• Home

  • Documents

  • PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA...
20

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TENTANGPEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMAMENARA TELEKOMUNIKASI

Citation preview

Page 1: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 2: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 3: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 4: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 5: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 6: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 7: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 8: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 9: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 10: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 11: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 12: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 13: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 14: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 15: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 16: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 17: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 18: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 19: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Page 20: PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Badan Koordinasi Penanaman Modal | BKPM - REPUBLIK … · 2018. 6. 22. · ( 1) tidak disetujui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan

Badan Koordinasi Penanaman Modal | BKPM - REPUBLIK … · 2018. 6. 22. · ( 1) tidak disetujui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan

Documents
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAdpmpptsp.sumutprov.go.id/userfiles/bpmpsumut/file... · 2019-01-25 · (1) Dinas Penanaman Modal dan Provinsi dan KabupatenPTSP/Kota diklasifikasikan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAdpmpptsp.sumutprov.go.id/userfiles/bpmpsumut/file... · 2019-01-25 · (1) Dinas Penanaman Modal dan Provinsi dan KabupatenPTSP/Kota diklasifikasikan

Documents
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI DENGAN RAHMAT TUHAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA · PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI DENGAN RAHMAT TUHAN

Documents
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2012. 9. 24. · a. Penghitungan penyusutan dan amortis.asi dipercepat dimulai sejak bulan ditetapkannya realisasi Penanaman Modal

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2012. 9. 24. · a. Penghitungan penyusutan dan amortis.asi dipercepat dimulai sejak bulan ditetapkannya realisasi Penanaman Modal

Documents
DI PROVINSI BALI DALAM PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL ... fileTulisan yang berjudul "Tugas Dan Kewenangan Badan Koordmasi Penanaman Modal Daerah Dalam Penanaman Modal Di Provinsi

DI PROVINSI BALI DALAM PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL ... fileTulisan yang berjudul "Tugas Dan Kewenangan Badan Koordmasi Penanaman Modal Daerah Dalam Penanaman Modal Di Provinsi

Documents
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK · PDF fileUsulan yang memenuhi persyaratan administrasi dilakukan verifikasi teknis berupa kelayakan calon lokasi KBR, lokasi penanaman,

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK · PDF fileUsulan yang memenuhi persyaratan administrasi dilakukan verifikasi teknis berupa kelayakan calon lokasi KBR, lokasi penanaman,

Documents
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal

Documents
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL … · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 ... PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL … · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 ... PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN

Documents
LAMPIRAN - ngada.org fileUmum Penanaman Modal. Kebijakan Umum Penanaman Modal. November 2007. Rencana Umum Penanaman Modal yang jelas dan terarah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

LAMPIRAN - ngada.org fileUmum Penanaman Modal. Kebijakan Umum Penanaman Modal. November 2007. Rencana Umum Penanaman Modal yang jelas dan terarah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Documents
07-Trauma Kepalan Spinal118

07-Trauma Kepalan Spinal118

Documents
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN … · KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 38/SK/1999 TANGGAL 6 OKTOBER 1999 TENTANG PEDOMAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN … · KEPUTUSAN MENTERI NEGARA INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 38/SK/1999 TANGGAL 6 OKTOBER 1999 TENTANG PEDOMAN

Documents
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIdpmptsp.badungkab.go.id/assets/sakip_lakip/SPDPMPTSP.docx · Web viewSurat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERIdpmptsp.badungkab.go.id/assets/sakip_lakip/SPDPMPTSP.docx · Web viewSurat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Documents
Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Penanaman Modal ... · menyelesaikan skripsi dengan judul “ Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia:

Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Penanaman Modal ... · menyelesaikan skripsi dengan judul “ Dampak Penanaman Modal Asing terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia:

Documents
Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Documents
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG ......Pertimbangan Teknis Pertanahan; b. bahwa untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG ......Pertimbangan Teknis Pertanahan; b. bahwa untuk percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah

Documents
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN … · Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan ... Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 ... 54. Peraturan

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN … · Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan ... Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 ... 54. Peraturan

Documents
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120... · BENTUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL BAGI BADAN USAHA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, …jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1508482120... · BENTUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL BAGI BADAN USAHA

Documents
APARATUR PEMERINTAH - Kementerian … · Web viewSelanjutnya dalam rangka penggairahan penanaman modal maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1984 telah ditetapkan

APARATUR PEMERINTAH - Kementerian … · Web viewSelanjutnya dalam rangka penggairahan penanaman modal maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1984 telah ditetapkan

Documents
PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN … · ini merupakan dokumen revisi atau peninjauan kembali, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN … · ini merupakan dokumen revisi atau peninjauan kembali, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Documents
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN … · Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ... 49. Peraturan Menteri Pendidikan

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN … · Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ... 49. Peraturan Menteri Pendidikan

Documents
PERATURAN D KABUPATEN GRESIK · Web viewPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

PERATURAN D KABUPATEN GRESIK · Web viewPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

Documents
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA · menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan dan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA · menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan dan

Documents
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK · PDF fileadalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan salah satu ... hutan rusak yang berupa ... hasil penanaman dapat

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK · PDF fileadalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan salah satu ... hutan rusak yang berupa ... hasil penanaman dapat

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG · Web viewPeraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG · Web viewPeraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Documents
PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

PERJANJIAN KINERJA 2019 - MALTENGKAB · Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri

Documents
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam.doc

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam.doc

Documents
Buku Penanaman Sikap-okk bgt2018 Penanaman Sikap... · PENANAMAN SIKAP PEDOMAN. PEDOMAN PENANAMAN SIKAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI i PEDOMAN PENANAMAN SIKAP PENDIDIKAN ... dengan contoh-contoh

Buku Penanaman Sikap-okk bgt2018 Penanaman Sikap... · PENANAMAN SIKAP PEDOMAN. PEDOMAN PENANAMAN SIKAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI i PEDOMAN PENANAMAN SIKAP PENDIDIKAN ... dengan contoh-contoh

Documents
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA - … · tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun ... Kabupaten/Kota ... Penghijauan lingkungan adalah kegiatan penanaman

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA - … · tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun ... Kabupaten/Kota ... Penghijauan lingkungan adalah kegiatan penanaman

Documents
8J~g>~rq;~~ - Jakarta · 2017. 12. 16. · 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

8J~g>~rq;~~ - Jakarta · 2017. 12. 16. · 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Documents
REPUBLIK INDONESIA...( 1) tidak disetujui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan. Pasal9

REPUBLIK INDONESIA...( 1) tidak disetujui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan. Pasal9

Documents