Perbandingan Peraturan Peraturan Tentang

7/26/2019 Perbandingan Peraturan Peraturan Tentang

1/16

NAMA : SILVIA KUMALASARI

NIM : 811412028

MATA KULIAH : HUKUM AGRARIA

ROMBEL : 1

PERSANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO KEPPRES NO. 55

TAHUN 1953

PERPRES NO. 36

TAHUN 2005

PERPRES NO. 65 TAHUN

2006

UU NO. 2 TAHUN 2012

1 Latar belakang :

untuk memfasilitasi

perolehan hak-hak atas

tanah yang diperlukan

untuk kegiatan

pembangunan, secara

cepat, mudah makadiperlukan pengaturan

tentangPengadaan

Tanah Untuk

Kepentingan

Pembangunan

Latar belakang :

dengan meningkatnya

pembangunan untuk

kepentingan umum yang

memerlukan tanah, untuk

pengadaannya perlu

dilakukan secara cepat dantransparan dengan tetap

memperhatikan prinsip

penghormatan terhadap

hak-hak yang sah atas

tanah

Latar belakang :

untuk lebih meningkatkan

prinsip penghormatan

terhadap hak-hak atas tanah

yang sah dan kepastian hukum

dalam

pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan

untuk kepentingan umum

Latar belakang :

dalam rangka mewuudkan

masyarakat yang adil,

makmur dan seahtera berdasarkan

Pancasila dan UU! 1"#$

pemerintah perlu melaksanakan

pembangunan% untuk menaminterselenggaranya pembangunan

untuk kepentingan umum,

diperlukan tanah yang pengadaannya

dilaksanakan dengan

mengedepankan prinsip

kemanusiaan, demokratis

dan adil


2/16

& Pengadaan tanah adalah

setiap kegiatan untuk

mendapatkan tanah

dengan cara

memberikan ganti

kerugian kepada yang

berhak atas tanah

tersebut'

Pengadaan tanah adalah

setiap kegiatan untuk

mendapatkan

tanah dengan cara

memberikan ganti rugi

kepada yang

melepaskan atau

menyerahkan tanah,

bangunan, tanaman, dan

benda-benda yang berkaitan

dengan tanah atau dengan

pencabutan hak atas tanah'

Pengadaan tanah adalah

setiap kegiatan

untukmendapatkan tanah

dengan cara memberikan

ganti rugi

kepada yang melepaskan

atau menyerahkan tanah,


benda-benda yang

berkaitandengan tanah

Pengadaan Tanah adalah kegiatan

menyediakan tanah dengan cara

memberi ganti kerugian yang layak

dan adil kepada pihak yang berhak'

( Pelepasan atau

penyerahan hak atas

tanah adalah kegiatan

melepaskan hubungan

hukum antara

pemegang hak atas

tanah

dengan tanah yang

dikuasainya dengan

memberikan gantikerugian

atas dasar musyawarah

Pelepasan atau penyerahan

hak atas tanah adalah

kegiatan

melepaskan hubungan

hukum antara pemegang hak

atas tanah

dengan tanah yang

dikuasainya dengan



Pelepasan atau penyerahan

hak atas tanah adalah kegiatan

melepaskan hubungan hukum

antara pemegang hak atas

tanah

dengan tanah yang

dikuasainya dengan



dilakukan berdasarkanprinsip penghormatan

terhadap hak atas tanah

Pelepasan )ak adalah kegiatan

pemutusan hubungan

hukum dari pihak yang berhak

kepada negara melalui

Lembaga Pertanahan

# Kepentingan umum

adalah kepentingan

seluruh lapisan

masyarakat

Kepentingan umum adalah

kepentingan sebagian besar

lapisan masyarakat'

Kepentingan umum adalah

kepentingan sebagian besar

lapisan masyarakat'

Kepentingan Umum adalah

kepentingan bangsa,

negara, dan masyarakat yang harus

diwuudkan oleh

pemerintah dan digunakan sebesar-


3/16

besarnya untuk

kemakmuran rakyat'

$ *anti kerugian adalah

penggantian atas nilai

tanah berikut bangunan,

tanaman dan+atau

benda-benda lain yang

terkait dengan tanah

sebagai akibat

pelepasan atau

penyerahan hak atas

tanah'

*anti rugi adalah

penggantian terhadap

kerugian baik bersifat fisik

dan+atau non fisik sebagai

akibat pengadaan tanah

kepada yang mempunyai

tanah, bangunan, tanaman,

dan+atau benda-benda lain

yang berkaitan dengan tanah

yang dapat

memberikan kelangsungan

hidup yang lebih baik dari

tingkat kehidupan sosial

ekonomi sebelum terkena

pengadaan tanah'

*anti rugi adalah penggantian

terhadap kerugian baik

bersifat fisik dan+atau non

fisik sebagai akibat pengadaan

tanah kepada yang

mempunyai tanah, bangunan,

tanaman, dan+atau benda-

benda lain yang berkaitan

dengan tanah yang dapat

memberikan kelangsungan

hidup yang lebih baik dari

tingkat kehidupan sosial

ekonomi sebelum terkena

pengadaan tanah'

*anti Kerugian adalah penggantian

yang layak dan

adil kepada pihak yang berhak dalam

proses

pengadaan tanah'

Pihak yang berhak :

pemegang hak atas

tanah

yang dikuasainya

Pihak yang berhak :

perseorangan, badan hukum,

lembaga, unit usaha yang

mempunyai hak penguasaan

atas tanah dan+atau

bangunan

serta tanaman yang ada di

atas tanah

Pihak yang berhak :

perseorangan, badan hukum,

lembaga, unit usaha yang

mempunyai hak penguasaan

atas tanah dan+atau bangunan

serta tanaman yang ada di atas

tanah

Pihak yang berhak :

pihak yang menguasai atau memiliki

obek pengadaan tanah'

bek Pengadaan Tanah adalah

tanah, ruang atas tanah dan bawah

tanah, angunan, tanaman, benda

yang berkaitan dengan tanah, atau

lainnya yang dapat dinilai

. asas:

a' kemanusiaan

b' keadilan


4/16

c' kemanfaatan

d' kepastian

e' keterbukaan

f' kesepakatan

g' keikutsertaan

h' keseahteraan

i' keberlanutan

' keselarasan

/ Tuuan:

pemenuhan kebutuhan

tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk

kepentingan umum

Tuuan:

pelaksanaan pembangunan


Tuuan:

pelaksanaan pembangunan


Tuuan:

menyediakan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan guna meningkatkan

keseahteraan dan kemakmuran

bangsa, negara, dan masyarakat

dengan tetap menamin kepentingan

hukum Pihak yang 0erhak'

" !ilaksanakan dengan

cara :

1' pelepasan atau

penyerahan hak atas

tanah

&' ual-beli(' tukar menukar

#' cara lain yangdisepakati secara

sukarela oleh pihak-

pihak yang

bersangkutan

!ilaksanakan dengan cara :

1' pelepasan atau

penyerahan hak atas

tanah&' pencabutan hak atas

tanah'(' ual-beli

#' tukar menukar$' cara lain yang

disepakati secara

sukarela oleh pihak-

pihak yang

bersangkutan


1' pelepasan atau

penyerahan hak atas

tanah&' ual-beli

(' tukar menukar#' cara lain yang

disepakati secarasukarela oleh pihak-

pihak yang

bersangkutan


1' pelepasan atau penyerahan

hak atas tanah&' pencabutan hak

(' ual-beli#' tukar menukar

$' cara lain yang disepakati

secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan

1 Kegiatan pembangunan

yang dilakukan dan

Pembangunan untuk


Pembangunan untuk


Pembangunan untuk kepentingan

umum yang dilaksanakan


5/16

selanutnya dimiliki

Pemerintah serta tidak

digunakan untuk

mencari keuntungan

dilaksanakan Pemerintah

atau Pemerintah daerah

dilaksanakan Pemerintah atau

pemerintah daerah

Pemerintah dan+atau Pemerintah

daerah

11 1' 2alan umum,saluran

pembangunan

air&' 3aduk,

bendungan dan

bangunan

pengairan

lainnya

termasuk

saluran irigasi(' 4umah 5akit

Umum dan

Pusat-pusat

kesehatan

6asyarakat

#' Pelabuhan atau

bandar udara

atau terminal$' Peribadatan

' Pendidikan atau

sekolahan

.' Pasar Umum

atau Pasar

78P495

/' asilitas

1$' alan umum, alantol, rel kereta api ;di

atas tanah, di ruang

atas tanah, ataupun

di ruang bawah

tanah


6/16

pemakaman

umum

"' asilitas

keselamatan

umum sepertiantara lain

tanggul

penanggulangan

bahaya banir,

lahar dan lain-

lain bencana'1' Pos dan

telekomunikasi

11' 5arana olah raga1&' 5tasiun

penyiaran radio,

tele=isi beserta

sarana

pendukungnya%1(' Kantor

Pemerintah%1#' asilitas

>ngkatan0ersenata

4epublik

7ndonesia'

' pos dan

telekomunikasi

&$' sarana olah raga&' stasiun penyiaran

radio, tele=isi dansarana

pendukungnya&.' kantor Pemerintah,

pemerintah daerah,

perwakilan negara

asing, Perserikatan

0angsa-0angsa, dan

ataulembaga-

lembagainternasional di

bawah naungan

perserikatan0angsa-

0angsa

&/' fasilitas Tentara

8asional 7ndonesia

dan

Kepolisian8egara

4epublik 7ndonesia

sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya

&"' lembaga

pemasyarakatan dan

rumah tahanan

(' rumah susun

sederhana

distribusi tenaga

listrik'

11' tempat pemakaman umum

Pemerintah+ Pemerintah

!aerah

1&' fasilitas sosial, fasilitas

umum, dan ruang terbukahiau publik

1(' cagar alam dan cagar budaya1#' kantor

pemerintah+Pemerintah

!aerah+desa

1$' penataan permukiman kumuh

perkotaan dan+atau

konsolidasi tanah, serta

perumahan untukmasyarakat berpenghasilan

rendah dengan statussewa

1' prasarana pendidikan atau

sekolah

Pemerintah+Pemerintah

!aerah

1.' prasarana olahraga

Pemerintah+ Pemerintah

!aerah

1/' pasar umum dan lapangan

parkir umum'


7/16

(1' tempat pembuangan

sampah

(&' cagar alam dan cagar

budaya

((' pertamanan(#' panti sosial($' pembangkit,

transmisi, distribusi

tenaga listrik

1& pelaksanaan

pembangunan untuk

kepentingan umum

dilakukan sesuaidengan dan berdasar

pada 4encana

Umum Tata 4uang

yang telah

ditetapkan terlebih

dahulu

0agi !aerah yang

belum menetapkan

4encana UmumTata 4uang,

pengadaan tanah

dilakukan

berdasarkan

perencanaan ruang

wilayah atau kota

yang telah ada'

?pelaksanaan pembangunan


dilakukan sesuai dengan

dan berdasar pada4encana Umum Tata

4uang yang telah

ditetapkan terlebih

dahulu

0agi !aerah yang belum

menetapkan 4encana

Umum Tata 4uang,

pengadaan tanah

dilakukan berdasarkanperencanaan ruang

wilayah atau kota yang

telah ada'

tanah yang telah

ditetapkan sebagai lokasi

pelaksanaan

pembangunan untuk

? pelaksanaan

pembangunan untuk

kepentingan umum

dilakukan sesuai dengandan berdasar pada

4encana Umum Tata

4uang yang telah

ditetapkan terlebih dahulu

0agi !aerah yang belum

menetapkan 4encana

Umum Tata 4uang,

pengadaan tanah

dilakukan berdasarkanperencanaan ruang

wilayah atau kota yang

telah ada'

tanah yang telah

ditetapkan sebagai lokasi

pelaksanaan

pembangunan untuk

Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum

diselenggarakan sesuai dengan:

a' 4encana Tata 4uang 3ilayahb' 4encana Pembangunan

8asional+!aerah

c' 4encana 5trategis

d' 4encana Kera setiap 7nstansi

yang memerlukan tanah

Pengadaan Tanah dilakukan untuk

infrastruktur minyak, gas, dan

panas bumi, pengadaannya

diselenggarakan berdasarkan

4encana 5trategis dan 4encana

Kera 7nstansi yang memerlukan

tanah

Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum

diselenggarakan melalui

perencanaan dengan melibatkan


8/16

kepentingan umum

berdasarkan surat

keputusan penetapan

lokasi yang ditetapkan

oleh 0upati+ 3alikota

atau *ubernur, maka bagi

siapa yang ingin

melakukan pembelian

tanah di atas tanah

tersebut, terlebih dahulu

harus mendapat

persetuuan tertulis dari

0upati+ 3alikota atau

*ubernur sesuai dengan

kewenangannya

kepentingan umum

berdasarkan surat

keputusan penetapan

lokasi yang ditetapkan

oleh 0upati+ 3alikota

atau *ubernur, maka bagi

siapa yang ingin

melakukan pembelian

tanah di atas tanah

tersebut, terlebih dahulu

harus mendapat

persetuuan tertulis dari

0upati+ 3alikota atau

*ubernur sesuai dengan

kewenangannya

semua pengampu dan pemangku

kepentingan'

1( dilakukan

dengan bantuan

Panitia

Pengadaan

Tanah yang

dibentuk oleh

*ubernurKepala !aerah

Tingkat 7

Panitia

Pengadaan

Tanah dibentuk

di setiap

Kabupaten atau

dilakukan dengan

bantuan panitia

pengadaan tanah

kabupaten+kota yang

dibentuk oleh

0upati+3alikota

Panitia pengadaantanah Pro=insi

!aerah Khusus

7bukota 2akarta

dibentuk oleh

*ubernur Pengadaan

tanah yang terletak

di dua wilayah

dilakukan dengan

bantuan panitia

pengadaan tanah

kabupaten+kota yang

dibentuk oleh

0upati+3alikota

Panitia pengadaantanah Pro=insi !aerah

Khusus 7bukota

2akarta dibentuk oleh

*ubernur Pengadaan

tanah yang terletak di

dua wilayah

kabupaten+kota atau

tahapan:

a' P9498@>8>>8

dilaksanakan oleh

instansi yang

memerlukan tanah

b' P9457>P>8

dilaksanakan oleh

tim persiapan

pengadaan tanah yang

dibentuk oleh

pemerintah

pro=+kab +kota

c' P9L>K5>8>>8

dilaksanakan oleh


9/16

Kotamadya

!aerah Tingkat

77

Pengadaan

tanah berkenaan

dengan tanah

yang terletak di

dua wilayah

Kabupaten+Kota

madya atau

lebih, dilakukan

dengan bantuan

Panitia

Pengadaan

Tanah tingkat

Propinsi yang

diketuai atau

dibentuk oleh

*ubernur

Kepala !aerah

Tingkat 7 yang

bersangkutan

kabupaten+kotaatau lebih, dilakukan

dengan bantuan

panitia pengadaan

tanahpro=insi yang

dibentuk oleh

*ubernur

dua wilayah pro=insi

atau lebih, dilakukan

dengan bantuan

panitia pengadaan

tanah yang dibentuk

oleh 6enteri !alam8egeri yang terdiri

atas unsur

Pemerintah dan

unsur pemerintah

daerah terkait

lebih, dilakukan

dengan bantuan panitia

pengadaan tanah

pro=insi yang dibentuk

oleh *ubernur dua wilayah pro=insi

atau lebih, dilakukan

dengan bantuan panitia

pengadaan tanah yang

dibentuk oleh 6enteri

!alam 8egeri yang

terdiri atas unsur

Pemerintah dan unsur

pemerintah daerah

terkait

Kanwil 0P8+ KantorPertanahan Kab +Kota

d' P98A94>)>8

)>57L

dilaksanakan olehKanwil 0P8+ Kantor

Pertanahan Kab +Kota

1# dilakukan melalui

musyawarah secara

langsung antara

pemegang hak atas

tanah yang

bersangkutan dan

instansi Pemerintah

dilakukan melalui

musyawarah dalam

rangka memperoleh

kesepakatan mengenai:

a' pelaksanaan

pembangunan untuk

kepentingan umum

dilakukan melalui

musyawarah dalam

rangka memperoleh

kesepakatan mengenai:

a' pelaksanaan

pembangunan untuk

kepentingan umum di

diselenggarakan melalui tahapan:

a' perencanaan7nstansi yang

memerlukan tanah membuat

4encana Pengadaan Tanah

yang disusun dalam bentuk

!okumen Perencanaan

Pengadaan Tanah


10/16

yang memerlukan

tanah

6usyawarah dilakukan

di tempat yang

ditentukan dalam surat

undangan

!ipimpin oleh Ketua

Panitia Pengadaan

Tanah

2ika tidak

memungkinkan

terselenggaranya

musyawarah secara

efektif, musyawarah

dilaksanakan Panitia

Pengadaan Tanah dan

instansi Pemerintah

yang memerlukan tanah

dengan wakil-wakilyang ditunuk diantara

dan oleh para

pemegang

hak atas tanah, yang

sekaligus bertindak

selaku kuasa mereka

di lokasi tersebutb' bentuk dan besarnya

ganti rugi

6usyawarah dilakukan ditempat yang ditentukan

dalam surat undangan

6usyawarah dilakukan

secara langsung antara

pemegang hak atas tanah,


benda-benda lain yang

berkaitan dengan tanah

bersama panitia pengadaan

tanah, dan instansi

Pemerintah atau pemerintah

daerah yang memerlukan

tanah

2ika tidak memungkinkan

terselenggaranya

musyawarah secara efektif,

musyawarah


Pengadaan Tanah dan

instansi Pemerintah yang

memerlukan tanah

dengan wakil-wakil yang

lokasi tersebutb' bentuk dan besarnya

ganti rugi

6usyawarah dilakukan ditempat yang ditentukan dalam

surat undangan

6usyawarah dilakukan secara

langsung antara pemegang hak

atas tanah, bangunan,

tanaman, dan benda-benda

lain yang

berkaitan dengan tanah

bersama panitia pengadaan

tanah, dan instansi Pemerintah

atau pemerintah daerah yang

memerlukan

tanah

2ika tidak memungkinkan

terselenggaranya musyawarah

secara efektif, musyawarah


Pengadaan Tanah dan instansi

Pemerintah yang memerlukan

tanah

dengan wakil-wakil yang

ditunuk diantara dan oleh

b' persiapan5etelah dokumen

rencana pengadaan tanah

diterima oleh *ubernur,

*ubernur membentuk T!

P"#$%&%' P"'(%)%%' T%'%*

paling lama 10 *%# +"#,%

c' pelaksanaanmeliputi:

- 7n=entarisasi dan identifikasi

penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan

tanah

- Penilaian ganti kerugian

- 6usyawarah penetapan ganti

kerugian

- Pemberian ganti kerugian

- Pelepasan hak obek

pengadaan tanah

- Pendokumentasian peta

bidang, daftar nominatif dan

data administrasi pengadaan

tanah'

-

Pemutusan hubungan )ukumantara pihak yang berhak

dengan obek pengadaan tanah,

dan

d' penyerahan hasil 5etelah

dilakukannya ganti kerugian

dan pelepasan hak obek


11/16

ditunuk diantara dan oleh

para pemegang hak atas

tanah, yang sekaligus

bertindak selaku kuasa

mereka dilakukan secara

tertulis, bermaterai cukup

yang diketahui oleh Kepala

!esa+Lurah atau surat

penunukan+kuasa yang

dibuat di hadapan peabat

yang berwenang

para pemegang hak atas tanah,

yang sekaligus bertindak

selaku kuasa mereka

dilakukan secara

tertulis, bermaterai cukup

yang diketahui oleh Kepala

!esa+Lurah atau surat

penunukan+kuasa yang dibuat

di hadapan peabat yang

berwenang

pengadaan tanah, Ketua

Pelaksana Pengadaan tanah

menyerahkan hasil pengadaan

tanah berupa bidang tanah dan

dokumen pengadaan tanah

kepada instansi yang

memerlukan tanah disertai

dengan data pengadaan tanah

paling lama *%# +"#,% seak

dilakukan pelepasan hak obek

pengadaan tanah'

5etalah dilakukan serah terima

hasil pengadaan tanah, maka

instansi yang memerlukan

dapat langsung menggunakan

untuk melaksanakan

pembangunan dan waib

mendaftarakan tanah yang

diperolehnya tersebut

1# *anti kerugian dalam

rangka pengadaan tanah

diberikan untuk :

a' hak atas tanah%

b' bangunan%

c' tanaman%

d' benda-benda lain,

yang berkaitan dengan

tanah'

*anti rugi dalam rangka

pengadaan tanah diberikan

untuk:

a' hak atas tanah%

b' bangunan%

c' tanaman%

d' benda-benda lain yang

berkaitan dengan tanah'

*anti rugi dalam rangka

pengadaan tanah diberikan

untuk:

a' hak atas tanah%

b' bangunan%

c' tanaman%

d' benda-benda lain yang

berkaitan dengan tanah'

*anti rugi dalam rangka pengadaan

tanah diberikan untuk

a' tanah%

b' ruang atas tanah dan bawah

tanah%

c' bangunan%

d' tanaman%e' benda yang berkaitan dengan

tanah% dan+atauf' kerugian lain yang dapat dinilai

1$ 0entuk ganti kerugian 0entuk ganti rugi dapat 0entuk ganti rugi dapat Pemberian *anti Kerugian dapat


12/16

dapat berupa :

a' uang%

b' tanah penggantic' pemukiman

kembalid' gabungan dari dua

atau lebih untuk

ganti kerugian

e' bentuk lain yang

disetuui oleh

pihak-pihak yang

bersangkutan

Penggantian terhadapbidang tanah yang

dikuasai dengan hak

ulayat diberikan dalam

bentuk pembangunan

fasilitas umum atau

bentuk lain yang

bermanfaat bagi

masyarakat setempat

berupa:

a' uang% dan+atau

b' tanah pengganti%

dan+atau

c' pemukiman kembalid' kompensasi berupa

penyertaan

modal;saham< sesuai

dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan

Penggantian terhadap

bidang tanah yang dikuasaidengan hak ulayat diberikan

dalam bentuk pembangunan

fasilitasumum atau bentuk

lain yang bermanfaat bagi

masyarakat setempat

berupa :

a' Uang% dan+atau

b' Tanah pengganti% dan+atauc' Pemukiman kembali%

dan+ataud' *abungan dari dua atau

lebih bentuk ganti

kerugian

e' 0entuk lain yang

disetuui oleh pihak-pihak

yang bersangkutan

diberikan dalam bentuk:

a' uang%

b' tanah pengganti%c' permukiman kembali%

d' kepemilikan saham% ataue' bentuk lain yang disetuui oleh

kedua belah pihak

1 !asar dan caraperhitungan ganti

kerugian :

a' harga tanah yang

didasarkan atas

nilai nyata atau

sebenarnya,

dengan

!asar perhitungan besarnyaganti rugi :

a' 8ilai 2ual byek Paak

atau nilai

nyata+sebenarnya

dengan memperhatikan

8ilai 2ual byek Paak

tahun beralan

!asar perhitungan besarnyaganti rugi :

a' 8ilai 2ual byek

Paak ;82P< atau

nilainyata+sebenarnya

dengan

memperhatikan 8ilai

2ualbyek Paak

!asar perhitungan besarnya gantirugi :

a' 8ilai *anti Kerugian

yang dinilai oleh

Penilai merupakan

nilai pada saat

pengumuman

penetapan lokasi


13/16

memperhatikan

nilai ual obyek

Paak 0umi dan

0angunan yang

terakhir untuktanah yang

bersangkutan%

b' nilai ual

bangunan yang

ditaksir oleh

instansi

Pemerintah

!aerah yang

bertanggung

awab di bidang

bangunanc' nilai ual tanaman

yang ditaksir oleh

instansi

Pemerintah

!aerah yang

bertanggung

awab di bidang

pertanian'

berdasarkan penetapan

Lembaga+Tim Penilai

)arga Tanah yang

ditunuk oleh panitia%

b' nilai ual bangunan yangditaksir oleh perangkat

daerah yang

bertanggung awab di

bidang bangunan%

c' nilai ual tanaman yang

ditaksir oleh perangkat

daerah yang

bertanggung awab di

bidang pertanian

tahun beralan

berdasarkan penilaian

Lembaga+Tim Penilai

)arga Tanah yang

ditunuk oleh panitiab' nilai ual bangunan

yang ditaksir oleh

perangkat daerah yang

bertanggung awab di

bidang bangunan%

c' nilai ual tanaman

yang ditaksir oleh

perangkat daerah

d' yang bertanggungawab di bidang

pertanian

pembangunan untuk

Kepentingan Umum

b' 0esarnya nilai *anti

Kerugian berdasarkan

hasil penilaian Penilaidisampaikan kepada

Lembaga Pertanahan

dengan berita acara'c' 8ilai *anti Kerugian

berdasarkan hasil

penilaian Penilai

menadi dasar

musyawarah

penetapan *antiKerugian'

1. *anti rugi diserahkan

langsung kepada:

a' pemegang hak

atas tanah atau

yang berhak

*anti rugi diserahkan

langsung kepada:

a' pemegang hak atas

tanah atau yang

berhak sesuai

*anti rugi diserahkan

langsung kepada:

a' pemegang hak atas

tanah atau yang berhak

sesuai dengan

Pemberian *anti Kerugian atas

bek Pengadaan Tanah diberikan

langsung kepada Pihak yang 0erhak

pemegang hak atas tanah tidak dapat


14/16

sesuai dengan

peraturan

perundang-

undangan

b' nadBir bagitanah wakaf

c' pemegang hakatas tanah tidak

dapat

ditemukan

dititipkan di

Pengadilan

negeri yang

wilayahhukumnya

dengan peraturan

perundang-undangan

b' nadBir bagi tanah

wakaf

c' pemegang hak atastanah tidak dapat

ditemukan

dititipkan di

Pengadilan negeri

yang wilayah

hukumnya

peraturan perundang-

undangan

b' nadBir bagi tanah

wakaf

c' pemegang hak atastanah tidak dapat

ditemukandititipkan

di Pengadilan negeri

yang wilayah

hukumnya

ditemukandititipkan di

Pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya

0ilamana pihak yang berhakmenolak bentuk dan+atau besarnya

ganti kerugian, maka ganti kerugian

dititpkan di pengadilan negeri

setempat'

Penitipan ganti kerugian selain

disebabkan karena ditolak dari pihak

yang berhak, uga dapat dilakukan

terhadap pihak yang berhak

menerima ganti kerugian tidak

diketahui keberadaannya, obek

pengadaan tanah yang akan

diberikan ganti kerugian sedang

menadi obek perkara di pengadilan,

masih dipersengketakan

kepemilikannya, diletakkan sita oleh

peabat yang berwenang% atau

menadi aminan di 0ank'

1/ >pabila upaya

penyelesaian yang

ditempuh *ubernur

>pabila upaya penyelesaian

yang ditempuh

0upati+3alikota

>pabila upaya penyelesaian

yang ditempuh

0upati+3alikota

!alam hal tidak teradi kesepakatan

Pihak yang 0erhak dapat engaukan

keberatan kepada pengadilan negeri


15/16

kepala !aerah Tingkat 7

tetap tidak diterima

oleh pemegang hak atas

tanah dan lokasi

pembangunan yangbersangkutan tidak

dapat dipindahkan,

maka *ubernur Kepala

!aerah Tingkat 7 yang

bersangkutan

mengaukan usul

penyelesaian dengan

cara pencabutan hak

atas

tanah sebagaimana

diatur dalam Undang-

undang 8omor &

Tahun

1"1 tentang

pengcabutan )ak-hak

>tas Tanah dan 0enda-

benda Aang >da !i

atasnya'

atau *ubernur atau 6enteri

!alam 8egeri tetap tidak

diterima oleh pemegang hak

atas tanah dan lokasi

pembangunan yangbersangkutan tidak dapat

dipindahkan, maka

0upati+3alikota atau

*ubernur atau 6enteri

!alam 8egeri sesuai

kewenangan mengaukan

usul penyelesaian dengan

cara pencabutan hak atas

tanah berdasarkan Undang-

undang 8omor & Tahun

1"1 tentang Pencabutan

)ak-hak >tas Tanah !an

0enda-benda Aang >da !i

>tasnya

atau *ubernur atau 6enteri

!alam 8egeri tetap tidak

diterima oleh pemegang hak

atas tanah dan lokasi

pembangunan yangbersangkutan tidak dapat

dipindahkan, maka

0upati+3alikota atau

*ubernur atau 6enteri !alam

8egeri sesuai kewenangan

mengaukan usul penyelesaian

dengan cara pencabutan hak

atas tanah berdasarkan

Undang-undang 8omor &

Tahun 1"1 tentang

Pencabutan )ak-hak >tas

Tanah !an 0enda-benda Aang

>da !i >tasnya

tidak bersedia menerima

ganti rugi sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan

Presidenbanding kepada

Pengadilan Tinggi agar

menetapkan ganti rugi

sesuai Undang-Undang

8omor & Tahun 1"1

tentang Pencabutan )ak-

setempat dalam waktu paling lama

1# ;empat belas< hari kera setelah

musyawarah penetapan *anti

Kerugian

Pengadilan negeri memutus bentuk

dan+atau besarnya *anti Kerugian

dalam waktu paling lama ( ;tiga

puluh< hari kera seak diterimanya

pengauan keberatan

kasasi kepada 6ahkamah >gung

4epublik 7ndonesia 1# ;empat belas ( hari kera

Putusan pengadilan

negeri+6ahkamah >gung yang

telah memperoleh kekuatan hukum

tetap menadi dasar pembayaran

*anti Kerugian kepada pihak yang

mengaukan keberatan


16/16

)ak >tas Tanah dan 0enda-

0enda yang >da di >tasnya

dan Peraturan Pemerintah

8omor (" Tahun 1".(

tentang >cara Penetapan*anti Kerugian oleh

Pengadilan Tinggi

5ehubungan dengan

Pencabutan )ak-)ak >tas

Tanah dan 0enda-0enda

yang ada di >tasnya

Documents

Perbandingan Peraturan Peraturan Tentang