PERATURAN BUPATI SUBANG KESEHATAN.pdfc. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian Dan Umum. Pasal 6 (1) Sub Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas pokok Pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 52 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah

Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Taahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7

Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 32 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Berita Daerah Kabupaten Subang

Tahun 2016 Nomor 32).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Subang ;

3. Bupati adalah Bupati Subang ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang

selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ;

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dipimpin oleh Sekretaris;

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi ;

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden

yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut

UPT Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Daerah.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas Pokok Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang

Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah

Kabupaten.

Bagian Kedua

Fungsi Dinas

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;

3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan ;

4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan

barang daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas

dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kesehatan serta tugas

pembantuan yang ditugaskan Bupati ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai

fungsi :

a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang

Kesehatan ;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Kesehatan ;

c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang Kesehatan ;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam

rangka tugas pokok dan fungsi Dinas ;

e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas

Kesehatan ;

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Seluruh

Unsur Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program kegiatan

sekretariat;

b. Pelaksanaan pembinaan perencanaan program dan informasi, administrasi umum hukum dan

kepegawaian serta keuangan dan barang negara/daerah;

c. Penyelenggaraan Perencanaan program dan informasi;

d. Penyelanggaraan administrasi umum, hukum

dan kepegawaian;

e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan

barang daerah;

f. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

g. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang – undangan dan

hubungan masyarakat;

h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin;

i. Pengelolaan naskah dinas;

j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. Penyusunan laporan hasil kegiatan dinas.

(3) Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Program dan Informasi ;

b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) ;

c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian Dan Umum.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas pokok Pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan perencanaan pembangunan dan

program kerja, penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dibidang kesehatan dan

penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas teknologi dan informasi kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Program dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Informasi ;

b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dalam penyusunan rencana pembangunan,

program kerja dan anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan ;

c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi

program kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan ;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan;

e. Pelaksanaan Koordinasi dalam pengelolaan data

kegiatan dan informasi kesehatan dengan unit terkait ;

f. Penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi teknologi dan informasi kesehatan dengan unit terkait ;

g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Program dan Informasi ;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

(1) Sub Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas pokok Penyiapan dan koordinasi

penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian

Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) ;

b. Penatalaksanaan analisis keuangan pusat dan

daerah ;

c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan ;

d. Pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan

serta BMN ;

e. Penatausahaan, verifikasi gaji dan tunjangan ;

f. Pengelolaan tuntunan perbendaharaan dan tuntunan ganti rugi ;

g. Pelaksanaan Verifikator keuangan ;

h. Pengadministrasi keuangan ;

i. Pengelolaan barang milik daerah (penata usahaan,

pemanfaatan dan penghapusan) ;

j. Pengelolaan barang milik negara (penata usahaan, pemanfaatan dan penghapusan) ;

k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

l. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) ;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok Membantu sekretaris

dalam melaksanakan penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan pengelolaan administrasi umum ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian

Hukum, Kepegawaian dan Umum ;

b. Penyiapan materi hukum dan penatalaksanaan peraturan perundang-undangan ;

c. Peningkatan advokasi hukum dan hubungan masyarakat ;

d. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan dinas ;

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian ;

f. Pengelolaan analisis beban kerja dan pengembangan sistem kepegawaian ;

g. Penegakan disiplin pegawai dan pengelolaan

kesejahteraan pegawai ;

h. Pemantauan dan bimbingan dalam Pelaksanaan

penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) ;

i. Penyusunan Formasi Kepegawaian, usulan pengangkatan, Mutasi, Pensiun dan

pemberhentian pegawai ;

j. Pengelolaan informasi, pengaduan masyarakat

dan dokumentasi ;

k. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan rumah tangga ;

l. Pelaksanaan dan pengelolaan kearsipan ;

m. Pengelolaan kesekretariatan dan protokoler ;

n. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasian umum ;

o. Pelaksanaan dan pengelolaan instalasi air, listrik,

telepon dan fasilitas lain yang dibutuhkan ;

p. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengadministrasian

perjalanan dinas ;

q. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit kerja terkait ;

r. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum ;

s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga ;


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Kesehatan

Masyarakat ;

b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga ;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga ;

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga ;

e. Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga ;

f. Pengevaluasian Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga ;

g. Penyampaian telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala

Dinas ;

h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang

Kesehatan Masyarakat ;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat ;

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Pasal 10

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan

teknis dan supervisi serta pemantuan evaluasi dan pelaporan di seksi kesehatan keluarga dan gizi

masyarakat ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi ;

b. Penyusunan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;

c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan keluarga dan upaya perbaikan gizi ;

d. Pengumpulan dan pengolahan data untuk menetapkan kesehatan keluarga dan status gizi

masyarakat ;

e. Pembinaan teknis upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi ;

f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan upaya

kesehatan keluarga dan perbaikan gizi institusi ;

g. Penyusunan bahan pengembangan akses dan

kualitas pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak

pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan anak usia sekolah / remaja, pelayanan kesehatan usia lanjut dan

program perbaikan gizi masyarakat dan di fasilitasi pelyanan kesehatan ;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

i. Pelaksanaan evaluasi Seksi kesehatan keluarga

dan gizi ;

j. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi ;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat ;


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat ;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan

operasional seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat ;

c. Pelaksanaan kebijakan operasional seksi promosi

dan pemberdayaan masyarakat ;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat ;

e. Pengevaluasian Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat ;

f. Pengembangan potensi promosi kesehatan dan peningkatan pengorganisasian pemberdayaan

masyarakat ;

g. Peningkatan promosi dan pemberdayaan

masyarakat ;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

i. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat ;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas pokok menyiapkan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta

melakukan koordinasi, konsultasi dan kemitraan dengan dinas/badan/lembaga terkait lainnya di

bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga ;


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah

Raga mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga ;

b. Persiapan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Lingkungan,

kesehatan kerja dan olah raga ;

c. Pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah

Raga ;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja ;

e. Pelaksanaan Pembinaan bidang kesehatan olah raga ;

f. Pengevaluasian kebijakan operasional kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga ;

g. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja ;

h. Pelaksanaan konsultasi dan kemitraan dengan

dinas/ badan/ lembaga yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan , kesehatan kerja dan olah raga ;

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

j. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;


Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P dan PP)

Pasal 13

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P dan PP) mempunyai tugas pokok

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa ;


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P dan PP)

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P dan PP) ;

b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa ;

c. Penyiapan kebijakan operasional di Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan,

Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa ;

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan,


e. Pengembangan dan peningkatan pengetahuan di Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan,


f. Pengevaluasian Seksi Surveilans dan Imunisasi,

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Pencegahan, Pengendalian Penyakit tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa ;

g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala

Dinas ;

h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P dan

PP) ;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

(3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P dan PP) membawahkan :

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi ;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular ;

c. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 14

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas pokok Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di Bidang Serveilans dan Imunisasi ;


Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi ;

b. Penyusunan kebijakan operasional dan pedoman teknis program surveilans dan imunisasi ;

c. Penyiapan rencana kerja program surveilans penyakit menular, penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa ( KLB ) atau wabah dan

keracunan makanan dan program imunisasi ;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordiansi, informasi, konsultasi dan sinkronisasi

keterpaduan dengan dinas/badan/lembaga yang terkait, baik pemerintah maupun swasta

pelaksanaan kegiatan surveilans penyakit menular, penyakit yang berpotensi KLB / wabah dan keracunan makanan dan kegiatan

imunisasi ;

e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data hasil

kegiatan surveilans penyakit dan hasil cakupan imunisasi ;

f. Pelaksanaan investigasi/pelacakan terhadap

semua kejadian kasus penyakit menular dan penyakit yang berpotensi KLB/wabah dan pelacakan kartu kesehatan kewaspadaan jemaah

haji ( K3JH ) dengan lintas program dan lintas sektor dalam rangka kewaspadaan dini KLB atau

Wabah penyakit ;

g. Penyelenggaraan imunisasi rutin dan insidentil baik di unit pelayanan kesehatan pemerintah

maupun swasta ;

h. Pelaksanaan dan pengelolaan vaksin dan rantai

dingin vaksin ;

i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan supervisi/pembinaan dan bimbingan teknis pada

unit kerja terkait di bawahnya baik pemerintah maupun swasta kegiatan surveilans epidemiologi dan kegiatan imunisasi ;

j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan/pemeriksaan kesehatan haji ;

k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan program imunisasi dan program

surveilans epidemiologi ;

l. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi ;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas pokok menyiapkan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit ;


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;

b. Persiapan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;

c. Pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;

d. Pemberian bimbingan teknis Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;

e. Pengevaluasian kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;

f. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit kerja

terkait ;

g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Pasal 16

(1) Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pencegahan, Pengendalian

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa ;


Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa ;

b. Persiapan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Pencegahan, Pengendalian


c. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional di Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan kesehatan jiwa ;

d. Pelaksanaan kebijakan operasional Seksi

Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis Seksi

Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

f. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi kegiatan di Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

g. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan, Pengendalian


h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dan lintas sektor ;

i. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan

Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Pelayanan

Kesehatan ;

b. Perumusan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional,

Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

c. Penyiapan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan

Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

d. Penyiapan kebijakan teknis dan supervisi Seksi

Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

e. Pengembangan dan peningkatan pengetahuan

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan

Peningkatan Mutu ;

f. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan

Peningkatan Mutu ;

g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala

Dinas ;

h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang

Pelayanan Kesehatan ;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan

Tradisional ;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;

c. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu.

Pasal 18

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan

teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional Bidang Pelayanan

Kesehatan ;


Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional ;

b. Penyusunan kebijakan operasional pelayanan

kesehatan primer dan tradisional ;

c. Penyiapan bahan kebijakan operasional

pelayanan kesehatan primer dan tradisional ;

d. Pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan kesehatan primer dan tradisional ;

e. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan pemantauan pelayanan kesehatan primer dan

tradisional ;

f. Pengumpulan dan pengolahan data pelayanan kesehatan primer dan tradisional ;

g. Pengevaluasian pelayanan kesehatan primer dan tradisional ;

h. Pelaksanaan identifikasi ke setiap tempat pengobatan tradisional mengenai izin penyelenggaraan pelayanan pengobatan

tradisional ;

i. Pengaturan dan pengawasan tarif pelayanan

kesehatan primer dan tradisional ;

j. Pengkajian dan penetapan persyaratan perizinan pengobatan tradisional ;

k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

l. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional ;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

Pasal 19

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan serta peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus Bidang Pelayanan Kesehatan ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan

Kesehatan Rujukan dan Khusus ;

b. Penyusunan kebijakan operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;

c. Penyiapan bahan kebijakan operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;

d. Pelaksanaan kebijakan operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;

e. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan pemantauan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;

f. Pengelolaan dan peningkatan jejaring kesehatan rujukan dan khusus ;

g. Pelaksanaan kesiapsiagaan kondisi apapun bilamana terjadi bencana alam, baik darat, air dan udara ;

h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kegiatan arus mudik lebaran, natal dan tahun baru ;

i. Pengevaluasian Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;

j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait

dan lintas sektor ;

k. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus ;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

(1) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantuan, evaluasi dan pelaporan fasilitas

pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu di bidang Pelayanan kesehatan ;


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan

Mutu mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

b. Penyusunan kebijakan operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu;

c. Penyiapan bahan kebijakan operasional Fasilitas

Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

d. Pelaksanaan kebijakan operasional Fasilitas

Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

e. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan pemantauan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan

Peningkatan Mutu ;

f. Pelaksanaan akreditasi Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

g. Pelaksanaan peningkatan BLUD ;

h. Penilaian kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

i. Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

j. Pemberian izin fasilitas pelayanan kesehatan ;

k. Pengevaluasian Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan lintas sektor ;

m. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu ;

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)

Pasal 21

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) mempunyai

tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi

Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Sumber

Daya Kesehatan (SDK) ;

b. Perumusan kebijakan operasional Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan

Kesehatan Serta SDM Kesehatan ;

c. Pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan

Kesehatan serta SDM Kesehatan ;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi Seksi

Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta SDM Kesehatan ;

d. Pengembangan dan peningkatan SDM Seksi

Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta SDM Kesehatan ;

e. Pengevaluasian Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan serta SDM Kesehatan ;

f. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Dinas ;

g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) ;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), membawahkan :

a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;

b. Seksi Pembiayaan Kesehatan ;

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 22

(1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK (Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria) dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;


Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kefarmasian

dan Alat Kesehatan ;

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria (NSPK) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;

d. Penyusunan kebijakan teknis dan penetapan

persyaratan perizinan Sarana dan Tenaga Kefarmasian ;

e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan perizinan Sarana Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat

Tradisional (UMOT) dan Tenaga Kefarmasian (Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian) ;

f. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan ;

g. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan farmasi klinik, seleksi obat dan alat kesehatan, dan

penggunaan obat rasional ;

h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi

obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, dan

pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan ;

i. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang sertifikasi produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Pangan

Industri Rumah Tangga (PIRT), dan pengawasan sarana produksi alat kesehatan, Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT kelas 1 tertentu), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) ;

j. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian alat kesehatan

dan produk perbekalan kesehatan rumah tangga ;

k. Pengevaluasian kegiatan program kefarmasian

dan alat kesehatan ;

l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan lintas sektor ;

m. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

(1) Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas

pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi serta pemantuan evaluasi dan pelaporan

pembiayaan kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan ;


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembiayaan Kesehatan ;

b. Penyusunan perumusan kebijakan operasional

pembiayaan dan jaminan kesehatan ;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan

pembiayaan dan jaminan kesehatan ;

d. Penyusunan rencana kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan serta

evaluasi pembiayaan kesehatan ;

e. Perencanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan ;

f. Pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan ;

g. Pengaturan dan pengawasan pembiayaan kesehatan ;

h. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pembiayaan dan jaminan kesehatan ;

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja

terkait ;

j. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Pembiayaan Kesehatan ;


Pasal 24

(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan SDMK ;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional Seksi Sumber Daya Manusia

Kesehatan (SDMK) ;

d. Pengembangan dan pendayagunaan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

e. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan kemitraan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

f. Pelaksanaan analisis beban kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

g. Fasilitasi kompetensi dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

h. Fasilitasi profesi tenaga kesehatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

i. Pelaksanaan bimbingan teknis Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

j. Pengevaluasian kebijakan operasional Seksi

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan lintas sektor ;

l. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan

tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya ;

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

(1) Hal–hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

(2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksana teknis dibidang kesehatan, kegiatan operaionalnya

diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing –

masing;

(3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun

maupun teknis administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan

hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan

dinas wajib memimpin dan memberikan bimibingan atau petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan;

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib membuat tupoksi untuk pegawai di

bawahnya yang di sahkan oleh kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang

pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;

(4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris ;

(2) Dalam hal Kepala Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

(2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab

dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati dibidang kepegawaian ;

(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing – masing perangkat daerah Kabupaten Subang diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14.C2 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 14.C2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. BUPATI SUBANG,

IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR : 52 SERI :

Documents

PERATURAN BUPATI SUBANG KESEHATAN.pdfc. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian Dan Umum. Pasal 6 (1) Sub Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas pokok Pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan