Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) SERTA
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)
Oleh:
Muhammad Ghafur Wibowo
NIM: 1430316009
DISERTASI
Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Ekonomi Islam
YOGYAKARTA
2020
ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Muhammad Ghafur Wibowo
NIM : 1430316009
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan
bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau
melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yogyakarta, 19 Mei 2020
Saya yang menyatakan,
Muhammad Ghafur Wibowo
NIM: 1430316009
iii
PENGESAHAN PROMOTOR
Promotor : Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA. ( )
Promotor : Dr. Ibnu Qizam, SE., MSi., Ak., CA. ( )
iv
NOTA DINAS
Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu’alaikum wr.wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi
terhadap naskah disertasi berjudul:
PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) SERTA
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)
Yang ditulis oleh:
Nama : Muhammad Ghafur Wibowo
NIM : 1430316009
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Yogyakarta, 5 Juni 2020
Promotor
Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA.
v
NOTA DINAS
Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu’alaikum wr.wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi
terhadap naskah disertasi berjudul:
PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) SERTA
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)
Yang ditulis oleh:
Nama : Muhammad Ghafur Wibowo
NIM : 1430316009
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Yogyakarta, 5 Juni 2020
Promotor
Dr. Ibnu Qizam, SE., MSi., Ak., CA.
vi
NOTA DINAS
Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu’alaikum wr.wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi
terhadap naskah disertasi berjudul:
PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) SERTA
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)
Yang ditulis oleh:
Nama : Muhammad Ghafur Wibowo
NIM : 1430316009
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Yogyakarta, 5 Juni 2020
Penguji
Dr. Sunaryati, SE., MSi.
vii
NOTA DINAS
Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu’alaikum wr.wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi
terhadap naskah disertasi berjudul:
PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) SERTA
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)
Yang ditulis oleh:
Nama : Muhammad Ghafur Wibowo
NIM : 1430316009
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Yogyakarta, 5 Juni 2020
Penguji
Prof. Dr. Drs Nur Feriyanto, M. Si.
viii
NOTA DINAS
Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu’alaikum wr.wb.
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi
terhadap naskah disertasi berjudul:
PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) SERTA
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)
Yang ditulis oleh:
Nama : Muhammad Ghafur Wibowo
NIM : 1430316009
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Yogyakarta, 5 Juni 2020
Penguji
Drs. Akhsyim Afandi, M. A., Ph. D.
ix
ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud menguji peran bauran kebijakan fiskal dan moneter
dengan model St. Louis yang dikembangkan oleh Andersen dan Jordan tahun 1968
dengan memasukkan variabel kualitas institusi (governance) sebagai variabel yang
memoderasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Model
penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa penawaran uang (money supply, M)
sebagai proksi dari kebijakan moneter dan variabel pengeluaran pemerintah
(government expenditure, G) serta utang pemerintah (public debt, D) sebagai proksi
dari kebijakan fiskal. Variabel indeks tata kelola pemerintahan (governance index,
INS) terdiri 6 indikator yaitu 1). Suara dan akuntabilitas (Voice and Accountability);
2). Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme (Political Stability and
Absence of Violence/Terrorism); 3). Efektivitas pemerintah (Government
Effectiveness); 4). Kualitas regulasi (Regulatory Quality); 5). Peraturan hukum (Rule
of Law); 6). Pengawasan korupsi (Control of Corruption).
Obyek penelitian ini adalah seluruh negara anggota Organisasi Konferensi
Islam (OKI) yang berjumlah 57 negara. Dikarenakan keterbatasan data yang dapat
diakses, maka terdapat 46 negara yang terpilih sebagai sampel penelitian dengan
periode penelitian tahun 2005-2018. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah regresi data panel moderasian yang terdiri dari 28 persamaan. Variabel kontrol
yang digunakan adalah jumlah penduduk dan investasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal (pengeluaran
pemerintah) dan kebijakan moneter (jumlah uang beredar) berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana temuan model St. Louis oleh Andersen
dan Jordan tahun 1968. Adapun kebijakan utang pemerintah berpengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Kualitas tata kelola
pemerintahan (governance) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di negara-negara OKI. Hal ini menunjukkan peran penting kualitas tata kelola
pemerintahan dalam perekonomian sebagaimana teori pertumbuhan ekonomi terkini.
Kualitas tata kelola pemerintahan (governance) tidak mampu memoderasi
pengaruh bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di
negara-negara OKI. Indeks tata kelola pemerintahan (governance) lebih berperan
secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai moderator yang
efektif bagi kebijakan ekonomi pemerintah. Indeks governance lebih efektif dalam
memoderasi berbagai variabel ekonomi yang merupakan aktivitas ekonomi
masyarakat.
Kata kunci: governance index, kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi
x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf
Arab
Nama
Huruf Latin
Keterangan
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
Alif
Bā’
Tā’
Ṡā’
Jīm
Ḥā’
Khā’
Dāl
Żāl
Rā’
zai
sīn
syīn
ṣād
ḍād
ṭā’
ẓȧ’
‘ain
gain
fā’
qāf
kāf
Tidak dilambangkan
b
t
ṡ
j
ḥ
kh
d
ż
r
z
s
sy
ṣ
ḍ
ṭ
ẓ
‘
g
f
q
k
Tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
xi
ل
م
ن
و
هـ
ء
ي
lām
mīm
nūn
wāw
hā’
hamzah
yā’
l
m
n
w
h
`
Y
el
em
en
w
ha
apostrof
Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
مـتعدّدة
عدّة
ditulis
ditulis
Muta‘addidah
‘iddah
C. Tā’ marbūṭah
Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal
ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang
“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki
kata aslinya.
حكمة
علّـة
كرامةالأولياء
ditulis
ditulis
ditulis
ḥikmah
‘illah
karāmah al-auliyā’
D. Vokal Pendek dan Penerapannya
---- َ ---
---- َ ---
---- َ ---
Fatḥah
Kasrah
Ḍammah
ditulis
ditulis
ditulis
A
i
u
فع ل
ذ كر
Fatḥah
Kasrah
ditulis
ditulis
fa‘ala
żukira
xii
Ḍammah ditulis yażhabu ي ذهب
E. Vokal Panjang
1. fathah + alif
جاهلـيّة
2. fathah + ya’ mati
نسى ت ـ
3. Kasrah + ya’ mati
كريـم
4. Dammah + wawu mati
فروض
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ā
jāhiliyyah
ā
tansā
ī
karīm
ū
furūḍ
F. Vokal Rangkap
1. fathah + ya’ mati
بـينكم
2. fathah + wawu mati
قول
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ai
bainakum
au
qaul
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
أأنـتم
عدّتا ُ
لئنشكرتـم
ditulis
ditulis
ditulis
A’antum
U‘iddat
La’in syakartum
H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal
“al”
xiii
القرأن
القياس
ditulis
ditulis
Al-Qur’ān
Al-Qiyās
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah
tersebut
السّماء
الشّمس
ditulis
ditulis
As-Samā’
Asy-Syams
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya
ذوىالفروض
أهل السّـنّة
ditulis
ditulis
Żawi al-furūḍ
Ahl as-sunnah
xiv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi robbil ‘aalamiin. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan riḍa-
Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dan menyajikannya ke hadapan
pembaca yang budiman. Disertasi ini berjudul “Peran Tata Kelola Pemerintahan
(Governance) serta Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pertumbuhan
Ekonomi: Studi di Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)”.
Seiring dengan selesainya disertasi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan
terima kasih penulis kepada berbagai pihak:
1. Plt. Rektor (Dr. Phil. Sahiron, M.A.), Direktur Pascasarjana (Prof. Noorhaidi,
S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.), Wakil Direktur (Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.)
Ketua Program Doktor (Ahmad Rafiq, MA., Ph.D.) dan segenap civitas
akademika pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas bimbingan, pelayanan
dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh jenjang
pendidikan program doktor sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan
disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA. dan Dr. Ibnu Qizam, SE., MSi., Ak., CA.,
selaku Promotor yang dengan ramah, sabar, dan teliti dalam memberikan saran,
kritik dan motivasi pada penulis sehingga memberikan perubahan yang
signifikan dalam disertasi ini.
3. Prof. Dr. Drs Nur Feriyanto, M. Si. selaku penguji dalam Ujian Tertutup yang
telah banyak memberikan saran, masukan, dan perbaikan guna penyempurnaan
disertasi ini.
4. Dr. Sunaryati, SE., MSi. selaku penguji dalam Ujian Pendahuluan dan Ujian
Tertutup yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan perbaikan guna
penyempurnaan disertasi ini.
5. Drs. Akhsyim Afandi, M. A., Ph. D. selaku penguji dalam Ujian Tertutup yang
telah banyak memberikan saran, masukan, dan perbaikan guna penyempurnaan
disertasi ini.
6. Seluruh pimpinan UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis guna
menempuh pendidikan doktor ini.
7. Ayahanda H. Drs. Slamet Darmanto dan Ibunda Hj. Purwanti serta mertua
penulis, H. Chairul Amri Malin Muhammad (Alm.) dan Hj. Asnawiyar;
semoga Allah mengampuni kekhilafan mereka, mengasihi mereka, dan
membalas amal kebajikan mereka dengan sebaik-baik balasan, yang telah
berkorban secara moril dan materiil serta telah mendidik dan memperjuangkan
penulis hingga dapat mengenyam pendidikan tinggi.
8. Istri tercinta Khamsiyati, SE. dan anak-anak tersayang: 1) Alia Faiza Khariyah,
2) Azzam Faizul Ghifari, dan 3) Alfarizi Fauzul Ghifari, dukungan, kesabaran
xv
dan doa kalian adalah spirit yang terus memacu penulis untuk menyelesaikan
studi ini.
9. Saudara penulis: 1) Hanif Rohmawati, 2) Latif Amrullah, MA. 3) Azizah Nurul
Izzah, dan segenap keluarga yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan
satu persatu.
10. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang
telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan saran, dan kritik
konstruktifnya terhadap penulisan disertasi ini.
Al haqqu min rabbika. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan saran dari semua
pihak sangat penulis harapkan. Semoga disertasi ini bermanfaat dan memberi
kontribusi nyata bagi problematika kehidupan di masa kontemporer.
Yogyakarta, 19 Mei 2020
Penulis,
Muhammad Ghafur Wibowo
NIM: 1430316009
xvi
DAFTAR ISI
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME................................ ii
PENGESAHAN PROMOTOR ........................................................................................... iii
NOTA DINAS ...................................................................................................................... iv
NOTA DINAS ....................................................................................................................... v
NOTA DINAS ...................................................................................................................... vi
NOTA DINAS ..................................................................................................................... vii
NOTA DINAS .................................................................................................................... viii
ABSTRAK ............................................................................................................................ ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ................................................................. x
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ xiv
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... xvi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ xviii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... xviii
BAB I ..................................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................................... 14
C. Tujuan Penelitian ...................................................................................................... 15
D. Manfaat Penelitian .................................................................................................... 15
E. Orisinalitas Penelitian .............................................................................................. 17
BAB II .................................................................................................................................. 18
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, ..................................................................... 18
DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS ............................................................................ 18
A. Kajian Pustaka .......................................................................................................... 18
B. Landasan Teori ......................................................................................................... 18
C. Pengembangan Hipotesis .......................................................................................... 18
BAB III ................................................................................................................................ 29
METODE PENELITIAN ................................................................................................... 29
A. Desain Penelitian ....................................................................................................... 29
B. Populasi dan Sampel ................................................................................................. 30
C. Pengembangan Model Penelitian ............................................................................. 30
xvii
D. Definisi Operasional Variabel ................................................................................... 33
1. Variabel Terikat (Dependen)................................................................................. 33
2.Variabel bebas (independen) .............................................................................. 33
3.Variabel Pemoderasi ............................................................................................. 35
4. Variabel Kontrol ................................................................................................. 37
E. Teknis Analisis Data .................................................................................................. 38
1. Analisis Regresi Moderasian (Moderated Regression Analysis, MRA) ............ 38
2. Robustness Test .................................................................................................... 47
BAB IV ................................................................................................................................. 51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................................................. 51
A. Profil Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) .................................... 51
B. Deskripsi Data Penelitian ......................................................................................... 55
C. Analisis Regresi Data Panel...................................................................................... 65
1. Analisis Regresi Data Panel ................................................................................ 65
D. Pembahasan............................................................................................................... 85
BAB V .................................................................................................................................. 86
PENUTUP ........................................................................................................................... 86
A. Kesimpulan ................................................................................................................ 86
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 91
LAMPIRAN ...................................................................................................................... 105
Lampiran 1: Daftar Negara-negara Anggota OKI ..................................................... 105
Lampiran 2: Data Mentah Penelitian .......................................................................... 106
Lampiran 3: Analisis Deskriptif................................................................................... 108
Lampiran 4: Output Hasil Analisis Faktor ................................................................. 109
Lampiran 5: Output Pemilihan Model dan Regresi Data Panel................................ 111
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup ............................................................................ 115
xviii
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Peran penting pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah pemenuhan
berbagai kebutuhan masyarakat (kepentingan umum/publik) yang tidak dapat
dilakukan oleh pihak swasta (non pemerintah) guna mencapai kesejahteraan rakyat.1
Hal ini karena dalam sistem perekonomian yang menganut faham ekonomi liberal
(atau cenderung ke liberal), maka pihak swasta hanya berorientasi pada bidang yang
menghasilkan keuntungan bagi mereka. Pembangunan sarana umum, pelayanan
kesehatan dan lain sebagainya harus disediakan oleh negara.2
Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai
amanah konstitusi. Kesejahteraan dapat dicapai ketika kestabilan perekonomian
diraih, yang dapat dilihat dari pendapatan nasional meningkat, tingkat harga (inflasi)
yang rendah, pertumbuhan pendapatan (ekonomi) yang tinggi, serta kemiskinan dan
pengangguran yang rendah pula.3 Salah satu variabel ekonomi makro yang bisa
menunjukkan tingkat pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang
darinya bisa dihitung tingkat pertumbuhan ekonomi negara dari waktu ke waktu.
Tingginya PDB memang bukan sesuatu yang mutlak untuk menjelaskan bahwa
seluruh rakyat pasti merasa sejahtera, namun dengan PDB yang tinggi maka tingkat
1 Sijbren Cnossen and Hans-Werner Sinn, Public Finance and Public Policy in the New
Century (Manila: The MIT Press, 2003), III <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>. 2 Franz Josef Stegmann, Economic Liberalism, Marxism and Critical Judgement, ST
AUGUSTINE PAPERS, 2004, v, 9-11. 3 Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar, 3rd edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), 22.
2
kesejahteraan relatif lebih bisa dicapai. Oleh karena itu, membandingkan kinerja
ekonomi antarnegara paling sering dilakukan dengan membandingkan PDB tiap-tiap
negara tersebut. PDB yang tinggi menggambarkan kemampuan rakyat suatu negara
dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.1
Dalam rangka mempengaruhi perekonomian dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi yang baik, negara menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, yang utama
adalah kebijakan fiskal (domain pemerintah) dan kebijakan moneter (domain bank
sentral).2 Kebijakan fiskal terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah, sedangkan
kebijakan moneter terkait dengan pengaturan jumlah uang beredar guna
mempengaruhi perekonomian.3 Bauran kedua kebijakan ini diharapkan bisa berjalan
efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Terjadi perdebatan yang panjang mengenai kebijakan apa yang lebih efektif
dalam mempengaruhi perekonomian di antara kedua jenis kebijakan tersebut.
Kelompok Keynesian berpendangan bahwa kebijakan fiskal lebih efektif dalam
mempengaruhi perekonomian, sedangkan golongan Monetaris berpandangan
sebaliknya. Menurut golongan Monetaris yang mendasarkan pemikirannya pada Teori
Kuantitas Uang, kebijakan moneter akan lebih efektif mempengaruhi perekonomian.
Guna membuktikannya secara empiris, Andersen dan Jordan pada tahun 1968 menguji
efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan membentuk suatu persamaan
yang kemudian disebut dengan model St. Louis.4 Model ini menggunakan variabel
1 N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, 7th edn (New York: Worth Publisher, 2010), 42. 2 Mankiw, Macroeconomics, 263. 3 Richard Froyen, Macroeconomics: Theories and Policies, 7th edn (New York: Macmillan,
2002), 71-73. 4 Leonall C. Andersen and Jerry L. Jordan, ‘Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their
Relative Importance in Economic Stabilization’, Review, 68.8 (1968), 11–24.
3
penawaran uang (money supply, M) sebagai proksi dari kebijakan moneter dan variabel
pengeluaran pemerintah (government expenditure, G) sebagai proksi dari kebijakan
fiskal. Adapun variabel terikat dalam model ini adalah pertumbuhan ekonomi (Produk
Domestik Bruto, PDB atau Y), sehingga persamaan tersebut dapat ditulis Y = f (M,
G).
Banyak penelitian yang mengacu pada model St. Louis seperti yang dilakukan
oleh Darrat dengan obyek negara-negara Amerika Latin dan menemukan bahwa
kebijakan fiskal lebih efektif daripada kebijakan moneter dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi.5 Temuan ini didukung oleh Halcon dan Leon untuk kasus di
negara Filipina,6 namun berbeda dengan temuan Fatima dan Iqbal untuk kasus di
beberapa negara Asia terpilih yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter lebih
efektif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan fiskal.7 Temuan
penelitian Ajayi dan Aluko juga mengkonfirmasi hasil penelitian Fatima dan Iqbal
untuk kasus di Nigeria.8
Model St. Louis yang dikembangkan oleh Andersen & Jordan yang merupakan
ekonom di Federal Reserve Bank of St. Louis, Amerika Serikat (karenanya kemudian
model ini disebut sebagai model St. Louis),9 tahun 1968 sebenarnya sudah banyak
5 Ali F. Darrat, ‘The Dominant Influence of Fiscal Actions in Developing Countries’, Eastern
Economic Journal, 10.3 (1984), 271–84. 6 Neil Angelo C. Halcon and Leah Melissa T. De Leon, ‘Efficiency of Fiscal And Monetary
Policies In The Philippines: The St. Louis Model Approach’, Bangko Sentral Review, July, 2004, 33–
44. 7 Ambreen Fatima and Azhar Iqbal, ‘The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal
Policies: An Econometric Study’, Pakistan Economic and Social Review, 41.1/2 (2003), 93–116. 8 Michael Adebayo Ajayi and Olufemi Adewale Aluko, ‘Evaluating the Relative Impact of
Monetary and Fiscal Policy in Nigeria Using the St. Louis Equation’, Acta Universitatis Danubius :
Oeconomica, 13.1 (2017), 40–50. 9 Manuel Vanegas, ‘Tourism, Macroeconomics, Growth, and the St. Louis Equation’, Tourism
Review International, 22.1 (2018), 3–21 <https://doi.org/10.3727/154427218X15202734130413>.
4
yang mengaji dan mengembangkannya. Hal ini dilakukan mengingat model tersebut
menyederhanakan determinan pertumbuhan ekonomi hanya berupa kebijakan fiskal
dan moneter saja. Beberapa peneliti selanjutnya menambah variabel ekonomi dan
politik yang berbeda di dalam model yang mereka bangun. Variabel yang bisa
ditambahkan di antaranya adalah ekspor;10 nilai tukar;11 kurs dan inflasi;12 nilai tukar
dan suku bunga,13 pendapatan pariwisata,14 bahkan beberapa variabel politik seperti
indeks kebebasan sipil, indeks perpolitikan, dan indeks hak politik rakyat.15
Konfirmasi dengan data lain yang dihimpun oleh Kuran semakin menunjukkan
ketertinggalan negara-negara muslim (berpenduduk mayoritas muslim) dalam hal
kinerja perekonomian mereka. Bersumber pada data yang diterbitkan oleh UNDP,
Kuran membandingkan beberapa indikator kinerja perekonomian antara negara
berpenduduk mayoritas muslim dan non-muslim.16
Kuran membandingkan beberapa indikator kinerja ekonomi negara-negara
yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam/OKI (Organisation of Islamic
Cooperation, OIC) dengan data global dan negara-negara non-OKI tahun 2014. Dalam
hal kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia
10 Halcon and Leon, ‘Efficiency of Fiscal And Monetary'; Fatima and Iqbal, ‘The Relative
Effectiveness of Monetary'. 11 Tomislav Ćorić and Milan Deskar-Škrbić, ‘Monetary and Fiscal Policy Mix in a Small Open
Economy: The Case of Croatia’, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja , 28.1 (2015), 407–21. 12 A. Ogar, S. E. Nkamare, and E. G. Emori, ‘Fiscal and Monetary Policy and Its Effect on the
Growth of Nigeria Economy’, European Journal of Business and Management, 6.29 (2014), 220–32. 13 Olanipekun Emmanuel Falade and Benjamin Ayodele Folorunso, ‘Fiscal and Monetary
Policy Instruments and Economic Growth Sustainability in Nigeria’, American Journal of Economics,
5.6 (2015), 587–94. 14 Vanegas. 15 Tariq Hussain and Muhammad Wasif Siddiqi, ‘Fiscal, Monetary Policies and Institutions’
Role (Political, Social and Economic) in Pakistan’, Theoretical and Applied Economics, 19.6 (2012),
33–50. 16 Timur Kuran, ‘Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links’,
Journal of Economic Literature, 56.4 (2018), 1295.
5
(IPM), nilai IPM (Human Development Index, HDI) menunjukkan ketertinggalan yang
cukup jauh antara nilai IPM negara muslim (0,61) dengan nilai IPM dunia (0,71)
apalagi dengan nilai IPM negara non-muslim (0,74).
Dari sisi kualitas kesehatan yang diukur dengan tingkat harapan hidup, capaian
negara-negara muslim juga lebih rendah (66,5 tahun) dari data dunia (71,4 tahun) dan
negara non-muslim (72,8). Kualitas pendidikan negara-negara muslim yang diukur
dari tingkat literasi (kemampuan membaca) juga jauh tertinggal (73,3%) dari total data
dunia (85,2%) apalagi negara-negara non-muslim (88,9%). Rendahnya kualitas
sumber daya manusia di negara-negara muslim akhirnya secara tidak langsung
berdampak pada rendahnya pendapatan per penduduk (PDB per kapita) mereka yang
sebesar USD 10.015 per tahun, jauh dibandingkan data dunia (USD 15.740) dan data
negara non-muslim (USD 17.500).
Ketertinggalan dalam bidang ekonomi negara-negara berpenduduk mayoritas
muslim dari negara-negara lain sudah sejak lama menjadi kajian para pemikir muslim.
Monzer Kahf, salah seorang ekonom muslim dunia, menulis artikel panjang yang
berjudul Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy.17 Menurut Kahf,
isu ketertinggalan ekonomi negara muslim dan kaitannya dengan defisit anggaran
adalah sebuah masalah yang serius, mengingat fenomena tersebut sudah menjangkiti
sejak puluhan tahun lalu. Mayoritas negara muslim yang merupakan negara
berkembang memiliki utang publik (pemerintah) yang besar. Menurutnya, ada
beberapa faktor yang menyebabkan defisit anggaran tersebut, yaitu korupsi dan
17 Monzer Kahf, ‘Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy’, IRTI Research
Paper, 42 (1997).
6
pembelanjaan sia-sia; subsidi harga; inefisiensi pada sektor publik yang besar; serta
belanja pertahanan yang besar.18
Sejalan dengan Kahf maka Kuran kemudian menjawab pertanyaan tentang
mengapa negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam tertinggal
secara ekonomi dari wilayah lain.19
Penelitian yang mengaitkan antara variabel institusi dan kinerja perekonomian
(pertumbuhan ekonomi) sudah banyak dilakukan sejak dekade 1980-an diawali salah
satunya oleh Scully;20 disusul pada dekade 1990-an oleh Knack dan Keefer;21 hingga
saat ini oleh Williams;22 Vianna dan Mollick;23 Kar, Roy, dan Sen;24 serta Boudreauxa,
Nikolaev, dan Klein.25
Dalam bentuk yang sedikit berbeda, aspek kelembagaan terkadang muncul
dengan istilah berbeda seperti kualitas birokrasi (bureaucracy) yang digunakan oleh
Evans dan Rauch.26 Aspek demokrasi (democracy) juga bisa menggambarkan peran
18 Kahf, ‘Instruments of Meeting', 21. 19 Timur Kuran, ‘Why the Middle East Is Economically Underdeveloped: Historical
Mechanisms of Institutional Stagnation’, Journal of Economic Perspectives, 18.3 (2004), 71–90
<https://doi.org/10.1257/0895330042162421>. 20 Gerald W. Scully, ‘The Institutional Framework and Economic Development’, Journal of
Political Economy, 96.3 (1988), 652–62. 21 Stephen Knack and Philip Keefer, ‘Institutions and Economic Performance: Cross-Country
Tests Using Alternative Institutional Measures’, Economics and Politics, 7.3 (1995), 207–27. 22 Kevin Williams, ‘Do Political Institutions Improve the Diminishing Effect of Financial
Deepening on Growth? Evidence from Developing Countries’, Journal of Economics and Business, 103
(2019), 13–24 <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.11.003>. 23 Andre C. Vianna and Andre V. Mollick, ‘Institutions: Key Variable for Economic
Development in Latin America’, Journal of Economics and Business, 96 (2018), 42–58
<https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2017.12.002>. 24 Sabyasachi Kar, Amrita Roy, and Kunal Sen, ‘The Double Trap: Institutions and Economic
Development’, Economic Modelling, 76 (2019), 243–59
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.08.002>. 25 Christopher J. Boudreaux, Boris N. Nikolaev, and Peter Klein, ‘Socio-Cognitive Traits and
Entrepreneurship: The Moderating Role of Economic Institutions’, Journal of Business Venturing, 34.1
(2019), 178–96 <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.08.003>. 26 Peter Evans and James E. Rauch, ‘Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of
the Effects of “Weberian” State Structures on Economic Growth’, American Sociological Review, 64.5
(1999), 748–65 <https://doi.org/10.2307/2657374>.
7
kelembagaan politik terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh
Mathonnat dan Minea.27
Istilah lain dari kualitas institusi adalah tata kelola pemerintahan (governance)
yang dikenalkan dan dikembangkan oleh Kaufman, Kraay, dan Lobaton di Bank Dunia
sejak dekade 1990-an.28 Konsep governance telah memiliki instrumen pengukurannya
sendiri yang merupakan pengembangan dari berbagai indeks kualitas institusi yang
sudah ada sebelumnya. Terdapat 6 indikator dalam indeks governance yaitu 1). Suara
dan akuntabilitas (Voice and Accountability); 2). Stabilitas politik dan ketiadaan
kekerasan/terorisme (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism); 3).
Efektivitas pemerintah (Government Effectiveness); 4). Kualitas regulasi (Regulatory
Quality); 5). Peraturan hukum (Rule of Law); 6). Pengawasan korupsi (Control of
Corruption).29
Secara empiris, indeks kualitas pemerintahan sudah banyak diuji oleh para
peneliti sejak awal tahun 2000-an seperti yang dilakukan oleh Olson, Sarna, dan
Swamy;30 juga Kaufman dan Kraay.31 Kedua penelitian menunjukkan hasil bahwa
negara dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang baik memiliki tingkat
produktifitas yang lebih tinggi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
dengan lebih baik. Governance berperan penting (positif) dalam meningkatkan
27 Clément Mathonnat and Alexandru Minea, ‘Forms of Democracy and Economic Growth
Volatility’, Economic Modelling, 2018, 1–10 <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.07.013>. 28 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobaton, ‘Governance Matters’, Policy
Research Working Paper, 2196, 1999, 1–70. 29 Kaufmann, Kraay, and Zoido-Lobaton, ‘Governance Matters’. 30 Mancur Jr Olson, Naveen Sarna, and Anand V Swamy, ‘Governance and Growth : A Simple
Hypothesis Explaining Cross-Country Differences in Productivity Growth’, Public Choice, 102 (2000),
341–64. 31 Daniel Kaufmann and Aart Kraay, ‘Growth without Governance’, Policy Research Working
Paper Series, 2928 (2002), 1–50.
8
pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Peran tersebut dirasakan lebih efektif
terjadi pada negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebh tinggi.
Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti menginteraksikan indeks
governance dengan variabel lain. Sebagai contoh, Fraj, Hamdaoui, dan Maktouf
menginteraksikan indeks governance dengan nilai tukar serta hubungannya dengan
pertumbuhan ekonomi.32 Adapun Bekhet dan Latif pada kesempatan yang lain
mengaitkan indeks governance dengan teknologi dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi.33 Interaksi antara nilai tukar dan teknologi dengan indeks governance pada
kedua penelitian terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan uraian di atas, kajian terhadap isu pertumbuhan ekonomi masih
tetap menarik untuk dilakukan hingga saat ini. Kajian yang dimaksud adalah
bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya bauran kebijakan fiskal dan
moneter serta efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun
demikian, sejauh ini penelitian yang sudah dilakukan baru memasukkan berbagai
variabel ekonomi maupun sosial yang terkait. Belum ada penelitian yang mengaitkan
bauran kebijakan fiskal dan moneter tersebut dengan kualitas tata kelola pemerintah
(governance) suatu wilayah atau antarnegara. Padahal, efektivitas kebijakan ekonomi
tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi yang melingkupi negara tersebut.
32 Salma Hadj Fraj, Mekki Hamdaoui, and Samir Maktouf, ‘Governance and Economic
Growth: The Role of the Exchange Rate Regime’, International Economics, 156 (2018), 326–64
<https://doi.org/10.1016/j.inteco.2018.05.003>. 33 Hussain Ali Bekhet, Nurul Wahilah, and Abdul Latif, ‘The Impact of Technology in Society
The Impact of Technological Innovation and Governance Institution Quality on Malaysia ’ s Sustainable
Growth : Evidence from a Dynamic Relationship’, Technology in Society, 54 (2018), 27–40
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.01.014>.
9
Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan
(governance) terhadap pertumbuhan ekonomi lintas negara. Selanjutnya, penelitian ini
juga bermaksud menguji efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan
mengembangkan model St. Louis yang dikenalkan oleh Andersen & Jordan tahun
1968. Model St. Louis merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Model
Friedman-Meiselman tahun 1963 yang fokus pada analisis konsumsi agregat.34
Andersen & Jordan pada saat mengembangkan model St. Louis sebenarnya
menyadari bahwa determinan pertumbuhan ekonomi sangatlah banyak. Dalam artikel
mereka, terdapat beberapa klasifikasi determinan pertumbuhan ekonomi di antaranya
variabel yang lambat berubah (preferensi, teknologi, sumberdaya, institusi, dan sistem
hukum). Selain itu ada pula variabel yang terkait dengan luar negeri, seperti
perdagangan internasional, nilai tukar, dan suku bunga. Ada pua variabel yang
merupakan kejadian acak (random event) seperti perang, bencana alam, dan perubahan
cuaca.35 Namun demikian, mereka berpendapat bahwa representasi dari kebijakan
negara sudah cukup tercermin dalam pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal) dan
pengaturan jumlah uang yang beredar (kebijakan moneter). Kedua variabel inilah yang
dianggap paling signifikan mempengaruhi perekonomian suatu negara.
Kritik atas model St. Louis langsung muncul dari berbagai peneliti yang
menganggap model tersebut terlalu menyederhanakan kompleksitas realita. Salah satu
ekonom yang paling awal mengritik model tersebut adalah Gramlich yang menginisasi
34 Peter V Bias, ‘A Chronological Survey of the Friedman – Meiselman / Andersen – Jordan
Single Equation Debate’, International Journal of Economics and Business Research, 10.January 2014
(2014), 1–21. 35 Andersen and Jordan, ‘Monetary and Fiscal Actions'.
10
penambahan variabel ekspor dan pajak di dalam model tersebut.36 Setelah itu, banyak
peneliti yang menambahkan berbagai variabel sosial dan ekonomi guna melengkapi
dan menambahkan model St. Louis tersebut berdasarkan argumentasi yang kuat.
Penelitian ini juga bermaksud mengembangkan model St. Louis dengan
menambahkan variabel utang pemerintah dan kualitas institusi di dalam model
tersebut. Utang pemerintah saat ini telah menjadi variabel utama dalam perekonomian
suatu negara, karena hampir tidak ada negara yang tidak memiliki utang pemerintah.37
Variabel kedua yang ditambahkan dalam model adalah kualitas institusi, hal ini sejalan
dengan teori pertumbuhan ekonomi terkini yang menegaskan peran penting kualitas
institusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.38 Penelitian ini memasukkan
variabel kualitas institusi (governance) sebagai variabel yang memoderasi kebijakan
fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, Andersen & Jordan
sudah sedikit menyinggung peran penting utang pemerintah dan institusi dalam
membangun model St. Louis, namun tidak terepresentasikan ke dalam model
tersebut.39
Penelitian ini memfokuskan kajian pada negara-negara muslim yang tergabung
di dalam Organisasi Kerjasama Islam, OKI (Organisation of Islamic Cooperation,
OIC). Hal ini dilakukan mengingat negara-negara OKI menghadapi permasalahan
ekonomi yang hampir sama, seperti ketertinggalan ekonomi, kemiskinan,
36 Edward M . Gramlich, ‘The Usefulness of Monetary and Fiscal Policy as Discretionary
Stabilization Tools’, Journal of Money , Credit and Banking, 3.2 (1969), 506–32. 37 Mankiw, 'Macroeconomics'. 38 Daron Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth (New Jersey: Princeton
University Press, 2009). 39 Andersen and Jordan, ‘Monetary and Fiscal Actions'.
11
pengangguran, dan lain sebagainya.40 Selain itu, karakter kelembagaan formal
(organisasi, konstitusi, maupun peraturan) dan informal (adat budaya, keyakinan, dan
agama), juga memiliki kemiripan di antara negara anggota OKI. Hal tersebut terjadi
karena ajaran agama yang dianut akan membentuk keyakinan, pola fikir dan tindakan
yang seharusnya sama di antara pemeluknya di berbagai negara.41
Negara-negara berpenduduk muslim yang tergabung dalam OKI secara umum
dapat dikatakan sebagai negara yang religius. Berdasarkan laporan survei Pew
Research Center tahun 2018 terhadap 102 negara di dunia, mayoritas penduduk di
negara muslim menganggap agama adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan
mereka. Persentase jawaban mengenai pentingnya agama di beberapa negara OKI
adalah: Pakistan (94%), Indonesia (93%), Afghanistan (92%), Nigeria (88%), dan
Mesir (72%). Sebaliknya, di berbagai negara lain, agama tidak dianggap sebagai
sesuatu yang penting, seperti di China (3%), Jepang (10%), Inggris (10%), Jerman
(10%), Perancis (10%), Rusia (16%), dan Australia (18%). Hanya Amerika Serikat
yang lebih dari separuh (53%) penduduknya menganggap penting agama.42
Berdasarkan praktik keagamaan yang rutin dilakukan (mingguan maupun harian),
negara-negara muslim menunjukkan persentase yang relatif lebih tinggi daripada
kelompok negara yang lain.
Sebagai bentuk perkembangan pemikiran dan respon negara-negara muslim
atas perkembangan kehidupan masyarakat dunia, maka pada tahun 2008, OKI
melakukan amandemen terhadap Piagam OKI. Organisasi ini tidak hanya bekerjasama
40 Kuran, ‘Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links’. 41 Douglass C North, ‘Economic Performance Through Time’, The American Economic
Review, 84.3 (1994), 359–68. 42 Research Center PEW, The Age Gap in Religion Around the World (Washington, 2018).
12
di bidang ekonomi, sosial, keagamaan, dan pengetahuan sebagaimana selama ini
berjalan, namun berkembang lebih jauh lagi dalam berbagai bidang kehidupan.43 OKI
berusaha menyelaraskan aktivitasnya dengan berbagai organisasi internasional
lainnya, khususnya Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Isu-isu internasional terkini
seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan, terorisme secara eksplisit
masuk menjadi bagian dalam amandemen piagam tersebut. Termasuk pula upaya
bersama negara-negara OKI untuk menciptakan good governance di negara masing-
masing guna meraih kehidupan yang lebih baik. Isu demokrasi, penegakan hukum,
pemberantasan korupsi, serta konflik keamanan menjadi perhatian bersama seluruh
negara OKI.44
Keinginan negara-negara OKI tersebut secara khusus dan detail diturunkan
dalam dokumen The OIC-2025: Programme of Action.45 Dalam dokumen tersebut,
OKI memiliki 18 program aksi yang merupakan prioritas kebijakan guna mencapai
cita-cita bersama yang berlaku tahun 2016-2025. Bahkan secara khusus, OKI juga
menerbitkan dokumen Implementation Plan sebagai penjabaran dari berbagai program
aksi tersebut. Beberapa program kerja dan rencana implementasi yang dirancang
sangan sejalan dengan penguatan tata kelola (governance) yang dikembangkan oleh
Bank Dunia.46
Namun demikian, upaya perbaikan tata kelola (governance) di negara-negara
OKI masih jauh dari yang dicitakan. Berbagai negara OKI masih mengalami gejolak
43 Samiul Hasan and others, The Muslim World in the 21st Century, ed. by Samiul Hasan
(London: Springer, 2012) <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>, 306. 44 OIC, Charter of the Organisation of Islamic Cooperation, 2008, pp. 1–17. 45 OIC, ‘The OIC-2025: Programme of Action’ (Jeddah, 2016), pp. 1–27. 46 OIC, ‘OIC-2025: Programme of Action Implementation Plan’ (Jeddah, 2016), pp. 1–55.
13
permasalahan sosial, politik, keamanan, hukum dan birokrasi hingga saat ini. Peristiwa
Arab Spring yang berlangsung pada akhir 2010 hingga awal 2011 telah membuat
keguncangan dalam berbagai aspek kehidupan negara-negara muslim, khususnya di
Timur Tengah dan Afrika Utara. Krisis yang awalnya berupa masalah sosial dan
politik telah meluas menjadi krisis keamanan, ekonomi, dan lain-lain.47
Dalam aspek demokrasi dan kebebasan bersuara, negara-negara muslim juga
menjadi sorotan karena kurangnya perbaikan dari sisi tersebut. Apalagi dalam hal
kesetaraan perempuan di ruang publik di negara muslim yang masih sangat lemah.48
Peristiwa Arab Spring menandai meningkatnya peran wanita di bidang politik, namun
secara umum wanita masih tertinggal dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan
lain sebagainya.49
Dalam aspek keamanan, masih sangat banyak negara anggota OKI yang
menghadapi krisis dalam negeri yang tidak kunjung usai. Berbagai gerakan militan
dan aksi terorisme banyak terjadi di negara OKI.50 Beberapa organisasi yang dicap
sebagai pelaku aksi terorisme menyebar di berbagai negara muslim, seperti ISIS di
Irak, dan Syiria; Thaliban di Afghanistan dan Pakistan; serta Boko Haram di Nigeria.51
47 Mohsin Khan, The Economic Consequences of the Arab Spring (Washington, 2014);
Mahmoud Arayssi, Ali Fakih, and Nathir Haimoun, Did the Arab Spring Reduce MENA Countries’
Growth?, Discussion Paper Series No. 12161 (Bonn: IZA-Institute of Labor Economics, 2019)
<https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1588938>. 48 Maysar Sarieddine, ‘Personal Freedom Beyond Politics and Human Rights: Women,
Religion and Freedom in the Arab World’, Clinical and Experimental Psychology, 04.01 (2018), 1–6
<https://doi.org/10.4172/2471-2701.1000179>. 49 Ariana Marnicio, Julia Retta, and Rebecca Satterfield, ‘A Change of Seasons for Arab
Women?’, Journal of Women and Human Rights in the Middle East, Fall.1 (2013). 50 Richard J. Estes and M. Joseph Sirgy, ‘Radical Islamic Militancy and Acts of Terrorism: A
Quality-of-Life Analysis’, Social Indicators Research, 117.2 (2014), 615–52
<https://doi.org/10.1007/s11205-013-0363-2>. 51 Ahmed Dawoody-Al, ‘ISIS and Its Brutality Under Islamic Law’, Review of Law and
Politics, March.36 (2015), 101–17.
14
Walaupun sebenarnya berbagai aksi kekerasan dan terorisme tersebut tidak mendapat
dukungan mayoritas umat Islam, namun keberadaanya seringkali diidentikkan dengan
ajaran dan umat Islam.52
Permasalahan lain yang dihadapi negara-negara anggota OKI terkait dengan
tata kelola (governance) adalah parahnya korupsi yang melanda pemerintahan.
Menurut survei dari Transparansi Internasional tahun 2018, hanya ada 1 negara
muslim yang masuk ke dalam 50 negara terbersih dari 180 negara yang disurvei, yaitu
Uni Emirat Arab (peringkat 23). Mayoritas selebihnya menghuni peringkat lebih dari
100, bahkan beberapa diantaranya menempati posisi paling rendah, seperti Irak (168),
Sudan dan Afghanistan (172), Yaman (176), Syiria (178), dan Somalia (180).53 Oleh
karena itu, studi terkait tata kelola pemerintahan, kebijakan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi di negara-negara OKI menjadi semakin perlu dilakukan.
B. Rumusan Masalah
Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan
masalah penelitian sebagai berikut:
1. Apakah bauran kebijakan fiskal dan moneter berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim?
2. Apakah kualitas tata kelola pemerintahan (governance) berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim?
52 Kamarulnizam Abdullah and others, ‘Perception and Attitudes toward Terrorism in a Muslim
Majority Country’, Asian Social Science, 8.4 (2012), 77–89 <https://doi.org/10.5539/ass.v8n4p77>. 53 Datuk Seri Akhbar Satar, ‘Corruption a Big Issue in Muslim-Majority Nations’, New Straits
Times, 2019 <https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/04/480813/corruption-big-issue-
muslim-majority-nations> [accessed 22 April 2020].
15
3. Apakah kualitas tata kelola pemerintahan (governance) memoderasi pengaruh
bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-
negara muslim?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh bauran kebijakan fiskal dan moneter
terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.
b. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kualitas tata kelola pemerintahan
(governance) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.
c. Menganalisis dan menjelaskan peran moderasi dari kualitas tata kelola
pemerintahan (governance) dalam meningkatkan efektivitas bauran kebijakan
fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi.
D. Manfaat Penelitian
1. Kontribusi Teoritis: Penelitian ini mengembangkan model persamaan St.
Louis yang digagas oleh Andersen dan Jordan tahun 1968 sebagai alat evaluasi
efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan
ekonomi. Model St. Louis menggunakan variabel penawaran uang (money
supply, M) sebagai proksi dari kebijakan moneter dan variabel pengeluaran
pemerintah (government expenditure, G) sebagai proksi dari kebijakan fiskal.
Model tersebut tidak memasukkan variabel utang pemerintah yang saat ini
memainkan peran penting di berbagai negara di dunia. Selain itu model
tersebut tidak mempertimbangkan kualitas dari institusi pelaksana kebijakan
16
fiskal dan moneter sama sekali. Oleh karena itu, model dalam penelitian ini
dikembangkan berdasarkan kerangka berfikir ekonomi kelembagaan
(institutional economics). Dipilihnya obyek negara-negara muslim (anggota
OKI) karena mayoritas negara tersebut berada dalam situasi ekonomi yang
berkembang, bahkan ada sebagian yang tertinggal secara ekonomi. Kesamaan
nilai-nilai ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas negara anggota OKI
juga membentuk ”institusi” sosial dan budaya yang relatif sama di antara
mereka.
2. Kontribusi Praktis: Penelitian ini bisa dijadikan dasar bagi otoritas kebijakan
fiskal dan moneter guna memperkuat efektivitas bauran kebijakan yang
mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.
Selain itu, penelitian ini juga dapat mengingatkan pemerintah di berbagai
negara muslim untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kualitas
pemerintahan mereka berdasarkan aspek-aspek dalam indikator kualitas
pemerintahan (governance) yang telah dicanangkan oleh Bank Dunia.
3. Kontribusi Kebijakan: negara-negara muslim dalam OKI bisa lebih
mendorong kebijakan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahannya
(governance). Hal ini sejalan dengan implementasi amandemen Piagam OKI
(OIC Chapter) tahun 2008 guna mencapai reformasi pemerintahan,
demokratisasi, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik di antara negara-
negara OKI. Secara lebih khusus, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan
evaluasi dan penguatan rencana implementasi dalam The OIC-2025:
Programme of Action yang saat ini sedang berjalan.
17
E. Orisinalitas Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian pertama yang mengembangkan model
persamaan St. Louis yang digagas oleh Andersen dan Jordan sebagai model evaluasi
efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, dalam kerangka kerja ekonomi kelembagaan
(institutional economics). Ide dasar penelitian ini adalah bahwa efektivitas kebijakan
ekonomi tidak hanya ditentukan oleh instrumen kebijakan tersebut, namun juga oleh
kualitas pelaksana kebijakannya serta lingkungan sekitarnya. Penelitian ini
menginteraksikan kualitas tata kelola pemerintahan (governance) dengan proksi dari
kebijakan fiskal dan moneter (pengeluaran pemerintah dan jumlah uang yang beredar).
18
BAB II
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI,
DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
Studi yang mengkaji topik pertumbuhan ekonomi sudah sangat banyak
dilakukan oleh para peneliti, namun relatif masih sedikit yang mengaitkannya dengan
bauran kebijakan ekonomi (fiskal dan moneter) serta aspek kelembagaan. Pada bagian
ini akan disajikan rangkuman berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan
pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, serta kualitas pemerintahan
(kelembagaan, institusi). Guna memudahkan memahami peta hasil-hasil penelitian
terdahulu, maka akan disusun pengelompokkan yang meliputi: 1. pertumbuhan
ekonomi dan faktor-faktor penentunya; 2. dampak bauran kebijakan fiskal dan
moneter terhadap perekonomian; 3. institusi dan pertumbuhan ekonomi.
B. Landasan Teori
Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada Teori Pertumbuhan Ekonomi; Teori
Ekonomi Kelembagaan; Teori Bauran Kebijakan (Fiskal dan Moneter); Teori Good
Governance.
C. Pengembangan Hipotesis
Didasarkan pada uraian berbagai hasil penelitian terdahulu serta landasan teori
yang relevan, maka penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:
19
1. Pengaruh bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi
(PDB) di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Pengelolaan perekonomian suatu negara selalu diarahkan guna
mencapai tujuan bangsa, yaitu penciptaan kesejahteraan rakyat. Ukuran yang
lazim digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara adalah Produk
Domestik Bruto/PDB (Gross Domectic Product, GDP). PDB adalah total
pendapatan seluruh orang di dalam suatu perekonomian/negara (metode
pendapatan), atau juga total pengeluaran terhadap produk barang dan jasa di
dalam perekonomian (metode pengeluaran).1 Apabila PDB dihitung secara
rata-rata dibagi dengan total penduduk suatu negara, maka disebut dengan PDB
per kapita.2 Adapun pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah tingkat
kenaikan PDB dari waktu ke waktu yang ditunjukkan dalam ukuran persen
(%).3Kebijakan ekonomi utama yang dilaksanakan guna mencapai tujuan
tersebut adalah kebijakan fiskal (pengelolaan anggaran pemerintah) dan
kebijakan moneter (pengelolaan jumlah uang beredar).
Kebijakan fiskal yang ekspansif, misalnya berupa peningkatan belanja
pemerintah (G), atau meningkatnya utang pemerintah (public debt), berarti
akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga para
pengusaha harus meningkatkan kapasitas produksinya. Untuk meningkatkan
produksi, tentu mereka memerlukan tambahan investasi yang bersumber dari
lembaga keuangan. Peningkatan kebutuhan investasi yang tidak didukung
1 Mankiw, Macroeconomics, 18. 2 Dornbusch, Fischer, and Startz, Macroeconomics, 20. 3 Dornbusch, Fischer, and Startz, Macroeconomics, 11.
20
dengan peningkatan penawaran uang akan menyebabkan suku bunga (interest)
menjadi naik. Pada kondisi ini terjadi kenaikan pendapatan sekaligus juga
kenaikan bunga.4
Dalam konteks kebijakan moneter, terdapat 5 jalur mekanisme
transmisi kebijakan moneter, yaitu jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur
harga aset, jalur kredit, dan jalur ekspektasi, sebagaimana yang sudah diuraikan
pada bagian sebelumnya. Kelima jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter
tersebut pada prinsipnya akan mempengaruhi perekonomian melalui
perubahan jumlah uang yang beredar. Namun demikian, secara langsung,
jumlah uang beredar akan lebih jelas terlihat pada jalur suku bunga, jalur harga
aset, dan jalur kredit. Hal ini terkait dengan mekanisme aliran dana masyarakat
ke industri perbankan yang kemudian mengalir ke bank sentral (kebijakan
kontraktif), ataupun sebaliknya dari bank sentral ke sektor perbankan lalu
masyarakat (kebijakan ekspansif).5
Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui beberapa jalur
tersebut juga berlaku pada berbagai negara berkembang, yang tentunya
termasuk berbagai negara muslim di dalamnya. Montiel menjelaskan bahwa
terdapat kemiripan mekanisme transmisi kebijakan moneter di antara negara-
negara berkembang.6 Laporan dari International Monetary Fund (IMF)
menyebutkan bahwa kelima jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter
4 Mankiw, Macroeconomics, 312-313. 5 Warjiyo and Solikin; Ascarya, ‘Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di
Indonesia’, Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 14.3 (2012), 283–316. 6 Peter Montiel, ‘The Transmission Mechanism for Monetary Policy in Developing Countries’,
IMF Staff Papers, 38.1 (1990), 83–108 <https://doi.org/10.5089/9781451972801.001>.
21
tersebut juga diaplikasikan di berbagai negara Timur Tengah dan Afrika Utara
(Middle East and North Africa, MENA).7 Oleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa karakter kebijakan moneter di negara-negara anggota OKI adalah relatif
sama.
Secara empiris, berbagai penelitian juga menunjukkan hasil yang
mendukung teori tersebut. Darrat mengkaji efektivitas kebijakan fiskal dan
moneter di negara-negara Amerika Latin (Brazil, Chili, Peru, Meksiko, dan
Venezuela) tahun 1950-1981 dengan model St. Louis.8 Darrat menemukan
bahwa Kebijakan fiskal dan moneter bersama-sama (simultan) terbukti
berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional di berbagai negara
berkembang, kecuali di Venezuela yang tidak berpengaruh signifikan. Secara
parsial, kebijakan fiskal lebih efektif mendorong peningkatan pendapatan di
berbagai negara tersebut, sedangkan kebijakan moneter hanya efektif di negara
Brazil dan Peru. Model St. Louise terbukti efektif diterapkan pada konteks
negara berkembang, tidak hanya untuk negara maju, sebagaimana awal
kemunculannya.
Temuan serupa juga didapat oleh Jawaid, Arif, dan Naeemullah yang
meneliti fenomena di Pakistan tahun 1981-2009.9 Dengan pemilihan variabel
yang sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menemukan fenomena
yang serupa pula. Kedua kebijakan ekonomi, yaitu fiskal dan moneter sama-
sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7 Simon Gray and others, Monetary Issues in the Middle East and North Africa Region
(Washington: International Monetary Fund, 2013) <https://doi.org/10.5089/9781475590562.087>. 8 Darrat, ‘The Dominant Influence.’ 9 Jawaid, Arif, and Naeemullah, ‘Comparative Analysis of Monetary.’
22
Artinya keduanya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ahmad I.
Malawi membandingkan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara Jordania dan Tunisia tahun 1972-2004.10
Penelitian ini menemukan hasil bahwa kedua kebijakan, fiskal dan moneter
sama-sama berpengaruh positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi di Jordania dan Tunisa. Chowdhury dan Afzal meneliti efektivitas
kebijakan fiskal dan moneter di Bangladesh tahun 1980-2012 dengan variabel
penelitian belanja pemerintah (kebijakan fiskal) dan penawaran uang
(kebijakan moneter) serta pertumbuhan ekonomi (variabel terikat).11 Kedua
kebijakan, fiskal dan moneter sama-sama berpengaruh positif dan signifikan
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Bangladesh.
Berdasarkan uraian singkat teori dan hasil-hasil penelitian empiris di
atas, maka hipotesis yang diajukan penelitian ini adalah:
Ha1.1.1: kebijakan fiskal pengeluaran pemerintah (G) berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara-negara
anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Ha1.1.2: kebijakan fiskal utang pemerintah (D) berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara-negara anggota
Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
10 Malawi, ‘The Relative Importance.’ 11 Chowdhury, L. S. & Afzal, ‘The Effectiveness of Monetary.’
23
Ha1.2: kebijakan moneter jumlah uang yang beredar (M) berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara-negara
anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
2. Kualitas tata kelola pemerintahan (governance) memoderasi pengaruh bauran
kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara-
negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Menurut Yeager, peran kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi
bisa dianalisis menggunakan teori biaya transaksi (transaction cost theory)
yang muncul sebagai akibat kegagalan pasar.12 Semakin rendah biaya transaksi
yang muncul dari kegiatan (transaksi) ekonomi, hal itu menunjukkan
kelembagaan yang sudah efisien, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu,
agar bisa mencapai biaya transaksi yang rendah, maka ada dua jalur yang bisa
dilakukan. Pertama, membuat aturan (formal atau informal) yang menjamin
kepastian pelaku ekonomi melakukan transaksi atau pertukaran (exchange).
Kedua, memperkuat sistem penegakan (enforcement) apabila terjadi masalah
dalam proses transaksi.13
Hanya dengan dua jalur inilah biaya transaksi bisa ditekan sehingga
memunculkan pasar yang secara efisien mempertemukan permintaan (demand)
dan penawaran (supply). Semakin besar ukuran pasar menuntut adanya
pembagian kerja (spesialisasi) yang akan memacu tingkat produktifitas dan hal
12 Yustika, Ekonomi Kelembagaan, 60. 13 Yustika, Ekonomi Kelembagaan, 182-183.
24
itu bisa menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Aspek kelembagaan
informal, seperti agama, keyakinan (belief), budaya, dan code of conduct; juga
tidak bisa ditinggalkan karena turut mendorong efisiensi dan produktivitas
ekonomi. Kelembagaan informal yang kuat dan baik, seperti disiplin,
menghargai waktu, jujur, dan kerja keras; diyakini akan mempengaruhi tingkat
produktivitas perekonomian (seperti yang banyak terjadi di negara-negara
maju). Sebaliknya, karakter penduduk yang tidak disiplin, tidak menghargai
waktu, biasanya akan menurunkan produktivitas (seperti di banyak negara
tertinggal atau berkembang).
Kualitas kelembagaan (dalam hal ini governance index) yang baik akan
menyebabkan kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan utang) akan dapat
diimplementasikan seraca cepat, tepat sasaran, dan terhindar dari praktik
korupsi yang merusak. Kualitas kelembagaan juga akan mampu meningkatkan
efektifitas kebijakan moneter melalui pengaturan jumlah uang beredar.
Kebijakan moneter yang ekspansif misalnya, akan direspon pelaku bisnis
dengan meningkatkan investasi selama keamanan terjaga, birokrasi tidak
berbelit-belit, kepastian hukum terjamin, serta tidak ada biaya illegal yang
membebani.
Oleh karena itu, dalam konteks bauran kebijakan fiskal dan moneter
yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat, peran
kelembagaan menjadi sangat penting. Kebijakan fiskal dan moneter akan
berjalan lebih efektif jika pemerintahan (governance) mencapai kualitas yang
lebih baik. Hal ini terjadi karena transmisi kebijakan fiskal dan moneter akan
25
dapat mencapai target dan berjalan sesuai yang seharusnya di dalam situasi
yang kondusif.
Secara empiris, aspek kelembagaan yang diwujudkan dalam bentuk
kualitas pemerintahan (governance) terbukti mampu mempengaruhi kinerja
perekonomian. Terdapat 6 indikator dalam indeks governance yaitu 1). Suara
dan akuntabilitas (Voice and Accountability); 2). Stabilitas politik dan
ketiadaan kekerasan/terorisme (Political Stability and Absence of
Violence/Terrorism); 3). Efektivitas pemerintah (Government Effectiveness);
4). Kualitas regulasi (Regulatory Quality); 5). Peraturan hukum (Rule of Law);
6). Pengawasan korupsi (Control of Corruption).
Olson, Sarna, dan Swamy menguji pengaruh kualitas governance
terhadap PDB di 68 negara berkembang tahun 1960-1987. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik
memiliki tingkat produktifitas yang lebih tinggi, sehingga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik lagi.14 Kaufman dan Kraay menguji
kembali hubungan antara governance dan pertumbuhan ekonomi pada
kelompok negara berpendapatan tinggi dan rendah di 120 negara tahun
2000/2001. Penelitian ini menyimpulkan bahwa governance berperan penting
(positif) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.15
Aidt dkk. menguji peran akuntabilitas politik sebagai penentu tingkat
korupsi dan pertumbuhan ekonomi pada negara dengan kualitas institusi
14 Olson, Sarna, and Swamy, “Governance and Growth,” 341-364. 15 Kaufmann and Kraay, Growth without Governance,” 1-50.
26
rendah dan tinggi. Penelitian ini memilih obyek 84 negara di berbagai wilayah
dunia dengan periode waktu 1970-2000. Aidt dkk. menyimpulkan bahwa pada
rezim pemerintahan yang bagus kualitas institusi politiknya, korupsi
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun pada rejim
pemerintahan yang rendah kualitas institusinya, korupsi tidak memiliki
dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa pemerintahan
yang baik dapat mereduksi dampak buruk korupsi bagi perekonomian.16
Kim dkk. menguji adanya hubungan nonlinier antara ukuran
pemerintah dan governance terhadap pertumbuhan output di 47 negara tahun
1984-2012. Secara umum, governance yang baik dapat membantu Ukuran
Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas serta pertumbuhan ekonomi.
Namun ukuran pemerintah yang di atas threshold dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi, sedangkan governance yang di atas threshold-nya lebih
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut banyak terjadi di
negara dengan kekayaan alam melimpah.17
Kualitas pemerintahan juga dapat dikaitkan dengan tingkat
demokratisasi seperti yang dilakukan oleh Huang dan Ho yang menguji
pengaruh governanve dengan 6 indikator yang dikeluarkan oleh WGI terhadap
pertumbuhan ekonomi di 12 negara Asia yang terbagi ke dalam 3 tingkat
demokratisasi (free, partly free, not free). Tiga level demokratisasi negara: free
(Jepang, Kores Selatan, Taiwan); partly free (Indonesia, Malaysia, Philipina,
16 Aidt, Dutta, and Sena, “Governance Regimes,” 195-220. 17 Kim, Wu, and Lin, “Heterogeneity in the Effects,” 1-12.
27
Singapura, Thailand); not free (Kamboja, China, Laos, Vietnam). Data yang
digunakan dari tahun 1996-2014, dengan variabel indeks governance dan
pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah kausalitas
Granger. Penelitian ini menemukan bahwa untuk kasus pada negara kelompok
free, tidak terdapat kausalitas antara governance dan pertumbuhan ekonomi,
sedangkan pada kelompok partly free dan not free terdapat kausalitas di antara
kedua variabel.18
Berdasarkan uraian singkat teori dan hasil-hasil penelitian empiris di
atas, maka hipotesis yang diajukan penelitian ini adalah:
Ha2: Kualitas tata kelola pemerintahan (governance) berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara-negara anggota
Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Ha3: Kualitas tata kelola pemerintahan (governance)
memoderasi/memperkuat pengaruh bauran kebijakan fiskal dan
moneter terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara-negara
anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian
18 Huang and Ho, “Governance and Economic,” 260-272.
Tata Kelola
Pemerintahan
(governance)
28
Bauran Kebijakan
Fiskal & Moneter
Pertumbuhan
Ekonomi (PDB)
H1
H3
H2
29
BAB III
METODE PENELITIAN
Bab III ini menguraikan metode atau cara yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan hubungan logis dari
rumusan masalah dengan metode yang digunakan untuk menjawabnya. Oleh karena
itu, uraian pada bagian ini ditujukan untuk mengarahkan penelitian guna memperoleh
bukti empiris mengenai hubungan-hubungan dalam rumusan masalah. Tahapan yang
harus dilalui adalah persiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dengan
menggunakan metode tertentu yang dipilih. Oleh karena itu, seluruh rangkaian tahapan
dalam penelitian ini dapat terlihat dengan jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah dalam penyampaian hasil penelitian.
A. Desain Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif yang mengikuti
jenis penelitian konfirmatori (confirmatory research) yang didasarkan pada teori-teori
yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini bermaksud menguji hipotesis yang
diajukan dengan cara mengukur kekuatan hubungan antarvariabel. Selain itu penelitian
ini juga akan menunjukkan hubungan sebab akibat atau arah hubungan variabel bebas
(independen) dengan variabel terikat (dependen).1 Data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa data kuantitatif yang berasal dari berbagai institusi yang memiliki
1 Mudrajad Kuncoro, Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan EKonomi
(Yogyakarta: AMP YKPN, 2001), 13 & 16; Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan
Ekonomi, 3rd edn (Jakarta: Erlangga, 2009), 90.
30
kredibilitas di bidangnya, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Organisasi
Kerjasama Islam (OKI), dan Bank Indonesia.
B. Populasi dan Sampel
Penelitian ini memfokuskan kajian pada negara-negara berpenduduk muslim besar
dan atau mayoritas. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh negara
anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang merepresentasikan keberadaan negara
dengan populasi muslim yang besar.
Keseluruhan anggota OKI dianggap sudah cukup mampu merepresentasikan
negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Pada dasarnya, seluruh negara OKI (57
negara) dipilih menjadi obyek penelitian, namun dikarenakan keterbatasan data yang dapat
diakses, maka terdapat 46 negara yang terpilih sebagai sampel penelitian dengan periode
penelitian tahun 2005-2018 (lampiran 1). Data sebelum tahun 2005 banyak yang tidak
terisi di berbagai negara, sedangkan setelah tahun 2018 belum tersedia secara lengkap.
C. Pengembangan Model Penelitian
Penelitian ini menguji efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter di
negara-negara OKI dengan mengacu pada model St. Louis yang dikembangkan oleh
Andersen dan Jordan tahun 1968 (dalam artikel tersebut, notasi M menunjukkan
variabel Monetary Stock, namun tidak menyebut secara eksplisit apakah yang
dimaksud adalah M1 atau M2).1 Sebelumnya, terjadi perdebatan kuat antara kelompok
Keynesian yang memandang kebijakan fiskal lebih efektif dalam mempengaruhi
1 Andersen and Jordan.
31
perekonomian dengan golongan Monetaris yang memandang pentingnya kebijakan
moneter dalam perekonomian. Andersen dan Jordan bermaksud membuktikan secara
empiris kedua hipotesis tersebut dengan membangun sebut model yang kemudian
disebut dengan model St. Louis (kedua peneliti bekerja di Federal Bank of St. Louis,
Amerika). Model ini menggunakan variabel penawaran uang (money supply, M)
sebagai proksi dari kebijakan moneter dan variabel pengeluaran pemerintah
(government expenditure, G) sebagai proksi dari kebijakan fiskal. Adapun variabel
terikat dalam model ini adalah pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto, PDB
atau Y), sehingga persamaan tersebut dapat ditulis Y = f (M, G).
Model penelitian ini dikembangkan dari Y (PDB) = f (G, D, M) menjadi PDB
= f (G, D, M [VA, PS, GE, RQ, RL, CC]). Guna memperoleh model empiris yang
lebih lengkap dan baik, maka akan ditambahkan variabel kontrol di dalam model.
Variabel kontrol bukanlah variabel utama yang akan diteliti dan diuji namun lebih ke
variabel lain yang mempunyai efek pengaruh.2 Beberapa penelitian terdahulu
menggunakan variabel kontrol diantaranya seperti yang dilakukan oleh Khalfaoui3
(perdagangan dan modal manusia) serta Vianna dan Mollick (populasi, keterbukaan
ekonomi, infrastruktur, inflasi, modal manusia, dan pendalaman keuangan).4 Dalam
penelitian ini, dengan mengacu beberapa penelitian sebelumnya, variabel kontrol yang
2 Uma Sekaran and Roger Bougie, Research Methods for Business, 7th edn (West Sussex: John
Wiley & Son, 2016), 170; Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-
Pengalaman, 2nd edn (Yogyakarta: BPFE, 2007), 157. 3 Hamdi Khalfaoui, “Islam and Economic Growth,” International Journal of Social Science
Studies, vol. 3, no. 6, (November 2015): 62-69. 4 Andre C. Vianna dan Andre V. Mollick, “Institutions: Key Variable for Economic
Development in Latin America,” Journal of Economics and Business, no. 96, (2018): 42-58.
32
digunakan adalah populasi (jumlah penduduk) dan investasi. Oleh karena itu, model
akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
PDB = f (G, D, M, POP, I, [INS, VA, PS, GE, RQ, RL, CC])
Dalam hal ini:
PDB = Produk Domestik Bruto riil (dalam logaritma, LPDB)
G = government expenditure atau pengeluaran pemerintah (dalam
Logaritma, LG)
D = public debt atau utang pemerintah (dalam logaritma, LD)
M = money supply atau jumlah uang beredar (dalam logaritma, LM)
POP = population atau jumlah penduduk (dalam logaritma, LPOP)
I = investment atau investasi asing langsung (dalam logaritma, LI)
INS = institutional quality (rata-rata nilai ke-6 indeks governance)
VA = Voice and Accountability (indeks tata kelola pemerintahan)
PS = Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (indeks
tata kelola pemerintahan)
GE = Government Effectiveness (indeks tata kelola pemerintahan)
RQ = Regulatory Quality (indeks tata kelola pemerintahan)
RL = Rule of Law (indeks tata kelola pemerintahan)
CC = Control of Corruption (indeks tata kelola pemerintahan)
33
D. Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Terikat (Dependen)
Pertumbuhan ekonomi merupakan standar kehidupan meteriil yang
diharapkan terus meningkat setiap waktu di semua negara.5 Secara matematis,
pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan rumus:
𝑔 = 𝑃𝐷𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝐵𝑡−1
𝑃𝐷𝐵𝑡−1𝑥 100%
Keterangan:
g : pertumbuhan ekonomi
PDB : Produk Domestik Bruto, yaitu keseluruhan produksi barang
dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada satu tahun
tertentu.
t : tahun perhitungan
Dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi diukur melalui nilai
logaritma dari PDB riil yang bersumber dari database Bank Dunia sebagaimana
penelitian yang dilakukan oleh Olson, Sarna, dan Swamy.6 Notasi yang digunakan
untuk menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi di dalam penelitian ini adalah
PDB (Produk Domestik Bruto) riil.
2.Variabel bebas (independen)
5 N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, 7th edn (New York: Worth Publisher, 2010), 191. 6 Olson, Sarna, and Swamy, “Governance and Growth,”; Knack and Keefer, , ‘Institutions and
Economic Performance'; Ali, Irum, and Ali, ‘Whether Fiscal Stance".
34
Mengacu pada model St. Louis yang dikembangkan oleh Andersen (1998),
variabel bebas yang digunakan adalah penawaran uang (money supply, M) dan
pengeluaran pemerintah (government expenditure, G).
a. Jumlah uang beredar (JUB), merupakan proksi dari kebijakan moneter
(monetary policy) yang merupakan kebijakan negara (biasanya oleh bank
sentral) untuk mengontrol atau mengatur penawaran uang dan suku bunga guna
mempengaruhi aktivitas perekonomian.7 Dalam teori ekonomi moneter, JUB
terdiri dari beberapa indikator, yaitu M0 (uang kartal), M1 (M0 + demand
deposit), dan M2 (M1 + time deposit).8 Uang M1 sering disebut dengan uang
dekat atau mudah dicairkan (near money), sedangkan M2 disebut dengan uang
jauh atau sukar dicairkan (broad money).9 Laporan perkembangan ekonomi
negara-negara OKI yang diterbitkan oleh SESRIC juga menggunakan indikator
broad money ini untuk menggambarkan perkembangan sektor keuangan di
berbagai negara.10 Dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan juga
merujuk ke beberapa penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan
nilai M2 yang bersumber dari Bank Dunia dalam satuan US$.
b. Pengeluaran pemerintah (government expenditure, G) merupakan proksi dari
kebijakan fiskal (fiscal policy) yang merupakan kebijakan pemerintah dalam
mengelola anggaran (budget) yang terdiri dari belanja (spending/expenditure)
dan penerimaan (revenue).11 Data pengeluaran pemerintah yang memadai
7 Froyen, Macroeconomics, 33; Mankiw, Macroeconomics, 83. 8 Mankiw, Macroeconomics, 58. 9 Mankiw, Macroeconomics, 563. 10 SESRIC, OIC Economic Outlook 2018 (Ankara, 2018), 60. 11 Froyen, Macroeconomics, 71.
35
berasal dari Bank Dunia dalam bentuk nilai total pengeluaran pemerintah
dalam satuan US$.
c. Penelitian ini menambahkan variabel utang pemerintah (D) ke dalam model St.
Louis yang standar. Data total utang pemerintah diperoleh dari Bank Dunia
dalam bentuk nilai total utang pemerintah dalam satuan US$.
3.Variabel Pemoderasi
Variabel yang menjadi pemoderasi dalam penelitian ini adalah indeks tata
kelola pemerintahan (governance index) yang dikembangkan oleh Kaufman,
Kraay, dan Lobaton di Bank Dunia sejak dekade 1990-an.12 Dalam kondisi tata
kelola pemerintahan (governance) mencapai kualitas yang lebih baik, maka
diyakini kebijakan fiskal dan moneter akan berjalan lebih efektif. Oleh karena itu,
kualitas tata kelola pemerintahan berperan dalam memoderasi efektivitas
kebijakan fiskal dan moneter suatu negara.
Bank Dunia adalah salah satu lembaga internasional yang memiliki
reputasi yang sangat baik, oleh karena itu penggunaan data yang mereka terbitkan
adalah sebuah langkah yang tepat. Pada tahun 2007, Bank Dunia menerbitkan
dokumen berjudul “Strengthening World Bank Group Engagement on
Governance and Anticorruption”. Dokumen ini berisi kesepakatan berbagai
negara anggota Bank Dunia untuk bersama-sama berkomitmen terhadap tata
kelola pemerintahan yang baik (governance) dan pemberantasan korupsi.
Berbagai strategi dan kerjasama dijalin oleh negara-negara di dunia untuk
12 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Pablo Zoido-Lobaton, “Governance Matters,” Policy
Research Working Paper 2196, (October 1999): 1-70.
36
memperkuat kedua hal tersebut. Tujuan dari kedua gerakan bersama tersebut
adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Governance mengacu pada tata cara pegawai pemerintah dan institusi
untuk memenuhi dan melaksanakan berbagai kebijakan publik serta menyediakan
barang dan layanan bagi masyarakat umum. Adapun korupsi adalah hasil dari
lemahnya tata kelola, termasuk penyalahgunaan fasilitas publik guna kepentingan
pribadi.
Bank Dunia melalui lembaga Development Research Group menerbitkan
“The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”.13
Mengacu pada berbagai definisi dan konsep tentang tata kelola yang telah ada
sebelumnya, maka istilah governance didefinisikan sebagai
“the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. This
includes (a) the process by which governments are selected, monitored and
replaced; (b) the capacity of the government to effectively formulate and
implement sound policies; and (c) the respect of citizens and the state for the
institutions that govern economic and social interactions among them.”
Terdapat 6 indikator dalam indeks governance yaitu 1). Suara dan
akuntabilitas (Voice and Accountability); 2). Stabilitas politik dan ketiadaan
kekerasan/terorisme (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism); 3).
Efektivitas pemerintah (Government Effectiveness); 4). Kualitas regulasi
(Regulatory Quality); 5). Peraturan hukum (Rule of Law); 6). Pengawasan korupsi
(Control of Corruption).
13 Daniel Kaufmann, ‘The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical
Issues’, September, 2010.
37
Dalam penelitian ini ditambahkan variabel INS (institutional quality) yang
merupakan nilai rata-rata gabungan (komposit) kualitas institusi dari keenam
indeks governance tersebut. Penggunaan variabel ini mengacu pada penelitian
terbaru yang dilakukan oleh Sani, Said, dan Ismail.14
4. Variabel Kontrol
Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol, yaitu jumlah penduduk di
tiap negara dan investasi. Variabel jumlah penduduk (populasi, Pop) merupakan
jumlah penduduk di suatu negara pada satu tahun tertentu. Satuan dari variabel ini
adalah jiwa atau orang. Jumlah penduduk merupakan salah satu variabel penting
dalam proses produksi, karena penduduk merupakan sumber dari tenaga kerja.
Namun demikian, secara empiris terdapat perbedaan temuan di antara berbagai studi
tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian
penelitian menemukan adanya pengaruh yang positif, sebagian lainnya menyebutkan
negatif, namun ada juga yang tidak menemukan adanya pengaruh jumlah penduduk
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Adapun variabel investasi yang digunakan adalah nilai investasi asing
langsung (foreign direct investment, FDI) dalam satuan US$. Pemilihan variabel FDI
didasarkan pada beberapa fakta empiris bahwa secara umum negara-negara
berkembang (termasuk negara anggota OKI) banyak mengandalkan investasi asing
sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal dalam negeri
di berbagai negara berkembang relatif rendah. Beberapa penelitian terdahulu juga
14 Sani and others.
38
menegaskan pentingnya penanaman modal asing bagi peningkatan PDB di negara-
negara berkembang.15 Data variabel jumlah penduduk dan investasi diperoleh dari
database Bank Dunia.
E. Teknis Analisis Data
Mengingat data dalam penelitian ini berupa gabungan dari runtun waktu (time
series), yaitu tahun pengamatan (2005-2018) dan data kerat silang (cross section),
yaitu 46 negara OKI, maka alat analisis yang paling tepat adalah regresi data panel.16
Secara umum, terdapat tiga pendekatan dalam pemilihan model estimasi data panel,
yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect.
1. Analisis Regresi Moderasian (Moderated Regression Analysis, MRA)
Istilah Moderated Regression Analysis atau disingkat MRA diterjemahkan ke
dalam Bahasa Indonesia menjadi Analisis Regresi Moderasian.17 Model regresi ini
mengandung interaksi antara variabel bebas (VB) dengan variabel moderasi (VM)
yang mempengaruhi variabel terikat (VT). Variabel moderasi (VM) dapat diartikan
sebagai suatu variabel yang memiliki efek kontingensi (kemungkinan) dari hubungan
15 Anne Marie Zwerg and Luis Carlos Arango, ‘The Impact of Foreign Direct Investment on
Developing Economies and the Environment’, AD-MINISTER Universidad EAFIT Midellin, 13 (2008),
20–37; Nlandu Mamingi and Kareem Martin, ‘Foreign Direct Investment and Growth in Developing
Countries: Evidence from the Countries of the Organisation of Eastern Caribbean States’, CEPAL
Review, 124 (2018), 79–98; Trang Thi-huyen Dinh and others, ‘Foreign Direct Investment and
Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries’,
Journal of Risk Financial Management, 12.176 (2019), 1–11. 16 Agus Widarjono, Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya, 4th edn (Yogyakarta: UPP
STIM YKPN, 2013), 353. 17 Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman, 2nd
edn (Yogyakarta: BPFE, 2007), 143.
39
variabel bebas (VI) terhadap variabel terikat (VT).18 Efek kontingensi yang dimaksud
dapat berupa arah dan atau kekuatan hubungan antara variabel independen dan
variabel independen.19
Persamaan regresi yang dibangun adalah sebagai berikut:
VT = α + β1VB + β2VM + β3VB*VM + ε (d)
Efek Efek Efek utama utama interaksi
Keterangan:
VT = variabel terikat
VB = variabel bebas
VM = variabel moderasi
ε = kesalahan residu
Bentuk persamaan regresi di atas mewakili efek moderasi (moderating effect)
dari variabel VM terhadap hubungan antara VB dan VT (VB*VM). Adapun VB dan
VM secara parsial mewakili efek utama (main effect) dari variabel VB dan VM ke
VT.
Pengujian analisis regresi moderasian dapat dilakukan dengan menggunakan
metode analisis berjenjang (hierarchical regression analysis). Metode analisis
berjenjang membutuhkan 2 persamaan regresi, yaitu: 20
18 Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis, 142; Uma Sekaran and Roger Bougie, Research
Methods for Business, 7th edn (West Sussex: John Wiley & Son, 2016), 75. 19 Reuben M Baron and David A Kenny, ‘The Moderator–Mediator Variable Distinction in
Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations’, Journal of
Personality and Social Psychology, 51.6 (1986), 1174. 20 Frank G.H. Hartmann and Frank Moers, ‘Testing Contingency Hypotheses in Budgetary
Research Using Moderated Regression Analysis: A Second Look’, Accounting, Organizations and
Society, 28.7–8 (2003), 807 <https://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00019-9>; Frank G.H. Hartmann
and Frank Moers, ‘Testing Contingency Hypotheses in Budgetary Research: An Evaluation of the Use
of Moderated Regression Analysis’, Accounting, Organizations and Society, 24.4 (1999), 293
<https://doi.org/10.1016/S0361-3682(99)00002-1>; Jogiyanto Metodologi Penelitian Bisnis, 146.
40
1. Persamaan yang hanya berisi efek-efek utama;
2. Persamaan yang berisi efek-efek utama dan efek moderasian.
Oleh karena itu, persamaan yang dibentuk menjadi sebagai berikut ini:
VT = α + β1VB + β2VM + ε (e)
VT = α + β1VB + β2VM + β3VB*VM + ε (f)
Menurut Jogiyanto, pengujian terhadap efek moderasi bisa dilakukan dengan
cara berikut ini:21
1. Dilihat dari kenaikan R2 persamaan regresi yang berisi efek-efek utama dan efek
moderasi (persamaan f) dari persamaan regresi yang hanya berisi dengan efek
utama saja (persamaan e);
2. Dilihat dari nilai signifikansi koefisien β3 dari interaksi variabel moderasi dengan
variabel bebas (VB*VM) di persamaan f.
3. Apabila nilai β3 > β1 maka dapat dikatakan bahwa variabel moderasi mampu
memperkuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan demikian pula
sebaliknya.22
Jenis variabel moderasi dapat diidentifikasi menjadi beberapa bentuk, yaitu:23
1. Bila persamaan (e) β2VM, β2 signifikan dan persamaan (f) β3VB*VM, β3 tidak
signifikan, maka variabel VM bukan variabel moderator, tapi ia merupakan
suatu variabel independen, intervening, exogenous, antecedent, atau prediktor;
21 Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis, 146. 22 Sani and others, ‘Public Debt, Institutional Quality". 23 Subhash Sharma, Richard M. Durand, and Oded Gur-Arie, ‘Identification and Analysis of
Moderator Variables’, Journal of Marketing Research, 18.3 (1981), 291–300
<https://doi.org/10.2307/3150970>; Sugiono, ‘Konsep, Indentifikasi, Alat Analisis Dan Masalah
Penggunaan Variabel Moderator’, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi, 1.2 (2004), 61–70; Sekaran
and Bougie, Research Methods, 318.
41
2. Bila persamaan (e) β2VM, β2 tidak signifikan dan persamaan (f) β3VB*VM,
β3 signifikan, maka VM merupakan Pure Moderator (Z merupakan variabel
moderator murni);
3. Bila persamaan (e) β2VM, β2 tidak signifikan dan persamaan (f) β3VB*VM, β3
tidak signifikan, maka variabel VM merupakan Homologizer Moderator.
4. Bila persamaan (e) β2VM, β2 signifikan dan persamaan (f) β3VB*VM, β3
signifikan, maka variabel Z merupakan suatu Quasi Moderator.
Mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang membangun
model regresi moderasian (tabel III.4), maka model empiris yang dibangun
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (i= negara; t= tahun):
1. Pengaruh langsung kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan utang
pemerintah), kebijakan moneter (jumlah uang yang beredar), dan kualitas tata
kelola institusi terhadap pertumbuhan ekonomi
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β6INSit + εit ......(1)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β7VAit +εit ......(2)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β8PSit +εit .......(3)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β9GEit +εit ......(4)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β10RQit +εit .....(5)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β11RLit +εit ......(6)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β12CCit +εit .....(7)
42
2. Peran kualitas tata kelola institusi dalam memoderasi pengaruh kebijakan
fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pertumbuhan ekonomi
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β6INSit
+ β13LG*INSit + εit .......(8)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β14VAit
+ β15LG*VAit +εit .......(9)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β16PSit
+ β17LG*PSit + εit ......(10)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β18GEit
+ β19LG*GEit + εit .....(11)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β20RQit
+ β21LG*RQit + εit .....(12)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β22RLit
+ β23LG*RLit + εit ......(13)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β24CCit
+ β25LG*CCit + εit .....(14)
3. Peran kualitas tata kelola institusi dalam memoderasi pengaruh kebijakan
fiskal (utang pemerintah) terhadap pertumbuhan ekonomi
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β6INSit
+ β26LD*INSit + εit .....(15)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β14VAit
+ β27LD*VAit + εit .....(16)
43
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β16PSit
+ β28LD*PSit + εit ......(17)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β18GEit
+ β29LD*GEit + εit .....(18)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β20RQit
+ β30LD*RQit + εit .....(19)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β22RLit
+ β31LD*RLit + εit ......(20)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β24CCit
+ β32LD*CCit + εit .....(21)
4. Peran kualitas tata kelola institusi dalam memoderasi pengaruh kebijakan
moneter (jumlah uang beredar) terhadap pertumbuhan ekonomi
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β6INSit
+ β33LM*INSit + εit ......(22)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β14VAit
+ β34LM*VAit + εit ......(23)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β16PSit
+ β35LM*PSit + εit ......(24)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β18GEit
+ β36LM*GEit + εit ......(25)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β20RQit
+ β37LM*RQit + εit ......(26)
44
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β22RLit
+ β38LM*RLit + εit ......(27)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β24CCit
+ β39LM*CCit + εit ......(28)
Mengingat banyaknya persamaan regresi dalam penelitian ini, maka
tahap pengujian hipotesis penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Ha1: bauran kebijakan fiskal dan moneter berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim. Pengujian hipotesis pertama
ini dilakukan dengan melakukan uji parsial terhadap variabel LGit, LDit, LMit
pada persamaan (1). Hasil uji parsial tersebut bisa dikonfirmasi dengan uji
parsial terhadap variabel LGit, LDit, LMit pada persamaan (8; 15; 22).
2. Ha2: Kualitas tata kelola pemerintahan (governance) berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim. Pengujian
hipotesis kedua ini dilakukan dengan melakukan uji parsial terhadap variabel
INSit yang merupakan rata-rata nilai keenam indeks tata kelola pemerintahan
(governance index). Hasil uji parsial tersebut bisa dikonfirmasi dengan uji
parsial terhadap variabel INSit pada persamaan (8; 15; 22). Tahap selanjutnya
adalah melakukan pengujian parsial pada masing-masing indeks governance,
yaitu:
a. variabel VAit pada persamaan (2);
b. variabel PSit pada persamaan (3);
c. variabel GEit pada persamaan (4);
45
d. variabel RQit pada persamaan (5);
e. variabel RLit pada persamaan (6);
f. variabel CCit pada persamaan (7);
3. Ha3: Kualitas tata kelola pemerintahan (governance) memperkuat pengaruh
bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di
negara-negara muslim. Pengujian hipotesis ketiga ini dapat dilakukan dengan
dua metode, yaitu dengan melihat kenaikan Adj. R2 persamaan regresi yang
berisi efek-efek utama dan efek moderasi dengan persamaan regresi yang
hanya berisi dengan efek utama saja. Oleh karena itu, jika:
a. Nilai Adj. R2 pada persamaan (8); (15); (22) > nilai Adj. R2 pada
persamaan (1) = variabel INS adalah pemoderasi;
b. Nilai Adj. R2 pada persamaan (9); (16); (23) > nilai Adj. R2 pada
persamaan (2) = variabel VA adalah pemoderasi;
c. Nilai Adj. R2 pada persamaan (10); (17); (24) > nilai Adj. R2 pada
persamaan (3) = variabel PS adalah pemoderasi;
d. Nilai Adj. R2 pada persamaan (11); (18); (25) > nilai Adj. R2 pada
persamaan (4) = variabel GE adalah pemoderasi;
e. Nilai Adj. R2 pada persamaan (12); (19); .26) > nilai Adj. R2 pada
persamaan (5) = variabel RQ adalah pemoderasi;
f. Nilai Adj. R2 pada persamaan (13); (20); (27) > nilai Adj. R2 pada
persamaan (6) = variabel RL adalah pemoderasi;
g. Nilai Adj. R2 pada persamaan (14); (21); (28) > nilai Adj. R2 pada
persamaan (7) = variabel CC adalah pemoderasi;
46
Cara kedua dilakukan dengan melakukan uji parsial terhadap:
a. Variabel LG*INSit pada persamaan (8): tata kelola institusi (governanve
index) memperkuat pengaruh kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah)
terhadap pertumbuhan ekonomi;
b. Variabel LD*INSit pada persamaan (15): tata kelola institusi (governanve
index) memperkuat pengaruh kebijakan fiskal (utang pemerintah) terhadap
pertumbuhan ekonomi;
c. Variabel LM*INSit pada persamaan (22): tata kelola institusi (governanve
index) memperkuat pengaruh kebijakan moneter (jumlah uang yang
beredar) terhadap pertumbuhan ekonomi.
Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian parsial pada masing-
masing indeks governance yang diinteraksikan dengan ketiga variabel
kebijakan ekonomi, yaitu:
1) variabel LG*VAit (9); variabel LD*VAit (16); variabel LM*VAit (23)
2) variabel LG*PSit (10); variabel LD*PSit (17); variabel LM*PSit (24)
3) variabel LG*GEit (11); variabel LD*GEit (18); variabel LM*VAit (25)
4) variabel LG*RQit (12); variabel LD*RQit (19); variabel LM*RQit (26)
5) variabel LG*RLit (13); variabel LD*RLit (20); variabel LM*RLit (27)
6) variabel LG*CCit (14); variabel LD*CCit (21); variabel LM*CCit (28)
47
2. Robustness Test
Guna menghasilkan estivasi yang valid, maka perlu dilakukan uji robust
dalam penelitian ini. Uji robust atau robustness test adalah pengujian suatu model
estimasi guna mengetahui kekokohan atau keteguhan koefisien regresi ketika
model tersebut dimodifikasi sedemikian rupa. Modifikasi yang biasa dilakukan
adalah dengan menambah atau menghilangkan sebagian variabel. Jika hasil
koefisen masuk akal dan teguh (palusible and robust), maka dapat disimpulkan
bahwa model estimasi tersebut adalah valid.24
Beberapa penelitian sebelumnya yang mengaitkan variabel kualitas
institusi dengan pertumbuhan ekonomi melakukan uji robust dengan metode dan
variabel yang berbeda-beda. Aparicio melakukan uji robust dengan memodifikasi
penggunaan alat analisis (Ordinary Least Square, OLS; 2 Stage Least Square,
2SLS; dan 3 Stage Least Square, 3SLS) namun dengan variabel yang sama.25
Antonakakis26 menggunakan proksi variabel lain dalam uji robust, yaitu Polity IV
Index dan Political Right Index, demikian pula yang dilakukan oleh Flachaine.27
Uji robust dengan metode lain dilakukan oleh Vianna dan Malik, yaitu
dengan melakukan perhitungan rata-rata terhadap keenam indeks tata kelola
(governance) dari Bank Dunia kemudian dijadikan variabel bebas tambahan.28
24 Xun Lu and Halbert White, ‘Robustness Checks and Robustness Tests in Applied
Economics’, Journal of Econometrics, 178.1 (2014), 194–206
<https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2013.08.016>. 25 Sebastian Aparicio, David Urbano, and David Audretsch, ‘Institutional Factors, Opportunity
Entrepreneurship and Economic Growth: Panel Data Evidence’, Technological Forecasting and Social
Change, 102 (2016), 45–61 <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.006>. 26 Nikolaos Antonakakis and others, ‘Oil Dependence, Quality of Political Institutions and
Economic Growth: A Panel VAR Approach’, Resources Policy, 53.July 2016 (2017), 147–63
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.06.005>. 27 Flachaire, García-Peñalosa, and Konte, “Political Versus Economic". 28 Vianna and Mollick, “Institutions: Key Variable for Economic".
48
Metode tersebut juga dilakukan oleh Sani, dkk yang menghasilkan variabel baru,
yaitu INS yang merupakan rata-rata dari keenam indeks tata kelola terebut.29
Penelitian ini menggunakan indeks gabungan (composite) yang berasal
dari keenam indeks tata kelola (governance index) dari Bank Dunia sebagaimana
yang dilakukan oleh Vianna dan Malik serta Sani, dkk. Namun demikian, berbeda
dengan kedua penelitian tersebut yang memunculkan variabel INS (variabel INS
sudah digunakan dalam persamaan 1; 8; 15; dan 22) dengan melakukan rata-rata
atas keenam nilai indeks tata kelola, penelitian ini akan melakukan penggabungan
atau reduksi indeks governance dengan metode analisis faktor (factor analysis).
Perhitungan dengan metode rata-rata mengasumsikan karakter dan dinamika
seluruh dimensi atau variabel adalah sama, padahal pada kenyataanya belum
tentu.30
Analisis faktor (factor analysis) adalah teknik penggabungan indikator
atau dimensi yang memungkinkan menangkap informasi sebanyak mungkin,
sehingga hasil reduksi tersebut menjadi valid.31 Teknik ini dilakukan dengan
menentukan struktur lewat peringkasan data (data summarization) atau
pengurangan data (data reduction).32 Beberapa penelitian sebelumnya
menggunakan metode ini untuk mereduksi dimensi33 maupun menyusun indeks
29 Sani and others, ‘Public Debt, Institutional Quality". 30 Michela Nardo and others, Tools for Composite Indicators Building (Ispra, Italy, 2005)
<http://collection.europarchive.org/dnb/20070702132253/http://farmweb.jrc.ec.europa.eu/ci/Documen
t/EUR 21682 EN.pdf>. 31 MACSS Fernando, S Samita, and R Abeynayake, ‘Modified Factor Analysis to Construct
Composite Indices: Illustration on Urbanization Index’, Tropical Agricultural Research, 23.4 (2012),
327–37 <https://doi.org/10.4038/tar.v23i4.4868>. 32 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Semarang:
BP-Undip, 2013), hlm. 393. 33 William Revelle, ‘Dimension Reduction Through Factor Analysis , Principal Components
Analysis and Cluster Analysis’ (Illinois: Northwestern University, 2017), p. 135; M. Usman and others,
49
gabungan.34 Analisis faktor akan menghasilkan satu variabel baru yang diberi
nama AFGV (analisis faktor governance).
Uji robust dalam penelitian ini dilakukan dengan menggantikan variabel
INS dalam persamaan (1), (8), (15), dan (22) dengan variabel AFGV. Penggantian
variabel tersebut menghasilkan beberapa persamaan baru sebagai berikut ini:
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β40AFGVit
+ εit ............(29)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β40AFGVit
+ β41LG*AFGVit + εit ............(30)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β40AFGVit
+ β42LD*AFGVit + εit .............(31)
LPDBit = α + β1LGit + β2LDit + β3LMit + β4LPOPit + β5LIit + β40AFGVit
+ β43LM*AFGVit + εit ................(32)
Uji robust dilakukan dengan membandingkan koefisien variabel AFGV
serta interaksi AFGV dan variabel lain (persamaan 29; 30; 31; dan 32) dengan
koefisien variabel INS serta interaksi INS dan variabel lain (persamaan 1; 8; 15;
dan 22). Apabila koefisien variabel AFGV serta interaksi AFGV menunjukkan
arah dan signifikansi yang sama (konsisten) dengan koefisien variabel INS serta
interaksi INS, maka dapat dikatakan model yang dibangun adalah robust (teguh
‘Using PCA and Factor Analysis for Dimensionality Reduction of Bio-Informatics Data’, International
Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8.5 (2017), 415–26
<https://doi.org/10.14569/ijacsa.2017.080551>. 34 Fernando, Samita, and Abeynayake; Nardo and others; Xin Duan, ‘Principal Factor Analysis
of Stock Market Sentiment’ (The Chinese University, 2007)
<https://core.ac.uk/download/pdf/48548768.pdf>.
50
atau kokoh). Oleh karenanya, hasil estimasi yang dihasilkannya pun juga akan
menjadi valid.35
35 Sani and others, ‘Public Debt, Institutional Quality"; Vianna and Mollick, “Institutions: Key
Variable for Economic".
51
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Menurut laporan dari World Economic Forum (WEF), Islam merupakan
agama yang paling banyak kedua dianut oleh lebih dari 7,5 miliar penduduk bumi di
tahun 2019 (22,5%). Adapun agama yang paling banyak dianut adalah Kristen
(Katholik maupun Protestan) yang mencapai 32,8%. Sisanya adalah Hindu (13,8%),
Budha (7,2%), Atheis (11,8%), dan agama lainnya (11,8%). Fakta ini menunjukkan
bahwa umat Islam di dunia memiliki potensi dan peran yang besar terhadap
pembangunan umat manusia.
Gambar IV. 1 Penyebaran Penduduk Dunia Berdasarkan Agama
Sumber: Jacobs (2019)
52
Penyebaran umat Islam membentang sejak dari Timur Tengah, sebagai awal
kemunculan ajaran Islam, hingga ke Afrika Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.
Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di Dunia. Walaupun
tidak terlalu banyak, umat Islam juga terdapat di berbagai belahan bumi yang lainya,
termasuk Amerika dan Eropa. Turki merupakan negara di Eropa yang penduduknya
mayoritas beragama Islam.1
Berbagai negara berpenduduk muslim bersepakat untuk mendirikan sebuah
organisasi lintas negara yang mewadahi kepentingan mereka, yaitu Organisasi
Konferensi Islam, OKI (The Organisation of Islamic Conference, OIC). Organisasi
tersebut didirikan di Maroko pada tahun 1969, yang kemudian berubah menjadi
menjadi Organisasi Kerjasama Islam atau The Organisation of Islamic Cooperation
(tetap disingkat dengan OKI atau OIC). Hingga saat ini, OKI beranggotakan 57 negara
dari 4 benua dan diklaim sebagai organisasi antarnegara terbesar kedua setelah
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).2 Kantor sekretariat OKI berlokasi di Kota Jeddah,
Arab Saudi hingga sekarang, hal ini karena Arab Saudi merupakan salah satu inisiator
dan penyandang dana terbesar OKI.
Negara-negara anggota OKI menjalin kerjasama di berbagai bidang, seperti
perdamaian dan keamanan, masalah Palestina dan al-Quds, perlawanan terorisme,
sains dan teknologi, hak asasi manusia, dan lain-lain. Beberapa konflik yang terjadi
antarmuslim (seperti di Irak dan Somalia) maupun dengan non muslim (seperti di
Thailand Selatan dan Filipina) turut melibatkan OKI sebagai penengahnya. Namun
1 Frank Jacobs, ‘These Are All the World’s Major Religions in One Map’, World Economic
Forum, 2019. 2 OIC, ‘History The Organisation of Islamic Cooperation’, 2019 <https://www.oic-
oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en>, diakses 5 Agustus 2019.
53
demikian, karena berbagai keterbatasan kewenangan dan kapasitas sumberdaya di
OKI, menyebabkan peran tersebut dirasakan belum optimal. Terkadang, di antara
negara OKI sendiri juga terdapat kepentingan yang berbeda ketika dihadapkan dalam
suatu konflik.3
Negara-negara OKI juga memiliki kerjasama di bidang ekonomi dan bisnis,
seperti upaya pengentasan kemiskinan, investasi dan keuangan, serta penciptaan tata
kelola yang baik (good governance). Permasalahan kemanusiaan di negara-negara
muslim juga tidak luput dari perhatian OKI, seperti yang terjadi di Gaza (Palestina)
dan di Somalia.4
Secara kelompok, negara-negara OKI berkontribusi sebesar 15,3% terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) dunia (menurut Purchasing Power Parity, PPP).
Namun demikian, jika menggunakan harga berlaku, kontribusi negara-negara OKI
hanya sebesar 8,2% saja di tahun 2017. Nilai tersebut lebih kecil dari kontribusi
Amerika Serikat dan China yang masing-masing senilai 15,3% dan 18,2%.5 Padahal,
jumlah umat Islam mencapai 22,5% dari seluruh penduduk bumi.
Gambar IV.2 (sebelah kiri) menunjukkan perbandingan nilai PDB 55 negara
OKI yang lebih rendah dari 98 negara berkembang non-OKI, dan juga lebih rendah
dari PDB 39 negara maju. Agar lebih mudah difahami, gambar sebelah kanan
menunjukkan perbandingan nilai PDB per kapita (per penduduk) di negara-ngara OKI
yang relatif hampir sama dengan negara berkembang non-OKI. Namun demikian, jika
3 Ibrahim Sharqieh, ‘Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflicts?’,
Peace and Conflict Studies, 19.2 (2012), 219–36. 4 Eva Svoboda and others, Islamic Humanitarianism and Beyond (London, 2015). 5 SESRIC, OIC Economic Outlook 2018 (Ankara, 2018), 2.
54
dibandingkan dengan pendapatan rata-rata penduduk di negara maju, tampak adanya
gap yang cukup besar, pendapatan penduduk negara OKI jauh lebih rendah.
Kesenjangan (gap) pendapatan antarnegara juga terjadi di antara negara-negara OKI.
Sebagian negara memiliki PDB total maupun PDB per kapita yang sangat besar,
sedangkan yang lain jauh lebih rendah dari itu.
Gambar IV. 2 Total PDB (kiri) dan PDB per kapita (kanan), berdasar PPP6
Sumber: perhitungan staf SESRIC berdasarkan data dari IMF WEO April 2018 (f:
forcast). Cakupan data: 55 OKI, 98 non-OKI, dan 39 negara maju.
Gambar IV.3 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan PDB total
terbesar, disusul Turki, Arab Saudi, dan seterusnya. Sedangkan untuk PDB per kapita,
paling tinggi diraih Qatar, disusul UEA, Brunei, dan seterusnya. Fakta yang menarik
adalah, terdapat beberapa negara yang masuk dalam 10 besar PDB total, namun tidak
ada di 10 besar PDB per kapita, yaitu Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan,
6 SESRIC, OIC Economic Outlook, 31.
55
Bangladesh, dan Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa negara tersebut mampu
mencapai PDB total yang besar karena memang ukuran negaranya (jumlah penduduk)
yang besar, bukan menunjukkan tingkat kesejahteraan (pendapatan) yang tinggi.
Gambar IV. 3 Daftar 10 Negara OKI dengan PDB Total dan PDB Per Kapita
Terbesar (2017)7
Sumber: Database IMF WEO April 2018. Angka dalam tanda kurung menunjukkan rasio
negara terkait terhadap keseluruhan data di negara OKI.
B. Deskripsi Data Penelitian
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) saat ini beranggotakan 57 negara dari 4
benua (kecuali Australia). Sebagaimana telah diuraikan pada bab III, dengan
mempertimbangkan ketersediaan data, terdapat 46 negara yang terpilih sebagai sampel
penelitian dengan periode penelitian tahun 2005-2018. Total observasi dalam penelitian
ini sejumlah 644. Apabila diurutkan berdasarkan nilai rata-rata indeks governance (INS)
selama 14 tahun pengamatan, maka diperoleh sebagaimana dalam tabel berikut:
7 SESRIC, OIC Economic Outlook, 32.
56
Tabel IV. 1 Negara OKI dan Nilai Rata-rata Indeks Governance 2005-2018 (INS)
No Negara Nilai No Negara Nilai No Negara Nilai
1 Brunei
Darussalam 0,568 17 Burkina Faso -0,372 33 Bangladesh -0,888
2 United Arab
Emirates 0,552 18 Indonesia -0,393 34 Comoros -0,919
3 Qatar 0,508 19 Mozambique -0,468 35 Cameroon -0,938
4 Malaysia 0,343 20 Kazakhstan -0,519 36 Cote d'Ivoire -0,963
5 Oman 0,203 21 Mali -0,581 37 Iran, Islamic
Rep. -1,026
6 Kuwait 0,025 22 Uganda -0,591 38 Pakistan -1,048
7 Bahrain -0,017 23 Gabon -0,596 39 Guinea-Bissau -1,104
8 Jordan -0,062 24 Niger -0,647 40 Nigeria -1,106
9 Turkey -0,157 25 Lebanon -0,711 41 Tajikistan -1,153
10 Albania -0,175 26 Sierra Leone -0,715 42 Guinea -1,159
11 Tunisia -0,200 27 Egypt, Arab
Rep. -0,730 43 Chad -1,376
12 Senegal -0,205 28 Mauritania -0,776 44 Iraq -1,484
13 Benin -0,283 29 Azerbaijan -0,787 45 Sudan -1,582
14 Morocco -0,320 30 Algeria -0,825 46 Afghanistan -1,611
15 Saudi
Arabia -0,335 31
Kyrgyz
Republic -0,842 Rata-rata
seluruh negara -0,580
16 Guyana -0,351 32 Togo -0,876
Sumber: data diolah, lampiran 2.
Dari total 46 negara OKI yang dipilih sebagai obyek penelitian, ternyata hanya
terdapat 6 negara yang mencapai rata-rata indeks tata kelola (INS) bernilai positif.
Selebihnya, 40 negara OKI meraih nilai indeks tata kelola negatif, dengan nilai paling
rendah diraih oleh Afghanistan sebesar -1,611. Hal ini menunjukkan bahwa secara
umum, negara-negara OKI belum mencapai tata kelola pemerintahan yang baik,
mengingat mayoritas negara masih berada di bawah nilai tengah indeks (-2,5 – 2,5).
Masih buruknya kualitas tata kelola pemerintahan di negara-negara OKI juga terlihat
dari rendahnya nilai rata-rata index governance di seluruh negara yang hanya sebesar
-0,580.
57
Tabel IV. 2 Deskriptif Variabel Terikat dan Variabel Bebas Tahun 2005-2018
(dalam juta US$)
PDB G D M
Mean 125.276,058 16.313,769 40.675,800 72.904,401
Median 27.212,163 3.801,938 8.728,133 11.505,521
Maximum 1.240.474,471 177.002,638 355.421,800 665.411,012
Minimum 720,131 67,965 38,017 112,451
Std. Dev. 211.590,325 28.835,030 69.064,469 120.979,375
Sumber: data diolah, lampiran 3.
Rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) dari seluruh negara OKI mencapai
125.276,058 juta US$ dengan nilai terendah 720,131 juta US$ (Guinea-Bissau, 2005)
dan tertinggi 1.240.474,471 juta US$ (Turki, 2018). Fakta ini menunjukkan bahwa
rentang PDB tertinggi negara OKI mencapai sekitar 1700 kali lipat dari PDB
terkecilnya. Harus diakui bahwa kesenjangan PDB di negara anggota OKI masih
sangat tinggi, karena perbedaan jumlah penduduk serta tingkat kesejahteraan yang
besar. Rata-rata PDB negara-gegara OKI sebesar 125.276,058 juta US$ masih lebih
kecil dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan bahwa PDB negara OKI
menyebar jauh dari nilai rata-ratanya. Adapun Indonesia sebagai negara anggota OKI
yang berpenduduk terbesar menempati posisi kedua dalam nilai PDB yang dihasilkan.
Ketiga variabel bebas yang menggambarkan bentuk dari kebijakan pemerintah
adalah pengeluaran pemerintah dan utang pemerintah (kebijakan fiskal) serta jumlah
uang beredar (kebijakan moneter). Pengeluaran pemerintah (government expenditure),
utang pemerintah (government debt), dan jumlah uang beredar (money supply).
Keseluruhan data diperoleh dari database Bank Dunia.
Negara dengan pengeluaran pemerintah terbesar adalah Turki tahun 2018
sebesar 177.002,638 juta US$, sedangkan terendah adalah Guinea-Bissau di tahun
2008 sebesar 67,965 US$. Kondisi ini sejalan dengan besarnya PDB kedua negara
58
yang menempati posisi terbesar dan terkecil di antara negara OKI. Turki adalah salah
satu negara di Eropa yang cukup besar jumlah penduduk (82 juta di tahun 2018) dan
kekuatan perekonomiannya, sedangkan Guinea-Bissau adalah salah negara kecil dan
miskin di Afrika dengan penduduk hanya sekitar 1,8 juta jiwa (2018).
Terkait dengan utang pemerintah, ternyata tidak ada negara yang tidak
memilikinya, walau dengan besaran yang sangat beragam. Turki adalah negara yang
memiliki utang terbesar, yaitu 355.421,800 juta US$ di tahun 2018. Adapun negara
dengan nilai utang pemerintah terkecil adalah Brunei Darussalam 38,017 juta US$ di
tahun 2005. Sebagian negara mampu menggunakan sumber daya dalam negeri untuk
membangun, sebagian yang lain mengandalkan utang untuk membangun. Beberapa
negara OKI bahkan memiliki rasio utang terhadap PDB lebih dari 100% adalah Guinea
(tahun 2005-06); Guinea-Bissau (2005-09); Irak (2005-07); Jordan (2005); Lebanon
(2005-18); Mesir (2017); Mozambique (2016-17); Mauritania (2005); Sudan (2016-
2018); Sierra Leon (2005-06); Togo (2007). Selebihnya, rasio utang pemerintah
terhadap PDB berada kurang dari 100%.
Variabel kebijakan moneter yang diproksikan dengan jumlah uang beredar
(broad money, M) juga menunjukkan variasi antar negara yang cukup besar. Jumlah
uang beredar terbesar adalah senilai 665.411,012 juta US$ di Turki tahun 2018,
sedangkan nilai terkecil adalah 112,451 juta US$ di Comoro tahun 2005. Comoro
adalah salah satu negara kecil dan miskin di Afrika yang berpenduduk sekitar 800 ribu
jiwa di tahun 2018.
59
Tabel IV. 3 Deskriptif Variabel Moderasi (indeks governance) Tahun 2005-2018
INS AFGV VA PS GE RQ RL CC
Mean -0,580 -3,105 -0,733 -0,680 -0,494 -0,436 -0,551 -0,587
Median -0,619 -0,120 -0,759 -0,609 -0,585 -0,446 -0,646 -0,699
Maximum 0,740 2,512 0,416 1,388 1,510 1,154 0,959 1,567
Minimum -1,771 -2,037 -1,907 -2,827 -1,776 -1,720 -1,897 -1,638
Std. Dev. 0,550 1,000 0,525 0,918 0,688 0,626 0,635 0,619
Sumber: data diolah, lampiran 3.
Bank Dunia menerbitkan World Governance Indicator (WGI) yang berisi 6
indikator dalam indeks governance yaitu 1). Suara dan akuntabilitas (Voice and
Accountability, VA); 2). Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme (Political
Stability and Absence of Violence/Terrorism, PS); 3). Efektivitas pemerintah
(Government Effectiveness, GE); 4). Kualitas regulasi (Regulatory Quality, RQ); 5).
Peraturan hukum (Rule of Law, RL); 6). Pengawasan korupsi (Control of Corruption,
CC). Nilai untuk masing-masing indikator berkisar antara -2,5 hingga 2,5 (tanpa satuan
khusus) dengan nilai tertinggi menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
lebih baik.
Untuk indikator atau variabel pertama, “suara dan akuntabilitas” (Voice and
Accountability, VA), nilai rata-rata seluruh negara OKI hanya sebesar -0,734, dengan
nilai tertinggi 0,416 (Benin, 2016) dan nilai terendah -1,907 (Arab Saudi, 2011). Satu
hal yang mengejutkan adalah Arab Saudi yang merupakan salah satu negara kaya dan
menjadi sumber peradaban Islam ternyata memiliki nilai kebebasan bersuara dan
akuntabilitas publik yang rendah. Sebagai negara kerajaan, Arab Saudi dipersepsikan
sebagai negara yang pemerintahannya cenderung tertutup dan mengekang kebebasan
publik.
Variabel moderasi kedua adalah “stabilitas politik dan ketiadaan
kekerasan/terorisme” (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, PS).
60
Data variabel PS menunjukkan adanya nilai yang ekstrim, yaitu ada negara yang
mempu mencapai nilai tinggi 1,388 (Brunei Darussalam, 2009), namun ada negara
yang hanya mampu meraih indeks -2,827 (Irak, 2006). Terjadinya konflik dalam
negeri yang menyebabkan peperangan di sebagian negara OKI mengakibatkan indeks
PS bernilai negatif. Nilai rata-rata PS sebesar -0,680 menunjukkan bahwa mayoritas
negara OKI berada di dalam situasi politik yang tidak stabil serta mengalami banyak
tindakan kekerasan dan terorisme. Deviasi standar variabel PS juga yang paling tinggi
di antara variabel moderasi yang lain, hal ini menunjukkan ada kesenjangan yang besar
di antara negara OKI dalam hal ”stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme”.
Hampir sama dengan variabel PS, variabel ”efektivitas pemerintah”
(Government Effectiveness, GE) juga memiliki rentang data yang ekstrim antarnegara
OKI. Nilai tertinggi variabel GE adalah 1,510 (Uni Emirat Arab, 2015) dan nilai
terendah -1,776 (Comoro, 2008). Rata-rata nilai GE sebesar -0,494 menunjukkan
bahwa mayoritas pemerintahan di negara-negara OKI masih belum efektif.
Variabel moderasi berikutnya adalah “kualitas regulasi” (Regulatory Quality,
RQ). Nilai variabel RQ tertinggi adalah 1,154 (Brunei Darussalam, 2011) dan terendah
adalah -1,720 (Iran, 2009). Fakta ini cukup mengejutkan mengingat Iran adalah salah
satu negara muslim yang berpenduduk besar dan tingkat pendapatan yang menengah,
namun ternyata kualitas regulasinya dinilai buruk oleh Bank Dunia. Nilai rata-rata
variabel RQ sebesar -0,436 adalah yang paling tinggi di antara ke-6 variabel indeks
governance. Namun demikian, kesenjangan antara nilai minimun dan nilai maksimum
masih sangat tinggi.
61
Variabel moderasi berikutnya adalah ”peraturan hukum” (Rule of Law, RL).
Nilai tertinggi variabel RL adalah 0,959 (Qatar, 2013) dan terendah adalah -1,896
(Afghanistan, 2011). Nilai rata-rata variabel RL sebesar -0,551 menunjukkan bahwa
secara umum penegakan aturan dan hukum di berbagai negara OKI relatif masih
rendah, kecuali di beberapa negara yang sudah baik tata pemerintahannya.
Variabel moderasi terakhir adalah ‘pengawasan korupsi” (Control of
Corruption, CC). Nilai variabel CC tertinggi adalah 1,567 (Qatar, 2009) dan terendah
adalah -1,638 (Afghanistan, 2008). Negara yang sedang berkonflik cenderung
memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang buruk, berkebalikan dengan negara
yang aman dan relatif kaya. Rata-rata indeks CC adalah -0,587 yang menunjukkan
bahwa masalah korupsi masih menjangkiti hampir seluruh negara OKI, walau di
sebagian negara sudah dapat ditekan seminimal mungkin.
Mengacu pada penelitian Sani, Said, dan Ismail, maka keenam indikator indeks
governance tersebut dapat disusun nilai rata-ratanya yang disebut INS.8 Rata-rata nilai
INS negara-negara OKI mencapai -0,580, hampir sama dengan nilai tengah sebesar -
0,619. Nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas negara OKI memiliki nilai INS yang
rendah (kurang dari 0). Nilai INS paling tinggi diraih oleh Brunei Darussalam tahun
2009 sebesar 0,740 sedangkan paling rendah diperoleh Afghanistan tahun 2009 senilai
-1,771.
Adapun perhitungan nilai komposit dengan metode analisis faktor (AFGV)
menunjukkan nilai yang berbeda dibanding nilai INS. Nilai mean (rata-rata) variabel
AFGV relatif lebih kecil dari rata-rata INS, demikian pula nilai tengahnya (-0,120).
8 Sani and others, ‘Public Debt, Institutional Quality".
62
Adapaun nilai maksimum AFGV (2,512), nilai minimum AFGV (-2,037), dan nilai
deviasi standar AFGV (1,00) lebih besar dari nilai serupa pada variabel INS. Namun
demikian, perbedaan nilai antara INS dan AFGV relatif masih dalam batas wajar
variasi data variabel. Hal tersebut dapat dilihat pada saat diinteraksikan dengan
variabel independen/bebas dalam penelitian ini. Jika menunjukkan hasil yang relatif
sama, maka nilai indeks komposit antara INS dan AFGV adalah benar-benar setara.
Secara umum, rata-rata ke-6 indeks governance di negara-negara OKI masih
rendah (<0). Beberapa negara yang mampu mencapai indeks governance tertinggi,
seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Qatar merupakan negara muslim yang
relatif aman secara sosial dan politik, serta sejahtera kehidupannya (pendapatan per
kapita tinggi). Sebaliknya, negara-negara dengan indeks governance rendah (Sudan,
Afghanistan, dan Irak) merupakan negara yang masih dilanda konflik perang serta
miskin penduduknya. Namun demikian terjadi beberapa keunikan, seperti Arab Saudi
yang termasuk paling rendah indeks “suara dan akuntabilitas” (Voice and
Accountability, VA), serta Iran yang terburuk indeks kualitas regulasinya (Regulatory
Quality, RQ).
Rendahnya nilai indeks governance secara umum di negara-negara anggota
OKI tentu menjadi sebuah keprihatinan. Hal ini mengingat sangat banyak ajaran Islam
yang sesuai dengan indikator dalam indeks tata kelola tersebut. Sebagaimana telah
diuraikan pada bab II, sangat banyak ayat dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi SAW
yang sejalan dengan indeks governance. Padahal, ajaran agama yang dianut suatu
63
masyarakat akan membentuk nilai-nilai karakter yang khas, kemudian menghasilkan
kelembagaan yang positif bagi perekonomian.9
Salah satu penyebab utama rendahnya nilai indeks governance di antara
negara-negara OKI dimungkinkan karena demokratisasi yang relatif belum mapan di
berbagai negara tersebut. Rejim politik yang cenderung secara mutlak berkuasa
menyebabkan mereka bisa berbuat sesuai kepentingan mereka. Kondisi ini tidak dapat
dilepaskan dari kehidupan kerajaan-kerajaan Islam pada masa lalu yang memiliki
karakteristik hampir sama.10 Dalam perkembanganya, kualitas tata kelola
pemerintahan di negara-negara OKI menjadi rendah dan jauh tertinggal dari negara
lain yang lebih demokratis. Padahal, nilai-nilai Islam tentang demokrasi terdapat di
berbagai sumber hukum Islam (al-Qur’an dan hadits Nabi SAW).11
Amandemen terhadap Piagam OKI pada tahun 2008 adalah sebuah kemajuan
organisasi ini dalam merespon perkembangan kehidupan internasional. OKI merasa
penting untuk meningkatkan implementasi terhadap isu-isu global seperti hak asasi
manusia, good governance, kesetaraan gender, penegakan hukum, dan lain
sebagainya.12 OKI juga sudah memiliki berbagai action plan para periode tahun 2016-
205 guna mencapai tujuan OKI. Namun demikian, hal ini terasa cukup terlambat
direspon oleh OKI mengingat berbagai organisasi tingkat dunia lain (seperti PBB,
Bank Dunia, dan lain sebagainya) sudah sejak lebih lama lagi mengampanyekannya.
Selain itu, organisasi OKI tidak memiliki badan atau organ organisasi sejenisnya yang
9 Douglass C North, ‘Economic Performance Through Time’, The American Economic
Review, 84.3 (1994), 360. 10 Nuno Texeira, Democracy and the Muslim World (London: Routledge, 2008). 11 Sayed Khatab and Gary D. Bouma, Democracy In Islam (Routledge Studies in Political
Islam), Routledge (New York: Routledge, 2007). 12 OIC, Charter of the Organisation of Islamic Cooperation.
64
memiliki mandat untuk menegakkan aturan organisasi. Seringkali, berbagai keputusan
OKI hanya bersifat himbauan atau anjuran bagi anggotanya, namun tidak memiliki
daya ikat yang signifikan.13 Oleh karena itu, masih rendahnya indeks governance di
negara-negara OKI dapat diatasi dengan cara merevitalisasi peran OKI dalam
penegakan berbagai kesepatan yang sudah diambil di antara para anggotanya.
Tabel IV. 4 Statistik Deskriptif Variabel Kontrol: Populasi dan FDI/PDB
Populasi (jiwa) FDI (juta US$)
Mean 32.626.106 2.982,315
Median 12.726.832 920,222
Maximum 267.663.435 42.725,211
Minimum 365.114 0,181
Std. Dev. 52.226.484 5.259,785
Sumber: data diolah, lampiran 3.
Terdapat dua variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu jumlah penduduk
(populasi) dan investasi asing (FDI/PDB). Negara OKI dengan jumlah penduduk
terbesar adalah Indonesia (265 juta jiwa), sedangkan negara Brunei Darussalam adalah
negara OKI berpenduduk paling sedikit (365 ribu jiwa). Rata-rata penduduk OKI tiap
negara adalah 32,6 juta jiwa dengan nilai simpangan baku sebesar 52,22 juta yang
menunjukkan besarnya perbedaan jumlah penduduk di antara negara-negara OKI.
Perbedaan jumlah penduduk tentu membawa konsekuensi dalam pengelolaan negara
yang tidak mungkin sama.
Variabel investasi yang diproksikan dengan investasi asing langsung (foreign
direct investment, FDI) menunjukkan nilai rata-rata 2.982,315 juta US$. Nilai FDI
terbesar adalah 42.725,211 juta US$ di Arab Saudi tahun 2009, sedangkan nilai FDI
terkecil adalah 0,181 juta US$ di Guinea tahun 2013. Investasi asing di negara-negara
13 Gokhan Bacik, ‘The Genesis, History, and Functioning of the Organization of Islamic
Cooperation (OIC): A Formal-Institutional Analysis’, Journal of Muslim Minority Affairs, 31.4 (2011),
594–614 <https://doi.org/10.1080/13602004.2011.630864>.
65
OKI relatif masih rendah dan belum merata, terbukti dengan jauhnya nilai rata-rata ke
nilai maksimum, dibanding nilai rata-rata ke nilai minimum.
C. Analisis Regresi Data Panel
1. Analisis Regresi Data Panel
Guna menjawab hipotesis penelitian yang diajukan, maka dibuatlah 4
pengelompokan analisis regresi data panel sebagaimana yang telah dijelaskan
pada bab III. Oleh karena itu, analisis regresi data panel yang dilakukan dalam
penelitian ini juga mengacu pada keempat kelompok persamaan tersebut.
a. Uji signifikansi model (Uji F): dilakukan untuk mengetahui apakah
variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara
statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Mengacu pada nilai
Prob (F-Stat.) pada persamaan (1) hingga (28) tabel IV.5-IV.8, diperoleh nilai
0,0000 < α = 5%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keseluruhan
model persamaan regresi data panel yang dibangun telah lolos uji
signifikansi model dan dapat dipergunakan dalam analisis penelitian
ini.14
b. Koefisien Determinasi R2 (Goodness of Fit): Koefisien determinasi (R2)
merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan dari
variabel X yang mempunyai pengaruh linier terhadap presentase total
variasi Y. Mengacu pada nilai Adj. R2 pada persamaan (1) hingga (28)
tabel IV.5-IV.8, diperoleh nilai rata-rata Adj. R2 sebesar 0,859. Dapat
14 Agus Widarjono, Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya, 4th edn (Yogyakarta: UPP
STIM YKPN, 2013), 65.
66
diartikan bahwa variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel
X sebesar 85,9% sedangkan sisanya sebesar 14,1% dijelaskan oleh
variabel lain di luar model. Secara umum dapat disimpulkan bahwa
keseluruhan model yang disusun sudah baik karena mampu menjelaskan
variasi variabel Y lebih dari 50%. Nilai Adj. R2 tertinggi sebesar 0,865
(persamaan 19) sedangkan terendah sebesar 0,856 (persamaan 2).
c. Guna memperoleh model empiris yang lebih lengkap dan baik, maka
akan ditambahkan variabel kontrol di dalam model. Variabel kontrol
bukanlah variabel utama yang akan diteliti dan diuji namun lebih ke
variabel lain yang mempunyai efek pengaruh.15 Beberapa penelitian
terdahulu menggunakan variabel kontrol diantaranya seperti yang
dilakukan oleh Khalfaoui16 serta Vianna dan Mollick.17 Dalam
penelitian ini, dengan mengacu beberapa penelitian sebelumnya,
variabel kontrol yang digunakan adalah populasi (jumlah penduduk) dan
investasi (FDI). Uji signifikansi parsial kedua variabel kontrol
menunjukkan adanya konsistensi hasil pada persamaan (1) hingga (28)
tabel IV.5-IV.8. Variabel jumlah penduduk (populasi) berpengaruh
positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh
persamaan. Adapun variabel investasi (FDI) tidak berpengaruh
15 Uma Sekaran and Roger Bougie, Research Methods for Business, 7th edn (West Sussex:
John Wiley & Son, 2016), 170; Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan
Pengalaman-Pengalaman, 2nd edn (Yogyakarta: BPFE, 2007), 157. 16 Hamdi Khalfaoui, “Islam and Economic Growth,” International Journal of Social Science
Studies, vol. 3, no. 6, (November 2015): 62-69. 17 Andre C. Vianna dan Andre V. Mollick, “Institutions: Key Variable for Economic
Development in Latin America,” Journal of Economics and Business, no. 96, (2018): 42-58.
67
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh persamaan.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keseluruhan model persamaan
regresi data panel dapat diterima karena variabel menunjukkan hasil
yang konsisten.
d. Pengujian hipotesis pertama. Terdapat dua bagian dalam hipotesis
pertama ini, yaitu
1) Ha1.1: kebijakan fiskal yang meliputi pengeluaran pemerintah
(Ha1.1.1) dan utang pemerintah (Ha1.1.2) berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota
Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Hasil olah data pada persamaan
(1) pada tabel IV.5 menunjukkan bahwa variabel pengeluaran
pemerintah (G) berpengaruh positif signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi (PDB) pada α = 1% (tanda ***). Oleh karena
kedua variabel (PDB dan G) berbentuk logaritma, maka sering
disebut dengan model log-log, oleh karena itu nilai koefisien
menunjukkan nilai elastisitasnya.18 Nilai koefisien sebesar 0,11104
menunjukkan bahwa ketika pengeluaran pemerintah meningkat 1
persen akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi (PDB) meningkat
sebesar 0,11104 persen. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis
Ha1.1.1 ini diterima.
Adapun variabel utang pemerintah (D) tidak berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) (tidak ada tanda
18 Gujarati, Basic Econometrics: 175-177.
68
*). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan utang pemerintah tidak
mampu meningkatkan maupun menurunkan pertumbuhan ekonomi
di negara-negara anggota OKI. Berdasarkan uraian tersebut, maka
hipotesis Ha1.1.2 ini ditolak.
2) Ha1.2: kebijakan moneter (jumlah uang yang beredar) berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota
Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Hasil olah data pada persamaan
(1) pada tabel IV.5 menunjukkan bahwa variabel jumlah uang
beredar (M) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi (PDB) pada α = 1% (tanda ***). Kedua variabel (PDB dan
M) berbentuk logaritma juga (model log-log), oleh karena itu nilai
koefisien menunjukkan nilai elastisitasnya. Nilai koefisien sebesar
0,30152 menunjukkan bahwa ketika jumlah uang beredar meningkat
1 persen maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi (PDB)
meningkat sebesar 0,30152 persen. Berdasarkan uraian tersebut,
maka hipotesis Ha1.2 diterima.
69
Tabel IV. 5 Hasil Regresi Data Panel Persamaan 1-7 (Tanpa Interaksi)
Dependen:
LPDB
Persamaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
LG 0.11104*** 0.11337*** 0.11366*** 0.11412*** 0.10556*** 0.11305*** 0.10978***
[0.01705] [0.01719] [0.01715] [0.01713] [0.01699] [0.01696] [0.01698]
LD -0.00301 -0.00315 -0.00243 -0.00403 -0.00143 -0.00447 -0.00619
[0.00703] [0.00708] [0.00712] [0.00710] [0.00698] [0.00701] [0.00704]
LM 0.30152*** 0.31130*** 0.31032*** 0.30832*** 0.30010*** 0.30058*** 0.30396***
[0.00068] [0.00069] [0.00069] [0.00070] [0.00067] [0.00068] [0.00068]
LPOP 0.40870*** 0.37877*** 0.38260*** 0.38299*** 0.41656*** 0.39443*** 0.40775***
[0.04520] [0.04488] [0.04500] [0.04447] [0.04456] [0.04405] [0.04454]
LI -0.00071 -0.00087 -0.00078 -0.00092 -0.00185 -0.00047 -0.00101
[0.00332] [0.00335] [0.00335] [0.00334] [0.00330] [0.00331] [0.00331]
INS 0.07292***
[0.02348]
VA 0.00629
[0.01586]
PS 0.00749
[0.00897]
GE 0.02951
[0.01952]
RQ 0.08782***
[0.01985]
RL 0.07979***
[0.02090]
CC 0.07545***
[0.01957]
Constant 8.18392*** 8.36112*** 8.29681*** 8.37617*** 8.19297*** 8.42460*** 8.25179***
[0.45587] [0.45666] [0.46465] [0.45448] [0.44990] [0.45004] [0.45088]
F-Statistics 660.09327 648.12447 648.80593 650.80782 672.60336 666.30159 666.66304
Prob (F-Stat.) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
R2 0.86996 0.86788 0.86800 0.86835 0.87207 0.87102 0.87108
Adj. R2 0.85876 0.85650 0.85663 0.85701 0.86105 0.85991 0.85997
70
Model CE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Model FE Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Model RE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Sumber: data diolah, lampiran 5. Ket: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
e. Pengujian hipotesis kedua (Ha.2): Kualitas tata kelola pemerintahan
(governance) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di
negara-negara muslim. Indeks governance terdiri dari 6 indikator, yaitu
VA, PS, GE, RQ, RL, dan CC. Keenam indikator tersebut digabung
menjadi satu nilai rata-rata yang membentuk variabel INS. Persamaan
1-7 pada tabel IV.5 menunjukkan hasil olah data persamaan regresi data
panel yang menggambarkan pengaruh indeks governance terhadap
PDB. Oleh karena variabel governance tidak berbentuk logaritma,
sedangkan variabel PDB dalam logartima, maka dalam konsep
ekonometrika disebut dengan model semilog. Artinya, nilai koefisien
dapat diartikan sebagai nilai elastisitas jika terlebih dahulu dikalikan
dengan nilai 100.19 Berikut ini uraian mendetailnya:
1) variabel rata-rata nilai indeks governance (INS) pada persamaan (1)
berpengaruh positif signifikan terhadap PDB pada α = 1% (tanda
***). Nilai koefisien sebesar 0,07292 menunjukkan bahwa ketika
rata-rata nilai indeks governance meningkat 1 satuan akan
menyebabkan pertumbuhan ekonomi (PDB) naik sebesar 7,292
persen.
19 Gujarati, Basic Econometrics: 178-180.
71
2) variabel suara dan akuntabilitas (Voice and Accountability, VA) pada
persamaan (2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi (PDB) pada berbagai tingkat α (tidak ada tanda *).
3) variabel stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme
(Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, PS) pada
persamaan (3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi (PDB) pada berbagai tingkat α (tidak ada tanda *).
4) variabel efektivitas pemerintah (Government Effectiveness, GE)
pada persamaan (4) tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi (PDB) pada berbagai tingkat α (tidak ada
tanda *).
5) variabel kualitas regulasi (Regulatory Quality, RQ) pada persamaan
(5) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
(PDB) pada α = 1% (tanda ***). Nilai koefisien sebesar 0,08782
menunjukkan bahwa ketika rata-rata nilai indeks RQ meningkat 1
satuan akan menyebabkan PDB naik sebesar 8,782 persen.
6) variabel peraturan hukum (Rule of Law, RL) pada persamaan (6)
berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
(PDB) pada α = 1% (tanda ***). Nilai koefisien sebesar 0,07979
menunjukkan bahwa ketika rata-rata nilai indeks RL meningkat 1
satuan akan menyebabkan PDB naik sebesar 7,979 persen.
7) variabel pengawasan korupsi (Control of Corruption, CC) pada
persamaan (7) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan
72
ekonomi (PDB) pada α = 1% (tanda ***). Nilai koefisien sebesar
0,07545 menunjukkan bahwa ketika rata-rata nilai indeks RQ
meningkat 1 satuan akan menyebabkan PDB naik sebesar 7,545
persen.
Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa variabel rata-rata nilai
governance (INS) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi (PDB). Demikian pula tiga indikator indeks
governance yang, yaitu Regulatory Quality (RQ), Rule of Law (RL), dan
Control of Corruption (CC) signifikan mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi (PDB) pada α = 1%. Namun demikian, terdapat tiga indikator
indeks governance, yaitu Voice and Accountability (VA), Political Stability
and Absence of Violence/Terrorism (PS) dan Government Effectiveness
(GE) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, maka hipotesis kedua (Ha.2) yang menyatakan bahwa
kualitas tata kelola pemerintahan (governance) berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim (OKI) adalah
diterima.
f. Pengujian hipotesis ketiga (Ha.3): Kualitas tata kelola pemerintahan
(governance) memperkuat pengaruh bauran kebijakan fiskal dan
moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.
Pengujian hipotesis ketiga ini mengacu pada hasil olah data pada tabel
IV.6, IV.7, dan IV.8.
73
Tabel IV. 6 Hasil Regresi Data Panel Moderasian Persamaan 8-14 (Interaksi
Pengeluaran Pemerintah & Governance)
Dependen:
LPDB
Persamaan
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
LG 0.09828*** 0.13157*** 0.10169*** 0.09683*** 0.09186*** 0.10319*** 0.09686***
[0.02112] [0.02094] [0.01855] [0.01947] [0.01939] [0.02034] [0.01963]
LD -0.00161 -0.00440 -0.00092 -0.00341 0.00151 -0.00330 -0.00557
[0.00716] [0.00712] [0.00717] [0.00709] [0.00726] [0.00713] [0.00705]
LM 0.30051*** 0.30827*** 0.30813*** 0.30839*** 0.29711*** 0.29880*** 0.30173***
[0.01839] [0.01838] [0.01832] [0.01829] [0.01820] [0.01834] [0.01816]
LPOP 0.42075*** 0.38054*** 0.39438*** 0.40512*** 0.43241*** 0.40700*** 0.42557***
[0.04671] [0.04485] [0.04548] [0.04596] [0.04582] [0.04632] [0.04654]
LI -0.00049 -0.00115 0.00018 -0.00121 -0.00189 -0.00041 -0.00111
[0.00333] [0.00335] [0.00340] [0.00334] [0.00330] [0.00331] [0.00331]
INS 0.32516
[0.24765]
LG*INS -0.01136
[0.01111]
VA -0.32214
[0.21676]
LG*VA 0.01473
[0.00970]
PS 0.20298*
[0.11674]
LG*PS -0.00896*
[0.00533]
GE 0.38530**
[0.19285]
LG*GE -0.01576*
[0.00850]
RQ 0.39499*
[0.21122]
LG*RQ -0.01352
[0.00926]
RL 0.27918
[0.22800]
74
LG*RL -0.00895
[0.01019]
CC 0.36231*
[0.21960]
LG*CC -0.01271
[0.00969]
Constant 8.26023*** 8.03525*** 8.36371*** 8.40213*** 8.24964*** 8.45600*** 8.29581***
[0.46191] [0.50407] [0.46564] [0.45376] [0.45114] [0.45154] [0.45186]
F-Statistics 565.98852 557.09259 558.23279 560.62454 577.92597 571.00517 572.36624
Prob (F-Stat.) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
R2 0.87019 0.86839 0.86863 0.86911 0.87253 0.87119 0.87145
Adj. R2 0.85877 0.85681 0.85707 0.85760 0.86132 0.85985 0.86014
Model CE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Model FE Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Model RE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Sumber: data diolah, lampiran 5. Ket: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Tabel IV.6 menyajikan hasil regresi data panel yang menunjukkan
interaksi antara variabel pengeluaran pemerintah (G) dengan indeks tata
kelola pemerintahan (INS) beserta keenam indikatornya. Langkah pertama
pengujian regresi moderasian adalah dengan melihat kenaikan Adj. R2
persamaan regresi yang berisi efek-efek utama dan efek moderasi
(persamaan 8-14) dengan persamaan regresi yang hanya berisi dengan efek
utama saja (persamaan 1-7). Diperoleh hasil bahwa hampir semua
persamaan yang mengandung variabel interaksi memiliki nilai Adj. R2 yang
lebih besar dari persamaan tanpa variabel interaksi (kecuali nilai Adj. R2
pada persamaan 13 yang lebih kecil dari persamaan 6). Hal ini
mengindikasikan adanya efek moderasi dari variabel interaksi, namun
masih perlu dipastikan melalui pengujian parsial selanjutnya.
75
Langkah berikutnya adalah melakukan uji parsial dengan melihat
signifikansi masing-masing variabel interaksi. Pada persamaan (8)
diperoleh hasil bahwa variabel LG*INS tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) pada berbagai nilai α (tidak ada
tanda *). Hal ini berarti bahwa indeks INS tidak mampu memoderasi
pengaruh variabel pengeluaran pemerintah (G) terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Adapun hasil regresi interaksi antara variabel pengeluaran
pemerintah (G) dengan keenam indikator indeks tata kelola pemerintahan
menunjukkan hasil yang serupa. Keempat variabel interaksi, yaitu LG*VA
(persamaan 9); LG*RQ (persamaan 12); LG*RL (persamaan 13); dan
LG*CC (persamaan 14) tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hanya ada dua variabel interaksi yang berpengaruh
signifikan negatif terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu LG*PS
(persamaan 10) dan LG*GE (persamaan 9). Interpretasi hasil olah data pada
tabel IV.6 menunjukkan bahwa variabel kualitas tata kelola pemerintahan
(governance) tidak mampu memperkuat pengaruh bauran kebijakan fiskal
(pengeluaran pemerintah) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara
muslim.
Tabel IV. 7 Regresi Data Panel Persamaan 15-21 (Interaksi Utang & Governance)
Dependen:
LPDB
Persamaan
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
LG 0.10814*** 0.11486*** 0.11268*** 0.10909*** 0.10240*** 0.11054*** 0.10824***
[0.01691] [0.01715] [0.01707] [0.01690] [0.01675] [0.01681] [0.01688]
LD -0.01892** 0.01304 -0.00760 -0.0210*** -0.01041 -0.01702** -0.01909**
[0.00831] [0.01028] [0.00735] [0.00793] [0.00718] [0.00778] [0.00824]
76
LM 0.29719*** 0.30961*** 0.30793*** 0.30745*** 0.29317*** 0.29682*** 0.29793***
[0.01823] [0.01825] [0.01823] [0.01803] [0.01791] [0.01808] [0.01809]
LPOP 0.44914*** 0.37590*** 0.39980*** 0.43046*** 0.45536*** 0.43434*** 0.44994***
[0.04625] [0.04476] [0.04524] [0.04502] [0.04480] [0.04504] [0.04649]
LI -0.00092 -0.00096 0.00004 -0.00213 -0.00277 -0.00154 -0.00153
[0.00329] [0.00334] [0.00335] [0.00330] [0.00326] [0.00329] [0.00329]
INS 0.73246***
[0.18988]
LD*INS -0.0282***
[0.00806]
VA -0.38166**
[0.17965]
LD*VA 0.01665**
[0.00768]
PS 0.25630***
[0.09399]
LD*PS -0.0108***
[0.00409]
GE 0.77416***
[0.16638]
LD*GE -0.0314***
[0.00699]
RQ 0.75775***
[0.15546]
LD*RQ -0.0283***
[0.00652]
RL 0.65761***
[0.16379]
LD*RL -0.0250***
[0.00704]
CC 0.56175***
[0.16539]
LD*CC -0.0208***
[0.00702]
Constant 8.06751*** 8.04151*** 8.18945*** 8.17094*** 8.03001*** 8.23355*** 8.05379***
[0.45282] [0.47852] [0.46404] [0.44956] [0.44484] [0.44890] [0.45292]
F-Statistics 578.29537 559.67847 562.83255 578.92412 596.61530 584.15946 580.17407
Prob (F-Stat.) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
R2 0.87260 0.86892 0.86956 0.87272 0.87603 0.87372 0.87296
Adj. R2 0.86139 0.85739 0.85808 0.86153 0.86512 0.86261 0.86179
Model CE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
77
Model FE Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Model RE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Sumber: data diolah, lampiran 5. Ket: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Tabel IV.7 menyajikan hasil regresi data panel yang menunjukkan
interaksi antara variabel utang pemerintah (D) dengan indeks tata kelola
pemerintahan (INS) beserta keenam indikatornya. Langkah pertama
pengujian regresi moderasian adalah dengan melihat kenaikan Adj. R2
persamaan regresi yang berisi efek-efek utama dan efek moderasi
(persamaan 15-21) dengan persamaan regresi yang hanya berisi dengan efek
utama saja (persamaan 1-7). Diperoleh hasil bahwa semua persamaan yang
mengandung variabel interaksi memiliki nilai Adj. R2 yang lebih besar dari
persamaan tanpa variabel interaksi. Hal ini menunjukkan adanya efek
moderasi dari variabel interaksi, namun demikian tetap masih perlu melalui
pengujian parsial selanjutnya.
Langkah berikutnya adalah melakukan uji parsial dengan melihat
signifikansi masing-masing variabel interaksi. Pada persamaan (15)
diperoleh hasil bahwa variabel LD*INS berpengaruh negatif signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) pada α = 1% (tanda ***). Hal ini
berarti bahwa indeks INS mampu memoderasi pengaruh variabel utang
pemerintah (D) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) namun dengan arah
yang negatif (melemahkan). Hal tersebut sejalan dengan hasil variabel
interaksi indeks governance lainnya, yaitu LD*PS (persamaan 17); LD*GE
(persamaan 18); LD*RQ (persamaan 19); LD*RL (persamaan 20); dan
LD*CC (persamaan 21). Kelima interaksi tersebut menghasilkan nilai
78
koefisien yang negatif dan signifikan pada α = 1% (tanda ***). Hanya
interaksi variabel LD*VA yang menunjukkan hasil berbeda, yaitu
menghasilkan nilai koefisien yang positif dan signifikan pada α = 5% (tanda
**). Interpretasi hasil olah data pada tabel IV.7 menunjukkan bahwa
variabel kualitas tata kelola pemerintahan (governance) memperlemah
pengaruh kebijakan fiskal (utang pemerintah) terhadap pertumbuhan
ekonomi (PDB) di negara-negara muslim anggota OKI.
Tabel IV. 8 Hasil Regresi Data Panel Persamaan 22-28 (Interaksi Jumlah Uang
Beredar & Governance)
Dependen:
LPDB
Persamaan
(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
LG 0.10916*** 0.11915*** 0.11029*** 0.11151*** 0.10366*** 0.11141*** 0.10929***
[0.01715] [0.01731] [0.01725] [0.01708] [0.01704] [0.01696] [0.01699]
LD -0.00127 -0.00455 -0.00083 -0.00161 0.00146 -0.00145 -0.00537
[0.00724] [0.00708] [0.00718] [0.00713] [0.00731] [0.00723] [0.00710]
LM 0.29247*** 0.32413*** 0.30264*** 0.29112*** 0.28994*** 0.28486*** 0.29523***
[0.02044] [0.01906] [0.01885] [0.01943] [0.01966] [0.02051] [0.02033]
LPOP 0.30208*** 0.29509*** 0.30429*** 0.26999*** 0.29783*** 0.24218*** 0.29580***
[0.04142] [0.04269] [0.04309] [0.04159] [0.04104] [0.04068] [0.04153]
LI 0.00032 -0.00026 0.00072 -0.00022 -0.00063 0.00015 -0.00006
[0.00105] [0.00109] [0.00108] [0.00106] [0.00105] [0.00102] [0.00105]
INS 0.29057
[0.21731]
LM*INS -0.00938
[0.00931]
VA -0.42878**
[0.18967]
LM*VA 0.01857**
[0.00807]
PS 0.17112*
[0.09867]
LM*PS -0.00720*
[0.00433]
79
GE 0.47518***
[0.17492]
LM*GE -0.01870**
[0.00729]
RQ 0.32428*
[0.18024]
LM*RQ -0.00990
[0.00750]
RL 0.40372**
[0.19598]
LM*RL -0.01388*
[0.00835]
CC 0.26121
[0.19815]
LM*CC -0.00782
[0.00830]
Constant 8.23880*** 7.94134*** 8.33535*** 8.40531*** 8.22813*** 8.45508*** 8.26950***
[0.45910] [0.49020] [0.46453] [0.45250] [0.45041] [0.44975] [0.45132]
F-Statistics 565.95357 560.32564 558.18097 564.02571 577.48904 573.21157 571.44364
Prob (F-Stat.) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
R2 0.87019 0.86905 0.86862 0.86980 0.87245 0.87162 0.87127
Adj. R2 0.85876 0.85753 0.85706 0.85834 0.86123 0.86032 0.85995
Model CE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Model FE Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Model RE Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Sumber: data diolah, lampiran 5. Ket: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Tabel IV.8 menyajikan hasil regresi data panel yang menunjukkan
interaksi antara variabel jumlah uang yang beredar (M) dengan indeks tata
kelola pemerintahan (INS) beserta keenam indikatornya. Langkah pertama
pengujian regresi moderasian adalah dengan melihat kenaikan Adj. R2
persamaan regresi yang berisi efek-efek utama dan efek moderasi
(persamaan 22-28) dengan persamaan regresi yang hanya berisi dengan efek
utama saja (persamaan 1-7). Diperoleh hasil bahwa hampir semua
persamaan yang mengandung variabel interaksi memiliki nilai Adj. R2 yang
80
lebih besar dari persamaan tanpa variabel interaksi (kecuali nilai Adj. R2
pada persamaan 28 yang lebih kecil dari persamaan 7). Hal ini
mengindikasikan adanya efek moderasi dari variabel interaksi, namun
masih perlu dipastikan melalui pengujian parsial selanjutnya.
Langkah berikutnya adalah melakukan uji parsial dengan melihat
signifikansi masing-masing variabel interaksi. Pada persamaan (22)
diperoleh hasil bahwa variabel M*INS tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) pada berbagai nilai α (tidak ada
tanda *). Hal ini berarti bahwa indeks INS tidak mampu memoderasi
pengaruh variabel jumlah uang yang beredar (M) terhadap pertumbuhan
ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil nilai koefisien interaksi variabel
LM*RQ (persamaan 26) dan LM*CC (persamaan 28). Adapun interaksi
variabel LM*PS (persamaan 24); LM*GE (persamaan 25); dan LM*RL
(persamaan 27) menunjukkan nilai koefisien yang negatif dan signifikan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hanya variabel interaksi LM*VA
(persamaan 23) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Interpretasi hasil olah data pada tabel IV.8
menunjukkan bahwa secara umum variabel kualitas tata kelola
pemerintahan (governance) tidak mampu memperkuat pengaruh kebijakan
moneter (jumlah uang yang beredar) terhadap pertumbuhan ekonomi di
negara-negara muslim.
Berdasarkan interpretasi hasil olah data pada tabel IV.6-IV.8
diketahui bahwa mayoritas interaksi antara variabel kualitas tata kelola
81
pemerintahan (governance) dan variabel kebijakan ekonomi tidak
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini
menunjukkan bahwa indeks tata kelola tidak mampu memoderasi pengaruh
kebijakan ekonomi (fiskal dan moneter) terhadap pertumbuhan ekonomi
yang diproksikan oleh variabel PDB. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang
menyebutkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan (governance)
memperkuat pengaruh bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim ditolak (tidak diterima).
Berdasarkan interpretasi hasil regresi data panel atas 28 persamaan
(tabel IV.5-IV.8) yang dibangun dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
sebagian hipotesis yang diajukan dapat diterima, sedangkan hipotesis yang
lainnya ditolak. Kebijakan fiskal yang ditunjukkan oleh variabel pengeluaran
pemerintah (G) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ha1.1.1
diterima). Variabel utang pemerintah (D) berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi (Ha1.1.2 ditolak). Adapun kebijakan moneter yang
diproksikan dengan jumlah uang yang beredar (M) berpengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota OKI
(Ha1.2 diterima).
Indeks tata kelola pemerintahan (governance index) secara umum
(variabel INS) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
di negara-negara OKI secara langsung (Ha2 diterima). Terdapat 3 indikator
indeks tata kelola yang juga secara langsung berpengaruh positif terhadap
82
pertumbuhan ekonomi (variabel RQ, RL, dan CC). Namun demikian, terdapat
3 indikator indeks tata kelola lainnya yang tidak berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi (variabel VA, PS, dan GE). Indeks tata kelola
pemerintahan (governance) tersebut tidak mampu memoderasi/memperkuat
pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di
negara-negara anggota OKI (Ha3 ditolak).
Sebagaimana diuraikan dalam Bab III, penelitian ini melakukan uji
robust dengan menggantikan variabel INS dalam persamaan (1), (8), (15), dan
(22) dengan variabel AFGV. Analisis faktor terhadap keenam indeks tata
kelola pemerintahan (VA, PS, GE, RQ, RL, dan CC) menghasilkan satu
variabel baru yang diberi nama AFGV (analisis faktor governance).
Analisis faktor terhadap suatu set data dapat diproses lebih lanjut atau
tidak apabila nilai KMO-MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) > 0,5 dan nilai Bartlett’s Test of Sphericity (Sig.) < 0,05.20
Tabel IV. 9 Nilai KMO, Bartlett's Test dan Eigenvalues
Keterangan Nilai
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.863
Bartlett's Test of Sphericity (Sig.) 0.000
Initial Eigenvalues Component 1: total (% of Variance) 4.242 (83.704)
Initial Eigenvalues Component 2: total (% of Variance) 0.981 (9.412)
Initial Eigenvalues Component 3: total (% of Variance) 0.454 (3.455)
Initial Eigenvalues Component 4: total (% of Variance) 0.170 (2.291)
Initial Eigenvalues Component 5: total (% of Variance) 0.094 (1.137)
Sumber: lampiran 4.
20 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Semarang:
BP-Undip, 2013), 395-398.
83
Nilai KMO-MSA sebesar 0,863 > 0,5 dan nilai Bartlett's Test of
Sphericity (Sig.) 0,000 < 0,05, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat
dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan. Langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis Variance Explained untuk menentukan berapa dimensi
atau variabel yang dihasilkan dari proses reduksi tersebut.
Berdasarkan tabel IV.9, Initial Eigenvalues, maka ada 1 komponen
yang dapat terbentuk dimana syarat untuk menjadi sebuah faktor yaitu harus
memiliki nilai Eigenvalue > 1. Nilai Eigenvalue Component 1 sebesar 4,242 >
1, sehingga menjadi komponen 1 dan mampu menjelaskan 70,708% variasi.
Oleh karena itu, hasil analisis faktor dari keenam indeks tata kelola
pemerintahan (governance index) menghasilkan 1 variabel baru yang diberi
nama AFGV (data tersedia di lampiran 2: Data Mentah Penelitian).
Setelah diperoleh variabel baru AFGV maka dilakukan pengolahan
data berdasarkan persamaan 3.29; 3.30; 3.31; dan 3.32 dengan hasil sebagai
berikut:
Tabel IV. 10 Hasil Uji Robust dengan variabel AFGV
Dependen:
LPDB
Persamaan
(29) (30) (31) (32)
LG 0.11051*** 0.10169*** 0.10693*** 0.10799***
[0.01699] [0.01799] [0.01677] [0.01704]
LD -0.00352 -0.00153 -0.00246 -0.00066
[0.00700] [0.00712] [0.00691] [0.00722]
LM 0.29948*** 0.29713*** 0.29284*** 0.29238***
[0.01830] [0.01835] [0.01811] [0.01880]
LPOP 0.41301*** 0.43356*** 0.46659*** 0.43129***
[0.04493] [0.04698] [0.04608] [0.04627]
LI -0.00082 -0.00063 -0.00137 -0.00051
[0.00331] [0.00331] [0.00327] [0.00331]
AFGV 0.05286*** 0.26657* 0.50707*** 0.25668**
84
[0.01422] [0.14495] [0.10841] [0.12714]
LG*AFGV -0.00954
[0.00644]
LD*AFGV -0.01928***
[0.00456]
LM*AFGV -0.00868
[0.00538]
Constant 8.14463*** 8.01576*** 7.49549*** 8.00319***
[0.45439] [0.46219] [0.47366] [0.46217]
F-Statistics 665.34266 571.75834 589.07957 572.20912
R-Squared 0.87086 0.87133 0.87464 0.87142
Adjusted R-
Squared 0.85973 0.86001 0.86361 0.86011
Sumber: data diolah, lampiran 5. Ket: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Nilai koefisien variabel AFGV serta interaksi AFGV pada persamaan
29, 30, 31, dan 32 pada tabel di atas menunjukkan arah dan signifikansi yang
sama (konsisten) dengan koefisien variabel INS serta interaksi INS di
persamaan 1, 8, 15, dan 22. Berikut ringkasan nilai koefisien tersebut:
Tabel IV.11 Ringkasan Koefisien Variabel INS dan AFGV
INS AFGV
Langsung ke Y 0.07292*** (1) 0.05286*** (29)
Interaksi dengan G -0.01136 (8) -0.00954 (30)
Interaksi dengan D -0.02822*** (15) -0.01928*** (31)
Interaksi dengan M -0.00938 (22) -0.00868 (32)
Ket.: angka dalam tanda ( ) menunjukkan no persamaan/model.
Tabel IV.11 menunjukkan arah dan signifikansi yang sama (konsisten) antara
variabel INS dan AFGV, maka dapat dikatakan model yang dibangun adalah
robust (teguh atau kokoh). Oleh karenanya, hasil estimasi yang dihasilkan pada
persamaan 1, 8, 15, dan 22 adalah valid.21
21 Sani and others, ‘Public Debt, Institutional Quality"; Vianna and Mollick, “Institutions: Key
Variable for Economic".
85
D. Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian ini mengikuti urutan rumusan masalah dan
hipotesis yang diajukan. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada hasil
interpretasi olah data yang dikonfirmasi dengan teori, hasil penelitian terdahulu, dan
data yang mendukung.
86
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada bagian akhir ini disampaikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan
penelitian ini, sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan
yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:
1. Bauran kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah, G) dan kebijakan moneter
(jumlah uang beredar, M) berpengaruh positif signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI. Hal ini membuktikan bahwa
model St. Louis yang dikembangkan oleh Andersen dan Jordan tahun 1968
masih relevan hingga saat ini. Model kebijakan ekonomi dalam jangka pendek
tersebut telah menunjukkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi yang digagas
oleh kelompok Keynesian dan Monetaris masih bisa berjalan berdampingan.
Kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan oleh negara-negara OKI (46
negara) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi efektif, walaupun di
sebagian negara atau wilayah terdapat gejolak sosial, politik, dan keamanan
yang mengganggu proses pembangunan.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Darrat tahun 1984; Fatima &
Iqbal tahun 2004; Malawi tahun 2009; Jawaid, Arif, dan Naeemullah tahun
2011; serta Chowdury dan Afzal yang kesemuanya mengaplikasikan model St.
Louis tersebut. Keseluruhan penelitian tersebut menemukan bahwa kebijakan
fiskal dan moneter sama-sama efektif dalam mendorong pertumbuhan
87
ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan studi yang
dilakukan Halcon dan De Leon tahun 2004 yang menemukan bahwa kebijakan
moneter tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Demikian pula dengan penelitian Ali, Irum, dan Ali tahun 2008 serta penelitian
Ajayi dan Aluko tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kebijakan fiskal tidak
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran pemerintah (G) di negara-negara OKI diduga mengalami
masalah inefisiensi dan tidak tepat sasaran. Banyak anggaran pemerintah yang
dikorupsi juga semakin memperburuk masalah ini sebagaimana disinyalir oleh
Kuran dan Kahf. Banyak anggaran ditujukan untuk kegiatan yang kurang
produktif, semisal pertahanan dan keamanan negara yang berlebihan. Belum
lagi ditambah berbagai masalah perilaku buruk penguasa seperti korupsi yang
menjangkiti sebagian besar negara berkembang. Temuan riset dari Conte dan
Darrat; Barro; dan Guseh mengungkap fakta di berbagai negara berkembang
tersebut. Namun demikian, pengeluaran pemerintah tetaplah merupakan salah
satu komponen utama dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) setiap
negara. Oleh karena itu, walaupun banyak masalah dalam pengelolaanya,
pengeluaran pemerintah masih tetap berpengaruh positif signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, tingkat efektivitasnya tidak setinggi
variabel kebijakan moneter. Hal ini terlihat dari besarnya elastisitas pengaruh
variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih
kecil dari variabel kebijakan moneter.
88
Variabel jumlah uang yang beredar (M) sebagai proksi dari kebijakan
moneter menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi. Nilai koefisien variabel kebijakan moneter lebih besar dari koefisien
variabel kebijakan fiskal. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan moneter
yang lebih besar dari kebijakan fiskal, termasuk juga lebih cepat dalam
mempengaruhi perekonomian. Hasil ini sejalan dengan temuan Andersen dan
Jordan ketika mengembangkan model St. louis tahun 1968 dan beberapa
penelitian sesudahnya. Guna mencapai target pembangunan yang dituju,
bauran kebijakan fiskal dan moneter di setiap negara perlu dirumuskan secara
tepat dan proporsional.
Variabel utang pemerintah (D) diketahui tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis memang sudah terdapat
perdebatan panjang antara kelompok yang memandang bahwa utang
pemerintah berdampak positif (Keynesian), negatif (Neoklasik), maupun netral
(Ricardian). Secara empiris, rata-rata utang pemerintah negara-negara OKI
mencapai 45,5% dari PDB, hal ini menunjukkan besarnya tanggungan utang
dan sekaligus pembayaran yang harus ditanggung oleh masing-masing negara.
Tata kelola pemerintahan, termasuk pula dalam tata kelola utang pemerintah
perlu ditingkatkan agar utang yang dipungut benar-benar bisa memperbaiki
perekonomian negara. Akumulasi utang yang besar jika tidak dikelola dengan
baik, apalagi dikorupsi oleh pengelolanya, maka tidak akan memberikan
dampak terhadap perbaikan perekonomian negara. Sebagai bagian dari
kebijakan fiskal yang diunggulkan oleh kelompok Keynesian, seharusnya
89
utang bisa secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun faktanya,
dalam beberapa studi yang dilakukan di berbagai negara berkembang
(Schclarek; Kumar dan Woo; Sani, Said & Ismail) menunjukkan bahwa utang
pemerintah berdampak buruk bagi perekonomian negara. Adapun penelitian
ini menemukan bahwa utang pemerintah memiliki hubungan yang netral
dengan pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI.
2. Kualitas tata kelola pemerintahan (governance) secara umum berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI. Beberapa indeks
governance dari Bank Dunia yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan
juga birokrasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-
negara OKI, walau ada sebagian yang lain tidak.
Temuan penelitian ini sejalan dan mendukung teori kelembagaan
(institutional theory) yang menjadi dasar pijakan penelitian ini. Andersen dan
Jordan menyebutkan bahwa variabel institusi merupakan salah satu penentu
kinerja perekonomian yang sifatnya jangka panjang, sehingga disebut sebagai
”variabel yang lambat berubah”. Walaupun indeks governance di negara-
negara anggota OKI relatif rendah dibanding kelompok negara yang lain,
namun tata kelola pemerintahan yang baik akan mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Hanya saja disayangkan bahwa Islam
yang dianut oleh sebagian besar anggota OKI belum mampu menciptakan
kualitas kelembagaan yang tinggi. Padahal, ajaran agama Islam dalam al-
Qur’an dan hadits sangat sejalan dengan berbagai indikator dalam indeks
90
governance. Namun demikian, internalisasi ajaran Islam tersebut tidak mampu
membentuk karakter kelembagaan yang positif sebagaimana teori yang
dikembangkan oleh North. Konflik internal OKI, khususnya persaingan antara
Arab Saudi dan Iran diduga kuat menjadi salah satu penyebab rendahnya
indeks governance, khususnya terkait dengan political stability.
3. Kualitas tata kelola pemerintahan (governance) tidak mampu memoderasi
pengaruh bauran kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi
di negara-negara OKI. Peran kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi
yang dianalisis menggunakan teori biaya transaksi (transaction cost theory)
mengindikasikan bahwa indeks governance akan lebih efektif dalam
memoderasi aktivitas ekonomi sektor swasta, bukannya kebijakan ekonomi
pemerintah. Oleh karena itu, indeks tata kelola pemerintahan (governance)
tidak mampu memperkuat peran kebijakan fiskal dan moneter. Pada sisi lain
indeks governance secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi, namun tidak mampu meningkatkan dampak positif kebijakan fiskal
dan moneter. Oleh karena itu, dalam model penelitian ini, indeks governance
lebih tepat disebut sebagai variabel independen daripada sebagai variabel
moderasi.
91
DAFTAR PUSTAKA
Abdelbary, Islam, and James Benhin, ‘Governance, Capital and Economic Growth in
the Arab Region’, Quarterly Review of Economics and Finance, 2018, 1–24
<https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.04.007>
Abdullah, Kamarulnizam, Rizal Sukma, Ma’ruf Jamhari, and Mazilan Musa,
‘Perception and Attitudes toward Terrorism in a Muslim Majority Country’,
Asian Social Science, 8.4 (2012), 77–89 <https://doi.org/10.5539/ass.v8n4p77>
Acemoglu, Daron, Introduction to Modern Economic Growth (New Jersey: Princeton
University Press, 2009)
Agus Widarjono, Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya, 4th edn (Yogyakarta:
UPP STIM YKPN, 2013)
Ahmad, M. Rais, ‘Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam’,
Mizan, Jurnal Ilmu SYariah, 1.2 (2013), 143–48
Ahmad, Mahyudin, and Stephen G. Hall, ‘Economic Growth and Convergence: Do
Institutional Proximity and Spillovers Matter?’, Journal of Policy Modeling,
39.6 (2017), 1065–85 <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2017.07.001>
Ahmed, Zahid Shahab, and Shahram Akbarzadeh, ‘Sectarianism and the
Organisation of Islamic Cooperation (OIC)’, Territory, Politics, Governance,
2019, 1–18 <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1643779>
Aidt, Toke, Jayasri Dutta, and Vania Sena, ‘Governance Regimes , Corruption and
Growth : Theory and Evidence’, Journal of Comparative Economics, 36 (2008),
195–220 <https://doi.org/10.1016/j.jce.2007.11.004>
Ajayi, Michael Adebayo, and Olufemi Adewale Aluko, ‘Evaluating the Relative
Impact of Monetary and Fiscal Policy in Nigeria Using the St. Louis Equation’,
Acta Universitatis Danubius : Oeconomica, 13.1 (2017), 40–50
Akbarzadeh, Shahram, and Zahid Shahab Ahmed, ‘Impacts of Saudi Hegemony on
the Organization of Islamic Cooperation (OIC)’, International Journal of
Politics, Culture and Society, 31.3 (2018), 297–311
<https://doi.org/10.1007/s10767-017-9270-x>
Al-Ahsan, Abdullah, N. Doran Hunter, Abdul Rashid Moten, Stephen B. Young,
Muhammad Arif Zakaullah, Zaleha Kamaruddin, and others, Qur’anic
Guidance for Good Governance: A Contemporary Perspective, ed. by Abdullah
Al-Ahsan and Stephen B. Young (Delaware: Palgrave Macmillan, 2017)
Al-Jarhi, Mabid Ali, ‘The Islamic Political System: A Basic Value Approach’,
MPRA Paper No. 72706, 74924, 2017
Al-Momani, Mohammed, ‘Economic Corruption and Treatment, Perspectives of
Islam and Capitalism (Comparison Study)’, Journal of Economics and
Development Studies, 3.3 (2015), 123–34
<https://doi.org/10.15640/jeds.v3n3a11>
92
Alam Choudhury, Masudul, and Mohammad Hoque, Ziaul, ‘Corporate Governance
in Islamic Perspective’, Corporate Governance International Journal of
Business in Society, 6.2 (2006), 116–28 <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-
2012-0101>
Alam Choudhury, Masudul, and Mohammad Nurul Alam, ‘Corporate Governance in
Islamic Perspective’, International Journal of Islamic and Middle Eastern
Finance and Management, 6.3 (2013), 180–99
<https://doi.org/10.1108/mf.2008.00934jaa.001>
Ali, Shahid, Somia Irum, and Asghar Ali, ‘Whether Fiscal Stance or Monetary
Policy Is Effective for Economic Growth in Case of South Asian Countries?’,
Pakistan Development Review, 47.4 (2008), 791–99
Alqahtani, Saif Mohammad, ‘Trade Openness, Government Spending, Institutions
and Their Effects on Economic Growth in Selected MENA Countries’ (Eastern
Illinois University, 2018)
Andersen, Leonall C., and Jerry L. Jordan, ‘Monetary and Fiscal Actions: A Test of
Their Relative Importance in Economic Stabilization’, Review, 68.8 (1968), 11–
24
Antonakakis, Nikolaos, Juncal Cunado, George Filis, and Fernando Perez de Gracia,
‘Oil Dependence, Quality of Political Institutions and Economic Growth: A
Panel VAR Approach’, Resources Policy, 53.July 2016 (2017), 147–63
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.06.005>
Aparicio, Sebastian, David Urbano, and David Audretsch, ‘Institutional Factors,
Opportunity Entrepreneurship and Economic Growth: Panel Data Evidence’,
Technological Forecasting and Social Change, 102 (2016), 45–61
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.006>
Arafa, Mohamed, ‘Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals Being
Met in Practice?’, Annual Survey of International & Compliance Law, 18.1
(2012), 171–242
Arayssi, Mahmoud, Ali Fakih, and Nathir Haimoun, Did the Arab Spring Reduce
MENA Countries’ Growth?, Discussion Paper Series No. 12161 (Bonn: IZA-
Institute of Labor Economics, 2019)
<https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1588938>
Arjomand, Mansoor, Karim Emami, and Farshid Salimi, ‘Growth and Productivity;
The Role of Budget Deficit in the MENA Selected Countries’, Procedia
Economics and Finance, 36.16 (2016), 345–52 <https://doi.org/10.1016/s2212-
5671(16)30046-6>
Ascarya, ‘Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia’,
Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 14.3 (2012), 283–316
Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2013 Update: Governance
and Public Service Delivery (Manila: Asian Development Bank, 2013)
Aziz, Khadija, and Sonia Ambreen, ‘Roadmap for Ensuring Good Governance in
93
Islamic Perspective’, FWU Journal of Social Sciences, 11.1 (2017), 331–39
Azzam, Muhammad, Chandra Prabhakar Emirullah, and Qayyum Khan, ‘The Role
of External Debt in Economic Growth of Indonesia – A Blessing of Burden?’,
World Apllied Sciences Journal, 25.18 (2013), 1150–57
Bacik, Gokhan, ‘The Genesis, History, and Functioning of the Organization of
Islamic Cooperation (OIC): A Formal-Institutional Analysis’, Journal of
Muslim Minority Affairs, 31.4 (2011), 594–614
<https://doi.org/10.1080/13602004.2011.630864>
Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2015 (Jakarta, 2016)
Bardhan, Pranab, ‘Alternative Approaches to the Theory of Institutions in Economic
Development’, The Economic Theory of Agrarian Institutions, December 1987,
2003, 3–15 <https://doi.org/10.1093/0198287623.003.0001>
Baron, Reuben M, and David A Kenny, ‘The Moderator–Mediator Variable
Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and
Statistical Considerations’, Journal of Personality and Social Psychology, 51.6
(1986), 1173–82
Barro, Robert J., ‘Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical
Study’, NBER Working Paper 5698, XX (1996), 317–31
———, ‘Economic Growth in a Cross Section of Countries’, The Quarterly Journal
of Economics, 106.2 (1991), 407–43 <https://doi.org/10.2307/2937943>
Barro, Robert J., and Jong Wha Lee, ‘Sources of Economic Growth’, Carnegie-
Rochester Confer. Series on Public Policy, 40.C (1994), 1–46
<https://doi.org/10.1016/0167-2231(94)90002-7>
Bekhet, Hussain Ali, Nurul Wahilah, and Abdul Latif, ‘The Impact of Technology in
Society The Impact of Technological Innovation and Governance Institution
Quality on Malaysia ’ s Sustainable Growth : Evidence from a Dynamic
Relationship’, Technology in Society, 54 (2018), 27–40
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.01.014>
Bhat, Alli Muhammad, ‘Freedom of Expression from Islamic Perspective’, Journal
of Media and Communication Studies, 6.5 (2014), 69–77
<https://doi.org/10.5897/jmcs2013.0378>
Bias, Peter V, ‘A Chronological Survey of the Friedman – Meiselman / Andersen –
Jordan Single Equation Debate’, International Journal of Economics and
Business Research, 10.January 2014 (2014), 1–21
Blanchard, Olivier Jean, and David R. Johnson, Macroeconomics, ed. by Donna
Battista, Macroeconomics, 6th edn (New Jersey: Prentice Hall, 2013)
Boudreaux, Christopher J., Boris N. Nikolaev, and Peter Klein, ‘Socio-Cognitive
Traits and Entrepreneurship: The Moderating Role of Economic Institutions’,
Journal of Business Venturing, 34.1 (2019), 178–96
<https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.08.003>
94
Boukhatem, Jamel, and Fatma Ben Moussa, ‘The Effect of Islamic Banks on GDP
Growth: Some Evidence from Selected MENA Countries’, Borsa Istanbul
Review, 18.3 (2018), 231–47 <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.004>
Çamlıbel, Durmuş Alper, ‘What Are the Determinants of Economic Growth in
Muslim Countries?’, International Journal of Human Sciences / Uluslarası
İnsan Bilimleri Dergisi, 11.1 (2014), 403–26
Campante, Filipe, and David Yanagizawa-Drott, ‘Does Religion Affect Economic
Growth and Happiness? Evidence from Ramadan’, The Quarterly Journal of
Economics, 130 (2015), 615–58 <https://doi.org/10.1093/qje/qjv002.Advance>
Catrinescu, Natalia, Miguel Leon-Ledesma, Matloob Piracha, and Bryce Quillin,
‘Remittances, Institutions, and Economic Growth’, World Development, 37.1
(2009), 81–92 <https://doi.org/10.1080/10168730903119443>
Chowdhury, L. S. & Afzal, M. N. I., ‘The Effectiveness of Monetary Policy and
Fiscal Policy in Bangladesh’, Journal of Applied Business and Economics, 17.1
(2015), 78–85
Cnossen, Sijbren, and Hans-Werner Sinn, Public Finance and Public Policy in the
New Century (Manila: The MIT Press, 2003), III
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
Conte, Michael A., and Ali F. Darrat, ‘Economic Growth and the Expanding Public
Sector: A Reexamination’, The Review of Economics and Statistics, 70.2
(1988), 322–30 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
Ćorić, Tomislav, Hrvoje Šimović, and Milan Deskar-Škrbić, ‘Monetary and Fiscal
Policy Mix in a Small Open Economy: The Case of Croatia’, Economic
Research-Ekonomska Istrazivanja, 28.1 (2015), 407–21
<https://doi.org/10.1080/1331677X.2015.1059073>
Darrat, Ali F., ‘The Dominant Influence of Fiscal Actions in Developing Countries’,
Eastern Economic Journal, 10.3 (1984), 271–84
Dawoody-Al, Ahmed, ‘ISIS and Its Brutality Under Islamic Law’, Review of Law
and Politics, March.36 (2015), 101–17
Dinh, Trang Thi-huyen, Duc Hong Vo, Anh The Vo, and Thang Cong Nguyen,
‘Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long
Run: Empirical Evidence from Developing Countries’, Journal of Risk
Financial Management, 12.176 (2019), 1–11
Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, and Richard Startz, Macroeconomics, 11th edn
(New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011)
Duan, Xin, ‘Principal Factor Analysis of Stock Market Sentiment’ (The Chinese
University, 2007) <https://core.ac.uk/download/pdf/48548768.pdf>
Dzhumashev, Ratbek, ‘Corruption and Growth: The Role of Governance, Public
Spending, and Economic Development’, Economic Modelling, 37 (2014), 202–
15 <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.11.007>
95
Er, Mevliyar, ‘Corruption from the Islamic Perspective: Some Recommendations for
the MENA Region’, International Journal of Islamic and Middle Eastern
Finance and Management, 1.1 (2008), 31–51
<https://doi.org/10.1108/17538390810864241>
Esposito, John L., ‘Islam and Political Violence’, Religions, 6.3 (2015), 1067–81
<https://doi.org/10.3390/rel6031067>
Estes, Richard J., and M. Joseph Sirgy, ‘Radical Islamic Militancy and Acts of
Terrorism: A Quality-of-Life Analysis’, Social Indicators Research, 117.2
(2014), 615–52 <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0363-2>
Evans, Peter, and James E. Rauch, ‘Bureaucracy and Growth: A Cross-National
Analysis of the Effects of “Weberian” State Structures on Economic Growth’,
American Sociological Review, 64.5 (1999), 748–65
<https://doi.org/10.2307/2657374>
Facchini, François, ‘Economic Freedom in Muslim Countries: An Explanation Using
the Theory of Institutional Path Dependency’, Documents de Travail Du Centre
d’Economie de La Sorbonne, 15 (2011), 1–25
Falade, Olanipekun Emmanuel, and Benjamin Ayodele Folorunso, ‘Fiscal and
Monetary Policy Instruments and Economic Growth Sustainability in Nigeria’,
American Journal of Economics, 5.6 (2015), 587–94
<https://doi.org/10.5923/j.economics.20150506.04>
Fatima, Ambreen, and Azhar Iqbal, ‘The Relative Effectiveness of Monetary and
Fiscal Policies: An Econometric Study’, Pakistan Economic and Social Review,
41.1/2 (2003), 93–116
Fernando, MACSS, S Samita, and R Abeynayake, ‘Modified Factor Analysis to
Construct Composite Indices: Illustration on Urbanization Index’, Tropical
Agricultural Research, 23.4 (2012), 327–37
<https://doi.org/10.4038/tar.v23i4.4868>
Flachaire, Emmanuel, Cecilia García-Peñalosa, and Maty Konte, ‘Political Versus
Economic Institutions in the Growth Process’, Journal of Comparative
Economics, 42.1 (2014), 212–29 <https://doi.org/10.1016/j.jce.2013.05.001>
Froyen, Richard, Macroeconomics: Theories and Policies, 7th edn (New York:
Macmillan, 2002)
Ghafran, Chaudhry, and Sofia Yasmin, ‘Ethical Governance: Insight from the
Islamic Perspective and an Empirical Enquiry’, Journal of Business Ethics,
2019 <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04170-3>
Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21
(Semarang: BP-Undip, 2013)
Glaeser, Edward L., Rafael La Porta, Florencio Lopez-de Silances, and Andrei
Shleifer, ‘Do Institutions Cause Growth?’, NBER Working Paper Series, 10568
(2004), 1–31
96
Gouda, Moamen, Islamic Constitutionalism and Rule of Law: A Constitutional
Economics Perspective, Constitutional Political Economy, 2013, XXIV
<https://doi.org/10.1007/s10602-012-9132-5>
Gramlich, Edward M ., ‘The Usefulness of Monetary and Fiscal Policy as
Discretionary Stabilization Tools’, Journal of Money , Credit and Banking, 3.2
(1969), 506–32
Gray, Simon, Philippe Karam, Vilada Meeyam, and Michel Stubbe, Monetary Issues
in the Middle East and North Africa Region (Washington: International
Monetary Fund, 2013) <https://doi.org/10.5089/9781475590562.087>
Grossman, Philip J., ‘Government and Growth: Cross-Sectional Evidence’, Public
Choice, 65 (1990), 217–27
Gujarati, Damodar N., Basic Econometrics, 4th edn (New York: McGraw-Hill Book
Co., 2004)
Guseh, James S, ‘Government Size and Economic Growth in Developing Countries :
A Political-Economy Framework’, Journal of Macroeconomics, 19.1 (1997),
175–92
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.461.8553&rep=rep1
&type=pdf>
Gutmann, Jerg, and Stefan Voigt, The Rule of Law and Islam, ILE WP Series, No. 13
(Hamburg, 2018) <https://doi.org/10.4337/9781786432445.00030>
Hadj Fraj, Salma, Mekki Hamdaoui, and Samir Maktouf, ‘Governance and
Economic Growth: The Role of the Exchange Rate Regime’, International
Economics, 156 (2018), 326–64 <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2018.05.003>
Hafeez, Malik M, ‘An Analysis of Corporate Governance in Islamic and Western
Perspectives’, International Journal of Business, Economics and Law, 2.3
(2013), 98–103
Halcon, Neil Angelo C., and Leah Melissa T. De Leon, ‘Efficiency of Fiscal And
Monetary Policies In The Philippines: The St. Louis Model Approach’, Bangko
Sentral Review, July, 2004, 33–44
Hartmann, Frank G.H., and Frank Moers, ‘Testing Contingency Hypotheses in
Budgetary Research: An Evaluation of the Use of Moderated Regression
Analysis’, Accounting, Organizations and Society, 24.4 (1999), 291–315
<https://doi.org/10.1016/S0361-3682(99)00002-1>
———, ‘Testing Contingency Hypotheses in Budgetary Research Using Moderated
Regression Analysis: A Second Look’, Accounting, Organizations and Society,
28.7–8 (2003), 803–9 <https://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00019-9>
Hasan, Samiul, George Odhiambo, Saif Al Qaydi, Abdul Quddus, Moniruzzaman,
Anis Chowdhury, and others, The Muslim World in the 21st Century, ed. by
Samiul Hasan (London: Springer, 2012)
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
97
Hasan, Zulkifli, ‘Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives’,
International Review of Business Research Papers, 5.1 (2009), 277–93
Hasnul, Al Ghifari, ‘The Effects of Government Expenditure on Economic Growth:
The Case of Malaysia’, MPRA Paper No. 71254, 2015, pp. 1–15
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3099218>
Huang, Chiung Ju, and Yuan Hong Ho, ‘Governance and Economic Growth in Asia’,
North American Journal of Economics and Finance, 39.100 (2017), 260–72
<https://doi.org/10.1016/j.najef.2016.10.010>
Hussain, Tariq, and Muhammad Wasif Siddiqi, ‘Fiscal, Monetary Policies and
Institutions’ Role (Political, Social and Economic) in Pakistan’, Theoretical and
Applied Economics, 19.6 (2012), 33–50
Ilishev, Ildus G, The Iran-Saudi Arabia Conflict and Its Impact on the Organization
of Islamic Cooperation, 2016
IMF, International Monetary Fund Handbook, ed. by Bernhard Fritz-Krockow and
Parmeshwar Ramlogan, International Monetary Fund Handbook (Washington,
2007) <https://doi.org/10.5089/9781589066250.069>
Imran Haider Naqvi, Shazia Aziz, Syed Abbas Haider Zaidi, and Kashif-ur-Rehman,
‘The Model of Good Governance in Islam’, African Journal of Business
Management, 5.27 (2011), 10984–92 <https://doi.org/10.5897/ajbm10.1416>
Iqbal, Zafar, and Mervyn Lewis, ‘Governance and Corruption: Can Islamic Societies
and the West Learn from Each Other?’, The American Journal of Islamic Social
Sciences, 19.2 (2006), 1–33
Jacobs, Frank, ‘These Are All the World’s Major Religions in One Map’, World
Economic Forum, 2019
Jamshidi, Mohammad Hossein, and Maryam Safari, ‘Principles of Good Governance
in the “Charter of Malik Al-Ashtar” (Comparative Analysis of Good
Governance Indicators of the World Bank and the Mundane Aspects of Alavi
Governance in the Charter of Malik Al- Ashtar)’, International Journal of
Humanities and Cultural Studies, Special Issue, 2016, 639–59
Jawaid, Syed Tehseen, Imtiaz Arif, and S M Naeemullah, ‘Comparative Analysis of
Monetary and Fiscal Policy: A Case Study of Pakistan’, MPRA Paper No.
30850, 2011, 1–11 <https://doi.org/10.1037/e719882011-004>
Jhingan, M.L., Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2000)
Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-
Pengalaman, 2nd edn (Yogyakarta: BPFE, 2007)
Joni Tamkin Bin Borhan, Che, ‘Economic Functions of The State: An Islamic
Perspective’, Jurnal Usuluddin, Volume 16.Issue 16 (2015)
Kahf, Monzer, ‘Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy’, IRTI
Research Paper, 42 (1997)
98
Kar, Sabyasachi, Amrita Roy, and Kunal Sen, ‘The Double Trap: Institutions and
Economic Development’, Economic Modelling, 76 (2019), 243–59
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.08.002>
Karlsson, Matilda, and Martin Nilsson, ‘Islamic Terrorism: A Qualitative,
Comparative Case Study between Al-Qaeda and Boko Haram’ (Linnaeus
University, 2015)
Kaufmann, Daniel, ‘The Worldwide Governance Indicators Methodology and
Analytical Issues’, September, 2010
Kaufmann, Daniel, and Aart Kraay, ‘Growth without Governance’, Policy Research
Working Paper Series, 2928 (2002), 1–50
Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobaton, ‘Governance Matters’,
Policy Research Working Paper, 2196, 1999, 1–70
Keefer, Philip, and Stephen Knack, ‘Why Don’t Poor Countries Catch Up? A Cross-
National Test of an Institutional Explanation’, Economic Inquiry, 35 (1997),
590–602
Khan, M. A. Muqtedar, Islam and Good Governance (Delaware: Palgrave
Macmillan, 2019) <https://doi.org/10.1057/978-1-137-54832-0>
Khan, Mohsin, The Economic Consequences of the Arab Spring (Washington, 2014)
Khatab, Sayed, and Gary D. Bouma, Democracy In Islam (Routledge Studies in
Political Islam), Routledge (New York: Routledge, 2007)
<http://www.amazon.com/Democracy-Islam-Routledge-Studies-
Political/dp/0415425743/ref=sr_1_431?s=books&ie=UTF8&qid=1350512142&
sr=1-431&keywords=qutb>
Kim, Dong-Hyeon, Yi-Chen Wu, and Shu-Chin Lin, ‘Heterogeneity in the Effects of
Government Size and Governance on Economic Growth’, Economic Modelling,
68 (2017), 205–16 <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.07.014>
Knack, Stephen, and Philip Keefer, ‘Institutions and Economic Performance: Cross-
Country Tests Using Alternative Institutional Measures’, Economics and
Politics, 7.3 (1995), 207–27
KNKG, Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia (Jakarta: Komite
Nasional Kebijakan Governance, 2008) <https://doi.org/10.1021/ic035198d>
Kuncoro, Mudrajad, Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan
EKonomi (Yogyakarta: AMP YKPN, 2001)
———, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, 3rd edn (Jakarta: Erlangga, 2009)
Kuran, Timur, ‘Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary
Links’, Journal of Economic Literature, 56.4 (2018), 1292–1359
———, ‘Why the Middle East Is Economically Underdeveloped: Historical
Mechanisms of Institutional Stagnation’, Journal of Economic Perspectives,
18.3 (2004), 71–90 <https://doi.org/10.1257/0895330042162421>
99
Lee, Chien Chiang, Chi Hung Chang, Mohamed Arouri, and Chi Chuan Lee,
‘Economic Growth and Insurance Development: The Role of Institutional
Environments’, Economic Modelling, 59 (2016), 361–69
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.08.010>
Lu, Xun, and Halbert White, ‘Robustness Checks and Robustness Tests in Applied
Economics’, Journal of Econometrics, 178.1 (2014), 194–206
<https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2013.08.016>
Luciani, Giacomo, ‘On the Economic Causes of the Arab Spring and Its Possible
Developments’, in Oil States in the New Middle East: Uprisings and Stability,
ed. by Kjetil Selvik and Bjørn Olav Utvik (London: Routledge, 2015), pp. 188–
204
Mahmod, Nik Ahmad Kamal Nik, ‘Good Governance and The Rule of Law’, in The
First International Conference on Law, Business and Government (Bandar
Lampung, 2013), p. I.45-I.55
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198841159.003.0005>
Malawi, A. I., ‘The Relative Importance of Monetary and Fiscal Policies in
Economic Activity: A Comparison between Jordan and Tunisia by Using an
Error Correction Mechanism (ECM).’, Dirasat, Administrative Sciences, 36.1
(2009), 191–98
Malik, Maszlee, Foundations of Islamic Governance (New York: Routledge, 2017)
<https://doi.org/10.4324/9781315414652>
Mamingi, Nlandu, and Kareem Martin, ‘Foreign Direct Investment and Growth in
Developing Countries: Evidence from the Countries of the Organisation of
Eastern Caribbean States’, CEPAL Review, 124 (2018), 79–98
Al Mamun, Md, Kazi Sohag, and M. Kabir Hassan, ‘Governance, Resources and
Growth’, Economic Modelling, 63.February (2017), 238–61
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.02.015>
Mankiw, Gregory, David Romer, and David Weil, ‘A Contribution to the Empirics
of Economic Growth’, Quarterly Journal of Economics, 107.2 (1992), 407–37
Mankiw, N. Gregory, Macroeconomics, 7th edn (New York: Worth Publisher, 2010)
Manzocchi, Stefano, ‘External Finance and Foreign Debt in Central and Eastern
European Countries’, IMF Working Paper, WP/97/134 (1997), 1–28
Marnicio, Ariana, Julia Retta, and Rebecca Satterfield, ‘A Change of Seasons for
Arab Women?’, Journal of Women and Human Rights in the Middle East, Fall.1
(2013)
Mathonnat, Clément, and Alexandru Minea, ‘Forms of Democracy and Economic
Growth Volatility’, Economic Modelling, 2018, 1–10
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.07.013>
Misztal, Piotr, ‘Public Debt and Economic Growth in the European Union’, Journal
of Applied Economic Sciences (JAES), 5.3(13) (2010), 292–302
100
<http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=59e31213faed495
d8699222c334be83b>
Montiel, Peter, ‘The Transmission Mechanism for Monetary Policy in Developing
Countries’, IMF Staff Papers, 38.1 (1990), 83–108
<https://doi.org/10.5089/9781451972801.001>
Mubarak, Abdulkadir, ‘Democracy from Islamic Law Perspective’, KOM, V.3
(2016), 1–18 <https://doi.org/10.5937/kom1603001M>
Nadeem-ud-din, Muhammad Ali, and Aazadi Fateh Muhammad, ‘Good Governance
in Islam: A Conceptual Study’, Pakistan Journal of Islamic Research, 17
(2016), 103–12
Nardo, Michela, Michaela Saisana, Andrea Tarantola, and Saltelli Stefano, Tools for
Composite Indicators Building (Ispra, Italy, 2005)
<http://collection.europarchive.org/dnb/20070702132253/http://farmweb.jrc.ec.
europa.eu/ci/Document/EUR 21682 EN.pdf>
‘No Title’
North, Douglass C, ‘Economic Performance Through Time’, The American
Economic Review, 84.3 (1994), 359–68
Norton, Seth W., ‘Economic Institutions and Human Well-Being: A Cross-National
Analysis’, Eastern Economic Journal, 29.1 (2003), 23–40
Ogar, A., S. E. Nkamare, and E. G. Emori, ‘Fiscal and Monetary Policy and Its
Effect on the Growth of Nigeria Economy’, European Journal of Business and
Management, 6.29 (2014), 220–32
OIC-Secretary, ‘International Islamic Fiqh Academy’, OIC, 2020 <https://www.oic-
oci.org/page/?p_id=64&p_ref=33&lan=en#FIQH> [accessed 2 June 2020]
OIC, Charter of the Organisation of Islamic Cooperation, 2008, pp. 1–17
———, ‘History The Organisation of Islamic Cooperation’, 2019 <https://www.oic-
oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en>
———, ‘OIC-2025: Programme of Action Implementation Plan’ (Jeddah, 2016), pp.
1–55
———, ‘The OIC-2025: Programme of Action’ (Jeddah, 2016), pp. 1–27
Olson, Mancur Jr, Naveen Sarna, and Anand V Swamy, ‘Governance and Growth : A
Simple Hypothesis Explaining Cross-Country Differences in Productivity
Growth’, Public Choice, 102 (2000), 341–64
Perry, Nathan, Debt and Deficits: Economic and Political Issues (Tuft: Global
Development and Environment Institute, 2014)
PEW, Research Center, The Age Gap in Religion Around the World (Washington,
2018)
Pryor, Frederic L., ‘The Economic Impact of Islam on Developing Countries’, World
Development, 35.11 (2007), 1815–35
101
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2006.12.004>
Qadirmushtaq, Abdul, and Muhammad Afzal, ‘Arab Spring: Its Causes and
Consequences’, JPUHS, 30.1 (2017), 1–10
Quibria, M.G., ‘Does Governance Matter? Yes, No or Maybe: Some Evidence from
Developing Asia’, KYKLOS, 59.1 (2006), 99–114
Rachdi, Houssem, Abdelaziz Hakimi, and Helmi Hamdi, ‘Liberalization, Crisis and
Growth in MENA Region: Do Institutions Matter?’, Journal of Policy
Modeling, 40.4 (2018), 810–26
<https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.05.001>
Rajkumar, Andrew Sunil, and Vinaya Swaroop, ‘Public Spending and Outcomes:
Does Governance Matter?’, Journal of Development Economics, 86 (2008), 96–
111 <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003>
Revelle, William, ‘Dimension Reduction Through Factor Analysis , Principal
Components Analysis and Cluster Analysis’ (Illinois: Northwestern University,
2017), p. 135
Saat, Norshahril, The State, Ulama and Islam in Malaysia and Indonesia, Kajian
Malaysia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018), XXXVI
<https://doi.org/10.21315/km2018.36.2.9>
Sabra, Mahmoud M, ‘Government Size, Country Size, Openness and Economic
Growth in Selected MENA Countries’, International Journal of Business and
Economic Sciences Applied Research, 9.1 (2016), 39–45
Saeed, Riaz Ahmad, ‘Quranic Concept of Freedom of Expression : A Descriptive
Study in Modern Socio-Political Perspective’, Al-Qalam, 18.1 (2013), 70–88
Said, Noor Asma, and Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, ‘Freedom of
Speech in Islam and Its Connection with Street Demonstrations’, International
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7.4 (2017),
122–29 <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i4/2792>
Saidon, Rafeah, Universiti Teknologi Mara, Che Zuina Ismail, Universiti Teknologi
Mara, Mohamad Zaid, Mohd Zin, and others, ‘Analysing the Principles of Good
Family Governance from the Islamic Law Perspective’, Journal of Legal,
Ethical and Regulatory Issues, 22.3 (2019), 1–8
Sani, Abdullahi, Rusmawati Said, Normaz Wana Ismail, and Nur Syazwani Mazlan,
‘Public Debt, Institutional Quality and Economic Growth in Sub-Saharan
Africa’, Institutions and Economies, 11.3 (2019), 39–64
Sarieddine, Maysar, ‘Personal Freedom Beyond Politics and Human Rights: Women,
Religion and Freedom in the Arab World’, Clinical and Experimental
Psychology, 04.01 (2018), 1–6 <https://doi.org/10.4172/2471-2701.1000179>
Satar, Datuk Seri Akhbar, ‘Corruption a Big Issue in Muslim-Majority Nations’, New
Straits Times, 2019
<https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/04/480813/corruption-big-
102
issue-muslim-majority-nations> [accessed 22 April 2020]
Schclarek, Alfredo, ‘Debt and Economic Growth in Developing and Industrial
Countries’, Lund University Departement of Economics Working Paper, 34
(2004), 1–37
Scully, Gerald W., ‘The Institutional Framework and Economic Development’,
Journal of Political Economy, 96.3 (1988), 652–62
Sekaran, Uma, and Roger Bougie, Research Methods for Business, 7th edn (West
Sussex: John Wiley & Son, 2016)
SESRIC, OIC Economic Outlook 2018 (Ankara, 2018)
Setyono, Joko, ‘Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih:
Teori Pertingkatan Norma)’, Muqtasid, 6.1 (2015), 25–40
Setyowati, Ro’fah, Lastuti Abubakar, and Nunung Rodliah, ‘Sharia Governance on
Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective on Consumer Protection in
Indonesia’, Diponegoro Law Review, 2.1 (2017), 227–48
<https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244>
Sharipov, Ilkhom, ‘Contemporary Economic Growth Models and Theories: A
Literature Review’, CES Working Papers, VII.3 (2015), 759–73
Sharma, Subhash, Richard M. Durand, and Oded Gur-Arie, ‘Identification and
Analysis of Moderator Variables’, Journal of Marketing Research, 18.3 (1981),
291 <https://doi.org/10.2307/3150970>
Sharqieh, Ibrahim, ‘Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve
Conflicts?’, Peace and Conflict Studies, 19.2 (2012), 219–36
Siddiqui, Danish Ahmed, and Qazi Masood Ahmed, ‘The Effect of Institutions on
Economic Growth: A Global Analysis Based on GMM Dynamic Panel
Estimation’, Structural Change and Economic Dynamics, 24.1 (2013), 18–33
<https://doi.org/10.1016/j.strueco.2012.12.001>
Siddiqui, Rehana, and Afia Malik, ‘Debt and Economic Growth in South Asia’, The
Pakistan Development Review, 40.4 (2001), 677–88
Simorangkir, Iskandar, Pengantar Kebanksentralan: Teori Dan Praktik Di
Indonesia, 2014 (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
Slesman, Ly, Ahmad Zubaidi Baharumshah, and Wahabuddin Ra’ees, ‘Institutional
Infrastructure and Economic Growth in Member Countries of the Organization
of Islamic Cooperation (OIC)’, Economic Modelling, 51 (2015), 214–26
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.08.008>
Stegmann, Franz Josef, Economic Liberalism , Marxism and Critical Judgement, ST
AUGUSTINE PAPERS, 2004, V
Sugiono, ‘Konsep, Indentifikasi, Alat Analisis Dan Masalah Penggunaan Variabel
Moderator’, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi, 1.2 (2004), 61–70
Sukirno, Sadono, Makroekonomi: Teori Pengantar, 3rd edn (Jakarta: Raja Grafindo
103
Persada, 2008)
Svoboda, Eva, Steven A Zyck, Daud Osman, and Abdirashid Hashi, Islamic
Humanitarianism and Beyond (London, 2015)
Tarlow, Peter E., ‘Religion, Violence, and Terrorism’, International Journal of
Safety and Security in Tourism and Hospitality, 12.1 (2015), 48–56
<https://search.proquest.com/docview/1673049374?accountid=11862%0Ahttp:/
/openurl.ac.uk/ukfed:kcl.ac.uk?url_ver=Z39.88-
2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:Pro
Q%3Aeducation&atitle=Religion%2C+Violence%2C+and+Terrorism&title=S>
Taufiq, Imam, ‘Transparency and Accountability in The Qur’a and Its Role in
Building Good Governance’, International Journal of Business, Economics and
Law, 6.4 (2015), 73–81
———, ‘Transparency and Accountability in the Qur’an and Its Role in Building
Good Governance’, International Journal of Business, Economics and Law, 6.4
(2015), 73–81
Texeira, Nuno, Democracy and the Muslim World (London: Routledge, 2008)
The World Bank, Governance and Development (Washington: A World Bank
Publication, 1992)
Uddin, Md Akther, ‘Governance from Islamic Economic Perspective: A Shari’ah
Governance Framework’, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 67695,
2015 <https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2007.05.104>
Usman, M., Shahzad Ahmed, Javed Ferzund, Atif Mehmood, and Abbas Rehman,
‘Using PCA and Factor Analysis for Dimensionality Reduction of Bio-
Informatics Data’, International Journal of Advanced Computer Science and
Applications, 8.5 (2017), 415–26
<https://doi.org/10.14569/ijacsa.2017.080551>
Vanegas, Manuel, ‘Tourism, Macroeconomics, Growth, and the St. Louis Equation’,
Tourism Review International, 22.1 (2018), 3–21
<https://doi.org/10.3727/154427218X15202734130413>
Vianna, Andre C., and Andre V. Mollick, ‘Institutions: Key Variable for Economic
Development in Latin America’, Journal of Economics and Business, 96 (2018),
42–58 <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2017.12.002>
Warjiyo, Perry, and Solikin, Kebijakan Moneter Di Indonesia (Jakarta: Bank
Indonesia, 2003)
Williams, Kevin, ‘Do Political Institutions Improve the Diminishing Effect of
Financial Deepening on Growth? Evidence from Developing Countries’,
Journal of Economics and Business, 103 (2019), 13–24
<https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.11.003>
Wilson, Ross, ‘Does Governance Cause Growth? Evidence from China’, World
Development, 79 (2016), 138–51
104
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.015>
Wiryanto, Wisber, ‘The Comparison of Unescap’s Characteristics of Good
Governance and Islamic Characteristics of Governance for Public Services
Reform in Indonesia’, Hasanuddin Economics and Business Review, 2.2 (2018),
123–41 <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i2.1545>
Woo, Jaejoon, and Manmohan S. Kumar, ‘Public Debt and Growth’, Economica,
82.328 (2015), 705–39 <https://doi.org/10.1111/ecca.12138>
Yustika, Ahmad Erani, Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, Dan Kebijakan
(Jakarta: Erlangga, 2013)
Zallé, Oumarou, ‘Natural Resources and Economic Growth in Africa: The Role of
Institutional Quality and Human Capital’, Resources Policy, 62.October (2019),
616–24 <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.11.009>
Zsolt, Szabo, ‘The Effect of Sovereign Debt on Economic Growth and Economic
Development’, 2012, 251–70 <https://www.asz.hu/storage/files/files/public-
finance-quarterly-articles/2013/a_szabo_2013_3.pdf>
Zwerg, Anne Marie, and Luis Carlos Arango, ‘The Impact of Foreign Direct
Investment on Developing Economies and the Environment’, AD-MINISTER
Universidad EAFIT Midellin, 13 (2008), 20–37
105
LAMPIRAN
Lampiran 1: Daftar Negara-negara Anggota OKI
No Negara No Negara No Negara
1 Afghanistan (AFG) 21 Indonesia (IND) 41 Saudi Arabia (SAR)
2 Albania (ALB)
22
Iran, Islamic Rep.
(IRN) 42 Senegal (SNG)
3 Algeria (ALG) 23 Iraq (IRQ) 43 Sierra Leone (SRL)
4 Azerbaijan (AZB) 24 Jordan (JRD) 44 Somalia* (SML)
5 Bahrain (BHR) 25 Kazakhstan (KZH) 45 Sudan (SDN)
6 Bangladesh (BLD) 26 Kuwait (KWT) 46 Suriname* (SRN)
7 Benin (BEN)
27
Kyrgyz Republic
(KRG) 47
Syrian Arab Rep.*
(SYR)
8
Brunei Darussalam
(BRN) 28 Lebanon (LBN)
48 Tajikistan (TJK)
9 Burkina Faso (BKF) 29 Libya* (LBY) 49 Togo (TOG)
10 Cameroon (CAM) 30 Malaysia (MLY) 50 Tunisia (TNS)
11 Chad (CHD) 31 Maldives* (MLD) 51 Turkey (TRK)
12 Comoros (COM)
32 Mali (MLI)
52
Turkmenistan*
(TKM)
13 Côte d'Ivoire (CTI) 33 Mauritania (MRT) 53 Uganda (UGD)
14 Djibouti* (DJB)
34 Morocco (MRC)
54
United Arab Emirates
(UEA)
15
Egypt, Arab Rep.
(EGY) 35 Mozambique (MZB)
55 Uzbekistan* (UZB)
16 Gabon (GBN)
36 Niger (NGR)
56
West Bank and Gaza*
(WBG)
17 Gambia, The* (GMB) 37 Nigeria (NGI) 57 Yemen, Rep.* (YMN)
18 Guinea (GUN) 38 Oman (OMN)
19 Guinea-Bissau (GNB) 39 Pakistan (PKN)
20 Guyana (GYN) 40 Qatar (QTR)
*) negara yang tidak menjadi sampel penelitian; (...) menunjukkan kode negara
106
Lampiran 2: Data Mentah Penelitian
No Neg. Thn PDB POP INS VA PS GE RQ CC RL AFGV G D M I
1 AFG 2005 9164598459 25654277 -1,52 -1,13 -2,07 -1,21 -1,64 -1,44 -1,66 -1,679 977891913,4 18911699712 2075190305 399991974
2 AFG 2006 9655582954 26433049 -1,62 -1,11 -2,22 -1,43 -1,67 -1,43 -1,86 -1,856 1119281527 2219301368 2253986204 329641977
3 AFG 2007 10990594707 27100536 -1,66 -1,06 -2,41 -1,40 -1,69 -1,59 -1,83 -1,933 1213582097 2213135501 2619461460 212745132
4 AFG 2008 11421973771 27722276 -1,75 -1,17 -2,69 -1,50 -1,62 -1,64 -1,86 -2,037 1211582862 2176694222 3370884972 45593177
5 AFG 2009 13865194315 28394813 -1,77 -1,38 -2,71 -1,48 -1,67 -1,53 -1,85 -2,032 1627486546 2252714308 4583965925 62539789
6 AFG 2010 15856574731 29185507 -1,74 -1,40 -2,58 -1,45 -1,53 -1,64 -1,85 -1,989 2284694323 1222452100 5605388236 190774432
7 AFG 2011 15924179998 30117413 -1,72 -1,34 -2,50 -1,45 -1,54 -1,58 -1,90 -1,966 2057762335 1196323705 5832107958 46664000
8 AFG 2012 17954877147 31161376 -1,55 -1,27 -2,42 -1,36 -1,19 -1,42 -1,64 -1,640 2231805082 1215432157 5909613012 51008971
9 AFG 2013 18960483970 32269589 -1,56 -1,24 -2,52 -1,38 -1,19 -1,44 -1,60 -1,656 2291559023 1311010150 6196668575 44550561
10 AFG 2014 19477070578 33370794 -1,47 -1,14 -2,41 -1,33 -1,12 -1,35 -1,45 -1,496 2475276039 1694561819 6663027311 40860991
11 AFG 2015 19759744157 34413603 -1,48 -1,12 -2,57 -1,32 -1,00 -1,34 -1,50 -1,495 2440517965 1806866020 6704096402 167894459
12 AFG 2016 20206376461 35383128 -1,55 -1,04 -2,67 -1,22 -1,33 -1,53 -1,50 -1,659 2506675515 1580784011 6998961574 97669591
13 AFG 2017 20744935406 36296400 -1,59 -0,99 -2,78 -1,33 -1,34 -1,52 -1,57 -1,735 2607934585 1545943538 7146557713 52945711
14 AFG 2018 20958745169 37172386 -1,58 -0,99 -2,75 -1,46 -1,13 -1,50 -1,67 -1,726 2666161973 1444981801 7272474986 129278205
.
.
.
631 UGD 2005 13703814498 27684585 -0,71 -0,60 -1,42 -0,56 -0,27 -0,82 -0,58 -0,190 1571349603 7567902641 2647979707 577426080
632 UGD 2006 15181735862 28571475 -0,58 -0,45 -1,14 -0,54 -0,24 -0,79 -0,33 0,000 1648271922 5467814971 3023313354 983749249
633 UGD 2007 16458888152 29486338 -0,54 -0,49 -0,92 -0,43 -0,22 -0,82 -0,36 0,060 1663237472 3625174794 3435867458 1060820789
634 UGD 2008 17892251887 30431736 -0,56 -0,51 -0,88 -0,58 -0,23 -0,83 -0,35 0,014 1641495309 3634041246 4225734191 915860555
635 UGD 2009 19109196503 31411096 -0,60 -0,51 -0,99 -0,62 -0,18 -0,90 -0,41 -0,050 1635674518 3667728599 3704519592 885124577
636 UGD 2010 20186496527 32428167 -0,59 -0,52 -1,00 -0,53 -0,17 -0,92 -0,40 -0,024 1936734264 4524850837 4626446592 543872727
637 UGD 2011 22082345211 33476919 -0,58 -0,53 -0,98 -0,52 -0,16 -0,92 -0,36 0,000 2890281822 5167199441 5000795597 978790690
107
638 UGD 2012 22929745405 34559168 -0,58 -0,49 -0,87 -0,57 -0,24 -0,99 -0,35 -0,039 2107722448 5623869739 4753247541 1195764484
639 UGD 2013 23752213779 35695246 -0,60 -0,55 -0,84 -0,59 -0,24 -1,04 -0,34 -0,061 2110766780 6595114497 5021842622 1058248043
640 UGD 2014 24965074811 36912148 -0,62 -0,58 -0,94 -0,50 -0,22 -1,09 -0,39 -0,084 2269659911 7663955418 5565960208 968315232
641 UGD 2015 26260227907 38225453 -0,59 -0,57 -0,80 -0,49 -0,26 -1,05 -0,39 -0,051 2621112077 9000404515 5922758195 714723949
642 UGD 2016 27515729480 39647506 -0,58 -0,65 -0,72 -0,57 -0,21 -1,06 -0,25 -0,006 2488558281 10198944518 6351303532 713389884
643 UGD 2017 28578668646 41162465 -0,55 -0,59 -0,56 -0,58 -0,22 -1,04 -0,30 0,016 2246308862 11348758505 6734594955 882484615
644 UGD 2018 30336929771 42723139 -0,59 -0,67 -0,69 -0,61 -0,25 -1,04 -0,29 -0,036 3145029237 12549664614 7063350879 1477138953
108
Lampiran 3: Analisis Deskriptif
GDP G D M
Mean 125276058266,02 16313769268,99 40675800172,77 72904400929,15
Median 27212163341,54 3801937505,70 8728132552,84 11505521351,20
Maximum 1240474470766,87 177002638239,45 355421799767,42 665411011620,15
Minimum 720130606,91 67964921,01 38016972,45 112451181,01
Std. Dev. 211590325458,43 28835030424,08 69064469378,18 120979374892,07
Observations 644 644 644 644
POP FDI AFGV INS
Mean 32971682 2982314751,80 -3,105 -0,580
Median 12780133 920222422,49 -0,120 -0,619
Maximum 267663435 42725210552,32 2,512 0,740
Minimum 365114 180748,33 -2,037 -1,771
Std. Dev. 52703009 5259784538,00 1,000 0,550
Observations 644 644 644 644
VA PS GE RQ RL CC
Mean -0,733 -0,680 -0,494 -0,436 -0,551 -0,587
Median -0,759 -0,609 -0,585 -0,446 -0,646 -0,699
Maximum 0,416 1,388 1,510 1,154 0,959 1,567
Minimum -1,907 -2,827 -1,776 -1,720 -1,897 -1,638
Std. Dev. 0,525 0,918 0,688 0,626 0,635 0,619
Observations 644 644 644 644 644 644
109
Lampiran 4: Output Hasil Analisis Faktor
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .863
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4055.686
df 15
Sig. .000
Anti-image Matrices
PS GEff RQ CC RL VOA
Anti-image Covariance PS .489 .032 -.033 -.044 -.031 -.091
GEff .032 .134 -.069 -.038 -.023 .062
RQ -.033 -.069 .151 .018 -.043 -.060
CC -.044 -.038 .018 .124 -.061 -.005
RL -.031 -.023 -.043 -.061 .085 -.006
VOA -.091 .062 -.060 -.005 -.006 .904
Anti-image Correlation PS .945a .126 -.121 -.177 -.153 -.137
GEff .126 .869a -.486 -.293 -.211 .178
RQ -.121 -.486 .862a .133 -.381 -.162
CC -.177 -.293 .133 .851a -.598 -.016
RL -.153 -.211 -.381 -.598 .839a -.022
VOA -.137 .178 -.162 -.016 -.022 .681a
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Communalities
Initial Extraction
PS 1.000 .609
GEff 1.000 .871
RQ 1.000 .876
CC 1.000 .892
RL 1.000 .934
VOA 1.000 .060
Extraction Method: Principal
Component Analysis.
110
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 4.242 70.708 70.708 4.242 70.708 70.708
2 .981 16.347 87.054
3 .454 7.562 94.616
4 .170 2.837 97.453
5 .094 1.572 99.026
6 .058 .974 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
PS .780
GEff .933
RQ .936
CC .945
RL .966
VOA .244
Extraction Method: Principal
Component Analysis.
a. 1 components extracted.
111
Lampiran 5: Output Pemilihan Model dan Regresi Data Panel
Hasil Regresi Data Panel Persamaan 1-7
Persamaan 1
Fixed Effect Model
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 644
Group variable: panelid Number of groups = 46
R-sq: Obs per group:
within = 0.8700 min = 14
between = 0.9005 avg = 14.0
overall = 0.8990 max = 14
F(6,592) = 660.09
corr(u_i, Xb) = 0.5903 Prob > F = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
ln_gdp | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_g | .1110375 .0170487 6.51 0.000 .0775542 .1445208
ln_debt | -.0030139 .0070261 -0.43 0.668 -.016813 .0107852
ln_m | .301518 .0183626 16.42 0.000 .2654542 .3375818
ins | .0729158 .023475 3.11 0.002 .0268113 .1190203
ln_pop | .4087049 .045205 9.04 0.000 .3199232 .4974865
ln_fdi | -.000713 .0033249 -0.21 0.830 -.0072431 .0058171
_cons | 8.183924 .4558657 17.95 0.000 7.288613 9.079235
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .69949092
sigma_e | .07152196
rho | .9896534 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(45, 592) = 208.57 Prob > F = 0.0000
Random Effect Model
Random-effects GLS regression Number of obs = 644
Group variable: panelid Number of groups = 46
R-sq: Obs per group:
within = 0.8675 min = 14
between = 0.9434 avg = 14.0
overall = 0.9408 max = 14
Wald chi2(6) = 4271.21
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
ln_gdp | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_g | .1542002 .0192601 8.01 0.000 .1164511 .1919493
ln_debt | .0018036 .0079263 0.23 0.820 -.0137316 .0173388
ln_m | .3370737 .0182479 18.47 0.000 .3013085 .372839
ins | .0824443 .0263883 3.12 0.002 .0307241 .1341645
112
ln_pop | .3150018 .0307928 10.23 0.000 .254649 .3753546
ln_fdi | .0028255 .0037876 0.75 0.456 -.0045981 .0102491
_cons | 7.74653 .347411 22.30 0.000 7.065617 8.427443
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .26358034
sigma_e | .07152196
rho | .93141987 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
ln_gdp[panelid,t] = Xb + u[panelid] + e[panelid,t]
Estimated results:
| Var sd = sqrt(Var)
---------+-----------------------------
ln_gdp | 3.140345 1.772102
e | .0051154 .071522
u | .0694746 .2635803
Test: Var(u) = 0
chibar2(01) = 2361.22
Prob > chibar2 = 0.0000
Hausman test
---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| ln_gdp_fe_a ln_gdp_re_a Difference S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_g | .1110375 .1542002 -.0431627 .0044195
ln_debt | -.0030139 .0018036 -.0048175 .0018694
ln_m | .301518 .3370737 -.0355557 .0109547
ins | .0729158 .0824443 -.0095285 .0066331
ln_pop | .4087049 .3150018 .0937031 .0423925
ln_fdi | -.000713 .0028255 -.0035385 .0007114
------------------------------------------------------------------------------
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 167.31
Prob>chi2 = 0.0000
.
.
.
.
Persamaan 33
Fixed Effect Model
113
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 644
Group variable: panelid Number of groups = 46
R-sq: Obs per group:
within = 0.8714 min = 14
between = 0.8920 avg = 14.0
overall = 0.8908 max = 14
F(7,591) = 572.21
corr(u_i, Xb) = 0.5515 Prob > F = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
ln_gdp | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_g | .107988 .0170389 6.34 0.000 .0745238 .1414522
ln_debt | -.0006599 .0072151 -0.09 0.927 -.0148302 .0135104
ln_m | .292378 .0187978 15.55 0.000 .2554594 .3292966
ln_pop | .4312852 .0462743 9.32 0.000 .340403 .5221673
ln_fdi | -.0005146 .0033139 -0.16 0.877 -.007023 .0059938
afgvn | .256676 .127142 2.02 0.044 .006971 .5063811
ln_m_afgvn | -.0086775 .0053791 -1.61 0.107 -.019242 .0018869
_cons | 8.003194 .4621673 17.32 0.000 7.095504 8.910885
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .70434873
sigma_e | .07117956
rho | .98989067 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(45, 591) = 195.61 Prob > F = 0.0000
Random Effect Model
Random-effects GLS regression Number of obs = 644
Group variable: panelid Number of groups = 46
R-sq: Obs per group:
within = 0.8682 min = 14
between = 0.9449 avg = 14.0
overall = 0.9423 max = 14
Wald chi2(7) = 4333.93
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
ln_gdp | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_g | .1561394 .0194298 8.04 0.000 .1180577 .1942211
ln_debt | .0016641 .0083255 0.20 0.842 -.0146536 .0179817
ln_m | .3347234 .0184714 18.12 0.000 .2985201 .3709266
ln_pop | .320389 .0303474 10.56 0.000 .2609093 .3798688
ln_fdi | .0029847 .0038173 0.78 0.434 -.0044971 .0104665
afgvn | .0791196 .1406045 0.56 0.574 -.1964601 .3546993
ln_m_afgvn | -.0006366 .005947 -0.11 0.915 -.0122924 .0110193
_cons | 7.623093 .3431654 22.21 0.000 6.950502 8.295685
-------------+----------------------------------------------------------------
sigma_u | .25053483
sigma_e | .07117956
114
rho | .92531013 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
ln_gdp[panelid,t] = Xb + u[panelid] + e[panelid,t]
Estimated results:
| Var sd = sqrt(Var)
---------+-----------------------------
ln_gdp | 3.140345 1.772102
e | .0050665 .0711796
u | .0627677 .2505348
Test: Var(u) = 0
chibar2(01) = 2153.34
Prob > chibar2 = 0.0000
Hausman test
---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| ln_gdp_fe_d ln_gdp_re_d Difference S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
ln_g | .107988 .1561394 -.0481514 .004787
ln_debt | -.0006599 .0016641 -.0023239 .0015768
ln_m | .292378 .3347234 -.0423453 .0120904
ln_pop | .4312852 .320389 .1108961 .0450827
ln_fdi | -.0005146 .0029847 -.0034993 .0007582
afgvn | .256676 .0791196 .1775564 .0502607
ln_m_afgvn | -.0086775 -.0006366 -.0080409 .0021311
------------------------------------------------------------------------------
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 179.96
Prob>chi2 = 0.0000
115
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup
Nama : Muhammad Ghafur Wibowo, SE., MSc.
NIP : 19800314 200312 1 003
NIDN : 2014039001
Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 14 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : Pembina / IVa
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telp./Faks. : (0274) 512474, 589621 Faks. (0274) 586117
Alamat Rumah : Pundung, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
No HP : 0815 688 6013
E-mail : [email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun
Lulus
Program Pendidikan(diploma, sarjana,
magister, spesialis, dan doktor) Perguruan Tinggi
Jurusan/
Program Studi
2003 Sarjana Universitas Gadjah Mada Ilmu Ekonomi
2008 Magister Universitas Gadjah Mada Ilmu Ekonomi
2020 Doktor UIN Sunan Kalijaga Ekonomi Islam
PENGALAMAN PENELITIAN*)
Tahun Judul Penelitian Ketua/anggota
Tim
Sumber Dana
2005 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Industri Perbankan Corporate Social
Responsibility (CSR) (Perbandingan Bank
Syariah dan Bank Konvensional)
Penelitian
kelompok (ketua)
Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga.
2005 Optimalisasi Penggunaan Internet Dalam
Aktifitas Dakwah Organisasi Massa
Islam:Muhammadiyah & Nahdlatul Ulama
Penelitian Individu Puslit IAIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta.
2007 Pengaruh Fatwa “Bunga Bank Haram” MUI
Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah
Di Indonesia
Penelitian Individu Lemlit UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
2008 Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap
Pedagang Pasar Tradisional
(Studi Kasus Mal Ambarukmo Plaza dan Pasar
Gowok)
Penelitian Individu Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga.
2013 Analisis Efisiensi Program Studi dan Fakultas
Pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Penelitian Individu Lemlit UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
2014 Mengembangkan Framework Tata Kelola
Shariah (Shariah Governance Framework)
Bagi Lembaga Keuangan Mikro Shariah Di
Penelitian
Kelompok
Lembaga Penelitian
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
116
Indonesia : Shariah Compliance Dan Maqosid
Shariah Approaches
2016 Aplikasi Android Forum Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI)
HAKI/Paten Lembaga Penelitian
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2019 Model Pengembangan Pariwisata Halal (Halal
Tourism) di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
Penelitian
Kelompok
Lembaga Penelitian
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
*) Data penelitian di atas mengacu pada penelitian yang tidak diterbitkan dalam jurnal ilmiah namun
disimpan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
KARYA ILMIAH*
A. Buku/Bab Buku/Jurnal
Tahun Judul Penerbit/Jurnal
2003 Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan
Bagi Hasil Terhadap Volume
Simpanan Mudharabah di Bank
Muamalat Indonesia
Jurnal MUAMALAH, Vol. 2, No. 2, Oktober 2003.
2004 Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Jumlah Simpanan
Nasabah di Bank Syariah (Studi
Kasus Bank Muamalat Indonesia)
Jurnal APLIKASIA Vol. V, No. 2, Desember 2004,
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Sunan
Kalijaga
2005 Teori Perilaku Konsumen dalam
Perspektif Islam
Jurnal SHARE, Vol. 1, No.1, BEM KUI Fakultas
Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga
2006
Peluang dan Tantangan
Pengembangan Pasar Modal
Syari’ah di Indonesia
Jurnal EKBISI, Vol. 1, No. 1, Desember 2006, Prodi
KUI Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga.
2007
Dinamika Fatwa-fatwa MUI di
Bidang Ekonomi-Keuangan dan
Implikasinya terhadap Kehidupan
Umat Islam
Jurnal Asy-Syir’ah (Terakreditasi), Vol. 41, No.1, Th
2007, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga
2007
Potret Perbankan Syariah Indonesia
Terkini (Kajian Kritis
Perkembangan Perbankan Syariah)
Buku (Penulis tunggal), Penerbit Biruni Press,
Yogyakarta: Desember 2007
2008
Pengaruh Fatwa MUI Tentang
Keharaman Bunga/Interest terhadap
Perkembangan Perbankan Syariah di
Indonesia
Jurnal Penelitian Agama (Terakreditasi), Vol. XVII, No.
2 Mei-Agustus 2008, Lembaga Penelitian UIN Sunan
Kalijaga
2008 Memahami Bunga dan Riba Ala
Muslim Indonesia
Buku (Penulis tunggal), Penerbit Biruni Press,
Yogyakarta: Mei 2008
2008 Khutbah Arba’in: Kumpulan
Khutbah Jum’at Tematis
Buku (Penulis kedua), Penerbit Biruni Press,
Yogyakarta: November 2008
2009
Ekspor Sektor Industri dan
Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia
Jurnal EKBISI, Vol. 3, No.2, Desember 2006
2012
Faktor-Faktor Penentu Tingkat
Profitabilitas Bank Umum Syariah
Di Indonesia
Jurnal La Riba, FIAI UII 2012
2013 Accounting Treatment For
Unrestricted Investment Deposits Global Review of Islamic Economics and Business
(GRIEB) Journal Vol 1, No 2 (2013); ISSN: 2338-
117
and Its Implication to Islamic
Financial Institution
2619 (Print); 2338-7920 (Online); (http://ejournal.uin-
suka.ac.id/febi/grieb/article/view/175), Tidak
Terakreditasi.
2016
Kebijakan Pembangunan Nasional:
dari Pertumbuhan (Growth) Menuju
Kebahagiaan (Happiness)
Jurnal Asy-Syir’ah Vol 50, No 1 Juni 2016; ISSN:
0854-8722; Online ISSN : 2443-0757 (2016);
(http://asy-syirah.uin-
suka.com/index.php/AS/article/view/171)
Terakreditasi Nasional.
2016 Masalah Pemerataan Pendapatan di
Indonesia dan Upaya Mengatasinya
Jurnal Iqtishaduna, Vol. VIII, No. 1, Juni 2016, ISSN:
2076-1234
(http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/iqtishadun
a) Tidak Terakreditasi.
2016
Kausalitas Upah Minimum Regional
dengan Laju Inflasi di Provinsi D.I.
Yogyakarta
Jurnal OPTIMUM Volume 6, Nomor 2 September
2016 dengan ISSN 1411-6022,
(http://jurnal.fe.uad.ac.id/wp-
content/uploads/optimum-septm-2016-revisi-7.pdf)
Tidak Terakreditasi.
2017 Public Debt and Economic Growth
In The Southeast Asian Countries
Jurnal Signifikan Vol. 6 No. 1 April 2017, ISSN: 2087-
2046; E-ISSN: 2476-9223,
(http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan/article/vi
ew/4779) Terakreditasi Nasional.
2017
The Welfare of Female Worker
Family from Maqashid Syariah
Perspective (Labor Case Study in
CV. Kausar Tjaya, Gresik)
Jurnal Studi Agama MILLAH, Vol. XVII, No. 1, Agustus
2017
2017
Analisis Efektifitas Transmisi
Moneter Ganda terhadap
Pertumbuhan EKonomi Indonesia
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Vol. 25, No. 2, Desember
2017
2018
Determinan Pembiayaan UMKM di
Indonesia Tahun 2011-2015:
Pendekatan GMM
Jurnal al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan
Perbankan Syariah, Vol. 10, No. 1, Mei 2018.
2019
Human Capital Relation with
Welfare in Indonesia and Asean
Countries
Economics Development Analysis Journal, Vol 8 No 1
(2019), Terakreditasi Nasional.
(https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/vie
w/28730)
2019
Quality of Human Development
Index (HDI) In Muslim Countries
(Case Study of OICMembers)
JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), Vol 4, No 1
(2019): Januari - Juni 2019
(https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi)
2019
Kontribusi Industri Keuangan
Non-Bank (Iknb) Konvensional
Dan Syariah Terhadap
Perekonomian Indonesia
At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam,
Vol. 5, No. 2, 2019 (Http://Jurnal.Iain-
Padangsidimpuan.Ac.Id/Index.Php/Attijaroh/Article/
View/1879). Terakreditasi Sinta 3.
2020 Twin Deficit Phenomena in the
Two Government Eras in Indonesia
Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Vol 18 No 1 (2020),
http://journal.ummgl.ac.id/index.php/bisnisekonomi/arti
cle/view/2994
*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga
118
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/
peserta/pembicara
2000 Simposium Nasional Ekonomi Syariah Universitas Indonesia Peserta
2001 Seminar Regional “Konstruksi
Pegadaian dalam Perspektif Islam”
BEM Islamic Business
School “STIS”
Yogyakarta
Peserta
2001 International Studium General “The
Futures Of Islamic Economics”
Fak. Ekonomi Univer-
sitas Gadjah Mada (25
Oktober 2001)
Peserta
2002 Temu Ilmiah Nasional Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran,
Bandung
Peserta
2004 Simposium Nasional Sistem Ekonomi
Islam II
FE Univ. Brawijaya,
Malang
Pemakalah
2005 Seminar Regional Perbankan Syariah IAIN Imam Bonjol,
Padang
Pemateri
2005 Membangun Fondasi Ekonomi Umat Fak. Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga
Panitia
2006 Seminar Nasional Ekonomi Islam Prodi Keuangan Islam
UIN Sunan Kalijaga
Peserta
2007 Peran BMT dalam Membangun
Perekonomian Umat
Asosiasi BMT Seluruh
Indonesia, Yogyakarta
Panitia
2008 Work Shop Dan Sosialisasi Pembuatan
Satuan Acara Perkuliahan
Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga
Panitia
2009 Lokakarya Pengelola Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam
LEBI Fakultas Ekonomi
UGM
Peserta
2009 Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga
Panitia
2010 Seminar Nasional “Peran dan Fungsi
Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem
Keuangan dan Perekonomian Nasional
Bank Indonesia dan
Universitas Islam
Indonesia
Peserta
2012 Islamic Economics and Finance for
Indonesian Development: Critical
Thinking
Islamic Economic Forum
for Indonesian
Development (SEFID)
Peserta
2012 Promoting Financial Stability Through
Effective Islamic Deposit Insurance
Coverage
Lembaga Penjamin
Simpanan
Peserta
2012 Sharing Identity and Religious
Tradition: Islam and other Factors in
South East Asia
Al-Jamiah Peserta
2012 Pelatihan Kewirausahaan
(entrepreneurship) Program Studi
Ekonomi Syariah Bekerja sama dengan
HIMPI dan Bank Syariah Mandiri
Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Narasumber
2013 Grand Strategy Meeting Dalam Rangka
Persiapan World Culture For
Development Forum (WCF)-“Bali
Forum” 2013
Inna Garuda Hotel
Yogyakarta
Peserta
119
2013 Pelatihan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan
Wakaf
Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Narasumber
2013 Small Discussion tentang Potensi
Pendanaan Pembangunan Nasional
2015-2019
Hotel Santika Premier,
Yogyakarta
Narasumber
2013 The 1st ASEAN International
Conference on Islamic Finance (1st
AICIF)
IIUM Narasumber
2013 Seminar Nasional: POJK
No.1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Jasa
Keuangan dan Upaya Memajukan
Industri Jasa Keuangan yang Sehat di
Indonesia
UIN Sunan Kalijaga Narasumber
2014 The 2nd ASEAN International
Conference on Islamic Finance (2nd
AICIF)
UIN SUKA
Narasumber
2014 Training Kebanksentralan Bank
Indonesia (di Bogor)
Bank Indonesia Peserta
Februari
2015
Training Kebanksentralan Bank
Indonesia (di Bandung)
Bank Indonesia Peserta
Agustus
2015
Training Kebanksentralan Bank
Indonesia (di Lombok)
Bank Indonesia Peserta
Mei 2016 Training Kebanksentralan Bank
Indonesia (di Lombok)
Bank Indonesia Peserta
September
2016
The 2nd International Conference on
Islamic Studies (ICIES)
IAIN Surakarta Pembicara
Agustus
2017
Seminar Kebanksentralan Isu-isu
Tematik (Jakarta)
Bank Indonesia Peserta
Agustus
2017
Workshop dan Sosialisasi SPEKTRO Bank Indonesia Peserta
Oktober
2017
Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI
XIX di Lampung
Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia
Pembicara
Agustus
2018
Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI
XX di Bandung
Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia
Pembicara
Agustus-
September
2018
Short Course Metode Riset Berstandar
Internasional di Leiden University,
Belanda
Direktorat Pendidikan
TInggi Islam, Kemenag
RI
Peserta
Agustus
2019
Islamic Economic Training Camp
(IETC),
International Islamic
University Malaysia
peserta
Desember
2019
Halal Tourism Index (HTI) and the
Model of Halal Tourism Management in
Bukittinggi City, West Sumatera
Province.
Gadjah Mada University Pembicara
120
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Jenis/ Nama Organisasi Jabatan/jenjang keanggotaan
2013-sekarang Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Yogyakarta Anggota Bidang Litbang
2013-sekarang Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Yogyakarta Anggota Bidang Litbang
2017-sekarang Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta Staf Bidang Diskusi & Seminar
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat
kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.
Yogyakarta, 20 Mei 2020
Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.