Upload
vuongdan
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan telah berkembangnya cara dan macam pemasangan
reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagai akibat
semakin berkembangnya dunia usaha yang dibarengi teknologi yang
semakin canggih maka dipandang perlu meninjau kembali
ketentuan Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 33/DPRD-GR/1969
tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1980 tentang Perubahan
Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor
33/DPRD-GR/1969 tentang Pajak Reklame;
b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah sendiri yang cukup potensial untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan maupun Pembangunan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c. bahwa dipandang perlu menetapkan Pajak Reklame tersebut dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
2
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1958 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Negara dan Daerah yang berhak mengurus
rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 77 );
4. Undang-Undang Nomor 11 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 56 );
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak
Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1850 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk-Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor
4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
3
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG PAJAK REKLAME.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung
c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung.
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.
e. Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung.
f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung.
g. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan
Reklame.
4
h. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk,
susunan dan/atau corak ragamnya, dengan maksud untuk mencari
keuntungan (Sales Promotion) dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau seseorang
ataupun untuk menarik perhatian umum atas suatu barang, jasa atau
seseorang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca dan didengar
dari sesuatu tempat oleh umum.
i. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan
wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang
terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
j. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya pajak yang terhutang,
berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk menyetor Pajak.
k. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat
Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan.
l. Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah Surat Keputusan yang
menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan.
m. Surat Tagihan pajak yang selanjutnya disebut STP adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi.
BAB II
OBYEK PAJAK
Pasal 2
Obyek Pajak adalah Penyelenggaraan Reklame.
5
Pasal 3
Jenis Reklame terdiri dari :
a. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu,
logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang
disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau
ditempelkan pada benda lain.
b. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan sejenis dengan itu.
c. Reklame Bersinar adalah Reklame yang membuat tulisan atau
gambaran yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat
penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari.
d. Reklame Film atau Slide reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan Klise berupa kaca film ataupun bahan-bahan lain yang
sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau
diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui
Pesawat Televisi.
e. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunakan
suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat
apapun.
f. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan
cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
g. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa disertai suara.
h. Reklame Tempel (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau
dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari
200 cm perlembar.
6
i. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebarkan diberikan atau
dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan
pada benda lain.
j. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan
menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
Pasal 4
Dikecualikan dari Obyek Pajak :
a. Reklame yang diadakan oleh atau untuk keperluan Negara atau
Pemerintah Daerah.
b. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk
menjamin keselamatan umum.
d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan
Pemilihan Umum yang diselenggarakan berkenaan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
e. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang
berkenaan dengan adanya Konperensi, Kongres, Rapat/Pertemuan
Partai atau Organisasi-Organisasi, Usaha-usaha sosial dan lain-
lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu
tertentu sedangkan undangan dengan batas waktu tertentu sedangkan
untuk waktu selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi,
pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame
biasa.
f. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari
daerah lain dan berada di daerah tujuan tidak lebih dari 7 hari.
7
BAB III
WAJIB PAJAK
Pasal 5
(1) Wajib Pajak adalah orang atau badan hukum/lembaga yang
menyelenggarakan reklame.
(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak reklame adalah :
a. Untuk perorangan adalah orang yang menyelenggarakan reklame
atau kuasanya.
b. Untuk badan hukum/lembaga adalah pengurus atau kuasanya.
BAB IV
PERIJINAN
Pasal 6
(1) Setiap penyelenggara reklame harus mendapat ijin terlebih dahulu dari
Kepala Daerah.
(2) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah
dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
(3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Kepala
Daerah.
(4) Apabila penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa ijin dikenakan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
8
Pasal 7
(1) Ijin yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diberikan untuk suatu masa
yang tertentu dan jika perlu dengan mencantumkan didalamnya
perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan syarat-syarat
Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesusilaan serta Keselamatan
umum.
(2) Bagi reklame selebaran sebelum diedarkan terlebih dahulu harus
dicap/perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Pasal 8
Permohonan ijin yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditolak apabila
reklame yang akan diadakan menurut pertimbangan Kepala Daerah akan
merugikan keindahan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan,
kesusilaan atau keselamatan umum.
Pasal 9
Ijin yang dimaksud dalam pasal 6 menjadi tidak berlaku lagi :
a. Apabila pada reklame yang telah mendapat ijin untuk dipasang
ternyata ada perubahan dengan tanpa ijin dari Kepala Daerah.
b. Apabila syarat-syarat yang dimaksud pasal 7 dan pasal 13 Peraturan
Daerah ini tidak dipenuhi.
c. Dalam keadaan luar biasa atas permohonan dari pemegang ijin.
9
BAB V
DASAR PERHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10
Untuk menghitung Pajak Reklame didasarkan atas jenis reklame, waktu
penyelenggaraan luas, ketinggian dan lokasi.
Pasal 11
(1) Jenis Reklame adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
Peraturan Daerah ini.
(2) Waktu penyelenggaraan reklame dibagi dalam kelompok:
a. Harian
b. Mingguan
c. Bulanan
d. Tahunan
(3) Luas reklame ditetapkan dalam M2 (Meter Persegi), Lembar, Roll,
Satuan, Siaran, Peragaan dengan pembulatan apabila terdapat
pecahan.
(4) Untuk Reklame yang bentuk medianya sedemikian rupa sehingga
sulit untuk diukur, maka luas media reklame dihitung 50 cm dari
batas naskah (tulisan, gambar atau sejenisnya) paling tinggi dan
paling bawah serta paling jauh baik sebelah kiri maupun sebelah
kanan, kemudian dari batas-batas tersebut dibuat garis empat persegi
sehingga mencakup seluruh naskah (tulisan, gambar dan sejenisnya).
(5) Ketinggian ditetapkan dalam M (meter).
(6) Lokasi yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan sebagai berikut :
a. Jalan Protokol (Klas Utama)
b. Jalan Ekonomi (Klas Satu)
c. Jalan Lingkungan (Kals Dua).
10
Pasal 12
(1) Besarnya tarif Pajak Reklame ditetapkan dalam lampiran Peraturan
Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(2) Jenis Reklame Papan, Papan bercahaya, Reklame Merk bercahaya
apabila dipasang pada Gedung atau benda yang mempergunakan
suatu alat lainnya pada ketinggian 10 meter sampai dengan maksimal
20 meter dari permukaan tanah dikenakan tambahan pajak 50%
(Lima Puluh Persen)
Pasal 13
(1) Kepala Daerah menetapkan nama-nama jalan yang termasuk Jalan
Protokol, Ekonomi dan Lingkungan untuk wilayahnya dengan Surat
Keputusan.
(2) Apabila suatu reklame berhubung dengan letaknya dapat digolongkan
lebih dari satu klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini reklamenya digolongan kelas jalan yang tarifnya paling
tinggi.
(3) Untuk suatu reklame yang mempunyai lebih dari satu sifat atau
macam reklame yang mempunyai lebih dari suatu sifat atau macam
reklame dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang paling tinggi.
BAB VI
TATA CARA MEMASANG REKLAME
Pasal 14
(1) Setiap orang, Badan Hukum/Lembaga yang akan memasang,
menempatkan, membunyikan reklame harus mengajukan
11
permohonan ijin kepada Kepala Daerah/Petugas yang ditunjuk
dengan mengisi blanko yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah berhak meminta kepada pemohon ijin agar
memperlihatkan alat reklame yang akan dipergunakan.
(3) Pemohon ijin reklame yang mempergunakan tanah milik perorangan
agar melampirkan surat pernyataan tidak keberatan/kontrak sewa
menyewa dari pemilik tanah dimana reklame tersebut dipasang.
(4) Pemasangan reklame diatas tanah negara dan atau tanah yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka kepada pemohon ijin
diwajibkan membayar retribusi sebesar 25% dari jumlah pajak
reklame atas penggunaan tanah tersebut.
(5) Setiap pemilik tanah yang tanahnya disewa untuk tempat pemasangan
reklame dikenakan retribusi sebesar 25% dari nilai sewa tanah untuk
selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
Pasal 15
(1) Kepala Daerah dapat menarik ijin reklame, bila reklame tersebut
dirubah tanpa ijin Kepala Daerah.
(2) Setiap Perubahan bentuk, gambar reklame harus mendapat ijin dari
Kepala Daerah.
Pasal 16
(1) Dilarang memasang reklame, menempatkan, menyebarkan,
membunyikan reklame dalam Wilayah Daerah.
(2) Larangan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) tidak berlaku untuk
pasal 4.
12
BAB VII
MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN
Pasal 17
Masa pajak reklame berlaku sesuai dengan masa yang tercantum dalam
surat ijin penyelenggaraan reklame.
Pasal 18
(1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPT.
(2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan
jelas, besar dan lengkap serta ditanda tangani serta disampaikan tepat
pada waktunya.
Pasal 19
(1) SPT sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) harus memuat antara lain :
a. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Jenis reklame yang akan diselenggarakan;
c. Lamanya Penyelenggaraan;
d. Luas dan Ketinggian;
e. Lokasi
(2) Bentuk dan isi SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Daerah.
13
(3) Kepala Daerah dapat diwajibkan pemohon ijin untuk menyerahkan
jaminan untuk biaya pembongkaran reklame yang ijinnya sudah
habis.
BAB VIII
KETENTUAN PAJAK
Pasal 20
(1) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) pajak
ditetapkan dengan menerbitkan SKP.
(2) Dalam hal SPT tidak disampaikan sebagaimana mestinya maka
diterbitkan SKP secara jabatan.
(3) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan
tambahan pajak sebesar 25% dari pokok pajak.
(4) Bentuk dan isi SKP dan SKP Tambahan ditetapkan oleh Kepala
Daerah.
Pasal 21
(1) Jika ternyata pajak kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang
salah, maka pajak yang kurang dibayar ditagih dengan tagihan susulan
dengan menerbitkan STP sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa
pajak terhutang.
(2) Ketetapkan pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) pasal ini,
dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang
kurang dibayar.
(3) Kepala Daerah berwenang mengurangkan atau membatalkan baik
untuk seluruhnya maupun sebagian tambahan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dan (3) pasal ini berdasarkan kekhilapan atau kelalaian yang
tidak disengaja.
14
BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 22
(1) Pembayaran Pajak dilakukan dimuka/sebelum ijin dikeluarkan.
(2) Ijin penyelenggaraan reklame diterbitkan setelah pajak reklame
dibayar lunas.
Pasal 23
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang
ditentukan oleh Kepala Daerah.
Pasal 24
(1) STP diterbitkan apabila :
a. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi atau
bunga.
b. Dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
(2) Bentuk dan isi STP ditentukan oleh Kepala Daerah.
Pasal 25
(1) SPT, SKP, SKP Tambahan dan STP merupakan dasar penagihan
pajak.
(2) Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur oleh Kepala Daerah.
15
Pasal 26
Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya
penghapusan pajak diatur oleh Kepala Daerah.
Pasal 27
Jumlah pajak dan denda yang tercantum dalam SKP, SKP Tambahan dan
STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.
BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 28
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada
Kepala Daerah atas SKP, SKP tambahan dan STP dalam waktu 30
(Tiga puluh) hari.
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan
yang diajukan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau
keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap
diterima.
(4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukan
surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
Pasal 29
Apabila Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) wajib pajak dapat
memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka
16
waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima menurut cara
yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.
BAB XI
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 30
(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan
terhadap pembayaran pajak reklame
(2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
(1) Barang siapa yang melanggar Peraturan ini diancam Pidana dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
(2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
(3) Kepala Daerah dapat membongkar reklame yang dipasang tanpa ijin
dan atau reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ijin yang telah
diberikan tanpa ada ganti rugi kepada pemasang.
17
BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32
(1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Dati II Badung yang Pengangkatannya
ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindakan pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan.
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.
g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan
dengan pemeriksaan perkara.
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
18
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum
tersangka atau keluarganya.
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 33/DPRD-GR/1969 tentang
Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung Nomor 9 Tahun 1980 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan
Daerah Tingkat II Badung Nomor 33/DPRD-GR/1969 tentang Pajak
Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 34
Hal-hal yang memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah
ini dilaksanakan dengan keputusan Kepala Daerah.
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
19
Denpasar, 21 Januari 1994
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TINGKAT II BADUNG
KETUA,
TTD TTD
I KETUT GARGA I G.B. ALIT PUTRA
Disahkan
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 973.510.61-741 26 Oktober 1994
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
ttd.
Drs. H. OMAN SACHRONI
NIP. 010054135
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Nomor : 80 Tanggal : 4-11-1994
Seri : A Nomor : 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung
TTD
Drs. Ida Bagus Yudara Pidada
Pembina Utama Muda
Nip. 010045843
20
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
PAJAK REKLAME
I. UMUM
Sejalan dengan pesatnya perkembangan cara dan macam pemasangan reklame
di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagai akibat dari berkembangnya dunia
usaha yang dibarengi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 33/DPRD-GR/1969
tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Nomor 9 Tahun 1980 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor
33/DPRD-GR/1969 tentang Pajak Reklame, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dewasa ini.
Untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Pajak
Reklame, sehingga semua pemasangan Reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung disesuaikan dengan alam Bali terlebih-lebih saat ini Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung sedang giat-giatnya menjadikan Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung yang Bali yaitu Bersih, Aman, Lestari dan Indah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 samapi 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 huruf a,b,d,f : Cukup Jelas
Pasal 4 huruf c Perkataan semata-mata untuk menjamin keselamatan umum
dimaksudkan Pemasangan Reklame yang berkenaan untuk
kepentingan keselamatan umum tanpa disertai tulisan, benda,
alat yang sejenisnya sebagaimana Reklame yang dipasang oleh
sponsor, apabila disertai dengan gambar, benda, alat sejenisnya
kepada sponsor dikenakan Pajak Reklame 25% dari tarif yang
berlaku untuk itu.
21
Pasal 4 huruf e tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang
dengan adanya Konprensi, Kongres, Rapat/Pertemuan Partai
atau Organisasi, usaha untuk sosial dan lainnya semata-mata
tidak mencari keuntungan dengan batas batas waktu tertentu
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
dikenakan Pajak Reklame sedangkan untuk selebihnya
dikenakan Pajak Reklame.
Tetapi apabila tulisan-tulisan, tanda-tanda dan sebagainya yang
dipasang berkenaan adanya Konperensi, Kongres,
Rapat/Pertemuan Partai atau Organisasi-organisasi, Usaha-usaha
Sosial dan lain-lain yang dipasang menyertakan Sponsor maka
dikenakan Pajak 25% dari tarif yang berlaku untuk itu.
Pasal 5 sampai dengan pasal 14 cukup jelas.
Pasal 15 ayat (4) Pemasangan Reklame diatas tanah negara dan diatas tanah
negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maka kepada
pemohon ijin diwajibkan membayar retribusi sebesar 25% dari
jumlah Pajak Reklame atas penggunaan tanah tersebut.
Pasal 16 sampai dengan pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
Pasal 19 ayat (3) Jaminan ini dikenakan kepada pemegang ijin yang kontruksi
reklamenya sedemikian rupa sehingga sulit untuk dibongkar dan
jika dibongkar memerlukan biaya tinggi, Jaminan ini akan
dipergunakan untuk biaya pembongkaran reklame yang ijinnya
sudah habis dan tidak dibongkar oleh yang bersangkutan jika
reklame dibongkar oleh pemegang ijin, maka jaminan
dikembalikan kepada pemegang ijin.
Besarnya uang jaminan akan ditentukan oleh tim sesuai dengan
kontruksi reklame tersebut.
Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 : Cukup Jelas