecil (WC) harus dikawal, pintu WC tidak boleh ditutup, hal ini untuk mencegah tahanan melarikan diri atau bunuh diri;

f. setibanya di stasiun tujuan, pengawal pertama turun terlebih dahulu kemudian diikuti oleh para tahanan dalam keadaan diborgol dan diikuti pengawal lainnya; dan

g. setibanya …..

11

g. setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat Berita Acara penyerahan tahanan.

Pasal 23

Tata cara pengawalan tahanan dengan menggunakan tansportasi air berupa kapal bermesin meliputi: a. memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan

kondisi tahanan; b. melakukan koordinasi dengan kapten kapal; c. menempatkan tahanan di ruang khusus (sel) kapal apabila ada; d. jika tahanan yang dikawal jumlahnya banyak dan ruangan sel dalam kapal

sempit, maka atas ijin dari kapten kapal dapat ditempatkan pada tempat lain yang memenuhi syarat keamanan dan mudah diawasi;

e. semua tahanan yang dikawal tetap diborgol, kecuali jika mereka sudah di dalam sel yang dikunci;

f. mematuhi peraturan yang berlaku di atas kapal; dan g. setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak

menerima dan buat Berita Acara penyerahan tahanan.

Pasal 24

Tata cara pengawalan tahanan dengan menggunakan tansportasi air berupa perahu tidak bermesin meliputi: a. memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan

kondisi tahanan; b. tahanan diborgol dan diperintahkan duduk dengan kaki dibuka lebar-lebar

serta ditempatkan di bagian depan perahu, pengawal berada di belakang dalam keadaan siap siaga;

c. tahanan dilarang membantu mendayung; dan d. setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak

menerima dan buat Berita Acara penyerahan tahanan.

Pasal 25 Tata cara pengawalan tahanan dengan menggunakan pesawat terbang meliputi: a. memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan

kondisi tahanan; b. mengusahakan kendaraan yang membawa tahanan langsung menuju

pesawat sehingga tahanan tidak menunggu di ruang transit;

c. jika …..

12

c. jika memungkinkan atas ijin kapten pilot minta tempat tersendiri agar tahanan mudah diawasi dan tidak berhubungan dengan penumpang lain;

d. posisi pengawal dengan tahanan duduk berdampingan dan tahanan dalam keadaan diborgol;

e. mengupayakan kendaraan penjemput tahanan langsung menuju ke pesawat; dan

f. setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat Berita Acara penyerahan tahanan.

Pasal 26

Tata cara pengawalan tahanan wanita meliputi: a. memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan

kondisi tahanan; b. pengawalan tahanan wanita harus didampingi oleh anggota Polwan; c. petugas pengawal tetap waspada, dan tahanan tetap diborgol; dan d. prosedur lainnya sesuai dengan pengawalan tahanan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25.

BAB VI

PENGAKHIRAN

Pasal 27

Setelah melaksanakan kegiatan pengawalan, petugas pengawalan melakukan kegiatan meliputi: a. apel konsolidasi dan melakukan pengecekan peralatan/perlengkapan serta

mengecek kesehatan, keselamatan tahanan/keutuhan barang-barang yang dikawal; dan

c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengawalan.

BAB VII

ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 28

Setiap mengakhiri kegiatan pengawalan, pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan wajib melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur. BAB VIII …..

13

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Susunan mengenai kekuatan pengawalan, perlengkapan/peralatan satuan

pengawalan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Untuk mendapatkan nilai aplikatif yang optimal tidak menutup kemungkinan Kasatwil menjabarkan dalam bentuk “Urut-urutan Tindakan” sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing.

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 30 (1) Pimpinan kesatuan/pimpinan lapangan dalam pelaksanaan tugas pengawalan

melakukan koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian maupun instansi terkait lainnya.

(2) Dalam pelaksanaan pengawalan, masing-masing pimpinan melakukan

koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pasal 31

(1) Dalam tugas pengawalan, kendali taktis dan kendali teknis berada pada pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan.

(2) Setiap perkembangan eskalasi selama kegiatan pengawalan, wajib dilaporkan

secara lisan dari petugas pengawalan kepada atasannya. (3) Pimpinan tertinggi dari para petugas pengawalan membuat laporan tertulis

secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas pengawalan

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan dalam kegiatan pengawalan dibebankan pada anggaran Polri.

BAB XI …..

14

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 34

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI

Ttd

Drs. IMAM SUDJARWO, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI

15

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN

PENGAWALAN

PERATURAN KABAHARKAM POLRI NOMOR 3 TAHUN 2011 TANGGAL 13 DESEMBER 2011