GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR fc» TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN DAN

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuanPasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan TandaKehormatan, perlu diatur mengenai Pemberian Gelar, TandaJasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan TandaKehormatan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan danPenganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang PembentukanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, TandaJasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentangGelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 tentang PenetapanPenghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 92, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentangPengusulan Gelar Pahlawan Nasional;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2016 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN GELAR, TANDAJASA, TANDA KEHORMATAN DAN PENGANUGERAHAN TANDAKEHORMATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalahPerangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatUKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.

7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan BangkaBelitung.

8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Provinsi KepulauanBangka Belitung.

- 3 -

9. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presidenkepada seseorang yang telah gugur atau meninggal duniaatas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yangluar biasa kepada bangsa dan negara.

10. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada WargaNegara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawanpenjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggaldunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasahidupnya melakukan tindakan kepahlawanan ataumenghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagipembangunan dan kemajuan bangsa dan negara RepublikIndonesia.

13. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikanPresiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luarbiasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidangtertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

14. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yangdiberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusipemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaanyang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

15. Tanda Kehormatan Daerah adalah tanda kehormatan daerah

yang diberikan dalam bentuk penghargaan danpenghormatan daerah kepada seseorang atau lembaga atauorganisasi yang memenuhi persyaratan yangdirekomendasikan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji GelarDaerah.

16. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnyadisingkat TP2GD adalah tim yang bertugas memberikanpertimbangan kepada Gubernur dalam meneliti dan mengkajiusulan pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan danpenganugerahan tanda kehormatan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagiPemerintah Daerah dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, TandaKehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. memberikan informasi kepada masyarakat dan aparaturmengenai tata cara pengusulan pemberian Gelar, Tanda Jasa,Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda KehormatanDaerah;

b. terciptanya kesepahaman dalam pelaksanaan prosedurpengusulan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, TandaKehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;dan

c. terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan pemberian Gelar,Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan TandaKehormatan Daerah.

BAB III

GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian Gelar, Tanda Jasa dan TandaKehormatan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. persyaratan untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa dan TandaKehormatan;

b. tata cara pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa dan TandaKehormatan;

c. tata cara verifikasi usul Gelar, Tanda Jasa dan TandaKehormatan; dan

d. Pemberian rekomendasi dan pengajuan usul Gelar, TandaJasa dan Tanda Kehormatan ke Pemerintah.

Bagian KeduaPersyaratan untuk Memperoleh Gelar, Tanda Jasa

dan Tanda Kehormatan

Pasal 5

Untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi:

a. persyaratan umum; dan

b. persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufa, meliputi:

a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau seseorang yang berjuangmelawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadiwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

b. memiliki integritas moral dan keteladanan;

c. berjasa terhadap bangsa dan negara;

d. berkelakuan baik;

e. setia dan tidak menghianati bangsa dan negara; dan

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana yang diancam denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufb, meliputi:

a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjataatau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainuntuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisikemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuanbangsa;

b. tidak pernah menyerah kepada musuh dalam perjuangan;

c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsunghampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yangdiembannya;

d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapatmenunjang pembangunan bangsa dan negara;

e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagikesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkatdan martabat bangsa;

f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yangtinggi;

g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas danberdampak nasional; dan/atau

h. lahir dan/atau berjuang dan mengabdi tanpa menyerahdan/atau melahirkan gagasan/karya besar serta memilikikonsistensi semangat kebangsaan di daerah.

Bagian KetigaTata Cara Pengajuan Usui Gelar, Tanda Jasa

dan Tanda Kehormatan

Pasal 8

(1) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufb, dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi ataukelompok masyarakat.

(2) Usui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitharus dilengkapi dengan:

a. buku profil yang memuat riwayat hidup diri atauketerangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/organisasi;

b. keterangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/oranisasi;

c. riwayat perjuangan dan jasa serta tugas negara yangdilakukan calon penerima gelar, tanda jasa dan/atautanda kehormatan; dan

d. surat perizinan dari pemerintah negara ya bersangkutankhusus bagi warga negara asing.

Pasal 9

Permohonan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan TandaKehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukanmelalui Gubernur.

Pasal 10

PD/UKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya dapat memfasilitasimasyarakat dalam mengajukan usul pemberian Gelar, TandaJasa dan Tanda Kehormatan.

Bagian KeempatTata Cara Verifikasi Usui Gelar, Tanda Jasa dan

Tanda Kehormatan

Pasal 11

(1) Verifikasi usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji keabsahan,kelayakan dan pemberian rekomendasi.

(2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh TP2GD.

(3) Dalam hal TP2GD menilai usul Gelar, Tanda Jasa dan/atauTanda Kehormatan memenuhi persyaratan, maka usultersebut disampaikan kepada Gubernur sebagai bahanpertimbangan dalam pemberian rekomendasi.

(4) Dalam hal TP2GD menilai usul Gelar, Tanda Jasa dan/atauTanda Kehormatan tidak memenuhi persyaratan, maka usultersebut dikembalikan oleh TP2GD kepada pengusul.

(5) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatmengajukan kembali usulannya pada tahun berikutnya.

Bagian KelimaPemberian Rekomendasi dan Pengajuan Usui Gelar, Tanda Jasa

dan Tanda Kehormatan

Pasal 12

(1) TP2GD menyampaikan bahan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disertai rekomendasi atasusul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan/atau TandaKehormatan untuk ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Gubernur dapat mempertimbangkan hal lain atas bahanpertimbangan yang disampaikan oleh TP2GD.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),disampaikan kepada TP2GD untuk mendapatkan verifikasitambahan atas usulan pemberian Gelar, Tanda Jasadan/atau Tanda Kehormatan.

- 7 -

Pasal 13

(1) Dalam hal rekomendasi atas usulan pemberian Gelar, TandaJasa dan/atau Tanda Kehormatan telah ditetapkan olehGubernur, Gubernur melalui Dinas Sosial menyampaikanpermohonan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan/atauTanda Kehormatan kepada Menteri Sosial.

(2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mengeluarkan surat pengantar permohonan usul pemberianGelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

BAB IV

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH

Bagian KesatuUmum

Pasal 14

Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah bertujuan untuk:

a. memberikan penghormatan, penghargaan dan pengakuanatas jasa seseorang atau organisasi kepada PemerintahDaerah dan/atau masyarakat; dan

b. meningkatkan dedikasi dan motivasi bagi setiap orang atauorganisasi untuk berperan serta dalam penyelenggaraanPemerintah Daerah dan/atau pembangunan daerah dan/ataumasyarakat.

Pasal 15

Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah dilaksanakanberdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. jenis, bentuk penganugerahan, pemberian dan penerima;

b. persyaratan; dan

c. pembatalan.

Bagian KeduaJenis, Bentuk Penganugerahan, Pemberian dan Penerima

Paragraf 1Jenis

Pasal 16

(1) Jenis Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

a. tingkat utama;

b. tingkat madya; dan

c. tingkat pratama.

(2) Tanda Kehormatan Daerah tingkat utama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. gelar pahlawan daerah; dan

b. piagam penghargaan.

(3) Tanda Kehormatan Daerah tingkat madya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. bintang daerah; dan

b. piagam penghargaan.

(4) Tanda Kehormatan Daerah tingkat pratama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c berupa satyalencana daerah.

Paragraf 2Bentuk Penganugerahan dan Pemberian

Pasal 17

(1) Bentuk Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat disertaidengan pemberian, meliputi:

a. fasilitas yang dianggap bermanfaat bagi penerima TandaKehormatan Daerah;

b. uang; dan/atau

c. barang.

(2) Pemberian fasilitas, uang dan/atau barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbanganobjektif dariTP2GD.

(3) Pelaksanaan pemberian fasilitas, uang dan/atau barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Pemberian Tanda Kehormatan Daerah kepada penerimadilaksanakan oleh Gubernur.

(3) Pemberian Tanda Kehormatan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersamaan denganperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi KepulauanBangka Belitung.

Paragraf 3Penerima

Pasal 19

(1) Penerima Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

a. perorangan; dan/atau

b. organisasi/lembaga.

(2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,meliputi:

a. pejabat negara;

b. pejabat pemerintah/pemerintah daerah;

c. pejabat negara sahabat;

d. mantan pejabat pemerintah/pemerintah daerah;

e. mantan pejabat negara sahabat;

f. tokoh masyarakat;

g. pemuka agama;

h. pelaku usaha; dan

i. masyarakat yang berprestasi/berjasa.

(3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,meliputi:

a. organisasi internasional;

b. organisasi kemasyarakatan;

c. organisasi keagamaan;

d. organisasi profesi;

e. organisasi keolahragaan; dan

f. organisasi sosial.

Bagian KetigaPersyaratan

Pasal 20

(1) Persyaratan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf b paling sedikit sebagai berikut:

a. berjasa bagi pemerintah daerah atau masyarakat;

b. mengharumkan pemerintah daerah; dan

c. persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),TP2GD dapat menambahkan persyaratan teknis lainnya.

Pasal 21

(1) Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah dapat dilakukanatas:

a. inisiatif Gubernur; atau

b. inisiatif Ketua DPRD.

(2) Selain inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatjuga berasal dari usul organisasi atau usul dari kelompokmasyarakat.

(3) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikankepada TP2GD untuk diteliti dan dipertimbangkan.

(4) Usui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikankepada Gubernur melalui TP2GD.

- 10 -

Bagian KeempatPembatalan

Pasal 22

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf adilakukan oleh Gubernur apabila penerima melakukanperbuatan menurunkan harkat, martabat dan citra Daerahdan/atau melakukan tindak pidana kejahatan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanoleh Gubernur atas rekomendasi TP2GD.

(3) Inisiatif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilakukan berdasarkan usulan Gubernur/KetuaDPRD/Organisasi/Kelompok Masyarakat.

(4) Pembatalan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepadapenerima yang masih hidup.

BAB V

TP2GD

Pasal 23

(1) Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberianGelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, dan PenganugerahanTanda Kehormatan Daerah, Gubernur membentuk TP2GD.

(2) Susunan keanggotaan TP2GD sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 24

(1) Susunan TP2GD berjumlah 13 (tiga belas) orang, terdiri atas:

a. unsur praktisi;

b. unsur akademisi;

c. unsur sejarawan; dan

d. unsur instansi terkait.

(2) Susunan keanggotaan TP2GD sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;

b. wakil ketua merangkap anggota;

c. sekretaris merangkap anggota;

d. wakil sekretaris merangkap anggota; dan

e. anggota.

(3) Uraian tugas keanggotaan ditetapkan lebih lanjut oleh KetuaTP2GD.

-11 -

Pasal 25

Untuk dapat ditunjuk sebagai anggota TP2GD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:

a. unsur praktisi, akedemisi, sejarawan dan tenaga ahli dalampenelitian antara lain mempunyai keterkaitan dengan usulanpemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan danPenganugerahan Tanda Kehormatan Daerah; dan

b. unsur instansi terkait terdiri dari instansi yang mempunyaitugas dan fungsi berkaitan dengan pemberian Gelar, TandaJasa, Tanda Kehormatan, dan Penganugerahan TandaKehormatan Daerah, pelestarian nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 26

Tugas TP2GD, meliputi:

a. menyelenggarakan sidang penelitian dari pengkajian atasusulan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, TandaKehormatan, dan Penganugerahan Tanda KehormatanDaerah;

b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangkapengusulan penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, TandaKehormatan, dan Penganugerahan Tanda KehormatanDaerah;

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernurterhadap masalah yang berkaitan dengan Gelar, Tanda Jasa,Tanda Kehormatan dan nilai kepahlawanan;

d. menyusun indikator penilaian calon penerima Gelar, TandaJasa dan Tanda Kehormatan;

e. menyusun dan memberikan persyaratan teknis pengusulanGelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, dan PenganugerahanTanda Kehormatan Daerah;

f. menerima inisiatif Penganugerahan Tanda KehormatanDaerah dari Gubernur atau Ketua DPRD;

g. menerima usul Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerahdari organisasi atau usul dari masyarakat;

h. meneliti inisiatif atau usulan Penganugeranan TandaKehormatan Daerah;

i. merekomendasikan Tanda Kehormatan Daerah kepadaGubernur;

j. merekomendasikan Gelar, Tanda Jasa dan/atau TandaKehormatan kepada Gubernur; dan

k. dalam hal diperlukan, TP2GD dapat melakukan uji petikterhadap calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan TandaKehormatan yang diusulkan.

- 12 -

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 26, TP2GD dibantu oleh Sekretariat yang mempunyaitugas memberikan dukungan teknis, operasional danadministrasi.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

(3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmenunjuk secara fungsional pimpinan unit kerja yangmenangani pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan danrestorasi sosial.

Pasal 28

Gubernur dapat memberhentikan keanggotaan TP2GD sebelummasa jabatannya berakhir dalam hal:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri secara tertulis;

c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun; dan

e. tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang diperlukan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber lain yang sahdan tidak mengikat.

13

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal Pf Maret2017

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal Pf Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

BERITA DAE

NOMOR VM SE1

yanAiagawandi

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017