GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNGNOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menyusun Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa Uraian Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

1

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

2

menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB ISUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :a. Kepala Badan ;b. Sekretariat;c. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;e. Bidang Pengembangan Potensi Daerah;f. Bidang Promosi;g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IIURAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian KesatuKepala Badan

Pasal 2

(1) Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan men-gendali- kan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Ter-padu dan Penanaman Modal dibidang pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan

kebijakan teknis sesuai kebijakan umum pemer-intah, pemerintah daerah dalam bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;

b. penyelenggaraan penetapan program kerja dan perencanaan kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;

3

c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta sinkronisasi penyelenggaraan pelayanan periz-inan kepada SKPD, swasta, lembaga terkait;

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta sinkronisasi penyelenggaraan penanaman modal kepada instansi dan lembaga yang terkait;

e. penyediaan sarana, pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

f. pelaksanaan pembinaan staf;g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Bagian KeduaSekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan uru-san kesekretariatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:a. penatausahaan keuangan akuntansi dan per-

bendaharaan;b. pelayanan surat menyurat, kearsipan, inven-

taris, pengelolaan kerumahtanggaan, menyiap-kan bahan penyusunan rencana kebutuhan pe-gawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepe-gawaian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. pengoordinasian penyusunan program/kegiatan dan anggaran;

d. pengevaluasian pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;

e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;f. pelaksanaaan pembinaan staf;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

4

h. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

(1) Sekretariat terdiri dari :a. Sub Bagian Keuangan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c. Sub Bagian Program.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pe-natausahaan keuangan, akuntansi dan perbenda-haraan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. melaksanakan perencanaan kebutuhan keuan-

gan;b. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan

internal;c. melaksanakan urusan verifikasi keuangan inter-

nal;d. melaksanakan urusan pelaporan keuangan;e. melaksanakan pembinaan staf;f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya;g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan surat menyurat, kearsipan, inven-taris, pengelolaan kerumahtanggaan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seba-gai berikut:

5

a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearispan dan tata naskah dinas;

b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;c. menyimpan, mendistribusikan, menginventaris,

memelihara dan menyiapkan penghapusan barang invetaris;

d. melaksanakan urusan adminstrasi perjalanan di-nas;

e. mengelola kendaraan dinas;f. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan

di lingkungan kantor;g. menyusun formasi pegawai;h. menyusun kendali kenaikan pangkat pegawai,

kenaikan gaji berkala, peninjauan masa kerja, alih tugas, pindah wilayah kerja, promosi, mutasi pegawai, cuti pegawai serta pensiun pegawai;

i. mengusulkan pengisian jabatan yang masih kosong;

j. menyusun rencana kebutuhan diklat;k. menyusun daftar urut kepangkatan dan daftar

penilaian pelaksanaan pekerjaan;l. mengendalikan disiplin pegawai;m.melaksanakan pembinaan staf;n. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya;o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

atasan.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melak-sanakan urusan pengkajian, koordinasi dan penyusunan program/ kegiatan dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penyeleng-garaan pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana di-maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. menyusun program/kegiatan dan anggaran

penye-lenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;

b. mensinergikan Program/Kegiatan Penanaman Modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabu-paten/Kota;

6

c. menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Ren-cana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. melaksanakan evaluasi Program/Kegiatan dan membuat laporan Badan dengan berkoordinasi pada Pimpinan;

e. melaksanakan pembinaan staf;f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Bagian KetigaBidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi periz-inan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:a. perumusan kebijakan teknis, standar pelayanan

publik dan standar operasional prosedur periz-inanan dan non perizinan;

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi periz-inan dan non perizinan secara terpadu;

c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan periz-inan dan non perizinan dengan tim teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

d. pengelolaan sistem informasi pelayanan periz-inan dan non perizinan secara elektronik;

e. pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat;f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan inte-

grasi Pelayanan Perizinan antar penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelayanan Perizinan dengan instansi vertikal dan instansi terkait lainnya;

h. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

i. pelaksanaan pembinaan staf;j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

7

atasan.k. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin

oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;b. Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Perizinan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 10

(1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas perumusan teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. merumuskan Kebijakan teknis, standar

pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non periz-inan;

b. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

c. mengelola sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;

d. melaksanakan pembinaan staf;e. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya;f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, veri-fikasi dan evaluasi pada proses pelayanan perizinan terpadu.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Per-

8

izinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. mengoordinasikan tim teknis pelayanan periz-

inan dan non perizinan;b. melaksanakan Koordinasi proses pelayanan per-

izinan dan non perizinan;c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan inte-

grasi pelayanan perizinan antar penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

d. melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan perizinan dan non perizinan yang telah diproses tim teknis;

e. mengelola pelayanan pengaduan masyarakat;f. melaksanakan pembinaan staf;g. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya;h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Bagian KeempatBidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas monitoring, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengawasan dan Pengen-dalian mempunyai fungsi :a. pelaksanaan monitoring pengendalian

pelayanan perizinan dan penanaman modal;b. pengawasan pelaksanaan pengendalian

pelayanan perizinan dan penanaman modal;c. pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan

dan penanaman modal;d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan periz-

inan dan penanaman modal;e. pelaksanaan evaluasi pengendalian pelayanan

perizinan dan penanaman modal;f. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelayanan

9

perizinan dan penanaman modal;g. pelaksanaan pembinaan staf;h. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.j. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin

oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :a. Sub Bidang Monitoring Perizinan dan Penana-

man Modal;b. Sub Bidang Koordinasi Lembaga Pemerintah

dan Non Pemerintah.(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pen-gendalian.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Monitoring Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas monitoring, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pen-gendalian perizinan dan penanaman modal.

(2) Uraian Tugas Sub Bidang Monitoring Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. melakukan pengawasan terhadap pengendalian

pelaksanaan perizinan dan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);

b. melakukan pengawasan terhadap perkemban-gan pelayanan perizinan dan penanaman modal;

c. melakukan evaluasi triwulan dan semesteran terhadap perkembangan realisasi perizinan dan penanaman modal;

d. melaksanakan pembinaan staf;e. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan

sesuai bidang tugasnya;

10

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Koordinasi Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi di bidang per-izinan dan penanaman modal.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Koordinasi Lembaga Pe-merintah dan Non Pemerintah sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. melaksanakan koordinasi terhadap ketentuan

dan penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan perizinan dan penanaman modal;

b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pen-gawasan dan pengendalian perizinan dan penanaman modal dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah atau para penanam modal lainnya;

c. melakukan koordinasi dengan instansi pembi-nan perizinan dan penanaman modal terhadap perkembangan dan kemajuan perizinan dan penanaman modal;

d. membuat laporan secara berkala atas tugas ko-ordinasi pelaksanaan perizinan dan penanaman modal yang berlokasi di daerah;

e. melaksanakan pembinaan staf;f. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan

sesuai bidang tugasnya;g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Bagian KelimaBidang Pengembangan Potensi Daerah

Pasal 16

(1) Bidang Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menganalisa pengembangan potensi daerah skala provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

11

pada ayat (1) Bidang Pengembangan Potensi Daerah mempunyai fungsi :a. pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan

pemutakhiran data /informasi potensi dan sarana prasarana skala provinsi;

b. pelaksanaan analisa dan pengembangan potensi daerah;

c. penyusunan statistik dan sistem informasi penanaman modal;

d. pengkajian kebijakan dan pemberdayaan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;

e. pelaksanaan pembinaan staf;f. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan

sesuai bidang tugasnya;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.h. Bidang Pengembangan Potensi Daerah dipimpin

oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

(1) Bidang Pengembangan Potensi Daerah terdiri dari :a. Sub Bidang Data dan Statistikb. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Potensi Daerah.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan survei data potensi daerah dan sarana prasarananya, mengolah dan menyusun data statistik penanaman modal.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Data dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta

men-distribusikan data potensi investasi daerah;b. menyusun dan mengembangkan Sistem

Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) ;

12

c. menyusun data statistik penanaman modal;d. melaksanakan penyusunan data base

penanaman modal;e. melakukan koordinasi pengelolaan data potensi

penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;

f. melaksanakan pembinaan staf;g. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya;h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan;

Pasal 19

(1) Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi mempunyai tugas melaksanakan urusan analisa potensi/kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, dan penyusunan sistem informasi potensi dan pengembangan penanaman modal.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman

dan tata cara pengembangan potensi investasi daerah;

b. melakukan analisa sumber daya alam dan sum-ber daya lainnya yang dijadikan potensi unggu-lan dan skala prioritas daerah;

c. melaksanakan pemberdayaan usaha dalam rangka peningkatan penanaman modal;

d. menganalisa dan mengembangkan potensi dan peluang investasi, serta mengkordinasikannya dengan pihak-pihak terkait;

e. melaksanakan pembinaan staf;f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya;g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Bagian KeenamBidang Promosi

Pasal 20

13

(1) Bidang Promosi mempunyai tugas mengkaji, meru-muskan dan menyusun kebijakan teknis pelak-sanaan pemberian bimbingan dan pembinaan pro-mosi dan kerjasama investasi di tingkat provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Promosi mempunyai fungsi:a. pengoordinasian dan melaksanakan promosi

penanaman modal daerah di dalam negeri dan luar negeri yang melibatkan dari satu Kabu-paten/Kota;

b. pelaksanaan kerjasama dunia usaha di bidang Penanaman Modal;

c. penyusunan materi dan memfasilitasi ker-jasama nasional dan internasional di bidang penanaman modal;

d. penyusunan data dan informasi promosi, serta sarana prasarana yang digunakan;

e. pelaksanaan pembinaan staf;f. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan

sesuai bidang tugasnya;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.h. Bidang Promosi dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

(1) Bidang Promosi terdiri dari :a. Sub Bidang Kerjasama;b. Sub Bidang Bahan Promosi.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Promosi.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas meren-canakan dan melaksanakan promosi investasi, ker-jasama dunia usaha, pembuatan perjanjian ker-jasama dan perumusan masalah promosi di bidang penanaman modal.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

14

a. menyusun rencana dan melaksanakan promosi investasi;

b. melaksanakan kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;

c. membuat perjanjian kerjasama;d. mengkaji dan merumuskan permasalahan pro-

mosi dengan investasi dan Kabupaten/Kota;e. melaksanakan pembinaan staf;f. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan

sesuai bidang tugasnya;g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Bahan Promosi mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan promosi dan menyelenggarakan system informasi promosi in-vestasi.

(2) Uraian tugas Sub Bidang Bahan Promosi seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. menyiapkan dan menyusun materi dan bahan

promosi;b. menyelenggarakan sistem informasi promosi in-

vestasi;c. melaksanakan pembinaan staf;d. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan

sesuai bidang tugasnya;e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

BAB IIIKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.

Pasal 25

15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 26 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

16

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 19 Agustus 2013

GUBERNURKEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinangpada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 05 SERI D

17