1

PERATURAN DAERAH KOTA AMBONNOMOR - 1 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yangpenting guna membiayai pelaksanaan pembangunan danpenyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Nomor - 1 Tahun 2003 tentang PajakHotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaAmbon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 2 Seri B Nomor02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 243) sudah tidak sesuai lagidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perludiganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah TentangPajak Hotel;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang PembentukanDaerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah SwatantraTingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang PembentukanKota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan MengurusRumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang PerubahanBatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, TambahanTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian Insentif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis PajakDaerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah AtauDibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota AmbonTahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 01 Tambahan Lembaran DaerahNomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1, Kota adalah Kota Ambon.

2. Walikota adalah Walikota Ambon.

3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Ambon.

3

4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakandaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atauDaerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosialpolitik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badanlainnya.

6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkaitlainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubukpariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

8. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hoteluntuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yangmenjadi tanggungannya.

9. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat,dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurutperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulankalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, danmelaporkan pajak yang terutang.

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bilaWajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Suratyang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaranpajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Tanda Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STSPD, adalah buktipembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakanformulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Tanda Bukti Pembayaran, yang disingkat STBP adalah bukti pembayaran ataupenyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulirdan diberikan kepada bendahara penerima sebagai bukti pembayaran.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah suratyang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ataupembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dankewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

4

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untukmelakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahantulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentudalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BayarTambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak DaerahLebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau SuratKeputusan Keberatan.

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BayarTambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak DaerahLebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yangdiajukan oleh Wajib Pajak.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objekdan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatanpenagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untukmengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang ataujasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporanlaba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakanyang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yangterjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB IINAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Pemungutan daerah atas pelayanan hotel dinamakan pajak hotel.

5

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran,termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikankemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon,faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, danfasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah;b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,

dan panti sosial lainnya yang sejenis; dane. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang

dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepadaorang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

BAB IIIDASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5.

6

BAB IVWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Ambon.

BAB VMASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Hotel.

BAB VISURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

(1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan

Peraturan Walikota.

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapatmenerbitkan:a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktutertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan padawaktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutangdihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kreditpajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupabunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atauterlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulandihitung sejak saat terutangnya pajak.

7

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajakmelaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambatdibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejaksaat terutangnya pajak.

Pasal 13(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD,SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat(5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIIPEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 14

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan berdasarkan SPTPD,SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

BAB VIIITATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian KesatuTata Cara Pembayaran

Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk olehWalikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, ,SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaanPajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktuyang ditentukan oleh Walikota.

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukandengan SSPD.

8

Pasal 16

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayarandan penyetoran pajak yang terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelahsaat terutangnya pajak;

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanKeberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harusdibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yangditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsuratau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan.

(4) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana pada Pasal 14 diberikan tanda buktipembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(5) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus.

(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsurPajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yangditentukan.

(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukansecara teratur dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlahpajak yang belum atau kurang bayar.

(4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menundapembayaran Pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan bunga 2% (duapersen) dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata carapembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

(1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana pada Pasal 14 diberikan tanda buktipembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian KeduaTata Cara Penagihan

Pasal 19

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

9

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibatsalah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejaksaat terutangnya pajak.

Pasal 20

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak ataukurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IXPENDAFTARAN, PENGUKUHAN, PERHITUNGAN DAN

PENETAPAN PAJAK

Bagian KesatuPendaftaran

Pasal 21

(1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Walikota melalui Dinas.(2) Pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya

kegiatan usaha dan telah memiliki SITU.(3) Setelah melakukan pendaftaran, Wajib Pajak dikukuhkan dan diberikan

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

(4) Pengukuhan Wajib Pajak ditetapkan dengan Keputusan Walikota

(5) Walikota dapat mendelegasikan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)kepada Kepala Dinas.

Bagian KeduaPengukuhan

Pasal 22

(1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal Masa Pajak wajibmengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap, danbenar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikotamelalui Dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnyaMasa Pajak.

10

(4) Walikota atas permohonan Wajib Pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterimadapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksudpada ayat (3) untuk jangka waktu tertentu.

(5) SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidaksepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yangtelah ditetapkan.

(6) Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan bataswaktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa dendasesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(7) Tata cara pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3),(4) di atas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian KetigaPenetapan

Pasal 23

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnyasendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB XKEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabatyang ditunjuk atas suatu :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan/atau

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuanperaturan daerah ini.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejaktanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud padaayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidakdapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikitsejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehinggatidak dipertimbangkan.

11

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yangditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagaitanda bukti penerimaan surat keberatan

Pasal 25

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal SuratKeberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat danWalikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada PengadilanPajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulisdalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampaidengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 27

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atauseluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalanbunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)bulan;

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasansampai dengan diterbitkannya SKPDLB;

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajakdikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) darijumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telahdibayar sebelum mengajukan keberatan;

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratifberupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dikenakan;

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajakdikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlahpajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telahdibayar sebelum mengajukan keberatan.

12

BAB XIPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau pejabat dapatmembetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yangdalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/ataukekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.

(2) Walikota atau pejabat yang berwenang dapat:a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,

dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan daerah ini, dalam halsanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDNatau SKPDLB yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/ataue. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Walikota.

BAB XIIPENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 29

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dalam hal :a. Terjadi suatu bencana;

b. Pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Pajak dengan memperhatikankemampuan Wajib Pajak;

c. Usaha pengentasan kemiskinan;

d. Usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan/atau

e. Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Tata cara pemberian, pengurangan dan keringanan pajak akan diatur lebih lanjutdengan Peraturan Walikota.

13

BAB XIIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonanpengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui danWalikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalianpembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyaSKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atasketerlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIVKEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampauiwaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila WajibPajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhapabila:a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; ataub. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak

langsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaianSurat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayarandan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

14

Pasal 32(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjutdengan Peraturan Walikota.

BAB XVPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 33(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakanpembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan ataupencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Walikota.

Pasal 34(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yangterutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggapperlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan

Peraturan Walikota

BAB XVIINSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35(1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan pihak lain yang

membantu dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluianggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Besarnya pembayaran insentif ditetapkan oleh Walikota

(4) Dalam hal daerah telah melaksanakan remunerasi, pemberian insentif sebagaimanayang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditiadakan.

15

BAB XVIIPENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang HukumAcara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipiltertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atauBadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanadi bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitasorang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umummelalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

16

BAB XVIIITAMBAHAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

(1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), pasal 22 ayat (2),ayat (3) dan ayat (5), pasal 23, dan pasal 28 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Walikotadapat :

a. melakukan peringatan lisan atau tertulis kepada Wajib Pajak;

b. melarang beroperasi atau menyegel tempat usaha; atau

c. menunda mengeluarkan izin atau membatalkan izin tempat usaha.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Wajib Pajak :

a. Melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidakmembayar pajak; atau

b. Dengan sengaja memungut dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sahatau memungut tidak disetorkan ke kas daerah;

c. Tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa dasar alasan yang sahmenolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksayang sah dilengkapi dengan surat tugas dari walikota.

BAB XIXKETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisidengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benarsehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan palinglama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengantidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benarsehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara palinglama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangkawaktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya atau berakhirnyaMasa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 39Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) merupakanpemerimaan Negara.

17

BAB XIXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 40Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:(a) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (LembaranDaerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 2 Seri B Nomor 02, Tambahan Lembaran DaerahNomor 243) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(b) Semua Peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaanpemungutan Pajak Hotel sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan denganperaturan daerah ini masih tetap berlaku sampai diterbitkannya peraturan dankeputusan walikota yang baru menurut peraturan daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambonpada tanggal 15 Pebruari 2012

WALIKOTA AMBON,

dto

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambonpada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS KOTA AMBON,

dto,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBONTAHUN 2012 NOMOR 1 SERI B NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinyaAn. Sekretaris Kota Ambon

Asiten PemerintahUb.

Kepala Bagian HukumSekretariat Kota Ambon

E. SILOOY, SH., MHNIP: 19631204 1999803 1 006

18

P E N J E L A S A NATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBONNOMOR - 1 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK HOTEL

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah wujud dari Komitmen Pemerintahuntuk mendorong Percepatan perubahan dan Kemajuan Daerah sesuai prinsipotonomi yaitu Daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurussendiri urusan Pemerintahannya melalui Kebijakan Daerah yang dapatmeningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan Masyarakat dengan tetapmengutamakan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan,pelaksanaan Pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraanmasyarakat.

Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut daerah berhakmengenakan pungutan kepada masyarakat yang berlandaskan pada ketentuanperundang-undangan yang berlaku dengan menempatkan pajak daerah sebagaisalah satu perwujudan ekonomi yang pelaksanaannya diatur dengan PeraturanDaerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup Jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Pasal 4Ayat (1)

Cukup jelas

19

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikantarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PajakHotel adalah sesuai dengan rumus berikut :Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yangSeharusnya Dibayar Kepada Hotel

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

Pasal 12Ayat (1)

Huruf aAngka 1

Cukup jelasAngka 2

Cukup jelasAngka 3

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelas

20

Pasal 13Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 14Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelas

Pasal 17Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelas

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasPasal 19

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelas

21

Huruf cCukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 20Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 21Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)

Cukup jelas.Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)

Cukup jelas.Ayat (5)

Cukup jelasAyat (6)

Cukup jelas.Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas.

Pasal 24Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)

Cukup jelas.Ayat (5)

Cukup jelasAyat (6)

Cukup jelas.

22

Pasal 25Ayat (1)

Cukup jelasHuruf b

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 26Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)

Cukup jelas.Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29Ayat (1)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas.

23

Pasal 30Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)

Cukup jelas.Ayat (5)

Cukup jelasAyat (6)

Cukup jelas.Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 31Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 32Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

Pasal 33Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 34Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

24

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 35Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Huruf iCukup jelas

Huruf jCukup jelas

Huruf kCukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 37Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas

25

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 39Cukup jelas.

Pasal 40Cukup jelas.

Pasal 41Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 257