PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR - 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON, Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Ambon

Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel terutama Pasal 2 ayat (2) huruf a yang mengatur rumah kost sebagai objek pajak sudah tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pungutan pajak hotel, maka Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2003 tentang Pajak Hotel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah untuk ke tiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

1

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan lembaran Negara Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4190);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 1 Seri A Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 01, Tambahan Lembaran Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 1 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HOTEL

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 Seri A Nomor 1) diubah sebagai berikut:

3

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 8 (delapan) angka, yakni angka 3A, 3B, 3C, 4A,

9A, 17A, 17B, 17C, 17D, dan 17E; angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 diubah; angka 4 diubah; angka 12 berubah susunannya menjadi angka 17 dan seterusnya mengalami peruahan susunan, sehingga Pasal 1 berbunyi :

‘’Pasal 1 (3A) Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi

Daerah Kota Ambon; (3B) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Ekonomi Daerah Kota Ambon; (3C) Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang Pajak Daerah dan mendapat pendelegasian dari Kepala Daerah;

(4) Badan adalah Bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

(4A) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

(9A) Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjuang lainnya kepada subjek pajak;

(10) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(11) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

(12) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

(13) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

4

(14) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

(15) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak;

(16) Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

(17) Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

(17A) Sengketa pajak daerah adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan paksa;

(17B) Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

(17C) Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

(17D) Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;

(17E) Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran peraturan daerah serta menemukan tersangkanya;

(18) Penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kota Ambon yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana;

5

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a menambah kata “dan” diantara kata “losmen,” dan “rumah” dan kata-kata sesudah kata “penginapan” di hapus, huruf b kata “atau dikelola” dihapus, huruf c kata “centre” dihapus dan menambah kata-kata “salon, boutique, galeri,” di antara kata “(fithnes),” dan kata “kolam”; ayat (3) kata-kata “pajak yang digunakan untuk” dihapus selanjutnya pada ayat (3) huruf a dan b diubah, huruf e menghapus kata “dapat” yang terletak diantara kata “yang” dan kata “dimanfaatkan, sehingga Pasal 2 berbunyi :

‘’Pasal 2

(2) a. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (cottage), hotel, wisma pariwisata, pesanggarahan (hostel), losmen, rumah penginapan dan Rumah kost dengan kamar 10 atau lebih.

b. Pelayanan penunjang, antara lain telpon, faximili, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan hotel

c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness), salon, boutique, galeri, kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel

(3) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak hotel adalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.

b. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

3. Ketentuan Pasal 7 kata “oleh” diganti dengan kata-kata “dengan peraturan”,

yang berbunyi :

’’Pasal 7 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satui) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

4. Ketentuan Pasal 10 kata “kota ambon” diganti dengan kata “daerah”, yang

berbunyi :

‘’Pasal 10 Pajak terhutang dipungut di wilayah daerah tempat objek pajak berlokasi

6

5. Judul BAB VI diubah; diantara BAB VI dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 10A disertai penjelasan pasal pada ayat (2), yang berbunyi :

BAB VI

PENDAFTARAN, PENGUKUHAN, PERHITUNGAN DAN

PENETAPAN PAJAK

Pasal 10A (1) Wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada kepala daerah melalui

dinas. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

melampirkan dokumen-dokumen perizinan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha.

(3) Setelah melakukan pendaftaran, wajib pajak dikukuhkan dan diberikan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).

(4) Pengukuhan wajib pajak ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) kata “setiap” dihapus selanjutnya menambah

kata-kata “yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa masa pajak” di antara kata “pajak” dan kata “ wajib, ayat (2) kata-kata “lengkap” dan “benar” diubah posisinya, ayat (3) menambah kata-kata “melalui dinas” di antara kata “daerah” dan kata “selambat”, diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), (5), dan (6) sehingga ayat (4) naik menjadi ayat (7) dengan mengganti kata “oleh” dengan kata “dengan peraturan”, sehingga berbunyi :

’’Pasal 11

(1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD

(2) SPTPD sebagaimana di maksud dengan ayat (1) harus di isi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya

(3) SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada kepala daerah melalui dinas selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak

(4) Kepala daerah atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu tertentu

(5) SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan

(6) Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah ini

7

(7) Tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) di atas, diatur dengan peraturan kepala daerah

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

’’Pasal 12 (1) Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, kepala daerah

menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD (2) SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak selambat-lambatnya 10 (sepuluh)

hari sejak diterimanya SKPD (3) Apabila setelah waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang

membayar pajak terhutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1); ayat (3) huruf a, b, dan c; ayat (4); ayat (5); ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi :

’’Pasal 13

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang

(3) a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terhutangnya pajak

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terhutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak

8

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan

(7) Penambahan jumlah pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri tindakan pemeriksaan

9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A,

yang berbunyi :

Pasal 13A (1) Kepala daerah dapat menerbitkan STPD apabila

a. Pajak dalam masa pajak tidak atau kurang dibayar b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan atau salah hitung (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib

pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen), dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, wajib pajak dikenakan denda.

10. Judul BAB VII diubah, yang berbunyi :

BAB VII

PEMBAYARAN

11. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

‘’Pasal 15

(2) Kepala daerah memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurung waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, yang berbunyi :

’’Pasal 16 (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

9

13. Judul BAB VIII diubah, Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) diubah, yang berbunyi :

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

‘’Pasal 17

(1) Apabila pajak terhutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, kepala daerah melakukan tindakan penagihan pajak

(2) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terhutang dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

(3) Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai langkah awal tindakan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan dikeluarkan oleh kepala dinas

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, yang berbunyi :

’’Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

15. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, yang berbunyi :

’’Pasal 25

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

16. Judul BAB X diubah, yang berbunyi :

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

17. Judul BAB XI diubah, yang berbunyi :

10

BAB XI

KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN

18. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 diubah, dan di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disispkan 2 (dua) pasal baru, yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B, yang berbunyi :

’’Pasal 28

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan

pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh kepala daerah

’’Pasal 28A (1) Wajib pajak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda

kewajiban membayar pajak

’’Pasal 28 B

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan, banding dan gugatan kepada kepala daerah atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan dalam perhitungan dan penetapan pajak maupun perbuatan melanggar hukum lainnya.

’’Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 atau pengajuan banding dan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan

19. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal

29A, yang berbunyi :

‘’Pasal 29A (1) Berdasarkan permohonan wajib pajak, kepala daerah dapat memberikan

pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah 20. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab dan diantara Pasal 31

dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni BAB XIIA, Pasal 31A, dan Pasal 31B, yang berbunyi :

11

BAB XII A

BAGI HASIL PAJAK DAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK

‘’Pasal 31 A (1) Hasil penerimaan pajak disetorkan ke kas daerah (2) Pajak yang dipungut sebagian diperuntukkan bagi negeri di wilayah

daerah tempat pemungutan pajak sebesar 5% (lima persen)

‘’Pasal 31 B (1) Kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak dikenakan biaya

pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah

(2) Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka pemungutan pajak

(3) Alokasi biaya pemungutan pajak ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

21. Judul BAB XIII di ubah, yang berbunyi :

BAB XIII

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

22. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal

32A, yang berbunyi :

’’Pasal 32 A (1) Piutang pajak yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari kepala dinas

(3) Berdasarkan permohonan tersebut, kepala daerah menetapkan penghapusan piutang pajak dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh kepala daerah

23. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab dan di antara Pasal

32 A dan Pasal 33 disisipkan 1 satu) pasal baru, yaitu BAB XIII A dan Pasal 32 B, yang berbunyi :

12

BAB XIII A

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

‘’Pasal 32 B (1) Pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh dinas yang

ditunjuk oleh kepala daerah (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan

oleh pengawas fungsional, bagian hukum dan satuan polisi pamong praja

24. Di antara BAB XIII A dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab baru dan di antara

Pasal 32 B dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu BAB XIII B dan Pasal 32 C sehingga berbunyi :

BAB XIII B

SANKSI ADMINISTRASI

‘’Pasal 32 C

(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap perbuatan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah berupa : a. Pengenaan denda dan/atau bunga b. Teguran, peringatan, teguran dan surat lain yang sejenis c. Surat paksa, penyitaan, dan pelelangan d. Penutupan tempat usaha untuk sementara e. Pencabutan izin usaha untuk sementara f. Pencabutan izin usaha

(3) Pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan secara bersamaan dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini

25.Ketentuan BAB XIV Pasal 33 dan dan BAB XV Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal

36 berubah susunannya sehingga berbunyi :

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

‘’Pasal 33 (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

13

atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah yang 2 (dua) kali jumlah yang terhutang.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah yang 4 (empat) kali jumlah yang terhutang.

(3) Pejabat yang ditunjuk atau aparatur pemerintah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

‘’Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terhutangnya pajak dan berakhirnya masa pajak

‘’Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 adalah pelanggaran

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

‘’Pasal 36 (1) Penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan berdasarkan

undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana terhadap tindak pidana dibidang perpajakan

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan memiliki keterangan atau

laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

14

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

26. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab baru dan di antara

Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yaitu BAB XV A dan Pasal 36 A, Pasal 36 B, Pasal 36 C, dan Pasal 36 D, yang berbunyi :

BAB XVA

PENEGAKKAN HUKUM

’’Pasal 36 A

(1) Penegakkan hukum pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh dinas bersama-sama dengan satuan polisi pamong praja serta dinas/lembaga yang berwenang lainnya

(2) Penegakkan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan preventif dan tindakan represif

‘’Pasal 36 B

Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pasal 37 A ayat (2) meliputi : a. Pembinaan, kesadaran huikum aparatur dan masyarakat b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan

’’Pasal 36 C

Tindakan represif sebagaimana dimaksud pasal 37 A ayat (2) meliptui : a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan orang atau badan

hukum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

15

b. Penyerahan penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya kepada lembaga yang berwenang.

’’Pasal 36 D

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon

Ditetapkankan diAmbon pada tanggal, 4 Desember 2009 WALIKOTA AMBON,

dto

MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal, 4 Desember 2009 SEKRETARIS KOTA AMBON,

dto Ny. HESINA JOHANNA HULISELAN/T

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2009 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya.

An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan

Ub. Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Kota Ambon,

E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006

16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR - 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HOTEL

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 Seri A Nomor 1), sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya, objek Pajak Hotel sebagaimana diatur dalam Pasal 2 butir a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 khusus yang berkaitan dengan “rumah kost yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan” dalam kenyataannya tidak dapat dikategorikan sebagai pajak hotel. Berkaitan dengan rumusan norma hukum di atas, hal ini perlu di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri yang dapat dipersamakan dengan objek pajak lainnya yang serupa dengan itu.

Selain itu, beberapa materi muatan lainnya yang perlu dilakukan

perubahan untuk memperjelas materi muatan Peraturan Daerah ini sekaligus berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum bagi wajib pajak yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Mekanisme penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus (Pemerintah Daerah) harus diatur secara jelas untuk memberikan jaminan perlindungan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian, singkatan yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang pajak.

17

Angka 2 Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Objek pajak hotel berupa rumah kost yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan tidak lagi dikategorikan sebagao objek pajak, karena telah diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas Angka 3

Pasal 7 Cukup jelas

Angka 4

Pasal 10 Cukup jelas

Angka 5 Pasal 10 A


Ayat (2) Untuk mendapatkan SITU, wajib pajak mengurusnya pada SKPD Teknis terkait



Angka 6


Angka 7 Pasal 12

Cukup jelas

Angka 8 Pasal 13


Ayat (2) ukup jelas

18






Angka 9

Pasal 13 A Ayat (1)

Berkaitan dengan penetapan pajak, setelah adanya penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN, dan pelanggaran terhadapnya maka penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STPD. Untuk itu, pengaturan STPD diatur sebagai kelanjutan dari penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.

Ayat (2)

Cukup jelas Angka 10



Angka 12


Angka 13

Pasal 17 Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2)


Surat lain yang sejenis yang dimaksud dalam ayat ini adalah surat yang diterbitkan oleh kepala dinas yang ditunjuk sebagai Fiskus yang menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak seperti kwitansi, nota.

19


Angka 14


Angka 15

Pasal 25 Ayat (1)

Pengurangan, keringan dan pembebasan pajak dapat diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar wajib pajak


Angka 16

Cukup jelas

Angka 17 Cukup jelas

Angka 18

Pasal 28 Ayat (1)


Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Ayat (3) Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan permohonan banding, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak didasarkan pada legalitas formal yang melahirkan asas praesumptio iustae causa atau asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid), bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya

Pasal 28 A Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

20

Ayat (2) Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan gugatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah. Pengajuan gugatan tidak menunda kewajiban membayar pajak didasarkan pada legalitas formal yang melahirkan asas praesumptio iustae causa atau asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid), bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya

Pasal 28 B

Dalam pengajuan keberatan, banding, dan gugatan, wajib pajak juga dapat mengajukannya berkaitan dengan adanya perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Pasal 29

Cukup jelas Pasal 30

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib pajak secara nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Kota.

Angka 19

Pasal 29A Ketentuan dalam pasal ini untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan, peringanan dan pembebasan pajak berdasarkan kondisi yang dialami oleh wajib pajak

Angka 20

Pasal 31A Ayat (1)

Hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah

Ayat (2)

Pajak hotel yang di pungut oleh Pemerintah Kota sebagian diperuntukkan bagi negeri di wilayah Kota tempat pemungutan Pajak Hotel sebesar 5% (lima persen). Bagian negeri yang berasal dari pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan memperhatikan aspek dan potensi antar negeri.

21

Pasal 31 B Cukup jelas

Angka 21


Pasal 32 Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut dapat ditagih lagi

Ayat (2)

Huruf a Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

Yang di maksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota Yang di maksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib pajak secara nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Kota.

Pasal 32 A


Pasal 32B Maksud dimasukkannya rumusan pelaksanaan dan pengawasan ini untuk memperjelas aparatur yang berwenang untuk melakukan penagihan terhadap pungutan pajak, adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparatur diantaranya oleh Pengawas Fungsional, Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja

22

Angka 24 Pasal 32C

Ayat (1) Sanksi administrasi sebagai instrument kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini. Sanksi administratif bersifat reparatoir diterapkan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan paksaan pemerintahan (bestuursdwang) dan pengenaan uang paksa (dwangsom), sedangkan sanksi punitive semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang dengan pengenaan denda administrative (bestuursboete). Selain itu pula dikenal sanksi regresif (refressieve sancties) yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada keputusan yang diterbitkan. Sanksi regresif ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya keputusan yang dilakukan dalam bentuk penarikan dan pencabutan keputusan tersebut.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini merupakan penerapan sanksi administrative secara kumulatif eksternal. Secara kumulasi eksternal di mana penerapan sanksi administrative secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana dan sanksi perdata.

23

Untuk sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, dalam hal ini tidak diterapkan prinsip “neb is in idem” (tidak dua kali mengenai hal atau perkara yang sama), karena antara sanksi administrasi dengan sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan, sifatnya reparatoir-Condemnatir dan tanpa melalui peradilan karena dilakukan secara langsung oleh pemerintah, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelaku, sifatnya Condemnatoir dan melalui peradilan.

Angka 25

Pasal 33 Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak berhati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat dari alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.

Ayat (3)

Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan Kepala Dinas atau aparatur pemerintahan lainnya menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.

Pasal 34

Cukup jelas Pasal 35

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum dan hakim.

Pasal 36

Ayat (1) Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

24

25


Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 26 Pasal 36A

Ayat (1) Ketentuan penegakkan hukum merupakan instrument yang sangat dibutuhkan dalam peraturan daerah ini. Agar Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya instrument hukum agar setiap orang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menaati peraturan daerah ini, sekaligus adanya peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan penegakkan hukum peraturan daerah. Penegakkan hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kota Ambon bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta dinas atau instansi terkait lainnya. Penegakkan hokum ini meliputi tindakan preventif dan tindakan represif.

Ayat (2)

Cukup jelas Pasal 36B

Cukup jelas Pasal 36C

Yang dimaksud dengan lembaga yang berwenang dalam peraturan daerah ini adalah lembaga yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang bersifat pelanggaran meliputi kepolisian dan kejaksaan.

Pasal 36D

Cukup jelas Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 243

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON