PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERDA_11_1990.pdf · 6 Pasal 10 Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagai tercantum dalam

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

Mengingat : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan maka

pertanian tanaman pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung perlu dikelola secara intensip sehingga dapat berhasil

guna dan berdaya guna demi untuk mencapai swasembada di

bidang pangan;

b. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan Pemerintah

dibidang Pertanian Tanaman Pangan maka dipandang perlu

membentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b serta

pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan dipandang perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung tentang Pembentukan, Susunana Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah

Tingkat II Badung.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

2. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan

Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655;

2

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang

Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah I Bali Nomor 15 Tahun 1989

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali dibidang Pertanian Tanaman Pangan kepada

Kabupaten Daerah Tingkat II;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan;

6. Keputusan Menteri Pertanian Pertanian Tanggal 23 Juni 1980

Nomor 453/kpts/org/6/1980 tentang Susunan Organisasi Dinas

Pertanian Tanaman Pangan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

3

d. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II

Badung;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah

Tingkat II Badung;

f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah

Tingkat II Badung;

g. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah

Tingkat II Badung

BAB III

PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman

Pangan.

2. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang yang menjadi

tanggung jawabnya.

4

b. Melaksanakan tugas pembentukan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah

kepadanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada 4 Dinas Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan ketentuan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian

perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

sesuai dengan Peraturan Perundnag-Undangan yang berlaku;

b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang –

Undangan yang berlaku;

c. Pengamanan dan Pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas Pokoknya sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan

Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi-seksi

d. Cabang Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum

b. Urusan Kepegawaian

c. Urusan Keuangan

d. Urusan perlengkapan.

5

Pasal 8

1. Seksi – seksi yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah :

a. Seksi Bina Program

b. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan

c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

d. Seksi Penyuluhan

e. Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

2. Seksi Bina Program terdiri dari :

a. Sub. Seksi Data dan Statistik Pertanian

b. Sub. Seksi Identifikasi, Perumahan Program & Penganggaran

c. Sub. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.

3. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :

a. Sub. Seksi Pengujian dan Pengembangan Produksi

b. Sub. Seksi Pembinaan Produksi Benih dan Bibit

c. Sub. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

4. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :

a. Sub. Seksi Konservasi Tanah dan Air

b. Sub. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Gulma

c. Sub. Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit

5. Seksi Penyuluhan terdiri dari :

a. Sub. Seksi Bimbingan/Pengembangan Tenaga Penyuluh dan Program Penyuluhan

b. Sub. Seksi Bimbingan/Pengembangan Kelembagaan Tani

c. Sub. Seksi Bimbingan/Pengembangan Tehnologi dan sarana Penyuluhan

6. Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri dari :

a. Sub. Seksi Management Usaha Tani & Pemanfaatan sumber daya alam.

b. Sub. Seksi Pasca Panen & Perizinan

c. Sub. Seksi Informasi Pasar.

Pasal 9

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

a. Kepala Cabang Dinas

b. Urusan Tata Usaha

c. Petugas Tehnis Pertanian Tanaman Pangan.

6

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan

Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 11

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas

pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Sub. Bagian Tata Usaha

Pasal 12

1. Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melakukan pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b. melakukan pengurusan Keuangan;

c. melakukan pengurusan Keuangan;

d. melakukan pengurusan Perlengkapan.

2. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

7

Pasal 13

1. Urusan Umum mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;

b. menyelenggarakan segala pekerjaan pencatatan, pengetikan, penggandaan dan

pengiriman Surat;

c. menyiapkan, menyusun dan merawat arsip/dokumentasi;

d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata

Usaha.

2. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya;

b. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi data, mutasi, pembinaan

karier, pemberhentian/pensiunan pegawai;

c. merencanakan kebutuhan pegawai;

d. merencanakan, dan melaksanakan usaha kegiatan yang berhubungan erat dengan

pembinaan kesejahteraan pegawai;

e. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pegawai;

f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata

Usaha.

3. Urusan Keuangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya;

b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan Anggaran Rutin;

c. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata

Usaha.

4. Urusan Perlengkapan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya;

b. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan Kantor;

c. melaksanakan pengadaan perlengkapan Kantor;

d. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang serta inventaris kantor;

e. mengurus pemeliharaan dan penggunaan kendaraan Dinas, bangunan dan

Perlengkapan Kantor;

f. menyusun dan menyiapkan tempat rapat;

g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Tata

Usaha.

5. Masing – masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.

8

Bagian Ketiga

Saksi Bina Program

Pasal 14

1. Seksi Bina Program mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;

b. merumuskan kebijaksanaan tehnis dibidang pertanian tanaman pangan;

c. mengumpulkan data dan pengolahan data serta penyajian data dibidang pertanian

tanaman pangan dan statistik;

d. mempersiapkan perumusan program dan pengendalian;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta merumuskan saran

dan permasalahan;

f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

1. Sub Seksi Data dan Statistik Pertanian mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Seksi Bina Program dibidang tugasnya;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi dan penyajian data

statistik pertanian tanaman pangan (padi, palawija, hortikultura serta data potensi

wilayah);

c. membuat data ramalan dan evaluasi produksi tanaman pangan;

d. menyiapkan perencanaan sesuai dengan pengumpulan data dan statistik pertanian

tanaman pangan untuk keperluan pedoman pembangunan;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

2. Sub Seksi Identifikasi perumusan Program & Penganggaran mempunyai tugas :


b. mengadakan Identifikasi permasalahan;

c. menyusun program proyek, pengelokasian anggaran DIP;

d. mempersiapkan/menyusun Daftar Usulan Proyek (DUP) dan daftar Usulan Kegiatan

(DUK) dari proyek pembangunan maupun rutin Dinas Pertanian;

9

e. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pertanian tanaman pangan;

f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

3. Sub Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :


b. mengikuti dan menelaah pelaksanaan Program dan proyek;

c. mengumpulkan, mengolah/menganalisa, mengevaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan program dan proyek;

d. memonitor pelaksanaan Proyek – proyek;

e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

4. Masing – masing Sub. Seksi dipimpin seorang Kepala Sub. Seksi yang berada dibawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program.

Bagian Keempat

Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan

Pasal 16

1. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;

b. melaksanakan pembinaan dibidang pengujian tehnologi produksi;

c. melaksanakan bimbingan pengembangan tehnologi produksi benih/bibit;

d. melaksanakan pengembangan tehnologi produksi dan gizi;

e. melaksanakan bimbingan pengembangan alat dan mesin pertanian;

f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

1. Sub Seksi Pengujian dan Pengembangan Produksi mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dibidang tugasnya.

b. melakukan bimbingan dibidang pengujian varitas kesuburan tanah, tehnologi pola

tanam dan bercocok tanam padi, palawija dan hortikultura.

10

c. melakukan bimbingan dibidang pengujian pola tanam tumpang sari.

d. melakukan bimbingan pada pengembangan tehnologi padi, palawija dan

hortikultura.

e. merencanakan pengembangan dan pembinaan areal tanaman komodity padi,

palawija dan hortikultura pada areal baru yang cocok untuk pengembangan dan

pencapaian produktifitasnya.

f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi

Tanaman Pangan.

2. Sub Seksi Pembinaan Benih dan Bibit mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dibidang tugasnya.

b. mengadakan pembinaan dibidang pengadaan, perbanyakan, pengolahan,

penyimpanan serta penyebaran benih/bibit padi, palawija hortikultura yang bermutu.

c. melakukan bimbingan terhadap penangkar benih/bibit.

d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi

Tanaman Pangan.

3. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dibidang tugasnya;

b. melakukan bimbingan dibidang penggunaan, pemeliharaan alat dan mesin pertanian;

c. melakukan bimbingan dalam penggunaan, pemeliharaan serta pembuatan modifikasi

alat dan mesin pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;

d. melakukan bimbingan dibidang penerapan dan pengembangan tehnologi tepat guna

di Pedesaan;

e. melakukan evaluasi dan standarisasi penggunaan alat dan mesin pertanian;

f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Produksi

Tanaman Pangan.

4. Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Produksi

Tanaman Pangan.

Bagian Kelima

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 18

1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

11

b. merencanakan, mengatur, membimbing dan membina pelaksanaan pengendalian

jasad – jasad perusak tanaman pangan (hama, penyakit dan gulma) sehingga dapat

membatasi kerugian akibat serangannya.

c. merencanakan, mengatur, membina monotoring serangan hama dan penyakit serta

melaksanakan pencatatan unsur iklan.

d. merencanakan, mengatur dan memberikan bimbingan dalam penggunaan pestisida.

e. merencanakan, menyediakan dan mengatur sarana pengendalian.

f. memberikan bimbingan atau usaha rehabilitasi lahan kritis pencegahan erosi dan

pengawetan tanah.

g. melakukan usaha pengembangan tehnik penggunaan air dan bimbingan penggunaan

air irigasi yang efisien serta pengembangan sumber air.

h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2. Seksi perlindungan tanaman pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

1. Sub. Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Seksi perlindungan Tanaman Pangan dibidang tugasnya.

b. melakukan persiapan dan bimbingan konservasi tanah dan rehabilitasi lahan kritis.

c. melakukan penyusunan rencana serta bimbingan tata guna air bagi lembaga tani

pemakaian air, badan hukum, badan sosial, agar air dapat dimanfaatkan secara

efisien.

d. melakukan penyusunan rencana serta bimbingan pengembangan lahan melalui

pencatatan sawah dan perluasan areal tanam.

e. melakukan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan pada calon transmigrasi

khususnya di Daerah berpenduduk padat maupun di Daerah kritis.

f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan

Tanaman Pangan.

2. Sub. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Gulma mempunyai tugas :

a. membantu Seksi Perlindungan Tanaman Pangan di bidang tugasnya.

b. membimbing, membina, menyusun data, memberikan pemahaman pengendalian

hama, penyakit dan gulma.

c. membimbing, membina dan menyusun bahan informasi tentang Cara Pengendalian

hama penyakit dan gulma.

d. membimbing, membina dan melakukan peragaan konsep pengendalian hama

penyakit dan gulma.

12

e. membimbing dan mengkoordinasikan bantuan penanggulangan bila terjadi eksplosi

hama penyakit gulma.

f. Usaha – usaha lain dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani

dibidang pengendalian hama penyakit dan gulma.

g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi Perlindungan

Tanaman Pangan.

3. Sub. Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama Penyakit mempunyai tugas :

a. membantu Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dibidang tugasnya.

b. memonitor serangan hama penyakit dan gulma serta kerusakan tanaman yang

ditimbulkannya.

c. memonitor faktor lingkungan perkembangan hama dan penyakit termasuk unsur

iklim.

d. mengadakan evaluasi serangan hama, penyakit dan gulma untuk keperluan

pengendalian hama dan penyakit dan gulma.

e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan

Tanaman Pangan.

4. Masing – masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Perlindungan Tanaman

Pangan.

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan

Pasal 20

1. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :


b. menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan serta pengembangan materi dan

methode pengajaran bagi pendidikan dan latihan keterampilan pertanian.

c. menyelenggarakan dan memberikan bimbingan pengolahan materi penyuluhan,

pengembangan methode penyuluhan serta penyebaran informasi pertanian.

d. mengembangkan dan Membimbing penyusunan program penyuluhan pertanian bagi

tani dewasa, taruna tani dan wanita tani.

e. menyelenggarakan pengembangan bimbingan pelaksanaan administrasi penyuluhan,

pelaporan penyuluhan dan evaluasi penyuluhan.

13

f. menyelenggarakan pembinaan humas dan tugas lain yang berhubungan dengan

pengembangan penyuluhan pertanian.

g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

1. Sub. Seksi Bimbingan / Pengembangan Tenaga Penyuluhan dan Program Penyuluhan

mempunyai tugas :

a. membantu Seksi Penyuluhan dibidang tugasnya.

b. mengumpulkan dan menyusun bahan – bahan untuk penyelenggaraan kursus dan

latihan kerja.

c. menyiapkan rencana dan petunjuk – petunjuk tehnis penyelenggaraan kursus –

kursus dan latihan keterampilan kerja.

d. merencanakan dan mengembangkan tenaga pengajar dan praktek bagi semua jenis

kursus dan latihan kerja.

e. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan lembaga – lembaga pendidikan yang

ada sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

f. melaksanakan tugas – tugas lain yang ada hubungannya dengan kelancaran

pelaksanaan pendidikan dan latihan kerja.

g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

2. Sub. Seksi Bimbingan / Pengembangan Kelembagaan Tani mempunyai tugas :


b. mengembangkan dan membimbing penyusunan program penyuluhan bagi kelompok

– kelompok tani dan keluarganya (petani dewasa, taruna tani dan wanita tani).

c. mengembangkan dan membimbing pelaksanaan administrasi penyuluhan yang

mencakup persyaratan dan pengembangan tenaga penyuluh, tata kerja penyuluh,

supervisi penyuluhan dan pengembangan kepemimpinan penyuluhan.

d. mengembangkan sistem pelaporan penyuluhan yang efektif serta menyusun laporan

penyuluhan.

e. mengembangkan sistem evaluasi penyuluhan yang mencakup penentuan obyek

evaluasi, kriteria evaluasi, methode evaluasi dan pemanfaatan evaluasi.

f. mengikuti segala kegiatan Dinas Pertanian untuk dijadikan bahan informasi (humas)

serta mengikuti perkembangan masyarakat dibidang pertanian.

g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

14

3. Sub. Seksi Bimbingan / Pengembangan Tehnologi dan Sarana Penyuluhan mempunyai

tugas :


b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan ilmu pertanian hasil – hasil

penelitian, menjadi materi penyuluhan untuk masyarakat tani.

c. mengembangkan methode penyuluhan yang efektif bagi semua unit penyuluhan dan

atau masyarakat tani.

d. menyelenggarakan, membimbing, pengumpulan, pengolahan produksi menjadi

bahan informasi pertanian serta penyebarannya kepada unit – unit penyuluhan.

e. menyelenggarakan pembinaan semua unit pendidikan / penyuluhan antara lain

meliputi alat pengajaran, perlengkapan penyuluhan bangunan, tanah, alat praktek

usaha tani dan lain – lain.

f. mencatat, memelihara serta mengembangkan perpustakaan Dinas.

g. mengembangkan, membimbing dan membina balai – balai Penyuluhan (BBP).

h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi penyuluhan.

4. Masing – masing Sub. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Bagian Ketujuh

Seksi Bina Usaha Petani Dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Pasal 22

1. Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas :


b. melaksanakan bimbingan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam serta

melaksanakan bimbingan managemen usaha tani.

c. melaksanakan bimbingan pasca panen.

d. melaksanakan pemberian pelayanan dan pengendalian perizinan serta bimbingan

pengembangan perusahaan pertanian Tanaman Pangan.

e. melaksanakan bimbingan usaha peningkatan efisiensi pemesaran dan perluasan

pasar, pengendalian ekspor/impor hasil dan sarana produksi.

f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

2. Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Dinas.

15

Pasal 23

1. Sub. seksi Management Usaha Tani dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai

tugas :

a. membantu Seksi Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

dibidang tugasnya.

b. melakukan analisa usaha petani, menyiapkan bahan informasi dan penyuluhan usaha

tani serta melayani dan menyiapkan pola usaha tani.

c. melakukan bimbingan tata laksana usaha tani yang menguntungkan petani dan

menyusun pelaporan tata laksana usaha tani.

d. mengadakan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan melalui

pengawasan mutu pupuk, pembinaan tata pertanahan, pembinaan perkreditan dan

Pembinaan ketenaga kerjaan pertanian.

e. melaksanakan tugas – tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha

Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

2. Sub. Seksi Pasca Panen dan Perizinan mempunyai tugas :


dibidang tugasnya.

b. melakukan bimbingan dibidang pengembangan tehnologi pasca panen, pengemasan

dan transportasi hasil pertanian tanaman pangan.

c. melaksanakan bimbingan pengembangan cara – cara grading, serta sortasi dan

standarisasi hasil pertanian tanaman pangan.

d. melaksanakan pengamatan dan analisa untuk keperluan pemberian perizinan

perusahaan pertanian tanaman pangan.

e. memberikan pelayanan perizinan, bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan

study kelayakan perusahaan pertanian tanaman pangan.

f. mengikuti perkembangan dan melakukan bimbingan kepada perusahaan pertanian

tanaman pangan.

g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha

Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

3. Sub. Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas :


dibidang tugasnya.

b. menyiapkan dan menganalisa data serta membuat rekomendasi sistem pemasaran.

c. melakukan bimbingan pengembangan sistem informasi pasar.

16

d. melakukan promosi dan perluasan pasar hasil pertanian tanaman pangan.

e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha

Petani dan pengolahan hasil tanaman pangan.

4. Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Usaha Petani dan

Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

Bagian Kedelapan

Cabang Dinas

Pasal 24

1. Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan dan

membina aparatur Kantor Cabang Dinas agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. membantu Kepala Dinas dalam menggariskan pelaksanaan tugas dibidang pertanian

tanaman pangan.

c. memberikan laporan, saran dan atau pertimbangan – pertimbangan kepada Kepala

Dinas tentang semua kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi :

a. memberikan pelayanan administrasi dalam lingkungan Kantor Cabang Dinas.

b. melaksanakan urusan kepegawaian.

c. melaksanakan urusan perlengkapan.

d. melaksanakan urusan keuangan.

e. melaksanakan tugas – tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan – kegiatan

Tata Usaha serta memberikan saran – saran dan atau pertimbangan – pertimbangan

kepada kepala Cabang Dinas tentang semua kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.

4. Petugas Tehnis Pertanian mempunyai tugas dan fungsi Membantu Kepala Cabang

dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas tehnis Pertanian Tanaman Pangan.

5. Petugas Tehnis Pertanian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Cabang Dinas.

17

TATA KERJA

Pasal 25

1. Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas – Dinas dan Instansi vertikal yang

urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara

sebaik – baiknya.

2. Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Daerah dan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Daerah Tingkat I Bali wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional

dengan cara sebaik – baiknya.

Pasal 26

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi baik

dalam lingkungan Dinasnya dalam hubungan antar Dinas dengan instansi – instansi

lainnya.

2. Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.

3. Kepala Dinas berkewajiban memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan

unsur – unsur pembantu dan melaksanakan yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

4. Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan

yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah maka hal tersebut diajukan kepada

Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 27

1. Setiap pemimpin satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas

Daerah bertanggung jawab, memimpin mengkoordinasikan memberi bimbingan serta

petunjuk – petunjuk pelaksanaan bagi petugas bawahannya.

2. Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja dalam lingkungan Dinas Daerah wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk serta menyampaikan laporan pada

waktunya kepada atasannya.

18

3. Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kesatuan organisasi dari bawahannya

diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

1. Kepala Dinas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, diangkat diberhentikan

oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atas usul Bupati Kepala Daerah.

2. Kepala Cabang Dinas Kepala Urusan, Kepala Sub. Seksi, Kepala Petugas Tehnis

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas akan diatur tersendiri sesuai dengan

peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan kegiatan Dinas Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dearah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung serta Subsidi atau bantuan dana dari

Pemerintah atasan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

1. Hal – hal yang belum diatur sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini

ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Badung tanggal 1 Maret Tahun 1988 Nomor 145 Tahun 1988 tentang

19

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Daerah Tingkat II Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Denpasar, 8 Nopember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TINGKAT II BADUNG

KETUA

t.t.d t.t.d

I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, Sm. Hk I.G.B. ALIT PUTRA

Disahkan Oleh :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

dengan keputusan

Tanggal 11-10-1991 Nomor 644 Tahun 1991

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

Nomor : 36 Tanggal : 3 Desember 1991

Seri : D Nomor : 33

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

DRS. IDA BAGUS YUDARA PIDADA

PEMBINA

NIP. 010045843

20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BADUNG

I. UMUM

Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1989

telah diserahkan sebagian urusan pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

bidang pertanian Tanaman Pangan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.

Sejalan dengan penyerahan urusan tersebut, pengembangan dan peningkatan

potensi pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II Badung. Untuk

melaksanakan urusan tersebut dipandang perlu membentuk Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas







Pasal 8 : Cukup Jelas.










21















Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERDA_11_1990.pdf · 6 Pasal 10 Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagai tercantum dalam