Upload
trandang
View
257
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN
2011-2016
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun dengan maksud menyediakan dokumen
perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan
lima tahunan, RPJMD ini juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk
dengan wawasan waktu 20 tahunan.
Acuan utama yang digunakan dalam menyusun RPJMD ini adalah rumusan
Visi, Misi, dan Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang
telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD pada
tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada RPJP
dan RPJM Nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi serta berbagai kebijakan dan
prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain itu, RPJMD
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 ini telah disesuaikan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tujuan merujuk semua dokumen
perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan
sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.
RPJMD disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan
memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 2
bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan
keuangan daerah.
RPJMD berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana
Program dan Kegiatan lima tahunan, maka proses penyusunan RPJMD ini juga
dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan
unsur pelaku pembangunan (stakeholder) di Kabupaten Pandeglang. Karena
pertimbangan itu, walaupun RPJMD ini bermula dari rumusan Visi, Misi, dan Rencana
Indikatif Program pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, maka
matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam
dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur stakeholder, dengan tetap
memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan
yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 3
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008
Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 5
Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
1.3 Hubungan Antar Dokumen Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk
jangka waktu 20 tahunan, RPJMD untuk jangka waktu 5 tahunan dan RKPD sebagai
rencana tahunan. Hal ini berimplikasi kepada adanya penyempurnaan sistem
perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme maupun
tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah.
Sehubungan dengan itu dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan
normatif aturan perundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, perlu
disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), berfungsi sebagai dokumen
perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi
dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman
penyusunan RPJMD setiap lima tahun sekali;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berfungsi sebagai
penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi
Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan
Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 6
Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi
rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten;
c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran
teknis RPJMD untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah
Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan
atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), merupakan
dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai
penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun
berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka
regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan;
e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disusun sebagai dokumen
perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap
tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang yang
dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan
dan Kabupaten.
Guna memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJMD ini serta
arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka
disusun Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJMD sebagaimana Gambar 1.1,
sedangkan untuk melihat keterkaitan dokumen perencanaan nasional dan daerah
dapat dilihat pada Gambar 1.2, adapun alur proses penyusunan dan penetapan
RPJMD Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Gambar 1.3.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 7
Gambar 1.1 Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011-2016
Persiapan Awal
Kesepakatan Internal
Komitmen KDh
Komitmen Stakeholders
& Mandat
VISI-MISI
Program Prioritas
Rencana Tindak
Implementasi (RKPD)
Kesepakatan Eksternal
Penentuan Stakeholdersi
Strategic Plan
(RPJMD)
Action Plan
(Renja SKPD/RKPD)
Pelaksanaan Tahunan
RPJMD
Isu Strategis Analisis Kekuatan dan
Kelemahan (SW)
STRATEGI &
KEBIJAKAN UMUM
Analisis Peluang dan
Ancaman (OT)
Dukungan Perguruan Tinggii
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 8
Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KLRenja - KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -SKPD
APBN
RincianAPBN
APBD
RincianAPBD
Diacu
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU No. 25/2004
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Pem
erintah
Pu
sat
Pem
erintah
Daerah
UU No. 17/2003
Keuangan Negara
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KLRenja - KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -SKPD
APBN
RincianAPBN
APBD
RincianAPBD
Diacu
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU No. 25/2004
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Pem
erintah
Pu
sat
Pem
erintah
Daerah
UU No. 17/2003
Keuangan Negara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 9
Visi, Misi, Program
KDh Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJM Daerah
SKPD
Menyusun
Renstra SKPD
Bappeda menyelenggarakan
Musrenbang Jangka Menengah
Penetapan RPJM Daerah
Digunakan sebagai
Pedoman Penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJM Daerah
a) Visi, Misi KDh terpilih
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Makro
e) Program SKPD
a) Visi,Misi KDh terpilih
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Makro
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
Program SKPD
Visi, Misi, Program
KDh Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJM Daerah
SKPD
Menyusun
Renstra SKPD
Bappeda menyelenggarakan
Musrenbang Jangka Menengah
Penetapan RPJM Daerah
Digunakan sebagai
Pedoman Penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJM Daerah
a) Visi, Misi KDh terpilih
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Makro
e) Program SKPD
a) Visi,Misi KDh terpilih
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Makro
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
Program SKPD
SKPD Menyususn Rancangan Renstra SKPD
Digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Renstra SKPD dan
bahan Penjabaran RKPD
Daerah
Visi, Misi, Program
KDh Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJM Daerah
SKPD
Menyusun
Renstra SKPD
Bappeda menyelenggarakan
Musrenbang Jangka Menengah
Penetapan RPJM Daerah
Digunakan sebagai
Pedoman Penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJM Daerah
a) Visi, Misi KDh terpilih
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Makro
e) Program SKPD
a) Visi,Misi KDh terpilih
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Makro
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
Program SKPD
Visi, Misi, Program
KDh Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJM Daerah
SKPD
Menyusun
Renstra SKPD
Bappeda menyelenggarakan
Musrenbang Jangka Menengah
Penetapan RPJM Daerah
Digunakan sebagai
Pedoman Penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJM Daerah
a) Visi, Misi KDh terpilih
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Makro
e) Program SKPD
a) Visi,Misi KDh terpilih
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Makro
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
Program SKPD
SKPD Menyususn Rancangan Renstra SKPD
Digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Renstra SKPD dan
bahan Penjabaran RKPD
Daerah
Gambar 1.3 Alur Proses Penyusunan dan Penetapan RPJMD
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016
1.4 Sistematika Penulisan
RPJMD Kabupaten Pandeglang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta
maksud dan tujuan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan masarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya
saing daerah.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu periode 2006-2010, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu periode 2006-2010, dan kerangka Pendanaan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 10
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini berisi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis.
Isu strategis meliputi pertumbuhan ekonomi, ketertinggalan,
kemiskinan, ketahanan pangan, tingkat pendidikan masyarakat,
penataan ruang, pengelolaan sumberdaya dan pelestarian lingkungan,
tata kelola pemerintahan daerah.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menguraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2016.
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Rencana Pembangnan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini berisi uraian mengenai hubungan antara kebijakan umum yang
berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih
dengan target capaian indikator kinerja. Dan juga bab ini menyajikan
tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan
indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini berisi target indikator output/outcome untuk memberikan
gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2016.
BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini menguraikan masa transisi tahun pertama dan satu tahun
setelah akhir periode RPJMD ini, serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
hasil pemilukada pada periode berikutnya. Bab ini juga menguraikan
kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang I - 11
1.5 Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 ini disusun dengan maksud
dan tujuan sebagai berikut :
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja pada lingkup
Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan Pemerintah
Daerah dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara
lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD
Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam
konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai
tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah
dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami,
menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam
rentang waktu lima tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Wilayah Administrasi
Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8 Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau Jawa. Secara geografis terletak
antara 6º21’- 7º10’ Lintang Selatan dan 104º48’- 106º11’ Bujur Timur, memiliki
luas wilayah 2.747 Km2 (274.689,91 ha), atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi
Banten dengan panjang pantai mencapai 307 km. Secara administratif dibagi
menjadi 335 Desa/Kelurahan dan 35 Kecamatan, dengan batas-batas administrasi:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak.
Wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang terbagi ke dalam 35
Kecamatan, 335 Desa/Kelurahan. Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan di
Kabupaten Pandeglang tersaji pada Tabel 2.1
Tabel 2.1 Luas Wilayah Admnistrasi Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang
NO. KECAMATAN IBU KOTA
LUAS
WILAYAH PERSENTASE
JARAK DARI
KEC.KE IBUKOTA
(KM2) LUAS (%) KAB. (KM)
1 Sumur Sumberjaya 258,54 9,41 106,00
2 Cimanggu Waringinkurung 259,73 9,46 100,00
3 Cibaliung Sukajadi 221,88 8,08 86,50
4 Cibitung Cikadu 180,72 6,58 96,50
5 Cikeusik Cikeusik 322,76 11,75 72,00
6 Cigeulis Cigeulis 176,21 6,41 68,00
7 Panimbang Panimbangjaya 132,84 4,84 54,00
8 Sobang Sobang 138,88 5,06 53,00
9 Munjul Pasanggrahan 75,25 2,74 54,00
10 Angsana Angsana 64,84 2,36 61,00
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 2
Tabel 2.1 Luas Wilayah Admnistrasi Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang (Lanjutan..)
NO. KECAMATAN IBU KOTA
LUAS
WILAYAH PERSENTASE
JARAK DARI
KEC.KE IBUKOTA
(KM2) LUAS (%) KAB. (KM)
11 Sindangresmi Sindangresmi 65,20 2,37 54,00
12 Picung Kadupandak 56,74 2,07 36,00
13 Bojong Citumenggung 50,72 1,85 30,00
14 Saketi Kadudampit 54,13 1,97 19,00
15 Cisata Pasireurih 32,65 1,19 27,00
16 Pagelaran Pagelaran 42,72 1,56 39,50
17 Patia Patia 45,48 1,66 45,00
18 Sukaresmi Sukaresmi 57,30 2,09 45,00
19 Labuan Kalanganyar 15,66 0,57 41,00
20 Carita Sukarame 41,87 1,52 51,00
21 Jiput Sukacai 53,04 1,93 27,50
22 Cikedal Dahu 26,00 0,95 35,00
23 Menes Purwaraja 22,41 0,82 29,00
24 Pulosari Koranji 31,33 1,14 27,00
25 Mandalawangi Mandalawangi 80,19 2,92 15,50
26 Cimanuk Batubantar 23,64 0,86 10,00
27 Cipeucang Kadugadung 21,16 0,77 15,00
28 Banjar Banjar 30,50 1,11 7,50
29 Kaduhejo Sukasari 33,57 1,22 7,00
30 Mekarjaya Mekarjaya 31,34 1,14 7,00
31 Pandeglang Pandeglang 16,85 0,61 1,00
32 Majasari Saruni 19,57 0,71 2,00
33 Cadasari Cadasari 26,20 0,95 7,00
34 Karangtanjung Pagadungan 19,07 0,69 4,00
35 Koroncong
17,86 0,65 10,00
Jumlah 2.746,85 100,00 -
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 3
2.1.2 Geologi
Secara geologi wilayah Kab. Pandeglang termasuk ke dalam Zona Bogor
yang mana merupakan jalur perbukitan. Berdasarkan sudut geologinya Kabupaten
Pandeglang memiliki beberapa jenis bebatuan di antaranya;
Kabupaten Pandeglang memiliki beberapa jenis bebatuan, di antaranya :
1. Alluvium, terdapat di daerah gunung dan pinggiran pantai;
2. Undiefierentiated (bahan erupsi gunung berapi), terdapat di daerah bagian
utara tepatnya di daerah Kecamatan Labuan, Jiput, Mandalawangi, Cimanuk,
Menes, Banjar, Pandeglang dan Cadasari;
3. Diocena, terdapat di daerah bagian Barat, tepatnya di kecamatan Cimanggu
dan Cigeulis;
4. Piocena Sedimen, di bagian Selatan di daerah kecamatan Bojong, Munjul,
Cikeusik, Cigeulis, Cibaliung dan Cimanggu;
5. Miocene Limestone, disekitar Kecamatan Cimanggu bagian utara;
6. Mineral Deposit, yang terbagi atas beberapa mineral, yaitu :
a. Belerang dan sumber air panas di Kecamatan Banjar ;
b. Kapur/karang darat dan laut di Kecamatan Labuan, Cigeulis, Cimanggu,
Cibaliung, Cikeusik dan Cadasari. Serat batu (gift) terdapat di Kecamatan
Cigeulis.
2.1.3 Topografi
Kabupaten Pandeglang memiliki variasi ketinggian antara 0 - 1.778 m di
atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar topografi daerah Kabupaten
Pandeglang adalah dataran rendah yang berada di daerah Tengah dan Selatan
yang memiliki luas 85,07% dari luas keseluruhan Kabupaten Pandeglang. Kedua
daerah ini ditandai dengan karakteristik utamanya adalah ketinggian gunung-
gunungnya yang relatif rendah, seperti Gunung Payung (480 m), Gunung Honje
(620 m), Gunung Tilu (562 m) dan Gunung Raksa (320 m). Daerah Utara memiliki
luas 14,93 % dari luas Kabupaten Pandeglang yang merupakan dataran tinggi,
yang ditandai dengan karekteristik utamanya adalah ketinggian gunung yang
relatif tinggi, seperti Gunung Karang (1.778 m), Gunung Pulosari (1.346 m) dan
Gunung Aseupan (1.174 m).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 4
2.1.4 Jenis Tanah
Jenis tanah yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat dikelompokan dalam
beberapa jenis dengan tingkat kesuburan dari rendah sampai dengan sedang. Di
antara jenis tanah tersebut adalah :
1. Alluvial, terdapat di Kecamatan Panimbang, Sumur, Cikeusik, Pagelaran,
Picung, Labuan dan Munjul;
2. Grumosol, yang tersebar di Kecamatan Sumur dan Cimanggu;
3. Regosol, terdapat di Kecamatan Sumur, Labuan, Pagelaran, Cikeusik dan
Cimanggu;
4. Latosol, terdapat di sekitar Gunung Karang, Kecamatan Pandeglang, Saketi,
Cadasari, Banjar, Cimanuk, Mandalawangi, Bojong, Menes, Jiput, Labuan dan
Sumur;
5. Podsolik, terdapat di Kecamatan Labuan, Menes, Saketi, Bojong, Munjul,
Cikeusik, Cibaliung, Cimanggu, Cigeulis, Sumur, Panimbang dan Angsana.
2.1.5 Klimatologi
Berdasarkan studi, iklim di Kabupaten Pandeglang dipengaruhi oleh angin
Monson (Monson Trade) dan Gelombang La Nina (El Nino). Bila saat musim
penghujan tiba (November s.d Maret) cuaca didominasi oleh angin barat (dari
samudra Hindia sebelah Selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia
yang melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan Musim kemarau (Juni s.d Agustus
cuaca didominasi oleh angin timur yang menyebabkan Kabupaten Pandeglang
mengalami kekeringan terutama di wilayah bagian utara terlebih lagi bila
berlangsung El Nino.
Suhu udara di Kabupaten Pandeglang berkisar antara 22,5 0C – 27,9 0C.
Pada daerah pantai, suhu udara bisa mencapai 22 0C – 32 0C, sedangkan di daerah
pegunungan dengan ketinggian 400 – 1.350m suhu dapat mencapai hingga 18 0C
– 29 0C. Kabupaten Pandeglang memiliki curah hujan antara 2.000 – 4.000 mm
per tahun dengan rata-rata curah hujan 3.274 mm dan mempunyai 152 hari hujan
per tahun serta memiliki tekanan udara rata-rata 1.010 milibar.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 5
2.1.6 Hidrologi
Kabupaten Pandeglang dialiri oleh 18 aliran sungai yang memiliki panjang
total 835 km, sungai-sungai tersebut dikelompokan ke dalam 2 (dua) Satuan
Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Ciujung dan SWS Ciliman.
Kabupaten Pandeglang dialiri oleh 18 aliran sungai dengan panjang total 835
km. Sungai-sungai tersebut dikelompokan ke dalam 2 (dua) Satuan Wilayah
Sungai (SWS), yaitu SWS Ciujung dan SWS Ciliman. Sementara itu Kabupaten
Pandeglang terbagi menjadi 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri dari DAS tidak
prioritas, prioritas 1, 2, 3 dan prioritas 4.
Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan
Prioritas Pengelolaan.
NO. DAS/SUB DAS PRIORITAS DAS
1 DAS Cibaliung 2
2 DAS Cibungur 3
3 DAS Cidanau 0
4 DAS Ciliman 2
5 DAS Ciujung 1
6 DAS Ujung Kulon 0
Sumber : Departemen Kehutanan, Kebijakan Penyusunan Master Plan RHL, 2003
Keterangan : DAS Prioritas (Berdasarkan SK Menhut Nomor 284/Kpts/II/1999,
tanggal 7 Mei 1999).
Prioritas 1
Prioritas 2
Prioritas 3
:
:
:
Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi,
investasi dan kebijakan pembangunan wilayah tersebut
mempunyai prioritas tertinggi untuk di Rehabilitasi;
Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi,
investasi dan kebijakan pembangunan wilayah tersebut
mempunyai prioritas kedua untuk di Rehabilitasi;
Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi,
investasi dan kebijakan pembangunan wilayah tersebut
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 6
Prioritas 4
:
mempunyai prioritas ketiga untuk di Rehabilitasi;
Wilayah DAS yang berdasarkan lahan, hidrologi, sosial ekonomi,
investasi dan kebijakan pembangunan wilayah tersebut tidak
perlu diberikan prioritas dalam penanganannya.
2.1.7 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh lahan
kehutanan, pesawahan dan perkebunan besar. Pada tahun 2006 luas kehutanan
sebesar 98.322 hektar, terdiri dari hutan rakyat dan hutan negara . Luas hutan
rakyat sebesar 12.600 hektar (4,59% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang) dan
luas hutan negara sebesar 85.732 hektar (31,21% dari luas lahan Kabupaten
Pandeglang). Pada tahun 2010, luas hutan rakyat berkurang menjadi 4,34% dari
luas lahan Kabupaten Pandeglang dan luas hutan negara berkurang menjadi
30,95% dari luas Kabupaten Pandeglang.
Luas pesawahan pada tahun 2006 sebesar 52.596 hektar, terdiri dari
pesawahan irigasi dan non irigasi. Luas pesawahan irigasi sebesar 26.184 hektar
(9,53% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang) dan luas pesawahan non irigasi
sebesar 26.412 hektar (9,62% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang). Pada
tahun 2010, luas pesawahan irigasi berkurang menjadi 9,20% dari luas lahan
Kabupaten Pandeglang dan luas pesawahan non irigasi bertambah menjadi 11,77
% dari luas Kabupaten Pandeglang.
Sementara luas perkebunan besar pada tahun 2006 sebesar 15.219
hektar (5,54% dari luas lahan Kabupaten Pandeglang). Sedangkan Pada tahun
2010, perkebunan berkurang menjadi 5,46% dari luas lahan Kabupaten
Pandeglang. Untuk lebih jelasnya gambaran penggunaan lahan di Kabupaten
Pandeglang dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 7
Tabel 2.4 Penggunaan Lahan
Jenis Lahan Luas Lahan (Ha)
2006 2007 2008 2009 2010
Irigasi 26.184 24.046 25.234 25.234 25.273
Non Irigasi 26.412 28.550 28.717 28.717 32.327
Ladang/Huma 25.482 24.722 24.178 24.178 24.178
Tegal/Kebun 47.903 48.341 48.213 48.213 48.213
Kolam/Tabat/Empang 886 945 958 958 958
Tambak 539 539 539 539 539
Pengembalaan/Padang Rumput 3.438 3.438 3.443 3.443 3.443
Perkebunan Besar 15.219 15.157 15.005 15.005 15.005
Hutan Rakyat 12.600 12.574 11.925 11.925 11.925
Lain-lain 11.087 11.242 11.345 11.345 7.696
Bangunan dan Halaman 13.542 13.626 14.088 14.088 14.088
Sementara Tidak Diusahakan 5.594 5.591 6.011 6.011 6.011
Hutan Negara 85.732 85.847 84.962 84.962 84.962
Rawa Tidak Ditanami 72 72 72 72 72
Jumlah 274.690 274.690 274.690 274.690 274.690
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang
2.1.8 Kawasan Rawan Bencana Alam
Berdasarkan faktor penyebab terjadinya bencana dapat dibedakan dalam
tiga kelompok, yaitu bencana alam, bencana non-alam dan bencanan sosial.
Bencana yang disebabkan oleh faktor alam (Bencana Alam) antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah
longsor. Berdasarkan kondisi geografis, geologi, hidrologis dan demografi bahwa
wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya
bencana alam yang dapat berakibat timbulnya korban jiwa, timbulnya kerusakan
lingkungan dan dampak psikologis bagi Pemerintah Daerah Kab. Pandeglang yaitu
dapat menghambat estafet pembangunan yang akan dilaksanakan.
Secara geologis daerah Kab. Pandeglang merupakan salah satu wilayah di Banten
yang rawan terhadap bencana alam, potensi bencana alam yang berkaitan dengan
bahaya geologi dimaksud yaitu:
a. Bahaya bencana alam Gunung Merapi dan mengancam wilayah Kab.
Pandeglang wilayah barat dan selatan;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 8
b. Bahaya gerakan tanah/batuan dan erosi yang mana dapat berpotensi
terjadi pada lereng-lereng pegunungan Gunung Karang yang bisa
mengancam diwilayah Kab. Pandeglang;
c. Bahaya kekeringan biasa terjadi, berakibat khususnya bagi lahan petani
sulit mendapatkan air;
d. Bahaya Tsunami juga mungkin saja bisa terjadi, dikhawatirkan Tsunami
terjadi di wilayah Carita, Labuan, Sumur dan Panimbang;
e. Bahaya banjir, umumnya terjadi pada saat musim hujan tiba dan
klimaksnya biasanya pada awal bulan Desember dimana hujan biasanya
terus menerus, terjadi di daerah yang menjadi langganan banjir yaitu
wilayah Jiput, Labuan, Cilemer, Patia.
2.1.9 Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2006 sebesar 1,12
juta jiwa (penduduk laki-laki sebesar 0,57 juta jiwa dan perempuan sebesar 0,55
juta jiwa). Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang sebesar
1,15 juta jiwa (penduduk laki-laki sebesar 0,58 juta jiwa dan perempuan sebesar
0,56 juta jiwa) atau meningkat sebesar 2,23 % dari Tahun 2006 dengan rata rata
laju pertumbuhan pada tahun 2006 -2010 sebesar 0,55 % per tahun. Gambaran
lebih lanjut mengenai jumlah penduduk sebagaimana Tabel 2.5.
Tabel 2.5
Penduduk Kabupaten Pandeglang
Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata laju Petumbuhan
2006-2010
Laki-Laki 577.244 578.375 584.503 588.126 589.056 0,51
Perempuan 547.253 552.139 561.564 560.938 560.554 0,60
Jumlah 1.124.497 1.130.514 1.146.067 1.149.064 1.149.610 0,55
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Pandeglang berdasarkan
hasil sensus penduduk tahun 1961-1971 sebesar 2,71 persen, periode 1971-1980
sebesar 2,15 persen, periode 1980-1990 sebesar 2,14 persen, dan periode 1990-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 9
2000 sebesar 1,64 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun
2006 sampai dengan 2010 mencapai 0,55 persen.
Gambar 2.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pandeglang
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang
Penyebaran penduduk pada tiap-tiap kecamatan cenderung tidak merata.
Penduduk dengan jumlah terpadat terdapat di Kecamatan Labuan yaitu mencapai
pada tahun 2006 sebesar 3.297,00 jiwa/Km2 dan pada tahun 2010 sebesar
3.439,40 jiwa/Km2 . Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk
yang paling rendah adalah Kecamatan Sumur yaitu pada tahun 2006 sebesar 84,00
jiwa/Km2 dan pada tahun 2010 sebesar 88,01 jiwa/Km2. Gambaran lebih lanjut
mengenai penyebaran/kepadatan penduduk tiap-tipa kecamatan dapat dilihat
sebagaimana Tabel 2.6.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 10
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pandeglang
Menurut Kecamatan, tahun 20005– 2010
2006 2007 2008 2009 2010
NO. KECAMATAN Luas Kepadatan Luas Kepadatan Luas Kepadatan Luas Kepadatan Luas Kepadatan (Km2) (Jiwa/Km2) (Km2) (Jiwa/Km2) (Km2) (Jiwa/Km2) (Km2) (Jiwa/Km2) (Km2) (Jiwa/Km2)
1 Sumur 258,54 84,00 258,54 84,00 258,54 85,76 258,54 87,98 258,54 88,01
2 Cimanggu 259,73 142,00 259,73 143,00 259,73 144,37 259,73 141,47 259,73 141,05
3 Cibaliung 221,88 117,00 221,88 117,00 221,88 118,72 221,88 130,14 221,88 129,71
4 Cikeusik 180,72 110,00 180,72 110,00 180,72 111,57 180,72 117,46 180,72 117,20
5 Cibitung 322,76 153,00 322,76 154,00 323 155,53 322,76 158,70 322,76 158,05
6 Cigeulis 199,65 193,00 176,21 189,00 176,21 191,37 176,21 192,51 176,21 192,13
7 Panimbang 248,28 316,00 132,84 351,00 132,84 355,94 132,84 369,05 132,84 368,19
8 Sobang - - 138,88 272,00 138,88 274,46 138,88 252,92 138,88 252,26
9 Munjul 75,25 302,00 75,25 303,00 75,25 308,07 75,25 294,84 75,25 294,70
10 Angsana 64,84 416,00 64,84 418,00 64,84 424,46 64,84 395,33 64,84 394,48
11 Sindangresmi 65,20 328,00 65,20 330,00 65,20 335,32 65,20 328,25 65,20 326,06
12 Picung 56,74 596,00 56,74 600,00 56,74 608,27 56,74 620,62 56,74 618,96
13 Bojong 50,72 663,00 50,72 666,00 50,72 674,47 50,72 666,11 50,72 662,26
14 Saketi 54,13 744,00 54,13 748,00 54,13 758,47 54,13 795,44 54,13 793,55
15 Cisata 44,81 703,00 32,65 678,00 32,65 688,55 32,65 716,78 32,65 715,80
16 Pagelaran 42,76 788,00 42,76 792,00 42,76 805,45 42,76 795,07 42,76 793,80
17 Patia 45,48 604,00 45,48 607,00 45,48 618,65 45,48 601,54 45,48 598,99
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 11
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pandeglang
Menurut Kecamatan, tahun 20005– 2010 (Lanjutan…)
2006 2007 2008 2009 2010
NO. KECAMATAN Luas Kepadatan Luas Kepadatan Luas Kepadatan Luas Kepadatan Luas Kepadatan (Km2) (Jiwa/Km2) (Km2) (Jiwa/Km2) (Km2) (Jiwa/Km2) (Km2) (Jiwa/Km2) (Km2) (Jiwa/Km2)
18 Sukaresmi 57,30 585,00 57,30 588,00 57,30 596,53 57,30 591,01 57,30 590,17
19 Labuan 15,66 3.297,00 15,66 3,31 15,66 3.370,75 15,66 3.482,38 15,66 3.439,40
20 Carita 41,87 762,00 41,87 766,00 41,87 774,11 41,87 766,73 41,87 765,11
21 Jiput 59,73 557,00 53,04 562,00 53,04 569,12 53,04 536,80 53,04 535,35
22 Cikedal 26,00 1.175,00 26,00 1,18 26,00 1.192,19 26,00 1.173,92 26,00 1.169,04
23 Menes 34,89 1.400,00 22,41 1,59 22,41 1.610,17 22,41 1.580,68 22,41 1.574,03
24 Pulosari - - 31,33 849,00 31,33 860,52 31,33 880,72 31,33 877,31
25 Mandalawangi 80,19 557,00 80,19 560,00 80,19 565,44 80,19 571,78 80,19 583,68
26 Cimanuk 23,64 1.588,00 23,64 1,60 23,64 1.617,39 23,64 1.620,52 23,64 1.617,89
27 Cipeucang 21,16 1.321,00 21,16 1,33 21,16 1.341,54 21,16 1.321,12 21,16 1.324,81
28 Banjar 30,50 994,00 30,50 999,00 30,50 1.014,00 30,50 978,85 30,50 976,39
29 Kaduhejo 33,57 1.004,00 33,57 1,01 33,57 1.027,85 33,57 1.031,46 33,57 1.026,93
30 Mekarjaya 31,34 659,00 31,34 663,00 31,34 674,28 31,34 604,91 31,34 606,76
31 Pandeglang 42,58 2.033,00 16,85 2,29 16,85 2.331,81 16,85 2.359,58 16,85 2.435,55
32 Majasari - - 19,57 2,15 19,57 2.183,90 19,57 2.284,82 19,57 2.356,97
33 Cadasari 29,20 1.140,00 26,20 1,18 26,20 1.197,60 26,20 1.198,97 26,20 1.199,43
34 Karangtanjung 27,77 1.363,00 19,07 1,56 19,07 1.588,10 19,07 1.700,00 19,07 1.697,12
35 Koroncong - - 17,86 956,00 18 972,79 17,86 995 17,86 987,85
JUMLAH 2.746,89 409,00 2.746,89 412,00 2.746,89 417,23 2.746,89 418,31 2.746,89 418,51
Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 12
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia
Pada sub bab sosial lainnya membahas mengenai Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan Kemiskinan. IPM dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian
manusia yang merupakan indeks gabungan dari komponen pendidikan,
kesehatan dan ekonomi. Nilai IPM Kabupaten Pandeglang terus mengalami
peningkatan selama kurun waktu Tahun 2005-2010. Pada tahun 2005 IPM
Kabupaten Pandeglang adalah 66,80, angka ini termasuk pada golongan IPM
menengah atas yang memiliki nilai batas 65-80, sehingga dibutuhkan beberapa
peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk menuju IPM
tinggi yang memiliki nilai batas 80-100. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten
Pandeglang mencapai 68,29 atau mengalami kenaikan sebesar 2,33 persen dari
IPM tahun 2005. Kenaikan ini terjadi akibat peningkatan komponen IPM pada
tahun 2010 yaitu Indeks Angka Harapan Hidup sebesar 2,87 persen dari 62,8
(pada tahun 2005), Indeks pendidikan sebesar 0,90 persen dari 77,9 (pada
tahun 2005) serta kenaikan indeks daya beli sebesar 3,18 persen dari 59,7 (pada
tahun 2005).
Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Banten, IPM Kabupaten Pandeglang
pada tahun 2010 lebih rendah sebesar 2,27, dan IPM Kabupaten Pandeglang
mempunyai rata-rata laju pertumbuhan lebih rendah sebesar 0,33 persen
dibanding rata rata pertumbuhan IPM Provinsi Banten. Gambaran Umum
mengenai IPM dan Komponenya dapat terlihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3
serta Tabel 2.7 berikut ini.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 13
Gambar 2.2 IPM Kabupaten Pandeglang
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Gambar 2.3
Komponen IPM Kabupaten Pandeglang
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 14
Tabel 2.7 IPM Kabupaten Pandeglang beserta Komponennya
No Uraian
Laju Pertumbuhan Rata-rata Pertumbuhan Th 2005-2009
(%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 IPM Kabupaten Pandeglang 66,80 66,90 67,40 67,75 67,99 68,29 0,44 Indeks Angka Harapan Hidup 62,80 63,00 63,50 63,80 64,20 64,60 0,57 Indeks pendidikan 77,90 77,80 78,40 78,40 78,50 78,60 0,18 Indeks Tingkat Daya Beli 59,70 59,90 60,30 61,10 61,30 61,60 0,63 2 IPM Provinsi Banten 67,90 68,80 69,29 69,70 70,05 70,56 0,77
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2009 indeks angka harapan
hidup sebesar 64,20 dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2005-2009 sebesar
0,55 persen per tahun. Sementara dalam tahun yang sama indeks pendidikan
sebesar 78,50 dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,19 persen per tahun,
serta indeks tingkat daya beli sebesar 60,70 dengan rata-rata laju pertumbuhan
sebesar 0,66 persen per tahun. Berdasarkan trend dan laju pertumbuhan indeks
angka harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli, maka pada tahun
2010 samapai dengan 2015, IPM Kabupaten Pandeglang beserta komponennya
dapat diperkirakan sebagaimana Tabel 2.8 berikut.
Tabel 2.8 Prakiraan/Proyeksi IPM Kabupaten Pandeglang beserta Komponennya
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 IPM Kabupaten Pandeglang 69,14 69,87 70,59 71,31 72,03 72,75
a. Indeks Angka Harapan Hidup 65,35 66,10 66,85 67,60 68,35 69,11
b. Indeks pendidikan 79,64 80,29 80,94 81,58 82,22 82,86
c. Indeks Tingkat Daya Beli 62,44 63,21 63,98 64,75 65,52 66,29
2 IPM Provinsi Banten 71,19 71,65 72,11 72,57 73,03 73,50
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
2.2.2 Angka Kemiskinan
Perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin juga dalam
angka kemiskinan yang merupakan salah satu persoalan serius dan tidak
diharapkan oleh semua orang. Ukuran kemiskinan dapat dilihat dari jumlah
penduduk miskin atau prosentase penduduk miskin/angka garis kemiskinan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 15
Selama kurun waktu tahun 2005-2010 prosentase penduduk miskin di Kabupaten
Pandeglang cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan ada
keberhasilan pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Pada tahun 2005
persentasi penduduk miskin sebesar 13,89 persen dan pada tahun 2010 menjadi
11,14 persen atau secara persentasi berkurang 2,75 persen. Untuk lebih jelasnya
gambaran umum mengenai angka kemiskinan di kabupaten pandeglang dapat
terlihat sebagaimana Gambar 2.4, Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.
Gambar 2.4
Persentasi Penduduk Miskin Kabupaten Pandeglang
Sumber : Hasil Analisis dan Susenas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 16
Tabel 2.9 Persentasi Penduduk Miskin
Kabupaten Pandeglang
No Uraian Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.106.788 1.124.497 1.130.514 1.146.067 1.149.064 1.149.610
2 Jumlah Rumah Tangga (KK) 296.958 301.709 303.044 305.815 301.417 272.937
3 Angka Kemiskinan (%) 13,89 15,82 15,64 14,49 12,01 11,14
4 Garis Kemiskinan
(Rp/Kapita/Bulan)
135.943 144.543 151.763 162.059 190.256 202.483
Sumber : Hasil Analisis dan Susenas
Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin
Kabupaten Pandeglang
No Uraian
Laju Pertumbuhan Rata-rata
Pertumbuhan
Th 2005-2009
2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1,60 0,54 1,38 0,26 0,55 0,76
2 Jumlah Rumah Tangga (KK) 1,6 0,44 0,91 -1,44 -9,45 -1,67
3 Jumlah Penduduk Miskin (%) 15,72 -0,61 -6,54 -16,48 -7,39 -3,63
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
2.3 Aspek Pelayanan Umum
Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode
tertentu terhadap kondisi pelayanan umum. Aspek pelayanan umum
Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat digambarkan dari layanan urusan
wajib dan urusan pilihan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 17
2.3.1 Layanan Urusan Wajib
Layanan urusan wajib pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2006-2010
terdiri dari 32 (tiga puluh dua) urusan, di antaranya yaitu :
a. Urusan Pendidikan
Urusan Pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam
menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Pembangunan dan
perkembangan Urusan Pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan
terhadap penduduk usia sekolah Angka. Partiipasi sekolah tingkat SD
sederajat di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2005 sebesar 92,13 persen
dan pada tahun 2010 sebesar 96,42 persen atau meningkat sebesar 4,29%
dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,91 persen per tahun. Angka
partisipasi sekolah tingkat SMP sederajat pada tahun 2005 sebesar 61,89
persen dan pada tahun 2010 sebesar 70,54 persen atau meningkat sebesar
8,65 persen. Semetara angka partisipasi sekolah tingkat SMA sederajat pada
tahun 2005 sebesar 26,85 persen dan pada tahun 2010 sebesar 31,34 persen
atau meningkat sebesar 14,49 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan
sebesar 9,01 persen per tahun.
Angka Melek Huruf
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang
bisa membaca dan menulis. Angka melek huruf Partiipasi di Kabupaten
Pandeglang pada tahun 2005 sebesar 95,50 persen dan pada tahun 2010
menjadi 96,35 persen atau meningkat sebesar 0,18 persen dengan rata-rata
laju pertumbuhan sebesar 0,85 persen per tahun.
Angka rata-rata lama sekolah
Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan
formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten
Pandeglang pada tahun 2005 sebesar 6,40 tahun dan pada tahun 2010
menjadi 6,47 tahun atau meningkat sebesar 0,07 persen dengan rata-rata
laju pertumbuhan sebesar 0,22 persen per tahun.
Gambaran lebih lanjut mengenai indikator kinerja urusan pendidikan dapat terlihat
pada Tabel 2.11.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 18
NO Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Laju Pertumbuhan
rata-rata Tahun
2005-2010 (%)
1 Angka Partisipasi Sekolah (%)
a. SD Sederajat 92,13 96,80 98,00 97,95 98,36 96,42 0,91
b. SMP Sederajat 61,89 80,07 74,78 74,94 77,72 70,54 2,65
c. SMU Sederajat 26,85 36,34 33,74 32,28 37,49 41,34 9,01
2 Angka Partisipasi Murni
a. SD Sederajat 91,48 96,12 95,61 97,10 97,21 93,18 0,37
b. SMP Sederajat 42,51 55,00 58,55 46,08 48,49 53,51 4,71
c. SMU Sederajat 19,90 25,90 25,94 21,55 24,93 34,02 11,32
3 Angka Partisipasi Kasar (%)
a. SD Sederajat 103,75 109,01 112,54 114,71 114,96 109,37 1,06
b. SMP Sederajat 51,56 66,83 68,43 54,64 57,07 63,28 4,18
c. SMU Sederajat 22,20 28,89 28,80 29,86 33,04 53,27 19,13
4 Angka Melek Huruf (%) 95,50 95,50 95,61 96,50 96,30 96,35 0,18
5 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,40 6,80 6,50 6,40 6,44 6,47 0,22
6 (1) Meningkatnya angka partisipasi
pendidikan usia dini; (2) Tersedianya
sarana dan prasarana anak usia dini; (3)
Tersedianya kurikulum dan bahan ajar serta
perintisan model-model pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (1)
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)
jenjang SD, SDLB, MI dan Paket A; (2)
Meningkatnya angka melanjutkan
SD/SDLB/MI dan Paket A ke jenjang SMP/
MTs/Paket B dan Paket A; (3) Meningkatnya
angka penyelesaian pendidikan dengan
menurunkan angka putus sekolah pada
jenjang SD/SDLB/MI; (4) Menurunnya rata-
rata lama penyelesaian pendidikan pada
jenjang SD/SDLB/MI dan Paket A; (5)
Meningkatnya angka partisipasi sekolah
(APS) penduduk usia 7-12 tahun (%)
- - - 81,50 84,00 90,00 -
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 19
NO Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Laju Pertumbuhan
rata-rata Tahun
2005-2010 (%)
7 (1) Meningkatnya angka partisipasi kasar
(APK) jenjang pendidikan menengah
(SMA/MA/Paket C); (2) Meningkatnya angka
melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke
jenjang Pendidikan menengah; (3)
Menurunnya rata-rata lama penyelesaian
pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B
(%)
0,00 0,00 70,00 72,00 80,00 95,00 -
8 Terstandarisasi, terakreditasi dan
tersertifikasinya lembaga kursus, kelompok
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat,
serta pendidikan non- formal lainnya (%)
- - 75,00 77,00 80,00 95,00 -
9 Meningkatnya jumlah dan distribusi tenaga
kependidikan (%)
- - 75,00 77,00 80,00 95,00 -
10 Bertambahnya koleksi perpustakaan dan
taman bacaan dan Meningkatnya
kemampuan pengelola perpustakaan dan
taman bacaan (%)
- - 70,00 74,00 80,00 70,00 -
12 Terwujudnya sistem manajemen
pendidikan secara terpadu (%)
- - 75,00 77,00 82,00 95,00 -
Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan (Lanjutan…)
Sumber : Bappeda, Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
b. Urusan Kesehatan
Capain kinerja Urusan Kesehatan dapat terlihat pada beberapa inikator berikut ini :
Angka kelangsungan hidup bayi adalah adalah probabilitas bayi hidup sampai
dengan usia 1 tahun, dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup
pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten
Pandeglang pada tahun 2005 sebesar 942 orang per 1000 Kelahiran Hidup
dan pada tahun 2010 menjadi 948 orang per 1000 Kelahiran Hidup atau
meningkat sebesar 0,01 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar
0,13 persen per tahun.
Angka harapan hidup adalah adalah peluang lama hidup atau umur seseorang
pada waktu dilahirkan. Angka harapan hidup di Kabupaten Pandeglang pada
tahun 2005 sebesar 62,7 tahun dan pada tahun 2010 menjadi 63,77 tahun
atau meningkat sebesar 1,07 tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 20
NO Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Laju Pertumbuhan
rata-rata Tahun
2005-2009 (%)
1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000KH) 942 943 944 945 947 948 0,13
2 Angka Harapan Hidup (tahun) 62,70 62,80 62,90 63,30 63,52 63,77 0,34
3 Angka Kesakitan (%) 16,61 12,16 22,50 19,28 22,74 48,06 23,68
4 Rata-rata lama sakit (hari) 7,56 4,95 6,98 6,87 6,86 5,02 -7,86
5 Persentasi Balita Gizi Buruk (%) - 2,21 2,14 1,91 1,77 1,62 -7,47
6 (1) Ketersediaan obat sesuai dengan
kebutuhan; (2) Obat generik berlogo dalam
persediaan obat (%)
- - 78,00 87,00 89,00 97,00 -
7 (1) Rumah yang dibina menjadi rumah
sehat; (2) Sarana air bersih yang memenuhi
syarat kesehatan (%).
- - 65,00 70,00 72,00 80,00 -
8 (1) Pembinaan dan pengawasan IRT-
pangan ; (2) Pembinaan dan
pengawasan sarana pelayanan kesehatan
dasar swasta(%)
- - 48,00 50,00 65,00 87,00 -
9 Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan
untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
(%).
- - 35,00 38,00 45,00 61,00 -
10 (1) Persentase kematian Ibu dan bayi
menurun; (2) AKI : 300/100.000 KH; (3) AKB:
<50/1000 KH (%)
- - 35,00 40,00 60,00 87,00 -
11 Tersedianya sarana dan prasarana
kesehatan yang memadai (%)
- - 27,50 40,00 51,67 75,00 -
12 Tersedianya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan yang memadai bagi
lansia (%)
- - 47,50 64,50 70,00 100,00 -
13 (1) Balita gizi buruk mendapat perawatan;
(2) Ratio dokter puskesmas per 100.000
penduduk; (3) Ratio dokter gigi puskesmas
per 100.000 penduduk; (4) Ratio apoteker
puskesmas per 100.000 penduduk; (5) Ratio
bidan puskesmas per 100.000 penduduk;
(6) Ratio perawat puskesmas per 100.000
penduduk; (7) Ratio ahli gizi puskesmas per
100.000 penduduk; (8) Ratio ahli sanitasi
puskesmas per 100.000 penduduk; (9) Ratio
ahli kesehatan masyarakat per 100.000
penduduk; (10) Fungsional penyuluh
puskesmas (%)
- - 75,75 69,17 72,33 99,00 -
sebesar 0,34 persen per tahun.
Persentasi balita gizi buruk di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2006
sebesar 2,21 persen (2.208 balita dari 99.465 balita) dan pada tahun 2010
menjadi 1,62 persen.
Gambaran lebih lanjut mengenai capaian indikator kinerja Urusan Kesehatan
dapat terlihat pada Tabel 2.12.
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Sumber : Bappeda, Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 21
2007 2008 2009 2010
1 Meningkatnya kreatifitas, produktifitas, dan daya saing
pemuda
% 75 78 80 90
2 Berkembangnya karya, kreasi dan inovasi pemuda
dalam seni, budaya dan iptek.
% 45 48 65 94
3 Meningkatnya Jumlah sarana olahraga yang
mendukung budaya berolah raga;
% 75 78 84 90
4 Tumbuhnya bibit atlet berprestasi di kalangan pelajar
dan pemuda.
% 78 80 85 90
No Indikator SatuanTahun
2007 2008 2009 2010
1 Sehat kelembagaan dan Usaha Koperasi; % - 35 50 74
2 Terjalinnya kemitraan antar Koperasi, Koperasi
dengan Lembaga lainnya;
% 30 40 55 74
3 Terciptanya keterampilan kerja pengelola KUKM % 30 40 55 74
4 Terciptanya fasilitasi pembiayaan pemerintah,
lembaga perbankan dan keuangan lainnya
% - 35 46 74
5 Tersedianya data pelaporan keuangan ahir tahun % 20 30 45 74
No IndikatorTahun
c. Urusan Pemuda dan Olah Raga
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Pemuda Dan Olah Raga
terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.13 berikut.
Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Sumber : Bappeda, Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010 d. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.14
berikut.
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sumber : Bappeda, Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010 e. Urusan Penanaman Modal Daerah
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Penanaman Modal Daerah
terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.15 berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 22
2007 2008 2009 2010
1 Meningkatnya promosi potensi daerah % 25 40 55 83
2 Tersedianya data dan informasi sarana dan
prasarana daerah
% - - 55 65
No IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010
1 Terlaksananya pelatihan dan produktivitas untuk
1.200 orang pencari kerja
% 30 50 70 86
2 (1) Tersedianya laporan informasi pasar kerja dan
bursa kerja sebanyak 60 laporan; (2) Terciptanya
usaha mandiri sebanyak 300 orang; (3)
Terselenggaranya pembinaan bagi LLS sebanyak
50 lembaga; (4) 'Terselenggaranya peningkatan
produktivitas sebanyak 100 orang; (5) Penempatan
tenaga kerja keluar dan dalam negeri sebanyak
1000 orang; (6) Perluasan tenaga kerja
penganggur dan setengah penganggur di
pedesaan sebanyak 2.500 orang
% 25 45 65 97,78
2 (1) Terwujudnya pembinaan hubungan industrial
dan 'syarat kerja kepada 250 orang dari unsur
tripartit; (2) Terlaksananya bimbingan pembuatan
perjanjian kerja peraturan perusahaan dan
perjanjian kerja bersama kepada 250 orang; (3)
Terwujudnya pengesahan dan pencatatan PP/PKB
sebanyak 100 buah; (4) Terwujudnya pembinaan
dan pembentukan lembaga kerja sama bipartit (LKS
bipartit) pada 80 perusahaan; (5) Terlaksananya
penyuluhan PPHI kepada 50 perusahaan; (6)
Terlaksananya penyelesaian perselisihan
hubungan industrial diluar pengadilan sebanyak 50
kasus '(7) Terwujudnya peningkatan penerapan
sistem K3 pada 30 perusahaan; (8) Terbentuknya
dewan pengupahan kabupaten; (9) Terlaksananya
sistem pengupahan pada 100 'perusahaan;
(10)Terwujudnya pengembangan koperasi pekerja
pada 80 perusahaan
% 30 50 72 87
Terselenggaranya pemeriksaan ketenagakerjaan
yang independen, adil dan tidak memihak pada
300 perusahaan
No IndikatorTahun
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Daerah
Sumber : Bappeda, Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010 f. Urusan Ketenagakerjaan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Ketenagakerjaan terlihat
pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.16 berikut.
Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 23
2007 2008 2009 2010
1 (1) Meningkatnya kualitas kondisi jalan; (2)
Bertambahnya panjang jalan; (3) Tersedianya
Pelabuhan
% 20 45 75 90
2 Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ yang
telah ada
% 23 43 59 70
3 Meningkatnya kinerja aparatur dinas perhubungan % - - 65 90
No IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010
1 Terciptanya pemberdayaan masyarakat desa
dibidang pembangunan
% 20 35 45 87
2 Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
% 70 80 85 87
3 Terciptanya lembaga ekonomi pedesaan yang
berkualitas
% 20 30 45 70
4 Terciptanya aparatur pemerintah desa yang
berkualitas
% 50 60 75 90
5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan
% 20 35 45 70
No IndikatorTahun
g. Urusan Perhubungan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Perhubungan terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.17 berikut.
Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.18
berikut.
Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 24
2007 2008 2009 2010
1 Lestarinya nilai-nilai budaya dan kesenian daerah % 25 35 55 68
No IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010
1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah yang ditunjang oleh data
base yang up to date
% 40 60 70 90
2 Terciptanya kerjasama yang mendukung proses
pembangunan
% - 56 56 70
3 (1) Berkurangnya jumlah desa tertinggal; (2)
Berkembangnya desa potensial; (3) Terbentuknya
pusat-pusat perekonomian baru
% 42 60 70 80
4 Terciptanya lembaga perencana yang profesional
dan berkualitas
% - 50 68 90
5 (1) Tersedianya data dan dokumen perencanaan
pembangunan; (2) Tersusunnya program dan
kegiatan pembangunan berdasarkan skala
prioritas; (3) Terlaksananya monitoring dan
evaluasi program pembangunan secara berkala
% 53 65 69 90
No IndikatorTahun
i. Urusan Kebudayaan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Kebudayaan terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.19 berikut.
Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
j. Urusan Perencanaan Pembangunan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Perencanaan Pembangunan
terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.20 berikut.
Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 25
2007 2008 2009 2010
1 Meningkatnya fasilitasi yang mendukung kegiatan
DPRD
% 50 70 70 85
2 Meningkatnya fasilitasi yang mendukung kegiatan
kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
% 50 56 75 90
3 Meningkatnya pendapatan daerah yang didukung
oleh pengelolaan keuangan daerah yang semakin
baik
% 60 61 63 88
4 Terciptanya desa mandiri dan terwujudnya
pelayanan yang cepat dan tepat
% - - 55 55
5 (1) Terlaksananya kegiatan penanganan kasus
atas pengaduan masyarakat; (2) Jumlah tindak
lanjut temuan; (3) Jumlah kasus dan pengaduan
dari masyarakat; (4) Kegiatan pembangunan;
(5) Pelatihan/bimbingan tekhnis/in house training
% 15 77 50 68
6 (1) Pegawai bawasda dapat mengikuti kegiatan
diklat/kursus/pelatihan; (2) Meningkatnya kualitas
aparatur/ pegawai Bawasda; (3) Terlaksananya
Bintek pengawasan terhadap kinerja aparatur
% 15 65 45 65
7 Penyusunan standar kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan, terwujudnya pengawasan
sesuai dengan sistem dan prosedur yang lebih baik
% - 23 45 65
8 Meningkatnya kesadaran, kepatuhan hukum dan
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
kepastian, ketentraman dan ketertiban hukum di
daerah
% 44 46 55 78
9 Berkurangnya jumlah desa tertinggal % 60 63 68 75
10 meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan
desa, BPD dan lembaga-lembaga yang ada di
desa
% - 57 75 80
11 Terlaksananya pelayanan pemerintahan umum
yang baik
% 54 65 70 87
12 Terlaksananya administrasi pembangunan yang
efektif
% 55 80 85 87
No IndikatorTahun
k. Urusan Pemerintahan Umum
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Pemerintahan Umum terlihat
pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.21 berikut.
Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 26
2007 2008 2009 2010
13 Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi dengan
baik
% - - 60 75
14 Terlaksananya kegiatan syiar Islam % 60 70 75 84
15 Meningkatnya ekonomi lokal % 60 70 80 93
16 Terlaksananya kegiatan kepemudaan dan olah
raga
% 52 58 65 75
17 Terlaksananya kegiatan dengan efektif dan efisien % - 60 60 75
No IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010
1 (1) Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan kedinasan; (2) Terlaksananya standar
pendidikan kedinasan sesuai dengan standar
profesi; (3) Meningkatnya kompetensi pegawai
dalam melaksanakan tugas
% 15,00 22,5 32,5 75
2 terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi
aparatur pemerintah
% 28,00 35 50 75
No IndikatorTahun
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum (Lanjutan…)
l. Urusan Kepegawaian
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Kepegawaian terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.22 berikut.
Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 27
2007 2008 2009 2010
1 Terkelolanya arsip daerah secara profesional % - 25 60 80
2 Terpeliharanya keselamatan dan kelestarian
arsip/dokumen/tata naskah daerah
% - - 50 76
3 Terpeliharanya sarana/prasarana kearsipan % 27 35 50 75
4 Terlaksananya peningkatan kapasitas/kemampuan
pengelola kearsipan
% - 25 54 75
No IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010
1 Tersebarnya informasi secara cepat, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan
% 25 30 40 65
2 Terlaksananya penggunaan tekhologi informasi % - - 50 71
3 Bertambahnya SDM yang mampu di bidang
komunikasi dan informasi
% - - 50 65
4 Meningkatnya sarana dan prasarana penyebaran
informasi
% 26 30 40 65
No IndikatorTahun
m. Urusan Kearsipan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Kearsipan terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.23 berikut.
Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
n. Urusan Komunikasi dan Informatika
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika
terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.24 berikut.
Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
o. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel
2. 25 berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 28
2007 2008 2009 2010
1 Terciptanya lingkungan yang tertib, aman
dan nyaman
% 40 70 70 100
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
sistem keamanan lingkungan.
% 28 50 55 100
4 Terciptanya kerukunan beragama % 40 70 70 80
5 Menurunnya penyakit masyarakat % 40 75 75 85
6 Meningkatnya kesadaran berpolitik
masyarakat
% 40 70 70 80
7 Tertanggulanginya bencana secara cepat
dan tepat sasaran sesuai prosedur.
% 15 30 40 93
8 Tertanganinya secara cepat dan efektif
penanggulangan bahaya kebakaran
% 40 70 70 89
No IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010
1 Meningkatnya mutu pelayanan KB % 40 50 60 98
2 Meningkatnya kesehatan reproduksi dan
menurunkan pertumbuhan penduduk
% 35 45 55 98
3 Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan
keluarga
% 75 75 75 78
4 Menurunnya jumlah fakir miskin, anak jalanan dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
% 75 75 75 78
No IndikatorTahun
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
p. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana
Tabel 2.26 berikut.
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 29
2007 2008 2009 2010
1 Meningkatnya kesejahteraan petani/peternak % 80 75 90 95
2 (a) Meningkatnya efisiensi dan aktifitas pemasaran
hasil pertanian, peternakan dan perkebunan baik di
pasar tradisional, regional dan bahkan luar negeri
dan tersedianya sarana promosi
(b) Berkembangnya jaringan pemasaran
(c) Berkembangnya komoditas unggulan daerah
berdasarkan potensi wilayah
3 (a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk
perkebunan
(b) Meningkatnya usaha di bidang agribisnis
4 (a) Meningkatnya keamanan hasil ternak
(b) Menurunnya penularan penyakit hewan
5 (a) Meningkatnya keamanan pangan hewani
(b) Tersedianya pelayanan terhadap masyarakat
veteriner
6 Meningkatnya hasil produksi pertanian tanaman
pangan dan hortikultura
% 80 83 88 85
7 Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan
perkebunan unggulan
% 88 90 92 95
8 Tersedianya sarana pertanian, perkebunan dan
peternakan tepat guna dan memasyarakatnya
penerapan teknologi tepat guna
% - - 83 85
9 Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian,
peternakan dan perkebunan
% 86 88 91 95
% - - 85
% - 83 95
% 66 75 95
92
90
83
No Indikator SatuanTahun
% - 75 9590
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan
Layanan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2006-
2009 terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu:
a. Pertanian
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.27 berikut.
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Pertanian
b. Kehutanan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.28 berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 30
2007 2008 2009 2010
1 Penurunan aktivitas pemanfaatan hutan secara
ilegal
% 85 87 87 100
2 Tertanganinya rehabilitasi lahan kritis serta sumber
mata air
% 78 87 87 100
3 Tersedianya hasil hutan dan kayu dan terciptanya
pengembangan hutan kemasyarakatan
% - 87 87 100
4 Tersusun dan tersosialisasikannya Perda
Pengelolaan Industri Hasil Hutan
% - 87 87 100
5 Terciptanya pendampingan kelompok usaha
perhutanan dan pendampingan SPKP
% - 87 87 90
No Indikator SatuanTahun
2007 2008 2009 2010
1 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan
terhadap pengusahaan bidang pertambangan, baik
itu pengusahaan di bidang pertambangan maupun
pengusahaan migas di Kabupaten Pandeglang
% 75 90 91 95
2 Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat
yang belum menikmati listrik dan meningkatnya
kualitas sistem ketenagalistrikan di Kabupaten
Pandeglang
% 75 90 91 95
3 Terukurnya posisi keberadaan dan volume bahan
tambang dan tersedianya database bidang
pertambangan dan energi di Kabupaten Pandeglang
% - 80 91 95
4 Terciptanya sistem pengelolaan air tanah yang
berwawasan lingkungan
% - 90 91 95
5 Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan
bidang pertambangan dalam pengelolaan bahan
galian seperti batu mulia, andesit, tanah liat dan
pasir
% - 90 91 93
No Indikator SatuanTahun
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
c. Energi dan Sumber Daya Mineral
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumber daya
mineral terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.29
berikut.
Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 31
2007 2008 2009 2010
1 Terlaksananya Sapta Pesona Wisata % 62 70 91 98
2 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan % 50 57 87 98
3 Meningkatnya jumlah dan kualitas objek serta
atraksi wisata
% - 66 85 98
4 Meningkatnya promosi produk wisata daerah
melalui media massa dan teknologi yang
berbasiskan website
% 50 50 87 98
No Indikator SatuanTahun
2007 2008 2009 2010
1 Jumlah pembinaan % 50 80 92 100
2 Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung
pengelolaan dan pemanfaatan SD kelautan dan
perikanan
% - 91 93 100
3 Jumlah usaha agribisnis di sektor kelautan dan
perikanan
% - 83 93 95
4 Menurunnya kerusakan dan meningkatnya daya
dukung lingkungan
% - 83 93 93
No Indikator SatuanTahun
d. Pariwisata
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.30 berikut.
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
e. Kelautan dan Perikanan
f. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Kelautan dan Perikanan
terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.31 berikut.
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
g. Urusan Perdagangan
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.32 berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 32
2007 2008 2009 2010
1 Terciptanya suasana aman dalam perekonomian
pasar
% 80 83 93 95
2 Terciptanya suasana pasar yang kondusif % 80 83 93 95
No Indikator SatuanTahun
2007 2008 2009 2010
1 Meningkatnya industri kecil dan menengah % 90 91 93 99
2 Terciptanya sinkronisasi produksi industri hulu dan
hilir
% - 91 93 100
No Indikator SatuanTahun
2007 2008 2009 2010
1 Terlaksananya kerjasama antar daerah melalui 6
MoU
2 Terlaksananya pengiriman transmigrasi keluar Jawa
sebanyak 150 KK
3 Terlaksananya pembinaan kepada transmigrasi
sebanyak 150 KK pada lokasi transmigrasi di luar
Jawa
No Indikator SatuanTahun
% 75 90 9892
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
h. Urusan Industri
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan industri terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.33 berikut.
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
i. Urusan Ketransmigrasian
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketransmigrasian terlihat pada
beberapa indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.34 berikut.
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian
Sumber : Bappeda, Evaluasi RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 33
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan
pemerintah daerah yang didasarkan pada potensi, kekhasan dan keunggulan
suatu daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan merupakan salah
satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dalam mencapai tingkat
kesejahteraan dan keberlanjutan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan
aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestsai dan
sumber daya manusia.
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus
memeiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan
telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi
peningkatan daya saiang daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan
kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Inflasi Sektoral.
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adhb
Perekonomian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dapat dilihat
pada perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten
Pandeglang merupakan cerminan perolehan nilai tambah atas proses produksi atau
jasa di wilayah Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2010. Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku Tahun
2010 sebesar 8,424 triliun rupiah (atau senilai 8.424.068 juta rupiah), nilai ini
meningkat sebesar 72,36 persen dari PDRB adhb pada Tahun 2005 yang nilainya
4,887 triliun rupiah. Sektor dominan yang memberi andil dalam perkembangan
nilai PDRB adhb Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 berturut-turut adalah Sektor
Pertanian, Sektor Perdagangan,Hotel dan Restoran, serta Sektor Jasa-jasa (seperti
terlihat pada Tabel 2.35 dan Gambar 2.5).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 34
Tabel 2.35 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku & Kontribusi PDRB
Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005 – 2010
LAPANGAN USAHA
PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)
Kontribusi (%) Rata-rata Pertumbuha
Th 2005-2010 (%) 2005 2010 2005 2010
Pertanian 1.737.068 2.553.805 35,54 30,32 8,01
Pertambangan & Penggalian 5.374 6.240 0,11 0,07 3,03
Industri Pengolahan 556.527 881.858 11,39 10,47 9,64
Listrik, Gas dan Air Bersih 39.822 224.330 0,81 2,66 41,30
Bangunan 211.013 406.589 4,32 4,83 14,02
Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.118.747 1.978.450 22,89 23,49 12,08
Pengangkutan dan Komunikasi 307.591 665.576 6,29 7,90 16,69
Bank & Lembaga Keuangan lainnya 211.309 489.751 4,32 5,81 18,31
Jasa-jasa 699.955 1.217.469 14,32 14,45 11,71
KABUPATEN 4.887.405 8.424.068 100,00 100,00 11,50
BANTEN 84.622.288 148.976.220 5,78 5,65 11,98
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Gambar 2.5 Grafik Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005, 2010
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Dari Grafik di atas, tergambar bahwa perekonomian di wilayah
Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 didominasi oleh Sektor Pertanian
dengan kontribusi 30,32 persen (atau menyumbang sebesar 2,55 triliun rupiah)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 35
yang berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor andalan dalam
menggerakan perekonomian di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sektor lainnya
yang memberikan kontribusi menonjol bagi perekonomian daerah adalah
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,49 persen serta Sektor
Jasa-jasa sebesar 14,45 persen.
Sembilan kelompok sektor PDRB adhb menurut lapangan usaha seperti
tersebut di atas, menggambarkan struktur perekonomian di suatu wilayah.
Struktur perekonomian tersebut dikelompokan ke dalam tiga sektoral, yaitu
Sektor Primer (meliputi Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian),
Sektor Sekunder (meliputi Sektor Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air,
serta Sektor Bangunan), dan Sektor Tersier (meliputi Sektor Perdagangan,
hotel dan restoran, Sektor Angkutan dan komunikasi, Sektor Keuangan, serta
Sektor Jasa-jasa). Apabila dilihat ke dalam tiga kelompok tersebut, terlihat
bahwa Sektor Tersier memberikan andil terbesar dalam struktur perekonomian
Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu Tahun 2005-2010, disusul oleh
Sektor Primer dan Sektor Sekunder (Gambar 2.6).
Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Pandeglang Secara Sektoral, Tahun 2005-2010
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 36
Sementara dalam periode tahun 2005-2010, jika dilihat berdasarkan rata-rata
laju pertumbuhan sektor PDRB adhb, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mempunyai
laju pertumbuhan terbesar yaitu 41,30 persen per tahun, kemudian diikuti oleh Bank
& Lembaga Keuangan lainnya sebesar 18,31 persen per tahun, Pengangkutan dan
Komunikasi 16,69 persen per tahun, Bangunan 14,02 persen per tahun, Perdagangan
Hotel dan Restoran sebesar 12,08 persen per tahun serta jasa-jasa sebesar Rp. 11,71
persen per tahun. Dengan demikian laju pertumbuhan total PDRB adhb Kabupaten
Pandeglang selama kurun waktu 2005-2010 sebesar 11,50 persen per tahun dengan
nilai PDRB adhb tahun 2010 sebesar Rp.8,42 Trilyun.
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Adhk
Produk domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang pada tahun 2005
sebesar Rp. 3,40 trilyun dan pada tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 0,86 trilyun.
Kontribusi PDRB adhk terbesar disumbang oleh sektor pertanian yaitu sebesar 36,07
persen pada tahun 2005 dan 32,18 persen pada tahun 2010, kemudian diikuti oleh
sektor perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa dan industri pengolahan. Gambaran
PDRB adhk lebih lanjut sebagaimana Tabel 2.36 dan Gambar 2.7.
Tabel 2.36 PDRB adhk & Kontribusi PDRB adhk Tahun 2000
Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2010
LAPANGAN USAHA
PDRB adhk (Jutaan Rupiah)
Kontribusi (%) Rata-rata Pertumbuhan Th 2005-2010
(%) 2005 2010 2005 2010
Pertanian 1.225.999 1.369.416 36,07 32,18 2,24
Pertambangan & Penggalian 3.835 3.272 0,11 0,08 (3,12)
Industri Pengolahan 398.818 473.164 11,73 11,12 3,48
Listrik, Gas dan Air Bersih 23.628 106.695 0,70 2,51 35,19
Bangunan 150.426 210.512 4,43 4,95 6,95
Perdagangan, Hotel dan Restoran 822.060 1.055.110 24,19 24,79 5,12
Pengangkutan dan Komunikasi 188.665 268.795 5,55 6,32 7,34
Bank & Lembaga Keuangan lainnya 162.874 225.188 4,79 5,29
6,69
Jasa-jasa 422.284 543.452 12,43 12,77 5,17
KABUPATEN 3.398.590 4.255.603 100,00 100,00 4,60
BANTEN 58.106.948 76.307.360 5,85 5,58 5,56
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 37
Gambar 2.7
Grafik PDRB adhk & Kontribusi PDRB adhk Tahun 2000 Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2010
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Sementara dalam periode tahun 2005-2010, jika dilihat berdasarkan rata-
rata laju pertumbuhan PDRB adhk, Listrik, Gas dan Air Bersih mempunyai laju
pertumbuhan terbesar yaitu 35,19 persen per tahun, kemudian diikuti oleh
Pengangkutan dan Komunikasi 7,34 persen per tahun, Bangunan sebesar 6,95
persen per tahun, Bank & Lembaga Keuangan lainnya 6,69 persen per tahun,
serta Jasa-jasa sebesar 5,17 persen per tahun. Laju pertumbuhan PDRB adhk
Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 2005-2010 sebesar 4,60 persen per
tahun dengan nilai PDRB adhk tahun 2010 sebesar Rp.4,26 Trilyun.
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan menunjukan Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di suatu wilayah. Rata-rata LPE Kabupaten
Pandeglang pada Tahun 2005-2010 sebesar 4,60 persen. Pada tahun 2005, LPE
Kabupaten Pandeglang mencapai 5,33 persen dan pada tahun 2010 meningkat
menjadi 6,77 persen. Untuk lebih lengkapnya perkembangan LPE Kabupaten
Pandeglang dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut ini.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 38
Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Banten
dan Kabupaten Pandeglang
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Berdasarkan pengelompokan lapangan usaha, Sektor Sekunder (meliputi
Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas Dan Air Bersih, serta Sektor
Bangunan) mempunyai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2010
paling besar yaitu sebesar 6,65 persen per tahun dibandingkan dengan sektor
tersier dan primer masing-masing sebesar 5,57 persen per tahun dan 2,22 persen
per tahun. Rata-rata laju pertumbuhan sektor sekunder tersebut meliputi laju
pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan sebesar 3,48 persen per tahun, Sektor
Listrik, Gas Dan Air Bersih sebesar 35,19 persen per tahun, serta Sektor Sektor
Bangunan sebesar 6,95 persen per tahun. Sementara Sektor Tersier yang meliputi
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,
sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, serta sektor Jasa-jasa masing-
masing dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,12 persen per tahun, 7,34
persen per tahun, 6,69 persen per tahun, dan 5,17 persen per tahun. Sedangkan
Sektor Primer yang meliputi Pertanian, serta Pertambangan dan Penggalian
masing-masing sebesar 2,24 persen per tahun dan -3,12 persen per tahun. Untuk
lebih lengkapnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.37 berikut ini dan Gambar 2.9
berikut ini.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 39
Tabel 2.37 Laju Pertumbuhan Ekonomi per Lapangan Usaha
Sektor/Lapangan Usaha
LPE (%) Rata-rata Laju Pertumbuhan Tahun 2005-
2010 2006 2007 2008 2009 2010
Primer 2,24 0,76 2,84 1,64 3,65 2,22 Pertanian 2,24 0,74 1,93 2,2 4,11 2,24 Pertambangan & Penggalian
3,94 5,51 227,58 -43,66 -63,42 -3,12
Sekunder 3,86 3,96 4,57 6,17 15,09 6,65 Industri Pengolahan 3,41 3,16 3,05 4,06 3,7 3,48 Listrik, Gas dan Air Bersih 4,41 1,09 -2,77 37,66 219,64 35,19 Bangunan 4,97 6,5 9,5 7,05 6,08 6,95
Tersier 5,46 5,88 5,22 5,32 5,97 5,57 Perdagangan, Hotel dan Restoran
5,1 4,24 5,39 4,97 5,91 5,12
Pengangkutan dan Komunikasi
5,41 9,59 7,62 7,15 6,95 7,34
Bank & Lembaga Keuangan lainnya
9,36 7 5,45 5,93 5,78 6,69
Jasa-jasa 4,67 6,98 3,68 4,89 5,69 5,17
Total 4,03 3,74 4,29 4,21 6,77 4,60
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kelompok Lapangan Usaha
Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 40
d. Inflasi Sektoral
Inflasi merupakan ukuran yang menunjukkan kenaikan harga. Inflasi
merupakan hal penting karena terkait dengan tingkat daya beli masyarakat yang
berimplikasi langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi
tingkat inflasi semakin berkurang daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi
tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tingkat inflasi di suatu wilayah pada suatu tahun selain dihitung dengan
metode IHK (Indeks Harga Konsumen), dapat juga dilihat dari besarnya perubahan
Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Inflasi ini
merupakan perubahan harga yang terjadi dari sudut produsen atau yang lebih
dikenal dengan Inflasi Sektoral. Inflasi tersebut digambarkan oleh masing-masing
sektor dan bersumber dari perbandingan antara PDRB adhb dengan PDRB adhk.
Indeks harga yang diturunkan dari perhitungan PDRB disebut sebagai “PDRB
Deflator” atau yang dikenal dengan Indeks Implisit (Indeks Harga Produsen).
Seberapa jauh terjadinya perubahan harga secara makro dari masing-
masing sektor dapat digambarkan melalui besaran Inflasi Sektoral. Dengan
menggunakan berbagai jenis input disertai harga yang berbeda pada suatu sektor,
maka harga tertimbangnya digambarkan oleh perubahan indeks implisit setiap
tahunnya.
Tabel 2.38 Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral
Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2009
Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata laju pertumbuhan 2005-2006 (%)
PDRB adhb (Milyar Rp) 4.887.405 5.633.527 6.122.594 6.939.119 7.472.785 8.424.068 11,50 PDRB adhk (Milyar) 3.398.590 3.535.392 3.667.467 3.824.712 3.985.777 4.255.603 4,60 Indeks Implisit/Deflator PDRB 143,81 159,35 166,94 181,43 187,49 197,95 6,60 Inflasi di Tingkat Produsen 8,20 10,81 4,77 8,68 3,34 5,58 -7,40
Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis
Pada Tabel 2.38 di atas terlihat bahwa inflasi sektoral berfluktuasi. Inflasi
sektoral tahun 2005 sebesar 8,20 persen, dan tahun 2007 menjadi 4,77 persen
sedangkan pada tahun 2008 menjadi 8,68 persen. Hal tersebut terjadi seiring
dengan meningkatnya harga BBM yang berpengaruh terhadap kenaikan harga
barang lainnya. Sementara pada tahun 2009, dan 2010 mengalami penurunaan
kembali masing-masing sebesar 3,34 persen dan 5,58 persen. Sementara rata-rata
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 41
laju petumbuhan inflasi sektoral tahun 2005 -2010 sebesar minus -7,40 persen
per tahun.
2.4.2 Fasilitas Wilayah / Infratruktur
Fasilitas wilayah/Infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah
dalam ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di
berbagai sektor pada suatu daerah atau antar-daerah (wilayah). Semakin lengkap
ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah.
Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas
wilayah/infrastruktur di antaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan,
pengairan/irigasi, air bersih serta energy dan telekomunikasi.
a. Fasilitas Perhubungan Darat
Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk
memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan
memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dan
jasa dari satu daerah ke daerah lain, terutama komoditas hasil pertanian dari
pedesaaan.
Kondisi Jaringan Jalan dan Kereta Api
Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010
mencapai 1.043,48 kilometer. Panjang jalan yang berada di bawah wewenang
negara 169,27 kilometer dan wewenang Pemerintah Provinsi Banten 151,18
kilometer. Sedangkan sepanjang 723,03 kilometer di bawah wewenang Pemerintah
Kabupaten Pandeglang. Tahun 2010 jumlah panjang jalan ini meningkat dan
Tahun 2008 juga meningkat sepanjang 434,6 km. Penambahan ini disebabkan oleh
adanya peningkatan status jalan yang menghubungi antar kecamatan maupun
antar desa di Kabupaten Pandeglang sepanjang tahun 2010.
Dari seluruh panjang jalan di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten
Pandeglang tahun 2010, berupa aspal 536,23 kilometer, batu/kerikil 121,10
kilometer dan tanah 65,70 kilometer. Sedangkan berdasarkan kondisinya, hanya
14,97 persen dalam kondisi baik, 37,58 persen dalam kondisi sedang, sementara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 42
selebihnya dalam keadaan rusak dan rusak berat. Informasi selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel 2.39 dan Tabel 2.40.
Provinsi Banten dilalui jalur kereta api Jakarta – Merak yang melewati
wilayah DKI Jakarta – Kabupaten Tangerang – Serang – Kota Cilegon dan
Kabupaten Lebak. Berdasarkan data operasional kereta api di Provinsi Banten,
dapat diketahui hal-hal berikut :
Panjang lintasan kereta adalah 305,90 Km, dengan perincian :
Lintas operasi
Lintas Tanah Abang – Merak : 129,30 Km
Lintas Duri – Merak : 6,80 Km
Lintas tak operasi
Lintas Rangkas Bitung – Labuan : 56,50 Km
Lintas Cilegon – Anyer Kidul : 17,30 Km
Lintas Saketi – Bayah : 96,00 Km
Rencana pengembangan Jalur Kereta Api di Provinsi Banten Meliputi :
Rencana pengembangan jalur kereta api Lintas Serpong – Maja;
Rencana pembangunan jalur kereta api Bandara Soekarno – Hatta;
Rencana tata letak Stasiun Lintas Tonjongbaru/ Cilegon –
Bojonegara;
Pengoperasian kembali jalur-jalur kereta api yang saat ini tidak
aktif:
Rangkasbitung – Labuan (66 Km)
Saketi – Bayah (86,40 Km)
Cilegon – Anyer Kidul (17 Km)
Rencana pengembangan jalur kereta api Lintas Serang – Cikande –
Cikupa – Serpong;
Rencana pengembangan Double Track Lintas Rangkasbitung –
Merak.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 43
Negara Propinsi Kabupaten Jumlah Negara Propinsi Kabupaten Jumlah
I. Jenis Permukaan 169,260 85,900 531,300 786,460 169,270 151,267 434,600 755,137
a. Diaspal 169,260 85,900 433,250 688,410 169,270 151,267 371,200 691,737
b. Kerikil - - 80,780 80,780 - - 21,700 21,700
c. Tanah - - 17,270 17,270 - - 41,700 41,700
d. Tidak Diperinci - - - - - - - -
II. Kondisi Jalan 169,260 85,900 531,300 786,460 169,270 151,267 434,600 755,137
a. Baik 101,725 49,011 102,919 253,655 50,865 114,377 86,920 252,162
b. Sedang 45,929 36,197 250,224 332,350 67,394 36,200 260,760 364,354
c. Rusak 21,606 0,692 90,950 113,248 51,011 - 65,190 116,201
d. Rusak Berat - - 87,207 87,207 - 0,690 21,730 22,420
III. Kelas Jalan 169,260 85,900 531,300 786,460 169,270 151,267 434,600 755,137
a. Kelas I - - - - - - - -
b. Kelas II - - - - - - - -
c. Kelas III - - - - - - - -
d. Kelas III A 17,900 3,610 - 21,510 - - - -
e. Kelas III B 151,360 82,290 531,300 764,950 169,270 151,267 - 320,537
f. Kelas III C - - - - - - 434,600 434,600
g. Tidak Diperinci - - - - - - - -
KeadaanStatus Jalan Tahun 2005 Status Jalan Tahun 2006
Tabel 2.39 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 44
Negara Propinsi Kabupaten Jumlah Negara Propinsi Kabupaten Jumlah Negara Propinsi Kabupaten Jumlah Negara Propinsi Kabupaten Jumlah
I. Jenis Permukaan 169,270 151,267 434,600 755,137 169,270 151,267 434,600 755,137 169,270 151,180 723,030 1.043,480 169,270 151,180 723,030 1043,480
a. Diaspal 169,270 151,267 371,200 691,737 169,270 151,267 371,200 691,737 169,270 151,180 526,630 847,080 169,270 151,180 536,230 856,680
b. Kerikil - - 21,700 21,700 - - 21,700 21,700 - - 128,600 128,600 - - 121,100 121,100
c. Tanah - - 41,700 41,700 - - 41,700 41,700 - - 67,800 67,800 - - 65,700 65,700
d. Tidak Diperinci - - - - - - - - - - - - 0,000
II. Kondisi Jalan 169,270 151,267 434,600 755,137 169,270 151,267 434,600 755,137 169,270 151,180 723,030 1.043,480 118,400 151,180 723,030 992,610
a. Baik 50,865 114,377 86,920 252,162 50,865 114,377 86,920 252,162 50,870 56,530 80,700 188,100 50,87 56,530 108,210 164,740
b. Sedang 67,394 36,200 260,760 364,354 67,394 36,200 260,760 364,354 67,390 42,050 268,760 378,200 67,390 42,050 271,680 381,120
c. Rusak 51,011 - 65,190 116,201 51,011 - 65,190 116,201 51,010 52,600 151,160 254,770 51,010 52,600 133,580 237,190
d. Rusak Berat - 0,690 21,730 22,420 - 0,690 21,730 22,420 - - 222,410 222,410 - - 209,560 209,560
III. Kelas Jalan 169,270 151,267 434,600 755,137 169,270 151,267 434,600 755,137 169,270 151,180 723,030 1.043,480 169,270 151,180 723,030 1043,480
a. Kelas I - - - - - - - - - - - - - - - 0,000
b. Kelas II - - - - - - - - - - - - - - - 0,000
c. Kelas III - - - - - - - - - - - - - - - 0,000
d. Kelas III A - - - - - - - - - - - - - - - 0,000
e. Kelas III B 169,270 151,267 - 320,537 169,270 151,267 - 320,537 169,270 151,180 - 320,450 169,270 151,180 - 320,450
f. Kelas III C - - 434,600 434,600 - - 434,600 434,600 - - 723,030 723,030 - - 723,030 723,030
g. Tidak Diperinci - - - - - - - - - - - - - - - -
Status Jalan Tahun 2010Status Jalan Tahun 2009Keadaan
Status Jalan Tahun 2007 Status Jalan Tahun 2008
Tabel 2.39 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Lanjutan…)
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 45
Negara Propinsi Kabupaten Jumlah Negara Propinsi Kabupaten Jumlah
II. Kondisi Jalan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
a. Baik 60,10 57,06 19,37 32,25 30,05 75,61 20,00 33,39
b. Sedang 27,14 42,14 47,10 42,26 39,81 23,93 60,00 48,25
c. Rusak 12,76 0,81 17,12 14,40 30,14 0,00 15,00 15,39
d. Rusak Berat 0,00 0,00 16,41 11,09 0,00 0,46 5,00 2,97
Negara Propinsi Kabupaten Jumlah Negara Propinsi Kabupaten Jumlah
II. Kondisi Jalan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
a. Baik 30,05 75,61 20,00 33,39 30,05 37,39 11,16 18,03
b. Sedang 39,81 23,93 60,00 48,25 39,81 27,81 37,17 36,24
c. Rusak 30,14 0,00 15,00 15,39 30,14 34,79 20,91 24,42
d. Rusak Berat 0,00 0,46 5,00 2,97 0,00 0,00 30,76 21,31
Negara Propinsi Kabupaten Jumlah Negara Propinsi Kabupaten Jumlah
II. Kondisi Jalan 100,01 176,10 81,80 97,35 100,00 100,00 100,00 100,00
a. Baik 30,05 133,15 16,36 33,39 30,05 37,39 14,97 18,03
b. Sedang 39,82 42,14 49,08 46,33 39,81 27,81 37,58 36,24
c. Rusak 30,14 0,00 12,27 14,78 30,14 34,79 18,48 24,42
d. Rusak Berat 0,00 0,80 4,09 2,85 0,00 0,00 28,98 21,31
KeadaanStatus Jalan Tahun 2006 Status Jalan Tahun 2009
KeadaanStatus Jalan Tahun 2007 Status Jalan Tahun 2010
KeadaanStatus Jalan Tahun 2005 Status Jalan Tahun 2008
Tabel 2.40
Persentasi Kondisi Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 46
Tabel 2.41 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan
dan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010
No Kecamatan Jenis Permukaan
Jumlah
Diaspal Batu
Kerikil Tanah
1 Sumur 10,00 2,00 12,70 24,70
2 Cimanggu 18,10 4,00 14,00 36,10
3 Cibaliung 11,50 - 7,00 18,50
4 Cibitung 4,90 14,10 - 19,00
5 Cikeusik 9,20 13,10 4,60 26,90
6 Cigeulis 9,70 7,70 - 17,40
7 Panimbang 18,40 - 15,00 33,40
8 Sobang 6,00 - - 6,00
9 Munjul 8,20 13,50 6,00 28,20
10 Angsana 4,40 6,70 - 11,10
11 Sindangresmi 6,30 11,60 - 17,90
12 Picung 19,50 - - 19,50
13 Bojong 6,58 1,00 - 7,58
14 Saketi 19,70 12,70 - 32,40
15 Cisata 17,30 5,20 - 22,50
16 Pagelaran 30,50 - - 30,50
17 Patia 0,60 - 6,40 7,00
18 Sukaresmi 9,90 14,40 - 24,30
19 Labuan 5,90 - - 5,90
20 Carita 18,55 - - 18,55
21 Jiput 22,10 - - 22,10
22 Cikedal 19,50 - - 19,50
23 Menes 17,70 - - 17,70
24 Pulosari 15,90 0,30 - 16,20
25 Mandalawangi 30,30 30,80 3,80 34,60
26 Cimanuk 22,70 - - 22,70
27 Cipeucang 6,00 5,00 - 11,00
28 Banjar 23,05 0,50 - 23,55
29 Kaduhejo 31,00 5,50 - 36,50
30 Mekarjaya 18,55 - - 18,55
31 Pandeglang 19,40 - - 19,40
32 Majasari 20,30 - - 20,30
33 Cadasari 20,50 - - 20,50
34 Karangtanjung 28,50 28,50 - -
35 Koroncong 4,50 - - 4,50
JUMLAH 2010 536,23 121,10 65,70 723,03
2009 526,63 128,60 67,80 723,03 Sumber : Dinas PU Bidang Bina Marga Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 47
Tabel 2.42 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010 (Km)
No Keadaan Status
Jumlah Negara Provinsi Kabupaten
1 Jenis Permukaan 169,27 151,18 723,03 1.043,48
a. Aspal 169,27 151,18 536,23 856,68
b. Kerikil - - 121,10 121,10
c. Tanah - - 65,70 65,70
d. Tidak Diperinci - - - -
2 Kondisi Jalan 169,27 151,18 723,03 1.043,48
a. Baik 50,87 56,53 80,7 188,1
b. Sedang 67,39 42,05 268,76 378,2
c. Rusak 51,01 52,6 151,16 254,77
d. Rusak Berat - - 222,41 222,41
3 KELAS JALAN 169,27 151,18 723,03 1.043,48
a. Kelas I - - - -
b. Kelas II - - - -
c. Kelas III - - - -
d. Kelas III A - - - -
e. Kelas III B 169,27 151,18 - 320,45
f Kelas III C - - 723,03 723,03
g. Tidak Diperinci - - - - Sumber : Dinas PU Bidang Bina Marga Kabupaten Pandeglang
Tabel 2.43
Jumlah Kendaraan Yang Diuji Menurut Jenis dan Bahan Bakar di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010
(Unit)
No Jenis Kendaraan
Jumlah
Bensin Solar
U TU U TU
1 Mobil Bis 35 - 94 -
Angkot 34 - 34 -
Mini Bis 1 - 10 -
Micro Bis - - 2 -
Oto Bis - - 48 -
2 Mobil Barang - 138 - 320
Pick Up - 135 - 175
Truck - - - 130
Box - 3 - 12
Tanki - - - 3
JUMLAH 35 138 94 320 Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 48
Tabel 2.44 Jumlah Alokasi dan Realisasi Angkutan Umum Menurut Kode dan Trayek
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010
(Unit)
Kode Trayek Alokasi Realisasi
Aktif Tidak Aktif Jumlah
A.1 Artabuana - Tarogong 51 43 94 150
A.2 Artabuana - Mengger - Pari - Mandalawangi
86 82 168 150
A.3 Artabuana- Cibaliung 4 11 15 60
A.4 Artabuana - Batubantar 66 77 143 125
A.5 Artabuana - Maja - Banjar 76 55 131 120
A.6 Artabuana - Kadubanen - Kadomas
1 1 2 20
A.7 Artabuana - Cikoromoy 29 31 60 100
A.8 Artabuana - Wates - Carangpulang - Kadomas
- - 0 10
A.9 Cigadung - Artabuana - - - 20
A.10 Kadubanen - Artabuana - - 0 20
B.1 Anten - Pagadungan - Nanggor
7 11 18 20
B.2 Anten- Cadasari - Rego 46 40 85 50
C.1 Tarogong - Cibaliung 3 29 32 75
C.2 Tarogong - Pagelaran 8 8 16 50
C.3 Tarogong - Sobang 20 20 40 50
C.4 Tarogong - Panimbang 12 10 22 50
C.5 Tarogong - Menes 52 56 108 100
D.1 Labuan - Caringin - Pasauran 51 52 103 120
D.2 Labuan - Caringin - Jiput 12 11 23 50
E.1 Saketi - Bojong - Picung 39 13 52 50 Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 49
Tabel 2.45 Jumlah Alokasi dan Realisasi Angkutan Umum Menurut Kode dan Trayek
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010 (Lanjutan…)
(Unit)
Kode Trayek Alokasi Realisasi
Aktif Tidak Aktif Jumlah
E.2 Saketi - Batubantar - - - 20
F.1 Menes - Saketi 49 35 84 100
F.2 Menes - Jiput - - - 20
G.1 Panimbang - Cigeulis 16 4 20 20
G.2 Panimbang - Tanjunglesung - - - 20
H.1 Picung - Munjul - 5 5 10
J.1 Jiput - Mandalawangi - - - 10
K.1 Cibaliung - Cikeusik - - - 10
K.2 Cibaliung - Cimanggu – Sumur
1 3 4 20
JUMLAH 629 597 1226 1620
Sumber : Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Pandeglang b. Perhubungan Laut
Sistem transportasi laut di Kabupaten Pandeglang memiliki peranan penting
dalam mendukung pergerakan orang dan barang. Kondisi eksisting transportasi
laut di Kabupaten Pandeglang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan,
perjalanan wisata, dan pemanfaatan patroli keamanan dan pengamanan laut serta
penelitian.
Sarana perhubungan laut yang ada berupa Pelabuhan Khusus PLTU
Labuan, Pelabuhan perikanan regional di Teluk Labuan, Pelabuhan Ikan di
Panimbang, Labuan, dan Pelabuhan Pendaratan ikan di Sukanegara, Sidamukti,
Citeureup, Sumur, dan Tamanjaya, juga terdapat beberapa dermaga di hotel di
pantai barat Kabupaten Pandeglang. Untuk transportasi laut di wilayah selatan
memanfaatkan muara Cibinuangeun, Cikiruh Wetan untuk menangkap ikan dan
memancing sampai ke Pulau Tinjil dan Pulau Deli.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 50
Tabel 2.46 Jumlah Nelayan, Perahu Motor/ Layar, dan Alat Tangkap
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010
Uraian TPI
Labuan TPI
Carita TPI
Sukanegara TPI
Panimbang
TPI Citeu reup
TPI Sumur
TPI Taman
jaya
TPI Sida
mukti
TPI (8TPI)
Jumlah Nelayan 2.291 470 144 651 198 548 98 833 5.233
1 Pemilik 240 82 34 145 48 120 40 96 805
2 Tetap 1.430 388 110 504 150 406 58 721 3.769
3 Sambilan 236 - - - - - - - 236
4 Pendatang 385 - - - - 22 - 16 423
Jumlah Perahu Motor 334 170 28 109 57 115 60 175 1048
1 Jukung - - - 8 10 43 21 - 82
2 Kecil 20 12 8 8 5 5 7 8 73
3 Sedang - - - - - - - - -
4 Besar - - - - - - - - -
5 Tempel 6 72 18 6 - 10 8 - 120
6 Kapal Motor 308 86 2 87 42 57 24 167 773
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten PAndeglang
Jumlah Alat Tangkap
464 158 18 266 105 153 67 298 1529
1 Payang 81 49 10 17 21 - - 11 189 2 Dogol 61 - - 33 - 19 - 35 148 3 Arad 60 - - 13 - - - 10 83 4 Pukat Pantai/
Bondet - - - 6 5 - - - 11
5 Purse Seine 20 - - - - 2 - 8 30 6 Gill Net 51 1 - 20 - - - 36 108 7 Jaring
Rampus 74 - - 44 - - - 107 225
8 Jaring Klitik - - - - - - - 18 18 9 Bagan
Tancap 10 18 - 30 25 35 2 - 120
10 Bagan Rakit 32 25 - 60 25 65 50 7 264 11 Pancing 75 65 8 30 29 32 15 39 293 12 Gorek - - - 13 - - - 27 40 13 Serok - - - - - - - - -
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 51
c. Perhubungan Udara
Perhubungan udara di Kabupaten Pandeglang saat ini belum ada, tetapi
berdasarkan perkembangannya sejak tahun 2005 dilakukan kajian/ penyusunan
Visibility rencana Bandara Banten Selatan yang dilanjutkan dengan penyusunan
Masterplan dan Detil Engineering pada tahun 2008, 2009, dan 2010 dengan lokasi
di Kecamatan Panimbang dan Sobang yang diperkirakan akan beroperasi tahun
2016 mendatang dengan fungsi lapangan udara perintis sebagai penunjang
Bandara Soekarno Hatta.
Untuk mendukung rencana pembangunan Bandara Banten Selatan
tersebut, beberapa pengembangan infrastruktur diperlukan sebagai basis kegiatan
ekonomi di wilayah sekitar bandara yang akan dikembangkan sebagai pusat bisnis
dan sekaligus meningkatkan kinerja operasi bandara secara keseluruhan.
Persiapan awal dalam mengantisipasi pelaksanaan pembangunannya, di
sekitar lokasi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Komunikasi dan Informasi
perlu penataan wilayah sekitar bandara khususnya dalam mengantisipasi Kawasan
Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Area Bebas Bangunan serta
Kawasan Ambang Kebisingan.
d. Pengairan/Irigasi
Dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang, sektor pertanian
merupakan sektor ekonomi yang paling dominan. Hal tersebut sebanding dengan
besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari 274.690 hektar luas
Pandeglang, 243.380 hektar (88,60 persen) di antaranya digunakan untuk usaha
pertanian seperti persawahan, ladang, kebun, empang, kolam tambak,
kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman, hutan rakyat dan negara. Sedangkan
sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan, untuk bangunan dan halaman
sekitarnya, padang rumput, lahan yang sementara tidak diusahakan dan lain
sebagainya. Data rinci untuk penggunaan lahan ini dapat dilihat pada Tabel 2.47
dan Tabel 2.48.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 52
Kabupaten Pandeglang mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam
bentuk Program Irrigation Sector Project (PISP). Program ini dikhususkan
mengoptimalkan sistem pertanian di Kabupaten Pandeglang yang meliputi
kelembagaan serta pendampingan Petani Pemakai Air yang mencakup daerah-
daerah irigasi.
Tabel 2.47
Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010
Jenis Lahan Luas Lahan (Ha)
A Lahan Sawah 57.600
1 Irigasi 25.273
Teknis 4.501
1/2 Teknis 4.533
Sederhana PU 7.322
Desa 8.917
2 Non Irigasi 32.327
Tadah Hujan 32.327
Pasang Surut -
3 Tidak Diusahakan -
B Lahan Kering 220.739
1 Ladang/ Huma 24.178
2 Tegal/ Kebun 48.123
3 Kolam/ Tebat/ Empang 958
4 Tambak 539
5 Penggembalaan/ Padang Rumput 3.443
6 Perkebunan Besar 15.005
7 Hutan Rakyat 11.925
8 Lain-lain 7.696
9 Bangunan dan Halaman 14.088
10 Sementara Tidak Diusahakan 6.011
11 Hutan Negara 84.962
12 Rawa tidak Ditanami 72
JUMLAH 274.690 Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 53
Tabel 2.48 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010
No Kecamatan Jenis Pengairan
Irigasi Desa
Teknis 1/2 Teknis
Sederhana PU
1 Sumur - - 993 -
2 Cimanggu - 265 1.581 1.031
3 Cibaliung - - - 353
4 Cibitung - - - 465
5 Cikeusik 1.772 - - -
6 Cigeulis - - - 306
7 Panimbang - - - -
8 Sobang - - - -
9 Munjul 276 - - -
10 Angsana - - - -
11 Sindangresmi - 134 - -
12 Picung 1.467 - - -
13 Bojong 50 57 - 250
14 Saketi - 216 61 956
15 Cisata - 105 90 724
16 Pagelaran - - 90 249
17 Patia - - - -
18 Sukaresmi - - 55 98
19 Labuan 142 29 - 108
20 Carita 90 116 - 269
21 Jiput - 1.040 549 -
22 Cikedal - 507 135 239
23 Menes - 331 333 839
24 Pulosari - 140 60 400
25 Mandalawangi 196 94 991 -
26 Cimanuk 313 668 - 877
27 Cipeucang - - 807 -
28 Banjar - 60 249 195
29 Kaduhejo - 234 296 -
30 Mekarjaya 95 200 - 436
31 Pandeglang - 147 303 -
32 Majasari 25 - 415 -
33 Cadasari - - 137 222
34 Karangtanjung - - 323 432
35 Koroncong - - - 468
JUMLAH 4.526 4.323 7.468 8.917 Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 54
e. Air Bersih
Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. Jumlah pelanggan
PDAM Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 tercatat sebanyak 12.165
pelanggan, atau meningkat dibanding tahun 2009 yang tercatat sebanyak 11.653
pelanggan. Jumlah pelanggan terbanyak masih didominasi oleh rumah tangga
biasa/ tempat tinggal, yaitu sebanyak 11.102 pelanggan pada tahun 2010.
Tabel 2.49
Jumlah Konsumen Air dan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2008, 2009 dan 2010
No Uraian 2008 2009 2010
1 KONSUMEN AIR MINUM 10.967 11.653 12.165
1. Ruta Biasa / Tempat Tinggal 10.045 10.656 11.102
2. Instansi Pemerintah 166 185 196
3. Masjid, Tempat Peribadatan dan Badan Sosial 275 289 294
4. U m u m 16 14 561
5. Perusahaan, Perdagangan dan Industri 465 509 -
2 JUMLAH TENAGA KERJA 101 101 103 Sumber : PDAM Kabupaten Pandeglang
Cat : Tahun 2008 Berubah karena hasil Audit Independen BPKP f. Energi dan Telekomunikasi
Sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan bagian
dari sistem interkoneksi tenaga listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali) Banten, dengan
pembangkit utama PLTU Suralaya yang selanjutnya ditransmisi ke beberapa
Gardu Induk (GI) di antaranya GI Rangkasbitung, GI Menes dan GI Saketi.
Wilayah Kabupaten Pandeglang sendiri dipasok dari GI Menes, GI Saketi dan
sebagian dari GI Rangkasbitung. Rencananya pasokan listrik di wilayah
Kabupaten Pandeglang dan wilayah Banten pada umumnya akan ditambah
melalui PLTU Labuan seiring dengan pengoperasiannya pada akhir tahun 2009.
Selain itu, penggunaan listrik di wilayah Kabupaten Pandeglang juga
menggunakan pemanfaatan pembangkit listrik lainnya seperti pembangkit listrik
tenaga mikro hidro dan panas matahari yang digunakan oleh beberapa
penduduk/rumah tangga yang wilayahnya belum teraliri listrik oleh PLN.
Berdasarkan susenas tahun 2010 sebagian besar penduduk/rumah tangga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 55
Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 69,08 % persen telah menggunakan listrik,
baik listrik PLN maupun listrik Non PLN.
Tabel 2.50 Hasil Kegiatan Perusahan Listrik Negara (PLN)
di Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
No Uraian Satuan Jumlah/ Nilai
1 IKHTISAR PENJUALAN
a. Jumlah Pelanggan Pelanggan 173.281
b. Jumlah KWH terjual KWH 121.182.743
c. Jumlah VA tersambung KVA 53.028.498
d. Nilai KWH terjual Rupiah 63.872.925.619
2 KEADAAN LISTRIK TERPASANG
a. Panjang Route SUTM Meter 1.182
b. Panjang Route SUTR Meter 3.287
c. Jumlah gardu distribusi Unit 989
d. Jumlah daya terpasang KVA 37.870
3 PERSENTASE PERLISTRIKAN
a. Wilayah Kecamatan % 91
b. Wilayah Kelurahan % 88
c. Wilayah Desa % 53
4 TUNGGAKAN REKENING a. Jumlah Pelanggan Pelanggan 31.292
b. Lembar Tunggakan Lembar 43.348
c. Rupiah Tunggakan Rupiah 2.605.673.284 Sumber : PT PLN UPJ Pandeglang dan Labuan
Pada tahun 2010 jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Pandeglang tercatat
sebanyak 173.281 pelanggan, atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
yang berjumlah 156.081 pelanggan. Namun demikian, jumlah daya listrik terjual
meningkat dari 133.658,41 MWH pada tahun 2009 menjadi 121.182,74 MWH
pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 10,29 persen .
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 56
Tabel 2.51 Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Listrik Terjual
Menurut Jenis Tarif di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010
No Klasifikasi
Jumlah Pelanggan
(Konsumen)
Daya Tersambung
(KVA)
Energi Terjual (KWh)
Pendapatan Penjualan (Juta Rp)
1 Sosial 5.427 4.035 5.617.723 2.922.748.539
2 Rumahtangga 159.524 84.532 98.152.311 51.029.090.708
3 Bisnis 2.352 16.227 11.208.700 6.556.899.596
4 Industri 14 1.434 2.147.582 1.139.115.994
5 Pemerintah 474 2.294 4.034.192 2.147.098.968
JUMLAH 167.791 108.522 121.160.508 63.794.953.805 Sumber : PT PLN UPJ Pandeglang dan Labuan
Pos dan telekomunikasi merupakan sektor yang berkembang pesat dalam
satu dekade terakhir. Pertumbuhan sektor ini selain memberikan kemudahan
masyarakat dalam melakukan komunikasi dan memperlancar arus lalu lintas
barang, juga telah mendorong berkembangnya beberapa sektor lain, terutama
sektor perdagangan.
Pertumbuhan sektor pos dan telekomunikasi dapat dilihat melalui
perkembangan beberapa indikator seperti Jumlah jumlah paket pos, surat pos dan
wesel pos yang dikirim dan diterima kantor pos, jumlah menara BTS (Base
Transciever Station) perusahaan telekomunikasi, jumlah pengguna Handphone dan
telepon tetap, dan jumlah pulsa terjual. Data menara BTS perusahaan
telekomunikasi bersumber dari PT. Pos Pandeglang. Pada Tahun 2010, jumlah
pengiriman surat/wesel pos ke dalam negeri dan ke luar negeri sebanyak 139.431
buah. Perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan semakin mudahnya
melakukan komunikasi melalui telepon seluler dan internet menjadi penyebab
turunnya aktifitas komunikasi melalui surat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
2.52.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 57
Tabel 2.52 Jumlah Perizinan Tower Komunikasi yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Tahun
2010
No Kecamatan Telepon Seluler Lainnya Jumlah
1 Sumur 14 - 14
2 Cimanggu 14 - 14
3 Cibaliung 11 - 11
4 Cibitung 3 - 3
5 Cikeusik 19 - 19
6 Cigeulis 11 - 11
7 Panimbang 23 - 23
8 Sobang - - -
9 Munjul 7 - 7
10 Angsana 4 - 4
11 Sindangresmi 3 - 3
12 Picung 3 - 3
13 Bojong 7 - 7
14 Saketi 9 - 9
15 Cisata 1 - 1
16 Pagelaran 15 - 15
17 Patia 4 - 4
18 Sukaresmi 4 - 4
19 Labuan 9 1 10
20 Carita 6 - 6
21 Jiput 5 - 5
22 Cikedal 2 - 2
23 Menes 5 - 5
24 Pulosari 2 - 2
25 Mandalawangi 1 - 1
26 Cimanuk 8 - 8
27 Cipeucang 1 - 1
28 Banjar 3 - 3
29 Kaduhejo 6 - 6
30 Mekarjaya - - -
31 Pandeglang 18 4 22
32 Majasari 5 1 6
33 Cadasari 7 - 7
34 Karangtanjung 3 - 3
35 Koroncong 1 - 1
JUMLAH 232 6 238 Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 58
2.4.3 Iklim Berinvestsai
Gambaran investasi yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat dicerminkan
dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan besarnya
investasi fisik yang sudah direalisasikan pada suatu waktu tertentu. PMTB di
Kabupaten Pandeglang tahun 2005 sebesar Rp. 633,28 milyar dan pada tahun
2010 meningkat sebesar 11,52 persen atau menjadi Rp. 706,22 milyar dengan
rata-rata laju pertumbuhan 2005-2009 sebesar 2,22% per tahun. Uraian PMTB
Kabupaten Pandeglang lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.53.
Tabel 2.53 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Pandeglang
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Laju Pertumbuhan rata-rata Tahun 2005-2009 (%)
PMTB (dalam Milyar Rupiah)
633,28 520,43 586,24 662,34 703,94 706,22 2,20
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
2.4.4 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci
keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan SDM harus benar-
benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kratif,
terampil, kreatif, disiplin, produktif dan professional serta mampu memanfaatkan,
mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
melaksanakan pembangunan. Gambaran mengenai SDM dapat terlihat di
antaranya melalui kualitas tenaga kerja (rasio lulusan SLTP, SLTA,
Universitas/Perguruan Tinggi) dan tingkat ketergantungan penduduk.
a. Kualitas Tenaga Kerja (rasio Lulusan SLTP, SLTA, Universitas/Perguruan Tinggi)
Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia
untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja dapat ditentukan melalui
tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu
daerah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Pada tahun 2007 penduduk
Kabupaten Pandeglang yang tidak/belum tamat SD sederajat sebanyak 278,14
ribu jiwa (31,99 % dari dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun), tamat SMA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 59
sederjat sebanyak 72,07 ribu jiwa (8,23 % dari dari total jumlah penduduk usia ≥
10 Tahun) serta tamat universitas sebanyak 19,21 ribu jiwa (2,20 % dari dari total
jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun). Sementara pada tahun 2010, penduduk
Kabupaten Pandeglang yang tidak/belum tamat SD sederajat sebanyak 262,12
ribu jiwa (29,22 % dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun), tamat SMA
sederjat sebanyak 98,60 ribu jiwa (10,99 % dari dari total jumlah penduduk usia ≥
10 Tahun) serta tamat universitas sebanyak 28,37 ribu jiwa (3,16 % dari dari total
jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun) atau meningkat sebesar 47,64. Gambaran
umum mengenai rasio lulusan tingkat pendidikan di Kabupaten Pandeglang dapat
terlihat sebagaimana Tabel 2.54 dan Tabel 2.55.
Tabel 2.54
Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Persen)
NO Tingkat
Pendidikan
2007 2008 2009 2010
Laki-laki
Perempuan Total Laki-laki
Perempuan Total Laki-laki Perempu
an Total
Laki-laki Perempuan Total
1 Tidak/Belum Tamat SD Sederajat
27,89 36,10 31,99 38,48 44,83 41,57 31,70 34,86 33,22 28,1 30,4 29,22
2 SD Sederajat 43,36 43,54 43,45 36,96 35,73 36,36 39,77 41,41 40,56 39,6 43,4 41,46 3 SMP Sederajat 16,46 11,80 14,13 14,39 12,10 13,27 15,45 13,40 14,47 15,8 14,5 15,17 4 SMA Sederajat 9,94 6,51 8,23 8,55 6,30 7,46 9,84 7,75 8,83 12,8 9,1 10,99 5 Universitas 2,35 2,05 2,20 1,62 1,04 1,34 3,24 2,58 2,92 3,7 2,6 3,16
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
Tabel 2.55
Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (Jiwa) NO Tingkat Pendidikan 2007 2008 2009 2010
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1 Tidak/Belum Tamat SD Sederajat 124.450 153.697 278.146 173.905 194.725 368.631 146.173 152.354 298.526 128.932 133.180 262.112 2 SD Sederajat 193.479 185.373 378.852 167.036 155.198 322.234 183.385 180.980 364.365 181.698 190.131 371.830 3 SMP Sederajat 73.447 50.239 123.686 65.034 52.558 117.592 71.242 58.564 129.806 72.496 63.523 136.019 4 SMA Sederajat 44.354 27.717 72.070 38.641 27.365 66.006 45.374 33.871 79.244 58.731 39.866 98.597 5 Universitas 10.486 8.728 19.214 7.321 4.517 11.839 14.940 11.276 26.216 16.977 11.390 28.367
Jumlah 446.216 425.753 871.969 451.937 434.364 886.301 461.113 437.044 898.157 458.834 438.091 896.925
Sumber : Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
b. Rasio Ketergantungan Penduduk
Rasio ketergantungan penduduk (dependency ratio) digunakan untuk
melihat besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia
produktif terhadap penduduk berusia tidak produktif. Penduduk usia produktif
adalah penduduk yang berusia 15 samapai dengan 65 tahun, sedangkan
penduduk berusia tidak produktif adalah penduduk yang berusia di bawah 15
tahun dan penduduk yang berusia di atas 65 tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang II - 60
Semakin tinggi persentasi dependency ratio maka semakin tinggi beban
yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk
yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan semakin rendah
dependency ratio menunjukkan semakain rendahnya beban yang ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi.
Pada tahun 2006 rasio ketergantungan ketergantungan di Kabupaten
Pandeglang sebesar 36,29 persen. Sedangkan pada tahun 2010 berkurang
sebesar 1,76 persen dibandingkan tahun 2006 atau mencapai 35,65 persen.
Gambaran lebih jelas mengenai rasio ketergantungan di Kabupaten Pandeglang
dapat dilihat pada Tabel 2.56.
Tabel 2.56 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010
No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010
1 Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun 257.087 258.547 259.766 250.907 252.685
2 Jumlah Penduduk Usia > 65 Tahun 42.330 42.490 42.932 43.841 49.452
3 Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)
299.417 301.037 302.698 294.748 302.137
4 Jumlah Penduduk Usia Produktif, Usia 15-64 Tahun
825.080 829.477 843.369 854.316 847.473
5 Rasio Ketergantungan 36,29 36,29 35,89 34,50 35,65
Sumber : Hasil analisis dan BPS Kabupaten Pandeglang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 1
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
Keuangan Kabupaten Pandeglang dikelola berdasarkan ketentuan peraturan
yang berlaku di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-
undangan lain yang terkait. Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Pandeglang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode 2006-2010
Kinerja keuangan daerah Kabupaten Pandeglang periode 2006-2010 dapat
diukur dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dalam periode dimaksud. Berdasarkan data yang ada, menunjukan bahwa terjadi
trend positif yang ditandai oleh semakin meningkatnya realisasi penerimaan
pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Namun apabila dicermati lebih
mendalam, trend positif yang ditunjukan oleh kinerja pendapatan daerah
didominasi oleh semakin meningkatnya perolehan pendapatan daerah yang berasal
dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara
untuk pendapatan daerah yang berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah
(PAD) angkanya menunujkan tren yang tidak stabil atau fluktuatif. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa kinerja daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) belum optimal.
Kinerja pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pandeglang periode 2006-
2010 yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung, apabila dilihat dari
perkembangan realisasi target belanja menunjukan kinerja yang semakin baik.
Akan tetapi apabila dilihat dari sisi penilaian laporan keuangan daerah menunjukan
kinerja yang belum baik menurut hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan pada
tahun anggaran 2009.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
A. Pendapatan Daerah
Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kelompok
pendapatan terdiri atas beberapa komponen yaitu :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, terdiri atas :
a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum; dan
c. Dana alokasi khusus.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas :
a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/
organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan
lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat bencana alam;
c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh
pemerintah; dan
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
Berdasarkan data yang ada, Perkembangan keuangan daerah Kabupaten
Pandeglang dalam kurun waktu tahun 2006-2010 dari sisi realisasi pendapatan daerah
cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan ini hampir seluruhnya
disumbang oleh naiknya penerimaan komponen dana perimbangan yang diterima dari
Pemerintah Pusat dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima
dari Pemerintah Provinsi. Sementara untuk realisasi pendapatan daerah yang berasal
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan trend yang fluktuatif dan cenderung
mengalami penurunan
Kondisi ini menunjukan bahwa Kabupaten Pandeglang belum mampu untuk
mandiri dan masih memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap pemerintah
provinsi dan pusat. Perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2006-2010
tergambar dalam tabel berikut ini
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 3
Tabel. 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d Tahun 2010
Kabupaten Pandeglang
NO URAIAN TAHUN
Rata-Rata Pertumbuhan
(%) 2006 2007 2008 2009 2010
PENDAPATAN
DAERAH
596.889.630.161 694.454.620.054 770.574.956.072 821.800.000.026 936.796.136.406 11,93
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
19.256.374.470 41.840.679.158 33.480.446.171 31.921.009.780 32.420.964.851
13,91
1 Hasil Pajak
Daerah
3.524.402.126 4.293.807.767 4.383.591.633 4.649.629.051 4.597.906.407 6,87
2 Hasil Retribusi Daerah
7.427.000.087 22.521.127.859 17.371.808.850 18.024.364.151 17.032.467.402 23,06
3 Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
2.306.724.243 4.307.956.822 5.551.997.122 6.548.523.228 7.974.116.334 36,36
4 Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5.998.248.014 10.717.786.710 6.173.048.566 2.698.493.350 2.816.474.708 -17,22
DANA
PERIMBANGAN
540.993.895.105 614.238.879.480 697.532.647.336 737.819.451.735 832.302.075.070 11,37
1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
31.294.895.105 38.775.879.480 42.546.437.736
47.874.016.270 47.874.016.270 11,21
2 Dana Alokasi
Umum
480.679.000.000 524.411.000.000 593.423.209.600 695.077.858.800 695.077.858.800 9,66
3 Dana Alokasi Khusus
29.020.000.000 51.052.000.000 61.563.000.000 89.350.200.000 89.350.200.000 32,46
Sumber : Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 4
NO URAIAN TAHUN
Rata-Rata Pertumbuhan (%) 2006 2007 2008 2009 2010
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
36.639.360.586 38.375.061.416 39.561.862.565 52.059.538.511 72.073.096.485 18,43
1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
13.916.790.586
18.375.061.416 19.561.862.565 18.963.163.511 22.185.096.485
12,36
2 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus*
18.096.375.000 38.158.000.000 110,86
3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
22.722.570.000 20.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 11.730.000.000
-15,24
Sumber : Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 5
B. Belanja Daerah
Perkembangan realisasi belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2006-2010 cenderung mengalami peningkatan.
Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Relaisasi Belanja Daerah Tahun 2006 - 2010 Kabupaten Pandeglang
NO URAIAN TAHUN Rata-Rata
Pertumbuhan (%)
2006 2007 2008 2009 2010
BELANJA 601.844.520.201 807.365.913.882 703.366.207.635 726.569.164.940 932.811.194.285 11,58
BELANJA OPERASI 430.658.597.667 545.870.274.913 629.034.693.182 622.767.389.765 857.375.060.073 18,78
1 Belanja Pegawai 293.024.515.601 374.619.614.771 468.307.429.782 517.502.895.579 694.163.277.898 24,06
2 Belanja Barang 82.519.411.963 81.720.489.950 73.332.328.123 77.530.960.338 90.944.182.068 2,46
3 Belanja Bunga 1.892.204.353 27.558.828.312 16.838.911.977 1.953.263.878 - -
4 Belanja Subsidi 5.525.579.000 16.749.461.500 - - - -
5 Belanja Hibah 18.478.233.550 1.186.500.000 34.488.887.500 2.340.282.500 54.351.847.000 -
6 Belanja Bantuan Sosial 29.218.653.200 44.035.380.380 36.067.135.800 1.036.250.000 1.520.220.000 -
7 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
- 3.138.881.112 -
8 Belanja Bantuan Keuangan 22.403.737.470 13.256.651.995 -
BELANJA MODAL 171.185.922.534 261.243.138.969 74.234.119.453 103.549.275.175 75.197.259.212 -18,59
1 Belanja Modal 171.185.922.534 261.243.138.969 74.234.119.453 103.549.275.175 75.197.259.212 -18,59
BELANJA TIDAK TERDUGA - 252.500.000 97.395.000 252.500.000 238.875.000 -
1 Belanja Tidak Terduga - 252.500.000 97.395.000 252.500.000 238.875.000 -
Sumber : Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 6
C. Pembiayaan Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.
Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.
1. Penerimaan pembiayaan, meliputi :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
f. Penerimaan Piutang Daerah.
Pada tahun 2006 penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pandeglang
menyentuh angka Rp. 227.289.733.143,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun 2005 sejumlah Rp.
15.289.733.143,- dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar
Rp. 12.000.000.000,- dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.
200.000.000.000,-. Tahun 2007 penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.
192.984.843.103 yang berasal dari SiLPA tahun 2006, sementara pada tahun
2008-2010 penerimaan pembiayaan daerah cenderung menurun dan hanya
bersumber dari komponen SiLPA.
2. Pengeluaran pembiayaan, meliputi :
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyeretaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
c. Pembayaran Pokok Utang;
d. Pemberian Pinjaman Daerah.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 7
Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu 2006 -
2010 digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan
pembayaran pokok utang. Rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010 tersaji dalam tabel
berikut ini :
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 8
Tabel 3.3.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2006 - 2010 Kabupaten Pandeglang
NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010
Rata-Rata
Pertumbuhan (%)
PEMBIAYAAN DAERAH 197.939.733.143 126.318.176.103 (57.259.784.725) (57.079.865.382) 38.150.969.704 -33,74
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 227.289.733.143 192.984.843.103 9.406.882.275 9.852.823.776 38.150.969.704 -35,99
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa)
15.289.733.143 192.984.843.103 9.406.882.275 9.852.823.776 38.150.969.704 25,68
2 Pencairan Dana Cadangan
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
12.000.000.000 -
4 Penerimaan Pinjaman Daerah 200.000.000.000 -
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6 Penerimaan Piutang Daerah.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 29.350.000.000 66.666.667.000 66.666.667.000 66.932.689.158 - -
1 Pembentukan Dana Cadangan
2 Penyeretaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
29.350.000.000 -
3 Pembayaran Pokok Utang* 66.666.667.000 66.666.667.000 66.932.689.158 - -
4 Pemberian Pinjaman Daerah.
Sumber : Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pandeglang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 9
3.1.2 Neraca Daerah
Perkembangan kondisi aset Kabupaten Pandeglang dari tahun 2006-2010 terus mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan
dimana kondisi aset tertinggi Kabupaten Pandeglang dicapai pada tahun 2009. Gambaran lengkap perkembangan kondisi aset
Kabupaten Pandeglang tahun 2005-2010 tertuang dalam tabel berikut :
Tabel 3.4. Neraca daerah Kabupaten PAndeglang Tahun 2006-2010
U R A I A N 2006 2007 2008 2009 2010
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 192.401.307.122 9.223.927.441 9.783.942.629 38.150.699.704 41.494.277.128
Kas di Bendahara Pengeluaran 583.535.981 182.954.834 165.021.082 95.112.882 52.626.304
Kas di Bendahara Penerimaan 0 85.561.312 188.770.023 9.520.066 505.411
Piutang Pajak 3.328.900.047 2.297.606.194 628.290.596 1.072.407.764 1.080.403.740
Piutang Retribusi 502.321.955 0 622.392.458 925.358.745 261.500.000
Bagian Lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan / TGR
1.149.344.391 47.393.308 45.902.611 135.763.338 83.690.706
Piutang Lainnya 5.131.590.222 893.633.400 500.000.000 513.317.333 508.335.281
Persediaan 9.233.430.029 8.611.610.997 7.749.717.697 6.971.027.230 11.661.334.826
Jumlah Aset Lancar 212.330.429.747 21.342.687.486 19.684.037.096 47.873.207.062 55.142.673.396
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Investasi Nonpermanen Lainnya
1.522.008.500 1.933.651.500 1.474.383.500 1.362.950.500 1.456.950.500
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 10
U R A I A N 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Investasi Nonpermanen
1.522.008.500 1.933.651.500 1.474.383.500 1.362.950.500 1.456.950.500
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
29.132.453.815 33.132.453.815 33.277.467.427 33.277.467.427 33.277.467.427
Pinjaman Dana Bergulir 0 0 0 0 0
Jumlah Invetasi Permanen
29.132.453.815 33.132.453.815 33.277.467.427 33.277.467.427 33.277.467.427
Jumlah Investasi Jangka Panjang
30.654.462.315 35.066.105.315 34.751.850.927 34.640.417.927 34.734.417.927
U R A I A N 2006 2007 2008 2009 2010
ASET TETAP
Tanah 179.837.030.330 182.832.269.630 221.089.199.112 222.226.777.112 122.346.282.528
Peralatan dan Mesin 91.490.702.133 135.434.696.907 156.053.144.956 172.101.235.331 126.508.851.389
Gedung dan Bangunan 213.903.122.774 295.038.645.855 337.082.973.251 408.364.870.751 165.143.164.527
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 89.366.168.203 254.273.102.883 275.440.616.998 291.802.152.498 295.674.829.314
Aset Tetap lainnya 8.944.070.744 20.344.948.617 22.697.365.117 22.729.320.117 4.186.701.515
Konstruksi dalam Pengerjaan 37.372.113.050 8.679.948.671 1.750.570.350 318.689.150 14.043.317.600
Jumlah Aset Tetap 620.913.207.234 896.603.612.563 1.014.113.869.784 1.117.543.044.959 727.903.146.873
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0 0 0 0 0
Jumlah Dana Cadangan 0 0 0 0 0
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran 0 0 0 0 0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0 0 0 0 0
Tuntutan Ganti Rugi 0 0 0 0 0
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 11
U R A I A N 2006 2007 2008 2009 2010
Aset Lain-lain 2.220.398.900 2.121.518.900 3.122.802.600 3.242.902.600 3.242.902.600
Jumlah Aset Lainnya 2.220.398.900 2.121.518.900 3.122.802.600 3.242.902.600 3.242.902.600
TOTAL ASET 866.118.498.196 955.133.924.264 1.071.672.560.407 1.203.299.572.548 821.023.140.796
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) 0 0 0 0 0
Utang Bunga 27.881.944.444 18.647.795.452 8.530.092.507 0 0
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
550.000.000 310.314.000 77.578.500 0 0
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lmbg Keu Bank 67.000.000.000 0 66.666.666.000 0 0
Utang Jangka Pendek Lainnya 797.007.765 0 0 0 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
96.228.952.209 18.958.109.452 75.274.337.007 0 0
U R A I A N 2006 2007 2008 2009 2010
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0 0 3.566.793 6.935.990 24.369.335
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
133.000.000.000 150.393.518.144 0 0 0
Jumlah Kewajiban 133.000.000.000 150.393.518.144 3.566.793 6.935.990 24.369.335
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 12
U R A I A N 2006 2007 2008 2009 2010
Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN
229.228.952.209 169.351.627.596 75.277.903.800 6.935.990 24.369.335
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
192.984.843.103 9.406.882.275 9.948.963.711 38.245.812.586 41.546.903.432
Pendapatan yang Ditangguhkan
0 85.561.312 188.770.023 9.520.066 505.411
Cadangan Piutang 10.112.156.615 3.238.632.902 1.796.585.665 2.646.847.180 1.933.929.727
Cadangan Persediaan 9.233.430.029 8.611.610.997 7.749.717.697 6.971.027.230 11.661.334.826
Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
-96.228.952.209 -18.958.109.452 -75.274.337.007 0 0
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
116.101.477.538 2.384.578.034 -55.590.299.911 47.873.207.062 55.142.673.396
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
30.654.462.315 35.066.105.315 34.751.850.927 34.640.417.927 34.734.417.927
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
620.913.207.234 896.603.612.563 1.014.113.869.784 1.117.543.044.959 727.903.146.873
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
2.220.398.900 2.121.518.900 3.122.802.600 3.242.902.600 3.242.902.600
Dana YHD untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
-133.000.000.000 -150.393.518.144 -3.566.793 -6.935.990 -24.369.335
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
520.788.068.449 783.397.718.634 1.051.984.956.518 1.155.419.429.496 765.856.098.065
EKUITAS DANA
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
III - 13
U R A I A N 2006 2007 2008 2009 2010
CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
0 0 0 0 0
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
0 0 0 0 0
JUMLAH EKUITAS DANA
636.889.545.987 785.782.296.668 996.394.656.607 1.203.292.636.558 820.998.771.461
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana
866.118.498.196 955.133.924.264 1.071.672.560.407 1.203.299.572.548 821.023.140.796
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang III - 14
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Periode 2006-2010
Pengelolaan keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan
pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta berdasarkan skala prioritas
yang memenuhi kriteria realistis, terukur, penting dan mendesak sehingga anggaran
yang terbatas tersebut dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Pandeglang periode tahun 2006-2010
di dominasi oleh pemenuhan belanja pegawai atau belanja aparatur yang terdiri atas:
a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja gaji dan tunjangan
2. Belanja tambahan penghasilan
3. Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional
KDH/WKDH
b. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja honorarium PNS
2. Belanja uang lembur
3. Belanja beasiswa pendidikan PNS
4. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5. Belanja premi asuransi kesehatan
6. Belanja makanan dan minuman pegawai
7. Belanja pakaian dinas dan atributnya
8. Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9. Belanja perjalanan dinas
10. Belanja perjalanan pindah tugas
11. Belanja pemulangan pegawai
12. Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, perlatan dan perlengkapan,
dll
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang III - 15
Tabel 3.5.
Analisis Proporsi BelanjaPemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pandeglang
No Uraian
Total Belanja Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur (Rp)
Total Pengeluaran (Belanja +
Pembiayaan Pengeluaran)
(Rp)
Prosentasi
(a) (b) (a)/(b) x 100%
1 Tahun Anggaran 2007 468.307.429.782 770.032.874.635 60,82
2 Tahun Anggaran 2009 517.502.895.579 793.501.854.098 65,22
3 Tahun Anggaran 2010 694.163.277.898 857.375.060.073 80,96
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang
A. Permasalahan Yang Dihadapi
Dalam pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pandeglang kurun waktu tahun
2006-2010, terdapat beberapa permasalahan mendasar di antaranya : 1. Adanya kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja setiap
tahunnya, hal ini tercermin dari selisih antara jumlah ususlan anggaran
pada setiap musrenbang dengan pagu indikatif yang ada.
2. Adanya ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah Provinsi dan
Pusat, yang tercermin dari perbedaan yang mencolok antara pendapatan
yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan
pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Keterbatasan sumberdaya manusia aparatur yang mapu mengelola
perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sesuai
dengan stándar akuntansi pemerintah.
4. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga dana
yang tersedia untuk alokasi belanja pembangunan menjadi terbatas.
5. Belanja daerah belum mampu menggerakan ekonomi lokal dan sekaligus
memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan output
perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan
masyarakat.
6. Pengeluaran belanja daerah belum berorientasi pada kinerja dan
kepentingan publik.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang III - 16
B. Latar Belakang Terjadinya Permasalahan
Latar belakang terjadinya permasalahan seperti yang diuraikan di atas
adalah dikarenakan oleh ketergantungan pemerintah daerah yang sangat
tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam hal pendanaan. Hal ini
terjadi karena Pemerintah daerah belum mampu menggali potensi –potensi
lokal yang bisa dikembangkan menjadi satu basis ekonomi daerah yang kuat,
padahal dengan ekonomi lokal yang berkembang dan kuat, sudah barang
tentu akan memberi sumbangan yang signifikan dalam pos Pendapatan Asli
Daerah.
C. Potensi dan tantangan perkembangan kedepan ditinjau dari perspektif
regional, dan nasional.
Adanya isu-isu strategis yang mengemuka secara perspektif nasional
maupun regional, tentu harus disikapi oleh Pemerintah Kabupaten
Pandeglang, isu-isu tersebut di antaranya adalah adanya rencana
pemberlakuan perdagangang bebas asia yang apabila tidak disikapi dengan
kebijakan yang tepat, maka akan berdampak buruk bagi perekonomian
daerah. Selain isu tersebut, adanya rencana pembangunan infrastruktur
berupa jalan tol Serang-Panimbang dan pembangunan bandara perintis
Panimbang tentu akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian
daerah yang pada akhirnya akan menambah sumbangan terhadap Pendapatan
Asli Daerah.
3.3. Kerangka Pendanaan
3.3.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan kecenderungan yang ditunjukan oleh hasil analisa terhadap laju
pertumbuhan pendapatan tahun 2006-2010 pada komponen Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (komponen lainnya dianggap konstan) maka
didapat angka proyeksi/prediksi pendapatan daerah sebagaimana tersaji dalam
tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang III - 17
Tabel 3.6. Perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016
KODE REK
URAIAN Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
50,068,009,000 49,296,621,000 51,914,271,575 54,670,919,396 57,573,945,216 60,631,121,707
4 2 DANA PERIMBANGAN
863,482,974,600 863,482,974,600 865,995,592,398 868,641,630,201 871,428,172,612 874,362,680,424
4 3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
133,865,055,243 37,097,584,243 37,097,584,243 37,097,584,243 37,097,584,243 37,097,584,243
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
1,047,416,038,843 949,877,179,843 955,007,448,216 960,410,133,840 966,099,702,070 972,091,386,374
Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang
Demikian halnya dengan belanja daerah, prakiraan yang dilakukan adalah
dengan menggunakan kecenderungan yang dihasilkan oleh hasil analisis terhadap
laju pertumbuhan belanja tahun 2006-2010. Sebagaimana tersaji dalam tabel
berikut ini.
Tabel 3.7. Perkiraan Kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016
KODE REK
URAIAN Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
687.740.223.593 734.085.023.637 805.218.081.308 876.351.138.979 947.484.196.650 1.018.617.254.321
5 2 BELANJA LANGSUNG
318.845.528.340 232.799.718.691 241.739.861.588 250.680.004.486 259.620.147.383 268.560.290.280
JUMLAH BELANJA DAERAH
1.006.585.751.933 966.884.742.328 1.046.957.942.896 1.127.031.143.465 1.207.104.344.033 1.287.177.544.601
Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 1
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan
yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
dan mengelola sumber ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan
upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju dan tenteram serta memperluas pilihan yang dilakukan
masyarakat bagi peningkatan harkat dan martabat.
Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan
pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan
yang baik (good governance). Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah
yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar
utama yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam
hal ini berperan sebagai lembaga yang menjalankan dan menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain, dunia usaha swasta
berperan untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan serta masyarakat
memiliki peran dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.
Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah
selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar itu belum
dapat di atasi sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus
konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Keseluruhan upaya untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera akan
berdiri di atas pondasi yang rapuh, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan
peluruhan martabat warga masyarakat. Beberapa permasalahan Kabupaten
Pandeglang dapat diidentifikasikan di antaranya:
1. Masih banyak desa tertinggal dimana sampai tahun 2010 terdapat sekitar
42,09% dari total desa.
2. Tingkat kemiskinan cukup tinggi (tahun 2010) sekitar 11,14 % dari total
penduduk atau berjumlah 127.800 jiwa.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 2
3. Masih tingginya tingkat pengangguran mencapai 11,34% dari total angkatan
kerja atau sebesar 60.681 jiwa.
4. Masih banyaknya daerah rawan pangan (tahun 2010) di antaranya tiga keca-
matan yang patut diwaspadai lantaran berpotensi rawan pangan yaitu
Kecamatan Pandeglang, Majasari, dan Labuan. Kecamatan Pandeglang dengan
jumlah populasi 41.309 jiwa total produksi pangannya mencapai 3.620 ton.
Kecamatan Majasari yang berpopulasi 46.126 jiwa memiliki produksi pangan
mencapai 2.878 ton, dan Kecamatan Labuan yang berpopulasi 53.861 jiwa
jumlah produksi pangannya sebesar 2.847 ton.
5. Rendahnya kualitas SDM (tahun 2010), hal ini tercermin dari kurangnya
penyerapan tenaga kerja di sektor yang membutuhkan keterampilan seperti
jasa-jasa atau hanya sebesar 61.720 jiwa atau sebesar 9,57% dari total
jumlah penduduk yang bekerja. Sementara pada sektor pertanian sebesar
208.452 jiwa atau sebesar 46,72% dari total jumlah penduduk yang bekerja.
6. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (tahun 2010), hal ini
tercermin dari tingkat pendidikan jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang
yang berusia 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan universitas/perguruan
tinggi sebesar 3,16% dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun, SLTA
sebesar 10,99% dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun dan yang belum
tamat SD/MI sebesar 29,22% dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun.
Sementara angka rata-rata sekolah penduduk Kabupaten Pandeglang
mencapai 6,47 tahun.
7. Masih belum memadainya layanan kesehatan masyarakat (tahun 2010), hal ini
tercermin dari persentasi jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah
penduduk. Jumlah dokter sebesar 0,008%, paramedis/perawat sebesar
0,038% dan tenaga kesehatan masyarakat sebesar 0,001%.
8. Investasi belum kondusif bagi peningkatan perekomian daerah, hal ini terlihat
dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan besarnya
investasi fisik yang sudah direalisasikan pada suatu waktu tertentu. PMTB
Kabupaten pandeglang pada tahun 2010 sebesar 706,22 milyar.
9. Belum optimalnya nilai tambah sektor primer, sekunder dan tersier Kabupaten
Pandeglang terhadap Provinsi Banten (tahun 2010). Sektor primer sebesar
22,60 %, sekunder 2,00% dan tersier 6,79%. Sektor primer (2010): pertanian
22,92 % dan pertambangan-penggalian 3,28%. Sektor sekunder : industri
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 3
pengolahan 1,40%, listrik, gas dan air bersih 3,25% dan bangunan 8,92%.
Sektor tersier (2010): perdagangan, hotel dan restoran 6,48%, pengangkutan
dan komunikasi 3,48%, bank dan lembaga keuangan lain 7,47% dan jasa-jasa
lain 14,28%.
10. Tingginya konversi lahan pertanian (dalam tiga tahun terakhir 2005-2010 sekitar
1.304 ha ladang / huma, 214 ha perkebunan besar, 675 ha hutan rakyat dan 770
ha hutan negara telah berubah fungsi menjadi lahan perumahan dan lainnya).
11. Sumberdaya air belum termanfaatkan bagi pengembangan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat (18 aliran sungai dengan panjang total sekitar 835 km).
12. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan (perikanan tangkap baru
dimanfaatkan sektiar 50% dari potensi lestarinya, potensi budidaya rumput laut di
pantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan 60%).
13. Belum berkembangnya potensi pariwisata berbasis sejarah, pantai, tirta, dan
alam. Destinasi Pariwisata (214 objek/kawasan wisata yang terdiri dari wisata
pantai 11 objek/kawasan , wisata tirta 19 objek/kawasan, sejarah 183 objek,
wisat alam 1 kawasan), namun Yang banyak dikunjungi wisatawan hanya 18
objek/kawasan wisata.
14. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan Akarsari bagi
pelestarian lingkungan dan pemanfaatnnya bagi kesejahteraan masyarakat (forest
for society).
15. Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukung
percepatan pembangunan (jalan, jembatan,terminal, irigasi, drainase, instalasi air
bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana).
16. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikan
dan kesehatan masyarakat.
17. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah
(sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan publik, regulasi).
18. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur (tahun 2010) sekitar
27,68% berpendidikan strata 1 (S-1) serta strata 2/ strata3 (S2/S3) sebesar
1,09%.
19. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan daerah.
20. Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah meliputi
kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan dan Pandeglang
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 4
sebagai kawasan pendidikan, pariwisata dan budidaya pertanian serta
kegiatan pendukungnya.
Dari seluruh masalah yang telah diidentifikasi, permasalahan pokoknya
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan
yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan belum optimalnya iklim
investasi yang prospektif dan kondusif, belum berkembangnya jiwa
kewirausahaan di daerah perdesaan serta belum optimalnya pemanfaatan
dan pengembangan pertanian, pariwisata dan potensi sumberdaya alam.
2. Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya berdayanya masyarakat
pedesaan.
3. Penataan ruang dan kawasan / kewilayahan Kabupaten Pandeglang masih
belum optimal, hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang
terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai
dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu
permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan
tata ruang wilayah.
4. Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan
kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya sarana dan
prasarana pendidikan dan kesehatan.
5. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah masih lemah,
permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan
kualitas aparatur pemerintahan daerah.
Mengacu pada kelima permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di
atas, maka terkait dengan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, isu
strategis yang diangkat dalam visi dan misi ini adalah berkenaan dengan empat isu
pokok, yaitu:
(1) Pertumbuhan perekonomian daerah
(2) Ketertinggalan, kemiskinan, ketahanan pangan, tingkat pendidikan masyarakat
(3) Penataan ruang, pengelolaan sumberdaya dan pelestarian lingkungan
(4) Tata kelola pemerintahan daerah
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 5
4.2. ISU STRATEGIS
Rumusan isu strategis pembangunan merupakan refleks dari hasil kajian
terhadap :
1. Kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Daerah;
2. Evaluasi dan pencapaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya;
3. Identifikasi terhadap seluruh potensi, permasalahan, peluang dan ancaman
baik yang bersifat existing maupun potensi yang kemungkinan timbul pada
masa yang akan datang.
Dengan demikian, mengacu pada rumusan sebagaimana telah dirumuskan
di atas, maka terkait dengan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, isu
strategis yang diangkat dalam visi dan misi ini adalah berkenaan dengan empat isu
pokok, yaitu:
1. Pertumbuhan perekonomian daerah
2. Ketertinggalan, kemiskinan, ketahanan Pangan, tingkat pendidikan masyarakat
3. Penataan ruang, pengelolaan sumberdaya dan pelestarian lingkungan
4. Tata kelola pemerintahan daerah
4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
1. Pertumbuhan Ekonomi
a. Peluang
1) Kinerja perekonomian Kabupaten Pandeglang yang positif selama
beberapa tahun terakhir dipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada semua
sektor secara variatif.
2) Peluang perkembangan perekonomian di Kabupaten Pandeglang juga
ditunjang oleh kenyataan bahwa Kabupaten Pandeglang menjadi
daerah tujuan wisata alternatif selain Bali dan Jakarta.
3) Kinerja pemerintahan yang positif berdampak terhadap perkembangan
dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan
pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan, akan
berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja pemerintah.
b. Tantangan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 6
1) Krisis finansial global berpengaruh terhadap dunia usaha dan
menimbulkan potensi PHK massal serta penurunan perekonomian
Kabupaten Pandeglang.
2) Meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan
pekerjaan, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat,
meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah dan mengusahakan
pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder
atau sektor tersier.
c. Isu Strategis
1) Ketahanan kinerja PDRB terhadap krisis finansial.
2) Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pandeglang selama 5 tahun
terakhir mencapai rata-rata 4,00%. Sektor yang pertumbuhannya
paling tinggi dari tahun 2006-2010 adalah sektor tersier sebesar 5,47
%. Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Pandeglang adalah besarnya tingkat inflasi yang melonjak setiap tahun.
Pendapatan yang diterima masyarakat tidak akan berarti apabila diikuti
tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini akan mengakibatkan Rendahnya
kemampuan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan
sebaliknya terjadi deflasi, oleh karenanya kondisi sosial ekonomi
masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal
dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan, yang
merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi, tingginya
angka/jumlah penduduk miskin dimana jumlah penduduk miskin
Kabupaten Pandeglang (Susenas Tahun 2010) sebesar 127.800 jiwa
(11,14%) dengan Garis Kemiskinan Rp. 190.256 Kapita/bulan. Hal ini
ditambah masalah terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, TPT
Pandeglang sebesar 11,34 % (Susenas Tahun 2010).
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 7
Secara kuantitatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang dapat
digambarkan sebagai berikut:
Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2006 - 2010
TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010
Pertumbuhan
Ekonomi (%) 4.03 3.74 4.29 4.21 6.77
Sumber: Hasil Analisis dan BPS Kabupaten Pandeglang Tahun 2010
2. Investasi
a. Peluang
1) Spesifikasi keunggulan lokal Kabupaten Pandeglang dibidang pariwisata
dan pertanian.
2) Komitmen Pemerintah Daerah yang terbuka untuk investor.
3) Ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing.
b. Tantangan
1) Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil.
2) Investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan.
3) Optimalisasi iklim investasi.
4) Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
5) Regulasi yang mantap dalam hal fasilitasi investasi.
6) Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-
negara maju.
c. Isu Strategis
1) Persaingan berinvestasi dengan Kabupaten dan Provinsi lain yang lebih
maju.
2) Penyediaan fasilitas “tax holiday” guna peningkatan daya saing.
3) Perwujudan investasi yang mengarah pada keunggulan lokal
Pandeglang.
4) Sistem pelayanan investasi dengan melalui teknologi informasi.
5) Advokasi legislatif tingkat nasional dan daerah.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 8
3. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(KUKM)
a. Peluang
1) Berkembangnya pariwisata dunia menjadi peluang daerah dalam
pengembangan industri.
2) Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk
industri dan perdagangan.
3) Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro
KUKM.
4) Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding
dengan daerah lain.
5) Tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.
6) Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.
b. Tantangan
1) Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan
KUKM.
2) Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga
daya saing tetap tinggi.
3) Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.
c. Isu Strategis
1) Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap
potensi.
2) Perkiraan jumlah unit usaha, tenaga kerja dan nilai produksi di sektor
KUKM.
4. Ketahanan Pangan
a. Peluang
1) Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat.
2) Pemerataan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat.
3) Diversifikasi pangan berbasis potensi pangan lokal.
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat sesuai
dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
5) Kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan
perkebunan (ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan).
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 9
b. Tantangan
1) Peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan peningkatan
produksi pangan.
2) Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas (degradasi) lahan
produktif.
3) Relatif masih besar ketergantungan akan bahan pangan dan bahan
baku untuk produksi pangan dari luar negeri (food trap).
4) Masih terbatasnya sarana dan penegakan hukum di sepanjang jalur
distribusi pangan.
5) Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap bahan pangan karena
rendahnya pendapatan.
6) Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, dan bergizi.
7) Menurunnya kinerja penyuluhan sebagai dampak dari menurunnya
kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh.
c. Isu Strategis
1) Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang
disebabkan kemiskinan dan berbagai bencana (kronis dan transien).
2) Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis pangan.
3) Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok.
4) Bahan addictive pada makanan yang berpengaruh pada keamanan
pangan.
5) Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh masih kurang.
6) Sarana prasarana penyuluh belum memenuhi standar.
7) Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang
disebabkan kemiskinan dan berbagai bencana (kronis dan transien).
8) Masih adanya peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan
pangan dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang
membahayakan bagi kesehatan masyarakat.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 10
4.2.2. Ketertinggalan, Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Tingkat
Pendidikan Masyarakat.
1. Kependudukan
a. Peluang
1) Menurunnya rata–rata laju pertumbuhan penduduk merupakan peluang
untuk memudahkan manajemen kependudukan.
2) Cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan.
b. Tantangan
Masih kurangnya pemerataan penyebaran penduduk serta terbatasan daya
dukung alam dan daya tampung lingkungan.
c. Isu Strategis
Keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas
penduduk dan pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi
dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pandeglang
Tahun 2006–2010
2006 2007 2008 2009 2010
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1.60 0.54 1.38 0.26 0.55
Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang
2. Ketenagakerjaan
a. Peluang
1) Ketersediaan angkatan kerja terdidik.
2) Berkembangnya sektor jasa yang berpotensi menyerap tenaga kerja.
b. Tantangan
1) Perluasan lapangan kerja.
2) Pengurangan pengangguran.
c. Isu Strategis
1) Perluasan kesempatan kerja.
2) Peningkatan kualitas angkatan kerja.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 11
Tabel 4.3 Angkatan Kerja (Jiwa)
Tahun 2006-2010 2006 2007 2008 2009 2010
505.206 477.835 490.497 488.347 535.107
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang
Tabel 4.4 Penduduk Bekerja (Jiwa)
Tahun 2006-2010 2007 2007 2008 2009 2010
402.970 429.958 435.924 434.745 474.401
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang
Tabel 4.5 Penduduk Menganggur (Jiwa)
Tahun 2006-2010 2008 2007 2008 2009 2010
78.281 105.386 47.879 54.592 60.706
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang
3. Transmigrasi
a. Peluang
1) Masih adanya animo masyarakat untuk bertransmigrasi.
2) Menguatnya kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam
pengembangan dan penanganan transmigrasi.
b. Tantangan
1) Semakin berkurangnya daerah tujuan transmigrasi seiring dengan
berjalannya alih fungsi lahan dan telah ditetapkannya RTRW sesuai
rencana masing-masing daerah.
2) Berkembangnya sektor informal yang dapat mengurangi animo
masyarakat untuk bertransmigrasi.
c. Isu Strategis
1) Perlunya perlindungan/advokasi dan pendampingan secara lebih baik
kepada transmigran.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 12
2) Perlu adanya jaminan yang lebih konkrit tentang peningkatan
kesejahteraan calon transmigran, sehingga bukan semata-mata guna
pemerataan persebaran penduduk.
4. Kesejahteraan Sosial
a. Peluang
1) Modal kultural gotong royong terbukti masih cukup memberikan ruang
gerak masyarakat dalam menghadapi permasalahannya.
2) Banyaknya sektor informal tumbuh di masyarakat.
3) Mewujudkan kemandirian masyarakat.
b. Tantangan
1) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan
sumberdaya ekonomi.
2) Menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat
melalui sektor formal maupun informal.
c. Isu Strategis
Penurunan jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial lainnya. jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Pandeglang sebagai berikut.
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pandeglang (Jiwa)
Tahun 2006-2010
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase (%)
2006 177.895 15,82
2007 176.812 15,64
2008 165.242 14,42
2009 138.003 12,01
2010 127.800 11,14
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
5. Kesehatan
a. Peluang
1) Ketersediaan prasarana sarana, dan sumberdaya kesehatan memadai.
2) Sarana transportasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 13
3) Upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, polindes, desa
siaga, poskestren, dan lain-lain telah berkembang dan berjalan dengan
baik.
4) Peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan
dan pembiayaan kesehatan berkembang.
b. Tantangan
1) Meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
2) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih
relatif rendah.
3) Belum meratanya SDM dan sarana pelayanan kesehatan.
4) Belum maksimalnya peran serta dan kemitraan LSM, lembaga
pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan.
5) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan
kesehatan.
c. Isu Strategis
1) Derajat Kesetaraan:
a) Kesetaraan derajat kesehatan Kabupaten Pandeglang;
b) Permasalahan kesehatan ibu di Kabupaten Pandeglang;
c) Permasalahan Status Gizi Balita Kabupaten Pandeglang;
d) Potensi berbagai penyakit menular di Kabupaten Pandeglang masih
tinggi;
2) Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan:
a) Mutu pelayanan kesehatan;
b) Sinergisme dan harmonisasi pembangunan kesehatan;
c) Kesiapsiagaan bencana dalam bidang kesehatan;
d) Pembiayaan kesehatan pemerintah untuk kesehatan masih rendah;
e) Kemandirian dan peran serta masyarakat masih belum optimal;
6. Pendidikan
a. Peluang
1) SDM yang berkecimpung di dunia pendidikan.
2) Interaksi sosial yang cukup intensif di masyarakat.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 14
3) Sarana Teknologi Informasi.
4) Apresiasi Masyarakat terhadap pendidikan cukup tinggi.
b. Tantangan
1) Dampak negatif dari adanya interaksi sosial dan globalisasi.
2) Perlu penyamaan persepsi dan pemahaman yang komprehensif antar
stakeholders untuk mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai
kawasan pusat pendidikan di Provinsi Banten.
3) Adanya kecenderungan orientasi bisnis dalam penyelenggaraan
pendidikan.
c. Isu Strategis
1) Peningkatan pemerataan mutu pendidikan.
2) Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada
kearifan dan budaya lokal.
3) Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil
pendidikan berdaya saing tinggi.
7. Kebudayaan
a. Peluang
1) Kabupaten Pandeglang masih dimungkinkan ditata menjadi kawasan
berbudaya terkemuka yang humanis, kreatif, asri, dan nyaman serta
memiliki peluang besar untuk mengembangkan dirinya sebagai pusat
budaya.
2) Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknlogi sebagai media
membangun jejaring global dan internasional.
b. Tantangan
1) Kawasan dan benda cagar budaya terganggu fungsi dan makna
filosofinya karena perkembangan ekonomi dan aktivitas manusia.
2) Masuknya nilai-nilai dan kebudayaan asing yang cukup gencar perlu
disikapi dengan bijak agar tidak melunturkan nilai-nilai dan kearifan
lokal.
3) Antisipasi dampak negatif dari pesatnya perkembangan sistem
informasi dan teknologi.
c. Isu Strategis
Peningkatan ketahanan budaya.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 15
8. Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja
a. Peluang
1) Potensi SDM perempuan dalam pembangunan.
2) Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi pemberdayaan perempuan
untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan generasi penerus,
termasuk pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi
perempuan dengan tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan,
sehingga dapat meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil
keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang
pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.
3) Banyaknya lembaga donor untuk pemberdayaan perempuan serta
perlindungan anak dan remaja.
4) Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat,
Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian
terhadap masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak
dan remaja.
b. Tantangan
1) Membangun strategi pemberdayaan yang meminimalkan konflik peran.
2) Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan
perubahan peraturan perundangan yang tidak bias gender dan tidak
mendiskriminasikan kaum perempuan.
3) Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari
berbagai faktor yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun
psikis.
4) Menciptakan lingkungan, sarana-prasarana, serta pendampingan yang
kondusif dan nyaman bagi anak juga remaja.
c. Isu Strategis
1) Peningkatan dan perluasan kesetaraan gender yang dititikberatkan
pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya,
lingkungan serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya.
2) Peningkatan kesadaran dan kepekaan gender melalui pengembangan
jejaring (networking) berbagai elemen masyarakat yang sadar dan peka
gender.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 16
3) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan
remaja.
4) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
9. Pemuda dan Olahraga
a. Peluang
1) Potensi SDM pemuda dalam pembangunan.
2) Semakin berkembangnya industri barang dan jasa memberi peluang
untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda.
3) Semakin banyak event olahraga dan perusahaan sponsor yang
memberikan peluang untuk membudayakan olahraga dan menambah
ruang publik untuk olahraga.
b. Tantangan
1) Menciptakan lingkungan serta penyediaan prasarana dan sarana untuk
mengembangkan keterampilan dan kemandirian serta meminimalkan
dampak negatif globalisasi bagi pemuda.
2) Menciptakan lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk
memperluas budaya olahraga di kalangan masyarakat.
c. Isu Strategis
1) Peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam
pembangunan.
2) Pemasyarakatan olahraga,peningkatan ruang publik untuk olahraga,
dan peningkatan prestasi olahraga.
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
a. Peluang
1) Semakin berkembangnya industri berbasis sains.
2) Semakin berkembangnya pengelola jasa TI.
b. Tantangan
1) Membangun kemandirian pengembangan IPTEK.
2) Mengefektifkan penyebarluasan dan komunikasi hasil pengembangan
IPTEK.
c. Isu Strategis
1) Pengembangan IPTEK untuk industri berbasis sains dan TI.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 17
2) Pengembangan pembelajaran berbasis penelitian dan TI.
11. Penanggulangan Bencana
a. Peluang
1) Terbukanya sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat
terhadap penanggulangan bencana.
2) Masih hidupnya nilai-nilai kerukunan, kerjasama dan gotong royong
dalam menghadapi risiko bencana.
3) Banyaknya rujukan penanganan dan penanggulangan bencana.
b. Tantangan
1) Meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat dalam mencegah,
menghadapi dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi.
2) Mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dengan kelembagaan
yang kuat.
3) Melakukan identifikasi, mengkaji, memantau resiko bencana serta
menerapkan sistem peringatan dini.
4) Mengurangi cakupan resiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan
menghadapi bencana.
c. Isu Strategis
1) Pengurangan resiko bencana serta penguatan kelembagaan
penanggulangan bencana.
2) Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun
budaya keselamatan dan ketahanan.
3) Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana.
4) Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan
masyarakat.
4.2.3. Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Pelestarian
Lingkungan
1. Struktur Tata Ruang
a. Peluang
1) Kabupaten Pandeglang direncanakan sebagai Kawasan Pusat Pendidikan di
Provinsi Banten.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 18
2) Perkembangan perekonomian di sekitar Ibukota Provinsi.
3) Perkembangan wilayah dalam konstelasi regional dan nasional di Kawasan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung serta Taman
Nasional Ujung Kulon.
4) Kuatnya daya tarik Kabupaten Pandeglang dalam sektor agribisnis dan
pariwisata.
b. Tantangan
1) Sebagai PKW akan berperan sebagai pintu gerbang.
2) Penanganan atas isu global dan tekanan internal.
3) Dinamisnya kondisi investasi.
4) Penataan struktur ruang yang belum konsisten.
5) Pesatnya perkembangan kegiatan sektoral yang memerlukan pengaturan
penggunaan lahan (agribisnis, aquabisnis serta jasa).
6) Daya dukung lingkungan yang menurun, akibat pemanfaatan sumberdaya
yang tidak seimbang.
c. Isu Strategis
1) Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pengembangan
struktur ruang.
2) Memantapkan struktur dan hirarki sistem klaster-klaster sektor unggulan.
3) Pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor
pembangunan.
4) Menjembatani kebijakan struktur ruang dalam RTRW Provinsi yang bersifat
makro dengan kebijakan struktur ruang RTRW Kabupaten yang bersifat
parsial.
5) Meningkatkan peran dunia usaha dan daya saing melalui penciptaan iklim
kondusif bagi pengembangan infrastruktur dan wilayah.
6) Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan struktur
ruang.
7) Mendorong pengembangan wilayah/kawasan yang saling memperkuat dan
seimbang.
8) Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara serta
penurunan muka air tanah.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 19
2. Pola Ruang
a. Peluang
1) Mempunyai letak geografis yang memiliki aksesibilitas yang baik.
2) Tersedianya lahan yang cukup luas guna pengembangan wilayah.
3) Kondisi alam yang mendukung agribisnis, aquabisnis dan pariwisata.
b. Tantangan
1) Aturan dan kebijakan pola ruang belum optimal.
2) Belum optimalnya penataan ruang secara detail pada kawasan-kawasan
strategis dan cepat tumbuh.
3) Berkurangnya lahan pertanian dan lahan resapan air.
4) Menurunnya produksi pertanian.
5) Konversi lahan yang terus berlangsung.
c. Isu Strategis
1) Penguatan lembaga yang terkait dalam penataan ruang.
2) Menyusun peraturan daerah tentang rencana umum dan rencana detail tata
ruang.
3) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
4) Pencapaian proporsi lahan untuk kawasan lindung, baik kawasan hutan
maupun non hutan.
5) Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan berfungsi hidrogeologis.
6) Mitigasi resiko bencana.
7) Pengembangan Bandar Udara Panimbang.
8) Pembangunan Outer Ringroad.
9) Pengembangan Kawasan Central Business District (CBD) .
10) Mendorong penataan ruang kawasan untuk revitalisasi dan kelestarian
lingkungan serta budaya.
3. Transportasi
a. Peluang
1) Potensi kerjasama pengelolaan transportasi dengan pihak swasta dan asing.
2) Akan dibangunnya bandar udara Panimbang.
3) Letak Kabupaten Pandeglang berbatesan dengan Selat Sunda yang
menghubungkan pulau Jawa dan Sumatra.
4) Tersedianya eks Jalur kereta api Rangkasbitung- Labuan.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 20
5) Letak Kabupaten pandeglang yang dapat dikembangkan dengan pelayanan
antar moda jalan raya, kereta api, laut dan udara.
b. Tantangan
1) Tingginya jumlah pemakaian kendaraan pribadi terutama sepeda
motor.
2) Aksesibilitas transportai yang belum merata dan masih banyaknya
tempat-tempat yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi.
3) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian
ruang manfaat jalan (rumaja) untuk kegiatan di luar kegiatan
transportasi.
4) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan fasilitas
keselamatan jalan yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan
mengarahkan pergerakan lalu lintas jalan.
5) Kurangnya kepedulian dan dukungan dari masyarakat terhadap
kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai salah satu
solusi pengurangan kemacetan.
c. Isu Strategis
1) Penyediaan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, murah dan
tepat waktu dengan dukungan penuh terhadap kebijakan Transport
Demand Management (TDM).
2) Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah
terisolir, kawasan budaya dan wisata serta sentra-sentra industri.
3) Pengembangan pola transportasi angkutan masal, seperti kereta api.
4) Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan transportasi yang
menunjang keamanan dan kenyamanan pemakai jalan.
5) Pengembangan prasarana terminal terpadu di Bandara Panimbang
dengan menitikberatkan pada kemudahan transfer antar moda.
6) Pengembangan infrastruktur angkutan barang dengan memberikan
kemudahan transfer point angkutan umum dengan angkutan barang.
4. Listrik
a. Peluang
1) Potensi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah luar negeri untuk
penciptaan sumber energi listrik.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 21
2) Inovasi masyarakat dalam penemuan energi listrik terbarukan.
b. Tantangan
1) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap penggunaan energi secara
mandiri.
2) Kurangnya penemuan sumber energi listrik terbarukan.
3) Belum optimalnya penciptaan teknologi untuk mengolah sumber energi.
4) Inefisiensi pemakaian listrik.
c. Isu Strategis
1) Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik.
2) Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil.
3) Pengembangan energi listrik baru.
4) Penghematan energi listrik.
5) Pengembangan energi listrik berbasis kemasyarakatan.
5. Komunikasi dan Informatika
a. Peluang
1) Terbukanya akses masyarakat terhadap informasi terkini.
2) Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengembangan potensi daerah.
3) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara on line.
b. Tantangan
1) Ketersediaan data terbaru (up to date) masih kurang.
2) Penerapan Digital Government Services ( DGS) di semua bidang.
3) Pelayanan berbasis on line masih terbatas sehingga keluhan dan
permasahan masyarakat tidak dapat terselesaikan secara cepat dan
tepat.
4) Biaya internet yang relatif masih mahal.
5) Penyediaan one stop information service di tempat-tempat strategis
masih terbatas.
6) Optimalisasi lembaga-lembaga komunikasi sosial dan lembaga media
tradisional sebagai lembaga komunikasi strategis.
c. Isu Strategis
1) Pengembangan Digital Government Services/E-Government
2) Pengembangan infrastruktur jaringan.
3) Pelayanan kepada masyarakat secara on line.
4) Penyediaan internet murah dan internet masuk desa.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 22
5) Sosialisasi dan diseminasi informasi publik.
6) Layanan komunikasi dan informasi secara terpadu.
7) Pemanfaatan media komunikasi guna peningkatan akses informasi
masyarakat melalui diseminasi informasi dan fasilitasi kegiatan penyiaran.
8) Pemberdayaan informasi masyarakat memanfaatkan sumberdaya
komunikasi sosial dan lembaga media tradisional serta kelompok
strategis lain.
9) Penyerapan aspirasi dan opini publik.
10) Pemberdayaan masyarakat informasi
6. Pertanian
a. Peluang
1) Peningkatan daya saing produk pertanian.
2) Pengembangan komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi.
3) Pengembangan varietas unggul daerah .
4) Peningkatan nilai tambah produk pertanian.
5) Pengembangan pertanian berkelanjutan.
b. Tantangan
1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
2) Potensi perkembangan hama dan penyakit tanaman dan hewan.
3) Minimnya modal usaha petani.
4) Impor beberapa jenis komoditas pertanian.
5) Peningkatan kualitas SDM.
c. Isu Strategis
1) Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan).
2) Menurunnya daya dukung lahan dan air.
3) Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis penyediaan pangan.
4) Proyeksi sektor pertanian relatif stabil dalam arti jumlah produksi akan
meningkat seiring peningkatan produktivitas lahan pertanian.
7. Pariwisata
b. Peluang
1) Kebutuhan berwisata sebagai trend globalisasi.
2) Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 23
3) Kedudukan dan peran Kabupaten Pandeglang sebagai destinasi
unggulan wisatawan.
4) Keanggotaan lembaga-lembaga pariwisata di Kabupaten Pandeglang.
5) Perkembangan kemapanan perekonomian daerah lain.
6) Kecenderungan meningkatnya wisatawan nusantara dan wisatawan
mancanegara.
7) Tingginya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah.
c. Tantangan
1) Kompetisi market pariwisata yang ketat.
2) Peningkatan berkelanjutan kreativitas dan inovasi pengelolaan
pariwisata.
3) Peningkatan kualitas SDM pariwisata.
d. Isu Strategis
1) Mengembangkan manajemen pariwisata yang mendukung
keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal.
2) Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Pandeglang diperkirakan akan
mengalami peningkatan pada tahun 2009 dan tahun-tahun mendatang
dengan asumsi bahwa kondisi dan situasi politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di Kabupaten
Pandeglang.
8. Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Peluang
1) Sumberdaya mineral atau bahan tambang yang ada di Kabupaten
Pandeglang belum diusahakan secara optimal.
2) Ketersediaan sumberdaya alam dalam hal ini air, angin, matahari,
ombak yang melimpah merupakan potensi yang baik bagi
pengembangan energi ketenagalistrikan.
b. Tantangan
1) Pemanfaatan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan bagi
eksploitasi sumber daya mineral dan bahan galian.
2) Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga
listrik yang relative murah serta meningkatkan pembangunan dan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 24
pemeliharaan sarana dan prasarana publik energi dan listrik guna
mendorong pemerataan pembangunan.
3) Melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta
membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
c. Isu Strategis
1) Alih teknologi yang ramah lingkungan dalam eksploitasi bahan galian.
2) Pemanfaatan sumberdaya alam untuk ketenagalistrikan.
3) Pemerataan kebutuhan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh
lapisan masyarakat.
9. Perikanan dan Kelautan
a. Peluang
1) Potensi perikanan budidaya masih terbuka dan perikanan tangkap
masih cukup besar.
2) Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Pandeglang.
3) Adanya tempat-tempat pendaratan ikan dan pelabuhan.
4) Pemasaran produk perikanan domestik maupun luar negeri.
b. Tantangan
1) Peningkatan kualitas dan keanekaragaman alat tangkap ikan.
2) Peningkatan modal usaha bagi pembudidaya ikan dan nelayan.
3) Stabilisasi harga produk perikanan.
4) Peningkatan teknologi budidaya dan pengolahan hasil tangkapan ikan.
5) Minimalisasi hama dan penyakit pada perikanan budidaya.
6) Peningkatan minat dan budaya melaut bagi masyarakat Kabupaten
Pandeglang.
7) Peningkatan SDM perikanan.
c. Isu Strategis
1) Kebutuhan konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk
ditingkatkan.
2) Optimalisasi pengelolaan pelabuhan.
3) Penegasan batas teritorial wilayah penangkapan.
4) Potensi usaha ikan hias yang semakin diminati.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 25
5) Potensi terjadinya illegal fishing.
6) Proyeksi jumlah ikan dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat
mengingat besarnya potensi dan peluang yang tersedia. Berikut ini
ditampilkan target pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten
Pandeglang.
10. Kehutanan dan Perkebunan
a. Peluang
1) Optimalisasi lahan kebun dan lahan kering yang potensial untuk hutan
rakyat.
2) Multifungsi hutan bagi kehidupan manusia meliputi fungsi ekonomi,
ekologi dan sosial.
3) Terbukanya peran aktif masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga
penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, dibidang
kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Pandeglang.
4) Terbukanya peluang pengembangan kawasan konservasi untuk
mendukung pendidikan, budaya dan kepariwisataan.
5) Terbukanya peluang pengembangan agribisnis perkebunan.
6) Terbukanya pangsa pasar produk kehutanan dan perkebunan.
7) Kepedulian kelompok masyarakat di dalam peningkatan pelestarian
hutan.
8) Terbukanya peluang kerja dan pendapatan masyarakat sekitar hutan
dan kebun.
9) Terbukanya peluang pengembangan komoditas unggulan spesifik
lokasi.
b. Tantangan
1) Luas hutan yang masih minim dalam suatu wilayah yang berfungsi
sebagai penyangga iklim dan tata air bagi ekosistem.
2) Sebagai sumber pendapatan petani kebun dan masyarakat sekitar
hutan.
3) Meningkatnya arus perdagangan hasil hutan.
4) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan
perkebunan rendah.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 26
5) Kelembagaan masyarakat kehutanan dan perkebunan belum
berkembang secara produktif.
6) Terjadinya gangguan keamanan hutan dan pelestarian sumberdaya
alam akibat tekanan masyarakat sekitar hutan.
7) Daya saing produk perkebunan primer maupun hasil olahannya belum
mampu bersaing.
8) Peredaran benih hutan/perkebunan yang belum bersertifikat/ berlabel
masih tinggi.
c. Isu Strategis
1) Kelestarian fungsi hutan dan daya dukung lingkungan sebagai upaya
penurunan pemanasan global.
2) Rendahnya daya saing produk perkebunan.
3) Peranan kehutanan dan perkebunan dalam mendukung mengurangi
kemiskinan bagi petani hutan/kebun serta peningkatan peluang kerja
dan usaha.
4) Dukungan penyediaan bahan baku yang berasal dari kehutanan dan
perkebunan.
5) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mendorong peningkatan
daya dukung lahan, air dan ekosistem.
6) Peningkatan nilai tambah/pendapatan bagi petani hutan/kebun sesuai
tuntutan pembangunan.
7) Pengurangan luas areal sektor kehutanan, khususnya luas areal hutan
Negara.
3. Lingkungan Hidup
a. Peluang
1) Kondisi geografis Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar
merupakan daratan aluvial hasil erupsi gunung berapi yang subur dan
ditambah adanya 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri DAS Cibaliung,
DAS Cibungur, DAS Cidanau, DAS Ciliman, DAS Ciujung dan DAS Ujung
Kulon menjadikan sumber penghidupan bagi masyarakat.
2) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 27
b. Tantangan
1) Kurangnya respon para pemangku kepentingan terhadap isu-isu
lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan
lapisan ozon);
2) Laju pencemaran/kerusakan lingkungan yang semakin;
3) Perlunya meningkatkan konservasi sumberdaya air dan
keanekaragaman hayati serta pemanfaatan sumberdaya alam secara
bijaksana agar ketersediaan sumber air baik secara kualitas dan
kuantitas dapat terjaga serta terpeliharanya daya dukung dan daya
tamping lingkungan.
c. Isu Strategis
1) Pengelolaan sampah mandiri.
2) Pengembangan bio energi.
3) Pelaksanaan 3R (Recycle, Reuse, Reduce).
4) Penanaman sejuta pohon.
5) Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH).
6) Pengelolaan ruang terbuka hijau.
7) Pencemaran air sungai oleh limbah cair, pestisida dan sampah.
8) Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.
9) Pencemaran udara dari sumber bergerak.
10) Penurunan estetika lingkungan.
11) Kerusakan/perubahan bentang lahan, karst, gumuk pasir dan pantai.
12) Ancaman penurunan keanekaragaman hayati.
13) Penambangan liar bahan galian golongan C.
14) Pencemaran air laut.
4.2.4. Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1. Pemerintahan
a. Peluang
1) Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan good governance.
2) Semakin kuatnya civil society.
3) Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 28
4) Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara otonomi dapat melakukan
kebijakan kerjasama dengan pihak lain.
b. Tantangan
1) Era transparansi dan akuntabilitas
2) Besarnya tuntutan masyarakat.
3) Dinamisnya aspirasi masyarakat.
4) Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain.
5) Semakin kuatnya pengaruh globalisasi.
6) Banyaknya tawaran kerjasama dari berbagai pihak.
7) Peningkatan kualitas aparatur dalam penanganan kerjasama.
c. Isu Strategis
1) Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan
kreativitas.
2) Optimalisasi kapasitas aparatur daerah.
3) Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja
sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu
terkait globalisasi dan civil society.
2. Hukum
a. Peluang
1) Kredibilitas Pemerintah dalam penegakan hukum di mata masyarakat
sangat tinggi.
2) Nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung adaptif terhadap tatanan
hukum.
3) Terdapatnya lembaga swasta yang peduli hukum sehingga dapat
dijadikan mitra dalam membangun hukum.
b. Tantangan
1) Implementasi dari peneguhan komitmen untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih.
2) Kesiapan aparatur penegak hukum untuk melakukan reformasi di bidang
hukum yang menjadi kewenangannya.
c. Isu Strategis
1) Penanaman pola hidup patuh hukum mendukung terwujudnya aparatur
dan masyarakat yang adil dan responsif hukum.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IV - 29
3. Politik
a. Peluang
1) Banyaknya lembaga penyalur aspirasi memudahkan masyarakat dalam
menentukan lembaga penyalur aspirasi yang sesuai dengan kehendak
masyarakat.
2) Banyaknya lembaga pemberdayaan masyarakat.
b. Tantangan
1) Terwujudnya dan terpeliharanya kondisi politik yang dinamis, aman
dan damai.
c. Isu Strategis
1) Mewujudkan sinergi antar pelaku politik.
2) Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan advokasi kebijakan
publik.
3) Penguatan peran partai politik.
4) Peningkatan kesadaran politik masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IX - 1
BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Guna mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam pencapaian pembangunan
agar lebih efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyusun
dokumen perencanaan lima tahunan berupa RPJMD. RPJMD Kabupaten
Pandeglang yang disusun untuk periode tahun 2011-2016 terdiri dari 6 misi, 13
tujuan, 27 sasaran, 37 strategi, 42 kebijakan, 65 arah kebijakan, 171 program.
Keberhasilan pelaksanaan RPJMD tersebut tergantung pada sikap mental
berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama
dari seluruh unsur stakeholders, baik pemerintahan, masyarakat maupun dunia
usaha. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholders perlu secara bersungguh-
sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar
pembangunan dapat berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmatii
secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan
Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang
agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan.
9.1 Program Transisi
Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pandeglang berakhir sampai dengan tahun 2016, sedangkan penyusunan
perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 dilaksanakan pada awal tahun
2016. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) tahun 2017, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam
penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
9.2 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari Visi dan misi Bupati
Pandeglang hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung,
dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang IX - 2
1. RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 sebagai bahan penjabaran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada setiap
tahun.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun RENSTRA
SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2011- 2016.
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensinya antara RPJMD Kabupaten
Pandeglang tahun 2011–2016 dengan Renstra SKPD dan Rencana Kerja
(RENJA) SKPD.
4. Untuk mengetahui tingkat pencapaian visi dan misi RPJMD perlu dilakukan
evaluasi selambat lambatnya satu tahun sebelum periode RPJMD berakhir
guna menyusun akselerasi program dan kegiatan yang diperlukan.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 1
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 V i s i
Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode tahun 2011-2016 adalah:
“Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di
Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan”
Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
(1) Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis
Kabupaten Pandeglang sebagai Pusat Agribisnis dapat diartikan bahwa
Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya,
usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulur-hilir) pertanian sebagai basis
perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah dan
seluruh stakeholder akan menggerakan energinya dalam melakukan
ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan
seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir,
pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen
permodalan.
(2) Mandiri dan Berkembang di Bidang Pariwisata
Kabupaten Pandeglang sebagai Pusat Kegiatan Pariwisata dapat diartikan
bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pariwisata sebagai sektor
pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan cita
visi tersebut, Pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata,
melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran,
jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang diperlukan jaminan
regulasi kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan
wisata dan kesejahteraan masyarakat.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 2
(3) Berbasis Pembangunan Perdesaan
Mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan destinasi
pariwisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat
yang sebagian besar berada di pedesaan. Maka subyek utama upaya
peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata
sesungguhnya adalah masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pedesaan
merupakan basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan
pariwisata.
5.2. M i s i
Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi
sebagai berikut:
1) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata.
2) Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa
pariwisata serta usaha pendukungnya.
3) Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif.
4) Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan.
6) Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah.
Keenam misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata,
ditujukan untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi
pembukaan lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat bagi
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2) Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam usaha pertanian dan jasa
pariwisata, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi,
pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai lapangan usaha dalam
menghadapi persaingan yang semakin kompleks.
3) Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif, ditujukan
untuk menciptakan pelaku pembangunan yang cerdas, terampil dan berakhlak
mulia dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 3
4) Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, ditujukan untuk
meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh pendidikan dan
pemeliharaan kesehatan masyarakat.
5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan, ditujukan
untuk menyediakan dukungan bagi peningkatan pelayanan dasar.
6) Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah, ditujukan untuk menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik di
seluruh sektor dan wilayah pembangunan.
5.3 Tujuan dan Sasaran
5.3.1 Tujuan
Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai
atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:
1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
2) Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
3) Membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
5) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan
pariwisata serta meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di
perdesaan.
6) Mempercepat pembangunan permukiman yang sehat berkualitas dan layak
huni.
7) Membangun sistem energi listrik perdesaan, meningkatnya sarana dan
prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
8) Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
9) Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan
publik.
10) Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah.
11) Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi.
12) Menciptakan ketaatan hukum.
13) Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 4
5.3.2 Sasaran
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:
1. Misi: Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata,
dengan sasaran:
a. Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan
Pariwisata.
b. Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
dan peternakan.
c. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan
masyarakat.
d. Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan
pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan
pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development
Goal’s.
e. Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus
pertumbuhan ekonomi daerah.
f. Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-
potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan
memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup.
2. Misi : Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa
pariwisata serta usaha pendukungnya, dengan sasaran meningkatnya
pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah.
3. Misi :Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif,
dengan sasaran :
a. Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan
kewirausahaan berwawasan kebangsaan.
b. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
c. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
4. Misi : Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dengan
sasaran :
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 5
a. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh
masyarakat.
b. Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga.
c. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh
masyarakat.
d. Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi.
5. Misi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan, dengan
sasaran :
a. Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana
khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan
pusat pemerintahan kecamatan.
b. Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur
irigasi.
c. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan
kawasan-kawasan strategis.
d. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal
(PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan
(PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
e. Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan
prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan
ekonomi.
f. Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional.
g. Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta
pelestarian lingkungan hidup.
6. Misi : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah, dengan sasaran :
a. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi
yang kondusif.
b. Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan
pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi.
c. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 6
d. Terciptanya masyarakat yang demokratis.
e. Terciptanya Supremasi hukum.
f. Menurunnya ancaman dan gangguan bencana.
Untuk lebih lengkapnya gambaran dan keterkaitan Keterkaitan visi, misi,
tujuan dan sasaran sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.1
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 7
Visi :
Misi I : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata
1. Meningkatkan kesejahteraan
dan kemandirian masyarakat
1.1 Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis
pertanian dan Pariwisata
1.2 Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan dan peternakan
1.3 Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis
pemberdayaan masyarakat
1.4 Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang
diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan dengan
memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk
mencapai tujuan Millenium Development Goal’s
1.5 Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk
menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah
1.6 Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan
potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan
sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta
kelestarian lingkungan hidup
Misi II : Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya
1. Meningkatkan peranan
koperasi dan usaha mikro kecil
menengah (UMKM)
1.1 Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro,
kecil dan menengah
"Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri Dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan"
Misi Tujuan Sasaran
Tabel 5.1
Keterkaitan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 8
Visi :
Misi III : Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif
1. Membangun sumber daya
manusia yang berkualitas
1.1 Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu
pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan
1.2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
1.3 Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
Misi IV : Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat
1. Meningkatkan sumberdaya
manusia yang berkualitas.
1.1 Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada
seluruh masyarakat
1.2 Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana
olahraga.
1.3 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi
seluruh masyarakat.
1.4 Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan
kualitas reproduksi
"Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri Dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan"
Misi Tujuan Sasaran
Tabel 5.1
Keterkaitan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Lanjutan…)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 9
Visi :
Misi V : Meningkatkan pembangunan
infrastruktur khususnya
perdesaan
1. 1.1 Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana
prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis,
destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan
1.2 Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan infrastruktur irigasi
1.3 Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di
perdesaan dan kawasan-kawasan strategis
2. Mempercepat pembangunan
permukiman yang sehat
berkualitas dan layak huni.
2.1 Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi
(PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal
promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
3. 3.1 Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan
sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna
mendukung pertumbuhan ekonomi
3.2 Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional
4. Mengoptimalkan penataan
ruang wilayah yang
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan
4.1 Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup
Membangun sistem energi
listrik perdesaan,
meningkatnya sarana dan
prasarana serta teknologi
informasi guna mendukung
pertumbuhan ekonomi
"Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri Dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan"
Misi Tujuan Sasaran
Mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi di
sektor agribisnis dan pariwisata
serta meningkatkan
aksesibiltas infrastruktur
terutama di perdesaan
Tabel 5.1
Keterkaitan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Lanjutan…)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 10
Visi :
Misi VI : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah
1. Menciptakan pemerintahan
yang baik dan bersih dalam
melakukan pelayanan publik
1.1 Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan
iklim investasi yang kondusif
1.2 Terkembangkannya database potensi daerah untuk
mewujudkan pembangunan yang berbasiskan teknologi
informasi
2. Meningkatkan kapasitas
keuangan dan pembiayaan
pembangunan daerah
2.1 Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
3. Meningkatkan kualitas
kehidupan demokrasi
3.1 Terciptanya masyarakat yang demokratis
4. Menciptakan ketaatan hukum 4.1 Terciptanya Supremasi hukum
5. Meningkatkan
penyelenggaraan
penanggulangan bencana
5.1 Menurunnya ancaman dan gangguan bencana
"Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri Dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan"
Misi Tujuan Sasaran
Tabel 5.1
Keterkaitan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Lanjutan…)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 11
Visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dikelompokan ke dalam 4
(empat) Agenda Pembangunan yaitu :
1. Agenda Perekonomian, dengan sasaran sebagai berikut :
Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan
Pariwisata
Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
peternakan
Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat
Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada
kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan
masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s
Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus
pertumbuhan ekonomi daerah
Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi
Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan
memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan
menengah
2. Pengembangan Sumberdaya Manusia, dengan sasaran sebagai berikut :
Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan
kewirausahaan berwawasan kebangsaan
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat
Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat
Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi
3. Agenda Pengembangan Kawasan dan Wilayah, dengan sasaran sebagai
berikut :
Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya
jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat
pemerintahan kecamatan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 12
Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur
irigasi
Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan
kawasan-kawasan strategis
Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal
(PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan
prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan
ekonomi
Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional
Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian
lingkungan hidup
4. Agenda Pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut :
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi
yang kondusif
Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan
pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
Terciptanya masyarakat yang demokratis
Terciptanya Supremasi hukum
Menurunnya ancaman dan gangguan bencana
Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan tersebut dilakukan dalam 4
(empat) Tahapan Pembangunan yaitu Tahap Harmonisasi, Tahap Pengutan dan
Tahap Pengembangan. Untuk lebih jelasnya Tahapan Pembangunan tersebut dapat
dilihat seperti pada Gambar 5.1.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang V - 13
Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan
Tahap Harmonisasi
2011-2012
Tahap Pengembangan
2014-2016
Tahap Penguatan
2012-2014
Pemenuhan
pelayanan dasar
masyarakat
Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah daerah
Penguatan sarana
dan prasarana
dasar perdesaan
Membangun link
and match dunia
usaha dan dunia
pendidikan
Kebijakan tata
ruang
Perkuatan kualitas
pelayanan dasar
masyarakat
(pendidikan,
kesehatan,
ketenagakerjaan)
Pemenuhan layanan
dasar berbasis
paritispasi dunia
usaha dan
perkuatan
Agribisnis dan
Pariwisata
Konsolidasi ruang
dan iklim usaha
Mempertahankan
dan meningkatakan
kualitas layanan
dasar
Memelihara
stabilitas dan iklim
usaha
Mempertahankan
kualitas dan
memperluas
jangkauan layanan
dasar samapai ke
daerah terpencil
Mengembangkan
bidang agribisnis
dan pariwisata
berbasis
pembangunan
perdesaan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 1
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, selanjutnya upaya
pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan
arah kebijakan yaitu sebagai berikut :
A. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama
“Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata”
1. Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut :
a. Pengembangan pertanian dan perikanan terpadu serta destinasi dan
jasa pariwisata yang serasi antara pertumbuhan dan pemerataan (pro
growth, pro job, pro poor and pro environment).
b. Pengembangan pertumbuhan perdagangan dan pasar daerah.
c. Pembuatan rencana pembentukan, fasilitasi, dan penguatan
pengklasteran sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
peternakan.
d. Peningkatan SDM, sarana dan prasarana serta melakukan diversifikasi
untuk peningkatan ketahanan pangan.
e. Penguatan dan perbaikan sosial.
f. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
g. Restrukturisasi, penguatan permodalan dan perbaikan manajeman dan
peningkatan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah.
h. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan energi.
2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai
berikut :
a. Peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
unggulan didukung oleh sistem dan jaringan agrisbisnis terpadu dan
rintisan agroindustri.
b. Pengembangan produk pariwisata unggulan melalui peningkatan
kualitas layanan, perluasan market dan promosi pariwisata.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 2
c. Pengembangan objek/kawasan destinasi Pariwisata.
d. Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran
distribusi bahan pokok dan pengamanan perdagangan serta
penyelenggraan pameran potensi daerah.
e. Pembentukan klaster industri dan usahan lainnya pada sektor
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan dengan
memperkuat industri -industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam
rantai nilai (value chain) untuk menunjang pengembangan ekonomi
lokal dan ekonomi regional yang mendorong keunggulan komparatif
menjadi keunggulan kompetitif.
f. Fasilitasi pemberian modal awal dan padanan Klaster Industri dan
usaha lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan dan peternakan serta penguatan lembaga bantuan dalam
memperkuat keterkaitan yang saling menguntungkan antar
stakeholders.
g. Pembuatan rencana induk (grand strategy) yang melibatkan pelaku
hulu-hilir pada klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
dan peternakan yang akan dikembangkan guna mendukung
pengembangan potensi unggulan daerah.
h. Pemberdayaan petani, peternak dan nelayan.
i. Pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana
ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan.
j. Pengembangan varietas tipe baru dengan produktivitas tinggi untuk
komoditas yang memiliki prospek pasar baik.
k. Pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk
menyediakan lapangan kerja.
l. Perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan
irigasi, penyediaan sarana produksi yang terjangkau.
m. Bantuan dan perlindungan sosial untuk Pemenuhan hak dasar seperti
pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih dan sanitasi serta
pemberdayaan agar mampu mewujudkan kemandirian.
n. Pemberdayaan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan
kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 3
o. Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah pada
sektor pariwisata, agribisnis dan aquaindustri.
p. Divestasi dan peninjauan bagi untung atas hasil kekayaan alam/aset
daerah.
q. Pembangunan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan berbagai
jenis sumber daya alam dan energi sebagai potensi Daerah serta
pengoptimalan nilai tambahnya.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua :
“Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa
pariwisata serta usaha pendukungnya”
1. Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah peningkatan kualitas,
penciptaan iklim usaha, pengembangan kewirausahaan dan sistem
pendukung koperasi serta pengusaha UMKM.
2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah
peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian dan
jasa pariwisata serta usaha pendukungnya.
C. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga :
“Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif”
1. Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga sebagai berikut :
a. Pemberian bantuan dan melakukan pembinaan keagamaan.
b. Peningkatan pemahaman dan penghayatan wawasan kebangsaan.
c. Pengelolaan perpustakaan dan peningkatan budaya baca masyarakat.
d. Pengarusutamaan Gender.
e. Peningkatan perlindungan terhadap anak.
f. Penyelenggaraan pelatihan dan latihan serta pembinaan.
2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga sebagai
berikut :
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 4
a. Pemberian bantuan fasilitas kegiatan keagamaan dan pembinaan
kerukunan hidup umat beragama.
b. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan.
c. Pembinaan dan pengembangan serta peningkatan budaya masyarakat.
d. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
e. Perlindungan tindak kekerasan, kelemahan dan keterbelakangan anak.
f. Fasilitasi pembinaan dan pendidikan dan ketenagakerjaan.
D. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat :
“Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat”
1. Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran misi keempat sebagai berikut :
a. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan.
b. Sinergitas satuan pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
c. Peningkatan kualitas, kuantitas, pembinaan olahraga dan sarana
prasarana olahraga.
d. Peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu
kesehatan.
f. Perluasan Informasi edukasi dan pelayanan Kontrasepsi KB/KR.
2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi keempat sebagai
berikut :
a. Pengembangan PAUD berbasis desa/kelurahan.
b. Peningkatan fasilitas dan layanan pendidikan.
c. Peningkatan kerjasama satuan pendidikan dengan Dunia Usaha Dunia
Industri (DUDI).
d. Pelatihan dan pembinaan keolahragaan.
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga.
f. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam gerakan
kepemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas
pemuda.
g. Penyediaan obat dan alat kesehatan.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 5
h. Pencegahan dan pemberantasan penyakit serta mengupayakan setiap
pembangunan agar berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan.
i. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR
Mandiri.
E. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima :
“Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan”
1. Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran misi kelima sebagai berikut :
a. Sinergitas antara program pembangunan infrastruktur yang menjadi
kewenangan pusat, propinsi dan kabupaten.
b. Sinergitas antara program pembangunan dan peningkatan irigasi yang
menjadi kewenangan pusat,propinsi dan kabupaten.
c. Pembangunan jalan poros desa secara bertahap melalui pembiayaan
lintas program.
d. Pembangunan, peningkatan dan penataan permukiman dengan
penguatan kerjasama antara Pemerintah dengan dunia usaha.
e. Pemetaan daerah prioritas pengembangan listrik perdesaan dan
mensinergikan program pemerintah pusat, daerah dan swasta.
f. Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi pada pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana dan prasarana
publik, serta kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah,
Pemerintah daerah dan swasta.
g. Pembangunan dan penataan jaringan transportasi regional-internasional
melalui peningkatan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
dengan swasta.
h. Konsistensi pendayagunaan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan
hidup.
2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kelima sebagai
berikut :
a. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana
pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 6
b. Pemetaan potensi dan eksisting, penentuan prioritas penanganan
daerah irigasi se-Kabupaten Pandeglang dan Upaya peningkatan
efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pemerintah dengan
optimalisasi partisipasi masyarakat.
c. Pembangunan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan poros desa
terutama di pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan kawasan strategis.
d. Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas
permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah
pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat
termasuk dunia usaha.
e. Peningkatan energi listrik untuk pengembangan sentra ekonomi dan
produktivitas serta aksesibilitas masyarakat.
f. Peningkatan teknologi informasi, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta peningkatan peran dan fungsi sarana dan prasarana publik.
g. Optimalisasi peran serta Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta
dalam pembangunan jaringan transportasi untuk pengembangan
kawasan.
h. Penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang
didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan
hidup.
F. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam :
“Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah”
1. Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran misi keenam sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem dan
kelembagaan investasi daerah.
b. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja
aparatur birokrasi.
c. Pengelolaan data/informasi potensi dan pembangunan daerah.
d. Peningkatan pendapatan daerah.
e. Peningkakan efektivitas alokasi belanja daerah dan tertib administasi
pengelolaan keuangan dan asset daerah.
f. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 7
g. Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum.
h. Peningkatan kesiapan aparat dan masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan bencana serta rehabilitasi pasca bencana.
2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kelima sebagai
berikut :
a. Perkuatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah.
b. Pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
pelayanan publik.
c. penerapan dan peningkatan regulasi dan standar pelayanan minimal
(SPM) pelayanan publik.
d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang pelayanan publik.
e. Pelayanan perizinan satu atap.
f. Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang
dilakukan.
g. Pemberian stimulan bagi investor.
h. Jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi.
i. Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah.
j. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan
efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja
pemerintahan daerah.
k. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
l. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.
m. Pembangunan dan peningkatan teknologi informasi potensi daerah,
data/informasi pembangunan lainnya serta penerapan e-government.
n. Inventarisasi, Identifikasi, penelitian dan pengembangan
data/informasi berbagai jenis sumber daya alam dan energi sebagai
potensi Daerah dan data/informasi pembangunan.
o. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas pendapatan
daerah.
p. Peningkatan pencapaian predikat Laporan Keuangan Daerah.
q. Peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat.
r. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 8
s. Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
dalam rangka pembangunan daerah.
t. Peningkatan pemahaman organisasi masyarakat dan politik dalam
berorganisasi.
u. Penegakan hukum yang berkeadilan dimasyarakat tanpa memandang
status, suku, ras dan agama.
v. Peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penegakkan hukum.
w. Optimalisasi lembaga penegakkan hukum.
x. Pencegahan tanggap, tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana.
Gambaran lebih lanjut strategi dan arah kebijakan dapat terlihat seperti Tabel 6.1.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 9
1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian
masy arakat
1.1 Meningkatny a inv estasi dan perekonomian daerah
berbasis pertanian dan Pariw isata
1.1.1 Pengembangan pertanian dan
perikanan terpadu serta destinasi dan
jasa pariw isata y ang serasi antara
pertumbuhan dan pemerataan (pro
grow th, pro job, pro poor and pro
env ironment)
1.1.1.1 Diarahkan pada peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan
perikanan unggulan didukung oleh sistem dan jaringan agrisbisnis
terpadu dan rintisan agroindustri
1.1.1.2 Diarahkan pada pengembangan produk pariw isata unggulan melalui
peningkatan kualitas lay anan, perluasan market dan promosi pariw isata
1.1.1.3 Diarahkan pada pengembangan objek/kaw asan destinasi Pariw isata
1.1.2 Pengembangan pertumbuhan
perdagangan dan pasar daerah
1.1.2.1 Penciptaan sistem logistik y ang efisien untuk menjaga kelancran
distribusi bahan pokok dan pengamanan perdagangan serta
peny elenggraan pameran potensi daerah
1.2 Tersediany a pengklasteran pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan dan peternakan
1.2.1 Pembuatan rencana pembentukan,
fasilitasi, dan penguatan
pengklasteran sektor pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan
dan peternakan
1.2.1.1 Diarahkan pada pembentukan klaster industri dan usahan lainny a
pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
peternakan dengan memperkuat industri -
industri dan uasaha lainny a y ang terdapat dalam rantai nilai (value
chain ) untuk menunjang pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi
regional y ang mendorong keunggulan kompetitif
komparatif menjadi keunggulan kompetitif
1.2.1.2 Diarahkan pada fasilitasi pemberian modal aw al dan padanan Klaster
Industri dan usaha lainny a pada sektor pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan dan peternakan serta penguatan lembaga bantuan
dalam memperkuat keterkaitan y ang saling menguntungkan antar
stakeholders
1.2.1.3 Diarahkan pada pembuatan rencana induk (grand strategy ) y ang
melibatkan pelaku hulu-hilir pada klaster pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan dan peternakan y ang akan dikembangkan guna
mendukung pengembangan potensi unggulan daerah
VISI : Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariw isata berbasis pembangunan perdesaan
MISI I : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariw isata
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 10
1.3 Meningkatny a ketahanan pangan y ang berbasis
pemberday aan masy arakat
1.3.1 1.3.1.1 Diarahkan pada pemberday aan petani, peternak dan nelay an
1.3.1.2 Diarahkan pada pengembangan div ersifikasi serta peningkatan sarana
dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai sw asmbada pangan
1.3.1.3 Diarahkan pada pengembangan v arietas tipe baru dengan produktiv itas
tinggi untuk komoditas y ang memiliki prospek pasar baik
1.3.1.4 Diarahkan pada pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan
pedesaan untuk meny ediakan lapangan kerja
1.3.1.5 Diarahkan pada perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan
jaringan irigasi, peny ediaan sarana produksi y ang terjangkau
1.4 Tertanggulanginy a kemiskinan dan pengangguran
y ang diprioritaskan pada kantong-kantong
kemiskinan dengan memprioritaskan
pemberday aan masy arakat untuk mencapai tujuan
Millenium Dev elopment Goal’s
1.4.1 Penguatan dan perbaikan sosial 1.4.1.1 Diarahkan pada bantuan dan perlindungan sosial untuk Pemenuhan Hak
Dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Air Bersih dan Sanitasi
serta pemberday aan agar mampu mew ujudkan kemandirian
1.4.2 Peningkatan kemampuan dan
kemandirian masy arakat
1.4.2.1 Diarahkan pada pemberday aan masy arakat y ang bersifat partisipatif,
peningkatan kelembagaan y ang dilaksanakan secara sw akelola dan
berkelanjutan
Peningkatan SDM, sarana dan
prasarana serta melakukan
div ersifikasi untuk peningkatan
ketahanan pangan
VISI : Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariw isata berbasis pembangunan perdesaan
MISI I : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariw isata
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 11
1.5 Tersediany a Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah
1.5.1 Restrukturisasi, penguatan
permodalan dan perbaikan
manajeman dan peningkatan
kerjasama Badan Usaha Milik
Daerah
1.5.1.1 Diarahkan pada pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah pada sektor pariw isata, agribisnis dan aquaindustri
1.6 Terlaksanany a Intensifikasi, eksplorasi dan
penday agunaan potensi-potensi Sumber Day a Alam
dan pemanfaatan sumber energi dengan
memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian
lingkungan hidup
1.6.1 Optimalisasi pemanfaatan potensi
sumber day a alam dan energi
1.6.1.1 Diarahkan pada div estasi dan peninjauan bagi untung atas hasil
kekay aan alam/aset daerah
1.6.1.2 Diarahkan pada pembangunan, pemanfaatan, pembinaan dan
pengaw asan berbagai jenis sumber day a alam dan energi sebagai
potensi dalam Daerah serta pengoptimalan nilai tambahny a
1. Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro
kecil menengah (UMKM)
1.1 Meningkatny a pemberday aan Koperasi,
pengusaha mikro, kecil dan menengah
1.1.1 Peningkatan kualitas, penciptaan
iklim usaha, pengembangan
kew irausahaan dan sistem
pendukung koperasi serta
pengusaha UMKM
1.1.1.1 Diarahkan pada peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM
bidang pertanian dan jasa pariw isata serta usaha pendukungny a
MISI II : Memberday akan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariw isata serta usaha pendukungny a
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
VISI : Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariw isata berbasis pembangunan perdesaan
MISI I : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariw isata
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 12
1. Membangun sumber day a manusia y ang
berkualitas
1.1 Meningkatny a implementasi norma agama, ilmu
pengetahuan, dan kew irausahaan berw aw asan
1.1.1 Pemberian bantuan dan melakukan
pembinaan keagamaan
1.1.1.1 Diarahkan pada pemberian bantuan fasilitas kegiatan keagamaan dan
pembinaan kerukunan hidup umat beragama
1.1.2 Peningkatan pemahaman dan
penghay atan w aw asan kebangsaan
1.1..2.1 Diarahkan pada kesadaran masy arakat akan arti pentingny a w aw asan
kebangsaan
1.1.3 Pengelolaan perpustakaan dan
peningkatan buday a baca
masy arakat
1.1.3.1 Diarahkan pada pembinaan dan pengembangan serta peningkatan
buday a msay arakat
1.2 Meningkatny a Pemberday aan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.2.1 Pengarusutamaan Gender 1.2.1.1 Diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberday aan
perempuan
1.2.2 Peningkatan perlindungan terhadap
anak
1.2.2.1 Diarahkan pada perlindungan tindak kekerasan, kelemahan dan
keterbelakangan anak
1.3 Meningkatny a etos kerja dan produktiv itas
masy arakat
1.3.1 Peny elenggaraan pelatihan dan
latihan serta pembinaan
1.3.1.1 Diarahkan pada fasilitasi pembinaan, pendidikan dan ketenagakerjaan
MISI III : Meningkatkan kualitas SDM y ang agamis, cerdas, kreatif dan inov atif
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 13
1. Meningkatkan sumberday a manusia y ang
berkualitas.
1.1 Meningkatny a aksesibilitas pelay anan pendidikan
kepada seluruh masy arakat
1.1.1 Perluasan akses dan pemerataan
pendidikan
1.1.1.1 Diarahkan pada pengembangan PAUD berbasis desa/kelurahan
1.1.1.2 Diarahkan pada peningkatan fasilitas dan lay anan pendidikan
1.1.2 Sinergitas satuan pendidikan dengan
dunia usaha dan dunia industri
1.1.2.1 Diarahkan pada peningkatan kerjasama satuan pendidikan dengan DUDI
1.2 Meningkatny a kapasitas pemuda berprestasi dan
sarana olahraga.
1.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana olahraga
1.2.1.1 Diarahkan pada Pelatihan dan pembinaan keolahragaan
1.2.1.2 Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana olahraga
1.2.2 Peningkatan partisipasi pemuda
dalam berbagai bidang
pembangunan
1.2.2.1 Diarahkan pada peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam
gerakan kepemudaan serta pengembangan jiw a kew irausahaan dan
kreativ itas pemuda
1.3 Meningkatny a kualitas dan aksesibilitas kesehatan
bagi seluruh masy arakat.
1.3.1 Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan, mutu
kesehatan
1.3.1.1 Diarahkan pada peny ediaan obat dan alat kesehatan
1.3.1.2 Diarahkan pada peningkatan pelay anan dan manajemen sistem lay anan
kesehatan
1.3.1.3 Diarahkan pada pencegahan dan pemberantasan peny akit serta
mengupay akan setiap pembangunan agar berorientasi pada peningkatan
kualitas lingkungan
1.4 Mengendalikan angka kelahiran dengan
meningkatkan kualitas reproduksi
1.4.1 Perluasan Informasi edukasi dan
pelay anan Kontrasepsi KB/KR
1.4.1.1 Meningkatny a peran serta masy arakat terhadap penggunaan KB/KR
Mandiri
MISI IV : Meningkatkan lay anan pendidikan dan kesehatan masy arakat
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 14
1. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di
sektor agribisnis dan pariw isata serta
meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di
perdesaan
1.1 Terlaksanany a Pembangunan dan peningkatan
sarana prasarana khususny a jalan menuju
kaw asan agribisnis, destinasi pariw isata dan pusat
pemerintahan kecamatan.
1.1.1 Sinergitas antara program
pembangunan infrastruktur y ang
menjadi kew enangan pusat, propinsi
dan kabupaten
-
Diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, sarana
dan prasarana pendukung pertanian, pariw isata serta aksesibilitas
perdesaan
1.2 Terlaksanany a pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan infrastruktur irigasi
1.2.1 Sinergitas antara program
pembangunan dan peningkatan
irigasi y ang menjadi kew enangan
pusat,propinsi dan kabupaten.
1.2.1.1 Diarahkan pada pemetaan potensi dan eksisting, penentuan prioritas
penanganan daerah irigasi se-kabupaten Pandeglang dan Upay a
peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pemerintah
dengan optimalisasi partisipasi masy arakat
1.3 Berkembangny a pusat pertumbuhan ekonomi lokal
di perdesaan dan kaw asan-kaw asan strategis
1.3.1 Pembangunan jalan poros desa
secara bertahap melalui pembiay aan
lintas program.
1.3.1.1 Diarahkan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas dan kualitas
jalan poros desa terutama di pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan
kaw asan strategis.
2. Mempercepat pembangunan permukiman y ang
sehat berkualitas dan lay ak huni.
2.1 Tertatany a kaw asan permukiman perkotaan pada
Pusat Kegiatan Wilay ah (PKW), Pusat Kegiatan
Wilay ah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal
(PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat
Pelay anan Kaw asan (PPK) serta Pusat Pelay anan
Lingkungan (PPL).
2.1.1 Pembangunan, peningkatan dan
penataan permukiman dengan
penguatan kerjasama antara
Pemerintah dengan dunia usaha.
2.1.1.1 Diarahkan pada percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan
kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus
pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi
masy arakat termasuk dunia usaha.
3. Membangun sistem energi listrik perdesaan,
meningkatny a sarana dan prasarana serta
teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan
ekonomi.
3.1 Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan,
meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi
informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi
3.1.1 Pemetaan daerah prioritas
pengembangan listrik perdesaan dan
mensinergikan program pemerintah
pusat, daerah dan sw asta
3.1.1.1 Diarahkan pada peningkatan energi listrik untuk pengembangan sentra
ekonomi dan produktiv itas serta aksesibilitas masy arakat
3.1.2 Pembangunan dan pengembangan
teknologi informasi pada pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi, peningkatan
sarana dan prasarana publik, serta
kerjasama pembangunan
infrastruktur antara Pemerintah,
Pemerintah daerah dan sw asta.
3.1.2.1 Diarahkan pada peningkatan teknologi informasi, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta peningkatan peran dan fungsi sarana dan
prasarana publik
3.2 Terw ujudny a jaringan transportasi regional dan
internasional
3.2.1 Pembangunan dan penataan jaringan
transportasi regional-internasional
melalui peningkatan kerjasama
antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah dengan sw asta .
3.2.1.1 Diarahkan pada optimalisasi peran serta Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan sw asta dalam pembangunan jaringan transportasi untuk
pengembangan kaw asan.
4. Mengoptimalkan penataan ruang w ilay ah y ang
berkelanjutan dan berw aw asan lingkungan.
4.1 Terlaksanany a optimalisasi fungsi kaw asan,
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian
lingkungan hidup
4.1.1 Konsistensi penday agunaan rencana
tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
serta pelestarian lingkungan hidup.
4.1.1.1 Diarahkan pada peny elenggaraan penataan ruang untuk sektor
unggulan daerah y ang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan
pelestarian lingkungan hidup.
MISI V : Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 15
1. Menciptakan pemerintahan y ang baik dan bersih
dalam melakukan pelay anan publik
1.1 Terw ujudny a Good Gov ernance dalam rangka
menciptakan iklim inv estasi y ang kondusif
1.1.1 Peningkatan kualitas pelay anan
publik, penguatan sistem dan
kelembagaan inv estasi daerah
1.1.1.1 Diarahkan pada perkuatan manajemen dan sistem pelay anan publik
daerah
1.1.1.2 Diarahkan pada pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan
ev aluasi kinerja pelay anan publik
1.1.1.3 Diarahkan pada penerapan standar pelay anan minimal (SPM)
pelay anan publik
1.1.1.4 Diarahkan pada Pelay anan perizinan satu atap
1.1.1.5 Diarahkan pada Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas
inv estasi y ang dilakukan
1.1.1.6 Diarahkan pada Pemberian stimulan bagi inv estor
1.1.1.7 Diarahkan pada jaminan peny ediaan infrastruktur dasar penunjang
inv estasi
1.1.2 Peningkatan kualitas dan
akuntabilitas kelembagaan dan
kinerja aparatur birokrasi
1.1.2.1 Diarahkan pada penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah
1.1.2.2 Diarahkan pada pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk
mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam
proses kerja pemerintahan daerah
1.1.2.3 Diarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
daerah
1.1.2.4 Diarahkan pada pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
MISI VI : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VI - 16
1.2 Terkembangkanny a database potensi daerah untuk
mew ujudkan pembangunan y ang berbasiskan
teknologi informasi
1.2.1 Pengelolaan data/informasi potensi
dan pembangunan daerah
1.2.1.1 Diarahkan pada pembangunan dan peningkatan teknologi informasi
potensi daerah, data/informasi pembangunan lainny a serta penerapan
e-gov ernment
1.2.1.2 Diarahkan pada inv entarisasi, Identifikasi, penelitian dan pengembangan
data/informasi berbagai jenis sumber day a alam dan energi sebagai
potensi Daerah dan data/informasi pembangunan
2. Meningkatkan kapasitas keuangan dan
pembiay aan pembangunan daerah
2.1 Meningkatny a kapasitas fiskal daerah 2.1.1 Peningkatan pendapatan daerah 2.1.1.1 Diarahkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas
pendapatan daerah
2.1.2 Peningkakan efektiv itas alokasi
belanja daerah dan tertib administasi
pengelolaan keuangan dan asset
daerah
2.1.2.1 Diarahkan pada peningkatan pencapaian predikat Laporan Keuangan
Daerah
2.1.2.2 Diarahkan pada peningkatan kapasitas belanja daerah y ang berorientasi
pada kebutuhan masy arakat
2.1.2.3 Diarahkan pada peningkatan kapasitas belanja daerah y ang berorientasi
pada kebutuhan masy arakat
2.1.2.4 Diarahkan pada peningkatan kualitas peny elenggaraan tata kelola
asset daerah
3. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi 3.1 Terciptany a masy arakat y ang demokratis 3.1.1 Peningkatan kualitas kehidupan
demokrasi masy arakat
3.1.1.1 Diarahkan pada peningkatan partisipasi masy arakat dan lembaga
kemasy arakatan dalam rangka pembangunan daerah
3.1.1.2 Diarahkan pada peningkatan pemahaman organisasi masy arakat dan
politik dalam berorganisasi
4. Menciptakan ketaatan hukum 4.1 Terciptany a Supremasi hukum 4.1.1 Peningkatan kesadaran, kepatuhan
dan supremasi hukum
4.1.1.1 Diarahkan pada penegakan hukum y ang berkeadilan dimasy arakat
tanpa memandang status, suku, ras dan agama
4.1.1.2 Diarahkan pada peningkatan kesadaran akan arti pentingny a
penegakkan hukum
4.1.1.3 Diarahkan pada optimalisasi lembaga penegakkan hukum
5. Meningkatkan peny elenggaraan penanggulangan
bencana
5.1 Menurunny a ancaman dan gangguan bencana 5.1.1 Peningkatan kesiapan aparat dan
masy arakat dalam pencegahan dan
5.1.1.1 Diarahkan pada pencegahan tanggap, tanggap darurat dan rehabilitasi
pasca bencana
MISI VI : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan (Lanjutan…)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, selanjutnya upaya
pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan arah
kebijakan dan program pembangunan yaitu sebagai berikut:
A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Pertama :
“Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.”
Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut :
1. Peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
unggulan didukung oleh sistem dan jaringan agrisbisnis terpadu dan
rintisan agroindustri, dengan program sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Produk Pertanian Unggulan.
b. Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Produk Pertanian.
c. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis
(Hulu-Hilir).
d. Program Pembangunan / Pengembangan Industri di Bidang
Agribisnis.
e. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk
Tanaman Hortikultura.
f. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Perkebunan.
g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
i. Program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan.
2. Pengembangan produk pariwisata unggulan melalui peningkatan
kualitas layanan, perluasan market dan promosi pariwisata, dengan
program sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan.
b. Program Pengembangan Informasi dan Regulasi Pariwisata.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 2
c. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata.
d. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.
3. Pengembangan objek/kawasan destinasi Pariwisata, dengan program
sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Usaha Pariwisata.
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
4. Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancran
distribusi bahan pokok dan pengamanan perdagangan serta
penyelenggraan pameran potensi daerah, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
5. Pembentukan klaster industri dan usahan lainnya pada sektor
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan dengan
memperkuat industri -industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam
rantai nilai (value chain) untuk menunjang pengembangan ekonomi
lokal dan ekonomi regional yang mendorong keunggulan komparatif
menjadi keunggulan kompetitif, dengan program sebagai berikut:
a. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran
Hasil Pertanian
b. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri / Usaha Potensial.
6. Fasilitasi pemberian modal awal dan padanan Klaster Industri dan
usaha lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan dan peternakan serta penguatan lembaga bantuan dalam
memperkuat keterkaitan yang saling menguntungkan antar
stakeholders, dengan pogram yaitu Program Stimulus Industri dan
Perdagangan Sektor Unggulan.
7. Pembuatan rencana induk (grand strategy) yang melibatkan pelaku
hulu-hilir pada klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan
dan peternakan yang akan dikembangkan guna mendukung
pengembangan potensi unggulan daerah, dengan program yaitu
Program Perencanan Pengklasteran Sektor Unggulan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 3
8. Pemberdayaan petani, peternak dan nelayan, dengan program yaitu
Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
9. Pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana
ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan, dengan
program sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
c. Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air payau dan Air
Tawar.
d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
e. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan.
10. Pengembangan varietas tipe baru dengan produktivitas tinggi untuk
komoditas yang memiliki prospek pasar baik, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
b. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan
Hutan.
11. Pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk
menyediakan lapangan kerja, dengan program sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa.
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
12. Perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan
irigasi, penyediaan sarana produksi yang terjangkau, dengan program
sebagai berikut:
a. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
b. Program Peningkatan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat.
c. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran
Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
13. Bantuan dan perlindungan sosial untuk Pemenuhan hak dasar seperti
pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih dan sanitasi serta
pemberdayaan agar mampu mewujudkan kemandirian, dengan
program yaitu:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 4
a. Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin.
b. Program Sarana dan Prasarana Sosial.
14. Pemberdayaan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan
kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Masyarakat.
b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
c. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
15. Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah pada
sektor pariwisata, agribisnis dan aquaindustri, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi.
b. Program Fasilitasi pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD.
16. Divestasi dan peninjauan bagi untung atas hasil kekayaan alam/aset
daerah, dengan program yaitu Program Divestasi dan Peninjauan Bagi
Untung Hasil Kekayaan Alam/Aset Daerah.
17. Pembangunan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan berbagai
jenis sumber daya alam dan energi sebagai potensi daerah serta
pengoptimalan nilai tambahnya, dengan program sebagai berikut:
a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan,
Energi dan Sumber Daya Mineral.
b. Program Pengelolaan Air Tanah.
c. Program Pengadaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan,
Energi dan Sumber Daya Mineral.
d. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya.
e. Program Pengembangan Kawasan Perikanan tangkap.
B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Kedua :
“Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam Bidang Pertanian dan Jasa
Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.”
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 5
Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kedua adalah peningkatan
peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian dan jasa pariwisata
serta usaha pendukungnya, dengan program sebagai berikut:
a. Pemberdayaan Ekonomi.
b. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah.
d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah.
e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
C. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Ketiga :
“Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif dan Inovatif.”
Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut :
1. Pemberian bantuan fasilitas kegiatan keagamaan dan pembinaan
kerukunan hidup umat beragama, dengan program sebagai berikut:
a. Program Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
b. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama.
c. Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan.
2. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan,
dengan Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan.
3. Pembinaan dan pengembangan serta peningkatan budaya masyarakat,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat
b. Program Pembinaan Perpustakaan.
4. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
5. Perlindungan tindak kekerasan, kelemahan dan keterbelakangan anak,
dengan program yaitu Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
6. Fasilitasi pembinaan dan pendidikan dan ketenagakerjaan, dengan
program sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 6
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
d. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
D. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Keempat :
“Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.”
Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keempat sebagai berikut :
1. Pengembangan PAUD berbasis desa/kelurahan, dengan program yaitu
Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peningkatan fasilitas dan layanan pendidikan, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
b. Program Pendidikan Menengah.
c. Program Pendidikan Non Formal.
d. Program Peningkatan Motivasi Siswa Berprestasi.
e. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidikan dan
Kependidikan.
f. Program Peningkatan Layanan Pendidikan.
g. Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan.
3. Peningkatan kerjasama satuan pendidikan dengan DUDI, dengan
program yaitu Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan
4. Pelatihan dan pembinaan keolahragaan, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
b. Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga,
dengan program yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga.
6. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam gerakan
kepemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas
pemuda, dengan program sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 7
a. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda.
b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda.
7. Penyediaan obat dan alat kesehatan, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
b. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kesehatan.
c. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan.
8. Pencegahan dan pemberantasan penyakit serta mengupayakan setiap
pembangunan agar berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
d. Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.
e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
f. Program Perbaikan Gizi Msyarakat.
g. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
9. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR
Mandiri, dengan program sebagai berikut:
a. Program Keluarga Berencana.
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
c. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS.
d. Program Ketahanan Keluarga.
e. Program Pemberdayaan Keluarga.
f. Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera.
g. Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan
KB-KR.
E. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Kelima :
“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Perdesaan.”
Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kelima sebagai berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 8
1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana
pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan, dengan
program sebagai berikut:
a. Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
b. Program Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Bidang
Infrastruktur.
2. Pemetaan potensi dan eksisting, penentuan prioritas penanganan
daerah irigasi se-kabupaten Pandeglang dan Upaya peningkatan
efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pemerintah dengan
optimalisasi partisipasi masyarakat, dengan program yaitu Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya.
3. Pembangunan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan poros desa
terutama di pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan kawasan strategis,
dengan program yaitu Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan
Poros Desa.
4. Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas
permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah
pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat
termasuk dunia usaha, dengan program sebagai berikut:
a. Program Pembangunan Perumahan.
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
d. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
f. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
g. Program Peningkatan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman
h. Program Pengentasan Desa Tertinggal
i. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan
j. Program Peningkatan Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Persampahan.
k. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Pertamanan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 9
5. Peningkatan energi listrik untuk pengembangan sentra ekonomi dan
produktivitas serta aksesibilitas masyarakat, dengan program yaitu
Program Pembangunan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
6. Peningkatan teknologi informasi, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta peningkatan peran dan fungsi sarana dan prasarana publik,
dengan program sebagai berikut:
a. Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Masa.
b. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Publik.
c. Program penyediaan peningkatan sarana dan prasarana penunjang
perekonomian.
d. Program penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana lainnya.
7. Optimalisasi peran serta Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta
dalam pembangunan jaringan transportasi untuk pengembangan
kawasan, dengan program yaitu:
a. Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana
Perhubungan.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah
Tertinggal
8. Penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang
didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan
hidup, dengan program sebagai berikut:
a. Program Perencanaan tata ruang.
b. Program Pemanfaatan Ruang.
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
e. Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup.
f. Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang
Terbuka Hijau (RTH).
g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 10
F. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Keenam :
“Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah.”
Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keenam sebagai berikut :
1. Perkuatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah, dengan
program sebagai berikut:
a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
b. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan.
c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
d. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
e. Program Pencatatan Kelahiran.
f. Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP).
2. Pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
pelayanan publik, dengan program yaitu Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
3. Penerapan dan peningkatan regulasi dan standar pelayanan minimal
(SPM) pelayanan publik, dengan program sebagai berikut:
a. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Program Penyusunan dan Penetapan Regulasi Pembangunan dan
Pelayanan Publik.
4. Peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang pelayanan publik, dengan
program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Daerah.
5. Pelayanan perizinan satu atap, dengan program yaitu Program
Peningkatan Informasi Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah.
6. Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang
dilakukan, dengan program yaitu Program Pengendalian dan
Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah.
7. Pemberian stimulan bagi investor, dengan program yaitu Program
Penyiapan dan Peningkatan Investasi.
8. Jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi, dengan
program yaitu Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 11
9. Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah, dengan program
sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah.
b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah.
c. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
d. Program Pengembangan Otonomi Daerah.
e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
f. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah
Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.
10. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan
efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja
pemerintahan daerah, dengan program yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dengan
program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan
Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
11. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, dengan
program yaitu Program Peningkatan Pengembangan Dokumen
Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi.
12. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Pendidikan Kedinasan.
b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Daerah.
13. Pembangunan dan peningkatan teknologi informasi potensi daerah,
data/informasi pembangunan lainnya serta penerapan e-government,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan
Informatika.
b. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
c. Program Penyelamatan dam Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 12
14. Inventarisasi, Identifikasi, penelitian dan pengembangan
data/informasi berbagai jenis sumber daya alam dan energi sebagai
potensi Daerah dan data/informasi pembangunan, dengan program
sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah.
b. Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan
Pembangunan.
15. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas pendapatan
daerah, dengan program yaitu Program Optimalisasi Peningkatan
Pendapatan Daerah.
16. Peningkatan pencapaian predikat Laporan Keuangan Daerah, dengan
program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
17. Peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat, dengan program yaitu Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah,
dengan program yaitu Program Pengelolaan Aset Daerah.
19. Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
dalam rangka pembangunan daerah, dengan program yaitu Program
Peningkatan Partispasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
20. Peningkatan pemahaman organisasi masyarakat dan politik dalam
berorganisasi, dengan program yaitu Program Pendidikan Politik
Masyarakat.
21. Penegakan hukum yang berkeadilan di masyarakat tanpa memandang
status, suku, ras dan agama, dengan program yaitu:
a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
c. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat..
22. Peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penegakkan hukum,
dengan program yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VII - 13
23. Optimalisasi lembaga penegakkan hukum, dengan program yaitu
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
24. Pencegahan tanggap, tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Penanggulangan Bencana.
b. Program Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Untuk lebih lengkapnya, gambaran dan keterkaitan sasaran, arah kebijakan
dan program pembangunan tersaji pada lampiran di buku 2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 1
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2016, selanjutnya upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih
sistematis melalui perumusan program pembangunan dan indikator berdasarkan sasaran
yaitu sebagai berikut:
A. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI PERTAMA :
“Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.”
Sasaran dan program pembangunan pada Misi Pertama adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan
Pariwisata, dengan program sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Produk Pertanian Unggulan.
b. Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Produk Pertanian.
c. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis (Hulu-Hilir).
d. Program Pembangunan / Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis.
e. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura.
f. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Perkebunan.
g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
i. Program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan.
j. Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan.
k. Program Pengembangan Informasi dan Regulasi Pariwisata.
l. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata.
m. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.
n. Program Pengembangan Usaha Pariwisata.
o. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
p. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
q. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 2
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Peningkatan investasi dan
perekonomian daerah
berbasis pertanian dan
pariwisata
% - - - 15 30 47 62 82 100 100
- PDRB adhb Rp. Juta 4,887,405 8,424,068 11.50 9,905,138 11,186,909 12,651,006 14,340,295 16,277,784 18,511,747 18,511,747
- PDRB adhk Rp. Juta 3,398,590 4,255,603 4.60 4,439,989 4,666,429 4,904,416 5,159,446 5,427,737 5,715,407 5,715,407
- Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5.33 6.77 4.60 5.00 5.10 5.10 5.20 5.20 5.30 5.30
- Tingkat Inflasi % 8.20 5.58 (7.40) 7.30 7.46 7.60 7.75 7.90 8.00 8.00
- Indeks Gini Rasio Indeks 0.22 0.20 (1.89) 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
- PDRB adhb per Kapital Rupiah 4,887,405 8,424,068 11.50 9,905,138 11,186,909 12,651,006 14,340,295 16,277,784 18,511,747 18,511,747
- PDRB adhk per Kapital Rupiah 3,398,590 4,255,603 4.60 4,439,989 4,666,429 4,904,416 5,159,446 5,427,737 5,427,737 4,481,395
- Besaran IPM (Indeks
Pembangunan Manusia)
Indeks 66.80 68.29 0.44 69.87 70.59 71.31 72.03 72.75 73.47 73.47
- Kemampuan Investasi -
PMTB
Milyar
Rupiah
633.28 706.22 2.20 617.79 620.26 622.75 625.24 627.74 632.13 632.13
- PDRB adhk Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,225,999 1,369,416 2.24 1,428,058 1,471,281 1,515,316 1,561,636 1,608,833 1,658,363 1,658,363
- PDRB adhb Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,737,068 2,553,805 8.01 3,131,252 3,457,726 3,819,553 4,224,968 4,675,161 5,177,792 5,177,792
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Sektor Pertanian
% 24.22 22.92 (1.10) 25.24 25.45 25.65 25.86 26.07 26.29 26.29
- PDRB adhk Perdagangan,
Hotel dan Restoran
Rp. Juta 822,060 1,055,110 5.12 1,124,084 1,189,736 1,258,811 1,332,721 1,410,499 1,494,042 1,494,042
- PDRB adhb Perdagangan,
Hotel dan Restoran
Rp. Juta 1,118,747 1,978,450 12.08 2,308,138 2,607,337 2,946,333 3,333,922 3,773,906 4,276,300 4,276,300
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Perdagangan, Hotel dan
Restoran
% 7.68 6.48 (3.34) 7.59 7.57 7.54 7.52 7.50 7.48 7.48
- Cakupan kajian seni 50% % - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Cakupan fasilitasi seni 30% % - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Cakupan gelar seni 75% % - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Misi kesenian 100% % - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Cakupan Sumber Daya
Manusia Kesenian 25%
% - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Cakupan tempat 100% % - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Cakupan organisasi 34% % - - - 70 80 90 100 100 100 100
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
n
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
2. Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan
peternakan, dengan program sebagai berikut:
a. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil
Pertanian.
b. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri / Usaha Potensial.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 3
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Terbentuknya klaster
pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan
dan peternakan
% - - - 13 28 45 64 79 100 100
- PDRB adhk Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,225,999 1,369,416 2.24 1,428,058 1,471,281 1,515,316 1,561,636 1,608,833 1,658,363 1,658,363
- PDRB adhb Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,737,068 2,553,805 8.01 3,131,252 3,457,726 3,819,553 4,224,968 4,675,161 5,177,792 5,177,792
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Sektor Pertanian
% 24.22 22.92 (1.10) 25.24 25.45 25.65 25.86 26.07 26.29 26.29
- PDRB adhk Industri
Pengolahan
Rp. Juta 398,818 473,164 3.48 497,310 516,610 536,483 557,467 579,077 601,560 601,560
- PDRB adhb Industri
Pengolahan
Rp. Juta 556,527 881,858 9.64 1,117,788 1,255,993 1,411,772 1,589,025 1,789,200 2,013,564 2,013,564
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Industri Pengolahan
Industri Pengolahan
% 1.38 1.40 0.35 1.29 1.29 1.29 1.28 1.28 1.27 1.27
- Ketersediaan energi
dan protein perkapita
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Penguatan cadangan
pangan
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Ketersediaan informasi
pasokan, harga dan
akses pangan di daerah
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Stabilitas harga dan
pasokan pangan
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Pencapaian skor Pola
Pengan Harapan (PPH)
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan
% - - - 40 50 60 70 80 100 100
- Penanganan daerah
rawan pangan
% - - - 40 45 50 55 60 70 70
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
c. Program Stimulus Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan.
d. Program Perencanan Pengklasteran Sektor Unggulan.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
3. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
d. Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air payau dan Air Tawar.
e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
f. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan.
g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 4
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Peningkatan ketahanan
pangan yang berbasis
pemberdayaan masyarakat
% - - - 16 33 47 68 83 100 100
- PDRB adhk Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,225,999 1,369,416 2.24 1,428,058 1,471,281 1,515,316 1,561,636 1,608,833 1,658,363 1,658,363
- PDRB adhb Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,737,068 2,553,805 8.01 3,131,252 3,457,726 3,819,553 4,224,968 4,675,161 5,177,792 5,177,792
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Sektor Pertanian
% 24.22 22.92 (1.10) 25.24 25.45 25.65 25.86 26.07 26.29 26.29
- Ketersediaan energi dan
protein perkapita
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Penguatan cadangan
pangan
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Ketersediaan informasi
pasokan, harga dan akses
pangan di daerah
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Stabilitas harga dan
pasokan pangan
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Pencapaian skor Pola
Pengan Harapan (PPH)
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan
% - - - 40 50 60 70 80 100 100
- Penanganan daerah rawan
pangan
% - - - 40 45 50 55 60 70 70
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
n
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
h. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.
i. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
j. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
k. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
l. Program Peningkatan dan Pemanfaatan Hutan Rakyat.
m. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
4. Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada
kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat
untuk mencapai tujuan Millenium Development Goals, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin.
b. Program Sarana dan Prasarana Sosial.
c. Program Pemberdayaan Masyarakat.
d. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 5
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Penanggulangan
kemiskinan dan
pengangguran yang
diprioritaskan pada
kantong-kantong
kemiskinan melalui
pemberdayaan
masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan
Millenium Development
Goal's
% - - - 12 32 46 67 79 100 100
- Jumlah Penduduk
Miskin
Jiwa 153,733 127,800 (3.63) 129,922 126,246 122,673 119,201 115,828 112,388 112,388
- Persentasi penduduk di
bawah garis kemiskinan
% 13.89 11.14 (4.32) 10.84 10.40 9.98 9.58 9.19 8.81 8.81
- Indeks Gini Rasio Indeks 0.22 0.20 (1.89) 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19
- Pemberian bantuan
sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan
sosial skala provinsi
% - - - 40 50 60 70 80 90 90
- Penyelenggaraan
pelayanan dan
rehabilitasi sosial dalam
panti sosial skala
provinsi
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Penyediaan sarana
prasarana panti sosial
skala provinsi
% - - - 40 50 60 70 80 90 90
- Penyediaan sarana
prasarana pelayanan
luar panti skala provinsi
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
e. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
5. Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan
ekonomi daerah, dengan program sebagai berikut:
a. Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi.
b. Program Fasilitasi pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 6
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Penyediaan dan
penguatan BUMD untuk
menstimulus
pertumbuhan ekonomi
daerah
% - - - 12 31 48 67 77 100 100
- Kemampuan Investasi -
PMTB
Milyar
Rupiah
633.28 706.22 2.20 617.79 620.26 622.75 625.24 627.74 632.13 632.13
- PDRB adhb per Kapital Rp. Juta 4,416,952 7,327,762 10.65 8,267,481 9,218,050 10,293,131 11,522,618 12,919,218 14,514,880 14,514,880
- PDRB adhk per Kapital Rp. Juta 3,041,878 3,710,780 4.06 3,705,908 3,845,153 3,990,339 4,145,684 4,307,842 4,481,395 4,481,395
- PDRB adhb Rp. Juta 4,887,405 8,424,068 11.50 9,905,138 11,186,909 12,651,006 14,340,295 16,277,784 18,511,747 18,511,747
- PDRB adhk Rp. Juta 3,398,590 4,255,603 4.60 4,439,989 4,666,429 4,904,416 5,159,446 5,427,737 5,715,407 5,715,407
- Laju Pertumbuhan
Ekonomi
% 5.33 6.77 4.60 5.00 5.10 5.10 5.20 5.20 5.30 5.30
- Tingkat Inflasi % 8.20 5.58 (7.40) 7.30 7.46 7.60 7.75 7.90 8.00 8.00
- Besaran IPM (Indeks
Pembangunan Manusia)
Indeks 66.80 68.29 0.44 69.87 70.59 71.31 72.03 72.75 73.47 73.47
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
6. Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi
Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan
keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Divestasi dan Peninjauan Bagi Untung Hasil Kekayaan Alam/Aset
Daerah.
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Energi dan
Sumber Daya Mineral.
c. Program Pengelolaan Air Tanah.
d. Program Pengadaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan, Energi dan
Sumber Daya Mineral.
e. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya.
f. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 7
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Pelaksanaan
intensifikasi, eksplorasi
dan pendayagunaan
potensi-potensi sumber
daya alam dan
pemanfaatan sumber
energi dengan
memperhatikan
keberlanjutan serta
kelestarian lingkungan
hidup
% - - - 14 27 49 63 82 100 100
- PDRB adhk Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,225,999 1,369,416 2.24 1,428,058 1,471,281 1,515,316 1,561,636 1,608,833 1,658,363 1,658,363
- PDRB adhb Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,737,068 2,553,805 8.01 3,131,252 3,457,726 3,819,553 4,224,968 4,675,161 5,177,792 5,177,792
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Sektor Pertanian
% 24.22 22.92 (1.10) 25.24 25.45 25.65 25.86 26.07 26.29 26.29
- PDRB adhk
Pertambangan &
Penggalian
Rp. Juta 3,835 3,272 (3.12) 5,075 5,342 5,621 5,918 6,229 6,560 6,560
- PDRB adhb
Pertambangan &
Penggalian
Rp. Juta 5,374 6,240 3.03 10,800 12,144 13,660 15,387 17,337 19,550 19,550
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Pertambangan &
Penggalian
% 6.47 3.28 (12.71) 6.56 6.64 6.73 6.81 6.90 6.99 6.99
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
B. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KEDUA :
“Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam Bidang Pertanian dan Jasa Pariwisata
serta Usaha Pendukungnya.”
Sasaran dan program pembangunan pada Misi Kedua yaitu Meningkatnya
pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah, dengan program
sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Ekonomi.
b. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah.
d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah.
e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 8
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Terciptanya tata kelola
perekonomian daerah
yang responsif dan
adaptif
% - - - 14 29 46 63 81 100 100
- PDRB adhb Rp. Juta 4,887,405 8,424,068 11.50 9,905,138 11,186,909 12,651,006 14,340,295 16,277,784 18,511,747 18,511,747
- PDRB adhk Rp. Juta 3,398,590 4,255,603 4.60 4,439,989 4,666,429 4,904,416 5,159,446 5,427,737 5,715,407 5,715,407
- Laju Pertumbuhan
Ekonomi
% 5.33 6.77 4.60 5.00 5.10 5.10 5.20 5.20 5.30 5.30
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Peningkatan
implementasi norma
agama, ilmu
pengetahuan dan
kewirausahaan
berwawasan
kebangsaan
% - - - 14.14 29.07 45.74 63.43 81.41 100.00 100.00
- Besaran IPM (Indeks
Pembangunan Manusia)
Indeks 66.80 68.29 0.44 69.87 70.59 71.31 72.03 72.75 73.47 73.47
- PDRB adhb per Kapital Rupiah 4,416,952 7,327,762 10.65 8,267,481 9,218,050 10,293,131 11,522,618 12,919,218 14,514,880 14,514,880
- PDRB adhk per Kapital Rupiah 3,041,878 3,710,780 4.06 3,705,908 3,845,153 3,990,339 4,145,684 4,307,842 4,481,395 4,481,395
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KETIGA :
“Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif dan Inovatif.”
Sasaran dan program pembangunan pada Misi Ketiga adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan
berwawasan kebangsaan, dengan program sebagai berikut:
a. Program Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
b. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama.
c. Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan.
e. Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan.
f. Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat.
g. Program Pembinaan Perpustakaan.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan
program sebagai berikut:
a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 9
2005 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Meningkatnya peran
perempuan dan
terlindunginya anak
% - - - 15 30 47 62 82 100 100
- Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
% - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
PUSKESMAS mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di RS
% - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan
anak korban kekerasan
di dalam unit pelayanan
terpadu
% - - - 45 55 65 75 85 95 95
- Cakupan layanan
bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih
bagi perempuan dan
anak korban kekerasan
di dalam unit pelayanan
terpadu
% - - - 45 55 65 75 85 95 95
- Cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan
terhadap perempuan
dan anak
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
bantuan hukum
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
% - - - 70 80 90 100 100 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2009 (%)
b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
c. Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 10
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Pembinaan, pendidikan dan
pelatihan keterampilan kerja
% - - - 13 28 45 64 79 100 100
- Tingkat Pengangguran
Terbuka
% 15.94 11.34 (6.58) 10.36 10.11 9.85 9.59 9.34 9.08 9.08
- PDRB adhb per Kapital Rp. Juta 4,416,952 7,327,762 10.65 8,267,481 9,218,050 10,293,131 11,522,618 12,919,218 14,514,880 14,514,880
- PDRB adhk per Kapital Rp. Juta 3,041,878 3,710,780 4.06 3,705,908 3,845,153 3,990,339 4,145,684 4,307,842 4,481,395 4,481,395
- Besaran IPM (Indeks
Pembangunan Manusia)
Indeks 66.80 68.29 0.44 69.87 70.59 71.31 72.03 72.75 73.47 73.47
- Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
% - - - 50 55 60 65 70 75 75
- Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis masyarakat
% - - - 35 40 45 50 55 60 60
- Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
% - - - 35 40 45 50 55 60 60
- Besaran pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan
% - - - 25 30 35 40 45 50 50
- Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
% - - - 25 30 35 40 45 50 50
- Besaran pekerja/buruh yang
menjadi peserta program
Jamsostek
% - - - 25 30 35 40 45 50 50
- Besaran Pemeriksaan
Perusahaan
% - - - 20 25 30 35 40 45 45
- Besaran Pengujian
Peralatan di Perusahaan
% - - - 25 30 35 40 45 50 50
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuha
n Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
bantuan hukum
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
% - - - 70 80 90 100 100 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
3. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat, dengan program sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
d. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 11
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
% - - - 25 30 35 40 45 50 50
- Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek
% - - - 25 30 35 40 45 50 50
- Besaran Pemeriksaan
Perusahaan
% - - - 20 25 30 35 40 45 45
- Besaran Pengujian
Peralatan di Perusahaan
% - - - 25 30 35 40 45 50 50
- Pemberian bantuan
sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan
sosial skala provinsi
% - - - 40 50 60 70 80 90 90
- Penyelenggaraan
pelayanan dan
rehabilitasi sosial dalam
panti sosial skala
provinsi
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Penyediaan sarana
prasarana panti sosial
skala provinsi
% - - - 40 50 60 70 80 90 90
- Penyediaan sarana
prasarana pelayanan
luar panti skala provinsi
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Penyelengaraan jaminan
sosial skala provinsi
% - - - 30 30 30 30 40 40 40
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
D. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KEEMPAT :
“Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.”
Sasaran dan program pembangunan pada Misi Keempat adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal.
e. Program Peningkatan Motivasi Siswa Berprestasi.
f. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidikan dan
Kependidikan.
g. Program Peningkatan Layanan Pendidikan.
h. Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 12
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Tersedianya pelayanan
pendidikan yang merata
% - - - 17 33 50 67 83 100 100
- Angka Partisipasi
Sekolah
a. SD Sederajat % 92.13 96.42 0.91 99.18 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
b. SMP Sederajat % 61.89 70.54 2.65 83.29 86.08 88.86 91.65 94.43 97.22 97.22
c. SMU Sederajat % 26.85 41.34 9.01 47.91 53.12 58.33 63.54 68.74 73.95 73.95
- Angka Partisipasi Murni
a. SD Sederajat % 91.48 93.18 0.37 97.44 97.55 97.66 97.77 97.88 97.99 97.99
b. SMP Sederajat % 42.51 53.51 4.71 53.30 55.71 58.12 60.52 62.93 65.34 65.34
c. SMU Sederajat % 19.90 34.02 11.32 31.69 35.07 38.45 41.83 45.21 48.59 48.59
- Angka Partisipasi Kasar
a. SD Sederajat % 103.75 109.37 1.06 115.47 115.72 115.97 116.22 116.48 116.73 116.73
b. SMP Sederajat % 51.56 63.28 4.18 61.94 64.37 66.80 69.24 71.67 74.10 74.10
c. SMU Sederajat % 22.20 53.27 19.13 39.41 42.60 45.78 48.97 52.15 55.34 55.34
- Angka Melek Huruf (%) % 95.50 96.35 0.18 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 100.00 100.00
- Angka rata-rata lama
sekolah
% 6.40 6.47 0.22 7.11 7.35 7.58 7.82 8.05 8.29 8.29
- Besaran IPM (Indeks
Pembangunan Manusia)
Indeks 66.80 68.29 0.44 69.87 70.59 71.31 72.03 72.75 73.47 73.47
- Tersedia satuan
pendidikan dalam jarak
yang terjangkau dengan
berjalan kaki yaitu
maksimal 3km untuk
SD/MI dan 6km untuk
SMP/MTs dari
kelompok pemukiman
permanen di daerah
terpencil
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Jumlah peserta didik
dalam setiap
rombongan belajar
untuk SD/MI tidak
melebihi 32 orang dan
untuk SMPS/MTs tidak
melebihi 36 orang.
Untuk setiap rombongan
belajar tersedia 1 ruang
kelas yang dilengkapi
dengan meja dan kursi
yang cukup untuk
peserta didik dan guru
serta papan tulis
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
i. Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 13
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Di setiap SMP dan MTs
tersedia ruang
laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja
dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik
dan minimal satu set
peralatan praktek IPA
untuk demonstrasi dan
eksperimen peserta
didik
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Di setiap SD/MI dan
SMP/MTs tersedia satu
ruang guru yang
dilengkapi dengan meja
dan kursi untuk setiap
orang guru, kepala
sekolah dan staf
kependidikan lainnya;
dan di setiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala
sekolah yang terpisah
dari ruang guru
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Di setiap SD/MI tersedia
1 orang guru untuk
setiap 32 peserta didik
dan 6 orang guru untuk
setiap satuan
pendidikan, dan untuk
daerah khusus 4 orang
guru setiap satuan
pendidikan
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Di setiap SMP/MTs
tersedia 1 orang guru
untuk setiap mata
pelajaran, dan untuk
daerah khusus tersedia
1 orang guru untuk
setiap rumpun mata
pelajaran
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Di setiap SD/MI tersedia
2 orang guru yang
memenuhi kualifikasi
akademik S1 atau D-IV
dan 2 orang guru yang
telah memiliki sertifikat
pendidik
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Di setiap SMP/MTs
tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S1
atau D-IV sebanyak 70%
dan separuh diantaranya
(35% dari keseluruhan
guru) telah memiliki
sertifikat pendidik, untuk
daerah khusus masing-
masing sebanyak 40%
dan 20%
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 14
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Di setiap SMP/MTs tersedia
guru dengan kualifikasi
akademik S1 atau D-IV dan
telah memiliki sertifikat
pendidik masing-masing 1
orang untuk mata pelajaran
Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia dan Bahasa
Inggris
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Di setiap Kabupaten/Kota
semua kepala SD/MI
berkualifikasi akademik S1
atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Di setiap kabupaten/Kota
semua kepala SMP/MTs
berkualifikasi akademik S1
atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Di setiap Kabupaten/Kota
semua pengawas sekolah
dan madrasah memiliki
kualifikasi akademik S1 atau
D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Pemerintah Kabupaten/Kota
memiliki rencana dan
melaksanakan kegiatan
untuk membantu satuan
pendidikan dalam
mengembangkan kurikulum
dan proses pembelajaran
yang efektif.
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Kunjungan pengawas ke
satuan pendidikan dilakukan
1 kali setiap bulan dan
setiap kunjungan dilakukan
selama 3 jam untuk
melakukan supervisi dan
pembinaan.
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja
pada awal periode
RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 15
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Setiap SD/MI menyediakan
buku teks yang sudah
ditetapkan kelayakannya
oleh pemerintah mencakup
mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika, IPA
dan IPS dengan
perbandingan 1 set untuk
setiap peserta didik.
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Setiap SMP/MTs
menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh
pemerintah mencakup
semua mata pelajaran
dengan perbandingan 1 set
untuk setiap peserta didik
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Setiap SD/MI menyediakan
1 set peraga IPA dan bahan
yang terdiri dari model
kerangka manusia, model
tubuh manusia, bola dunia
(globe), contoh perlatan
optik, kit IPA untuk
eksperimen dasar dan
poster/ carta IPA
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Setiap SD/MI memiliki 100
judul buku pengayaan dan
10 buku referensi, dan
setiap SMP/MTs memiliki
200 judul buku pengayaan
dan 20 buku referensi
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Setiap guru tetap bekerja
37,5 jam per minggu di
satuan pendidikan, termasuk
merencanakan
pembelajaran,
melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing
atau melatih peserta didik
dan melaksanakan tugas
tambahan
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Satuan pendidikan
menyelenggarakan proses
pembelajaran selama 34
minggu per tahun dengan
kegiatan tatap muka sbb:
- a. Kelas I-II : 18 jam per
minggu
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- b. Kelas III : 24 jam per
minggu
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- c. Kelas IV-VI : 27 jam per
minggu
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- d. Kelas VII- IX : 27 jam per
minggu
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja
pada awal periode
RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 16
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Satuan pendidikan
menerapkan kurikulum
tingkat satuan pendidikan
(KTSP) sesuai ketentuan
yang berlaku
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Setiap guru menerapkan
rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) yang
disusun berdasarkan silabus
untuk setiap mata pelajaran
yang diampunya
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Setiap guru
mengembangkan dan
menerapkan program
penilaian untuk membantu
meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Kepala sekolah melakukan
supervisi kelas dan
memberikan umpan balik
kepada guru 2 kali dalam
setiap semester
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Setiap guru menyampaikan
laporan hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil
penilaian setiap peserta
didik kepada kepala
sekolah pada akhir
semester dalam bentuk
laporan hasil prestasi belajar
peserta didik
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Kepala sekolah atau
madrasah menyampaikan
laporan hasil ulangan akhir
semester (UAS) dan
ulangan kenaikan kelas
(UKK) serta ujian akhir
(US/UN) kepada orangtua
peserta didik dan
menyampaikan
rekapitulasinya kepada
Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kantor
Kementerian Agama di
Kabupaten/Kota pada setiap
akhir semester
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
- Setiap satuan pendidikan
menerapkan prinsip-prinsip
manajemen berbasis
sekolah (MBS)
% - - - 20 40 60 80 100 100 100
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja
pada awal periode
RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 17
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Terbinanya bidang
keolahragaan dan
kepemudaan
% - - - 12 28 45 63 81 100 100
- Besaran IPM (Indeks
Pembangunan Manusia)
Indeks 66.80 68.29 0.44 69.87 70.59 71.31 72.03 72.75 73.47 73.47
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
2. Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga, dengan
program sebagai berikut:
a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
b. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
d. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda.
e. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
3. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
b. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
c. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan.
d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
g. Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.
h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
i. Program Perbaikan Gizi Msyarakat.
j. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 18
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Tersedianya pelayanan
kesehatan yang merata
dan berkualitas
% - - - 12 28 45 63 81 100 100
- Besaran IPM (Indeks
Pembangunan Manusia)
Indeks 66.80 68.29 0.44 69.87 70.59 71.31 72.03 72.75 73.47 73.47
- Laju Pertumbuhan
Penduduk
% 0.53 0.55 0.76 1.31 1.29 1.28 1.26 1.24 1.22 1.22
- Jumlah Rumah Tangga KK 296,958 272,937 -1.67 333,302 339,435 345,681 352,041 358,519 364,327 364,327
- Angka Kelangsungan
Hidup Bayi
1000KH 942 947.72 0.13 946 947 948 949 950 951 951
- Cakupan kunjungan ibu
hamil K4
% - - - 75 80 85 90 95 100 100
- Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
% - - - 40 50 60 70 80 100 100
- Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Cakupan pelayanan
nifas
% - - - 50 60 70 80 90 100 100
- Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang
ditangani
% - - - 85 90 95 100 100 100 100
- Cakupan kunjungan bayi % - - - 95 100 100 100 100 100 100
- Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
% - - - 100 100 100 100 100 100 100
- Cakupan pelayanan
balita
% - - - 95 100 100 100 100 100 100
- Cakupan pemberian
makanan pendamping
pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
% - - - 100 100 100 100 100 100 100
- Cakupan balita gizi
buruk perawatan
% - - - 100 100 100 100 100 100 100
- Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
% - - - 100 100 100 100 100 100 100
- Cakupan peserta KB
aktif
% - - - 75 80 85 90 95 100 100
- Cakupan penemuan dan
penanganan penyakit
% - - - 100 100 100 100 100 100 100
- Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
% - - - 60 70 80 90 100 100 100
- Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
% - - - 60 70 80 90 100 100 100
- Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS)
di Kabupaten/Kota
% - - - 60 70 80 90 100 100 100
- Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epideiologi < 24 jam
% - - - 60 70 80 90 100 100 100
- Cakupan Desa Siaga
Aktif
% - - - 40 50 60 70 80 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
4. Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi,
dengan program sebagai berikut:
a. Program Keluarga Berencana.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 19
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Meningkatnya kualitas hidup
dan terkendalinya
pertumbuhan penduduk
% - - - 13 31 48 65 83 100 100
- Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)
% 0.53 0.55 0.76 1.31 1.29 1.28 1.26 1.24 1.22 1.22
- Jumlah Rumah Tangga (kk) KK 296,958 272,937 (1.67) 333,302 339,435 345,681 352,041 358,519 364,327 364,327
- Angka Kelangsungan Hidup
Bayi (1000KH)
1000KH 942 947.72 0.13 946 947 948 949 950 951 951
- Besaran IPM (Indeks
Pembangunan Manusia)
% 66.80 68.29 0.44 69.87 70.59 71.31 72.03 72.75 73.47 73.47
- Cakupan Pasangan Usia
Subur yang istrinya dibawah
usia 20 tahun 3,5%
% - - - 60 70 80 100 100 100 100
- Cakupan Pasangan Usia
Subur menjadi Peserta KB
aktif 65%.
% 0 0 0 60 70 80 100 100 100 100
- Cakupan Pasangan Usia
Subur yang ingin ber- KB
tidak terpenuhi (Unmet
Need) 5%
% 0 0 0 60 70 80 100 100 100 100
- Cakupan Anggora Bina
Keluarga Balita (BKB) ber-
KB 70%
% 0 0 0 60 70 80 100 100 100 100
- Cakupan PUS Peserta KB
Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-
KB 87%
% 0 0 0 60 70 80 100 100 100 100
- Ratio Petugas Lapangan
Keluarga Berencana/
Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB) 1
petugas di setiap 2 (dua)
Desa/Kelurahan
% 0 0 0 60 70 80 100 100 100 100
- Ratio Pembantu Pembina
Keluarga Berencana
(PPKBD) 1 (satu) petugas di
setiap Desa/ Kelurahan.
% 0 0 0 60 70 80 100 100 100 100
- Cakupan penyediaan alat
dan obat untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat 30%
setiap tahun
% 0 0 0 60 70 80 100 100 100 100
- Data mikro keluraga di
setiap Desa/Kelurahan
100% di setiap tahun
% 0 0 0 60 70 80 100 100 100 100
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
c. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS.
d. Program Ketahanan Keluarga.
e. Program Pemberdayaan Keluarga.
f. Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera.
g. Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 20
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Cakupan Pasangan Usia
Subur menjadi Peserta KB
aktif 65%.
% - - - 60 70 80 100 100 100 100
- Cakupan Pasangan Usia
Subur yang ingin ber- KB
tidak terpenuhi (Unmet
Need) 5%
% - - - 60 70 80 100 100 100 100
- Cakupan Anggora Bina
Keluarga Balita (BKB) ber-
KB 70%
% - - - 60 70 80 100 100 100 100
- Cakupan PUS Peserta KB
Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-
KB 87%
% - - - 60 70 80 100 100 100 100
- Ratio Petugas Lapangan
Keluarga Berencana/
Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB) 1
petugas di setiap 2 (dua)
Desa/Kelurahan
% - - - 60 70 80 100 100 100 100
- Ratio Pembantu Pembina
Keluarga Berencana
(PPKBD) 1 (satu) petugas di
setiap Desa/ Kelurahan
% - - - 60 70 80 100 100 100 100
- Cakupan penyediaan alat
dan obat untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat 30%
setiap tahun
% - - - 60 70 80 100 100 100 100
- Data mikro keluraga di
setiap Desa/Kelurahan
100% di setiap tahun
% - - - 60 70 80 100 100 100 100
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
E. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KELIMA :
“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Perdesaan.”
Sasaran dan program pembangunan pada Misi Kelima adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan
menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan
kecamatan, dengan program sebagai berikut:
a. Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
b. Program Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Bidang Infrastruktur.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 21
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Meningkatnya kapasitas
dan kualitas jalan
% - - - 4 17 36 56 77 100 100
- PDRB adhk
Pengangkutan dan
Komunikasi
Rp. Juta 188,665 268,795 7.34 280,594 301,184 323,179 346,995 372,441 400,227 400,227
- PDRB adhb
Pengangkutan dan
Komunikasi
Rp. Juta 307,591 665,576 16.69 919,049 1,104,573 1,328,004 1,598,798 1,925,528 2,324,525 2,324,525
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Sektor Pengangkutan
dan Komunikasi
% 3.84 3.48 (1.95) 5.25 5.44 5.64 5.85 6.06 6.29 6.29
- Cakupan lingkungan
yang sehat dan aman
yang didukung dengan
PSU
% - - - 19 25 31 38 44 50 50
- Tersedianya jalan yang
memudahkan
masyarakat per individu
melakukan perjalanan
% - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Tersedianya jalan yang
menjamin pengguna
jalan berkendara
dengan selamat
% - - - 30 40 50 60 70 80 80
- Tersedianya jalan yang
menjamin kendaraan
dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman
% - - - 30 40 50 60 70 80 80
- Tersedianya jalan yang
menjamin perjalanan
dapat dilakukan sesuai
dengan kecepatan
rencana
% - - - 30 40 50 60 70 80 80
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
2. Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi,
dengan program yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 22
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Meningkatnya
pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur
irigasi
% - - - 2 14 33 53 75 100 100
- PDRB adhk Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,225,999 1,369,416 2.24 1,428,058 1,471,281 1,515,316 1,561,636 1,608,833 1,658,363 1,658,363
- PDRB adhb Sektor
Pertanian
Rp. Juta 1,737,068 2,553,805 8.01 3,131,252 3,457,726 3,819,553 4,224,968 4,675,161 5,177,792 5,177,792
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Sektor Pertanian
% 24.22 22.92 (1.10) 25.24 25.45 25.65 25.86 26.07 26.29 26.29
- Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
% - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada
% - - - 40 50 60 70 80 90 90
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Terlaksananya
pembangunan infrastruktur
jalan poros desa
% - - - 11 23 38 55 76 100 100
- PDRB adhb (Juta) Rp. Juta 4,887,405 8,424,068 11.50 9,905,138 11,186,909 12,651,006 14,340,295 16,277,784 18,511,747 18,511,747
- Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 153,733 127,800 (3.63) 129,922 126,246 122,673 119,201 115,828 112,388 112,388
- Persentasi penduduk di
bawah garis kemiskinan
% 13.89 11.14 (4.32) 10.84 10.40 9.98 9.58 9.19 8.81 8.81
- Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5.33 6.77 4.60 5.00 5.10 5.10 5.20 5.20 5.30 5.30
- Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-
pusat kegiatan dalam
wilayah kabupaten/ kota
% - - - 70 80 90 100 100 100 100
- Tersedianya jalan yang
memudahkan masyarakat
per individu melakukan
perjalanan
% - - - 70 80 90 100 100 100 100
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
3. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-
kawasan strategis, dengan program yaitu Program Pembangunan/Pemeliharaan
Jalan Poros Desa.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 23
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Tersedianya jalan yang
menjamin kendaraan dapat
berjalan dengan selamat
dan nyaman
% - - - 30 40 50 60 70 80 80
- Tersedianya jalan yang
menjamin perjalanan dapat
dilakukan sesuai dengan
kecepatan rencana
% - - - 30 40 50 60 70 80 80
- Cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang
didukung dengan PSU
% - - - 19 25 31 38 44 50 50
- Tersedianya akses air
minum yang aman melalui
sistem penyediaan air
minum dengan jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kebutuhan pokok minimal
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Tersedianya sistem air
limbah setempat yang
memadai
% - - - 30 40 50 60 70 80 80
- Tersedianya sistem air
limbah skal komunitas/
kawasan/kota
% - - - 5 5 5 5 5 5 5
- Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di
perkotaan
% - - - 20 20 20 20 25 30 30
- Tersedianya sistem
penanganan sampah di
perkotaan
% - - - 40 50 60 70 80 90 90
- Tersedianya sistem jaringan
drainase skala kawasan dan
skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari
30 cm selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2 kali
setahun
% - - - 35 40 45 50 55 60 60
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
4. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW),
Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat
Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat
Pelayanan Lingkungan (PPL), dengan program sebagai berikut:
a. Program Pembangunan Perumahan.
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
d. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
f. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman.
g. Program Peningkatan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman.
h. Program Pengentasan Desa Tertinggal.
i. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan.
j. Program Peningkatan Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Persampahan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 24
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Penataan kawasan
permukiman perkotaan
pada Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW), Pusat
Kegiatan Wilayah
Promosi (PKWp), Pusat
Kegiatan Lokal (PKL),
Pusat Kegiatan Lokal
promosi (PKLp), Pusat
Pelayanan Kawasan
(PPK) serta Pusat
Pelayanan Lingkungan
(PPL)
% - - - 2 19 42 62 81 100 100
- PDRB adhb Rp. Juta 4,887,405 8,424,068 11.50 9,905,138 11,186,909 12,651,006 14,340,295 16,277,784 18,511,747 18,511,747
- Laju Pertumbuhan
Ekonomi
% 5.33 6.77 4.60 5.00 5.10 5.10 5.20 5.20 5.30 5.30
- Tingkat Pengangguran
Terbuka
% 15.94 11.34 (6.58) 10.36 10.11 9.85 9.59 9.34 9.08 9.08
- Persentasi penduduk di
bawah garis kemiskinan
% 13.89 11.14 (4.32) 10.84 10.40 9.98 9.58 9.19 8.81 8.81
- Cakupan ketersediaan
rumah layak huni
% - - - 19 25 31 38 44 50 50
- Cakupan layanan rumah
layak huni yang
terjangkau
% - - - 13 19 26 32 38 44 44
- Berkurangnya luasan
permukiman kumuh di
kawasan perkotaan
% - - - 10 10 10 10 20 30 30
- Cakupan lingkungan
yang sehat dan aman
yang didukung dengan
PSU
% - - - 19 25 31 38 44 50 50
- Tersedianya akses air
minum yang aman
melalui sistem
penyediaan air minum
dengan jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kebutuhan pokok
minimal
60liter/orang/hari
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Tersedianya sistem air
limbah setempat yang
memadai
% - - - 30 40 50 60 70 80 80
- Tersedianya sistem air
limbah skal komunitas/
kawasan/kota
% - - - 5 5 5 5 5 5 5
- Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di
perkotaan
% - - - 20 20 20 20 25 30 30
- Tersedianya sistem
penanganan sampah di
perkotaan
% - - - 40 50 60 70 80 90 90
- Tersedianya sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30
cm selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2 kali
setahun
% - - - 35 40 45 50 55 60 60
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
k. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Air Limbah dan
Drainase.
l. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pertamanan.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
5. Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan, meningkatkan sarana dan prasarana
serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan
program sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 25
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Terlaksananya Program
jaringan listrik dan daya
listrik dapat menjangkau
seluruh desa serta jumlah
jaringan teknologi informasi
% - - - 8 29 47 68 83 100 100.00
- Rasio Elektrifikasi (%) % 49.07 69.08 7.08 75.34 80.27 85.20 90.14 95.07 100.00 100.00
- PDRB adhk Pengangkutan
dan Komunikasi
Rp. Juta 188,665 268,795 7.34 280,594 301,184 323,179 346,995 372,441 400,227 400,227
- PDRB adhb Pengangkutan
dan Komunikasi
Rp. Juta 307,591 665,576 16.69 919,049 1,104,573 1,328,004 1,598,798 1,925,528 2,324,525 2,324,525
- Share NTB Kabupaten
Terhadap NTB Provinsi
Sektor Pengangkutan dan
Komunikasi
% 3.84 3.48 (1.95) 5.25 5.44 5.64 5.85 6.06 6.29 6.29
- Pelaksanaan diseminasi dan
pendistribusian informasi
nasional melalui:
Media massa seperti
majalah, radio dan televisi
kegiatan - - - 6 8 10 12 12 12 12.00
Media baru seperti website
(media online)
hari - - - 365 365 365 365 365 365 365.00
Media tradisional seperti
pertunjukan rakyat
kegiatan - - - 6 8 10 12 12 12 12.00
Media interpersonal seperti
sarasehan, ceramah/diskusi
dan lokakarya
kegiatan - - - 6 8 10 12 12 12 12
Media luar ruang seperti
buletin, leaflet, booklet,
brosur, spanduk dan baliho
kegiatan - - - 6 8 10 12 12 12 12
- Cakupan pengembangan
dan pemberdayaan
kelompok informasi di
tingkat kecamatan
% - - - 20 30 40 50 60 70 70
- Tersedianya pedoman
Harga Standar Bangunan
Gedung Negara di
Kabupaten/Kota
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Tersedianya Sistem
Informasi Jasa Konstruksi
setiap tahun
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
a. Program Pembangunan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
b. Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa.
c. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Publik.
d. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang
Perekonomian.
e. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana lainnya.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 26
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Perencanaan,
Pembangunan dan
Pengembangan jaringan
transportasi
% - - - 2 6 26 35 75 100 100
- PDRB adhk
Pengangkutan dan
Komunikasi
Rp. Juta 188,665 268,795 7.34 280,594 301,184 323,179 346,995 372,441 400,227 400,227
- PDRB adhb
Pengangkutan dan
Komunikasi
Rp. Juta 307,591 665,576 16.69 919,049 1,104,573 1,328,004 1,598,798 1,925,528 2,324,525 2,324,525
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Tersedianya pedoman
Harga Standar Bangunan
Gedung Negara di
Kabupaten/Kota
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Penerbitan IUJK dalam
waktu 10 hari kerja setelah
persyaratan lengkap
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Tersedianya Sistem
Informasi Jasa Konstruksi
setiap tahun
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya melalui
peta analog dan peta digital
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Terlaksananya penjaringan
aspirasi masyarakat melalui
forum konsultasi publik yang
memenuhi syarat inklusif
dalam proses penyusunan
RTR dan program
pemanfaatan ruang yang
dilakukan minimal 2 kali
setiap disusunnya RTR dan
program pemanfaatan ruang
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Terlayaninya masyarakat
dalam pengursan izin
pemanfaatan ruang sesuai
dengan Peraturan Daerah
tentang RTR wilayah
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Terlaksanakannya tindakan
awal terhadap pengaduan
masyarakat tentang
pelanggaran di bidang
penataan ruang dalam waktu
5 hari kerja
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Tersedianya luasan RTH
publik sebesar 20% dari
luas wilayah kota/kawasan
perkotaan
% - - - 25 25 25 30 35 40 40
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
S
a
s
a
r
a
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuha
n Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
6. Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional, dengan program
yaitu :
a. Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 27
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Tersedianya dokumen
penataan ruang yang
berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
% - - - 16 39 47 59 79 100 100
- Pelayanan pencegahan
pencemaran air
% - - - 60 80 100 100 100 100 100
- Pelayanan pencegahan
pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak
% - - - 60 80 100 100 100 100 100
- Pelayanan penyediaan
informasi status
kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk
produksi biomassa
% - - - 60 80 100 100 100 100 100
- Pelayanan tindak lanjut
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidup
% - - - 60 80 100 100 100 100 100
- Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya melalui
peta analog dan peta
digital
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
7. Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian
lingkungan hidup, dengan program sebagai berikut:
a. Program Perencanaan Tata Ruang.
b. Program Pemanfaatan Ruang.
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
e. Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka
Hijau (RTH).
f. Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup.
g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 28
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Terlaksananya
penjaringan aspirasi
masyarakat melalui
forum konsultasi publik
yang memenuhi syarat
inklusif dalam proses
penyusunan RTR dan
program pemanfaatan
ruang yang dilakukan
minimal 2 kali setiap
disusunnya RTR dan
program pemanfaatan
ruang
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Terlayaninya masyarakat
dalam pengursan izin
pemanfaatan ruang
sesuai dengan
Peraturan Daerah
tentang RTR wilayah
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Terlaksanakannya
tindakan awal terhadap
pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran di
bidang penataan ruang
dalam waktu 5 hari kerja
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Tersedianya luasan RTH
publik sebesar 20% dari
luas wilayah
kota/kawasan perkotaan
% - - - 25 25 25 30 35 40 40
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
F. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR MISI KEENAM :
“Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah.”
Sasaran dan program pembangunan pada Misi Keenam adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang
kondusif, dengan program sebagai berikut:
a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
b. Program Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan.
c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
d. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
e. Program Pencatatan Kelahiran.
f. Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP).
g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
i. Program Penyusunan dan Penetapan Regulasi Pembangunan dan Pelayanan
Publik.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 29
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Persentase Tingkat
kualitas pelayanan
publik dan kepuasan
masyarakat umum dan
dunia usaha terhadap
kinerja pelayanan
pemerintah
% - - - 8 29 47 68 83 100 100
- Cakupan penerbitan
KTP
% - - - 100 100 100 100 100 100 100
- Cakupan penerbitan
akta kelahiran
% - - - 100 100 100 100 100 100 100
- Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan IMB
di kabupaten/kota
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Penerbitan IUJK dalam
waktu 10 hari kerja
setelah persyaratan
lengkap
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
- Tersedianya Sistem
Informasi Jasa
Konstruksi setiap tahun
% - - - 50 70 80 100 100 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah.
k. Program Peningkatan Informasi Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah.
l. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak
Daerah.
m. Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi.
n. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
o. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah.
p. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
q. Program Pengembangan Otonomi Daerah.
r. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
s. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan, Desa,
dan Kelurahan.
t. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah.
u. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan
Evaluasi.
v. Program Pendidikan Kedinasan.
w. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
x. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 30
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Jumlah database
potensi daerah yang
dibuat dan disajikan
dalam bentuk buku dan
media online
% - - - 2 19 42 62 81 100 100
- Media massa seperti
majalah, radio dan
televisi
kegiatan - - - 6 8 10 12 12 12 12
- Media baru seperti
website (media online)
hari - - - 365 365 365 365 365 365 365
- Media tradisional seperti
pertunjukan rakyat
kegiatan - - - 6 8 10 12 12 12 12
- Media interpersonal
seperti sarasehan,
ceramah/diskusi dan
lokakarya
kegiatan - - - 6 8 10 12 12 12 12
- Media luar ruang seperti
buletin, leaflet, booklet,
brosur, spanduk dan
baliho
kegiatan - - - 6 8 10 12 12 12 12
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Persentase kenaikan
PAD dan alokasi
anggaran untuk
pembangunan
% - - - 12 28 45 63 81 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
2. Terkembangkannya database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan
yang berbasiskan teknologi informasi, dengan program sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika.
b. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
c. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
d. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah.
e. Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah, dengan program sebagai berikut:
a. Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah.
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 31
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Menurunnya jumlah
pelanggaran hukum
% - - - 8 29 47 68 83 100 100
- Persentase peningkatan
pemahaman masyarakat
terhadap peraturan
hukum
% - - - 2 6 26 35 75 100 100
- Cakupan petugas
Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten/Kota
% - - - 10 20 30 40 50 60 60
- Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman,
keindahan) di
kabupaten/ Kota
% - - - 75 80 85 90 100 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Persentase peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
% - - - 2 6 26 35 75 100 100
- Cakupan petugas
Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten/Kota
% - - - 10 20 30 40 50 60 60
- Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman,
keindahan) di
kabupaten/ Kota
% - - - 75 80 85 90 100 100 100
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
4. Terciptanya masyarakat yang demokratis, dengan program sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
b. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
5. Terciptanya Supremasi hukum, dengan program sebagai berikut:
a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
c. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat
d. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Pandeglang VIII - 32
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Berkurangnya korban
bencana alam di
Kabupaten Pandeglang
% - - - 12 28 45 63 81 100 100
- Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten/kota
% - - - 25 25 25 25 25 30 30
- Tingkat waktu tanggap
(response time rate )
daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK)
% - - - 55 60 65 70 75 80 80
- Bantuan sosial bagi
korban bencana skala
provinsi
% - - - 40 50 60 70 80 90 90
- Evakuasi korban
bencana skala provinsi
% - - - 40 50 60 70 80 90 90
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
(1)
Indikator Sasaran Satuan
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Laju
Pertumbuhan
Rata-rata
Tahun 2005-
2010 (%)
6. Terciptanya masyarakat yang sadar akan bahaya bencana, dengan program
sebagai berikut:
a. Program Penanggulangan Bencana.
b. Program Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Adapun indikator sasaran tersebut dalah sebagai berikut:
Untuk lebih lengkapnya, gambaran dan keterkaitan sasaran, program pembangunan
dan indikator tersaji pada lampiran di buku 2.