1

P ERA TUR AN DA ERAH

KABU PA TEN TAN JUN G J ABUN G BAR A T

NOMO R 1 2 TA HU N 2 013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN TA NJ UNG JA BUNG B ARA T

TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional juncto Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 tahun 2013 tetang Tata Ruang Wilayah Provisi Jambi maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965, tentang Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1965 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 182 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5160);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan

Kabupaten/Kota; dan

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Tahun 2013 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jambi Nomor 10.

Dengan Persetu juan Bersama

3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAN JUN G J ABU NG BARA T

dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN TAN JUN G J ABUN G BAR A T TAHUN 2013 - 2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu Penger t ian

Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Pemerintahan Daerah adalah bupati, perangkat daerah dan DPRD

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat. 5. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaan.

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

15. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten

4

pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

16. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

17. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

18. Rencana Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

19. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

20. Kawasan perdesaan dalam wilayah perencanaannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

25. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

26. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

28. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan;

5

29. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

30. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

31. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

32. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

33. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

34. Tatanan kepelabuhan adalah suatu sistem kepelabuhan yang memuat peran, fungsi, jenis hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

35. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

36. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tempat tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

37. Terminal adalah Fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolom standard dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang.

38. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan yang melayani kepentingan sendiri yang sesuai dengan usaha pokoknya.

39. Termial khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

40. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah setiap perangkat dan media yang saling berhubungan fungsi untuk menyalurkan komunikasi yang berlangsung antara dua tempat atau lebih dan segenap perangkat telekomunikasi yang menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi baik suara, data, gambar atau kode-kode tertentu.

41. Sistem Jaringan Kabel Laut adalah sistem jaringan yang menggunakan media transmisi kabel yang ditanam atau diletakan di dasar laut untuk menghubungkan komunikasi antar pulau atau antar Negara.

42. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran udara yag mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 500 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat pembangkit

6

yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien

43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yag mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.

44. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar di bidang kelistrikan.

45. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

46. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.

47. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

48. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

49. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

50. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

51. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

52. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

53. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

54. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

55. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

56. Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

57. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

7

58. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

59. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

60. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

61. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

62. Kawasan lindung lainnya adalah Kawasan yang memberikan perlindungan terdiri berupa cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

63. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

64. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

65. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

66. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

67. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

68. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan.

69. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan untuk memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan atau peternakan

70. Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan dikembangkan sebagai lahan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

71. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan criteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

8

72. Kawasan Minapolitan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan pemasaran komuditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

73. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

74. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

75. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

76. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

77. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan atau kawasan industri sistem pertahanan.

78. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

79. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

80. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

81. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program berserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.

82. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

83. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

9

84. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang atau penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.

85. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

86. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

87. Arahan sanksi adalah perangkat untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

88. Orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi. 89. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam bidang penataan ruang. 90. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

91. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

92. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan, Peran dan Fungsi Pasal 2

RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kedudukan sebagai pedoman utama yang menjadi turunan dari RTRW Provinsi Jambi.

Pasal 3

Peran RTRW kabupaten disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.

Pasal 4 RTRW kabupaten menjadi pedoman untuk: a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten; c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah

kabupaten;

10

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;

e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan

f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1 Muatan Pasal 5

(1) RTRW kabupaten memuat:

a. ketentuan Umum; b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

wilayah; c. rencana struktur ruang wilayah; d. rencana pola ruang wilayah; e. penetapan kawasan strategi; f. arahan pemanfaatan ruang wilayah; g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; h. kelembagaan; i. peran masyarakat; j. penyidikan; k. ketentuan pidana; l. ketentuan penutup; m. penjelasan; dan n. lampiran.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas: a. Peta Rencana Struktur Ruang; b. Peta Rencana Pola Ruang; c. Peta Penetapan Kawasan Strategis; dan d. Indikasi Program Utama.

Paragraf 2

Wi layah Perencanaan Pasal 6

(1) Wilayah perencanaan kabupaten merupakan daerah dengan batas

yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara, meliputi: a. Kecamatan Tungkal Ilir; b. Kecamatan Seberang Kota; c. Kecamatan Bram Itam; d. Kecamatan Tungkal Ulu; e. Kecamatan Tebing Tinggi; f. Kecamatan Batang Asam; g. Kecamatan Merlung; h. Kecamatan Renah Mendaluh; i. Kecamatan Muara Papalik; j. Kecamatan Betara;

11

k. Kecamatan Kuala Betara; l. Kecamatan Pengabuan; dan m. Kecamatan Senyerang.

(2) Batas-batas wilayah kabupaten meliputi: a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina

Selatan; b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi dan

Kabupaten Batang Hari; c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dan Selat Berhala; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan

Kabupaten Tebo. (3) Luas wilayah administrasi kabupaten kurang lebih 537.516 (lima ratus

tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam belas) hektar.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tu juan Pasal 7

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kebi jakan Penataan Ruang

Pasal 8 Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: a. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka

mengurangi kesenjangan antar wilayah; b. pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada

sektor perdagangan dan jasa; c. perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu

memacu pertumbuhan wilayah; d. perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian

kabupaten; e. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal; f. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara

kelestarian lingkungan hidup; g. perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten; h. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang

berwawasan lingkungan; i. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya

saing; dan j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ket iga Strategi Penataan Ruang

Pasal 9

12

(1) Strategi perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan untuk mewujudkan

keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;

b. memantapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan memantapkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah;

c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar dapat kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan

d. mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah yang bertetangga.

(2) Strategi pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat perdagangan dan

jasa kawasan perkotaan; b. meningkatkan kualitas pasar tradisional yang memiliki potensi

untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan jasa; c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara

ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan

d. menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif. (3) Strategi perwujudkan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang

mampu memacu pertumbuhan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi: a. mengembangkan Kota Kuala Tungkal sebagai kota modern untuk

memicu pertumbuhan beberapa kawasan perkotaan lainnya; b. menjamin kawasan-kawasan fungsional kota yang akan

dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang handal; c. menyiapkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dalam

mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan; dan d. mempersiapkan sistem penyediaan perumahan dan permukiman

yang handal guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan.

(4) Strategi perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi: a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi

lahan; b. mengintegrasikan pengembangan kawasan-kawasan pertanian

dengan mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan; c. melakukan penguatan pemasaran hasil pertanian melalui

peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;

d. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; dan

e. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal mendukung kegiatan pertanian, dan perikanan.

13

(5) Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi: a. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budidaya laut,

air payau dan tawar; b. memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan; c. mendorong tumbuhnya sector-sektor sekunder dan tersier yang

terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan; dan d. mengembangkan industri pengolaan ikan.

(6) Peningkatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi: a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami

penurunan kualitas; b. mengendalikan dan memantapkan kawasan lindung sesuai dengan

fungsi masing-masing; c. melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan

pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup; dan

d. memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.

(7) Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, meliputi: a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan

pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya; b. mengembangkan terminal angkutan penumpang; c. menata sistem transportasi kabupaten dengan simpul-simpul

transportasi regional dan nasional; d. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan –

perkotaan; e. mengembangkan sistem irigasi yang menjamin tersediannya air

sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian lahan basah; f. mengembangkan kawasan permukiman yang memiliki askesibilitas

dan pelayanan infrastruktur yang memadai; dan g. mengoptimakan fungsi prasarana lainnya berupa sistem energi,

sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem pengelolaan lingkungan hingga keseluruh wiayah kabupaten.

(8) Strategi peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, meliputi; a. mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertambangan dan

penggalian yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung potensi

pertambangan dan penggalian; c. mengembangkan industri pengolahan hasil tambang dan

penggalian; dan d. mengembangkan pusat-pusat energi berbasis pertambangan.

(9) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, meliputi: a. meningkatkan pelayanan pendidikan; b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan; c. memberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan; d. mengatur dan mengendalikan pertumbuhan serta distribusi

penduduk secara merata dan sesuai daya dukung lingkungan; dan

14

e. mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara merata dan sesuai skala pelayanan kegiatan.

(10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, meliputi: a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di

wilayah kabupaten; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di

sekitar pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan

d. menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum Pasal 10

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. rencana sistem pusat kegiatan; b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegia tan Pasal 11

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

Pasal 12 (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11

terdiri atas: a. Sistem perkotaan; dan b. Sistem perdesaan.

(2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

(3) Sistem perdesaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Perkotaan Kuala Tungkal berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala

15

kabupaten, perdagangan dan jasa skala regional, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat industi pengolahan perikanan, pusat peribadatan, dan simpul pelayanan transportasi.

(5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Perkotaan Serdang Jaya di Kecamatan Betara yang berfungsi

sebagai perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan, industri pengolahan, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;

b. Perkotaan Merlung di Kecamatan Merlung yang berfungsi sebagaipusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi; dan

c. Perkotaan Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi yang berfungsi sebagaipusat pemerintahan kecamatan, pusat industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan, perdagangan dan jasa sub regional pelayanan transportasi.

(6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. Perkotaan Dusun Kebun di Kecamatan Batang Asam yang berfungsi

sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan distribusi barang lokal, dan simpul transportasi;

b. Perkotaan Bram Itam Kiri di Kecamatan Bram Itam yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga;

c. Perkotaan Pelabuhan Dagang di Kecamatan Tungkal Ulu yang berfungsi pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, industri kecil dan kerajinan rumah tangga; dan

d. Perkotaan Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

(7) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Perdesaan Senyerang di Kecamatan Senyerang berfungsi sebagai

transportasi lokal, pasar lokal dan pusat pelayanan fasilitas umum; b. Perdesaan Tungkal V di Kecamatan Seberang Kota berfungsi sebagai

transportasi lokal dan pusat pelayanan fasilitas umum; c. Perdesaan Betara Kiri di Kecamatan Kuala Betara berfungsi

berfungsi sebagai pusat pelayanan fasilitas umum skala beberapa desa;

d. Perdesaan Lubuk Kambing di Kecamatan Renah Mendaluh berfungsi berfungsi transportasi lokal dan pusat pelayanan fasilitas umum; dan

e. Perdesaan Rantau Badak di Kecamatan Muara Papalik berfungsi transportasi lokal dan pusat pelayanan fasilitas umum dan perdagangan dan pendidikan.

Pasal 13 Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan melalui peraturan daerah tersendiri.

Bagian Ket iga Sistem Jar ingan Prasarana Utama

16

Pasal 14 (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (1) huruf b meliputi: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan perkeretaapian; dan c. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. jaringan jalan; b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

(3) Sistem jaringan perkeretapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jaringan jalur kereta api umum; b. jaringan jalur kereta api khusus; dan c. prasarana perkeretapian.

(4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran.

Paragraf 1

Sistem Jar ingan Transportasi Darat Pasal 15

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf

a meliputi: a. jalan bebas hambatan; b. jalan arteri primer; c. jalan kolektor primer K1; d. jalan kolektor primer K2; e. jalan lokal primer; dan f. jalan khusus.

(2) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di ruas Jambi – Rengat (Batas Batanghari – Batas Riau).

(3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ruas Batas Provinsi Riau – Merlung; b. ruas Merlung – Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Kabupaten

Muara Jambi. c. ruas Batas Kabupaten Muara Jambi – Pematang Lumut; d. ruas Pematang Lumut – Batas Kota Kuala Tungkal; e. ruas Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal; f. ruas Jalan Sudirman Kuala Tungkal; g. ruas Jalan Sri Sudewi Kuala Tungkal; dan h. ruas Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.

(4) Jalan kolektor primer K1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di ruas Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Lubuk Kambing – Merlung.

(5) Jalan kolektor primer K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang meliputi: a. ruas Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten Tanjung

Jabung Barat – Kuala Tungkal; b. ruas Sungai Saren – Teluk Nilau – Seyerang;

17

c. ruas Senyerang – Mekarjati/Batas Riau; d. ruas Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tanjung Jabung

Barat – Merlung; dan e. Senyerang – Tebing Tinggi – Simpang Kuala Dasal.

(6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. ruas Simpang Rambutan – Margo Rukun – Mekarjati – Tungkal V –

Tungkal IV Desa – Muara Seberang; b. ruas jalan Kuala Tungkal – Teluk Sialang – Sungai Gebar – Batas

Tanjung Jabung Timur; c. ruas jalan Tebing Tinggi – Pematang Lumut; d. ruas perkotaan Merlung – Tanjung Benanak; e. ruas perkotaan Pelabuhan Dagang – Purwodadi – Simpang Abadi; f. ruas perkotaan Kemang Manis – Bukit Indah – Intan Jaya – Adi

Purwa; dan g. ruas perkotaan Pinang Gading – Bukit Harapan – Lampisi – Cinta

Damai –Pulau Pauh. (7) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. ruas Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Taman Raja/Pelabuhan Dagang; dan

b. ruas Kelagian – Teluk Nilau. (8) Rencana pengembangan jaringan jalan akan diusulkan ke Gubernur

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perda ditetapkan.

Pasal 16 (1) Prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf b meliputi: a. terminal penumpang; dan b. terminal barang.

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe B di Desa Bram

Itam Raya Kecamatan Bram Itam; b. pengembangan terminal tipe C di Kota Kuala Tungkal; c. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe B di Kota Merlung

Kecamatan Merlung; d. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe B di Kota Tebing

Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi; dan e. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe C di Teluk Nilau

Kecamatan Pengabuan. (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

pengembangan terminal barang Desa Bram Itam Raya di Kecamatan Bram Itam.

Pasal 17 (1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (2) huruf c meliputi: a. angkutan penumpang; dan b. angkutan barang.

(2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:

18

a. pengembangan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) dengan jalur meliputi: 1. Jawa – Palembang – Jambi – Kuala Tungkal; 2. Kuala Tungkal – Merlung – Pekan Baru; dan 3. Kuala Tungkal – Jambi – Muaro Bungo – Padang.

b. pengembangan Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jalur meliputi: 1. Kuala Tungkal – Simpang Tuan – Simpang Km. 35 - Jambi, 2. Kuala Tungkal – Jambi – Muara Bulian – Muara Bungo; dan 3. Kuala Tungkal – Tebing Tinggi – Merlung – Jambi.

c. pengembangan Angkutan Pedesaan (ANGDES) meliputi: 1. Kuala Tungkal – Simpang Abadi; 2. Kuala Tungkal – Teluk Nilau; 3. Kuala Tungkal – Sialang; 4. Kuala Tungkal – Tebing Tinggi; 5. Kuala Tungkal – Merlung; 6. Kuala Tungkal – Pelabuhan Dagang; 7. Kuala Tungkal – Betara Kiri; dan 8. Jalur penghubung antar kecamatan lainnya.

(3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kuala Tungkal –

Terminal Barang Desa Bram Itam Raya – Jambi – Sumatera Selatan; dan

b. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kuala Tungkal – Terminal Barang Desa Bram Itam Raya – Tebing Tinggi – Pekanbaru.

Pasal 18

(1) Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi: a. pelabuhan; dan b. alur pelayaran.

(2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pelabuhan umum lalu lintas angkutan sungai, danau dan

penyeberangan sungai Pengabuan; b. terminal Pasar Kuatik; c. terminal Tangga Raja Ulu; dan d. Terminal Ampera.

(3) Alur pelayaran meliputi: a. alur Sungai Pengabuan dengan jalur Kuala Tungkal – Parit Pudin -

Teluk Nilau – Senyerang – Sungai Kayu Aro – Teluk Ketapang - S. Rambai – Lumahan – Tebing Tinggi - Taman Raja dan daerah sekitarnya;

b. alur Sungai Betara dengan jalur Kuala Tungkal – Kuala Sei. Betara – Serdang Jaya Kecamatan Betara; dan

c. alur Lintas penyeberangan Dabo – Kuala Tungkal – Kampung Balak – Tanjung balai Karimun.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 19

(1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi: a. Batas Sumatera Selatan – Tempino – Jambi – Sengeti – Merlung –

Batas Riau; dan b. Muara Tebo – Merlung – Kuala Tungkal.

19

(2) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berupa pembangunan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Merlung – Kuala Tungkal – Muara Sabak.

(3) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c berupa pengembangkan stasiun kereta api umum berada di Kuala Tungkal dan Merlung.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 20

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi: a. tatanan kepelabuhan; dan b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi: a. pelabuhan pengumpul berupa pelabuhan Kuala Tungkal di

Kecamatan Tungkal Ilir di Sungai Pengabuan; b. Terminal untuk kepentingan sendiri mencakup wilayah Kecamatan

Tungkal Ulu; Kecamatan Batang Asam; Kecamatan Tebing Tinggi; Kecamatan Pengabuan; Kecamatan Tungkal Ilir; Kecamatan Seberang Kota; dan Kecamatan Kuala Betara; dan

c. Terminal Khusus mencakup wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Pengabuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. alur pelayaran laut dengan jalur Kuala Tungkal – Kabupaten

Tanjung Jabung Timur – Kepulauan Riau – Provinsi Riau – SIJORI (Singapura, Johor, Riau) – SIBAJO (Singapura – Batam – Johor); dan

b. alur Pelayaran Penyeberangan dengan jalur Kuala Tungkal – Provinsi Kepulauan Riau – Provinsi Riau.

Bagian Keempat

Sistem Jar ingan Prasarana Lainnya Pasal 21

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi: a. sistem jaringan energi dan kelistrikan; b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumber daya air; dan d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 22 (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 huruf a meliputi: a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. pembangkit tenaga listrik; dan c. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan distribusi meliputi:

20

a. jaringan Kota Jambi - Muara Jambi - Tanjung Jabung Barat yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri kabupaten dan kota di Provinsi Jambi; dan

b. jaringan Pematang Lumut di Kecamatan Betara - Kecamatan Tungkal Ilir – Batam.

(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pelabuhan

Dagang terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu; b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Merlung

terdapat di Kecamatan Merlung; c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pematang

Lumut di Kecamatan Betara; d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tungkal V

Kota terdapat di Kecamatan Seberang Kota; e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG)

Purwodadi dan Tanjung Jabung Power terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Betara; dan

f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tungkal I terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengembangan gardu induk dengan kapasitas 150 (seratus lima

puluh) kilo volt terdapat di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengikuti ruas jalan utama;

b. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kVA interkoneksi jaringan listrik Sumatera Barat – Muara Bungo – Jambi – Muaro Jambi – Tanjung Jabung Barat – Tebo;

c. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kVA (seratus lima puluh) Kilo Volt yaitu menghubungkan kabupaten Indra Giri Hulu dengan kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Muara Papalik; dan

d. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 kVA (dua puluh) Kilo Volt Ampere yaitu menghubungkan antar kecamatan di Tanjung Jabung Barat.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 23

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 huruf b meliputi: a. sistem jaringan kabel udara; b. sistem jaringan kabel bawah tanah; c. sistem jaringan kabel bawah laut; dan d. sistem jaringan nirkabel;

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berupa pembangunan dan pengembangan jaringan tetap di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

(3) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan dan pengembangan jaringan tetap yang ditanam di dasar laut wilayah kabupaten.

(4) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa menara telekomunikasi berikut perangkat komunikasi yang

21

dibangun di atas permukaan tanah dan di atas bangunan di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi: a. Wilayah Sungai (WS); b. Cekungan Air Tanah (CAT); c. jaringan irigasi; d. jaringan air baku untuk air bersih; e. sistem pengendalian daya rusak air; dan f. normalisasi daerah rawa.

(2) Wilayah Sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. WS Pengabuan – Lagan yang merupakan WS kewenangan Propinsi;

dan b. WS Batanghari yang merupakan WS kewenangan nasional

mencakup: 1. DAS Pengabuan – DAS Betara; 2. DAS Pangkal Duri; 3. DAS Mendahara; dan 4. DAS Batanghari.

(3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan CAT Jambi – Dumai.

(4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi berupa daerah irigasi Sei

Suban dengan luas lebih kurang 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar; dan

b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten meliputi: 1. Sei Bungin seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima)

hektar; dan 2. Sei Melawai seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar.

(5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pengembangan dan pengolahan sumber air Sungai Pengabuan

melayani seluruh kecamatan disepanjang alur Sungai Pengabuan; b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di seluruh kecamatan

di wilayah kabupaten; c. pengembangan dan pengolahan sumber dari air tanah dengan

pengelolaan PDAM melayani Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang; dan

d. pengembangan dan pengolahan sumber air dari embung di Desa Pematang Lumut di Kecamatan Betara.

(6) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir meliputi: a. normalisasi kawasan aliran sungai yang terdapat di Kecamatan

Batang Asam dan Kecamatan Kuala Betara; b. pengembangan turap di Kuala Tungkal; dan c. penempatan pintu air di Kecamatan Tungkal Ilir.

22

(7) Normalisasi daerah rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberangkota, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Betara.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya Pasal 25

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 huruf d meliputi: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem penyediaan air minum; c. sistem pengelolaan air limbah; d. sistem jaringan drainase; e. sistem penyediaan pedistrian; dan f. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan

Betara; dan b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di seluruh

kecamatan di wilayah kabupaten. (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi: a. pengembangan sistem distribusi melalui pipa transmisi PDAM dan

atau SPAM di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten; b. penyediaan sistem air minum perpiaan dan non perpipaan untuk

memenuhi kebutuhan air minum; dan c. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di seluruh kecamatan

di wilayah kabupaten. (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi: a. pengelolaan limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Lumpur

Tinja (IPLT) di Merlung, Pelabuhan Dagang dan Kuala Tungkal; b. pengolahan limbah non domestik terdapat di perkotaan Tebing

Tinggi; c. pengembangan dan pengolahan limbah domestik berupa sistem

terpusat (IPAL) di perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Tebing Tinggi, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Merlung;

d. pengembangan pengelolaan air limbah tangki septik dengan bak distribusi di Perkotaan Kuala Tungkal;

e. pengembangan pengelolaan air limbah sistem cubluk di Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang;

f. pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kawasan Industri di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir; dan

g. pengadaan instalasi pengolahan limbah untuk B3 pada kegiatan pertambangan.

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. jaringan drainase primer terdiri atas Sungai Pengabuan, Sungai

Betara dan sungai Pangkal Duri serta anak sungai meliputi: 1. Sungai Bram Hitam;

23

2. Sungai Lumahan; 3. Sungai Baung; 4. Sungai Dasal; 5. Sungai Pengabuan; 6. Sungai Luntuk; 7. Sungai Langir; 8. Sungai Asam; 9. Sungai Tantang; 10. Sungai Pisapuan; 11. Sungai Senyerang; dan

b. jaringan drainase sekunder terdapat di sepanjang jalan utama perkotaan dan pedesaan.

(6) Sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki (pedistrian) pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Wilayah PKW berada di Kecamatan Tungkal Ilir; b. Wilayah PKL meliputi Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung dan

Kecamatan Tebing Tinggi; dan c. Wilayah PPK meliputi perkotaan Dusun Kebun, perkotaan Bram

Itam Kiri, perkotaan Pelabuhan Dagang, dan perkotaan Teluk Nilau. (7) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e meliputi: a. jalur evakuasi meliputi:

1. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi: a. pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Kuala Betara; b. pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Batang Asam; c. pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ulu;

dan d. pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Muara Papalik.

2. Jalur evakuasi bencana kebakaran berupa pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Kuala Betara;

3. Jalur evakuasi bencana tanah tanah longsor berupa pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Merlung; dan

4. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang berupa pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Seberang Kota.

b. ruang evakuasi meliputi: 1. ruang evakuasi bencana banjir meliputi:

a. kantor desa, bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Kuala Betara;

b. kantor desa, bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Batang Asam;

c. kantor desa, bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Tungkal Ulu; dan

d. kantor desa, bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Muara Papalik.

2. Ruang evakuasi bencana kebakaran berada di Stadion Persitaj dan fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Kuala Betara;

3. Ruang evakuasi bencana tanah longsor meliputi fasilitas umum di Kecamatan Merlung;

24

4. Ruang evakuasi bencana gelombang pasang meliputi fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Seberang Kota; dan

5. Ruang evakuasi bencana puting beliung meliputi fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Betara.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu

Umum Pasal 26

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya.

(2) Pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; dan f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung Pasal 28

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa hutan lindung gambut berada di Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Bram Itam.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa kawasan resapan air.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kecamatan Renah Mendaluh; b. Kecamatan Merlung; c. Kecamatan Batang Asam; dan d. Kecamatan Muara Papalik.

25

Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; dan c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjarak 100 (seratus) meter dari bibir pantai, terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, dan Kecamatan Kuala Betara.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa daratan sepanjang tepian sungai dengan jarak paling sedikit 100 meter ke arah darat meliputi: a. Sungai Betara; b. Sungai Pengabuan; dan c. Sungai Pangkal Duri.

(4) Kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan

jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dengan luas kurang lebih 34.973 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar atau kurang lebih 21% (dua puluh satu) persen dari luas seluruh kawasan perkotaan;

b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas kurang lebih 18.319 (delapan belas ribu tiga ratus sembilan belas) hektar dengan proporsi 11% (sebelas) persen dari luas seluruh perkotaan; dan

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 31

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi: a. taman nasional; b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; c. kawasan cagar alam; dan d. taman wisata alam;

(2) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan luas kurang lebih 11.520 (sebelas ribu lima ratus dua puluh) hektar di Kecamatan Batang Asam dan Renah Mendaluh.

(3) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Sungai Dualap dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar di

Kecamatan Kuala Betara; b. kawasan Konservasi kerang darah dengan luas kurang lebih 365

(tiga ratus enam puluh lima) Hektar di Kecamatan Seberang Kota; dan

26

c. suaka perikanan perairan umum sungai Pematang Lumut di Kecamatan Betara.

(4) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Hutan Bakau Pantai Timur dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar di Kecamatan Kuala Betara.

(5) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa: a. Air Terjun Gemuruh Tiga puluh di Kecamatan Batang Asam; b. Air Terjun Bukit Pinang Bawah Tiga puluh di Kecamatan Batang

Asam; c. Air Terjun Suban di Kecamatan Batang Asam; d. Arung Jeram Sei. Tantang di Kecamatan Batang Asam; e. Air Terjun Pelangi di Kecamatan Tungkal Ulu; f. Air Terjun Danau Payo Lebar di Kecamatan Renah Mendaluh; g. Air Terjun Lanparin di Kecamatan Renah Mendaluh; h. Air Terjun Langpinai di Kecamatan Renah Mendaluh; i. Hutan Lindung Gambut; j. Kawasan lindung pantai mangrove dan Cagar alam Pantai Timur; k. Kawasan Pangkal Babu; dan l. Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Tungkal Ilir.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 32

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi: a. kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kuala Betara, Batang

Asam, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Muara Papalik; b. kawasan rawan kebakaran di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan

Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Kuala Betara;

c. kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Merlung; d. kawasan rawan bencana gelombang pasang berupa di Kecamatan

Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Seberang Kota; dan

e. kawasan rawan bencana puting beliung di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Betara.

Paragraf 6 Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 33

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf f berupa Daerah Perlindungan Laut (DPL) seluas kurang lebih 1.293 (seribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Seberang Kota.

Bagian Ket iga Kawasan Budidaya

Pasal 34

27

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f. kawasan peruntukan pariwisata; g. kawasan peruntukan permukiman; dan h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 35

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 huruf a meliputi: a. kawasan hutan produksi terbatas; dan b. kawasan hutan produksi tetap.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 35.585 (tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh.

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 179.635 (seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima) hektar meliputi: a. Kecamatan Senyerang; b. Kecamatan Pengabuan; c. Kecamatan Tebing Tinggi; d. Kecamatan Bram Itam; e. Kecamatan Betara; f. Kecamatan Batang Asam; g. Kecamatan Tungkal Ulu; h. Kecamatan Merlung; i. Kecamatan Renah Mendaluh; dan j. Kecamatan Muara Papalik.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi: a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah; dan b. kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering.

(3) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kawasan pertanian lahan basah irigasi; dan b. kawasan pertanian lahan basah bukan irigasi.

28

(4) Kawasan pertanian lahan basah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 1.257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi: a. Kecamatan Tungkal Ulu; b. Kecamatan Batang Asam; dan c. Kecamatan Renah Mendaluh.

(5) Kawasan pertanian lahan basah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 17.531 (tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar meliputi: a. Kecamatan Tungkal Ilir; b. Kecamatan Bram Itam; c. Kecamatan Seberang Kota; d. Kecamatan Betara; e. Kecamatan Kuala Betara; f. Kecamatan Pengabuan; g. Kecamatan Senyerang; dan h. Kecamatan Tebing Tinggi.

(6) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana di maksud ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 54.384 (lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektar meliputi seluruh wilayah kabupaten.

(7) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dengan luas kurang lebih 54.879 (lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar atau 75 (tujuh puluh lima) persen dari jumlah luas pertanian tanaman pangan lahan basah dan luas pertanian tanaman pangan lahan kering meliputi: a. Kecamatan Tungkal Ilir; b. Kecamatan Bram Itam; c. Kecamatan Seberang Kota; d. Kecamatan Betara; e. Kecamatan Kuala Betara; f. Kecamatan Pengabuan; g. Kecamatan Senyerang; h. Kecamatan Tebing Tinggi; i. Kecamatan Batang Asam; j. Kecamatan Tungkal Ulu; dan k. Kecamatan Renah Mendaluh.

(8) Kawasan hortikultura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan sentra komoditas buah-buahan di Kecamatan

Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh; dan

b. pengembangan sentra komoditas sayur-sayuran di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi.

(9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 171.683 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi: a. pengembangan perkebunan kelapa sawit terdapat di:

1. Kecamatan Tungkal Ulu; 2. Kecamatan Merlung; 3. kecamatan Muara Papalik; 4. Kecamatan Batang Asam;

29

5. Kecamatan Renah Mendaluh; 6. Kecamatan Tebing Tinggi; 7. Kecamatan Betara; 8. Kecamatan Kuala Betara; 9. Kecamatan Pengabuan; 10. Kecamatan Tungkal Ilir; 11. Kecamatan Senyerang; dan 12. Kecamatan Seberang Kota.

b. pengembangan perkebunan karet terdapat di: 1. Kecamatan Merlung; 2. Kecamatan Renah Mendaluh; 3. Kecamatan Batang Asam; 4. Kecamatan Tungkal Ulu; 5. kecamatan Muara Papalik; 6. Kecamatan Betara; 7. Kecamatan Pengabuan; 8. Kecamatan Tebing Tinggi; 9. Kecamatan Senyerang; dan 10. Kecamatan Bram Itam.

c. pengembangan perkebunan Kelapa terdapat di: 1. Kecamatan Pengabuan; 2. Kecamatan Senyerang; 3. Kecamatan Kuala Betara; 4. Kecamatan Tungkal Ilir; 5. Kecamatan Bram Itam; 6. Kecamatan Betara; 7. Kecamatan Seberang Kota; 8. Kecamatan Tebing Tinggi; 9. Kecamatan Renah Mendaluh; 10. Kecamatan Batang Asam; dan 11. Kecamatan Tungkal Ulu.

d. pengembangan perkebunan pinang terdapat di: 1. Kecamatan Pengabuan; 2. Kecamatan Bram Itam; 3. Kecamatan Betara; 4. Kecamatan Senyerang; 5. Kecamatan Kuala Betara; 6. Kecamatan Tungkal Ilir; 7. Kecamatan Seberang Kota; 8. Kecamatan Tebing Tinggi; 9. Kecamatan Tungal Ulu; dan 10. Kecamatan Batang Asam;

e. pengembangan perkebunan kopi terdapat di: 1. Kecamatan Betara; 2. Kecamatan Pengabuan; 3. Kecamatan Bram Itam; 4. Kecamatan Kuala Betara; 5. Kecamatan Senyerang; 6. Kecamatan Batang Asam; 7. Kecamatan Tungkal Ilir; 8. Kecamatan Tebing Tinggi; dan 9. Kecamatan Tungkal Ulu.

(10) Kawasan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pengembangan sentra peternakan sapi berada tersebar di

Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Batang

30

Asam Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tebing Tinggi;

b. pengembangan sentra peternakan komoditas unggas berada tersebar di Kecamatan Bram Itam; dan

c. Kawasan peggembalaan ternak teritegrasi dengan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal

34 huruf c meliputi: a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. kawasan peruntukan perikanan budi daya; c. kawasan peruntukan pengolahan perikanan; d. prasarana perikanan; dan e. kawasan minapolitan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 65.500 (enam puluh lima ribu lima ratus) hektar, meliputi: a. kawasan perikanan tangkap sungai dengan luas kurang lebih

25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) hektar dengan komoditas unggulan terdapat unggulan Ikan Baung, Ikan Sepat, Ikan Siam, Ikan Gabus, Ikan Lele, Ikan Betok, Ikan Tambakan, Ikan Belidas, Ikan Lais, dan Udang di Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara; dan

b. kawasan perikanan tangkap laut dengan jalur penangkapan ikan diatas 4 mil laut hingga 12 mil laut dengan luas kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) hektar dengan komoditas Ikan Kembung, Ikan Layang, Ikan Bawal Putih, Ikan Bawal Hitam, Ikan Kakap, Udang Putih, dan Udang terdapat di Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara.

(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.970 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh) hektar meliputi: a. Kawasan perikanan budidaya tambak dengan luas kurang lebih

3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) hektar dengan komoditas unggulan Udang Windu, Udang Vaname dan Bandeng di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Seberang Kota;

b. Kawasan Perikanan Budidaya kolam dengan luas kurang lebih 1000 (seribu) hektar dengan komuditas unggulan Ikan Nila, Ikan Patin, Ikan Bawal Air Tawar, Ikan Gurami dan Ikan Lele; dan

c. Kawasan Perikanan Budidaya jaring apung/keramba dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar dengan komuditas unggulan Ikan Patin, Ikan Nila Tomang dan Udang Galah terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Batang Asam.

(4) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, dan Kecamatan Kuala Betara.

(5) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bram Itam;

31

b. pengembangan pelabuhan perikanan Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir; dan

c. rencana pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Sungai Dualap Kecamatan Betara.

(6) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Tungkal I dan dikembangkan ke Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara.

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi: a. Wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara; b. Wilayah pencadangan negara; c. Wilayah pertambangan rakyat; dan d. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Wilayah usaha pengembangan wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi: a. pertambangan batubara terdapat di:

1. Kecamatan Merlung; 2. Kecamatan Batang Asam; 3. Kecamatan Muara Papalik: dan 4. Kecamatan Rendah Mendaluh.

b. pertambangan mineral dan batuan terdapat di: 1. Kecamatan Merlung; 2. Kecamatan Batang Asam; 3. Kecamatan Muara Papalik; 4. Kecamatan Rendah Mendaluh; 5. Kecamatan Tungkal Ulu; 6. Kecamatan Tebing Tinggi; dan 7. Kecamatan Betara.

(3) Wilayah pencadangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: a. Kecamatan Merlung; b. Kecamatan Batang Asam; c. Kecamatan Muara Papalik; d. Kecamatan Rendah Mendaluh; e. Kecamatan Tungkal Ulu; f. Kecamatan Tebing Tinggi; dan g. Kecamatan Betara.

(4) Wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pertambangan batubara terdapat di: a. Kecamatan Merlung; b. Kecamatan Batang Asam; c. Kecamatan Muara Papalik; dan d. Kecamatan Renah Mendaluh.

(5) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di: a. Kecamatan Betara; b. Kecamatan Tebing Tinggi; c. Kecamatan Bram Itam; d. Kecamatan Kuala Betara; e. Kecamatan Senyerang; f. Kecamatan Pengabuan; g. Kecamatan Tungkal Ulu;

32

h. Kecamatan Muara Papalik; i. Kecamatan Batang Asam; j. Kecamatan Seberang Kota; k. Kecamatan Merlung; dan l. Kecamatan Tungkal Ilir.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

huruf e meliputi: a. industri besar; b. industri menengah; dan c. industri kecil dan mikro.

(2) Industri besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa industri pengolahan produksi hasil pertanian dan kehutanan meliputi: a. Kecamatan Tungkal Ulu; b. Kecamatan Tebing Tinggi; c. Kecamatan Merlung; d. Kecamatan Renah Mendaluh; e. Kecamatan Muara Papalik; dan f. Kecamatan Batang Asam.

(3) Industri menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan industri pengolahan pakan ikan/ternak di

Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Batang Asam; b. pembangunan dan pengembangan industri pengolahan kelapa

dalam dan turunannya meliputi: 1. Kecamatan Pengabuan; 2. Kecamatan Senyerang; 3. Kecamatan Tungkal Ilir; dan 4. Kecamatan Kuala Betara;

c. pembangunan dan pengembangan industri pengolahan kopi meliputi: 1. Kecamatan Tungkal Ilir; 2. Kecamatan Bram Itam; 3. Kecamatan Betara; 4. Kecamatan Kuala Betara; dan 5. Kecamatan Pengabuan;

d. pembangunan dan pengembangan industri kelapa sawit dan turunannya meliputi: 1. Kecamatan Tungkal Ulu; 2. Kecamatan Tebing Tinggi; 3. Kecamatan Merlung; 4. Kecamatan Renah Mendaluh; 5. Kecamatan Muara Papalik; dan 6. Kecamatan Betara.

(4) Industri kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengembangan industri pengolahan makanan berupa pengolahan

pisang berada di Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Pengabuan;

33

b. pengembangan industri pengolahan ikan/udang berupa kerupuk ikan/udang di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Pengabuan;

c. Pengembangan industri gula kelapa di Kecamatan Kuala Betara; d. pengembangan industri kerajinan batik, anyaman purun, anyaman

rotan, anyaman pandan dan kerajinan batok kelapa (tempurung) meliputi: 1. Kecamatan Tungkal Ilir; 2. Kecamatan Kuala Betara; 3. Kecamatan Bram Itam; 4. Kecamatan Merlung; 5. Kecamatan Renah Mendaluh; 6. Kecamatan Muara Papalik; dan 7. Kecamatan Betara;

e. pengolahan pinang berada di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Betara.

(5) Pengembangan kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk industri rumah tangga dan kerajinan serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

(6) Kawasan industri hilir berlokasi di Kecamatan Tungkal Ilir Desa Tungkal I (Satu).

Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 huruf f meliputi: a. kawasan wisata alam; b. kawasan wisata buatan; dan c. kawasan wisata budaya.

(2) Kawasan wisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Wisata Taman Nasional Bukit Tiga puluh di Kecamatan Batang

Asam; b. Taman Nasional Bukit Tiga puluh di Kecamatan Batang Asam; c. Air Terjun Gemuruh Tiga puluh di Kecamatan Batang Asam; d. Air Terjun Bukit Pinang Bawah Tiga puluh di Kecamatan Batang

Asam; e. Air Terjun Suban di Kecamatan Batang Asam; f. Arung Jeram Sei. Tantang di Kecamatan Batang Asam; g. Air Terjun Pelangi di Kecamatan Tungkal Ulu; h. Air Terjun Danau Payo Lebar di Kecamatan Renah Mendaluh; i. Air Terjun Lanparin di Kecamatan Renah Mendaluh; j. Air Terjun Langpinai di Kecamatan Renah Mendaluh; k. Wisata air panas di Kecamatan Batang Asam; l. Wisata pantai di Kecamatan Kuala Betara; m. Wisata panorama di Kecamatan Batangg Asam; n. Wisata hutan tanaman Mangrove; o. Kawasan Pangkal Babu; dan p. Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Tungkal Ilir.

(3) Kawasan wisata buatan atau taman rekreasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Wisata Taman di Kecamatan Betara, dan Kecamatan Tungkal Ilir,

Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tebing Tinggi;

34

b. Wisata Taman Pelatihan Gajah di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Betara; dan

c. Wisata Agrowisata di Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.

(4) Kawasan wisata budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Wisata Pasar Tradisional di Kecamatan Tungkal Ilir; dan b. Wisata kuliner pujasera Lapangan Persitaj Tungkal IV Kecamatan

Tungkal Ilir.

Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 41

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi: a. kawasan permukiman perkotaan; dan b. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan permukiman perkotaan Tungkal IV Kota, kawasan

permukiman perkotaan Tungkal II, kawasan permukiman perkotaan Tungkal III dan Perkotaan Tungkal Harapan di kecamatan Tungkal Ilir;

b. kawasan permukiman perkotaan Tungkal V di Kecamatan Seberang Kota;

c. kawasan permukiman perkotaan Mekar Jaya, kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perkotaan Pematang Lumut di Kecamatan Betara;

d. kawasan permukiman perkotaan Tebing Tinggi dan kawasan permukiman perkotaan Purwodadi di Kecamatan Tebing Tinggi;

e. kawasan permukiman perkotaan Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan;

f. kawasan permukiman perkotaan Senyerang di Kecamatan Senyerang;

g. kawasan permukiman perkotaan Betara Kiri di Kecamatan Kuala Betara;

h. kawasan permukiman perkotaan Merlung dan kawasan permukiman perkotaan Tanjung Paku di Kecamatan Merlung;

i. kawasan permukiman perkotaan Pelabuhan Dagang dan kawasan permukiman perkotaan Taman Raja di Kecamatan Tungkal Ulu;

j. kawasan permukiman perkotaan Lubuk Kambing di Kecamatan Renah Mendaluh;

k. kawasan permukiman perkotaan Dusun Kebun di Kecamatan Batang Asam;

l. kawasan permukiman perkotaan Bram Itam Kiri dan kawasan permukiman perkotaan Pembengis di Kecamatan Bram Itam; dan

m. kawasan permukiman perkotaan Rantau Badak di Kecamatan Muara Papalik.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 42

35

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf h meliputi: a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

(2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan pertokoan di perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir.

(3) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Tanjung

Jabung Barat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara; b. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) berada di Semua

Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat; c. Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di Semua

Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat; d. Komando Distrik Militer di Kecamatan Tungkal Ilir; e. Mako Brimob di Kecamatan Betara dan Kecamatan Muara Papalik;

dan f. Rencana Lapangan Tembak di Kecamatan Batang Asam.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum Pasal 43

(1) Penentapan kawasan strategis meliputi:

a. kawasan strategis nasional; b. kawasan strategis provinsi; dan c. kawasan strategis kabupaten.

(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pasal 44 Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.

Bagian Ket iga Pasal 45

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdapat di kawasan Pantai Timur meliputi Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Tungkal Ilir.

Bagian Empat

Pasal 46

36

(1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c meliputi: a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

ekonomi; b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi; dan c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup. (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir; b. kawasan sepanjang jalan lintas timur kabupaten; c. kawasan perkotaan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi; d. kawasan Minapolitan Tungkal I di Kecamatan Tungkal Ilir dan

pengembangan minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara; dan

e. kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir. (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Betara.

(4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kawasan cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di

Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara; dan

b. kawasan lindung gambut terletak di Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Pengabuan.

(5) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis kabupaten yang ditetapkan oleh peraturan daerah tersendiri.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 47

(1) Arahan Pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan

jangka menengah lima tahunan kabupaten; (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: a. perwujudan rencana struktur ruang; b. perwujudan rencana pola ruang; dan c. perwujudan kawasan strategis.

(3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indikasi program terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Pasal 48

37

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; b. perwujudan sistem prasarana utama; dan c. perwujudan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1 Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 49 (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 huruf a meliputi: a. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan d. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(2) Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Perkotaan Kuala Tungkal meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kuala

Tungkal; b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala regional; c. pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:

1. pengembangan pasar induk regional; 2. pengembangan dan pembangunan pusat

perbelanjaan/mall/pertokoan; 3. pembangunan SPBU/SPPBE; dan 4. pembangunan toko kerajinan/souvenir/pusat kuliner.

d. pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi: 1. pembangunan perbankan; dan 2. pembangunan hotel/penginapan.

e. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi: 1. pengembangan Terminal Tipe B Pembengis; 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); 3. pembangunan stasiun di Kuala Tungkal; 4. pengembangan pelabuhan Kuala Tungkal; dan 5. pengembangan pelabuhan perikanan di Kuala Tungkal.

f. pengembangan pusat pendidikan skala regional; 1. pembangunan perpustakaan daerah; 2. pembangunan Perguruan Tinggi (PT); 3. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern; 4. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; 5. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 6. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN); 7. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; dan 8. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang

Terbuka Hijau (RTH). g. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:

1. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B; 2. pembangunan rumah sakit swasta khusus speasialis; dan 3. pembangunan rumah sakit bersalin.

h. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi: 1. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian Persitaj; 2. pengembangan pariwisata Taman Mangrove; dan 3. pembangunan taman kota.

38

i. pengembangan pusat peribadatan meliputi pembangunan islamic center;

j. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana kebakaran; k. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Kuala Tungkal; l. penyusunan masterplan industri perikanan; m. pengembangan pelabuhan perikanan; n. pembangunan industi pengolahan hasil pertambangan; o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman; p. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan q. pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pasal 50

(1) Program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana

dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Serdang Jaya meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Serdang Jaya; b. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:

1. pengembangan pasar sub regional Betara; 2. pengembangan pertokoan; dan 3. pembangunan SPBU/SPPBE.

c. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi: 1. pembangunan perbankan; dan 2. pembangunan hotel/penginapan.

d. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi: 1. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B; 2. pengembangan puskesmas rawat inap; dan 3. pembangunan puskesmas skala kecamatan.

e. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi: 1. pembangunan lapangan olahraga; dan 2. pembangunan taman rekreasi dan taman kota.

f. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten; 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pertanian; dan 3. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

g. pembangunan masjid/gereja/wihara skala kabupaten; h. pembangunan dan pengembangan pelayanan transportasi, meliputi:

1. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); dan 2. pembangunan jalur evakuasi dan penyediaan peralatan

penanggulangan bahaya bajir. i. pembangunan industri pengolahan perkebunan; j. pengembangan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Betara; k. pembangunan industi pengolahan hasil pertambangan; l. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman; m. pengembangan tempat pengelolaan Sampah (TPA) yang ramah

lingkungan; dan n. pengolahan limbah perumahan.

(2) Program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Merlung meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Merlung;

39

b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan perdagangan dan Jasa di Merlung;

c. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kabupaten; d. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:

1. pengembangan pasar sub regional Merlung; 2. pengembangan pertokoan di jalan utama pelabuhan dagang; 3. pembangunan SPBU/SPPBE; 4. pembangunan pasar hewan; dan 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.

e. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi: 1. pembangunan perbankan; dan 2. pembangunan hotel/penginapan.

f. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi: 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.

g. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, berupa pembangunan taman rekreasi dan taman kota; dan

h. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten; 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan 3. pembangunan pondok pesantren.

i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi: 1. pengembangan terminal Tipe B di Merlung; 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);

j. pembangunan masjid raya. k. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi berupa

pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); dan l. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman. (3) Program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana

dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Tebing Tinggi meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Tebing Tinggi; b. pengembangan perkantoran skala kecamatan; c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:

1. pengembangan pasar sub regional Tebing Tinggi; 2. pengembangan pertokoan; dan 3. pembangunan SPBU/SPPBE;

d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi: 1. pembangunan perbankan; dan 2. pembangunan hotel/penginapan.

e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi: 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.

f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi: 1. pembangunan lapangan olahraga; dan 2. pembangunan taman rekreasi dan taman kota.

g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten; 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pertanian; dan 3. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

h. pembangunan masjid/gereja/wihara skala kabupaten; i. pengembangan kawasan peruntukan pengolahan perkebunan; j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman;

40

k. pengembangan dan Pengelolaan TPS yang ramah lingkungan; dan l. pengolahan limbah perumahan.

Pasal 51

(1) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Dusun Kebun meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan

Dusun Kebun; b. pengembangan perkantoran skala kecamatan; c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:

1. pembangunan pertokoan/ruko; dan 2. pembangunan SPBU.

d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi: 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan 2. pembangunan penginapan.

e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi: 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi: 1. pembangunan lapangan olahraga; dan 2. pembangunan taman kota.

g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; h. pembangunan masjid; i. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; j. pembangunan dan pengolahan hasil pertanian; k. pembangunan pasar hewan; l. pengembangan jaringan irigasi; m. pembangunan lumbung padi; n. pembangunan tempat penggilingan padi; dan o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman. (2) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Bram Itam Kiri meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan

Bram Itam Kiri; b. pengembangan perkantoran skala kecamatan; c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:

1. pembangunan pertokoan/ruko; dan 2. pembangunan SPBU.

d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi: 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan 2. pembangunan penginapan.

e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi: 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi: 1. pembangunan lapangan olahraga; dan 2. pembangunan taman kota.

g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri. h. pembangunan masjid/gereja/wihara skala kecamatan. i. pembangunan pengolahan hasil pertanian. j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman;

41

k. pembangunan jalur rel kereta api; l. pengembangan terminal tipe B; m. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat

Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan n. pengolahan limbah perumahan.

(3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Pelabuhan Dagang meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan

Pelabuhan Dagang; b. pengembangan perkantoran skala kecamatan; c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:

1. pembangunan pertokoan/ruko; dan 2. pembangunan SPBU.

d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi: 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan 2. pembangunan penginapan.

e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi: 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi: 1. pembangunan lapangan olahraga; dan 2. pembangunan taman kota.

g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; h. pembangunan masjid; i. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman. (4) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Teluk Nilau meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan

Teluk Nilau; b. pengembangan perkantoran skala kecamatan; c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:

1. pembangunan pertokoan/ruko; dan 2. pembangunan SPBU.

d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi: 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan 2. pembangunan penginapan.

e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi: 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi: 1. pembangunan lapangan olahraga; dan 2. pembangunan taman kota;

g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; h. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi berupa

pengembangan terminal Tipe C di Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan;

i. pembangunan tempat penyuluhan pertanian; j. pembangunan masjid; k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman; l. pembangunan lumbung pangan; m. pembangunan tempat penggilingan padi;

42

n. pembangunan industri pengolahan hasil pertanian; o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman; p. pengembangan dan Pengelolaan TPS yang ramah lingkungan; dan q. pengolahan limbah perumahan.

Pasal 52

(1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perdesaan Senyerang meliputi: a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Senyerang; b. pengembangan kawasan pendidikan skala lingkungan meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Taman Kanak-kanak (TK); 3. Sekolah Dasar (SD);dan 4. Sekolah Menegah Pertama (SMP).

c. pengembangan masjid; d. pengembangan puskesmas pembantu; e. pengembangan lapangan olahraga; f. pengembangan penggilingan padi; g. pembangunan lumbung padi; h. pengembangan pasar desa; dan i. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.

(2) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perdesaan Tungkal V meliputi: a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Tungkal V; b. pengembangan kawasan pendidikan skala lingkungan meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Taman Kanak-kanak (TK); 3. Sekolah Dasar (SD); dan 4. Sekolah Menegah Pertama (SMP).

c. pengembangan masjid; d. pengembangan puskesmas pembantu; e. pengembangan lapangan olahraga; f. pembangunan lumbung padi; g. pembangunan penggilingan padi; h. pengembangan pasar desa; dan i. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.

(3) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perdesaan Betara Kiri meliputi: a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Betara Kiri; b. pengembangan kawasan pendidikan skala lingkungan meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Taman Kanak-kanak (TK); 3. Sekolah Dasar (SD); dan 4. Sekolah Menegah Pertama (SMP).

c. pengembangan masjid; d. pengembangan puskesmas pembantu; e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; f. pengembangan lapangan olahraga; g. pembangunan minapolitan; h. pembangunan jalur rel kereta api; i. pengembangan pasar; dan

43

j. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan. (4) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perdesaan Lubuk Kambing meliputi: a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Lubuk

Kambing; b. pengembangan kawasan pendidikan skala lingkungan meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Taman Kanak-kanak (TK); 3. Sekolah Dasar (SD); dan 4. Sekolah Menegah Pertama (SMP);

c. pengembangan masjid; d. pengembangan jalur evakuasi bencana; e. pengembangan puskesmas rawat inap; f. pengembangan lapangan olahraga; g. pengembangan pasar desa; dan h. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.

(5) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perdesaan Rantau Badak meliputi: a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Rantau Badak; b. pengembangan kawasan pendidikan skala lingkungan meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Taman Kanak-kanak (TK); 3. Sekolah Dasar (SD); dan 4. Sekolah Menegah Pertama (SMP).

c. pengembangan masjid; d. pengembangan puskesmas pembantu; e. pengembangan lapangan olahraga; f. pengembangan pasar desa; dan g. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.

Paragaf Kedua

Perwujudan Sistem Prasarana Utama Pasal 53

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi: a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian; dan c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.

(2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jaringan jalan; b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

(3) Perwujudan Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pengembangan sistem jaringan jalan bebas hambatan berada di

ruas Jambi – Rengat (Batas Batanghari – Batas Riau); b. pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer meliputi:

1. ruas Batas Provinsi Riau – Merlung; dan 2. ruas Merlung – Batas Kabupaten Tanjung Jabung

Barat/Kabupaten Muara Jambi; 3. ruas Batas Kabupaten Muara Jambi – Pematang Lumut;

44

4. ruas Pematang Lumut – Batas Kota Kuala Tungkal; 5. ruas Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal; 6. ruas Jalan Sudirman Kuala Tungkal; 7. ruas Jalan Sri Sudewi Kuala Tungkal; dan 8. ruas Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.

c. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer K1 berada di ruas Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Lubuk Kambing – Merlung.

d. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer K2 meliputi: 1. ruas Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten

Tanjung Jabung Barat – Kuala Tungkal; 2. ruas Sungai Saren – Teluk Nilau – Seyerang; 3. ruas Senyerang – Mekarjati/Batas Riau; 4. ruas Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tanjung Jabung

Barat – Merlung; dan 5. Senyerang – Tebing Tinggi – Simpang Kuala Dasal.

e. pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer meliputi: 1. ruas Simpang Rambutan – Margo Rukun – Mekarjati – Tungkal V

– Tungkal IV Desa – Muara Seberang; 2. ruas jalan Kuala Tungkal – Teluk Sialang – Sungai Gebar – Batas

Tanjung Jabung Timur; 3. ruas jalan Tebing Tinggi – Pematang Lumut; 4. ruas perkotaan Merlung– Tanjung Benanak; 5. ruas perkotaan Pelabuhan Dagang – Purwodadi – Simpang Abadi; 6. ruas perkotaan Kemang Manis – Bukit Indah – Intan Jaya – Adi

Purwa; dan 7. ruas perkotaan Pinang Gading – Bukit Harapan – Lampisi – Cinta

Damai – Pulau Pauh; dan f. pengembangan jalan khusus meliputi:

1. ruas Batas Kabupaten Batanghari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Taman Raja/Pelabuhan Dagang; dan

2. ruas Kelagian – Teluk Nilau. (4) Perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi: a. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe B di Desa Bram

Itam Raya Kecamatan Bram Itam; b. pengembangan terminal tipe C di Kota Kuala Tungkal; c. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe B di Kota Merlung

Kecamatan Merlung; d. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe B di Kota Tebing

Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi; e. pembangunan dan pengembangan terminal Tipe C di Teluk Nilau

Kecamatan Pengabuan; dan f. pengembangan terminal barang Desa Bram Itam Raya di Kecamatan

Bram Itam. (5) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi: a. pengembangan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) dengan jalur

meliputi: 1. Jawa – Palembang – Jambi – Kuala Tungkal; 2. Kuala Tungkal – Merlung – Pekan Baru; dan 3. Kuala Tungkal – Jambi – Muaro Bungo - Padang

b. pengembangan Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jalur meliputi: 1. Kuala Tungkal – Simpang Tuan – Simpang Km. 35 - Jambi, 2. Kuala Tungkal – Jambi – Muara Bulian – Muara Bungo;

45

3. Kuala Tungkal – Tebing Tinggi – Merlung – Jambi. c. pengembangan Angkutan Pedesaan (ANGDES) meliputi:

1. Kuala Tungkal – Simpang Abadi; 2. Kuala Tungkal – Teluk Nilau; 3. Kuala Tungkal – Sialang; 4. Kuala Tungkal – Tebing Tinggi; 5. Kuala Tungkal – Merlung; 6. Kuala Tungkal – Pelabuhan Dagang; 7. Kuala Tungkal – Betara Kiri; dan 8. Jalur penghubung antar kecamatan lainnya.

d. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kuala Tungkal – Terminal Barang Desa Bram Itam Raya – Jambi – Sumatera Selatan; dan

e. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kuala Tungkal – Terminal Barang Desa Bram Itam Raya – Tebing Tinggi – Pekanbaru.

(6) Perwujudan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi: a. Pengembangan pelabuhan meliputi:

1. pelabuhan penyeberangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sungai Pengabuan;

2. Terminal Pasar Kuatik; 3. Terminal Tangga Raja Ulu; dan 4. Terminal Ampera.

b. pengembangan alur pelayaran sungai meliputi: 1. alur Sungai Pengabuan dengan jalur Kuala Tungkal – Parit Pudin

- Teluk Nilau – Senyerang – Sungai Kayu Aro – Teluk Ketapang - S. Rambai – Lumahan – Tebing Tinggi - Taman Raja dan daerah sekitarnya;

2. alur Sungai Betara dengan jalur Kuala Tungkal – Kuala Sei. Betara – Serdang Jaya Kecamatan Betara; dan

3. alur Lintas penyeberangan Dabo – Kuala Tungkal – Kampung Balak – Tanjung balai Karimun.

(7) Perwujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: a. pembangunan jaringan jalur kereta api umum meliputi:

1. Batas Sumatera Selatan – Tempino – Jambi – Sengeti – Merlung – Batas Riau; dan

2. Muara Tebo – Merlung – Kuala Tungkal; b. pembangunan kereta api khusus menghubungkan Merlung – Kuala

Tungkal – Muara Sabak; dan c. pembangunan dan pengembangan prasarana perkeretaapian

berupa pengembangkan stasiun kereta api umum berada di Kuala Tungkal dan Merlung.

(8) Perwujudan Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi: a. pelabuhan pengumpul berupa pelabuhan Kuala Tungkal di

Kecamatan Tungkal Ilir di Sungai Pengabuan; b. pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri meliputi

Kecamatan Tungkal Ulu; Kecamatan Batang Asam; Kecamatan Tebing Tinggi; Kecamatan Pengabuan; Kecamatan Tungkal Ilir; Kecamatan Seberang Kota; dan Kecamatan Kuala Betara.

c. pembangunan terminal khusus meliputi Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Pengabuan.

d. pengembangan alur pelayaran meliputi:

46

1. alur pelayaran laut dengan jalur Kuala Tungkal – Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kepulauan Riau – Provinsi Riau – SIJORI ( Singapura, Johor, Riau ) – SIBAJO ( Singapura – Batam – Johor ).

2. alur Pelayaran Penyeberangan dengan jalur Kuala Tungkal – Propinsi Kepulauan Riau – Provinsi Riau.

Paragraf Ketiga

Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya Pasal 54

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi: a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan; b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; c. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 55

(1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi: a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. pembangkit tenaga listrik; dan c. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jaringan Kota Jambi – Muara jambi – Tanjung Jabung Barat yang

ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri kabupaten dan kota di Provinsi Jambi; dan

b. jaringan pematang Lumut di Kecamatan Betara - Kecamatan Tungkal Ilir – Batam.

(3) Pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pelabuhan

Dagang terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu; b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Merlung

terdapat di Kecamatan Merlung; c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pematang

Lumut di Kecamatan Betara; d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tungkal V

Kota terdapat di Kecamatan Seberang Kota; e. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG)

Purwodadi dan Tanjung Jabung Power terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Betara; dan

f. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tungkal I terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir.

(4) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengembangan gardu induk dengan kapasitas 150 (seratus lima

puluh) kilo volt terdapat di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengikuti ruas jalan utama;

b. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kVA interkoneksi jaringan listrik Sumatera Barat – Muara Bungo – Jambi – Muaro Jambi – Tanjung Jabung Barat – Tebo;

47

c. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kVA (seratus lima puluh) Kilo Volt yaitu menghubungkan kabupaten Indra Giri Hulu dengan kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Muara Papalik; dan

d. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 kVA (dua puluh) Kilo Volt Ampere yaitu menghubungkan antar kecamatan di Tanjung Jabung Barat.

Pasal 56

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi: a. pengembangan jaringan komunikasi tetap (kabel udara dan bawah laut)

di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten; b. pengembangan jaringan kabel bawah laut yang ditanam di dasar laut

wilayah kabupaten; dan c. pengembangan jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi berikut

perangkat komunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah dan di ats bangunan di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

Pasal 57

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi: a. perwujudan jaringan air baku untuk air bersih; dan b. perwujudan sistem pengendalian daya rusak air.

(2) Perwujudan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan dan pengolahan sumber air Sungai Pengabuan

melayani seluruh kecamatan disepanjang alur Sungai Pengabuan; b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di seluruh kecamatan

di wilayah kabupaten; c. pengembangan dan pengolahan sumber dari air tanah dengan

pengelolaan PDAM melayani Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang; dan

d. pengembangan dan pengolahan sumber air dari embung di Desa Pematang Lumut di Kecamatan Betara.

(3) Perwujudan sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem pengendalian banjir meliputi: a. normalisasi kawasan aliran sungai yang terdapat di Kecamatan

Batang Asam dan Kecamatan Kuala Betara; b. pengembangan turap di Kuala Tungkal; dan c. penempatan pintu air di Kecamatan Tungkal Ilir.

Pasal 58

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem jaringan air minum; c. sistem pengelolaan air limbah; d. sistem jaringan drainase;

48

e. sistem penyediaan pedestrian; dan f. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kecamatan Betara;

dan b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di seluruh

kecamatan di wilayah kabupaten. (3) Perwujudan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan sistem distribusi penyediaan air minum melalui pipa

transmisi PDAM dan atau SPAM di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten;

b. Penyediaan sistem air minum perpiaan dan non perpiaan untuk memenuhi kebutuhan air minum; dan

c. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

(4) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengelolaan limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Lumpur

Tinja (IPLT) di Merlung, Pelabuhan Dagang dan Kuala Tungkal; b. pengelolaan limbah non domestik terdapat di perkotaan Kuala

Tungkal; c. pengelolaan limbah domestik berupa sistem terpusat (IPAL) di

perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Tebing Tinggi, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Merlung;

d. pengembangan pengelolaan air limbah tangki septik dengan bak distribusi di Perkotaan Kuala Tungkal;

e. pengembangan pengelolaan air limbah sistem cubluk di Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang;

f. pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kawasan Industri di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir; dan

g. pengadaan instalasi pengolahan limbah untuk B3 pada kegiatan pertambangan.

(5) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. normalisasi parit 1, parit 2 dan parit 3; b. pembangunan Turap/Plengsengan pada kiri dan kanan parit 1, parit

2 dan parit 3; c. pembangunan Pintu Air pada Saluran Sekunder yang berhubungan

langsung dengan Parit Di Tungkal I; d. pembangunan BUSEM (Buangan Sementara) saluran Di Tungkal I; e. merancang sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan

perkotaan PKW, PKL, dan PPK serta kawasan industri; f. pembangunan saluran drainase terpadu sebagaimana dimaksud

pada huruf e; dan g. pembangunan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air

hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya.

(6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir meliputi:

49

1. pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Kuala Betara; 2. pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Batang Asam; 3. pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ulu; dan 4. pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Muara Papalik.

b. pengembangan jalur evakuasi bencana Kebakaran berupa pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Kuala Betara;

c. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Merlung;

d. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang berupa pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Seberang Kota;

e. bencana puting beliung berupa pengembangan ruas jalan utama di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Betara;

f. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir berada di kantor desa, bangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu; dan Kecamatan Muara Papalik;

g. pengembangan Ruang evakuasi bencana kebakaran berada di Stadion Persitaj dan fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Kuala Betara;

h. Ruang evakuasi bencana tanah longsor meliputi fasilitas umum di Kecamatan Merlung;

i. Ruang evakuasi bencana gelombang pasang meliputi fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Seberang Kota; dan

j. Ruang evakuasi bencana puting beliung meliputi fasilitas umum di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Betara.

Bagian Ketiga Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 59

(1) Perwujudan pola ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi: a. perwujudan kawasan lindung; dan b. perwujudan kawasan budidaya.

(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. perwujudan kawasan hutan lindung; b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya; c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya; e. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan f. perwujudan kawasan lindung lainnya.

(3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi; b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;

50

c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan; d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan; e. perwujudan kawasan peruntukan industri; f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata; g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 60

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi: a. penetapan batas kawasan hutan lindung; b. rehabilitasi hutan diselengggarakan melalui reboisasi, penghijauan,

pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah; dan c. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 61

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b meliputi: a. penetapan fungsi kawasan; b. rehabilitasi kawasan yang memiliki kerusakan rona alam; c. peningkatan pengelolaan kawasan melalui konservasi tanah dan air

dengan cara pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan

d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 62

Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) huruf c meliputi: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; dan c. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 63

(1) Perwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi: a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan pantai; b. pengembangan kegiatan budidaya harus dilakukan dengan tidak

merusak fungsi lindung; c. pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman

tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang di sepanjang pantai;

d. pembangunan prasarana pariwisata; e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang

berada pada garis sempadan pantai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;

f. perlindungan terhadap gempa dan atau tsunami; g. perlindungan pantai dari erosi dan abrasi; h. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan

bencana alam lainnya; perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, pada lamun, gumuk pasir, esturia, dan delta;

i. pengaturan akses publik; dan j. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

51

(2) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi: a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai; b. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui

kawasan perkotaan dan atau permukiman; c. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan

lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor; d. pembangunan prasarana pariwisata; dan e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang

berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.

(3) Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi: a. pengembangan RTH pekarangan meliputi:

1. pekarangan rumah tinggal; 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan 3. taman pada bangunan.

b. pengembangan RTH taman dan hutan kota meliputi; 1. taman RT; 2. taman RW; 3. taman kelurahan; 4. taman kecamatan; 5. taman kota; dan 6. hutan kota.

c. pengembangan jalur hijau jalan meliputi: 1. pulau jalan dan median jalan; 2. jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan jalan; 3. RTH sempadan rel kereta api; 4. jalur hijau jaringan tegangan tinggi; 5. RTH sempadan sungai; 6. RTH sempadan pantai; 7. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan 8. Pemakaman.

d. pengendalian KDH; dan e. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon.

Pasal 64

(1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d meliputi: a. perwujudan kawasan taman nasional; b. perwujudan kawasan suaka alam laut dan perairannya; c. perwujudan kawasan cagar alam; dan d. perwujudan kawasan taman wisata alam.

(2) Perwujudan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan; c. perlindungan habitat endemik; d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan

taman nasional. (3) Perwujudan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penetapan dan pemantapan jenis suaka alam laut dan perairannya

khususnya Sungai Dualap;

52

b. penetapan batas kawasan; c. perencanaan kawasan; dan d. rehabilitasi kawasan suaka alam laut dan perairannya, penguatan

program dan pemberdayaan masyarakat. (4) Perwujudan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan

cagar alam. (5) Perwujudan kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan; c. perlindungan habitat endemik; d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan

taman wisata alam.

Pasal 65 (1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e meliputi: a. perwujudan pengelolaan bencana banjir; b. perwujudan pengelolaan bencana kebakaran; c. perwujudan pengelolaan bencana tanah longsor; d. perwujudan pengelolaan bencana gelombang pasang; dan e. perwujudan pengelolaan bencana puting beliung.

(2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir; b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir; c. pemetaan kawasan rawan bencana banjir; d. penghijauan catchment area; e. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan

budidaya; f. rehabilitasi saluran drainase primer; g. pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendung,

bendungan, sumur resapan, dan biopori; h. pengamanan kawasan sempadan sungai; dan i. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak.

(3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyusunan rencana mitigasi bencana kebakaran; b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana kebakaran; c. pemetaan kawasan rawan bencana kebakaran; d. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan

budidaya; e. pembangunan hidran; dan f. sosialisasi teknis mitigasi kebakaran kepada masyarakat

terdampak. (4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penyusunan rencana mitigasi bencana tanah longsor; b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor; c. pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor;

53

d. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya;

e. pembangunan turap; dan f. sosialisasi teknis mitigasi tanah longsor kepada masyarakat

terdampak. (5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gelombang pasang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. penyusunan rencana mitigasi bencana gelombang pasang; b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana gelombang pasang; c. pemetaan kawasan rawan bencana gelombang pasang; d. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan

budidaya; e. pembangunan tanggul; dan f. sosialisasi teknis mitigasi gelombang pasang kepada masyarakat

terdampak. (6) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana puting beliung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. penyusunan rencana mitigasi bencana puting beliung; b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana puting beliung; c. pemetaan kawasan rawan bencana puting beliung; d. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan

budidaya; e. peningkatan kualitas konstruksi bangunan; dan f. sosialisasi teknis mitigasi puting beliung kepada masyarakat

terdampak.

Pasal 66

Perwujudan kawasan lindung lainnya berupa Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) huruf f meliputi: a. pengembangan kawasan hutan bakau sepanjang pantai; b. penetapan kawasan ini sebagai sub zona konservasi kerang darah; dan c. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan.

Pasal 67

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan; c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu; d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan; dan e. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang

saling mendukung.

Pasal 68

(1) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b meliputi: a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan; b. perwujudan kawasan hortikultura; c. perwujudan kawasan perkebunan; dan d. perwujudan kawasan peternakan.

(2) perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi; a. penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan; b. peningkatan jaringan irigasi; c. peningkatan intensifikasi lahan; d. penyediaan sarana dan prasarana produksi;

54

e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan

f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.

(3) perwujudan kawasan peruntukan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi; a. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas

unggulan; b. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura; c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber

daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan

d. pengembangan sentra agropolitan. (4) perwujudan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi; a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas

unggulan; b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan; c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana

produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan d. pengembangan sentra perkebunan.

(5) perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi; a. penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas

unggulan; b. pengembangan sentra bibit unggul; c. pengembangan sentra pengolahan pakan ternak; d. pengembangan pengolahan hasil peternakan; e. pengembangan pengolahan kotoran ternak; f. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi,

kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging; dan

g. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

Pasal 69 perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, meliputi; a. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya; b. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan; c. penetapan fungsi kawasan perikanan tangkap dan budidaya; d. pengembangan sentra pengolahan perikanan; e. perluasan jaringan pemasaran perikanan; f. penyediaan Balai Benih Ikan (BBI); g. penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana

produksi dan pemasaran; h. pembangunan kawasan minapolitan; dan i. rencana pembangunan dan pengembangan PPI di Kecamatan Tungkal Ilir

dan Sungai Dualap Kecamatan Betara.

Pasal 70

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d meliputi:

55

a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;

b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;

d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang; e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi

tambang; dan f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat maupun

swasta. Pasal 71

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e meliputi: a. penetapan batas kawasan peruntukan industri; b. penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-

masing; c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang

kawasan peruntukan industri; d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan e. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.

Pasal 72

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf f meliputi: a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

(RIPPDA); b. peningkatan daya tarik obyek wisata; c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang

wisata; d. diversifikasi pengembangan objek wisata; e. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan

kalender wisata; f. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan

wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan g. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan

pariwisata.

Pasal 73

(1) Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf g meliputi: a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Perwujudan pengembangan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi

masyarakat perkotaan; b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung

kawasan; c. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan; d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni; e. rehabilitasi dan atau relokasi permukiman yang terletak pada

kawasan rawan bencana;

56

f. konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah; g. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan

rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;

h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan

i. sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat. (3) Perwujudan pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi

masyarakat perdesaan; b. penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap

memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;

c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;

d. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan; e. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni; f. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada

kawasan rawan bencana; g. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah; dan h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman.

Pasal 74

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf h antara lain: a. pengembangan kawasan pedagangan dan jasa; b. penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan

keamanan; c. penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan

dan keamanan; d. penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan;

dan e. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan

dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Bagian Keempat Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 75

(1) Perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas : a. perwujudan kawasan strategis nasional; b. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

(2) Perwujudan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Strategis Nasional yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh berdasarkan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan; c. perlindungan habitat endemik; d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan

57

e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.

(3) Perwujudan kawasan pantai timur di Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berdasarkan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan pantai; b. pengembangan kegiatan budidaya harus dilakukan dengan tidak

merusak fungsi lindung; c. pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman

tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang di sepanjang pantai;

d. peningkatan daya tarik obyek wisata khususnya alam; e. pembangunan prasarana pariwisata; f. pengembangan pelabuhan utama; g. pengembangan pengumpul; h. pengembangan alur pelayaran nasional dan internasional; i. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya; dan j. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. perwujudan kawasan Perkotaan Kuala Tungkal sebagai PKW; b. perwujudan kawasan sepanjang jalan lintas timur kabupaten; c. perwujudan kawasan perkotaan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing

Tinggi; d. perwujudan kawasan Minapolitan di Kecamatan Kuala Betara; e. perwujudan kawasan pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir; f. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Betara; g. kawasan cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di

Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara; dan

h. kawasan lindung gambut terletak di Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Pengabuan.

(5) Perwujudan kawasan Perkotaan Kuala Tungkal sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kuala

Tungkal; b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala regional; c. pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:

1. pengembangan pasar induk regional; 2. pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/

mall/pertokoan; 3. pembangunan SPBU/SPPBE; dan 4. pembangunan toko kerajinan/souvenir/pusat kuliner.

d. pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi: 1. pembangunan perbankan; dan 2. pembangunan hotel/penginapan.

e. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi: 1. pengembangan Terminal Tipe C di Kuala Tungkal; 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); 3. pembangunan stasiun di Kuala Tungkal; 4. pengembangan pelabuhan Kuala Tungkal; dan 5. pengembangan pelabuhan perikanan di Kuala Tungkal.

f. pengembangan pusat pendidikan skala regional; 1. pembangunan perpustakaan daerah;

58

2. pembangunan Perguruan Tinggi (PT); 3. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern; 4. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; 5. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 6. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN); 7. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; dan 8. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang

Terbuka Hijau (RTH). g. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:

1. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B; 2. pembangunan rumah sakit swasta khusus speasialis; dan 3. pembangunan rumah sakit bersalin.

h. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi: 1. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian Persitaj; 2. pengembangan pariwisata Taman Mangrove; dan 3. pembangunan taman kota.

i. pengembangan pusat peribadatan meliputi pembangunan islamic center;

j. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana kebakaran; k. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Kuala Tungkal; l. penyusunan masterplan industri perikanan; m. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI); n. pengembangan pelabuhan perikanan; o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman; p. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan q. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

(6) Perwujudan kawasan sepanjang jalan lintas timur kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis sepanjang jalan

lintas timur; b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

sepanjang koridor jalan lintas timur; c. pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:

1. pengembangan dan pembangunan pusat pertokoan; 2. pembangunan SPBU/SPPBE; dan 3. pembangunan toko kerajinan/souvenir/pusat kuliner.

d. pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi: 1. pembangunan perbankan; dan 2. pembangunan hotel/penginapan.

e. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

f. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan g. pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

(7) Perwujudan kawasan perkotaan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Tebing Tinggi; b. pengembangan perkantoran skala kecamatan; c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:

1. pengembangan pasar sub regional Tebing Tinggi; 2. pengembangan pertokoan; dan 3. pembangunan SPBU/SPPBE.

d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi: 1. pembangunan perbankan; dan

59

2. pembangunan hotel/penginapan. e. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi berupa

terminal tipe B; f. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:

1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.

g. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi: 1. pembangunan lapangan olahraga; dan 2. pembangunan taman rekreasi dan taman kota.

h. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten meliputi; 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pertanian; dan 3. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

i. pembangunan masjid/gereja/wihara skala kabupaten; j. Pengembangan kawasan peruntukan pengolahan perkebunan; k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman; l. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat

Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan m. pengolahan limbah perumahan.

(8) Perwujudan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi: a. penyusunan masterplan kawasan minapolitan; b. pengembangan jaringan jalan menuju kawasan minapolitan; c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung minapolitan; dan d. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman. (9) Perwujudan kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf e meliputi: a. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan; b. pengembagan jaringan jalan menuju pelabuhan; dan c. pengembangan pelabuhan Roro.

(10) Perwujudan kawasan pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi: a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi

pertambangan; b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan

berdasarkan prinsip berkelanjutan; c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan

tambang; d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang; e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan

reklamasi tambang; dan f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat

maupun swasta. (11) Perwujudan kawasan cagar alam hutan bakau pantai timur

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi: a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan pantai; b. pengembangan kegiatan budidaya harus dilakukan dengan tidak

merusak fungsi lindung; c. pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman

tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang di sepanjang pantai;

d. peningkatan daya tarik obyek wisata khususnya alam yang berbasis lingkungan; dan

e. pembangunan prasarana pariwisata.

60

(12) Perwujudan kawasan lindung gambut terletak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi: a. penetapan batas kawasan; b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan; c. perlindungan habitat endemik; d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan

lindung gambut.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 76

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Ketentuan umum pemanfaatan ruang terdiri dari: a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif; d. ketentuan penyidikan; dan e. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 77

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. kegiatan yang diperbolehkan; b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dengan syarat; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan; d. ketentuan intensitas; e. ketentuan prasarana dan sarana minimum; dan f. ketentuan lain-lain.

Pasal 78

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana

utama; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana

lainnya.

61

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat; b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi; b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;

dan d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana

wilayah lainnya.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a berupa peraturan zonasi jaringan jalan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jalan bebas hambatan; b. jaringan jalan arteri primer; c. jaringan jalan kolektor primer; d. jaringan jalan lokal primer; dan e. jalan khusus.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kawasan budidaya tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jalan tol;

2. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan;

3. pengembagan jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan alternatif dan pembatas kawasan dengan jalan tol; dan

4. kawasan penyangga (buffer zone). b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa adanya pembatasan luas

kawasan budidaya di sekitar jalan tol, karena fungsi kawasan ini dapat menimbulkan efek pembangkit dan penarik yang cukup besar dalam pergerakan transportasi;

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan

intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan; dan

2. perumahan, perdagangan, jasa, industi dan peruntukan bangunan lainnya dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan.

d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan

62

penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan; 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan; 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan

tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah; 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan

dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai

fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;

2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer; dan

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan

intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer;

2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;

4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan

5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.

d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan; 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan;

63

3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan

4. penyediaantempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kegiatan berkepadatan sedang; 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan

dan jasa berkepadatan sedang; dan 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai

fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri;

2. perumahan dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; dan

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan

intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;

2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;

4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan

5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.

d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan; 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan; 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan 4. penyediaantempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan

tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

64

1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi; 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan

dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai

fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;

2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer; dan

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan

lokal primer; dan 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan

berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.

d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan; 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe

penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan 3. penyediaantempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan

tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kegiatan berkepadatan rendah; 2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, berkepadatan

rendah; dan 3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai

fungsi konservasi dan penyediaan oksigen. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan dengan intensitas rendah dan menyediakan prasarana tersendiri; dan

2. perumahan dengan kepadatan rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer; dan

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan

lokal khusus; dan 2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan

berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.

65

d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan

f. ketentuan lain-lain berupa penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

Pasal 80

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b berupa peraturan zonasi sepanjang kiri kanan jalur kereta api.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kegiatan bongkar muat barang; dan 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta

api. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;

2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan

3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung

tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur

kereta api. d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis

peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api;

e. prasarana dan sarana minimum meliputi: 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api; 2. rambu-rambu; dan 3. bangunan pengaman jalur kereta api.

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;

dan 2. penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas

yang berhubungan dengan jalur kereta api.

Pasal 81 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c berupa sistem transportasi laut diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a meliputi: a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan b. jaringan listrik.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti kaidah keselamatan kawasan sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. RTH berupa taman; dan 2. pertanian tanaman pangan.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan

kepadatan dan intensitas rendah.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan

ketinggian bangunan lebih dari dua lantai; 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan

kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai; dan

3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.

d. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5;

e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan

ruang keamanan pengguna.

Pasal 83

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b meliputi: a. pengembangan jaringan komunikasi tetap (kabel udara dan bawah

laut) di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten; b. pengembangan jaringan kabel bawah laut yang ditanam di dasar

laut wilayah kabupaten; dan c. pengembangan jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi

berikut perangkat komunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah dan di atas bangunan di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air meliputi: a. Wilayah Sungai (WS); b. jaringan irigasi; dan

67

c. sumber air baku untuk air bersih.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai; 2. pemasangan papan reklame/pengumuman; 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik; 4. fondasi jembatan/jalan; dan 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti

dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa: 1. bangunan penunjang pariwisata; 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.

c. kegiatan yang dilarang berupa: 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi

wilayah sungai; dan 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi

mencemari sungai. d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH

90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud; e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan

setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan

air.

Pasal 86 Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air; 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa

sambungan air bersih; dan 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum

dan irigasi. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:

1. bangunan penunjang pariwisata; dan 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.

c. kegiatan yang dilarang berupa: 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi

mata air; dan 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi

mencemari mata air.

68

d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;

e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber

air.

Pasal 88 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d meliputi: a. sistem persampahan; b. sistem penyediaan air minum; c. sistem pengelolaan air limbah; d. sistem jaringan drainase; e. sistem penyediaan pedistrian; dan f. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 89 (1) Ketentuan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah; 2. RTH produktif maupun non produktif; dan 3. Bangunan pendukung pengolah sampah.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat;

c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;

d. intensitas besaran KDB yang diizinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%;

e. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS); dan

f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

69

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93 Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan pedistrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; dan f. kawasan lindung lainnya.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f. kawasan peruntukan pariwisata; g. kawasan peruntukan permukiman; dan h. kawasan peruntukan lainnya.

70

Pasal 96

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

(2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;

2. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan

3. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan

2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan 3. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada

di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan pembangunan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diizinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%;

e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka

dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarakan kondisi spesifik biofisik;

3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat; dan

4. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 97

71

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b berupa kawasan resapan air memiliki karakter sebagai kawasan penyangga yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara hulu dan hillir.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. hutan, lahan pertanian, dan wisata alam; dan 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 1. pertanian intensif yang cenderung mempunyai perubahan rona

alam; 2. kawasan permukiman dengan syarat kepadatan rendah dan KDH

tinggi; dan 3. pengembangan prasarana wilayah antara lain berupa jalan,

sistem saluran yang dilengkapi dengan sistem peresapan di sekitarnya.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan berupa bangunan dengan intensitas sedang sampai

tinggi; 2. kegiatan yang menimbulkan polusi; dan 3. penambangan terbuka yang potensial merubah bentang alam.

d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%;

e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. pada kawasan resapan air berupa hutan, perkebunan, lahan

pertanian yang mengalami penurunan fungsi dilakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah; dan

2. penyelenggaraan rehabilitasi kawasan resapan air diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 98 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c meliputi: a. kawasan sempadan pantai b. kawasan sempadan sungai; dan c. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 99

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a merupakan kawasan sepanjang sepanjang garis pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi ekosistem pantai.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

72

1. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan;

2. budidaya pesisir; 3. ekowisata; dan 4. perikanan tradisional.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa: kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yg akan datang;

c. kegiatan yang dilarang berupa dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning sistem);

d. intensitas berupa: KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%, sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat; dan

e. ketentuan lain-lain meliputi: 1. perlindungan terhadap gempa dan atau tsunami; 2. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; 3. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir,

dan bencana alam lainnya; 4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah,

mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;

5. pengaturan akses publik; dan 6. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Pasal 100

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;

2. pemasangan papan reklame/pengumuman; 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik; 4. fondasi jembatan/jalan; dan 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air

seperti dermaga/terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa: 1. bangunan penunjang pariwisata; 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.

c. kegiatan yang dilarang berupa: 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan

fungsi wilayah sungai; dan

73

2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.

d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;

e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;

dan 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan

badan air.

Pasal 101

Ketentuan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c berupa RTH pada kawasan perkotaan yang diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d meliputi: a. kawasan taman nasional; b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; c. kawasan cagar alam; dan d. taman wisata alam;

Pasal 103

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a merupakan kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli dikelola untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, pendidikan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan

2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. penggunaan kawasan taman nasional untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman nasional; dan

2. penggunaan kawasan taman nasional dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman nasional.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman

nasional; dan

74

2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diizinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%;

e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman nasional antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. pada kawasan taman nasional yang mengalami penurunan fungsi

maka dapat dilakukan rehabilitasi taman nasional melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2. rehabilitasi taman nasional dilaksanakan berdasarakan kondisi spesifik biofisik; dan

3. penyelenggaraan rehabilitasi taman nasional diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 104

Ketentuan zonasi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c merupakan kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli dikelola untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, pendidikan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;

2. kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah dan abrasi;

3. kegiatan yang menunjang pelestarian alam dan cagar budaya; 4. pemanfaataan kekayaan laut dengan mempertimbangkan

kelestarian ekosistem biota laut; dan 5. kegiatan budidaya yang mendukung keberadaan kawasan cagar

budaya. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;

75

2. pemanfaatan hutan bakau dengan ketentuan jenis – jenis tanaman tertentu yang boleh ditebang; penangkapan ikan diperbolehkan pada zona-zona penangkapan ikan;

3. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya;

4. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;

5. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan lindung;

6. dilarang untuk melakukan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan kimia dan atau bahan peledak yang berpotensi merusak biota laut; dan

7. pembatasan pendirian bangunan baru disekitar kawasan cagar budaya yang dapat merusak citra visual secara keseluruhan.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi; 2. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan

daya tampung lingkungan; 3. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan

ekosistem; 4. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang

bukan flora dan satwa endemik kawasan; dan 5. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai

dengan fungsi kawasan. d. intensitas berupa: KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%; e. prasarana dan sarana minimum berupa:

1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, misal: bukan merupakan jalur migrasi satwa;

2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

3. menara pengintai; 4. pos penjagaan batas perbatasan; dan 5. jalan setapak, gazebo, gardu pandang.

f. ketentuan lain-lain berupa kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah.

Pasal 106

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam

sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf d merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

76

1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan

2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. penggunaan kawasan taman wisata alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman wisata alam; dan

2. penggunaan kawasan taman wisata alam dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman wisata alam.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan wisata alam;

dan 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada

di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diizinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%;

e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman wisata alam antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. pada kawasan taman wisata alam yang mengalami penurunan

fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman wisata alam melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2. rehabilitasi taman wisata alam dilaksanakan berdasarakan kondisi spesifik biofisik; dan

3. penyelenggaraan rehabilitasi taman wisata alam diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 107 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana

alam berupa rawan bencana banjir, rawan bencana kebakaran, rawan bencana tanah longsor, rawan bencana gelombang pasang dan rawan bencana puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf e memiliki karakter sering atau berpotensi terjadi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 1. peternakan dan perikanan; 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan

dengan intensitas rendah; dan 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan

bencana. c. kegiatan yang dilarang meliputi:

77

1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman

tahunan. d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diizinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%;

e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. pada kawasan rawan bencana yang mengalami penurunan fungsi

maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan pemeliharaan; dan

2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;

2. hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;

3. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;

4. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan

5. kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan

pemanfaatan hasil hutan; dan 2. pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca

sumber daya kehutanan. c. kegiatan yang dilarang meliputi:

78

1. dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;

2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;

3. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;

4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan

5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.

d. intensitas KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%; e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan

infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

f. ketentuan lain-lain, meliputi: 1. hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh

masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;

2. apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi, misal: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih; dan

3. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbangn anatara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b meliputi: a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; b. kawasan peruntukan hortikultura; c. kawasan peruntukan perkebunan; dan d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 111

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian

tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;

2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan

3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

79

1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan

pendidikan; dan 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan

permukiman lainnya. c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi; 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh

dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun

yang memutus jaringan irigasi. d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan

maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;

e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan

f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

Pasal 112

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;

2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan

pendidikan; dan 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan

permukiman lainnya. c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;

2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan

3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran. d. intensitas alih fungsi lahan hortikultura diizinkan maksimum 20%

baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;

e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi); dan

f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

80

Pasal 113

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;

2. industri penunjang perkebunan; dan 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; 2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan

perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif; 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan

pendidikan; dan 4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan

perkebunan. c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan

2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran. d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5%

dari luas lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;

e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 114

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perternakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.

(2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan – kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.

(2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan perikanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

81

a. kegiatan yang diizinkan meliputi: 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan

perikanan lainnya; 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan

pembangunan sistem jaringan prasarana; dan 3. kegiatan penunjang minapolitan.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas; 2. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas; 3. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan

perikanan; dan 4. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang

berdampak negatif terhadap perikanan; 2. kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap

budidaya perikanan; dan 3. pengembangan budidaya perikanan yang merusak ekosistem

khususnya hutan mangrove. d. intensitas KDB yang diizinkan 30%, KLB 0,3%, dan KDH 50%; e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana

pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya; dan f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan

2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 116

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan

pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. pertanian, perkebunan, dan peternakan; 2. bangunan penunjang pengolahan pertambangan; dan 3. pendidikan, penelitian, dan pariwisata penambangan.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 1. permukiman penunjang pertambangan; 2. industri pengolah hasil tambang; dan 3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan

atau lindung secara terbuka. c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;

2. industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan

3. penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

d. kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%;

82

e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola serta balai penelitian; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan

mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;

3. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; dan

4. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya.

Pasal 117

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri

sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (3) huruf e merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. permukiman, fasilitas umum penunjang industri; 2. prasarana penunjang industri; dan 3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di

sekeliling kawasan peruntukan industri. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;

2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada;

3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri;

4. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawsan industri harus memperhatikan aspek ekologis;

5. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;

6. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;

9. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesbilitas; dan

10. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sisten pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

83

1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan

2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.

d. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 50% dan KDH 25%;

e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur

hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;

2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan

3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Pasal 118

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf f merupakan kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi,olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan

2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang

lainnya secara bersinergis; 2. penyediaaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah;

dan 3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari

lingkungan; d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6,

dan KDH 40%; e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat

mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan

84

disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan

f. ketentuan lain-lain meliputi: 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata; 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata; 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

pariwisata; dan 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 119

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf g memiliki karakter sebagai kawasan yang berada di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau; 2. Sarana dan prasarana permukiman; 3. Kegiatan industri kecil; dan 4. Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari

permukiman. b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;

2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;

3. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan

4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.

c. kegiatan yang dilarang meliputi: 1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu

fungsi kawasan permukiman; 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan; 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan

permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA; dan 4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan

alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.

d. Intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan;

e. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;

f. Penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman; dan

g. ketentuan lain-lain meliputi: 1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi

dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;

2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;

85

3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;

4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan

5. pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas kavling yang dimiliki.

Pasal 120

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf h meliputi: a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

(2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ket iga

Ketentuan Per i z inan Pasal 121

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat

(2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122 (1) ruang yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi: Jenis

perizinan terkait pemanfaatan a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin perubahan penggunaan tanah; d. izin mendirikan bangunan; e. izin alih fungsi lahan; dan f. izin lainnya.

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 1 Izin Prinsip Pasal 123

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a

86

adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.

(2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 2 Izin Lokasi Pasal 124

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b

adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha modalnya.

(2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk seluas sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar diberikan

izin selama 1 (satu) tahun; b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50

(lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3

(tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 125 (1) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan dengan ukuran seluas-luasnya 5000 (lima ribu) meter persegi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin perubahan penggunaan tanah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Izin Mendirikan Bangunan Pasal 126

Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Paragraf 5

Izin Alih Fungsi Lahan Pasal 127

87

(1) Izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf e adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari fungsi lindung ke budidaya, atau dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun;

(2) Izin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses izin lokasi;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Izin Lainnya Pasal 128

(1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 122 ayat (1) huruf f adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 129

(1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

76 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) merupakan

perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi

silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal; b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung; c. kemudahan prosedur perizinan; dan d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan atau

unsur pemerintah. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3)

merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan

besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan

88

penalti. (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 131 (1) Arahan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

huruf e merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi adiministratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan

b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa: a. sanksi administratif; dan atau b. sanksi pidana.

(4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: a. hasil pengawasan penataan ruang; b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur

ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang

diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan atau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB VIII

KELEMBAGAAN Pasal 132

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang

dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

89

(2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 133

(1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten, investasi swasta, kerjasama pendanaan dan atau sumber pendapatan sah lainnya.

(2) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu

Hak Masyarakat Pasal 134

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak: a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Pasal 135

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib: a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang

diperoleh; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 136 (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d

adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat: a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

(2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

90

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat Pasal 137

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara

lain melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah

atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan atau 5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau

sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan karifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan atau peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan terhadap instansi dan atau pejabat yang berwenang

dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 138 Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat

91

diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 140

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dikenai sanksi administratif;

(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan atau i. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 141

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

92

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 142

(1) Setiap pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)dan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya sebagaimana pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

(2) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sesuai: a. Pasal 69 ayat (1) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pasal 69 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Pasal 69 ayat (3) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. Pasal 70 ayat (1) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pasal 70 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pasal 70 ayat (3) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Pasal 70 ayat (4) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

c. Pasal 71 pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. Pasal 72 pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

e. Pasal 74 ayat (1) pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

93

Penataan Ruang; dan Pasal 74 ayat (2) selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan

f. Pasal 75 ayat (1) dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana dan Pasal 75 ayat (2) tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 143

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

(4) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan yang telah disepakati bersama Menteri Kehutanan melalui proses amandemen perda.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

94

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 17 Desember 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Dto

USMAN ERMULAN Diundang di Kuala Tungkal pada tanggal, 17 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, Dto MUKLIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 19

95

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013 - 2033

I. UMUM Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana pengembangan wilayah kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten. Bahwa RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013 – 2033 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain: 1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi

pembangunan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki wilayah kabupaten yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;

2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan wilayah kabupaten yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Provinsi Jambi, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Perwujudan tujuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan

wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya.

96

Pasal 8 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai: 1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan

ruang wilayah; 2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang

wilayah; 3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama

dalam RTRW; dan 4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi: 1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang,

rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis; 2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama

dalam RTRW; 3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Sistem nirkabel adalah saluran telekomunikasi tanpa kabel Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengertian Jalan berdasarkan status pengelolaan dan fungsi adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

97

Pasal 27 Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagaiperlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegahbanjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburantanah.

Pasal 28 Cukup jelas

Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi daerah yang terletak di wilayah bawahannya.

Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas

Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.

Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Yang dimaksud dengan kawasan minapolitan pada ayat (1)

huruf e merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya

Pasal 29 Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Pasal 35 Huruf a Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutan Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral dan energi untuk masyarakat, dengan tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Huruf f Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Huruf g Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Huruf h

98

Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Indikasi program adalah program-program pembangunan yang

dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang

Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar

pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

99

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif

Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas Pasal 109 Cukup jelas Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas Pasal 112 Cukup jelas Pasal 113 Cukup jelas Pasal 114 Cukup jelas Pasal 115 Cukup jelas Pasal 116 Cukup jelas Pasal 117 Cukup jelas Pasal 118 Cukup jelas Pasal 119 Cukup jelas Pasal 120 Cukup jelas Pasal 121 Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait

dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 122 Cukup jelas Pasal 123 Cukup jelas Pasal 124 Cukup jelas

100

Pasal 125 Cukup jelas Pasal 126 Cukup jelas Pasal 127 Cukup jelas Pasal 128 Cukup jelas Pasal 129 Cukup jelas Pasal 130 Cukup jelas Pasal 131 Cukup jelas Pasal 132 Cukup jelas Pasal 133 Cukup jelas Pasal 134 Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah. Huruf b Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan. Huruf c Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f

Pasal 135 Huruf a Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Huruf b Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang. Huruf c Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang. Huruf d Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut: 1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau 2. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Pasal 136 Cukup jelas Pasal 137 Cukup jelas Pasal 138 Cukup jelas Pasal 139 Cukup jelas Pasal 140 Cukup jelas Pasal 141 Cukup jelas

101

Pasal 142 Cukup jelas Pasal 143 Cukup jelas Pasal 144 Cukup jelas Pasal 145 Cukup jelas Pasal 146 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 14

1

Tabel

Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2013 – 2033

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th I Perwujudan Rencana Struktur Ruang

1. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

1.1 Perwujudan PKW

A. Penyusunan RDTRK Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten BAPPEMDAL

B. Pengembangan perkantoran pemerintahan skala regional

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN dan APBD Kabupaten

Kementerian PU & Dinas PU

C. Pembangunan pusat perdagangan skala regional

1. Pengembangan pasar induk regional Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan & Tata Bangunan (PPKTB), Dinas PU

2. Pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan

Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

3. Pembangunan SPBU/SPPBE Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

4. Pembangunan toko kerajinan/souvenir/pusat kuliner

Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor, APBN Kabupaten

Swasta / Investor, Dinas Koperasi dan UMKM

D. Pembangunan pusat jasa skala regional

1. Pembangunan perbankan Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

2. Pembangunan hotel/penginapan Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 12 Tahun : 2013

2

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th E. Pengembangan dan Pembangunan pelayanan

transportasi Perkotaan Kuala Tungkal

1. pengembangan Terminal Tipe B Pembengis;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Provinsi Dishub

2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); Perkotaan Kuala Tungkal

APBN

Kementerian Perhubungan, PT KAI

3. pembangunan stasiun di Kuala Tungkal; Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Perhubungan, PT KAI

4. pengembangan pelabuhan roro; dan Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Perhubungan

5. pengembangan pelabuhan perikanan di Kuala Tungkal.

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Kelautan & Perikanan

F. Pembangunan pusat pendidikan skala regional

1. Pembangunan perpustakaan daerah Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Dinas Pendidikan

2. Pembangunan Perguruan Tinggi (PT) Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, Swasta / Investor

Kementerian Pendidikan, Swasta / Investor

3. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, dan APBD Kabupaten

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

5. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

6. Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Agama

7. Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

3

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 8. Pembangunan taman bacaan yang menyatu

dengan Ruang Terbuka Hijau(RTH) Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten BLHD, DPPKAD dan Dinas PU

G. Pembangunan pusat kesehatan skala regional

1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan.

2. Pembangunan rumah sakit swasta khusus speasialis; dan

Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

3. Pembangunan rumah sakit bersalin. Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta Swasta

H. Pembangunan pusat rekreasi, olahraga dan wisata

1. Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Disporabudpar

2. Pembangunan taman kota. Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten PPKTB, Dinas PU dan Disporabudpar

I. Pembangunan pusat peribadatan berupa Pembangunan islamic center.

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, dan APBD Kabupaten

Kementerian Agama, Dinas PU

J. penyusunan masterplan industri perikanan Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

K. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D)

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten BAPPEMDAL , Dinas PU

L. Pengembangan Pelabuhan perikanan Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan

M. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU

N. Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten PDAM

4

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th O. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas PU

1.2 Pengembangan PKL

A. Penyusunan RDTR Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten BAPPEMDAL

B. Pengembangan perkantoran pemerintah Kabupaten

Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten Dinas PU

C. Pembangunan pusat perdagangan skala sub regional

1. Pengembangan pasar sub regional Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Provinsi dan Kabupaten

Disperindag, PPKTB

2. Pengembangan pertokoan Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

Swata/Investor Swasta/Investor

3. Pembangunan SPBU/SPPBE Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

Swasta/Investor Swasta/Investor

D. Pembangunan pusat jasa skala sub regional

5

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 1. Pembangunan perbankan Perkotaan Serdang

Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

Swasta/Investor Swasta/Investor

2. Pembangunan hotel / penginapan Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

Swasta/Investor Swasta/Investor

E. Pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten

1. Pengembangan puskesmas rawat inap Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan.

2. Pembangunan puskesmas skala kecamatan Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan.

F. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi

1. pembangunan lapangan olahraga; dan Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi Merlung, Pelabuhan Dagang, Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten Disporabudpar, Dinas PU

6

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 2. pembangunan taman rekreasi dan taman

kota Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten PPKTB, Disporabudpar, Dinas PU

G. Pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten

1. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri

Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

2. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

3. Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

H. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU

I. Pembangunan masjid raya masjid / gereja/ wihara

Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

Swadaya Masyarakat

Masyarakat

7

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th J. pengembangan dan pembangunan pelayanan

transportasi

1. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBN Kementrian Perhubungan dan PT KAI

2. pengembangan terminal tipe B Perkotaan Merlung APBD Provinsi Dishub 3. pembangunan jalur evakuasi dan

penyediaan peralatan penanggulangan bahaya banjir.

Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung dan Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

BNPB dan Dinas PU

K. pembangunan industri pengolahan perkebunan Perkotaan Tebing Tinggi

Swasta Swasta

L. pengembangan kawasan peruntukan industri Perkotaan Serdang Jaya

Swasta Swasta

M. pembangunan industri hasil pertambangan Perkotaan Serdang Jaya

Swasta Swasta

N. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung, Perkotaan Tebing Tinggi dan Perkotaan Teluk Nilau

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU

O. pengembangan dan peningkatan pengelolaan TPA yang ramah lingkungan

Kecamatan Betara APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian PU, Dinas PU, dan PPKTB

P. pengembangan dan pengelolaaan TPS Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tebing

APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU, dan PPKTB

8

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Tinggi

Q. pengolahan limbah perumahan Perkotaan Serdang Jaya

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian PU, Dinas PU, dan PPKTB

R. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Perkotaan Merlung, Tebing Tinggi dan Serdang Jaya kuala tungkal

APBD Kabupaten BAPPEMDAL

1.3 Pengembangan PPK

A. Penyusunan RDTR Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

APBD Kabupaten BAPPEMDAL

B. pengembangan Perkantoran skala kecamatan Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

APBD Kabupaten Dinas PU

C. Pembangunan perdagangan skala kecamatan

1. Pembangunan pertokoan/ruko Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan

Swasta/Investor Swasta/Investor

9

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Teluk Nilau

2. Pembangunan SPBU Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau Perkotaan Bram Itam Kiri

Swasta/Investor Swasta/Investor

D. Pembangunan jasa skala kecamatan

1. Pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian

Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

Swasta Swasta

2. Pembangunan penginapan Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

Swasta/Investor Swasta/Investor

E. Pembangunan SMA Negeri Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

10

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Teluk Nilau

F. Pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan

1. Pengembangan puskesmas rawat inap Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan.

2. Pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan

Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan.

G. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga, dan wisata

1. Pembangunan lapangan olahraga Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

APBD Kabupaten Disporabudpar, Dinas PU

2. Pembangunan taman kota Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan

APBD Kabupaten PPKTB, Disporabudpar, Dinas PU

11

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Teluk Nilau

H. Pembangunan masjid Swadaya Masyarakat

Masyarakat

I. Pembangunan pasar hewan Kecamatan Batang Asam

APBD Kabupaten Dinas Peternakan dan Dinas PU

J. Pengembangan jaringan irigasi Kecamatan Batang Asam

APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

K. Pembangunan lumbung padi Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Pengabuan

APBD Kabupaten Dinas PU, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

L. Pembangunan tempat penggilingan padi Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Pengabuan

APBD Kabupaten Dinas PU, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

M. Pembangunan jalur kereta api Kecamatan Bram Itam

APBN Kementrian Perhubungan dan PT KAI

N. Pengembangan terminal tipe B Kecamatan Bram Itam

APBD Provinsi Dishub

O. pembangunan pengolahan hasil pertanian. Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

APBD Kabupaten Dinas PU, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

P. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

Perkotaan Dusun Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU

12

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Q. pengembangan dan pengelolaaan TPS Perkotaan Dusun

Kebun, Perkotaan Bram Itam Kiri, Perkotaan Pelabuhan Dagang dan Perkotaan Teluk Nilau

APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU, dan PPKTB

1.4 Pengembangan PPL

A. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Desa Senyerang, Desa Tugkal V, Desa Betara Kiri, Desa Lubuk Kambing, Desa Rantau Badak

APBD Kabupaten BAPPEMDAL

B. Pengembangan Kawasan Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Senyerang, Desa Tugkal V, Desa Betara Kiri, Desa Lubuk Kambing, Desa Rantau Badak

APBD Kabupaten Dinas Pendidikan

2. Taman Kanak-kanak (TK) Desa Senyerang, Desa Tugkal V, Desa Betara Kiri, Desa Lubuk Kambing, Desa Rantau Badak

APBD Kabupaten Dinas Pendidikan

3. Sekolah Dasar (SD Desa Senyerang, Desa Tugkal V, Desa Betara Kiri, Desa Lubuk

APBD Kabupaten Dinas Pendidikan

13

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Kambing, Desa Rantau Badak

4. Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Desa Senyerang, Desa Tugkal V, Desa Betara Kiri, Desa Lubuk Kambing, Desa Rantau Badak

APBD Kabupaten Dinas Pendidikan

C. Pengembangan puskesmas pembantu Desa Senyerang, Desa Tugkal V, Desa Betara Kiri, Desa Lubuk Kambing, Desa Rantau Badak

APBD Kabupaten Dinas Kesehatan

D. Pengembangan masjid Desa Senyerang, Desa Tugkal V, Desa Betara Kiri, Desa Lubuk Kambing, Desa Rantau Badak

Swadaya Masyarakat

Masyarakat

E. Pengembangan lapangan olahraga Desa Senyerang, Desa Tugkal V, Desa Betara Kiri, Desa Lubuk Kambing, Desa Rantau Badak

APBD Kabupaten Dinas PU dan Disporabudpar

F. Pengembangan penggilingan padi Desa Senyerang APBD Kabupaten Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

G. Pembangunan lumbung padi Desa Senyerang APBD Kabupaten Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

H. Pengembangan pasar desa Desa Senyerang, Desa Tugkal V,

APBD Kabupaten PPKTB dan Dinas PU

14

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Desa Betara Kiri, Desa Lubuk Kambing, Desa Rantau Badak

I. Pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan

Desa Senyerang, Desa Tugkal V, Desa Betara Kiri, Desa Lubuk Kambing, Desa Rantau Badak

APBD Kabupaten Disperindag

J. Pembangunan Minapolitan Kecamatan Kuala Betara

APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan

2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

2.1 Perwujudan Sistem transportasi Darat

A. Perwujudan Jaringan Jalan

1. Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer

Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Betara, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik

APBN, APBD Provinsi

Kementrian PU, Dinas PU Provinsi

2. Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer (K1)

Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tungkal Ilir

APBN Kementerian PU

15

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 3. Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor

primer (K2) K ecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Batang Asam

APBD Provinsi Dinas PU

4. Pengembangan sistem Jaringan jalan lokal primer

Seluruh Kecamatan di Kabupaten

APBD Kabupaten Dinas PU

5. Pengembangan Jalan Strategis Nasional Kecamatan Merlung, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ilir

APBN Kementrian PU

B. Perwujudan Sistem Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengembangan terminal tipe B Perkotaan Bram Itam Kecamatan Merlung

APBD Provinsi Dinas Perhubungan

2. Pembangunan terminal tipe C Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Dinas Perhubungan dan Infokom

3. pengembangan terminal barang pembengis. Perkotaan Bram Itam

APBD Provinsi Dinas Perhubungan

C. Perwujudan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan

16

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Angkutan Jalan

1. Pengembangan Angkutan Penumpang

a. pengembangan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dengan jalur Jawa – Palembang – Jambi – Simpang Tuan -Kuala Tungkal, Kuala Tungkal – Merlung – Pekanbaru, Kuala Tungkal – Jambi Batanghari – Muara Bungo

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Muara Papalik

APBD Provinsi Dinas Perhubungan

b. Pengembangan Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jalur Kuala Tungkal – Jambi, Kuala Tungkal – Sialang, Kuala Tungkal – Tebing Tinggi, Kuala – Merlung, Kuala Tungkal Pelabuhan Dagang; dan

Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ulu

APBD Kabupaten Dinas Perhubungan dan Infokom

c. Pengembangan angkutan perdesaan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBD Kabupaten Dinas Perhubungan

2. Pengembangan Angkutan barang

a. Pengembangan angkutan barang dengan jalur kuala tungkal – terminal barang serdang jaya – jambi – sumatera selatan

Kecamatan Betara APBD Kabupaten Dinas Perhubungan dan Infokom

b. Pengembangan angkutan barang dengan jalur kuala tungkal – terminal barang serdang jaya – merlung – pelabuhan dagang – pekanbaru

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBD Kabupaten Dinas Perhubungan dan Infokom

D. jaringan angkutan sungai, danau dan

17

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th penyeberangan (ASDP)

1. pengembangan pelabuhan LASDP, pelabuhan kuatik dan pelabuhan Tangga Raja Ulu

Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dishub infokom

2. pengembangan alur pelayaran sungai meliputi :

a. Alur Sungai Pengabuhan dengan jalur Kuala Tungkal – Teluk Nilau – Senyerang – S. Rambai – Ketapang – Lumahan – sampai ke Taman Raja dan daerah sekitarnya;dan

b. Alur Sungai Betara dengan jalur Kuala Tungkal – Kuala Sei. Betara – Serdang Jaya Kecamatan Betara.

c. lintas penyebrangan Dabo – Kuala Tungkal.

Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Betara

APBD Kabupaten Dinas Perhubungan dan Infokom

2.2 Perwujudan Sistem Perkeretaapian

a. pembangunan dan pengembangan umum melalui: 1. Pembangunan jalur Batas Sumatera

Selatan – Tempino - Jambi – Sengeti – Rantau Badak – Pekan Baru; dan

2. Pembangunan Rantau Badak – Kuala Tungkal – Muara Sabak

Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara,

APBN Kementerian Perhubungan dan PT. KAI

18

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Kecamatan Kuala Betara

b. pembangunan dan pengembangan khusus meliputi: 1. Pembangunan jalur Batas Sumatera

Selatan – Tempino - Jambi – Sengeti – Rantau Badak – Pekan Baru; dan

2. Pembangunan Rantau Badak – Merlung - Kuala Tungkal – Muara Sabak. Tanjung Jabung Barat

Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN Kementerian Perhubungan dan PT. KAI

c. Pembangunan stasiun kereta api yang berada di Kota Kuala Tungkal

Perkotan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Perhubungan dan PT. KAI

d. Pembangunan dan pengembangan Prasarana perkeretaapian berupa pengembangkan stasiun kereta api umum berada di Kuala Tungkal dan Merlung.

Perkotan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Perhubungan dan PT. KAI

2.3 Perwujudan Jaringan transportasi laut

a. pengembangan pelabuhan Kuala Tungkal Perkotan Kuala Tungkal

APBN, APBD Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan

b. pengembangan pelabuhan pengumpan Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Tungkal Ulu

APBN, APBD Dinas Perhubungan

c. pengembangan pelabuhan khusus meliputi:

1. Pelabuhan Kelagian di Kecamatan Tebing Tinggi; dan

Kecamatan Tebing Tinggi

Swasta Swasta

2. Pelabuhan Tebing Tinggi di Kecamatan Kecamatan Tebing Swasta Swasta

19

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Tebing Tinggi. Tinggi

d. pengembangan alur pelayaran meliputi:

1. alur pelayaran laut dengan jalur Kuala Tungkal – Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kepulauan Riau – Provinsi Riau – SIJORI ( Singapura, Johor, Riau ) – SIBAJO ( Singapura – Batam – Johor ).

Perkotan Kuala Tungkal

APBN, APBD Dinas Perhubungan

2. alur Pelayaran Penyeberangan dengan jalur Kuala Tungkal – Kepulauan Riau – Provinsi Riau.

Perkotan Kuala Tungkal

APBN, APBD Dinas Perhubungan

3 Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya

3.1 Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan / Kelistrikan

A. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi

Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam

APBN bekerjasama denngan Swasta

Kementrian ESDM, dan Swasta

B. Perwujudan Pengembangan dan Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik

1. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamtan Merlung

APBN, PLN bekerjasama denngan Swasta

Kementrian ESDM, PLN, dan Swasta

2. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pematang Lumut

Kecamatan Betara APBN, PLN bekerjasama denngan Swasta

Kementrian ESDM, PLN, dan Swasta

3. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Kecamatan Seberang Kota

PLN bekerjasama dengan Swasta

PLN dan Swasta

4. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG)

Kecamatan Tebing Tinggi dan

APBN, PLN bekerjasama

Kementrian ESDM, PLN, dan Swasta

20

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Kecamatan Betara denngan Swasta

5. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTU)

Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, PLN bekerjasama denngan Swasta

Kementrian ESDM, PLN, dan Swasta

3.2 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

A. pengembangan jaringan tetap (kabel) Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

PT. TELKOM PT. TELKOM

B. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi berupa satu tower bersama Base Transceiver Station (BTS).

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

PT. TELKOM dan Swasta

PT. TELKOM dan Swasta

3.3 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. pengembangan dan pengolahan sumber air Sungai Pengabuan

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir

APBD Kabupaten PDAM

b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi dengan sumber air baku berasal dari Sungai Pengabuan

Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Betara

APBD Kabupaten Dinas PU

c. pengembangan dan pengolahan sumber dari air tanah dengan pengelolaan PDAM melayani Kecamatan Tungkal Ilir dan sekitarnya;dan

Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Kabupaten

Dinas ESDM dan Dinas PU

d. pengembangan dan pengolahan sumber air dari embung.

Kecamatan Betara APBD Kabupaten Dinas PU

3.4 Perwujudan pengembangan sistem jaringan

21

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th prasarana wilayah lainnya

A. Perwujudan sistem persampahan

a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Kecamatan Betara APBD Kabupaten Dinas PU dan PPKTB

b. pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBD Kabupaten Dinas PU dan PPKTB

B. Perwujudan sistem penyediaan air minum

1. Pemanfaatan PDAM dan/SPAM Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tungkal Ilir;

APBD Kabupaten dan PDAM

PDAM

2. Penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBD Kabupaten dan PDAM

Dinas ESDM, Dinas PU dan PDAM

3. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Kecamatan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten, dan PDAM

Dinas PU,dan PDAM

C. Perwujudan sistem pengelolaan air limbah

1. pengelolaan limbah domestik berupa Instalasi Pengelolaan tinja (IPLT) di Merlung, Pelabuhan Dagang dan Kuala Tungkal;

Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan

APBD Kabupaten Badan Lingkungan Hidup Daerah

22

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Tungkal Ilir

2. pengelolaan limbah non domestik terdapat

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Badan Lingkungan Hidup Daerah

3. pengelolaan limbah domestik berupa sistem terpusat (IPAL)

Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Merlung, Perkotaan Pelabuhan Dagang

APBD Kabupaten Badan Lingkungan Hidup Daerah

4. pengembangan pengelolaan air limbah tangki septic dengan bak distribusi

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Badan Lingkungan Hidup Daerah

5. pengembangan pengelolaan air limbah sistem cubluk

Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Bram Itam

APBD Kabupaten Badan Lingkungan Hidup Daerah

6. Pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya

Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir

APBD Kabupaten Badan Lingkungan Hidup Daerah

7. pengadaan instalasi pengolahan limbah untuk B3 pada kegiatan pertambangan.

Kecamatan Betara APBD Kabupaten Badan Lingkungan Hidup Daerah

D. Perwujudan sistem drainase

a. pembangunan parit 1, parit 2 dan parit 3. Parit-parit ini direncanakan akan menjadi Saluran Primer

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Dinas PU dan PPKTB

b. pembangunan Turap/Plengsengan pada Perkotaan Kuala APBD Kabupaten Dinas PU dan PPKTB

23

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th kiri dan kanan parit 1, parit 2 dan parit 3;

Tungkal

c. pembangunan Pintu Air pada Saluran Sekunder yang berhubungan langsung dengan Parit

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Dinas PU dan PPKTB

d. pembangunan BUSEM (Buangan Sementara

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Dinas PU dan PPKTB

e. merancang sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKW, PKL, dan PPK serta kawasan industri;dan

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBD Kabupaten Dinas PU dan PPKTB

f. pembangunan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya;

Seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBD Kabupaten Dinas PU dan PPKTB

E. Peengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana

1. jalur evakuasi bencana banjir:

a. Pengembangan ruas jalan Sungai Dualap – Betara Kanan – Teluk Sialang – Sei. Gebar – Serdang Jaya

Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

BNPB dan Dinas PU

b. pengembangan ruas jalan Dusun Kebun - Lubuk Bernai – Taman Raja

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

BNPB dan Dinas PU

c. pengembangan ruas jalan Lubuk Bernai – Lubuk Kambing

Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

BNPB dan Dinas PU

24

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2013-2017)

PJM 2 (2018-2022)

PJM 3 (2023-2027)

PJM 4 (2028-2033)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 2. pengembangan jalur evakuasi bencana

Kebakaran berupa Pengembangan ruas jalan Kihajar Dewantara – Stadion Persitaj

Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

BNPB dan Dinas PU

3. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir berada di kantor desa dan bangunan sekolah Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Tungkal Ulu

Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Tungkal Ulu

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

BNPB dan Dinas PU

4. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir dan longsor berada di kantor desa dan bangunan sekolah Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Kuala Betara

Batang Asam dan Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

BNPB dan Dinas PU

5. pengembangan Ruang evakuasi bencana kebakaran berada di Stadion Persitaj

Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

BNPB dan Dinas PU

25

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th II Perwujudan Pola Ruang

1 Perwujudan Kawasan Lindung

1.1 Perwujudan kawasan Hutan Lindung

a. penetapan batas kawasan hutan lindung; Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Betara dan Kecamatan Bram Itam

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi

b. rehabilitasi hutan diselengggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah; dan

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Betara dan Kecamatan Bram Itam

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi

c. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan.

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Betara dan Kecamatan Bram Itam

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi

1.2 Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Resapan Air

a. penetapan fungsi kawasan; Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Merlung, Kecamatan Batang

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Kabupaten Provinsi

26

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Asam

b. rehabilitasi kawasan yang memiliki kerusakan rona alam;

Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Merlung, Kecamatan Batang Asam

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Kabupaten Provinsi

c. peningkatan pengelolaan kawasan melalui konservasi tanah dan air dengan cara pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan

Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Merlung, Kecamatan Batang Asam

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Kabupaten Provinsi

d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.

Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Merlung, Kecamatan Batang Asam

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Kabupaten Provinsi

1.3 Kawasan Perlindungan Setempat

1.2.1. Perwujudan kawasan sempadan Pantai

a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan pantai;

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

b. pengembangan kegiatan budidaya harus dilakukan dengan tidak merusak fungsi lindung;

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

27

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th c. pengembangan sabuk hijau (green

belt) melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang di sepanjang pantai;

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Perikanan dan Kelautan

d. pembangunan prasarana pariwisata; Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Disporabudpar

e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU

f. perlindungan terhadap gempa dan /atau tsunami

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU, Dinas Perikanan dan Kelautan

g. perlindungan pantai dari erosi dan abrasi

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas PU

h. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, pada lamun, gumuk pasir, esturia, dan

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

28

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th delta.

i. pengaturan akses publik; dan

j. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Disporabudpar

1.2.2. Perwujudan kawasan sempadan sungai

a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai

Sungai pengabuan, Sunagi Betara, Sungai Pangkal Duri

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bagian Perijinan

b. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;

Sungai pengabuan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bagian Perijinan

c. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;

Sungai pengabuan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bagian Perijinan

d. pembangunan prasarana pariwisata; dan Sungai pengabuan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bagian Perijinan

e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.

Sungai pengabuan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bagian Perijinan

1.2.3. Perwujudan kawasan RTH

a. pengembangan RTH pekarangan pekarangan rumah tinggal; halaman perkantoran, pertokoan, dan

tempat usaha; dan taman pada bangunan.

Seluruh kecamatan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

PPKTB

29

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th b. pengembangan RTH taman dan hutan kota

taman RT; taman RW; taman kelurahan; taman kecamatan; taman kota; dan hutan kota.

Seluruh kecamatan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

PPKTB

c. pengembangan jalur hijau jalan pulau jalan dan median jalan; jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan

jalan; RTH sempadan rel kereta api; jalur hijau jaringan tegangan tinggi; RTH sempadan sungai; RTH pengamanan sumber air baku/mata

air; dan Pemakaman.

Seluruh kecamatan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

PPKTB

d. pengendalian KDH Seluruh kecamatan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

PPKTB

e. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon Seluruh kecamatan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

PPKTB

1.4 Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya

1.4.1. perwujudan kawasan taman nasional

a. penetapan batas kawasan; Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan; Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

30

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th c. perlindungan habitat endemik; Kecamatan Batang

Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

1.4.2. perwujudan Suaka alam dan Perairannya

a. penetapan dan pemantapan jenis suaka alam laut dan perairannya khususnya Sungai Dualap;

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pariwisata

a. penetapan batas kawasan; Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pariwisata

b. perencanaan kawasan; dan Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pariwisata

c. rehabilitasi kawasan suaka alam laut dan perairannya,

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pariwisata

1.4.3. perwujudan kawasan taman wisata alam

31

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th a. penetapan batas kawasan; Kecamatan Batang

Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ulu dan Pesisir Pantai Timur

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Disporabudpar

b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan; Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ulu dan Pesisir Pantai Timur

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Disporabudpar

c. perlindungan habitat endemik; Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ulu dan Pesisir Pantai Timur

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Disporabudpar

d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ulu dan Pesisir Pantai Timur

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Disporabudpar

e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman wisata alam.

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ulu dan Pesisir Pantai Timur

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Disporabudpar

1.4.4. Perwujudan pengelolaan kawasan rawan berupa bencana banjir dan Kebakaran

32

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 1. rawan bencana banjir

a. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir;

Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, Dinas PU, Kantor Pemadam Kebakaran

b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir;

Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ilir,Kecamatan Bram itam

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, Dinas PU, Kantor Pemadam Kebakaran

c. pemetaan kawasan rawan bencana banjir;

Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Batang Asam

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, Dinas PU

d. penghijauan catchment area;

Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Batang Asam

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, Dinas PU

e. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya;

Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU

f. rehabilitasi saluran drainase primer;

Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU

g. pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendung, bendungan, sumur

Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan

APBN, APBD Provinsi dan APBD

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU

33

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th resapan, dan biopori;

Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ilir

Kabupaten

h. pengamanan kawasan sempadan sungai; dan

Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU

i. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak

Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ilir

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU

2. rawan bencana kebakaran

a. penyusunan rencana mitigasi bencana kebakaran;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU, Kantor Pemadam Kebakaran

b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana kebakaran;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU, Kantor Pemadam Kebakaran

c. pemetaan kawasan rawan bencana kebakaran;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU, Kantor Pemadam Kebakaran

d. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU, Kantor Pemadam Kebakaran

e. pembangunan hidrant; dan

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU, Kantor Pemadam Kebakaran

f. sosialisasi teknis mitigasi kebakaran kepada masyarakat terdampak

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BNPB, BAPPEMDAL, Dinas PU, Kantor Pemadam Kebakaran

34

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 2.4.1. Perwujudan kawasan lindung lainnya berupa

Daerah Perlindungan Laut (DPL)

a. pengembangan kawasan hutan bakau sepanjang pantai Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN Kementeriaan Kelautan Dan Perikanan

b. penetapan kawasan ini sebagai sub zona konservasi kerang darah;dan

Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN Kementeriaan Kelautan Dan Perikanan

c. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan

Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN Kementeriaan Kelautan Dan Perikanan

2 Perwujudan Kawasan Budidaya

2.1 Perwujudan Kawasan Hutan Produksi

a. penetapan batas kawasan; Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan

b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;

Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan

c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;

Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan

d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan; dan

Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan

e. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung.

Kecamatan Batang Asam dan

APBN, APBD Provinsi dan APBD

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan

35

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Kecamatan Renah Mendaluh

Kabupaten

2.2 Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat

a. area pengembangan hutan rakyat; Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;

Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu

Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

d. mensinergikan pengelolaan hutan rakyat dengan kegiatan lain yang saling mendukung;

Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

e. sosialisasi pengelolaan kawasan hutan rakyat kepada masyarakat pemilik atau pengelola hutan rakyat; dan

Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

f. peningkatan rehabilitasi hutan. Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

2.3 Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian

2.3.2 Perwujudan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan

a. penetapan batas kawasan pertanian tanaman Kecamatan APBN, APBD Kementerian Pertanian,

36

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th pangan Senyerang,

Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Bram Itam

Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

b. peningkatan jaringan irigasi APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten

c. peningkatan intensifikasi lahan Seluruh Kecamatan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten

d. penyediaan sarana dan prasarana produksi APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Perkebunan

e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran

Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BAPPEMDAL

f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Peternakan

g. Perwujudan kawasan hortikultura

2.2.1. Perwujudan kawasan peruntukan holtikultura

h. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

i. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura an

j. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi,

APBN, APBD Provinsi dan APBD

Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan

37

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran

Kabupaten Hortikultura

k. pengembangan sentra agropolitan Seluruh Kecamatan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.2.2. Perwujudan kawasan perkebunan

a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;

Seluruh Kecamatan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten

b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan; APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten

c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan

Seluruh kecamatan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten

d. pengembangan sentra perkebunan. APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten

2.2.3. Perwujudan kawasan peruntukan peternakan

a. Perwujudan kawasan peternakan Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Batang Asam dan Kecamatan Bram Itam

b. penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Peternakan

c. pengembangan sentra bibit unggul; APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Peternakan

d. pengembangan sentra pengolahan pakan ternak; APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Peternakan

e. pengembangan pengolahan hasil peternakan; Kecamatan Pengabuan,

APBN, APBD Provinsi dan APBD

Dinas Peternakan

38

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Kecamatan Senyerang, Batang Asam dan Kecamatan Bram Itam

Kabupaten

f. pengembangan pengolahan kotoran ternak; APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Peternakan

g. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging; dan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Peternakan

h. peningkatan sarana dan prasarana peternakan. APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Peternakan

2.4 Kawasan Peruntukan Perikanan

a. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

b. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan;

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

c. penetapan fungsi kawasan perikanan tangkap dan budidaya;

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

d. pengembangan sentra pengolahan perikanan; Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

39

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th e. perluasan jaringan pemasaran perikanan; Kecamatan

Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

f. penyediaan Balai Benih Ikan (BBI); Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

g. penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran; dan

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

h. pengembangan kawasan minapolitan. Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

i. rencana pembangunan PPI di Sungai Dualap Kecamatan Betara.

2.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan

a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;

Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian ESDM, Dinas ESDM

b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian ESDM, Dinas ESDM

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian ESDM, Dinas ESDM

40

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan

tambang; Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Badan Lingkungan Hidup Daerah dan BAPPEMDAL

e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang; dan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian ESDM, Dinas ESDM, BLHD

f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta.

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Badan Lingkungan Hidup Daerah dan BAPPEMDAL

2.6 Kawasan Peruntukan Industri

a. penetapan batas kawasan peruntukan industri; APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BAPPEMDAL, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

b. penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;

Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ilir,

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BAPPEMDAL Kabupaten

c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas PU

d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas PU

e. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.

APBN, APBD Provinsi dan APBD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten,

41

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Betara dan Kecamatan Pengabuan

Kabupaten Dinas PU

2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata

a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

BAPPEMDAL, Disporabudpar

b. peningkatan daya tarik obyek wisata; APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Disporabudpar

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;

Seluruh Perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Disporabudpar

d. diversifikasi pengembangan objek wisata; APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Disporabudpar

e. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Disporabudpar

f. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Disporabudpar

g. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Disporabudpar, Dinas Perindustrian dan perdagangan

2.8 Kawasan Peruntukan Perumahan

a. Pengembangan Kawasan Perumahan Perkotaan

42

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 1. penyediaan perumahan yang memadai, aman

dan nyaman bagi masyarakat perkotaan; Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Swasta

2. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Swasta

3. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Swasta

4. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Swasta

5. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Swasta

6. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Swasta

7. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Swasta

8. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Swasta

9. sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat. APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten dan Swasta

b. Perbaikan Sarana dan Prasarana permukiman Perdesaan

Seluruh kecamatan

43

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 1. penyediaan perumahan yang memadai,

aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;

Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan Seluruh kecamatan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

2. penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan system kearifan local dan system kekerabatan yang berlaku;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

3. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

4. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

5. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

6. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

7. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah; dan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

8. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas PU Kabupaten

2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya

a. pengembangan kawasan pedagangan dan jasa;

Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta Investor

b. penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;

Seluruh kecamatan APBN TNI

c. penetapan batas keamanan dan kepemilikan Seluruh kecamatan APBN TNI

44

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th pada kawasan pertahanan dan keamanan;

d. penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan

Seluruh kecamatan APBN TNI

e. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Seluruh kecamatan APBN TNI

3 Perwujudan Kawasan Strategis

Perwujudan Kawasan Strategis Nasional berupa taman nasional TNBT

a. penetapan batas kawasan; Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN Kementerian Kehutanan

b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan; Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN Kementerian Kehutanan

c. perlindungan habitat endemik; Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN Kementerian Kehutanan

d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN Kementerian Kehutanan

e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.

Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh

APBN Kementerian Kehutanan

3.2. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi

3.2.1 Perwujudan Pantai Timur sebagai kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi

a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan pantai

Pantai Timur Kabupaten Tanjung

APBN, APBD Provinsi dan APBD

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi

45

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Jabung Barat Kabupaten dan Kabupaten

b. pengembangan kegiatan budidaya harus dilakukan dengan tidak merusak fungsi lindung

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

c. pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang di sepanjang pantai

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

d. peningkatan daya tarik obyek wisata khususnya alam

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

e. pembangunan prasarana pariwisata Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

f. pengembangan pelabuhan utama pelabuhan Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

g. pengembangan pelabuhan pengumpul Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

h. pengembangan alur pelayaran nasional dan internasional

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

i. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

3.2.1 Perwujudan Pantai Timur sebagai kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi

1. perwujudan kawasan Perkotaan Kuala Tungkal sebagai PKW;

46

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Perkotaan Kuala Tungkal; Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten BAPPEMDAL

b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala regional;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN dan APBD Kabupaten

Kementerian PU & Dinas PU

c. pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:

1. pengembangan pasar induk regional;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan & Tata Bangunan (PPKTB), Dinas PU

2. pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan;

Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

3. pembangunan SPBU/SPPBE; dan Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

4. pembangunan toko kerajinan/souvenir/pusat kuliner.

Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor, APBN Kabupaten

Swasta / Investor, Dinas Koperasi dan UMKM

d. pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi:

1. pembangunan perbankan; dan Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

2. pembangunan hotel/penginapan. Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

e. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:

1. pengembangan Terminal Tipe B Pembengis;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Provinsi Dishub

2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN

Kementerian Perhubungan, PT KAI

3. pembangunan stasiun di Kuala Tungkal;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Perhubungan, PT KAI

4. pengembangan pelabuhan Kuala Tungkal; dan

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Perhubungan

47

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 5. pengembangan pelabuhan

perikanan di Kuala Tungkal. Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Kelautan & Perikanan

f. pengembangan pusat pendidikan skala regional;

1. pembangunan perpustakaan daerah;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Dinas Pendidikan

2. pembangunan Perguruan Tinggi (PT);

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, Swasta / Investor

Kementerian Pendidikan, Swasta / Investor

3. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, dan APBD Kabupaten

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

5. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

6. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN);

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Agama

7. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; dan

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

8. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau(RTH).

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten BLHD, DPPKAD dan Dinas PU

g. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:

1. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan.

48

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 2. pembangunan rumah sakit swasta

khusus speasialis; dan Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta / Investor Swasta / Investor

3. pembangunan rumah sakit bersalin. Perkotaan Kuala Tungkal

Swasta Swasta

h. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:

1. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian Persitaj;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Disporabudpar

2. pembangunan taman kota. Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten PPKTB, Dinas PU dan Disporabudpar

i. pengembangan pusat peribadatan meliputi:pembangunan islamic center;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, dan APBD Kabupaten

Kementerian Agama, Dinas PU

j. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Kuala Tungkal;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten BAPPEMDAL , Dinas PU

k. penyusunan masterplan industri perikanan;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan

l. pengembangan pelabuhan perikanan; Perkotaan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan

m. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

Perkotaan Kuala Tungkal

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU

n. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten PDAM

o. pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Perkotaan Kuala Tungkal

APBD Kabupaten Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas PU

2. Perwujudan kawasan sepanjang jalan lintas timur kabupaten

49

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th a. penyusunan Rencana Detail Kawasan

Strategis sepanjang jalan lintas timur; Perkotaan Merlung APBD Kabupaten BAPPEMDAL

b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sepanjang koridor jalan lintas timur

Perkotaan Merlung APBD Kabupaten BAPPEMDAL

c. pembangunan pusat perdagangan skala regional, meliputi:

1. pengembangan dan pembangunan pusat pertokoan;

Perkotaan Merlung APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan PPKTB

2. pembangunan SPBU/SPPBE; dan Perkotaan Merlung Swasta swasta

3. pembangunan toko kerajinan/souvenir/pusat kuliner.

Perkotaan Merlung APBD Kabupaten Dinas Perdagangan dan Perindustrian

d. pembangunan pusat jasa skala regional, meliputi:

1. pembangunan perbankan; dan Perkotaan Merlung Swasta/Investor Swasta/Investor

2. pembangunan hotel/penginapan. Perkotaan Merlung Swasta/Investor Swasta/Investor

e. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

Perkotaan Merlung APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum

f. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan

Perkotaan Merlung APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM

g. pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Perkotaan Merlung APBD Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum

50

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 3. Perwujudan kawasan perkotaan Tebing Tinggi

a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi;

Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten BAPPEMDAL

b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;

Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten BAPPEMDAL

c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:

1. pengembangan pertokoan; Perkotaan Tebing Tinggi

Swata/Investor Swasta/Investor

2. pembangunan SPBU/SPPBE; dan Perkotaan Tebing Tinggi

Swasta/Investor Swasta/Investor

d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:

1. pembangunan perbankan; dan Perkotaan Tebing Tinggi

Swasta/Investor Swasta/Investor

2. pembangunan hotel/penginapan. Perkotaan Tebing Tinggi

Swasta/Investor Swasta/Investor

e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten, meliputi:

1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan

Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan.

2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.

Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan.

f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:

1. pembangunan lapangan olahraga; dan

Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten Disporabudpar, Dinas PU

51

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th 2. pembangunan taman rekreasi dan

taman kota. Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten PPKTB, Disporabudpar, Dinas PU

g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;

1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pertanian; dan

Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

3. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan

h. pembangunan masjid / gereja/ wihara skala kabupaten.

Perkotaan Tebing Tinggi

Swadaya Masyarakat

Masyarakat

i. Pengembangan kawasan peruntukan pengolahan perkebunan;

Perkotaan Tebing Tinggi

Swadaya Masyarakat

Masyarakat

j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU

k. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan

Perkotaan Tebing Tinggi

APBD Kabupaten PPKTB

l. pengolahan limbah perumahan. Perkotaan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Dinas PU dan PPKTB

4. Perwujudan kawasan minapolitan

a. penyusunan masterplan kawasan minapolitan;

Kecamatan Kuala Betara

APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. pengembangan jaringan jalan menuju Kecamatan Kuala APBN Kementerian Kelautan

52

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th kawasan minapolitan; Betara dan Perikanan

c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung minapolitan; dan

Kecamatan Kuala Betara

APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan

d. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

e. penyusunan masterplan kawasan minapolitan;

Kecamatan Kuala Betara

APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan

5. Perwujudan kawasan pelabuhan

a. Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan;

Perkotan Kuala Tungkal

APBN, APBD Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan

b. Pengembagan jaringan jalan menuju pelabuhan; dan

Perkotan Kuala Tungkal

APBN, APBD Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan

c. Pengembangan pelabuhan roro. Perkotan Kuala Tungkal

APBN Kementerian Perhubungan

6. Perwujudan kawasan pertambangan minyak dan gas

a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;

Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Tebing Tinggi

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian ESDM, Dinas ESDM

b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian ESDM, Dinas ESDM

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian ESDM, Dinas ESDM

d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang;

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Badan Lingkungan Hidup Daerah dan BAPPEMDAL

e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui APBN, APBD Kementerian ESDM,

53

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th rehabilitasi dan reklamasi tambang; dan Provinsi dan APBD

Kabupaten Dinas ESDM, BLHD

f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta.

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Badan Lingkungan Hidup Daerah dan BAPPEMDAL

7. Perwujudan kawasan cagar alam hutan bakau pantai timur

a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan pantai;

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

b. pengembangan kegiatan budidaya harus dilakukan dengan tidak merusak fungsi lindung;

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

c. pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang di sepanjang pantai;

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

d. peningkatan daya tarik obyek wisata khususnya alam yang berbasis lingkungan; dan

Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

e. pembangunan prasarana pariwisata Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

8. Perwujudan kawasan lindung gambut

a. penetapan batas kawasan; Kecamatan Betara APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan; Kecamatan Betara APBN, APBD Provinsi dan

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi

54

No Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

PJM 1 (2011-2015)

PJM 2 (2016-2020)

PJM 3 (2021-2025)

PJM 4 (2026-2031)

1 2 3 4 5 5 th 5 th 5 th Kabupaten dan Kabupaten

c. perlindungan habitat endemik; Kecamatan Betara APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan

Kecamatan Betara APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan lindung gambut.

Kecamatan Betara APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten

Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Dto

USMAN ERMULAN

55